PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG AKIBAT PUTUSAN PENGADILAN MENERIMA BANTAHAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
ARTIKEL Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Disusun Oleh : MARDA FITRY YUNITA ANWAR 0910012111034
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2013
1
2
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG AKIBAT PUTUSAN PENGADILAN MENERIMA BANTAHAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Marda Fitry Yunita Anwar 1 , Zarfinal 1 , Elyana Novira 2 1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta E-mail :
[email protected] 1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Abstract Credit facilities from the bank is required to raise funding in conducting its business. It needs to be done to improve the welfare and prosperity of the community. It would require collateral as securityin case of mortgage borrowers will default pay off obtained through public auction. Auction winners are vulnerablebear the risks resulting from the auction. In this thesis the author raised several issues, namely: (1) How does the force of law against there cipient mortgage? (2) What legal protection for the auction winner to receive a court decision when the executionof mortgage denials?. In writing the author conducted a study using asociojuridical approach, the research focuses on researchin the field to obtain primary data and secondary data. Data collection techniques used were interviews and document research. The data obtained in the field were analyzed qualitatively. From the research that I did it can be concluded that (1) the creditor has the right take precedence among the other creditors to get repayment. Legal force to the lender in the event there is a creditor can execute the goods pledged to him by parate execution, (2) Winning bidders are acting in good faith can be given legal protection by the law. Legal protection against the winner of the auction can be obtained for damages against the seller of the dependent object and can file a law suit to court.
Keywords: Auctions, Execution, Mortgage.
3
kredit tersebut jika terjadi wanprestasi
Pendahuluan Salah
satu
mewujudkan
upaya
untuk
kesejahteraan
bagi
masyarakat adalah adanya pembangunan nasional berupa pembangunan ekonomi. Adapun upaya yang dilakukan masyarakat adalah melakukan usaha dengan dukungan dana dan tersedianya dana dari bank dalam bentuk kredit. Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun tentang Perbankan menyatakan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemberian kredit merupakan suatu perjanjian
utang-piutang
antara
bank
dengan debitur, yang ditekankan kepada kesepakatan para pihak yang berdasarkan asas
kebebasan
praktiknya,
berkontrak.Dalam
pemberian
kredit
sering
mengalami resiko kemacetan kredit. Maka untuk mengatasi hal tesebut perlu adanya
yang diakibatkan oleh debitur. Jika debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji maka kreditur dapat mengambil
pelunasannya
melalui
pelelangan umum yang berdasarkan irahirah’’DEMI
KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA’’yang
tercantum
dalam
sertifikat hak tanggungan. Sertifikat hak tanggungan memiliki titel eksekutorial yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Pada saat ini maraknya wanprestasi yang dilakukan debitur dalam dunia perbankan
menyebabkan
pemerintah
membentuk suatu lembaga yaitu Kantor Pelayanan
Piutang
dan
Lelang
Negara(KP2LN).Sehingga
lelang
merupakan sarana penjualan yang efisien untuk
memperoleh
kreditur.
pelunasan
bagi
Namun dalam kenyataannya
banyak kendala-kendala serta masalah yang timbul di dalam pelaksanaanya diantaranya yaitu pemenang lelang yang beritikad baik tidak dapat memperoleh dan menikmati
atas
barang
yang
telah
dimenangkannya.
antara
Berdasarkan uraikan di atas, maka
yang diikat
penulis tertarik untuk meneliti mengenai
dengan jaminan. Tujuan dari pengikatan
perlindungan hukum terhadap pemenang
jaminan
lelang
perjanjian
pinjam
meminjam
kreditur dengan debitur
adalah
untuk
memberikan
akibat
putusan
pengadilan
kepastian dan keamanan atas pelaksanaan 4
menerima
bantahan
eksekusi
hak
Negeri
Padang
Panjang.Mewawancarai
staf yang bekerja di KP2LN Padang dan
tanggungan.
Pengacara
Metodologi
Ekuator
Padang.
Data
Sekunderyaitu data yang diperoleh dari
Dalam
penulisan
melakukan
ini,
penelitian
penulis
hasil penelitian perpustakaan yaitu buku-
dengan
buku yang berkaitan dengan hukum hak
menggunakan yuridis sosiologis yaitu
tanggungan
penelitian yang dilakukan langsung ke
pengumpulan data yang dipakai dalam
lapangan dengan meneliti ke Pengadilan
penulisan ini adalah wawancara dan studi
Negeri Padang Panjang agar mengetahui
dokumen. Wawancara yaitu proses untuk
norma
mendapatkan informasi atau keterangan
hukum
menyelesaikan
yang
berlaku
masalah
dalam
terhadap
hak
yang
dan
berhubungan
pelelangan.Teknik
dengan
penelitian
pemenang lelang dan dihubungkan dengan
dalam
fakta yang ada dari permasalahan yang
responden. Studi dokumen adalah teknik
ditemui
pengumpulan data dengan mempelajari
dalam
penelitian
sehingga
bentuk
tanya
mendapatkan data primer serta dilakukan
dokumen
penelitian
perundang-undangan,
terhadap
bahan-bahan
dari
jawab
buku-buku, dan
kepada
peraturan menganalisa
perpustakaan untuk mendapatkan data
dokumen-dokumen yang diperoleh dari
sekunder.
ini
Pengadilan Negeri Padang Panjang yang
menggunakan deskriptif karena penelitian
berkaitan dengan masalah yang akan
ini
diteliti. Analisis dalam penelitian ini
Penulisan
menggambarkan
menggambarkan
skripsi
penelitian
secara
lengkap
yang dan
menggunakan
analisis
kualitatif
yaitu
terperinci tentang bagaimana pelaksanaan
analisis data dengan mulai pemahaman
perlindungan hukum terhadap pemenang
terhadap masalah yang akan diteliti dan
lelang dengan adanya bantahan eksekusi
berusaha mengetahui faktor yang menjadi
hak
penyebabnya kemudian menguraikan data
tanggungan
yang
diterima
oleh
pengadilan serta bentuk kekuatan hukum
yang
yang
berdasarkan
diperoleh
oleh
penerima
hak
berbentuk
uraian-uraian
peraturan
kalimat
perundang-
tanggungan.Bahan yang digunakan dalam
undangan,
penelitian ini menggunakan data primer,
pakar. Setelah itu ditarik kesimpulan yang
yaitu data yang diperoleh dari hasil
menggambarkan hasil penelitian.
teori-teori,
dan
pandangan
penelitian dan kenyataan yang ada selama dilapangan yaitu penelitian yang diperoleh dari panitera yang bekerja di Pengadilan 5
Objek yang dibebankan atas hak
Hasil dan Pembahasan Hak tanggungan timbul karena adanya suatu perjanjian, sehingga ada kesepakatan antara kedua belah pihak dengan
memberikan
hak
tanggungan.
Rumusan Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Hak Tanggungan menyatakan bahwa “ Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak
tanggungan
pelunasan
hutang
sebagai
jaminan
tertentu,
yang
dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut”. salah satu ciri dari hak tanggungan adalah
pelaksanaan
yang
pasti
dari
eksekusinya serta hak-hak istimewa yang terdapat di dalam hak tanggungan tersebut yang lebih ditujukan kepada penerima hak tanggungan.
Keistimewaan
tersebut
terdapat dalam salah satu asas hak tanggungan yaitu memberikan kedudukan yang
diutamakan
(preferent)
kepada
krediturnya.Hal ini berarti bahwa kreditur pemegang
hak
tanggungan
diberikan
kedudukan untuk didahulukan terhadap para kreditur lainnya dalam mendapatkan pelunasan piutangnya atas hasil penjualan benda
yang
tanggungan.
dibebani
dengan
hak
tanggungan berada di bawah kekuasaan penerima
hak
tanggungan.Hal
ini
bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada kreditur apabila debitur cidera janji. Jika terjadi cidera janji, benda
yang dijaminkan
dengan hak tanggungan akan dijual untuk melunasi utang debitur yang dijamin tersebut. Kekuatan hukum pemegang hak tanggungan sangat jelas diberikan dalam hukum
hak
tanggungan
karena
memberikan keutamaan haknya.eksekusi jaminan dapat dilakukan dengan parate eksekusi. Parate Eksekusi memberikan hak kepada
kreditur
penjualan seolah-olah
atas
untuk
melakukan
kekuasaannya
obyek
Jaminan
sendiri yang
dijaminkan oleh debitur adalah miliknya sendiri dengan tanpa melibatkan debitur itu sendiri. Pelaksanaan parate eksekusi dianggap
sederhana
karena
tidak
melibatkan debitur, pengadilan maupun prosedur hukum acara. Pelaksanaannya hanya digantungkan pada syarat debitur wanprestasi, padahal kreditur sendiri baru membutuhkannya
kalau
wanprestasi.kewenangan
seperti
debitur itu
tampak sebagai hak eksekusi yang selalu siap ditangan kalau dibutuhkan, itulah sebabnya eksekusi yg demikian disebut sebagai parate eksekusi. Pelelangan objek hak tanggungan oleh bank memiliki dua prosedur eksekusi 6
hak tanggungan, yaitu berdasarkan Pasal 6
dibandingkan
Undang-Undang Hak Tanggungan dengan
lainnya, seperti keterbukaan, bebas, dapat
menjual langsung atas kekuasaan sendiri
dipertanggungjawabkan,
(parate eksekusi) dan juga berdasarkan
kepastian hukum, cepat, dan efisien.
Pasal 14 ayat (2) jo. Pasal 26 Undang-
Tujuan dari penjualan melalui lelang
undang Hak Tanggungan
adalah
berdasarkan
dengan
menjual
cara
penjualan
memberikan
secara
umum
harta
Sertifikat Hak Tanggungan sebagai title
kekayaan tergugat yang disita, dan dari
eksekutorial
dengan
hasil penjualan uangnya akan dibayarkan
yang
kepada pihak penggugat sebesar yang
ditanggungkan dapat dijual jika debitur
ditetapkan dalam putusan. Dalam hal
cidera janji
permohonan lelang sesuai dengan Pasal 10
yaitu
perantaraan
eksekusi
pengadilan.
Objek
berdasarkan sertifikat hak
tanggungan
yang
memiliki
title
Peraturan Menteri Keuangan No.93 Tahun
eksekutorial yang berirah-irah “ DEMI
2012
KEADILAN
Lelang menganut beberapa persyaratan
BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Tentang
Petunjuk
Pelaksanaan
yaitu :
yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang bersifat
mengeksekusi
meskipun
diperjanjikan atau tidak diperjanjikan. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, tanggungan
dapat
penjualan penjualan
penjualan
umum barang
objek
dilakukan
hak
melalui
pelelangan yang
disita
yang umum
melalui perantara pejabat yang berwenang. Lelang sebagai suatu alternatif cara penjualan barang oleh Kantor Pelayanan
1. Penjual/Pemilik
bermaksud melakukan barang
yang
wajar
bagi
suatu
barang
dan
merupakan bagian dari sistem hukum perdata nasional mempunyai berbagai sifat yang baik dan memiliki keunggulan
secara
yang
penjualan
lelang
melalui
KP2LN. 2. Permohonan
harus
mengajukan
surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KP2LN untuk
dimintakan
jadwal
pelaksanaan lelang. 3. Permohonan
disertai
dokumen
persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya. seorang
Kekayaan Negara dan Lelang (KP2LN) yang bertujuan untuk menentukan harga
Barang
penawar
lelang
sebelum melaksanakan perjanjian jual
beli
di
pelelangan
harus
memperhatikan beberapa
kriteria
dari
Adapun
pelelangan.
kriterianya yaitu : 7
1. Pembeli harus mengetahui persis
terhadap
benda
yang
telah
dilelang
tersebut. Berita Acara Lelang/ risalah
barang yang akan ia beli. 2. Pembeli harus mengetahui status hukum barang yang akan ia beli.
lelang harus ada dalam pelaksanaan lelang sebab jika tidak ada risalah lelang maka pelelangan tersebut cacat hukum. Pada
3. Pembeli harus benar-benar siap
saat pelaksanaan jual beli pelelangan
membeli, dalam arti bahwa ia akan
tersebut juru lelang akan membuat berita
mengajukan
acara lelang (risalah lelang). Juru lelang
penawaran
sesuai
dengan kemampuannya dan akan memenuhi ditentukan
syarat-syarat oleh
kantor
pun selama penjualan berlangsung.
yang
Apabila terjadi kasus yang terjadi
lelang
pada Rusyada dimana ada pihak ketiga
Negara.
yaitu
Lelang yang telah dimenangkan
tuntutan kepada ketua Pengadilan Negeri
Syamsudin
oleh Rusyida setelah melewati beberapa
serta
proses
pelaksanaan
dan
memenuhi syarat lelang,
menyatakan
yang
mengajukan
keberatan
lelang
terhadap
tersebut
dengan
Rusyida tidak memperoleh hak kebendaan
mengatakan bahwa barang yang dilelang
bahkan objek tidak dikuasainya karena
itu
Syamsudin tidak mengosongkan tanah dan
mengetahui
tidak mau menyerahkan benda yang telah
tersebut telah dilakukan lelang oleh kantor
dilelang
beralasan
lelang negara, maka langkah pertama
membayar
dalam hal ini pembeli lelang haruslah
hutangnya tersebut ke Bank BRI. Maka
mendapatkan perlindungan hukum dari
syamsudin mengajukan gugatan kepada
kantor lelang negara, agar ia dapat
pihak Bank BRI, Abdul Muis, Kantor
menguasai dan menikmati barang yang
Lelang
Pertanahan
dibelinya apabila barang itu berada dalam
Nasional Provinsi Sumatera Barat dan
kekuasaan pihak ketiga dan pembeli yang
selaku Pemenang lelang yang kasusnya
beritikad
dari Pengadilan Negeri, Banding, kasasi
mempertahankan barang yang telah ia beli
hingga
peninjauan
Namun
secara lelang di muka pengadilan, karena
putusan
dari
menerima
pada saat membeli barang tersebut ia tidak
bahwa
bantahan
karena ia
syamsudin
dengan
Padang,
lancar
Badan
hakim
eksekusi
kembali. pun hak
tanggungan.
adalah
mengetahui
miliknya bahwa
baik
dan
ia
terhadap
tersebut
tentang
adanya
tidak barang
haruslah
cacat/
Gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga
permasalahan-permasalahan yang melekat
jelas sangat merugikan bagi pemenang
pada barang yang ia beli secara lelang,
lelang yang akan mengajukan eksekusi rill
serta yang ia ketahui bahwa kantor lelang 8
adalah sebagai perantara penjual yang sah berdasarkan
undang-undang
2. Memberikan
perlindungan
hukum berupa kesaksian dan
dan
mengetahui bahwa si pemilik barang
barang-barang
bukti
berupa
tersebut
memberikan
surat
bukti
adalah
benar-benar
pemilik
barang yang sah. Meskipun didalam
pembelian
peraturan tidak memberikan dasar hukum
lelang)
bahwa kantor lelang bertanggung jawab
sertifikat yang sah terhadap
atas kerugian yang ditimbulkan namun
barang tersebut (Rumah toko)
kantor
itu dengan sertifikat Hak Guna
lelang
perlindungan
haruslah kepada
memberikan
pembeli
lelang serta
(risalah bukti-bukti
Usaha, Hak Guna Bangunan,
lelang
serta surat-surat bukti lainnya.
berupa :
Kantor lelang negara juga akan
1. Meneliti barang yang akan dilelang
terlebih
memberikan pembelaan dengan
dahulu
terhadap keabsahan penjual dan
mengatakan
barang
lelang itu dilaksanakan, terlebih
yang
akan
dijual,
apabila terdapat permasalahan
dahulu
tentang
pengajuan
barang
maupun
bahwa
telah
sebelum
dilakukan permintaan
kepemilikan barang tersebut
penjualan lelang oleh Ketua
maka
Pengadilan Negeri.
antara
kantor
lelang
maupun kepemilikan barang
Yang
amat
disayangkan
oleh
tersebut menyelesaikan segala
penulis adalah KP2LN tidak dapat diminta
permasalahan-permasalahan
pertanggung
yang
barang
kerugian.Pada dasarnya kantor lelang tidak
semua
dapat menolak apa yang dipermohonkan
permasalahan itu telah selesai
kepadanya sepanjang persyaratan lelang
baru kemudian terhadap barang
dipenuhi.
tersebut dilakukan penjualan
bertanggung jawab apabila ada kerugian
secara
yang dipikul oleh pemenang
melekat
tersebut.
pada
Apabila
umum
(lelang).
Ini
jawaban
Pihak
kantor
dalam
lelang
hal
tidak
lelang.
untuk
Karena pada awal pengajuan penawaran
agar objek
pembelian lelang, pembeli telah membuat
yang dilelang tersebut tidak
surat pernyataan sanggup untuk membeli
mengalami cacat hukum atau
objek lelang tersebut. Bisa dikatakan
tidah sah .
bahwa itu adalah perlindungan awal dari
dilakukan menghindarkan
kantor lelang untuk pemenang lelang, 9
sehingga pemenang lelang tidak ada yang
Padang.Tetapi sesuai dengan Pasal 16
tidak tahu bagaimana benda yang akan
Peraturan Menteri Keuangan No. 93
dibelinya karena kantor lelang melakukan
Tahun
semua
Pelaksanaan
kegiatan
lelang
itu
secara
2010
Tentang
Lelang,
Petunjuk
lebih
ditutup-
beratkan
tutupi.Maka segala resiko yang timbul
kerugian
ditanggung oleh pembeli lelang.
Perlindungan hukum terhadap pemenang
Dalam hukum
pada dasarnya
lelang harus diberikan oleh undang-
siapa yang melakukan perbuatan melawan
undang karena dengan adanya pemenang
hukum maka ia harus bertanggung jawab
lelang
terhadap
merupakan kunci
transparan
tidak
ada
yang
seseorang
yang
dirugikannya.Namun dalam kenyataannya di
undang-undang
pembeli
disebutkan
lelang
harus
menanggung
segala
terjadi.Seperti
klausula
dalamRisalah
Lelang
bersedia
resiko
yang
yang
tertera
“Apabila
tanah
berada dalam keadaan berpenghuni, maka
sepenuhnya
bangunan menjadi
tersebut
tanggung
tersebut tidak dapat dilakukan secara maka
pembeli
serta
pihak
objek
hak
atas
penjual.
tanggungan
dalam penyelesaian
kredit macet.
Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas maka Penulis
menarik
beberapa
simpulan
sebagai berikut 1. Dalam hukum jaminan bahwa kreditur mempunyai hak yang
jawab
pembeli. Apabila pengosongan bangunan
sukarela,
kepada
jawaban
bahwa
dan/atau bangunan yang akan dilelang ini
pengosongan
pertanggung
menitik
berdasarkan
diutamakan di antara krediturkredit
lainnya
mendapatkan
untuk
pelunasannya.
ketentuan yang termuat dalam Pasal 200 HIR dapat meminta bantuan Pengadilan Negeri setempat untuk mengosongkan.” Terlihat di dalam klausula tersebut seolah-
Sebagaimana terdapat dalam asas-asas hak tanggungan yaitu asas preference. Jika dalam
olah memberikan benteng yang kuat terhadap kantor pelelangan sehingga sulit bagi pihak yang dirugikan untuk meminta pertanggung jawaban.
pelaksanaan perjanjian kredit debitur
cidera
janji
maka
kreditur dapat menjual objek
Seharusnya pertanggung jawaban lebih dititik beratkan kepada KP2LN
tanggungan
tersebut
dengan 10
pelelangan UUHT
umum. yang
Pasal
6
menyatakan
“Apabila debitur cidera janji, pemegang
hak
tanggungan
sudah
jelas
mempunyai
kekuatan hukum yang kuat. 2. Pemenang
lelang
yang
beritikad baik dapat diberikan
pertama mempunyai hak untuk
perlindungan
menjual objek hak tanggungan
undang-undang
atas kekuasaan sendiri melalui
meminta pertanggung jawaban
pelelangan
serta
kepada pihak penjual objek
pelunasan
yang dalam hal ini pihak bank
umum
mengambil
hukum
oleh dengan
piutangnya dari hasil penjualan
yang
tersebut. Dapat dilihat juga di
KP2LN untuk melelang. Jika
dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf
terjadi bantahan akibat gugatan
b
(2)
yang diajukan oleh pihak ketiga
menyatakan bahwa sertifikat
maka pemenang lelang dapat
hak tanggungan mempunyai
mengajukan
kekuatan
pengadilan
jo.
Pasal
halnya
suatu
menyelesaikan
pengadilan
yang
tersebut.
berkekuatan melalui
ayat
eksekutorial
sebagaimana putusan
14
menjualkan
hukum
penjualan.
didahulukan
kepada
gugatan
ke untuk
persoalan
tetap Dengan
kedudukan
kreditur dalam undang-undang yang dibuat serta asas-asas yang terdapat didalamnya maka
Daftar Pustaka Adrian Sutedi, 2012, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta. As Suhaiti Arief, 2008, Hukum Acara Perdata, Bung Hatta University Press, Padang.
11
Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2008, Seri Hukum Harta Kekayaan Hak Tanggungan, Kencana, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
M. Bahsan, 2010, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
M.Yahya Harahap, 2005, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. R.Wirjono Prodjodikoro, 1984, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta. Rachmadi Usman, 1999, Pasal- Pasal tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, Djambatan, Jakarta. Remy Sjahdeini, 1999, Hak Tanggungan– Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang dihadapi Oleh Perbankan. Alumni, Bandung. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1979, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung. Salim HS, 2011, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
A.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria. Peraturan Menteri KeuanganNomor 93/PMK 06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
B. Sumber Lain 1. Internet Mohammad Wahid Azhari, 2012, Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Hak Atas Tanah Yang Dibebani Hak Tanggungan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, http://fh.unpad.ac.id/repo/?p=1578, diakses tanggal 3 Desember 2012. Agnes
Widya Yudyastanti, 2010, Penjualan Objek Hak Tanggungan Melalui Lelang, http://eprints.undip.ac.id/24603/ , Diakses pada tanggal 20 November 2012.
Anonim, Pengertian Lelang, http://www.lawskripsi.com/index. php?option=com_content&view= article&id=230&Itemid=230, Diakses pada tanggal 11 Desember 2012. Anonim, Pembebanan Hak Tanggungan ,http://repository.usu.ac.id/bitsream /123456789/21495/4Vchapter%201 12
.pdf, Diakses pada tanggal 12 Desember 2012. Anonim, Sejarah Pelelangan, http://hasyimsoska. blogspot. Com / 2011/ 04/ sejarah perkembanganlelang. html, diakses pada tanggal 16 desember 2012. Anonim, Asas Lelang, xa.yimg.com/kg/groups/23329026/. ./3. diakses tgl 16 des 2012 jam 20:48
diakses pada tanggal 23 desember 2012 jam 19:08 WIB. 2.
Skripsi
Fransiska Media Fitri Dikutip Dari Purnama Sianturi, 2012, Ekseskusi Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Macet, Skripsi Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.6.
Anonim, Sejarah Pelelangan, http:// www.badilag.net/data/ARTIKEL/E KONOMI SYARIAH/Eksekusi Hak Jaminan Hak Tanggungan Dalam Sengketa Bisnis Syariah.pdf.diakses pada tanggal 12 september 2012 jam 9.10 WIB Izra, Fungsi Publik Lelang, http://izrarecht.blogspot.com/2011/12/prosed ur-pelaksanaan-penjualam.html,
13
