Perlindungan Konsumen Atas Keamanan Penggunaan Jasa Safe Deposit Box (SDB)

Perlindungan Konsumen Atas Keamanan Penggunaan Jasa Safe Deposit Box (SDB) Terkait Klausula Baku : Studi Kasus Gugatan Ganti Rugi Atas Hilangnya Perhiasan di Safe Deposit Box (SDB) Pada PT. Bank Internasional Indonesia Tbk, (BII)

Dilly Novandi Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Abstrak Salah satu fungsi dan tugas bank umum sesuai Undang-Undang tentang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah dapat melakukan penitipan barang dan surat berharga yang disebut dengan Safe Deposit Box (SDB). Pelayanan jasa perbankan Safe Deposit Box (SDB) ini berguna untuk membantu masyarakat dalam mengamankan barang, perhiasan, dokumen surat berharga, logam mulia, dan barang-barang berharga lainnya, yang dilakukan dengan cara melalui perjanjian sewa penyewa antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah (konsumen). Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan pengkajian tentang perlunya perlindungan konsumen atas keamanan jasa Safe Deposit Box (SDB) yang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian sewa menyewa pada bank. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB) dimaksud dilakukan pada PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan juridis normatif tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB). Pengumpulan data dilakukan secara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terkait dengan pelaksanaan Safe Deposit Box(SDB) dan nasabah pengguna Safe Deposit Box (SDB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Safe Deposit Box (SDB) oleh nasabah yang kehilangan barang simpanannya dan menuntut ganti rugi pada bank perlu mendapat perlindungan sesuai dengan amanah yang tertuang dalam ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB) pada PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII) memuat antara lain tentang hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen (nasabah) yang telah dibuat oleh pihak bank dalam bentuk perjanjian baku (klausula baku). Selain itu kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat tentang keamanan penggunaan Safe Deposit Box (SDB) serta perlindungan hukum bagi nasabah penguna jasa Safe Deposit Box (SDB). Kata kunci: Sewa Menyewa; Safe Deposit Box (SDB); Jasa Perbankan; Keamanan.

Title in English Abstract One of the functions and duties of commercial banks according to the Law of Banking No. 7 of 1992 as amended by Law No. 10 of 1998 concerning Amendment to Law No. 7 of 1992 concerning Banking is able to care for goods and securities called Safe Deposit Box (SDB). Banking services Safe Deposit Box (SDB) is useful to assist communities in securing goods, jewelry, documents, securities, precious metals and other valuables, which made its way through the tenant lease agreements between banks as businesses with customers (consumers). Under these conditions, conducted an assessment of the need for consumer protection for the security services of Safe Deposit Box (SDB) which includes standard clause in the lease agreement at the bank. Execution of the lease agreement Safe Deposit Box (SDB) is performed on the PT. Bank Internasional Indonesia Tbk (BII). This study is a descriptive analysis of the normative juridical approach on the implementation of the lease agreement Safe Deposit Box (SDB). The data was collected in the research literature and field research related to the implementation of the Safe Deposit Box (SDB) and client users Safe Deposit Box (SDB). The results showed that the use of Safe Deposit Box (SDB) by the customers who lost their savings goods and claim

Perlindungan konsumen..., Dilly Novandi, FH UI, 2013

1

damages on the bank needs to be protected in accordance with the mandate set forth in the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Lease agreement Safe Deposit Box (SDB) in PT. Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) contains, among others, about the rights and obligations for businesses and consumers (customers) have been made by the bank in the form of standard contract (standard agreement). In addition to the lack of information and knowledge about the safe use of the Safe Deposit Box (SDB) as well as legal protection for customer service users Safe Deposit Box (SDB). Keywords: Lease; Safe Deposit Box (SDB); Banking Services; Security.

Pendahuluan Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 merupakan titik balik kesadaran pentingnya perlindungan konsumen sebagai faktor penentu keberhasilan kegiatan ekonomi di masyarakat khususnya di Indonesia, dimana keberhasilan ekonomi ini diukur dari seberapa jauh aktivitas pelaku usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa yang berkualitas dan dibuat dengan produksi yang singkat, murah dan efisien. Hal ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan adanya kondisi yang seimbang dalam pemenuhan kepentingan baik pihak Konsumen maupun pihak Pelaku Usaha dan tak lupa pihak Pemerintah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keseimbangan perlindungan konsumen dengan pelaku usaha, dapat dicapai dengan meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, karena posisi pelaku usaha yang selama ini lebih kuat dari pada konsumen.1 Keadaan ini berarti ketiga pihak harus dilindungi secara seimbang tidak diperbolehkan hanya menitikberatkan atau mengutamakan satu pihak saja tetapi ketiga-tiganya harus diposisikan seimbang. Tidaklah mudah dalam memahami prinsip keseimbangan tersebut mengingat undang-undang ternyata menegaskan satu pihak yang dilindungi yaitu konsumen. Usaha untuk menyeimbangkan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dilakukan dengan menentukan hak dan kewajiban konsumen dan hak, kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha serta pelarangan klausula baku tertentu dalam suatu perjanjian sewa menyewa. Perbankan sebagai lembaga keuangan memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Hal ini membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga sangat terkait khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Produk jasa perbankan pada setiap bank yang berada di Indonesia cenderung memberlakukan aturan yang sama, namun ada kalanya dalam hal ini pihak Bank Indonesia (BI) memberikan kebijakan terhadap masing-masing bank. Kebijakan ini tercermin dalam perjanjian sewa menyewa penyimpanan atau sering disebut Safe Deposit Box (SDB) dimana setiap bank memiliki standar yang berbeda pada setiap bank. Pada kasus perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box (SDB) terkait klausula baku: kasus gugatan ganti rugi atas hilangnya perhiasan di Safe Deposit Box (SDB) pada PT. Bank 1

Ahmadi. Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), Hal.102.


2

Internasional Indonesia, Tbk (BII) oleh konsumen yang bernama Ishwar Manwani yang mengajukan gugatan ganti kerugian yang diderita atas hilangnya perhiasan yang disimpan menjadi uraian tersendiri bagi Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana Ishwar Manwani menuntut ganti kerugian atas hilangnya perhiasan yang simpan dan dikelola oleh pihak PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII) yang menggugatnya dengan dasar Pasal 1366 jo Pasal 1367 KUHPerdata serta Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait Hak dan Kewajiban Konsumen sesuai surat pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST dan dikuatkan dengan Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor Perkara 96/Pdt/2010/PT.DKI serta berakhir dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 897 K/Pdt/2011 tanggal 23 September 2011. Gugatan Ishwar Manwani tersebut yang merupakan pengusaha properti keturunan India terhadap PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII) atas hilangnya barang di Safe Deposit Box (SDB) tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST dan dikuatkan dengan Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor Perkara 96/Pdt/2010/PT.DKI serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 897 K/Pdt/2011 tanggal 23 September 2011 yang menilai isi Safe Deposit Box (SDB) sulit dibuktikan, sehingga sulit untuk menentukan ganti rugi. Pokok Permasalahan Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti menurut penulis adalah masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah perlindungan terhadap konsumen Safe Deposit Box (SDB) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada? 2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 021/Pdt.G//2009 sudah tepat dan sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen?

Tujuan Penelitian Penulisan ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap konsumen yang menggunakan jasa Safe Deposit Box (SDB) pada PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menganalisis dasar pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, apakah sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang Undang Perlindungan Konsumen.


3

Metode Penulisan Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan hukum dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama dan menggunakan spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberi gambaran fakta-fakta disertai analisis yang akurat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori.

Latar Belakang dan Kasus Posisi Pada kasus ini ini bermula dari seorang nasabah atau disebut sebagai konsumen yang bernama Ishwar Manwani adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan H. Agus Salim No.37 RT. 003 RW.001 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri atau disebut sebagai konsumen yang mengikatkan diri melakukan perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB) dengan pihak perbankan dalam hal ini pihak PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII) atau disebut sebagai pelaku usaha, yang berkedudukan di Plaza BII, Tower II Jalan MH Thamrin No, 51 Jakarta Pusat. Dimana kedua belah pihak dengan ini menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB) dengan menetapkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai mana telah ditentukan dalam formulir dalam bentuk klausula baku yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII) yang diwakili oleh seorang yang bernama Ari Z dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai seorang Costumer Service (CS). Perjanjian sewa menyewa tersebut ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 20 Oktober 2004 di kantor PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII) yang berkedudukan di Plaza BII, Tower II Jalan MH Thamrin No, 51 Jakarta Pusat. Para pihak yaitu PT. Bank Internasionnal Indonesia, Tbk (BII) di dalam perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB) selanjutnya di sebut sebagai pihak “Bank”, sedangkan Ishwar Manwani dalam hal ini selanjutnya disebut pihak “Penyewa”. Di dalam isi perjanjian


4

sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB) tersebut terdiri dari 5 (lima) pasal yang harus dipatuhi, adapun ketentuan pasal tersebut sebagai berikut: 2 a. Pasal 1, mengenai ketentuan Masa dan Harga Sewa, yang terdiri dari angka (1) sampai dengan angka (3); b. Pasal 2, mengenai ketentuan Uang Jaminan; c. Pasal 3, mengenai ketentuan Hak dan Kewajiban, yang terdiri dari angka (1) sampai dengan angka (15); d. Pasal 4, mengenai ketentuan Berakhirnnya Perjanjian, yang terdiri dari angka (1) sampai dengan angka (5); e. Terakhir Pasal 5, mengenai Hal-hal lain. Masalah terjadi diantara para pihak ini bermula terjadi pada 19 Desember 2008. Ketika itu Istri Ishwar Manwani datang ke PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII) untuk mengambil barang simpanannya di Safe Deposit Box (SDB) No. DL1879. Namun ketika dicek perhiasannya sudah hilang, yang tersisa hanya surat berharga. Saat itu, istri Ishwar dan petugas PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII) melihat dan menyaksikan bahwa kondisi box dalam keadaan rusak karena dibuka secara paksa. Setelah kejadian itu, Ishwar Manwani langsung mengisi form keluhan atas hilangnya barang simpanan. Form itu kemudian diserahkan ke petugas PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII). Di hari yang sama, Ishwar Manwani juga melaporkan kehilangan itu ke Polda Metro Jaya berdasarkan laporan Polisi No. LP/3153/K/XII/2008/SPK Unit I. Lantaran kurang ditanggapi, tiga hari kemudian, penggugat juga melaporkan kasusnya ke Polres Jakarta Pusat berdasarkan Laporan Polisi No. Pol 1269/K/XII/2008/RES.JP tanggal 22 Desember 2008. Dimana Ishwar Manwani juga melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII). Bank dinilai lalai dalam menjaga keamanan Safe Deposit Box (SDB) yang ada dalam pengawasan PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII). Kelalaian itu dinilai sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam gugatannya, Ishwar menuntut bank itu membayar ganti rugi materiel Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta

2

Lihat Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box pada Bank Internasional Indonesia yang ditandatangani oleh pihak Bank dan pihak Nasabah, di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2004.


5

rupiah) dan immateriil Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) atas hilangnya barangbarang berharga miliknya yang disimpan dalam kotak penyimpanan itu.3 Dasar Gugatan Pada pokok perkara dinyatakan bahwa pelaku usaha dalam hal ini PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII) telah melakukan perbuatan melanggar hukum (Onrecht matig daad), selain tuntutan gugatan ganti kerugian materiil dan immateriil, namun menurut Penggugat yang dituangkan dalam duduk perkaranya dasar gugatannya adalah sebagai berikut: a. Tidak menutup kemungkinan Safe Deposit Box (SDB) yang disewakan oleh Tergugat telah menjadi korban sindikat penjebol Safe Deposit Box (SDB) dan dapat dijebolnya Safe Deposit Box (SDB) tersebut akibat lemahnya fungsi kontrol dan pengawasan serta jeleknya mutu dari Safe Deposit Box (SDB) yang disewakan atau disediakan oleh Tergugat; b. Bahwa dengan lemahnya fungsi kontrol dan pengawasan serta jeleknya mutu dari Safe Deposit Box (SDB) yang disewakan oleh Tergugat, hilangnya barang-barang berharga milik

nasabah

atau

penyewa

khususnya

milik

penggugat

harus

menjadi

tanggungjawab dari Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata dan Tergugat tidak begitu saja melepaskan tanggungjawabnya; c. Bahwa Tergugat cenderung untuk lepas tanggungjawab atas hilangnya secara paksa barang-barang berharga milik Penggugat yang disimpan di Safe Deposit Box (SDB) milik Tergugat, karena memang berdasarkan perjanjian sewa menyewa yang ditandatangani antara kedua belah pihak, dimana Tergugat tidak bertanggungjawab atas kecurian, kehilangan barang-barang yang disimpan oleh nasabah atau penyewa. 4 Dalam Pasal 1365 KUHPerdata, apabila kesalahan itu dilakukan baik dengan sengaja atau dilakukan karena suatu kealpaan, maka akibat hukumnya adalah sama yaitu bahwa pelaku usaha tetap bertanggung jawab untuk membayar kerugian yang diderita oleh penyewa. Dan yang dimaksudkan dengan kerugian dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut adalah kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Pertimbangan Hakim Dalam pertimbangannya majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa:

3

Diunduh melalui http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol122345.isi-safedeposit-box. diunggah tanggal 6/4/2012 pukul 11:36 Wib. 4

Ketentuan Pasal 3 angka (8) isi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box pada PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII) yang ditandatangani pada 20 Oktober 2004.


6

-

Menimbang bahwa majelis setelah mencermati secara seksama tentang gugatan penggugat, jawaban/eksepsi serta replik dan duplik yang diajukan dalam perkara a quo dan dengan memperhatikan pula bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para pihak, maka menurut majelis hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai tentang tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar kerugian sebesar Rp.1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

-

Menimbang bahwa menurut majelis memang ada kerusakan pada Safe Deposit Box (SDB), dimana cara membuka ada kunci 2 disetiap pintu, satu dipegang nasabah atau penyewa dan satu lagi dipegang pihak Bank, berarti ada tindakan kurang pengamanan, sehingga mengakibatkan ada kehilangan barang-barang, namun barang apa saja yang hilang, Penggugat hanya menyebutkan rincian dalam gugatan tapi tidak ada bukti satu pun yang menyatakan barang-barang yang hilang adalah barang-barang yang tersebut dalam gugatan, sehingga sangat sulit bagi Majelis menentukan barang-barang yang hilang, karena tidak didaftar;

-

Menimbang bahwa dalam perjanjian disebutkan dalam Pasal 3 angka (8) dan angka (13) pada intinya menyebutkan bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab atas kebenaran, kerusakan, perubahan dalam kwalitas, kehilangan dari barang-barang simpanan dari barang-barang simpanan milik Penggugat;

-

Menimbang bahwa perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB) antara pihak penyewa dengan pihak bank pada tanggal 20 Oktober 2004, dimana Tergugat tidak pernah mengatakan isi atau barang-barang milk Penggugat yang disimpan di dalam Safe Deposit Box (SDB) No. DL-1879 yang disewa oleh Penggugat dan Penggugat tidak berkewajiban untuk memberitahukan isi Safe Deposit Box (SDB) yang disewa itu kepada Tergugat (Bank BII, bagaimana sekiranya Safe Deposit Box (SDB) kosong lalu dikatakan berisi, tidak ada yang tahu kecuali yang mengisinya).

Putusan Pengadilan Majelis Hakim setelah mencermati secara seksama gugatan penggugat, maka putusannya sebagai berikut: a. Putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Berdasarkan uraian menurut majelis bahwa tuntutan Penggugat mengenai ganti kerugian haruslah ditolak. (sesuai dalam amar putusan) yaitu: -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;


7

-

Menghukum penggugat untuk biaya perkara sebesar Rp.281.000 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

b. Putusan pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Sesuai permohonan Pengadilan Tingkat Banding Penggugat, yang putusannya berisikan bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan a qua tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukumnya oleh karenanya alasan-alasan dan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 21/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 18 Juni 2009 tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara dan dalam pokok perkaranya dinyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Dalam putusannya majelis Hakim menimbang bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan Penggugat, maka Mahkamah Agung berpendapat: -

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum. Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pendapat dan pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan sendiri, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat pernghargaan tentang suatu kenyataan hal yang mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung (Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009);

-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Ishwar Manwni tersebut harus di tolak. (sesuai dalam amar putusan hakim).

-

Menimbang bahwa oleh akrena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi ditolak, maka Pemhon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.


8

Majelis hakim tidak memberikan dasar hukum dalam pertimbangannya akan tetapi menurut majelis hakim pada hakekatnya klausula baku dalam perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB) tersebut merupakan perjanjian kesepakatan karena timbul dari ketidakbebasan pihak yang menerima klausul sebab manakala pihak yang akan menyewa Safe Deposit Box (SDB) tidak punya pilihan lain selain memilih semua pencantuman klausul yang diberikan oleh pihak perbankan.

Perlindungan Terhadap Konsumen Safe Deposit Box (SDB) Perlindungan konsumen sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan arti dari perlindungan konsumen yakni: “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen”. Sedangkan yang tidak kalah penting ialah Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2), yakni setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Kata tidak diperdagangkan ini berarti konsumen yang dilindungi ialah konsumen tingkat akhir dan bukanlah konsumen yang berkesempatan untuk menjual kembali. Perjanjian sewa menyewa dengan syarat-syarat baku merupakan suatu perjanjian sewa menyewa yang memuat syarat-syarat tertentu sehingga terlihat lebih “menguntungkan” bagi pihak yang mempersiapkan pembuatannya, bentuk perjanjian dengan syarat-syarat baku ini umumnya dapat terdiri dalam bentuk dokumen dan dalam bentuk persyaratan-persyaratan dalam perjanjian atau sewa menyewa.5 Perlindungan atas kepentingan konsumen dalam perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB) yang pada umumnya konsumen selalu berada dipihak yang dirugikan. Begitu banyak di dapat berita-berita yang mengungkapkan perbuatan curang pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, yang menimbulkan kerugian materiil maupun moril bagi konsumen. Penulis berpendapat bahwa perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang perorangan saja sebagai individu, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen, maka dari itu melindungi konsumen adalah melindungi semua orang dimana persoalan perlindungan hukum kepada konsumen adalah masalah hukum nasional juga. Dengan demikian, terkait dengan perlindungan hukum kepada konsumen berarti kita berbicara tentang keadilan bagi semua 5

Az. Nasution. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Diadit Media, 2001), Hal.94-95.


9

orang. Dimana hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut, hak ini tentunya dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk/jasa dengan melalui jalur hukum.6 Di dalam Perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB) menurut analisis penulis para pihak wajib memenuhi aturan penyusunan kontrak baku yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum perdata, dimana dapat dijelaskan bahwa pengertian klausula baku adalah segala klausula yang dibuat secara sepihak dan berisi tentang pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak yang lain, sebagaimana ditentukan berdasarkan Pasal 18 Undang Uundang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 18 ayat (1) tersebut disebutkan bahwa tujuan dari pelarangan adalah sematamata untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, akan tetapi pada kenyataanya di dalam klausula baku perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB) pada PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII) yang tertuang di Pasal 3 angka (8) berisikan bahwa bank tidak bertanggung jawab atas kecurian, kehilangan atau rusaknya kunci yang disebabkan oleh Penyewa serta kebenaran dari barang-barang simpanan perubahan dalam kwalitas, hilang, rusak atau hal-hal lain, maka dapat diartikan bahwa isi perjanjian tersebut belum sesuai dengan hukum perlindungan konsumen ketentuan Pasal 19 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999. Seharusnya dalam perjanjian sewa menyewa tersebut Pelaku Usaha memberikan perlindungan berdasarkan Pasal 1550 Ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu: “Pihak yang menyewakan wajib memberi ketentraman kepada si penyewa menikmati barang yang disewa, selama perjanjian sewa berlangsung” dan disisi lain terhadap resiko menurut penulis sesuai ketentuan di dalam Pasal 1553 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) kerugian akibat musnahnya obyek sewa karena suatu kejadian yang tidak disengaja menjadi beban pihak yang menyewakan sepenuhnya karena pihak ini sebagai pemilik objek sewa maka pihak yang menyewakan menanggung resiko, namun terhadap isi dari objek sewa merupakan milik si penyewa tetap menjadi tanggungan si penyewa.7 Penulis menilai Safe Deposit Box (SDB) No. DL-1879 sebagai obyek sewa yang disewakan oleh pihak PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII) memiliki kelemahan baik

6

Ahmadi, Miru. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), Hal.110. 7

R. Subekti, Aneka Perjanjian. Cetakan Kesepuluh, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), Hal.44


10

itu dari segi keamanan maupun dari segi lemahnya fungsi kontrol serta pengawasan dari pihak bank.

Kesimpulan Kesimpulan yang diperoleh dari tinjauan perlindungan hukum terhadap gugatan ganti rugi atas hilangnya simpanan yang berada di Safe Deposit Box (SDB) pada PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII). Sesuai dengan permasalahan yang dijelaskan sebelumnya maka untuk kesimpulan penelitian yang akan dicapai, penulis berpendapat sebagai berikut: 1. Perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa perbankan berupa Safe Deposit Box (SDB) yang memuat adanya klausula baku yang tertuang dalam Pasal 3 angka (8) dan angka (13) dalam perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB) pada PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) yang mana pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas keberatan, kerusakan, perubahan kwalitas, kehilangan dari barang-barang simpanan milik konsumen sehingga terlihat adanya pengalihan tanggung jawab sebagai pelaku usaha. Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box (SDB) yang dilaksanakan antara pihak pelaku usaha dengan pihak Nasabah/Konsumen yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak bank berupa formulir isian perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB) secara baku (pencantuman

klausula

baku)

dan

pihak

Nasabah/Konsumen

menyetujui

dengan

menandatangani perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB), dimana secara hukum perjanjian dapat dikatagorikan sebagai perjanjian sewa menyewa sebagaimana yang ditentukan menurut Bab VII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena telah memenuhi unsur-unsur perjanjian sewa menyewa. Tentunya ini melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf f dan g Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh konsumen adalah dengan mengajukan gugatan ganti kerugian melalui lembaga diluar pengadilan maupun lembaga di dalam peradilan. Pengaturan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Safe Deposit Box (SDB) pada jasa perbankan menggambarkan bahwa klausula baku bertentangan dengan unsur kesepakatan. Klausula baku tidak mesti dihubungkan dengan syarat sahnya perjanjian tetapi unsur pelanggaran hukum penggunaan klausula baku dapat berdiri sendiri dalam bentuk perbuatan melanggar hukum. Dimana Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jelas telah diatur adanya


11

larangan penggunaan klausula baku dengan kualifikasi tertentu yang telah diatur oleh Undang-Undang. Pihak bank sepatutnya bertanggungjawab atas hilangnya barang simpanan karena Safe Deposit Box (SDB) tersebut, karena barang simpanan tersebut berada dalam pengelolaan dan pengawasannya. Disisi lain dalam klausula baku yang menurut Pasal 3 huruf 9 perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB) pada PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII), jika dilihat substansi dari isi perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB) tersebut sulit untuk membuktikannya sehingga untuk menentukan ganti rugi yang hilang itu tergantung keyakinan hakim dalam mengambil keputusan. Pengaturan ini tentunya melanggar Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2. Keputusan

Pengadilan

Negeri

Jakarta

Pusat

dengan

nomor

perkara:

021/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST dimana penulis berpendapat tidak setuju atas putusan tersebut hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan amanah yang terdapat di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 khususnya Pasal 18 tentang Perlindungan Konsumen, dimana penyedia jasa perbankan dalam hal ini pelaku usaha dapat serta merta menyatakan pengalihan tanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh konsumen (nasabah) dan faktor utama yang menjadi kelemahan dalam perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB) adalah tingkat kesadaran akan perlindungan bagi konsumen yang masih amat rendah. Dengan demikian maka Pemerintah sebagai salah satu pihak yang mempunyai peran dalam melindungi konsumen (nasabah) dapat memberikan sanksi kepada para pelaku usaha yang melanggar hak konsumen dan yang melalaikan kewajibannya sebagai pelaku usaha sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen.

Saran Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hendaknya konsumen lebih kritis dan teliti serta banyak menggali informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen, sehingga jika dirugikan oleh pelaku usaha maka konsumen mengetahui apa yang harus dilakukan, serta menumbuhkan kesadaran dalam diri konsumen bahwa jalan yang ditempuh oleh konsumen untuk memperoleh hak-haknya tersebut juga merupakan bentuk kepedulian terhadap konsumen lain yang mungkin juga akan dirugikan apabila konsumen tidak mengadukan kerugian yang dialaminya tersebut.


12

Bentuk perjanjian sewa menyewa dalam perbankan selalu dalam bentuk perjanjian baku (klausula baku), sedangkan dasar hukum perjanjian baku adalah asas kebebasan berkontrak, maka dalam perjanjian baku tersebut meskipun syarat ditentukan pihak kreditur, tetapi pihak debitur masih memiliki kebebasan meskipun sangat kecil, yaitu debitur dapat menerima atau tidak menerima syarat-syarat yang diajukan sepihak oleh kreditur. Dengan penandatanganan perjanjian sewa menyewa dapat diartikan debitur setuju dan menerima perjanjian sewa menyewa tersebut. Dalam kaitan ini bank selaku penyedia layanan Safe Deposit Box (SDB), sebaiknya menjalankan usahanya dengan cara-cara yang baik dan profesional yang mengerti akan hak dan kewajiban selaku pelaku usaha khususnya dalam pencantuman klausula baku dalam perjanjian sewa menyewa yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen (nasabah), sehingga diharapkan pelaku usaha tidak hanya melindungi kepentingan usahanya tetapi juga dapat menjamin dan melindungi kepentingan konsumen, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan seimbang kepada konsumen dalam perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB) yang memiliki unsur klausula baku berpotensial merugikan konsumen karena tak memiliki pilihan selain menerimanya. Tidak ada pengaturan jelas perihal larangan perjanjian baku, namun ada pengaturan tegas adanya larangan klausula baku tetapi tidak semua perjanjian baku dilarang. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hanya melarang klausula baku yang diatur dalam Pasal 18. Pengetahuan dan pemahaman terhadap hak-hak konsumen dan perlindungan konsumen kepada

masyarakat

luas

harus

lebih

disosialisasikan

dan

berperan

aktif

dalam

memperjuangkan hak-hak sebagai konsumen, hal ini bertujuan agar masyarakat luas dapat memahami

dengan

jelas

sejelas-jelasnya

apa

yang

masyarakat

lakukan

dalam

memeprtahankan hak mereka apabila terjadi pelanggaran terhadap mereka sebagai konsumen. Adapun lembaga yang bergerak dibidang perlindungan konsumen telah hadir saat ini yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga yang mewadahi dan membantu kosumen dan masyarakat luas yang sampai saat ini masih banyak yang belum memahami pentingnya perlindungan konsumen.


13

Daftar Pustaka BUKU-BUKU

Anwari, Achimad. Praktek Perbankan di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981. Darus Badrulzaman, Mariam. Kumpulan Pidato Pengukuhan. Bandung: Alumni, 1981. Kasmir. Dasar-Dasar Perbankan. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012. Mamudji, Sri. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Miru, Ahmadi. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011. Moh Taufik Makarao, M. Sadar dan Habloel Mawadi. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Jakarta: Akademia, 2012. Muchsin. Tugas dan Wewenang Peradilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Varia Peradilan No.278. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, Januari, 2009. Nasution, Az. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Yogyakarta: Diadit Media, 2001. Setiawan, R. Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cetakan Keenam, Bandung: Putra Abardin, 1999. Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006. Subekti, R. Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua belas. Jakarta: Intermasa, 1990.

Suhardi, Gunarto. Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum. Cetakan Keempat. Yogyakarta: Penerbit Kansius, 2006. Sutarman Yodo, dan Ahmadi Meru. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. Suyatno, Thomas dkk. Kelembagaan Perbankan. Jakarta: Gramedia, 1990. Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan Kelima. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.


14

Yahya Harahap, M. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Cetakan Kedua. Bandung: Alumni, 1986.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Indonesia. Undang-Undang Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 1998, TLN Nomor 3790. Indonesia. Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999, TLN Nomor 3821. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23). Diterjemahkan oleh Subekti, R. & R. Tjitrosudibio. Jakarta. PT. Pradnya Paramita, Tahun 2008. Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box. Antara PT Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII) dengan pihak Penyewa, Jakarta, 20 Oktober 2004. PUBLIKASI ELEKTRONIK/INTERNET

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol122345.isi-safe-deposit-box. di unggah tanggal 6/4/2012 pukul 11:36 Wib.

http://www.bi.go.id/web/id/Info+dan+Edukasi+Konsumen/Produk+dan+Jasa+Perbankan, unggah tanggal 12/7/2012 pukul 11.18 Wib.


di

15

Perlindungan Konsumen Atas Keamanan Penggunaan Jasa Safe Deposit Box (SDB)

Recommend Documents