PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA BORONGAN DI PERUSAHAAN ROKOK BERKAH NALAMI KABUPATEN PONOROGO

Perlindungan Hak-Hak Pekerja ... (Ela Yuliana Sari) 67

PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA BORONGAN DI PERUSAHAAN ROKOK BERKAH NALAMI KABUPATEN PONOROGO Ela Yuliana Sari dan Chandra Dewi P, LL.M/ Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

[email protected] ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Perusahaan Rokok Berkah Berkah Nalami (selanjutnya disebut PR. Berkah Nalami) belum memberikan perlindungan hak-hak pekerja borongan khususnya jaminan pemeliharaan kesehatan dan hak khusus pekerja perempuan dan hambatan PR. Berkah Nalami dalam memberikan perlindungan hak-hak pekerja borongan khususnya jaminan pemeliharaan kesehatan dan hak khusus pekerja perempuan. Selain itu, juga untuk mengetahui upaya PR. Berkah Nalami dalam mengatasi permasalahan yang timbul dalam memberikan perlindungan hak-hak pekerja borongan khususnya jaminan pemeliharaan kesehatan dan hak khusus pekerja perempuan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di PR. Berkah Nalami dan Disnakertrans Kabupaten Ponorogo pada bulan Maret sampai Juni 2015. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik purposive. Subjek penelitian mencakup satu orang manager PR. Berkah Nalami, satu kepala mandor, dua mandor bagian giling, sepuluh pekerja borongan, dua pengawasan perlindungan tenaga kerja dan satu staf hubungan industrial. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Cross check data. Analisis data menggunakan teknik analisis data induktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Alasan PR. Berkah Nalami belum memberikan perlindungan hak-hak pekerja borongan diantara lain karena: (a) perusahaan khawatir akan terganggu produksinya apabila memberikan hak khusus pekerja perempuan, (b) mudahnya pekerja borongan mengakhiri hubungan kerja, (c) adanya anggapan bahwa pekerja borongan tidak memiliki hak untuk mendapatkan kedua hak tersebut, (d) tidak adanya tuntutan dari pekerja borongan, (e) PR. Berkah Nalami belum bisa memberikan tempat yang laya knya khususnya untuk pemenuhan hak khusus pekerja perempuan, (f) tidak adanya sanksi tegas dari Disnakertrans Kab. Ponorogo; (2) Hambatan yang dialami oleh PR. Berkah Nalami antara lain: (a) profit perusahaan belum mencukupi untuk pemenuhan kedua hak tersebut, (b) tidak adanya perjanjian kerja dan peraturan perusahaan secara tertulis, (c) PR. Berkah Nalami belum memahami ketentuan perundang-undangan terkait keikutsertaan pekerja borongan pada jaminan pemeliharaan kesehatan dan membayarkan upah bagi pekerja borongan yang mengambil cuti hak khusus pekerja perempuan, (d) belum ada forum diskusi diantara pengusaha dan pekerja, (e) rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh pekerja, (f) tercemarnya udara di lingkungan PR. Berkah Nalami akibat bahan baku pembuatan rokok sehingga tidak bisa menyediakan ruang laktasi; dan (3) upaya yang dilakukan PR. Berkah Nalami, antara lain: (a) menyediakan obat-obatan, (b) adanya keringanan biaya pengobatan dari pemiliki perusahaan apabila, (c) memberikan izin pulang bagi pekerja borongan yang sakit dan menyusui anaknya. Kata Kunci: Perlindungan, Hak-Hak Pekerja Borongan, PR. Berkah Nalami


PROTECTION OF THE RIGHTS OF CONTRACT WORKERS IN THE TOBACCO COMPANY BERKAH NALAMI PONOROGO DISTRICT Ela Yuliana Sari and Chandra Dewi P, LL.M/ Citizenship and Law Education, Faculty of Social Sciences, Yogyakarta State University

[email protected]

ABSTRACT This study is to determine: reason why tobacco company Berkah Nalami have not giving contract workers rights, especially health care and special rights of women workers; and Berkah Nalami’s obstacle in order to give contract worker’s rights, especially health care and special rights of women worker; furthermore Berkah Nalami’s effort to prevent problems occurred in order to give rights worker’s protection, especially health care and special rights of women worker. This research is a descriptive qualitative approach and held in Tobacco Company Berkah Nalami and Regional Officer Manpower and Transmigration in Ponorogo from March to June 2015. The research subjects taken by purposive. Research subjects are manager tobacco company Berkah Nalami, the head foreman, two foreman milled parts, ten contract workers, two inspectors of labor protection, and the staff of industrial relations. Data collection in this study used interviews and documentation. Than the examination authenticity of data used a cross check, and technique inductive as the data analysis. The results showed that: (1) the reason tobacco company Berkah Nalami have not giving contract workers rights, because: (a) company was worried disrupted production when give special rights of women workers according to statutory provisions, (b) contract workers simply terminate the employment relationship, (c) the assumption that the contract workers doesn’t have the rights to get a second opportunity, (d) it is not the demands of the contract workers, (e) tobacco company cannot provide a decent place for the fulfilment of sp ecial rights, especially women worker, (f) there’s no strict punishment from Regional Officer Manpower and Transmigration in Ponorogo district; (2) Berkah Nalami’s obstacle in order to give contract worker’s rights are: (a) the profit company doesn’t sufficient to fulfil both of these, (b) there’s no employment contract and company written type, (c) tobacco company Berkah Nalami doesn’t understand the relevant statutory provisions participation piece workers in health care benefits and pay wages for piece workers who take leave special rights of women workers, (e) the workers have low awareness about the law, (f) air pollution in the environment as a tobacco company Berkah Nalami result of raw material for making cigarettes so it cannot provide lactation space; and (3) Berkah Nalami’s effort, are: (a) providing medicines, (b) the waivers treatment of employer, (c) giving permission to go home for contract workers who are sick and nursing her child. Keyword: Protection, Contract Workers Rights, Tobacco Company Berkah Nalami


PENDAHULUAN Pekerja borongan bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Jenis perjanjian kerja tersebut mensyaratkan pembuatan perjanjian kerja secara tertulis dan jangka waktu kerjanya yang dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada kenyataannya selama ini, di lapangan terdapat praktek dalam mempekerjakan pekerja borongan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada praktek di lapangan banyak dijumpai pekerja borongan yang bekerja dengan perjanjian kerja secara lisan, yang kemudian hak dan kewajiban kedua pihak hanya disampaikan secara langsung tanpa adanya bukti tertulis. Permasalahan tersebut juga diterjadi di Perusahaan Rokok Berkah Nalami (selanjutnya disebut PR. Berkah Nalami) sebagai salah satu perusahaan rokok lokal yang terdapat di Kabupaten Ponorogo, PR. Berkah Nalami mempekerjakan pekerja borongan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PR. Berkah Nalami mempekerjakan pekerja borongan yang semuanya merupakan pekerja perempuan dengan hanya menerapkan perjanjian kerja secara tertulis sampai pada kurun waktu 2011, setelah itu pekerja borongan tersebut bekerja dengan perjanjian kerja secara lisan dan waktu bekerjanya sudah melampaui ketentuan yang ditetapkan perundangundangan. Namun, status pekerja borongan tersebut belum berubah menjadi pekerja tetap dan masih sebagai pekerja borongan. Adanya permasalahan yang muncul dalam praktek mempekerjakan pekerja borongan tersebut, menyebabkan timbulnya perlindungan hak-hak pekerja borongan belum bisa dilakukan secara optimal oleh PR. Berkah Nalami. Sebagai salah satu contoh, para pekerja borongan tersebut belum diberikan dan dijamin pemenuhan haknya yaitu pada hak sosial, berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan. Selain jaminan sosial yang belum dipenuhi, hak-hak khusus bagi pekerja perempuan juga belum terpenuhi. Hal tersebut menjadi penting untuk dipenuhi karena PR. Berkah Nalami mempekerjakan pekerja perempuan sebagai pekerja borongan. Namun, jaminan dan pemenuhan hak-hak khusus pekerja perempuan tersebut belum dilaksanakan secara optimal oleh PR. Berkah Nalami. Berangkat dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Perlindungan Hak-Hak Pekerja Borongan di PR Berkah Nalami Kabupaten Ponorogo. METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Perusahaan Rokok Berkah Nalami dan Disnakertrans Kabupaten Ponorogo. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2015. Subyek penelitian diambil secara purposive. Subyek penelitian sebagai berikut: satu orang manager, satu kepala mandor dan dua mandor giling, dua staff sub bidang perlindungan tenaga kerja bagian pengawasan dan satu staff hubungan industrial, dan sepuluh pekerja borongan yang bekerja melampaui batas waktu pekerja borongan menurut ketentuan perundang-undangan yaitu selama tiga bulan dan dengan perjanjian kerja secara lisan di PR. Berkah Nalami. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cross check data. Cross check data dilakukan dengan mengecek data hasil wawancara dengan data dokumentasi (Burhan Bungin, 2001: 95-96). Proses analisis datanya mencakup reduksi data, unitisasi dan kategorisasi, data display (penyajian data), dan kesimpulan. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Perusahaan Rokok Berkah Nalami 1. Profil Perusahaan Rokok Berkah Nalami Perusahaan Rokok Berkah Nalami (PR. Berkah Nalami) adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang industri rokok kretek yang berdiri sejak tahun 2005. PR. Berkah Nalami merupakan perusahaan rokok lokal di Kabupaten Ponorogo YANGmemproduksi rokok berjenis kretek yang terdiri dari empat jenis yaitu, Nalami Coklat, Nalami Classic, Nalami Golden Star, dan Nalami Hijau.


PR. Berkah Nalami mempekerjakan pekerja yang terdiri dari pekerja tetap dan pekerja borongan. Mengenai pekerja tetap PR. Berkah Nalami melibatkan beberapa pekerja laki-laki, sedangkan untuk pekerja borongan keseluruhan pekerjanya adalah pekerja perempuan. Adapun status dan jumlah pekerja yang bekerja di PR. Berkah Nalami tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 1. Status dan Jumlah Pekerja di PR. Berkah Nalami Pekerja Jabatan Tetap Tidak Tetap/ Borongan Manager 1 Kepala Bagian Gudang 1 Bagian Keuangan 1 Mandor 3 Sales 4 Pengaduk Tembakau 4 Jumlah Pekerja Tetap 14 Pekerja Packing 27 Pekerja Giling/Linting 93 Jumlah Pekerja Tidak 119 Tetap/Borongan Jumlah Keseluruhan Pekerja 133 Sumber data: Hasil wawancara dengan Manager dan Mandor PR. Berkah Nalami pada 8 April 2015. Jadi, berdasarkan tabel di atas tentang status dan jumlah pekerja di PR. Berkah Nalami dapat dijelaskan bahwa pekerja tetap di PR. Berkah Nalami terdiri dari manager, kepala bagian gudang, bagian keuangan, mandor, sales dan pengaduk tembakau, sedangkan untuk pekerja borongan terdiri dari pekerja bagian giling dan packing. Mengenai jumlah pekerja tetap biasanya tidak mengalami perubahan, sedangkan untuk pekerja borongan sebagai pekerja tidak tetap sering terjadi perubahan jumlah pekerja. Hal tersebut terjadi karena mudahnya pekerja borongan yang keluar apabila tidak mampu atau merasa tidak cocok untuk melanjutkan kerja di PR. Berkah Nalami. Struktur kepengurusan perusahaan di PR. Berkah adalah sebagai berikut:


Direktur

Manager

Kepala Bagian Gudang

Kepala Bagian Keuangan

Sales

Kepala Mandor / Mandor Packing

Mandor Giling

Pekerja Borongan Struktur Jabatan/Pengurus di PR. Berkah Nalami 2. Jenis Kegiatan Produksi di Perusahaan Rokok Berkah Nalami PR. Berkah Nalami yang memproduksi rokok kretek tersebut, memiliki beberapa tahapan dalam proses produksinya. Diantara adalah sebagai berikut: 1. Pengadukan Tembakau 2. Giling 3. Packing 4. Penyimpanan di Gudang 5. Pemasaran 3. Pekerja Borongan Di Perusahaan Rokok Berkah Nalami Pekerja borongan di PR. Berkah Nalami terdiri dari pekerja perempuan yang mayoritas sudah berkeluarga. Pekerja borongan di PR. Berkah Nalami bekerja di bagian giling dan packing. Saat ini jumlah pekerja borongan tersebut dibagian giling sebanyak 93 pekerja dan untuk bagian packing sebanyak 27 pekerja. Jadi, untuk keseluruhan jumlah dari pekerja borongan tersebut adalah 119 pekerja. Mengenai tingkat pendidikan dari para pekerja borongan tersebut rata-rata dari SD, SMP hingga SMA. Untuk bekerja di perusahaan rokok tingkat pendidikan tidak terlalu diutamakan, akan tetapi lebih kepada kemampuan dan keterampilan yang dimiliki pekerja. Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan prosesing dalam industri rokok inilah yang berakibat pada tidak adanya kriteria untuk penggunaan pekerja dengan tingkat pendidikan tertentu. Para pekerja tersebut yang rata-rata berasal dari desa, kelurahan dan kecamatan sekitar PR. Berkah Nalami. PR. Berkah Nalami kemudian membagi pekerjanya berdasarkan jenis upah yang diterima, yaitu: a. Pekerja borongan, yaitu pekerja yang menerima upah borongan dimana pemberian upahnya didasarkan pada jumlah produksi/satuan hasil yang dihasilkan oleh pekerja. Untuk jenis upah ini, pekerja tidak akan mendapat upah seperti yang disepakati apabila pekerja yang bersangkutan tidak masuk sehingga tidak bisa mengasilkan produksi dalam jumlah yang sudah disepakati dengan pengusaha. Pekerja dengan upah borongan ini terdiri dari: 1. Pekerja bagian giling yaitu pekerja yang bertugas menggiling atau melinting bahan rokok dengan kertas rokok untuk dijadikan sebatang rokok. 2. Pekerja bagian packing yaitu pekerja yang bertugas memasukkan batangan rokok yang sudah digiling ke dalam bungkus yang sudah disediakan dengan isi 12 batang rokok. Bagian


packing ini nantinya membungkus rokok dari satuan kemudian dijadikan slop sebanyak 10 bungkus dan terakhir dijadikan bal yang berjumlah 20 slop. b. Pekerja tetap, yaitu pekerja yang menerima upah bulanan. Upah ini diberikan berdasarkan tingkat pendidikan/kualitas pekerja. Jenis upah ini biasanya diberikan kepada pekerja tetap pada industri-industri lain. Apabila pekerja tidak hadir, maka upahnya tidak akan mengalami perubahan. Pekerja yang menerima upah bulanan tersebut terdiri dari: 1.Tenaga manajerial yaitu yang bekerja sebagai manager dan bertugas dalam proses pengawasan pengoperasian kantor sehari-harinya. 2.Tenaga keuangan yaitu yang bekerja untuk mengatur keuangan perusahaan dalam hal pemberian upah kepada pekerja borongan yang dilakukan melalui mandor. 3.Kepala bagian gudang yaitu yang bertanggung jawab atas segala yang berhubungan dengan penyimpanan hasil produksi di gudang sampai pada pemasaran ke tangan konsumen. 4.Tenaga mandor yaitu bertugas dalam mengawasi pekerja dilapangan yaitu pada bagian giling dan packing. 5.Tenaga sales yaitu bertugas untuk pemasaran atau penjualan dari hasil produksi. 6.Tenaga pengaduk tembakau yaitu bertugas dalam pembuatan bahan dasar rokok, yaitu dengan cara mencampur tembakau, cengkeh dan pemberian rasa sesuai jenis dari hasil rokok tersebut. Secara umum untuk hari dan jam kerja yang berlaku di PR. Berkah Nalami untuk pekerja perempuan yang merupakan pekerja borongan yaitu 6 hari kerja selama seminggu dengan ketentuan 9 jam kerja perhari dimulai dari masuk kerja pukul 07.00 (WIB) pulang rata-rata sampai pukul 16.00 (WIB). Jadi, jumlah jam kerja selama satu minggu yang diterapkan di PR. Berkah Nalami adalah 54 jam. B. Pembahasan Hasil pembahasan berupa deskripsi tentang alasan PR. Berkah Nalami belum memberikan perlindungan hak-hak pekerja borongan, hambatan yang dialami oleh PR. Berkah Nalami dalam memberikan perlindungan hak-hak pekerja borongan, dan upaya yang dilakukan oleh PR. Berkah Nalami dalam memberikan perlindungan hak-hak pekerja borongan. 1. Alasan-alasan PR. Berkah Nalami belum memberikan perlindungan hak-hak pekerja borongan terkait hak jaminan pemeliharan kesehatan dan hak khusus pekerja perempuan. PR. Berkah Nalami belum memberikan perlindungan kedua hak tersebut kepada pekerja borongan, yaitu dikarenakan alasan-alasan berikut ini: a. Perusahaan khawatir akan terganggu kegiatan produksinya apabila memberikan cuti hak khusus pekerja perempuan sesuai ketentuan perundang-undangan Pelaksanaan pemberian hak khusus pekerja perempuan terkait dengan cuti keguguran, PR. Berkah Nalami memberikan ketentuan waktu cuti yang berbeda dari ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 82 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pemberian cuti keguguran untuk pekerja perempuan yaitu selama 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Di PR. Berkah Nalami pelaksanaan pemberian cuti keguguran tersebut hanya diberikan waktu cuti selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu saja. hal tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran dari PR. Berkah Nalami apabila memberikan waktu cuti keguguran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan akan mengganggu kegiatan produktivitas mereka, hal tersebut diperhitungan dari perolehan perhari setiap pekerja borongan dan apabila harus memberikan waktu cuti yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, mereka akan sulit untuk mencukupi target dari produksi yang biasanya diperoleh setiap hari. b. Mudahnya pekerja borongan mengakhiri hubungan kerja Adanya kekhawatiran PR. Berkah Nalami dalam memberikan pemenuhan hak jaminan pemeliharaan kesehatan adalah dikarenakan status pekerja borongan yang


mudah untuk mengakhiri hubungan kerja, karena selama ini banyak pekerja borongan yang sering mengakhiri hubungan kerja karena tidak sanggup untuk memenuhi target. Hal inilah yang kemudian membuat PR. Berkah Nalami khawatir akan mengalami kerugian apabila mengikutsertakan pekerja borongan pada perolehan hak jaminan pemeliharaan kesehatan dengan membayarkan iuran keanggotaan pada program BPJS Kesehatan tersebut karena jumlah pekerja yang sering berubah-ubah. Padahal seharusnya dengan banyaknya bahaya yang ditimbulkan dari proses pembuatan rokok tersebut seharusnya membuat PR. Berkah Nalami mengadakan evaluasi serta mengupayakan untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja borongan. Apalagi sudah ada ketentuan yaitu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. (selanjutnya disebut Kepmenaker No. 150 Tahun 1999) yang salah satunya menyebutkan bahwa pekerja borongan memiliki hak untuk diikutsertakan dalam program jamsostek (sekarang disebut BPJS ketenagakerjaan). Kepmenaker No. 150 tahun 1999 tersebut mengatur tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu. Pada Kepmenaker No 150. Tahun 1999 tersebut telah disebutkan bahwa pengusaha wajib mengikutsertakan pekerja harian lepas, pekerja borongan dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu dalam jaminan sosial, yaitu apabila pekerja harian lepas, pekerja borongan dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan, maka program jamsostek (BPJS) yang wajib diikutertakan adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Selanjutnya bagi pekerja harian lepas, pekerja borongan dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, maka program jamsostek (BPJS) yang wajib diikutsertakan adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Kewajiban tersebut harus dilakukan oleh pengusaha terhitung sejak pekerja harian lepas, pekerja borongan dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu telah bekerja melewati masa kerja 3 (tiga) bulan berturut-turut. Jadi, berdasarkan ketentuan Kepmenaker No 150 tahun 1999 tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa bagi pekerja borongan atau dengan waktu tertentu (PKWT) memiliki hak yang sama dalam perolehan hak sosial seperti pekerja tetap. c. Adanya anggapan PR. Berkah Nalami bahwa pekerja borongan tidak memiliki hak untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan Berangkat dari ketidaktahuan akan ketentuan perundang-undangan untuk mengikutsertakan pekerja borongan pada jaminan pemeliharaan kesehatan, membuat PR. Berkah Nalami memiliki anggapan bahwa status pekerja sebagai pekerja borongan dengan sistem kontrak atau waktu tertentu yang mudah mengakhiri hubungan kerja, tidak memiliki hak untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan. d. Tidak adanya tuntutan dari pekerja borongan kepada PR. Berkah Nalami untuk memenuhi hak jaminan pemeliharaan kesehatan dan hak khusus pekerja perempuan Perlindungan hak-hak pekerja borongan di PR. Berkah Nalami yang belum dilaksanakan secara optimal juga dikarenakan para pekerja borongan tersebut bersifat pasif dan tidak mengetahui hak-hak yang seharusnya mereka peroleh. Para pekerja borongan tersebut tidak menuntut pemenuhan dan perlindungan hak terkait jaminan pemeliharaan kesehatan dan hak khusus pekerja perempuan dikarenakan kurangnya pemahaman akan hak yang mereka miliki sebagai pekerja dan rendahnya


kesadaran hukum yang mereka miliki, serta ketiadaan forum diskusi diantara kedua belah pihak. e. PR. Berkah Nalami belum bisa memberikan tempat yang layak terkait hak khusus pekerja perempuan PR. Berkah Nalami belum bisa memberikan perlindungan hak-hak pekerja borongan juga dikarenakan fasilitas yang mereka miliki belum memadai terutama untuk memberikan perlindungan hak khusus pekerja perempuan. Fasilitas yang belum memadai tersebut yaitu berkaitan dengan penyediaan tempat yang patut dan layak untuk ruang menyusui (ruang laktasi) bagi pekerja perempuan yang memiliki bayi dan masih dalam masa menyusui. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 83 telah disebutkan bahwa pekerja perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. Yang dimaksud dengan kesempatan yang sepatutnya tersebut adalah lamanya waktu yang diberikan kepada pekerja perempuan untuk menyusui bayinya dengan memperhatikan tersedianya tempat yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan, yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Melihat adanya ketentuan tersebut, bisa dipahami bahwa untuk penyediaan ruang laktasi di PR. Berkah Nalami sulit untuk dilakukan mengingat tidak tersedianya ruang dengan udara bersih, karena banyaknya bahan untuk proses pembuatan rokok yang mengakibatkan udara di lingkungan PR. Berkah Nalami menjadi tidak sehat dengan bau tembakau atau cengkeh yang menyengat. Keadaan yang demikian akhirnya membuat PR. Berkah Nalami melarang pekerja borongan untuk membawa bayi maupun anaknya pada saat jam kerja. Pada pelaksanaan untuk pemenuhan hak menyusui tersebut diberikan oleh PR. Berkah Nalami dengan cara pemberian izin bagi pekerja borongan yang masih memiliki bayi untuk pulang dan menyusui. f. Tidak adanya sanksi yang tegas dari Disnakertrans Kabupaten Ponorogo Selama ini Disnakertrans hanya memberikan sanksi administratif berupa teguran dan diberikan nota pemeriksaan untuk melengkapi data atau dokumen perusahaan. Kenyataan tersebut juga terjadi di PR. Berkah Nalami, penerapan sanksi administatif tersebut mengakibatkan PR. Berkah Nalami tidak jera dan terkesan tidak serius untuk menindaklanjuti ketiadaan perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan secara tertulis, sehingga pelaksanaan perlindungan hak-hak pekerja borongan di PR. Berkah Nalami belum bisa terlaksana dengan baik. 2. Hambatan yang dialami oleh PR. Berkah Nalami dalam memberikan perlindungan hak-hak pekerja borongan terkait hak jaminan pemeliharaan kesehatan dan hak khusus pekerja perempuan Perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja borongan terutama dalam memberikan hak jaminan pemeliharaan kesehatan dan hak khusus pekerja perempuan di PR. Berkah Nalami belum bisa dilaksanakan sepenuhnya secara optimal. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa hambatan-hambatan yang secara mendasar mempengaruhi perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja borongan tersebut. Hambatan-hambatan yang dialami oleh PR. Berkah Nalami tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: a. Profit Perusahaan belum mencukupi untuk memberikan pemenuhan hak jaminan pemeliharaan kesehatan dan hak khusus pekerja perempuan PR. Berkah Nalami menyatakan bahwa dengan profit perusahaan yang kecil karena tidak pastinya hasil pendapatan yang diperoleh setiap bulan dari penjualan mengakibatkan apabila pekerja borongan diikutsertakan pada program BPJS Kesehatan yaitu pada pemenuhan hak jaminan pemeliharaan kesehatan, perusahaan


b.

c.

d.

e.

f.

3.

mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran iuran kepesertaan atau keanggotaan pada program BPJS Kesehatan tersebut. Belum adanya perjanjian kerja dan peraturan perusahaan secara tertulis Ketiadaan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan secara tertulis mengakibatkan tidak adanya bukti tertulis yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga menjadi hambatan bagi pekerja borongan untuk menyampaikan tuntutan apabila perusahaan tidak memberikan hak-hak dasar mereka sebagai pekerja borongan. PR. Berkah Nalami belum memahami ketentuan perundang-undangan terkait keikutsertaan pekerja borongan pada hak jaminan pemeliharaan kesehatan dan membayarkan upah bagi pekerja borongan yang mengambil cuti hak khusus pekerja perempuan PR. Berkah Nalami tidak mengetahui ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan terutama yang berkaitan dengan keikutsertaan pekerja borongan pada program jaminan pemeliharaan kesehatan dengan alasan bahwa hak tersebut hanya dimiliki oleh pekerja tetap saja, sedangkan untuk membayarkan upah secara penuh bagi pekerja perempuan yang sedang mengambil cuti hak khusus pekerja perempuan, PR. Berkah Nalami menyatakan bahwa perusahaan belum mampu untuk memenuhi hak tersebut. Belum pernah ada diskusi diantara pengusaha dan pekerja PR. Berkah Nalami dan pekerja borongan menyatakan bahwa selama ini tidak ada diskusi untuk bertukar pendapat terkait hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak dalam upaya untuk memberikan perlindungan hak-hak pekerja borongan dikarenakan tidak adanya permasalahan-permasalahan yang fatal yang bisa mengganggu hubungan kerja kedua belah pihak. Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh pekerja borongan terhadap pemenuhan hak jaminan pemeliharaan kesehatan dan hak khusus pekerja perempuan Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh pekerja borongan disebabkan kurangnya pengetahuan mereka terhadap hak-hak yang seharusnya mereka peroleh sebagai pekerja borongan. Para pekerja borongan tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan dan hak khusus pekerja perempuan. Tercemarnya udara di lingkungan PR. Berkah Nalami akibat bahan baku pembuatan rokok sehingga tidak bisa menyediakan ruang laktasi, Keadaan lahan yang sempit dan ruangan di PR. Berkah Nalami yang berbau tembakau, cengkeh serta perasa rokok sebagai bahan dasar pembuatan rokok mengakibatkan tidak adanya tempat untuk pemenuhan hak khusus pekerja perempuan khususnya untuk hak menyusui.

Upaya PR. Berkah Nalami dalam mengatasi hambatan yang timbul dari perlindungan hakhak pekerja borongan terkait hak jaminan pemeliharaan kesehatan dan hak khusus pekerja perempuan Dari banyaknya hambatan-hambatan yang muncul, PR. Berkah Nalami baru bisa melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan oleh PR. Berkah Nalami tersebut adalah sebagai berikut: a. Menyediakan obat-obatan Pada kaitannya dengan perlindungan hak untuk memperoleh BPJS Kesehatan terkait jaminan pemeliharaan kesehatan yang belum bisa terpenuhi secara langsung, maka PR. Berkah Nalami menyediakan obat-obatan di kantor apabila ada pekerja borongan yang mengalami sakit saat sedang bekerja.


b. Adanya bantuan keringana biaya pengobatan dari pemilik perusahaan apabila ada pekerja yang mengalami kecelakaan Bagi para pekerja borongan di PR. Berkah Nalami yang mengalami kecelakaan di area pabrik akan diberikan bantuan keringanan biaya pengobatan oleh pemilik perusahaan dengan mempertimbangkan besarnya biaya bantuan pengobatan sesuai dengan kemampuan dari pihak perusahaan. c. Memberikan izin pulang bagi pekerja yang sakit dan menyusui anaknya Bagi pekerja borongan yang sakit pada saat bekerja, diberikan izin pulang oleh pihak perusahaan apabila tidak mampu untuk melanjutkan pekerjaannya. Selain itu, bagi pekerja perempuan yang memiliki bayi dan masih dalam masa menyusui juga diberikan waktu untuk pulang dan menyusui anaknya, yaitu pada jam istirahat. SIMPULAN DAN SARAN 1. Simpulan Alasan-alasan PR. Berkah Nalami belum bisa memberikan perlindungan hak-hak pekerja borongan secara optimal yaitu sebagai berikut; adanya kekhawatiran dari PR. Berkah Nalami akan terganggu kegiatan produksinya apabila memberikan hak khusus pekerja perempuan sesuai sesuai ketentuan perundang-undangan, mudahnya pekerja borongan dalam mengakhiri hubungan kerja, adanya Anggapan dari PR. Berkah Nalami bahwa pekerja borongan tidak memiliki hak untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan, tidak adanya tuntutan dari pekerja borongan untuk pemenuhan hak jaminan pemeliharaan kesehatan dan hak khusus pekerja perempuan, PR. Berkah Nalami /belum bisa memberikan tempat yang layak khususnya untuk perlindungan hak khusus pekerja perempuan, tidak adanya sanksi yang tegas dari pihak Disnakertrans Kabupaten Ponorogo. PR. Berkah Nalami mengalami beberapa hambatan untuk memberikan perlindungan terhadapan pekerja borongan. Hambatan-hambatan yang dialami oleh PR. Berkah Nalami tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: profit perusahaan yang belum mencukupi untuk pemenuhan jaminan pemeliharaan kesehatan dan hak khusus perempuan, tidak adanya perjanjian kerja dan peraturan perusahaan secara tertulis, PR. Berkah Nalami belum memahami ketentuan perundangundangan terkait keikutsertaan pekerja borongan pada hak jaminan pemeliharaan kesehatan dan membayarkan upah bagi pekerja borongan yang mengambil cuti hak khusus pekerja perempuan, belum dilaksanakannya diskusi diantara kedua belah pihak. Jadi komunikaisi cenderung hanya searah dan kurang optimal, tercemarnya udara di lingkungan PR. Berkah Nalami akibat bahan baku pembuatan rokok sehingga tidak bisa menyediakan ruang laktasi, dalam upaya melaksanakan hambatan-hambatan yang dialami tersebut, PR. Berkah Nalami berusaha untuk melaksanakan: menyediakan obat-obatan, adanya keringanan biaya pengobatan dari pemilik perusahaan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan, memberikan izin pulang bagi pekerja yang sakit dan menyusui anaknya. 2. Saran Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: 1. PR. Berkah Nalami seharusnya membuat perjanjian kerja dan peraturan perusahaan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bisa digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta bisa digunakan sebagai bukti tertulis apabila terjadi perselisihan dalam hubungan kerja. 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo seharusnya memberikan banyak informasi serta penyuluhan terhadap perusahaan-perusahaan di Kabupaten Ponorogo termasuk PR. Berkah Nalami untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mempekerjakan pekerja borongan, sehingga perlindungan pekerja borongan bisa dilaksanakan secara maksimal.


PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA BORONGAN DI PERUSAHAAN ROKOK BERKAH NALAMI KABUPATEN PONOROGO

Recommend Documents