PERLINDUNGAN HUKUM KARYAWAN DAILY WORKER PADA HOTEL MAYA SANUR RESORT & SPA DI KOTA DENPASAR Oleh : Kadek Puspita Ratnadewi I Nyoman Bagiastra
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana ABSTRAK Dewasa ini industri perhotelan banyak melakukan perekrutan tenaga kerja dengan sistem daily worker. Pekerja harian dalam pengertian Undang-Undang di Indonesia disebut dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Maya Sanur Resort & Spa merupakan salah satu hotel di Bali yang menggunakan banyak tenaga daily worker dalam operasionalnya. Pada Maya Sanur Resort & Spa sudah menetapkan berbagai perlindungan yang ditujukan kepada pekerja daily worker yang bekerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum karyawan daily worker pada perusahaan Hotel Maya Sanur Resort & Spa Di Kabupaten Badung, baik dari sisi pengupahan maupun jaminan kesehatan. Metode penelitian ini adalah adalah penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis empiris dan sifat dari penelitian ini merupakan penelitian deskritif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum karyawan perihal upah yang dimiliki oleh pekerja daily worker pada Maya Sanur Resort & Spa adalah dengan pendapatan minimum perbulan sebesar Upah Minimum Regional (UMR) Denpasar pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 2.090.000 atau pembayaran perhari dengan perhitungan 25 hari kerja sebesar Rp 85.000/hari. Selanjutnya untuk perlindungan kesehatan bagi para pekerja daily worker, Maya Sanur Resort & Spa menyediakan klinik di hotel jika karyawan tersebut memerlukan perawatan ringan selama bekerja. Selain itu setiap pekerja yang bekerja di Maya Sanur Resort & Spa juga mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan berupa Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), yang dimana biaya Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS)tersebut ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Kesimpulan penelitian ini adalah apabila pekerja daily worker di Maya Sanur Resort & Spa mendapatkan perlindungan hak dari perihal upah hingga jaminan kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat dari total upah yang sudah mencapai Upah Minimum Regional (UMR) Denpasar dan pemberian jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) bagi seluruh karyawan daily worker. Kata kunci : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Perlindungan Upah, Jaminan Kesehatan. ABSTRACT Based on Law Number.13 Year 2003 on Manpower, the Hotel Maya Sanur Resort & Spa Today the hospitality industry a lot of recruiting manpower with the system daily
1
worker. Casual workers within the meaning of the Act in Indonesia called the Work Agreement Specific Time (PKWT). Maya Sanur Resort & Spa is one of the hotels in Bali that use a lot of energy for daily workers in their operations. In Maya Sanur Resort & Spa has set a wide range of protection that is addressed to workers who work daily worker. The purpose of this study was to determine the legal protection of employees daily worker at the company Hotel Maya Sanur Resort & Spa in Badung, both in terms of wages and health insurance. This research method is is a legal research using empirical juridical methods and the nature of this research is a qualitative descriptive study. The results showed that the legal protection of employees regarding wage to workers on a daily worker Maya Sanur Resort & Spa is a minimum income per month by UMR Denpasar in 2017 which amounted to Rp 2.09 million per day to the calculation or payment of 25 working days of Rp 85,000 / day. Further to health protection for workers daily worker, Maya Sanur Resort & Spa provides a clinic in the hotel if the employee requiring light treatment during the work. In addition, each employee working in Maya Sanur Resort & Spa also get health insurance services in the form of BPJS, which is where the BPJS costs borne by the company. It is concluded that if the workers daily worker in Maya Sanur Resort & Spa get the protection of the rights of the wage subject to health insurance. It can be seen from the total wages has reached UMR Denpasar and the provision of health insurance for all employees daily BPJS worker. Keywords: Collective Labour Agreement Certain Time, Protection of Wages, Health Insurance I.
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Dewasa ini industri perhotelan banyak melakukan perekrutan tenaga kerja dengan
sistem daily worker. Berdasarkan artinya yang diterjemahkan dari bahasa Inggris, daily worker berarti pekerja harian. Pekerja harian dalam pengertian Undang-Undang di Indonesia disebut dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)1. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa “Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu”. Waktu yang tidak tertentu tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum untuk menghindari perilaku dari pihak manajemen yang memberatkan para pekerja kontrak waktu tertentu. Salah satu perlindungannya adalah perlindungan mengenai upah, perlindungan mengenai waktu libur dan perlindungan akan kesehatan. 1
Lalu Husni, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cetakan 3, Grafindo Persada, Jakarta, h. 43
2
Maya Sanur Resort & Spa merupakan salah satu hotel di Bali yang menggunakan banyak tenaga daily worker dalam operasionalnya. Pada Maya Sanur Resort & Spa sudah menetapkan berbagai perlindungan yang ditujukan kepada pekerja daily worker yang bekerja. Maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas “Perlindungan Hukum Karyawan Daily Worker Pada Hotel Maya Sanur Resort & Spa Di Kota Denpasar”.
1.2
Tujuan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum karyawan
daily worker pada perusahaan Hotel Maya Sanur Resort & Spa Di Kabupaten Badung, baik dari sisi pengupahan maupun jaminan kesehatan.
II
ISI MAKALAH
2.1
Metode Penelitian Penelitian ini adalah adalah penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis
empiris dan sifat dari penelitian ini merupakan penelitian deskritif kualitatif2. Lokasi dilakukannya penelitian adalah pada perusahaan Hotel Maya Sanur Resort & Spa Kota Denpasar, yang beralamat di Jl. Danau Tamblingan nomor 89M, Sanur-Bali. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif.
2.2
Hasil dan Pembahasan Mengenai perjanjian kerja waktu tertentu atau disingkat dengan PKWT diatur dalam
Pasal 57-66 Undang- Undang No 13 Tahun 2003. PKWT dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa indonesia dan huruf latin sedangkan PKWT yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Dalam mensyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dikatakan dalam ayat (1) masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum. Dengan demikiannya apa bila dilakukan pengakhiran suatu hubungan kerja PKWT karena alasan 2
Kartini Purbasari. 2005. Metode Pembuatan kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, h.58-59
3
masa percobaan maka pengusaha dianggap memutuskan hubungan kerja sebelum berakhirnya perjanjian kerja, pengusaha dapat dikenakan denda atau sanksi untuk membayar kerugian kepada pekerja atau buruh. Sedangkan menurut Pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.100/Men/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu tertentu atau PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau majikan untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Hubungan kerja itu merupakan hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Dengan adanya perjanjian kerja akan terlahirnya sebuah perikatan, dengan kata lainnya perikatan lahir karena adanya sebuah perjanjian kerja yang merupakan sebuah hubungan kerja3. Menurut Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terdapat unsur-unsur hubungan kerja terdiri dari : pekerjaan, perintah dan upah. PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan bersifat tetap. PKWT dapat diperpanjang atau diperbaruhi, PKWT didasarkan atas jangka waktu 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Jika pengusaha memperpanjang PKWT paling lama 7 hari sebelum perjanjian
PKWT berakhir
memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak pekerja atau buruh. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 ayat (2) : untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Dalam kebijakan pengupahan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 ayat (3) meliputi: a. b. c. d. e. f. g. h. 3
upah minimum; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja karena berhalangan; upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; bentuk dan cara pembayaran upah; denda dan potongan upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
Asikin Zainal, 1993, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.55
4
i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; j. upah untuk pembayaran pesangon; k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Perlindungan upah yang dimiliki oleh pekerja daily worker pada Maya Sanur Resort & Spa adalah dengan pendapatan minimum perbulan sebesar UMR Denpasar pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 2.090.000 atau pembayaran perhari dengan perhitungan 25 hari kerja sebesar Rp 85.000/hari. Pembayaran upah tersebut akan dibayarkan satu kali setiap tanggal 28 pada bulan tersebut. Selain dengan upah bulanan, upah lembur juga termasuk hal yang diberikan oleh Maya Sanur Resort & Spa kepada pekerja daily workernya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pengusaha yang memperkerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat : a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. Selanjutnya untuk perlindungan kesehatan bagi para pekerja daily worker, Maya Sanur Resort & Spa menyediakan klinik di hotel jika karyawan tersebut memerlukan perawatan ringan selama bekerja. Selain itu setiap pekerja yang bekerja di Maya Sanur Resort & Spa juga mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS), yang dimana biaya BPJS tersebut ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan.
III
KESIMPULAN Perlindungan hukum karyawan perihal Perlindungan upah yang dimiliki oleh
pekerja daily worker pada Maya Sanur Resort & Spa adalah dengan pendapatan minimum perbulan sebesar Upah Minimum Regional (UMR) Denpasar pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 2.090.000 atau pembayaran perhari dengan perhitungan 25 hari kerja sebesar Rp 85.000/hari. Pembayaran upah tersebut akan dibayarkan satu kali setiap tanggal 28 pada bulan tersebut. Selain dengan upah bulanan, upah lembur juga termasuk hal yang diberikan oleh Maya Sanur Resort & Spa kepada pekerja daily workernya, sesuai dengan aturan yang
5
berlaku. Menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya untuk perlindungan kesehatan bagi para pekerja daily worker, Maya Sanur Resort & Spa menyediakan klinik di hotel jika karyawan tersebut memerlukan perawatan ringan selama bekerja. Selain itu setiap pekerja yang bekerja di Maya Sanur Resort & Spa juga mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan berupa Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), yang dimana biaya BPJS tersebut ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan.
DAFTAR PUSTAKA Lalu Husni, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cetakan 3, Grafindo Persada, Jakarta. Kartini Purbasari. 2005. Metode Pembuatan kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Mandar Maju : Bandung. Asikin Zainal, 1993, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Indoneisa, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia no 39. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.100/Men/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu tertentu
6
