PERPRES NO 39 TAHUN 2014 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN

PERPRES NO 39 TAHUN 2014 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN

Disampaikan pada Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA BARAT

© 2013 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved

PERKEMBANGAN REALISASI PMDN TAHUN 2011-2014 1800

1.678,38

1600 1400 1.233,02 1200 1000 873,76

Target

749,93

800

Realisasi

600 418

439

461

480

400 200 0

2011

2012

2013

2014

PERKEMBANGAN REALISASI PMA TAHUN 2011-2014

160 136,12

140

120

100 86,19 Target

80

Realisasi

65,46 60

40

29,57 21

22

23

24

20

0 2011

2012

2013

2014

PENYEBARAN REALISASI PMDN DI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 KAB. SOLOK; 100,00; 0,01%

KAB. SIJUNJUNG; 167.500,72; 13,58%

KAB. TANAH DATAR; 15.980,00; 1,30%

KOTA PADANG; 939.602,96; 76,20%

KAB. PADANG PARIAMAN; 90.320,96; 7,33%

KAB. PASAMAN BARAT; 19.517,19; 1,58%

Realisasi investasi yang terbesar berada di Kota Padang, dengan kontribusi terhadap realisasi PMDN di Sumatera Barat sebesar 76,20% (Rp 939,6 miliar). Kemudian secara berurutan Kabupaten Sijunjung sebesar 13,58% (Rp 167,5 miliar), Kabupaten Padang Pariaman sebesar 7,33% (Rp 90,32 miliar), Kabupaten Pasaman Barat sebesar 1,58% (Rp 19,52 miliar), Kabupaten Tanah Datar sebesar 1,30% (Rp 15,98 miliar) dan Kabupaten Solok sebesar 0,01% (Rp 100 juta)

PENYEBARAN REALISASI PMA DI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 KAB. DHARMASRAYA; KAB. PASAMAN BARAT; 131,62; 0,45% 1.185,24; 4,01%

KOTA PADANG; 2.579,88; 8,73%

KAB. KEP. MENTAWAI; 295,39; 1,00%

KAB. SOLOK SELATAN; 18.023,39; 60,96%

KAB. PESISIR SELATAN; 6.960,98; 23,54%

KAB. PADANG PARIAMAN; 70,47; 0,24%

KAB. PASAMAN; 321,17; 1,09%

Realisasi PMA yang tertinggi berada di Kabupaten Solok Selatan dengan kontribusi terhadap realisasi PMA di Sumatera Barat sebesar 60,96% (US$ 18,02 juta). Kemudian secara berurutan Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 23,54% (US$ 6,96 juta), Kota Padang sebesar 8,73% (US$ 2,58 juta), Kabupaten Dharmasraya sebesar 4,01% (US$ 1,19 juta), Kabupaten Pasaman sebesar 1,09% (US$ 321,17 ribu), Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 1% (US$ 295,39 ribu), Kabupaten Pasaman Barat sebesar 0,45% (US$ 131,62 ribu) dan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 0,24% (US$ 70,47 ribu)

Ketentuan Bidang Usaha “Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan”. – Pasal 12 ayat (1) UU 25 Tahun 2007

• Bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal

• Bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu

Tertutup

Terbuka dengan persyaratan

Persyaratan •Dicadangkan untuk UMKMK •Kemitraan •Kepemilikan Modal: Dalam Negeri, Asing, ASEAN •Lokasi •Perizinan Khusus

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

6

Deregulasi Ketentuan Bidang Usaha

Landasan Hukum

Pasal 12 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal PERPRES 76/2007 Tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

Ayat (4): Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.

PERATURAN PELAKSANAAN

PERPRES 39/2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal


8

KRITERIA PENYUSUNAN Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan PERATURAN PRESIDEN NO. 76 TAHUN 2007 BAB V. KRITERIA BIDANG USAHA YANG TERTUTUP

Pasal 8

Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri ditetapkan dengan berdasarkan kriteria kesehatan, keselamatan, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup dan moral/budaya (K3LM) dan kepentingan nasional lainnya. BAB VI. KRITERIA BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN Kriteria penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah antara lain: 1. perlindungan sumber daya alam;

Pasal 11

2. perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK); 3.pengawasan produksi dan distribusi; 4.peningkatan kapasitas teknologi; 5.partisipasi modal dalam negeri; dan 6.kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

9

PENGATURAN PERPRES NOMOR 39 TAHUN 2014 Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan

1. DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP (LAMPIRAN I): Dilarang bagi kegiatan penanaman modal baik untuk penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.

2. DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN (LAMPIRAN II): a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Dicadangkan untuk UMKMK Kemitraan Kepemilikan modal asing Lokasi tertentu Perizinan khusus Modal dalam negeri 100% Kepemilikan modal asing serta lokasi Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

10

Bidang Usaha Dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Meningkat

Bidang Usaha Dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Yang Meningkat No

Bidang Usaha

KBLI

Perpres 36/2010

Perpres 39 /2014

A.

Bidang ESDM

1.

Pembangkit Listrik > 10 MW

35101

Kepemilikan modal asing maksimal 95%

Kepemilikan modal asing maksimal 95% (maksimal 100% apabila dlm rangka kerjasama pemerintah swasta/KPS selama masa konsesi)

2.

Transmisi Tenaga Listrik

35102


Kepemilikan modal asing maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi)

3.

Distribusi Tenaga Listrik

35103



Bidang Usaha Dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Yang Meningkat (2) No

Bidang Usaha

KBLI

Perpres 36/2010

Perpres 39 /2014

B.

Bidang Perhubungan

1.

Penyediaan fasilitas pelabuhan (dermaga, gedung, penundaan kapal terminal peti kemas, terminal curah air, terminal curah kering dan terminal Ro-Ro)

52221 52222 52223



2.

Penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor

71203

Tertutup


3.

Pembangunan terminal: -Terminal penumpang angkutan darat (terbatas hanya pada fasilitas umum) - Terminal barang untuk umum

52211

tertutup


Bidang Usaha Dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Yang Meningkat (3) No

Bidang Usaha

KBLI

C.

Bidang Kesehatan

1.

Usaha Indsutri Farmasi - Industri Bahan Baku Obat

21011

- Industri Obat Jadi

21012

D.

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1.

Pembuatan sarana promosi film, (iklan, poster, still, photo, slide, klise, banner, pamflet, baliho, folder, dll)

E.

Bidang Keuangan

1.

Modal Ventura

Perpres 36/2010

Perpres 39 /2014


Kepemilikan modal asing 85%

73100

Kepemilikan modal dalam negeri 100%

Kepemilikan modal asing maksimal 51% untuk investor ASEAN

64991



Bidang Usaha Dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Berkurang

Bidang Usaha Dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Yang Berkurang No

Bidang Usaha

A.

Bidang ESDM

1.

Pembangkit Tenaga Listrik

KBLI

3.

Perpres 39 /2014

35101

- Pembangkit Listrik skala kecil (1-10 MW)

2.

Perpres 36/2010

Kemitraan


Jasa Pemboran - Migas di darat

09100


PMDN

- Migas di laut

09100

Kepemilikan modal asing maksimal 95% di Luar Kawasan Indonesia Bagian Timur


- Jasa Operasi Sumur dan Pemeliharaan

09100


PMDN

- Jasa Desain dan Engineering Migas

71100


PMDN

Jasa Penunjang Migas:

Bidang Usaha Dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Yang Berkurang (2) No

Bidang Usaha

A.

Bidang ESDM

4.

Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik:

KBLI

- Instalasi Penyediaan tenaga listrik

42213

- Instalasi pemanfaatan tenaga listrik

43211

Perpres 36/2010


Perpres 39 /2014

Kepemilikan modal asing maksimal 95% PMDN

* Catatan : Sesuai Perpers No. 36/2010, untuk bidang usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik (43211) persyaratan maks 95%, didalam revisi dipisahkan menjadi Instalasi Penyediaan tenaga listrik (42213) Maks 95% dan Instalasi pemanfaatan tenaga listrik (43211) persyaratan PMDN

Bidang Usaha Dengan Pembatasan Kepemilikan Modal Asing Yang Berkurang (3) No

Bidang Usaha

B.

Bidang Komunikasi dan Informatika

1.

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi :

KBLI

- Layanan content (ring tone, sms premium, dsb)

61911

- Pusat layanan informasi (call center) dan jasa nilai tambah teleponi lainnya

61919

- Jasa sistem komunikasi data

- Jasa interkoneksi internet (NAP)

Perpres 36/2010

Perpres 39 /2014

Kemitraan

Kepemilikan Modal Asing Maksimal 49%

61922



61929



* Catatan : Sesuai Surat Sekjen Kementerian Perhubungan (a.n. Menteri Perhubungan) Nomor: HK.006/1/1 APhb2014 tanggal 9 Januari 2014 kepada Menko Perekonomian perihal Rancangan Perpres tentang Daiar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Bidang Usaha Yang Disesuaikan Dengan Undang-undang

Bidang Usaha Yang Disesuaikan Dengan Undang-Undang No

Bidang Usaha

A.

Bidang Pertanian

1.

Perbenihan hortikultura:

KBLI

- Perbenihan Tanaman Buah Semusim

01139

- Perbenihan Anggur

01210

- Perbenihan Buah Tropis

01220

- Perbenihan Jeruk

01230

- Perbenihan Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruit)

01240

- Perbenihan Buah Beri

01251

- Perbenihan Tanaman Sayuran Semusim

01139

- Perbenihan Tanaman Sayuran Tahunan

01253

- Perbenihan Tanaman Obat

01285 01286

- Perbenihan Jamur

01139

- Perbenihan Tanaman Florikultura

01194 01302

Perpres 36/2010

Perpres 39 /2014

Kepemilikan modal

Kepemilikan modal

asing maksimal 95%

asing maksimal 30%

Bidang Usaha Yang Disesuaikan Dengan Undang-Undang (2) No A.

Bidang Usaha

KBLI

Bidang Pertanian - Budidaya Buah Semusim

01132

- Budidaya Anggur

01210

- Budidaya Buah Tropis

01220

- Budidaya Jeruk

01230

- Budidaya Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruit)

01240

- Budidaya Buah Beri

01251

- Budidaya Sayuran Daun (antara lain: kubis, sawi, bawang daun, seledri)

01131

- Budidaya Sayuran Umbi (antara lain: bawang merah, bawang putih, kentang, wortel)

01134

- Budidaya Sayuran Buah (antara lain: tomat, mentimun)

01133

Perpres 36/2010

Perpres 39 /2014

Bidang Usaha Yang Disesuaikan Dengan Undang-Undang (3) No

Bidang Usaha

A.

Bidang Pertanian

2.

Budidaya hortikultura:

3.

KBLI

- Budidaya Cabe, Paprika

01283

- Budidaya Jamur

01163

- Budidaya Tanaman Hias

01193

- Budidaya Tanaman Hias Non Bunga

01301

Industri Pengolahan Hortikultura:

10311

- Usaha Pasca Panen Buah dan Sayuran

10320

Perpres 36/2010

Perpres 39 /2014





Tidak tercantum


10313 10314 10330 4.

Usaha penelitian hortikultura dan usaha laboratorium uji mutu hortikultura

72101

Bidang Usaha Yang Disesuaikan Dengan Undang-Undang (4) No

Bidang Usaha

A.

Bidang Pertanian

5.

Usaha Jasa Hortikultura Lainnya :

KBLI

Perpres 36/2010

Tidak Tercantum

- Usaha Jasa Pascapanen

01630

- Usaha Perangkaian Bunga/Florist/dekorator

47761

- Konsultan Pengembangan Hor6kultura

70209

- Landscaping

43305 71100 81300

- Jasa Kursus Hortikultura

85499

Perpres 39 /2014


Bidang Usaha Yang Tidak Tercantum Dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2010 Menjadi Terbuka Dengan Persyaratan di Perpres Nomor 39 Tahun 2014

Bidang Usaha Yang Tidak Tercantum Dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2010 Menjadi Terbuka Dengan Persyaratan di Perpres Nomor 39 Tahun 2014 No

Bidang Usaha

A.

Bidang ESDM

1.

Jasa Konstruksi Migas:

KBLI

Perpres 36/2010

Perpres 39 /2014

- Platform

09100

Tidak tercantum


- Tangki Spherical

09100

Tidak tercantum


- Instalasi Produksi Hulu Minyak dan Gas Bumi di Darat

09100

Tidak tercantum

PMDN

- Instalasi Pipa Penyalur di Darat

42219

Tidak tercantum

PMDN

- Instalasi Pipa Penyalur di Laut

42219

Tidak tercantum


- Tangki Horisontal/Vertikal

42914

Tidak tercantum

PMDN

- Instalasi Penyimpanan dan Pemasaran Minyak dan Gas Bumi di Darat

42914

Tidak tercantum

PMDN


Bidang Usaha

A.

Bidang ESDM

2.

Jasa Survei:

KBLI

Perpres 36/2010

- Migas

71100

- Geologi dan Geofisika

71100

- Panas Bumi

71100

Tidak Tercantum

epemilikan modal asing maksimal 49%

- Jasa Inspeksi Teknis

71204

Tidak tercantum

PMDN

4.

Indsutri Penghasil Pellet Biomassa Untuk Energi

16295

Tidak tercantum

Kemitraan

5.

Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik

71204

Tidak tercantum

PMDN

3.

Tidak tercantum

Perpres 39 /2014


Jasa Penunjang Migas:

* Catatan : Sesuai Perpres No. 36/2010, untuk bidang usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik (43211) persyaratan maks 95%, didalam revisi dipisahkan menjadi instalasi penyediaan tenaga listrik (42213) maks 95% dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik (43211) persyaratan PMDN


Bidang Usaha

B.

Bidang Pekerjaan Umum

1.

Pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya

C.

Bidang Perdagangan

1.

Jasa perdagangan:

KBLI

Perpres 36/2010

Perpres 39 /2014

38211

Tidak tercantum

kepemilikan modal asing maksimal 95% (Baik dalam rangka KPS maupiun Non KPS)

- Distributor

00000

Tidak Tercantum


- Pergudangan

52101

Tidak Tercantum


- Cold storage

52102

Tidak tercantum

Kepemilikan modal asing maksimal 33% Bagi penanaman modal di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali (kolom g) Kepemilikan modal asing maksimal 67% Bagi penanaman modal di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (kolom g)

Catatan : Kolom g adalah persyaratan kepemilikan modal asing dan lokasi


2.

Bidang Usaha

KBLI

Perpres 36/2010

Perpres 39 /2014

Penyelenggaraan Perdagangan Alternatif: - Penyelenggaraan sistem prdagangan alternatif

00000

Tidak tercantum


00000

Tidak tercantum


Tidak tercantum


- Peserta istem perdagangan alternatif 3.

Pialang Berjangka

4.

Perdagangan Eceran: - Perdagangan eceran bukan di supermarkat atau minimarket

47112

- Perdagangan eceram bukan di toserba/departement store

47192

- Perdagangan eceran tekstil

47511 47512

- Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak di toko

47640

Bidang Usaha Yang Tidak Tercantum Dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2010 Menjadi Terbuka Dengan Persyaratan di Perpres Nomor 39 Tahun 2014 No 4.

Bidang Usaha

KBLI

Perdagangan Eceran:

- Perdagangan eceran kosmetik

47725

- Perdagangan eceram alas kaki

47512

- Perdagangan eceran elektornik

47640

- Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet

47911 47912 47913 47914 47919

- Perdagangan eceran makanan dan minuman

4722 4723

D.

Bidang Perhubungan

1.

Angkutan Multimoda *)

00000

Perpres 36/2010

Perpres 39 /2014

Tidak tercantum


Tidak tercantum

Kepemilikan modal asing 49% Kepemilikan modal untuk investor ASEAN maksimal 60% (kolom j) harmonisasi 6 januari 2014

Matriks Sandingan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2014

Matriks Sandingan Perpres Nomor 36 Tahun 2010 dengan Perpres 39 Tahun 2014 Semula (Perpres 36/2010) No

Bidang

Perpres 39/2014

Tertutup

Sub Kelompok Terbuka dengan Persyaratan

Bidang

Tertutup


1

Pertanian

1

18

Pertanian

1

19

2

Kehutanan

2

34

Kehutanan

2

23

3

Kelautan dan Perikanan

0

17

Kelautan dan Perikanan

0

11

4

ESDM

0

18

ESDM

0

13

5

Perindustrian

4

41

Perindustrian

3

36

6

Hankam

0

3

Hankam

0

4

7

Keamanan

0

6

Keamanan

0

0

8

Pekerjaan Umum

0

6

Pekerjaan Umum

0

6

9

Perdagangan

0

11

Perdagangan

0

11

10

Budaya dan Pariwisata

5

27

Budaya dan Pariwisata

1

15

Matriks Sandingan Perpres Nomor 36 Tahun 2010 dengan Perpres 39 Tahun 2014 Semula (Perpres 36/2010) No

Bidang

Perpres 39/2014

Tertutup


Bidang

Tertutup


11

Perhubungan

7

25

Perhubungan

5

23

12

Kominfo

1

13

Kominfo

1

11

13

Keuangan

0

12

Keuangan

0

6

14

Perbankan

0

7

Perbankan

0

4

15

Nakertrans

0

5

Nakertrans

0

5

16

Pendidikan

0

4

Pendidikan

2

4

17

Kesehatan

0

27

Kesehatan

0

25

Total

20

274

Total

15

216

MEMBACA DAN MEMAHAMI DNI DAFTAR LAMPIRAN NO. LAMPIRAN 1. LAMPIRAN I 2.

LAMPIRAN II

JUDUL Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Untuk Penanaman Modal Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan 1. Bidang Pertanian

HALAMAN 1 4 4

2. Bidang Kehutanan

20

3. Bidang Kelautan dan Perikanan

25

4. Bidang ESDM

29

5. Bidang Perindustrian

34

6. Bidang Pertahanan dan Keamanan

45

7. Bidang Pekerjaan Umum

47

8. Bidang Perdagangan

59

9. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

66

10. Bidang Perhubungan

74

11. Bidang Komunikasi dan Informatika

82

12. Bidang Keuangan

87

13. Bidang Perbankan

89

14. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

92

15. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

95

16. Bidang Kesehatan

98


33

MEMBACA DAN MEMAHAMI DNI CONTOH BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN No.

Bidang Usaha

KBLI

1. Pengusahaan Sarang Burung Walet di Alam

01469

2. Pengusahaan Getah Pinus 3. Penangkaran Satwa Liar dan Tumbuhan dan Penangkaran/ Budidaya Koral Di luar Kawasan Konservasi 4. Penangkapan dan Peredaran reptil (ular, biawak, kurakura, labi-labi dan buaya) dari habitat alam 5. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam 8. SPA (Sante Par Aqua)

02132 01702 02209

a √

b -

c -

d -

-

√ -

√

-

Persyaratan e f g h - - - -

-

-

-

j -

c -

-

-

Maksimal 49%

-

-

Keterangan a.Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b.Kemitraan c.Kepemilikan modal asing

01701

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

-

02120

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

96122

-

-

-

-

-

-

√

-

-

-

7. Industri Bahan Peledak dan Komponennya

20292

-

-

-

-

-

-

-

√

-

-

8.

73100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

√

Pembuatan sarana promosi film, (iklan, poster, still, photo, slide, klise, banner, pamflet, baliho, folder, dll)

Uraian Persyaratan d e -

i -

-

-

Rekomenda d.Lokasi tertentu si dari e.Perizinan khusus Menteri Kehutanan f. Modal dalam negeri 100%

g.Kepemilikan Maksimal Tidak modal asing serta 51% bertentanga lokasi n dengan h.Perizinan khusus Perda dan kepemilikan Maksimal Rekomenda modal asing 49% si dari i. Modal dalam Menteri Pertahanan negeri 100% dan perizinan khusus Maksimal 51% j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN


34

Terima Kasih


35

© 2012 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved

PERPRES NO 39 TAHUN 2014 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN

Recommend Documents