FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1996 Moh. Anwar Dosen Fakultas Hukum Unversitas Wiraraja Sumenep
ABSTRAK kredit pada umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting dalam kedudukannya baik untuk usaha produksi maupun usaha swasta yang dikembangkan secara mandiri karena bertujuan meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat. Bank sebagai lembaga keuangan yang menghasilkan jasa keuangan yang telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman yang antara lain melalui kredit perbankan, yaitu berupa perjanjian kredit antara kreditur sebagai pihak pemberi pinjaman atau fasilitas kredit dengan debitur sebagai pihak yang berutang. Permasalahn yang diangkat adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur ketika debitur wanprestasi dan sanksi apa saja yang diberikan kreditur ketika debitur wanprestasi. Tujuannya untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit menurut UU No. 4 Tahun 1996 dan untuk mengetahui sanksi apa saja yang diberikan kreditur ketika debitur wanprestasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode yang berlandaskan pada filsafat positifme. Metode ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara prandom (pengumpulan data). Kreditur dalam mendapatkan perlindungan hukum ketika debitur wanprestasi sesuai dengan Pasal 51 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 serta pihak kreditur bisa memberikan sanksi kepada debitur ketika debitur wanprestasi yang terdapat dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan. Hasil dari penelitian ini bahwa sudah disediakan lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat dibebankan pada hak atas tanah yaitu Hak Tanggungan sebagai pengganti Lembaga Hypotheek dan Credit Verband. Untuk itu saya menyarankan kepada pembaca khususnya dan masyarakat pada umumnya bahwa setiap kita melakukan suatu tindakan hendaklah mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia. Kata Kunci : Pelindungan Hukum, Kreditur, Perjanjian Kredit, Jaminan Hak Tanggungan.
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA masyarakat dengan cara memberikan
A. PENDAHULUAN Kegiatan pinjam-meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah
kredit
dalam
bentuk
usaha
kredit
perbankan.
kredit dalam praktek kehidupan sehari-
Kredit
perbankan
itu
telah
hari bukanlah merupakan sesuatu yang
dimanfaatkan dan dipraktekkan oleh
asing lagi, bahkan istilah kredit ini tidak
masyarakat sejak puluhan tahun lalu
hanya
dalam
dikenal
oleh
masyarakat
rangka
meningkatkan
taraf
perkotaan, tetapi juga sampai pada
hidupnya. Pasal 1 angka 11 Undang-
masyarakat pedesaan. Kredit umumya
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
berfungsi untuk memperlancar suatu
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
kegiatan usaha, dan khususnya bagi
7
kegiatan perekonomian di Indonesia
merumuskan pengertian kredit : “Kredit
sangat
dalam
adalah penyediaan uang atau tagihan
usaha
yang dapat dipersamakan dengan itu
produksi maupun usaha swasta yang
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
dikembangkan secara mandiri karena
pinjam meminjam antara pihak Bank
bertujuan meningkatkan taraf kehidupan
dengan pihak lain yang mewajibkan
bermasyarakat.
pihak
berperan
kedudukannya,
penting
baik
untuk
Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor
10
Tahun
1998
tentang
Tahun
Tahun
1992
menyebutkan perbankan
tentang
bahwa Indonesia
Perbankan
fungsi
utama
yaitu
sebagai
peminjam
tentang
Perbankan
untuk
melunasi
hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
1992
Menurut CH. Gatot Wardoyo, dalam tulisannya berjudul : “Sekitar Klausula-Klausula
Perjanjian
Kredit
Bank”,
perjanjian
kredit
bahwa
penghimpun dan penyalur dana dari
mempunyai beberapa fungsi diantaranya:
masyarakat yang bertujuan menunjang
1. Perjanjian kredit mempunyai fungsi
pelaksanaan
nasional
sebagai perjanjian pokok. Artinya,
kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.
perjanjian kredit merupakan suatu
Dalam
pembangunan
melakukan
usaha
yang menentukan batal atau tidak
tersebut, Bank menghimpun dana dari
batalnya
perjanjian
masyarakat dalam bentuk simpanan giro,
mengikutinya.
deposito berjangka, sertifikat deposito,
pengikatan jaminan.
Misal,
lain
yang
perjanjian
tabungan, dan atau dalam bentuk lain
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai
yang dipersamakan dengan itu. Dalam
alat bukti mengenai batasan-batasan
hal ini, Bank juga menyalurkan dana dari
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur.
Metode penelitian
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai
yang ini
kuantitatif,
digunakan
dalam
menggunakan
metode
yaitu
metode
yang
alat untuk melakukan monitoring
berlandaskan pada filsafat positifisme,
kredit.
metode ini digunakan untuk meneliti
Fungsi lain jaminan kredit dalam rangka
pemberian
kesungguhan
pihak
kredit debitur
dengan untuk
memenuhi kewajibannya untuk melunasi
pada populasi atau sampel tertentu. Tehnik
pengambilan
sampel
pada
umumnya dilakukan secara prandom (pengumpulan data).
kredit sesuai yang diperjanjikan dan menggunakan dana yang dimilikinya
B. PEMBAHASAN
secara baik dan hati-hati, dimana hal
Bentuk Perlindungan Hukum terhadap
tersebut diharapkan akan mendorong
Kreditur ketika Debitur Wanprestasi
pihak debitur untuk melunasi hutangnya
Dalam rangka bertambah meningkatnya
sehingga
pembangunan nasional
dapat mencegah terjadinya
yang bertitik
pencairan jaminan kredit yang mungkin
berat pada bidang ekonomi, yang para
saja tidak diinginkan karena memiliki
pelakunya meliputi pemerintah maupun
nilai (harga) yang lebih tinggi bila
masyarakat sebagai orang perseorang dan
dibandingkan
badan hukum sangat diperlukan dana
dengan
utang
debitur
kepada Bank.
dalam
Permasalahan
yang
sangat
besar,
diangkat
sehingga dengan meningkatnya kegiatan
yaitu bagaimana bentuk perlindungan
pembangunan tersebut maka meningkat
hukum terhadap kreditur ketika debitur
pula keperluan tersedianya dana yang
wanprestasi serta Sanksi apa saja yang
sebagian
diberikan
perkreditan.
kreditur
yang
jumlah
ketika
debitur
wanprestasi.
besar
Lembaga
Tujuan yang ingin saya capai
menghasilkan
jasa
diperoleh
melalui
keuangan
yang
keuangan
adalah
dalam penulisan Penelitian ini adalah
lembaga perbankan. Dalam pembukuan
sebagai berikut:
kredit perbankan harus didasarkan pada
1. Untuk
mengetahui
bentuk
persetuajuan atau kesepakatan pinjam
perlindungan hukum terhadap kreditur
meminjam, atau dengan istilah lain harus
ketika debitur wanprestasi.
didahului
2. Untuk mengetahui apa saja yang diberikan
kreditur
wanprestasi.
ketika
debitur
dengan
Perjanjian
Kredit
secara tertulis, baik dengan akta di bawah tangan maupun Akta Nasional. Perjanjian kredit disini mempunyai fungsi sebagai
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA panduan
Bank
pelaksanaan,
dalam
perencanaan,
pengorganisasian
pengawasan
pemberi
kredit
dan yang
khususnya memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditur apabila debitur
melakukan
perbuatan
dilakukan Bank sehingga Bank tidak
melawan hukum berupa wanprestasi
dirugikan dan kepentingan nasabah yang
(Supriadi, 2010 : 179).
mempercayakan dananya kepada Bank
Berdasarkan rumusan yang
terjamin dengan sebaik-baiknya. Oleh
terdapat di dalam Undang-Undang
karena itu memberikan kredit dilakukan,
Perbankan
Bank harus sudah memastikan bahwa
kredit
seluruh aspek yuridis yang berkaitan
bahwa dasar dalam perjanjian kredit
dengan kredit telah diselesaikan dan telah
dalam perjanjian pinjam meminjam
memberikan perlindungan yang memadai
uang. Perjanjian pinjam meminjam
bagi Bank.
uang ini mengandung makna yang
1. Hak Jaminan
luas, bahwa obyeknya adalah benda
Berdasarkan ketentuan dalam
mengenai
maka
dapat
perjanjian disimpulkan
yang habis dipakai.
Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5
Dari
pemaparan
di
atas
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
sudah jelas bahwa pihak kreditur
Pokok Agraria, disebutkan bahwa
bisa
sudah
debitur
jaminan
disediakan yang
lembaga
kuat
jika
tegas
terhadap
pihak
debitur
dapat
wanprestasi, sebab ketentuan seperti
dibebankan pada hak atas tanah, yaitu
ini sudah tertuang dalam Pasal 1131
Hak Tanggungan sebagai pengganti
dan 1132 Kitab Undang-Undang
lembaga hypoyheek dan creditverband
Hukum Perdata yang berbunyi :
(Undang-Undang Agraria, 2003 : 74).
“Segala
Lembaga Tanggungan
Jaminan
ini
seksistensinya
dan
hak
mengambil
telah
melalui
Hak
kebendaan
(debitur)
baik
si
berutang
yang
bergerak
diakui
maupun tidak bergerak, baik yang
Undang-
sudah ada maupun yang akan ada
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
dikemudian
hari
menjadi
Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
tanggungan
segala
perikatan
Benda-Benda yang Berkaitan dengan
perseorangan”
Tanah dan menjadikan kepentingan
Tjikrosudibio, 2008 : 291).
debitur maupun kreditur mendapatkan
(
Subekti
Perlindungan
hukum
perlindungan hukum dari pemerintah.
terhadap
Tujuan
dalam Undang-Undang Nomor 4
utama
diundangkannya
Undang-Undang Hak Tanggungan ini,
Tahun
kreditur
dan
1996
juga
tentang
terdapat
Hak
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA Tanggungan Atas Tanah beserta
karya yang telah ada atau aka nada
benda-benda yang berkaitan dengan
yang merupakan satu kesatuan dengan
tanah dan menjadikan kepentingan
tanah tersebut, dan yang merupakan
debitur maupun kreditur mendapat
milik pemegang hak atas tanah yang
perlindungan
pembebanannya
hukum
pemerintah.
dari
Tujuan
dengan
tegas
utama
dinyatakan di dalam Akta Pemberian
diundangkannya undang-undang hak
Hak Tanggungan yang bersangkutan.
tanggungan ini khususnya memberi
Apabila bangunan, tanaman, dan hasil
lindungan
pihak
karya sebagaimana dimaksud pada
kreditur apabila pihak pihak debitur
ayat (4) tidak dimiliki oleh pemegang
melawan
hak atas tanah, pembebanan Hak
hukum
hukum
bagi
berupa
wanprestasi. 2. Undang-Undang
Tanggungan Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 1996
tersebut
atas
hanya
benda-benda
dapat
dilakukan
dengan penandatanganan serta pada
Berdasarkan Undang-Undang
Akta Pemberian Hak Tanggungan
Hak Tanggungan, obyek yang dapat
yang bersangkutan oleh pemiliknya
dibebani dengan Hak Tanggungan
atau yang diberi kuasa untuk itu
adalah hak-hak atas tanah beserta
olehnya dengan akta otentik.
benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
Suatu obyek Hak Tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu
Hak atas tanah yang dapat
Hak Tanggungan guna menjamin
dibebani Hak Tanggungan adalah:
pelunasan lebih dari satu utang.
a. Hak Milik;
Apabila suatu obyek Hak Tanggungan
b. Hak Guna Usaha;
dibebani dengan lebih dari satu Hak
c. Hak Guna Bangunan.
Tanggungan,
peringkat
masing-
Selain hak-hak atas tanah
masing Hak Tanggungan ditentukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menurut tanggal pendaftarannya pada
Hak Pakai atas tanah Negara yang
Kantor Pertanahan. Peringkat Hak
menurut ketentuan yang berlaku wajib
Tanggungan
didaftar dan menurut sifatnya dapat
tanggal
dipindahtangankan dapat juga di-
menurut tanggal pembuatan Akta
bebani Hak Tanggungan.
Pemberian Hak Tanggungan yang
Hak tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah
yang
yang
didaftar
sama
pada
ditentukan
bersangkutan ( www.dot.com.id. No. 42, 18 Maret 2011)
berikut bangunan, tanaman, dan hasil
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA Dalam Hak Tanggungan juga terdapat subjek hukum yang menjadi
yang berpiutang (Adrian Sutedi, 2010 : 54).
Hak Tanggungan yang terkait dengan
Sesuai dengan sifat accessoir
perjanjian pemberi Hak Tanggungan.
dari Hak Tanggungan, adanya Hak
Di
Hak
Tanggungan tergantung pada adanya
Tanggungan ada dua pihak yang
piutang yang dijamin pelunasannya.
megikatkan diri yaitu sebagai berikut:
Apabila piutang itu hapus karena
1. Pemberi Hak Tanggungan yaitu
pelunasan
dalam
suatu
perjanjian
atau
sebab-sebab
lain,
orang atau pihak yang menjamin
dengan sendirinya Hak Tanggungan
objek Hak Tanggungan.
yang bersangkutan menjadi hapus
2. Pemegang Hak Tanggungan yaitu
juga.
orang atau pihak yang menerima
Selain itu, pemegang Hak
Hak Tanggungan sebagai jaminan
Tanggungan dapat melepaskan Hak
dari piutang yang diberikannya.
Tanggungannya dan hak atas tanah
Undang-Undang Tanggungan
memuat
Hak ketentuan
dapat hapus yang mengakibatkan hapusnya Hak Tanggungan.
mengenai subyek Hak Tanggungan
Hak atas tanah dapat hapus
dalam Pasal 8 dan Pasal 9 yaitu
antara
sebagai berikut:
sebagaimana disebut dalam Pasal 27,
Pemberi
Hak
Tanggungan
lain
karena
hal-hal
Pasal 34, dan Pasal 40 Undang-
adalah orang perseorangan atau badan
Undang Nomor 5 Tahun
hukum yang mempunyai kewenangan
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
untuk melakukan perbuatan hukum
Agraria atau peraturan perundang-
terhadap obyek Hak Tanggungan
undangan lainnya. Dalam hal Hak
yang
Kewenangan
Guna Usaha Bangunan, atau Hak
untuk melakukan perbuatan hukum
Pakai yang dijadikan obyek Hak
terhadap obyek Hak Tanggungan
Tanggungan berakhir jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlakunya
dan
harus
berdasarkan
permohonan
bersangkutan.
ada
pada
pemberi
Hak
1960
diperpanjang yang
Tanggungan pada saat pendaftaran
diajukan sebelum berakhirnya jangka
Hak
dilakukan.
waktu tersebut, Hak Tanggungan
Pemegang Hak Tanggungan adalah
dimaksud tetap melekat pada hak atas
orang perseorangan atau badan hukum
tanah
yang berkedudukan sebagai pihak
(www.dot.com.id. No. 42, 18 Maret
Tanggungan
yang
bersangkutan
2011).
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA Wanprestasi
merupakan
peradilan
tingkat
pertama,
b)
perlawan hukum yang dilakukan oleh
Pengadilan Tinggi selaku peradilan
pihak debitur kepada kreditur ketika
tingkat banding, dan c) Mahkamah
adanya suatu perjanjian jangka kredit.
Agung.
Pihak
debitur
lalai
memenuhi
Menurut Pasal 20 bahwa atas
perjanjian, tidak menyerahkan atau
kesepakatan pemberi dan pemegang
membayar
yang
Hak Tanggungan dapat dilaksanakan
ditentukan atau tidak berbuat sesuai
di bawah tangan jika dengan demikian
yang
itu akan diperoleh harga tertinggi
dalam
dijanjikan
waktu
dalam
tenggang
waktu yang ditentukan. Debitur
yang menguntungkan semua pihak.
yang
berusaha
Pelaksanaan penjualan sebagaimana
mengelak pengembalian kredit atau
dimaksud pada ayat (2) hanya dapat
lalai dalam perjanjian pengembalian
dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan
kredit atau berusaha menghambat
sejak diberitahukan secara tertulis
pengembalian
telah
oleh pemberi dan atau pemegang Hak
diterimanya melalui upaya hukum
Tanggungan kepada pihak-pihak yang
biasa atau upaya hukum luar biasa. Ini
berkepentingan diumumkan sedikit-
ulah debitur yang tidak bertanggung
dikitnya dalam 2 surat kabar yang
jawab
kreditur
beredar di daerah yang bersangkutan
mengambil tindakan berupa sanksi
dan atau media masa setempat, serta
yang ditujukan kepada pihak debitur,
tidak ada pihak yang menyatakan
baik sanksi ringan seperti mengambil
keberatan.
kredit
sehingga
yang
pihak
jaminan dari debitur atau memberikan
Setiap
sanksi tegas jika pihak debitur masih
melaksanakan
tetap belum bisa melunasi utangnya.
Tanggungan
janji
untuk
eksekusi dengan
cara
Hak yang
Upaya yang ditempuh pihak
bertentangan dengan ketentuan pada
kreditur adalah dengan mengajukan
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) demi
ke pengadilan negeri atas dasar
hukum. Sampai saat pengumuman
wanprestasi.
Hanya
untuk lelang dikeluarkan, penjualan
penyelesaian
perkara
saja
proses
perdata
di
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pengadilan negeri sampai adanya
dapat dihindarkan dengan pelunasan
putusan pengadilan yang tetap dan
hutang yang dijamin dengan Hak
pasti (in tracht van Sewisjde) biasanya
Tanggungan itu berserta biaya-biaya
melalui 3 (tiga) tingkatan peradilan,
eksekusi yang telah dikeluarkan.
yaitu: a) Pengadilan Negeri
selaku
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA Apabila debitur cedera janji, obyek Hak Tanggungan dijual melalui
yang
dalam
perundang-undangan dan
pemegang
berhak
mengambil
sebagian
dari
sisanya
Apabila
perjanjian
kredit
peraturan
tersebut telah dipenuhi seluruhnya
berlaku
dengan sebaik-baiknya atau dengan
Tanggungan
kata lain debitur telah melunasi
yang
Hak
ada
dikembalikan kepada debitur.
pelelangan umum menurut cara yang ditentukan
apabila
seluruh
hasilnya
atau
pinjaman
pokok
beserta
bunga,
untuk
provisi dan ongkos-ongkos lainnya,
pelunasan piutangnya, dengan hak
maka perjanjian jaminana tersebut
mendahului
dengan
dari
pada
kreditur-
kreditur yang lain. Ini yang disebut
tentang
melunasi pinjamannya pada saat jatuh
eksekusi, maka perlu dijelaskan lebih
tempo
dahulu
menegur
eksekusi
hubungannya
tidak
Akan tetapi, bila debitur lalai
berbicara
bahwa
menjadi
berlaku lagi.
eksekusi Hak Tanggungan. Jika
sendirinya
kreditur/bank
debitur
agar
telah supaya
Hak
selekasnya melunasi pinjamannya dan
Tanggungan tidaklah termasuk dalam
apabila peneguran tersebut dengan
pengertian
meminta bantua Pengadilan Negeri,
apa
dengan
dalam
dan
yang
dinamakan
eksekusi riil. Dan kalaupun kita
maka
teguran
demikian
berbicara tentang eksekusi riil, maka
sommatie atau somasi.
disebut
sebenarnya eksekusi riil yang dikenal
Kalau debitur telah menerima
dalam H.I.R hanyalah “eksekusi riil
teguran kemudian membayar lunas
setelah
pinjamannya,
adanya
pelelangan”.
maka
eksekusi
Sedangkan pengertian eksekusi riil
jaminannya tidak diperlukan lagi,
dalam artian yang sebenarnya kita
sebaliknya
ambil oper dari system Rv, yang
ditegur, debitur tetap tidak mau
menurut
membayar
Yurisprudensi
bilamana
perlu masih bisa digunakan.
dengan Hak Tanggungan bukanlah eksekusi riil, akan tetapi berarti penjualan dengan cara lelang obyek Hak Tanggungan yang kemudian hasil dibayarkan
walaupun
pinjamannya,
sudah
mulailah
kreditur atau bank mulai berusaha
Eksekusi dalam hubungannya
perolehannya
jika
untuk mengeksekusi jaminan kredit tersebut. 1. Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan Sertifikat Hak Tanggungan
kepada
sebagai tanda bukti adanya Hak
kreditru pemegang Hak Tanggungan,
Tanggungan memuat aturan-aturan
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA dengan kata-kata “Demi Keadilan
dalam sertifikat Hak Tanggungan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
yang merupakan title eksekutorial
Esa”. Sertifikat Hak Tanggungan
yang sama kekuatannya dengan
mempunyai
eksekutorial
Putusan Pengadilan yang sudah
yang sama dengan putusan pengadilan
mempunyai kekuatan hukum tetap,
yang telah memperoleh kekuatan
kreditur
hukum tetap dan berlaku sebagai
eksekusi Hak Tanggungan.
kekuatan
pengganti Grosse Acte Hypotheek
dapat
melaksanakan
Sebagaimana
dijelaskan
sepanjang mengenai hak atas tanah.
dalam Penjelasan Umum angka 9,
Aturan-aturan yang dicantumkan pada
ketentuan peralihan dalam Pasal ini
sertifikat
Tanggungan
memberikan
menegaskan
selama masa peralihan tersebut,
adanya kekuatan eksekutorial pada
ketentuan hukum acara di atas
sertifikat Hak Tanggungan, sehingga
berlaku
apabila debitur cedera janji, siap
Tanggungan,
untuk dieksekusi seperti halnya suatu
sertifikat Hak Tanggungan sebagai
putusan
dasar pelaksanaannya.
Hak
dimaksudkan
untuk
pengadilan
yang
telah
memperoleh kekuatan hukum tetap. Salah
satu
terhadap
bahwa
eksekusi
dengan
Hak
penyerahan
Di samping melalui 2 cara di
Hak
atas, eksekusi Hak Tanggungan
Tanggungan adalah mudah dan pasti
dimungkinkan pula untuk dilakukan
dalam pelaksanaan eksekusinya, jika
melalui penjualan di bawah tangan,
pada suatu saat debitur cedera janji.
sepanjang hal tersebut disepakati
Dalam pasal 20 Undang-Undang
oleh pemegang dan pemberi Hak
Hak Tanggungan ditetapkan bahwa
Tanggungan
dengan
memenuhi
apabila debitur cedera janji, maka
syarat-syarat
tertentu.
Penegasan
berdasarkan hak yang ada pada
bahwa Sertifikat Hak Tanggungan
pemegang Hak Tanggungan, yaitu:
adalah sebagai pengganti Grosse
Pertama,
ciri
ketegasan,
janji
untuk
Acte Hypotheek, dimaksudkan untuk
menjual objek Hak Tanggungan atas
menyamakan
kekuasaan
salah satu dokumen yang harus
sendiri,
melalui
persepsi
untuk
terhadap
pelelangan umum tanpa memerlukan
diserahkan
persetujuan lagi dari pemberi Hak
eksekusi Hak Tanggungan, yang
Tanggungan (penjelasan Pasal 6
sebelumnya
Undang-Undang Hak Tanggungan)
perbedaan pendapat dan persepsi
sering
pelaksanaan
menimbulkan
dan aturan-aturan yang tercantum
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA mengenai tata cara eksekusi Hak
dan
Tanggungan.
langsung
meminta
pengadilan
agar
Hak Tanggungan memang
biaya
mahal.
Bank
dapat kepada
mengeksekusi
dirancang sebagai hak jaminan yang
barang jaminan untuk selanjutnya
kuat, dengan ciri khas eksekusi
dijual
“mudah dan pasti”. Akan tetapi,
permintaan eksekusi barang jaminan
praktiknya tidak demikian. Beberapa
oleh bank adalah sertifikat hak
ketentuan UUHT tidak tegas, tidak
tanggungan itu mempunyai kekuatan
lengkap, serta tidak memperhatikan
eksekutorial, sehingga disamakan
konfigurasi peraturan dalam sistim
dengan
hukum
berkekuatan hukum tetap.
yang
berlaku
(termasuk
lelang.
Sebagai
putusan
dasar
hakim
yang
tentang banyaknya upaya hukum
Pengalihan eksekutorial dari
yang bisa disalahgunakan untuk
grose akta hipotik ke sertifikat
menangguhkan
hipotik
lelang
eksekusi
lalu
ke
sertifikat
Hak
objek Hak Tanggungan), sehingga
Tanggungan
justru memicu ketidakpastian. Untuk
penyimpangan terhadap Pasal 224
membatasi
hambatan
tersebut,
HIR
diperlukan
adanya
tambahan
Khoidin
membenarkan
pendapat
yang
tersebut.
Menurutnya,
kendati
ketentuan,
terutama
merupakan
yang
bersifat
menegaskan bahwa lelang objek
pengalihan
Hak
berdasarkan
dengan undang-undang juga kurang
parate eksekusi dilaksanakan tanpa
tepat, karena UU No. 4 Tahun 1996
fiat
merupakan hukum materiil bukan
Tanggungan
pengadilan.
Adapun
yang
dilaksanakan
berdasarkan
title
hukum
eksekutorial
Sertifikat
Hak
mengatur
tersebut
memaksa.
formil. hak
dikukuhkan
Hukum dan
materiil
kewajiban,
Tanggungan sama sekali tidak boleh
sedangkan hukum formil bersifat
ditangguhkan kecuali terdapat unsur
imperative yang mengatur tata cara
pidana.
melaksanakan hukum materiil. Apabila suatu kredit diikat
Menurut Pasal 224 HIR
dengan Hak Tanggungan, makajika
suatu grose dari akta hipotik dan
debitur (nasabah) ingkar janji, tanah
surat utang yang dibuat di hadapan
yang
dapat
notaris di Indonesia, di mana pada
dieksekusi secara paksa. Bank tidak
kepalanya memakai kalimat Demi
perlu berperkara ke pangadilan yang
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
memakan waktu lama, tenaga besar,
Yang
dijadikan
agunan
Maha
Esa
mempunyai
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA kekuatan yang sama dengan putusan
Tanggungan,
hakim. Pengaturan eksekusi grose
pemegang HAk tanggungan akibat
akta dalam Pasal 224 HIR tersebut
jatuh
dimaksudkan untuk memperlancar
Tanggungan selanjutnya diatur oleh
kegiatan di bidang ekonomi, yaitu
UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang
agar
Kepailitan
pelaku
menyelesaikan
usaha
dapat
sengketa
utang-
piutang dan kredit macet secara
maka
pailitnya
kedudukan
pemberi
(sebagaimana
Hak
diganti
dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU).
cepat dan tepat.
Dalam
Pasal
56A
UU
Di samping itu, Pasal 224
Kepailitan tersebut dinyatakan hak
HIR juga bertujuan mengurangi
preferen dari kreditor pemegang
beban hakim dalam menyelesaikan
Hak
sengketa utang-piutang, karena tidak
mengeksekusi
perlu memeriksa perkara melalui
ditangguhkan pelaksanaannya untuk
persidangan,
dapat
jangka waktu paling lama 90 hari
mereduksi penumpukan perkara di
terhitung sejak tanggal putusan pailit
lembaga peradilan. Kongesti perkara
ditetapkan. Meskipun ditangguhkan
yang mengakibatkan inefisiensi dan
eksekusinya, hak atas tanah tersebut
ekonomi biaya tinggi sangat tidak
tidak boleh dipindah tangankan oleh
disukai oleh pelaku usaha yang
curator. Harta pailit yang dapat
mengedepankan prinsip efektif dan
digunakan atau dijual oleh curator
efisien dengan menekan serendah
terbatas
mungkin ongkos produski.
persediaan (inventory)
sehingga
2. Hak Tanggungan Dinyatakan Pailit Telah diatur dalamPasal 21
Tanggungan hak
hanya
harta
UUHT yang menyatakan bahwa
dibebani
dengan
apabila pemberi Hak Tanggungan
kebendaan.
dinyatakan pailit, pemegang Hak
melakukan diperolehnya
tetap segala menurut
berwenang hak
yang
ketentuan
undang-undang ini. Berkaitan
pada
tanah
barang dan atau asset)
pailit
tersebut
hak
agunan
Sebagaimana
diketahui
bahwa Hak Tanggungan bertujuan untuk
menjamin
diberikan Tanggungan
utang
pemegang kepada
yang Hak debitur.
posisi
Apabila debitur cedera janji, tanah
Tanggungan
(hak atas tanah) yang dibebani
terhadap pailitnya pemberi Hak
dengan Hak Tanggungan itu berhak
pemegang
Hak
dengan
atas
barang bergerak (current meskipun
Tanggungan
untuk
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA dijual
oleh
pemegang
Hak
penjualan itu lebih besar daripada
Tanggungan tanpa persetujuan dari
piutang
pemberi
dan
tingginya sebesar nilai tanggungan,
Pemberi Hak Tanggungan tidak
sisanya menjadi hak pemberi Hak
dapat menyatakan keberatan atas
Tanggungan.
Hak
Tanggungan
penjualan tersebut. Untuk
tersebut
Yang
menjaga
jangan
tanggal
yang
setinggi-
dimaksud
dengan
pemberitahuan
tertulis
sampai penjualan tersebut tidak fair,
adalah
maka penjualan atas hak yang
tercatat, tanggal penerimaan melalui
dijadikan jaminan Hak Tanggungan
kurir,
tersebut dilakukan secara lelang. Hal
facsimile. Apabila ada perbedaan
ini sesuai ketentuan Pasal 20 ayat
antara tanggal peberitahuan dan
(1)
tanggal
yang
pada
prinsipnya
tanggal
atau
pengiriman
tanggal
pos
pengiriman
pengumuman
yang
menyatakan: objek Hak Tanggungan
dimaksud pada ayat ini, jangka
dijual melalui pelelangan umum
waktu satu bulan dihitung sejak
menurut tata cara yang ditentukan
tanggal paling akhir diantara kedua
dalam
tanggal tersebut.
peraturan
perundang-
undangan untuk pelunasan piutang
Untuk
menghindarkan
pemegang Hak Tanggungan dengan
pelelangan objek Hak Tanggungan,
hak mendahului dari pada kreditur-
pelunasan utang dapat dilakukan
kreditur lainnya.
sebelum saat pengumuman lelang
Undang-undang tentang Hak Tanggungan
atas
tanah
dikeluarkan.
beserta
Katentuan dalam Pasal 14
benda-benda yang berkaitan dengan
yang
tanah diantaranya:
bahwa grosse acte hypotheek yang
Pada
prinsipnya
setiap
harus
diperhatikan
adalah
berfungsi sebagai surat tanda bukti
eksekusi harus dilaksanakan dengan
adanya
melalui pelelangan umum, karena
Tanggungan adalah sertifikat Hak
dengan cara ini diharapkan dapat
Tanggungan.
diperoleh harga yang paling tinggi untuk
Adapun
yang
dimaksud
berhak
mengambil
undangan yang belum ada, adalah
pelunasan piutang yang dijamin dari
peraturan perundang-undangan yang
hasil
Hak
mengatur secara khusus eksekusi
Tanggungan. Dalam hal ini hasil
Hak Tanggungan, sebagai pengganti
objek
peraturan
Hak
Tanggungan.
penjualan
dengan
dalam
Hak
Kreditor
objek
hypotheek,
perundang-
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA ketentuan khusus mengenai eksekusi
ketentuan
hypotheek atas tanah yang disebut di
Reglement di atas.
atas.
pasal-pasal
Agar Sebagaimana
dijelaskan
ada
kedua
kesatuan
pengertian dan kepastian mengenai
dalam Penjelasan Umum angka 9,
penggunaan
ketentuan peralihan dalam pasal ini
tersebut, ditegaskan lebih lanjut
memberikan
dalam Undang-Undang ini, bahwa
ketegasan,
bahwa
ketentuan-ketentuan
selama masa peralihan tersebut,
selama
ketentuan hukum acara di atas
perundang-undangan
berlaku
Hak
mengaturnya, peraturan mengenai
penyerahan
eksekusi Hypotheek yang diatur
sertifikat Hak Tanggungan sebagai
dalam kedua Reglement tersebut,
dasar pelaksanaannya.
berlaku
terhadap
Tanggungan,
Salah Tanggungan
eksekusi
dengan
satu yang
ciri kuat
Hak adalah
belum
terhadap
Tanggungan
(
menyimpulkan
janji.
perlindungan
umum
yang
eksekusi
Hak
Undang-Undang
Analisis
eksekusinya, jika debitor cidera secara
peraturan
Agraria : 106).
mudah dan pasti dalam pelaksanaan
Walaupun
ada
saya
dapat
bahwa
bentuk
hukum
terhadap
ketentuan tentang eksekusi telah
kreditur ketika debitur wanprestasi
diatur dalam Hukum Acara Perdata
sudah
yang berlaku, dipandang perlu untuk
Perundang-Undangan
memasukkan
Tahun
secara
khusus
ada
dalam
1996
Peraturan Nomor
Tentang
4 Hak
ketentuan tentang eksekusi Hak
Tanggungan. Hal ini, saya sebagai
Tanggungan dalam Undang-Undang
penulis skripsi ini sangat menyetujui
ini, yaitu yang mengatur lembaga
dengan
parate
sebagaimaan
tersebut karena dengan demikian
Pasal
pihak
executie
dimaksud
dalam
224
Reglement Indonesia.
sebagai
tersebut
pengganti
kreditur
Undang-Undang
akan
merasa
terlindungi karena sudah mendapat
Selain itu sertifikat Hak Tanggungan
adanya
dinyatakan grosse
acte
perlindungan hukum apabila debitur melakukan hukum
perbuatan berupa
melawan
wanprestasi.
Hypotheek, yang untuk eksekusi
Peraturan ini juga dikuatkan dengan
hypotheek atas tanah ditetapkan
Kitab
sebagai syarat dalam melaksanakan
Perdata bahwa pihak kreditur bisa
Undang-Undang
Hukum
mengambil tegas terhadap debitur
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA jika
pihak
debitur
wanprestasi
1. Apabila
pihak
debitur
seperti yang terdapat dalam Pasal
bertanggung
1131 dan 1132.
kreditur bisa mengambil tindakan
Sanksi
yang
jawab,
maka
tidak pihak
diberikan
berupa sanksi yang ditujukan kepada
kreditur ketika debitur wanprestasi
pihak debitur, baik sanksi ringan
ini juga sangat baik dilakukan
seperti
karena dengan demikian orang yang
debitur atau memberikan sanksi tegas
melakukan
pinjam
jika pihak debitur masih tetap belum
meminjam uang yaitu antara pihak
bisa melunasi hutangnya. Hal ini juga
debitur dan kreditur akan diatur oleh
terdapat dalam ketentuan pasal 20
Undang-Undang Hak Tanggungan.
ayat
Maksudnya
Tanggungan.
transaksi
debitur
akan
lebih
mengambil
(1)
jaminan
Undang-Undang
dari
Hak
berhati-hati untuk tidak lalai dengan perjanjiannya tidak
ada
tersebut istilah
sehingga melakukan
perlawanan hukum ketika adanya
DAFTAR PUSTAKA
suatu perjanjian kredit.
C. PENUTUP Dari seluruh uraian yang dibahas paba bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Perlindungan hukum terhadap
kreditur
terdapat
dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta
benda-benda
dengan
tanah
yang
dan
berkaitan menjadikan
kepentingan debitur maupun kreditur mendapat
perlindungan
pemerintah.
Tujuan
hukum
dari utama
diundangkannya Undang-Undang Hak Tanggungan ini khususnya memberi perlindungan hukum bagi pihak kreditur apabila pihak debitur melawan hukum berupa wanprestasi.
Hermansyah, SH., M.Hum., 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta : Kencana Predana Media Group. Kasmir, SE., MM., 2005, Pemasaran Bank, Jakarta : Kencana. R. Subekti, Prof., SH., dan R. Tjikrosudibio, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta : PT. Prodnya Paramita. Sinar
Grafika, 2003, Undang-Undang Agraria, Redaksi Sinar Grafika.
Sutedi Adrian, SH., MH., 2010, Hukum Hak Tanggungan, Jakarta : Sinar Grafika. Supriadi, SH., M.Hum., 2010, Hukum Agraria, Jakarta : Sinar Grafika. Usman Rachmadi, SH., 2003, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan.
Jurnal “JENDELA HUKUM” FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume I Nomor 1 April 2014
