PERBANDINGAN PENGATURAN PIDANA DENDA DI DALAM KUHP DAN TINDAK PIDANA DI LUAR KUHP
Oleh : Diana Tri Iriani
ABSTRAK
Pidana denda merupakan salah satu pidana pokok dalam stelsel pemidanaan di Indonesia yang diatur dalam KUHP. Oleh karena itu, seharusnya pelaksanaan pidana denda harus sesuai dengan KUHP mengingat hal-hal yang berkaitan dengan pidana denda telah diatur secara terperinci di dalam KUHP. Dalam era global seperti sekarang ini, yang ditandai adanya kemajuan di bidang transportasi, dan komunikasi modern, berimbas pada perkembangan kualitas tindak pidana. Serta diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam kejahatan yang dilakukan oleh korporasi (corporate crimes), maka eksistensi sanksi pidana denda pun mutlak diperlukan. Hal demikian dapat dilihat secara signifikan penggunaan pidana denda sebagai salah satu jenis sanksi pidana yang dilibatkan dalam
mengatasi
masalah-masalah
delik-delik
baru
sebagai
akibat
pesatnya
perkembangan ekonomi maupun teknologi canggih yang diatur dalam beberapa undangundang pidana khusus atau perundang-undangan pidana di luar KUHP Dalam hal ini penulis melihat adanya perbedaan pengaturan pidana denda yang ada dalam KUHP dengan Undang-undang pidana khusus. Sehingga penulis mencoba untuk membandingkan perbedaan-perbedaan perumusan pidana antara kedua peraturan tersebut.
Latar Belakang
dan pengancamannya yang dilihat dalam
Pidana denda salah satu dari pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
pokok dalam stelsell pidana Indonesia,
untuk selanjutnya dalam penulisan ini ditulis
sebagaimana warisan kolonial Belanda dan
sebagai KUHP . Khususnya pada Pasal 69
masih berada di kedudukan sekunder jika
ayat
dibandingkan dengan pidana pencabutan
“Perbandingan beratnya pidana pokok yang
kemerdekaan. Hal ini tampak pada peraturan
tidak sejenis ditentukan menurut urutan-
1
KUHP
yang
menetapkan
1
urutan dalam Pasal 10.” Kenyataan itulah
bidang
transportasi,
yang menggambarkan, perihal rendahnya
modern,
berimbas
nilai-nilai dan terbatasnya pidana denda
kualitas tindak pidana. Serta diakuinya
sebagai pidana pokok.
korporasi sebagai subjek hukum pidana
salah
Pidana denda adalah merupakan
dalam
satu
korporasi
jenis
pidana
pokok
yang
kejahatan
dan pada
yang
(corporate
komunikasi perkembangan
dilakukan crimes),
oleh maka
diancamkan dan terutama ditujukan terhadap
eksistensi sanksi pidana denda pun mutlak
harta kekayaan atau harta benda dari
diperlukan. Hal demikian dapat dilihat
seseorang
melanggar
secara signifikan penggunaan pidana denda
Hukum Pidana
sebagai salah satu jenis sanksi pidana yang
pelaku
karena
ketentuan Undang-Undang
yang berlaku. Adapun pidana denda adalah
dilibatkan
merupakan salah satu jenis pidana yang
masalah delik-delik baru sebagai akibat
termuat dalam KUHP yang bertujuan untuk
pesatnya perkembangan ekonomi maupun
membebani
teknologi
seseorang
yang
melanggar
dalam
canggih
mengatasi
yang
masalah-
diatur
dalam
ketentuan KUHP tersebut dengan membayar
beberapa undang-undang pidana khusus atau
sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu
perundang-undangan pidana di luar KUHP.
agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di
Pengertian Denda Denda adalah salah satu bentuk
masyarakat itu pulih kembali.
hukuman berupa kewajiban pembayaran Namun sering kali ancaman pidana tersebut tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku; bahkan juga tidak sesuai dengan tujuan pemindanaan, karena pada umumnya terpidana tidak merasa
dirinya
telah
dijatuhi
pidana.
Sehingga dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa beberapa jenis sanksi pidana denda kurang mencapai sasarannya.
sejumlah uang. Ada dua jenis denda, denda sebagai sanksi pidana dan denda sebagai sanksi administratif. Prinsipnya sama, samasama penghukuman, yang berbeda adalah bagaimana
denda
tersebut
dijatuhkan,
kepada siapa denda tersebut dibayarkan, serta bagaimana konsekuensinya jika denda tidak dibayarkan oleh terhukum. Setidaknya tiga hal tersebut perbedaannya.
Dalam era global seperti sekarang ini, yang ditandai adanya kemajuan di 2
Sebagai hukuman, denda seperti halnya
jenis-jenis
hukuman
lainnya
pengganti tersebut adalah maksimum 6 bulan,
jika
ada
pemberatan
(misalnya
hanyalah alat pendera, alat untuk membuat
dihukum denda atas beberapa perbuatan)
„sakit‟ pelanggar hukum. Jika rasa sakit
maka bisa diperberat menjadi paling lama 8
yang ingin dicapai dari hukuman penjara
bulan. Kurungan pengganti ini merupakan
atau kurungan adalah hilangnya kebebasan
cara
bergerak untuk sementara waktu (atau
membayarkan denda, oleh karena umumnya
seumur hidup), untuk denda tentunya adalah
memang orang lebih suka kehilangan uang
hilangnya sebagian harta benda khususnya
dibanding kebebasan. Itu asumsinya. Dalam
uang yang dimiliki oleh terhukum. Tentu
beberapa kasus tentu saja akan ada orang-
rasa sakit bukanlah satu-satunya tujuan
orang
penghukuman, tapi dalam konteks ini cukup
dibanding
ini yang penulis ingin jelaskan.
mampu. Selalu ada pengecualian untuk
Sebagai alat pendera, denda tidak
untuk
yang
memaksa
lebih
membayar
terpidana
mau
memilih
dikurung
denda,
walaupun
banyak hal pastinya.
bertujuan untuk memperkaya negara atau
Jika Terpidana setelah menjalani
mengembalikan kerugian yang ditimbulkan
kurungan tersebut kemudian ia berubah
oleh pelaku terhadap negara atau korban.
pikiran
Denda juga tidak bertujuan untuk membuat
dendanya
pailit pelaku. Walaupun bisa saja dari
mengantisipasinya. Di Pasal 30 dan Pasal 31
penjatuhan denda terhadap seorang pelaku
KUHP diatur mengenai hal ini. Intinya
negara menjadi diperkaya dan atau pelaku
besarnya jumlah denda yang harus dibayar
menjadi pailit, namun ini hanya ekses bukan
dikurangi dengan masa kurungan yang telah
tujuan. Mengapa negara diperkaya? Karena
dijalaninya, dimana per hari masa kurungan
denda tentunya dibayarkan kepada negara
disetarakan dengan sejumlah uang. Namun
dan menjadi bagian dari penerimaan negara
sayangnya nominal jumlah uang per harinya
bukan pajak.
untuk mengukur hal tersebut masih terlalu
atau
baru
bisa
maka
membayarkan
KUHP
sudah
Dalam hal jika terpidana tidak mau
kecil, Rp. 7.5,- ( tujuh setengah rupiah ).
(baik karena memang tidak mau atau karena
Namun setelah terbitnya Perma Nomor 2
hal lainnya) maka denda tersebut diganti
Tahun 2012 jumlah tersebut dikonversikan
dengan
menjadi
kurungan,
lamanya
kurungan
Rp
7.500,-.
Jumlah
tersebut 3
merupakan hasil penyesuaian dengan Perma
dimaksudkan sekedar untuk tujuan-tujuan
Nomor 2 Tahun 2012 Pasal (3) yang
ekonomis
menentukan bahwa:
menambah pemasukan keuangan negara,
“Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), 303 bis ayat (1) dan (2) dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali.”
misalnya
untuk
sekedar
melainkan harus dikaitkan dengan tujuantujuan pemidanaan. Pidana denda salah satu dari pidana pokok dalam stelsell pidana Indonesia,
konversi
sebagaimana warisan kolonial Belanda dan
denda menjadi kurungan pengganti ini
kedudukannya masih berada di bawah
Problem
mengalami
perhitungan
beberapa
kendala.
Pertama,
pidana pencabutan kemerdekaan. Hal ini
seperti terlihat di atas bahwa nilainya masih
tampak pada peraturan dan pengancamannya
terlalu kecil. Perma Nomor 2 Tahun 2012
yang dilihat dalam Kitab Undang-Undang
Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana
Hukum Pidana. Khususnya pada Pasal 69
Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP,
ayat
yang baru saja terbit memang akan mampu
Perbandingan beratnya pidana pokok yang
mengatasi masalah tersebut, namun ini
1
KUHP
yang
menetapkan
“
tidak sejenis ditentukan menurut urutan-
hanya mengatasi permasalahan khusus untuk
urutan dalam Pasal 10.” Kenyataan itulah
denda yang diatur dalam KUHP, namun
yang menggambarkan, perihal rendahnya
tidak akan mampu mengatasi problem
nilai-nilai dan terbatasnya pidana denda
perhitungan
sebagai pidana pokok.
kurungan
pengganti
untuk
denda-denda yang diatur di luar KUHP
Pidana
denda
merupakan
jenis
pidana pokok yang keempat di dalam KUHP sebagai hukum positif di Indonesia. Yang
Pengertian Pidana Denda Pidana denda adalah salah satu jenis
diatur dalam Pasal 30 ayat (1) yang
pidana dalam stelsel pidana pada umumnya.
menetapkan : ”Pidana denda paling sedikit
Apabila obyek dari pidana penjara dan
dua puluh lima sen” dan pada Pasal 31
kurungan adalah kemerdekaan orang dan
menetapkan :
obyek pidana mati adalah jiwa orang maka
1. Orang yang dijatuhi denda, boleh segera
obyek dari pidana denda adalah harta benda
menjalani kurungan penggantinya denda
si
terpidana.
Pidana
denda
bukan 4
tidak usah menunggu sampai waktu
diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan
harus membayar denda itu.
maupun
2. Setiap waktu ia berhak dilepaskan dari kurungan
pengganti
jika
membayar
dendanya.
pelanggaran-pelanggaran.
Pidana denda terkadang juga dijatuhkan dalam perkara administrasi dan fiskal. Misalnya denda terhadap penyelundupan
3. Pembayaran sebagai dari denda, baik sebelum
bagi
maupun
mulai
Pidana denda objeknya adalah harta
pengganti,
benda yang berbentuk uang, hal ini dapat
membebaskan terpidana dari sebagian
dilihat dalam ketentuan KUHP. Berdasarkan
kurungan bagian denda yang telah
“laporan
pengkajian
dibayar.
penerapan
pidana
menjalani
sesudah
atau penunggak pajak.
kurungan
Pidana denda merupakan salah satu
hukum
denda
tentang
Dep.Keh.RI”,
ternyata bahwa pidana denda sejauh ini
jenis pidana pokok yang diancamkan dan
dirasakan
terutama dijatuhkan terhadap harta kekayaan
pemidanaan, disebabkan oleh faktor-faktor
atau harta benda dari seseorang pelaku
berikut:
karena
a. Dapat digantikannya pelaksanaan pidana
melanggar
ketemtuan
Undang-
undang Hukum Pidana yang berlaku.
belum
memenuhi
tujuan
denda oleh bukan pelaku, menyebabkan
Namun sering kali ancaman pidana
rasa dipidananya pelaku menjadi hilang.
tersebut tidak sesuai dengan perbuatan yang
b. Nilai ancaman pidana denda dirasakan
telah dilakukan oleh pelaku bahkan juga
terlampau rendah, sehingga tidak sesuai
tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan,
dengan
karena pada umumnya terpidana tidak
pemidanaan dengan rasa keadilan dalam
merasa
masyarakat.
dirinya
telah
dijatuhi
pidana.
keselarasan
antara
tujuan
Sehingga dalam hal ini, dapat disimpulkan
c. Meskipun terdapat ancaman pidana yang
bahwa beberapa jenis sanksi pidana denda
tinggi dalam aturan pidana di luar
kurang mencapai sasarannya.
KUHP,
akan
tetapi
belum
dapat
mengikuti cepatnya perkembangan nilai Pada dasarnya pidana denda hanya
mata uang dalam masyarakat.
dapat dijatuhkan bagi orang-orang yang dewasa. Pidana denda dapat dijumpai dalam buku II dan buku III KUHP, yang telah 5
Namun terlepas dari hal di atas, jenis
Sebagaimana
telah
disinggung,
pidana denda ini memberikan banyak segi-
bahwa setiap jenis pidana apapun selalu
segi keadilan, antara lain:
memiliki cirri atau karakteristik tersendiri.
a. Pembayaran denda mudah dilaksanakan
Demikian pula halnya dengan pidana denda,
dan
dapat
di
revisi
apabila
ada
selain memiliki ciri yang terwujud dalam
kesalahan, di banding dengan jenis
kebaikan dan kelemahannya, juga memiliki
hukuman lainnya.
ciri lain yang menonjol yakni bersifat
b. Pidana denda adalah hukuman yang menguntungkan
pemerintah
karena
ekonomis. Oleh sebab itu pidana denda mempunyai nilai relatif, artinya mudah
pemerintah tidak banyak mengeluarkan
berubah
biaya, bila tanpa disertai kurungan
perkembangan ekonomi suatu masyarakat,
subsidier.
baik
c. Hukuman denda tidak membawa atau tidak mengakibatkan tercelanya nama
nilainya
dilihat
karena
secara
pengaruh
nasional
maupun
konsekuensi
dari
Internasional.1 Sebagai
baik atau kehormatan seperti yang
karakteristik tersebut, maka sudah barang
dialami terpidana penjara.
tentu strategi kebijakan operasionalisasi,
d. Pidana denda akan membuat lega dunia perikemanusiaan. e. Hukuman
denda
fungsionalisasi, penegakan pidana denda berbeda dengan jenis pidana yang lain.
akan
menjadi
penghasilan bagi daerah atau kota.
Dalam kaitan ini Barda Nawawi
mengatakan2 “Dalam menetapkan kebijakan legislatif
Sistem Pidana Denda
adalah mencakup keseluruhan ketentuan yang
mengatur
bagaimana pidana denda itu ditegakkan, dioperasinalisasikan,
yang
berhubungan
dengan
pelaksanaan
Hakikat dari sistem pidana denda
perundang-undangan
Arief
difungsionalisasikan
(operasionalisasi/fungsionalisasi/penegakan) pidana denda perlu dipertimbangkan antara lain mengenai: 1. Sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda;
secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana (denda).
1
Muladi dan Barda Nawawi Arief, TeoriTeori Dan Kebijakan Pidana, (Bandung : Alumni, 1992), hal. 182. 2 Ibid. hal 181.
6
2. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda;
menyangkut apa yang disebut “pidana”, yang
3. Tindakan-tindakan diharapkan
paksaan
dapat
yang
menjamin
oleh
sebagian
kalangan
selalu
digambarkan sebagai perlakuan-perlakuan yang kejam.
terlaksananya pembayaran denda dalam
Sebagai jenis pidana yang tidak
hal terpidana tidak dapat membayar
merampas
kemerdekaan,
maka
dalam batas waktu yang telah ditetapkan
mengherankan kalau pidana denda menjadi
4. Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal
pusat perhatian sebagai alternatif pidana
khusus (misalnya terhadap seorang anak
perampasan
yang belum dewasa atau belum bekerja
keburukan-keburukan terhadap penjatuhan
dan masih dalam tanggungan orang tua);
pidana penjara (perampasan kemerdekaan)
5. Pedoman
atau
kriteria
untuk
menjatuhkan pidana denda.
kemerdekaan,
tidak
karena
tidak berlaku terhadap pidana denda yang mempunyai kelebihan (kebaikan) di banding
Dari apa yang dikemukakan oleh
pidana perampasan kemerdekaan.
Barda Nawawi Arief di atas, nampaknya
Pidana denda sebagai alternatif dari
beliau ingin menegaskan bahwa kebijakan
pada pidana perampasan kemerdekaan yang
operasional pidana denda erat kaitannya
merupakan jenis pidana pokok yang paling
dengan masalah pemberian kewenangan
jarang
atau
khususnya dalam praktek peradilan di
kebebasan
hakim
dalam
mengoperasionalkan pidana denda secara konkrit.
dijatuhkan
oleh
para
Hakim,
Indonesia. Faktor yang menyebabkan jarang dijatuhkannya pidana denda oleh para
Kebaikan dan Kelemahan Pidana Denda
Hakim dalam dunia peradilan di Indonesia
Setiap jenis sanksi pidana apa pun
adalah karena jumlah ancaman pidana denda
pada prinsip mengandung kebaikan di satu
yang terdapat dalam KUHP sekarang pada
sisi dan kelemahan di sisi lainnya. Disadari
umumnya sangat ringan. Mekipun dengan
atau tidak, acapkali sorotan tajam lebih
adanya Perma Nomor 2 Tahun 2012 yang
condong mengarah pada kelemahan atau
mengatur jumlah ancaman pidana denda di
keburukannya di banding menyoroti sisi
dalam KUHP penggunaan pidana denda
kebaikannya.
Terlebih
apabila
itu 7
oleh para hakim dalam memutus perkara
pernah
masih sangatlah jarang.
pemidanaan (thesentencing system) adalah
Disamping itu sikap Hakim terhadap
mengemukakan
aturan
bahwa
sistem
perundang-undangan
yang
peenilaian ancaman pidana denda cenderung
berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan
hanya digunakan terhadap tindak pidana
(the statutory rules relating to penal
ringan, sehingga pidana penjara merupakan
sanctionand punishment).3
yang utama.
Maka menurut penulis sistem pidana
Sementara itu dalam perkembangan
denda merupakan keseluruhan ketentuan
di luar KUHP, terdapat kecenderungan
perundang-undangan
untuk meningkatkan jumlah ancaman pidana
bagaimana pidana denda itu ditegakkan atau
denda. Hal ini misalnya terlihat dalam
dioperasionalkan. Dan dalam hal ini pidana
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997
denda diatur oleh KUHP.
tentang
Ketentuan
Pokok
Pengelolaan
Pengaturan
yang
pidana
mengatur
denda
diatur
Lingkungan Hidup yang ancaman pidana
dalam Pasal 30 KUHP yang menyebutkan
dendanya mencapai maksimum Rp 750
sebagai berikut:
juta,-
(Barang
siapa
dengan
sengaja
1) Banyaknya denda sekurang kurangnya
melakukan
perbuatan
yang
menyebabkannya
rusaknya
lingkungan
2) Jika dijatuhkan hukuman denda, dan
hidup atau tercemarnya lingkungan hidup);
denda tidak dibayarkan, maka diganti
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997
dengan hukuman kurungan;
25 sen;
tentang Narkotika yang pidana dendanya
3) Lamanya hukuman kurungan pengganti
mencapai maksimum Rp 1 milyar,- untuk
itu sekurang-kurangnya 1 hari dan
perseorangan dan 7 milyar,- untuk korporasi
selama lamanya 6 (enam) bulan;
dalam hal terjadi penanggulangan (residivis)
4) Dalam keputusan hakim ditentukan, bahwa bagi denda setengah rupiah atau
Sistem Pidana Denda Dalam KUHP dan
kurang, lamanya hukuman kurungan
Tindak Pidana Diluar KUHP
pengganti denda itu 1 (satu) hari, bagi
Sistem pidana denda adalah bagian
denda yang lebih besar daripada itu,
dari sistem yang lebih besar, yakni Sistem 3
Pidana dan Pemidanaan. L.H.C. Hullsman
L.H.C. Hullsman dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 23.
8
maka tiap-tiap setengah rupiah diganti
atau dalam KUHP berbagai negara sistem
tidak lebih dari pada 1 (satu) hari, dan
ini disebut dengan sistem absolut. Secara
bagi sisanya yang tidak cukup setengah
umum sistem ini berarti bahwa setiap tindak
rupiah, lamanya pun satu hari;
pidana ditetapkan bobot atau kualitasnya
5) Hukuman kurungan itu dapat dijatuhkan selama-lamanya
8
(delapan)
bulan,
sendiri-sendiri yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum.
Keuntungan
dalam hal mana denda maksimum itu
dari sistem ini adalah:
dinaikkan, karena beberapam kejahatan
1) Dapat menunjukkan keseriusan;
yang
2) Memberikan
dilakukan,
karena
berulang
melakukan kejahatan atau lantaran halhal yang ditentukan dalam pasal 52;
flesiblitas
dan
direksi
kepada kekuasaan pemidanaan; 3) Melindungi kepentingan pelanggar itu
6) Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 8 (delapan) bulan.
sendiri dengan menetapkan batasbatas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan.
Selanjutnya mengenai pola pidana
Menurut Collin Howard5 dengan
denda yang ditetapkan dalam KUHP, KUHP
dianutnya
menetapkan pola minimum umum dan
membawa konsekuensi yang cukup sulit
maksimum
dalam menetapkan maksimum khusus untuk
jumlah
khusus.
ancaman
Sistem
pidana
penetapan
maksimum,
akan
yang
tiap-tiap tindak pidana, bahwa disamping
tertuang dalam KUHP ini disebut dengan
adanya keuntungan dalam menetapkan nilai
istilah sistem maksimum atau menurut
maksimum yang diterapkan pada pelaku
istilah Colin Howard4 disebut dengan istilah
tindak pidana yang diatur dalam KUHP
sistem indefinite, atau yang lebih dikenal
namun sistem maksimum juga memiliki
dengan sistim tradisional-absolut. Sistem
kelemahan, yaitu:
maksimum
adalah
1) Dengan dianutnya sistem maksimum,
penetapan maksimum pidana untuk tiap
akan membawa konsekuensi yang cukup
tindak pidana. Sistem ini dapat juga disebut
sulit
dengan sistem atau pendekatan tradisional
khusus untuk tiap-tiap tindak pidana;
(sistem
seperti
sistem
indefinite)
dalam
2) Dalam 4
Collin Howard, An Analisis of Sentencing Outhority dalam P.R Clazebrook (ed). Reshaping The Criminal Law, (steven &sons, Ltd, London , 1987), hal 407.
setiap
pembentuk 5
menetapkan
maksimum
kriminalitas
setiap
undang-undang
selalu
Op.Cit., hal 409.
9
dihadapkan pada masalah pemberian
kumulatif dengan jenis pidana mati atau
bobot dengan menetapkan kualifikasi
pidana perampasan kemerdekaan diharapkan
ancaman pidana maksimumnya;
memberi
efek
jera
yang
lebih
kuat
3) Dalam menetapkan maksimum pidana
dibandingkan dengan penjatuhan pidana
untuk menunjukkan tingkat keseriusan
denda sebagai sanksi yang berdiri sendiri.
atau
pidana,
Yang mana penjatuhan pidana denda saja
bukanlah pekerjaan yang mudah dan
(tunggal) seringkali dianggap terlalu enteng
sederhana;
sebagai hukuman oleh pelaku tindak pidana
kualitas
dari
tindak
4) Untuk mengatasi semua itu, diperlukan pengetahuan
yang
cukup
mengenai
urutan tingkat atau gradasi nilai dari
terutamanya
jika
dibandingkan
keuntungan
yang
diperoleh
dilindungi.
hukum
yang
akan
dari
Selain itu juga, penjatuhan pidana denda secara kumulatif dengan pidana mati
6
atau
perampasan
kemerdekaan
selain
pemberatan
pidana
Selanjutnya mengenai sistem pidana
berfungsi
sebagai
denda didalam undang-undang khusus dapat
sekaligus
berfungsi
dilihat adanya penyimpangan atau dapat
kembali
keuntungan-keuntungan
dikatakan
didapat atau hasil dari tindak pidana.
sebagai
Penjatuhan
hasil
kejahatannya.
norma-norma sentral masyarakat dan kepentingan
dengan
dua
perkembangan.
pidana
pokok
untuk
merampas yang
secara
kumulatif yang tidak dimungkinkan menurut
Penetapan
KUHP menjadi mungkin menurut Undang-
Denda dalam KUHP dan Tindak Pidana
undang Pidana Khusus melalui penerapan
Diluar KUHP
Sistem Kumulasi atau Sistem Alternatifkumulatif.Kebijakan
menganut
Sistem
jumlah
Penetapan
Ancaman
ancaman
Pidana
jumlah
(besarnya) pidana denda dalam KUHP menerapkan perumusan „minimum umum‟
Kumulasi, Sistem Alternatif. Menurut penulis penjatuhan dua
(algemene minima) dan „maksimum khusus Umum
(speciale
bukan
penyimpangan
pidana denda, berdasarkan Pasal 30 ayat (1)
penjatuhan pidana denda secara
ditetapkan sebesar Rp 25 sen. Sedangkan
merupakan
karena
suatu
maxima)‟.
Minimum
pidana pokok secara kumulatif dirasakan
Maksimum Khususnya ditetapkan sendiri6
Ibid., hal 155-156.
10
sendiri dalam rumusan delik yang terdapat
(1) Pidana penjara maksimum lima
dalam Buku II dan III dengan jumlah yang
tahun
bervariasi.
maksimum 1 tahun.
Sejalan dengan perkembangan nilai
atau
pidana
kurungan
(2) Pidana penjara maksimum 9
uang dalam masyarakat, yang mana jumlah
bulan
ancaman pidana denda dianggap sudah tidak
maksimum 6 bulan atau pidana
sesuai lagi karena terlalu enteng atau ringan.
denda maksimum Rp 300,- (tiga
Hasil wawancara penulis dengan Hakim
ratus rupiah).
Pengadilan Negeri Cibinong, Ronald S
atau
pidana
kurungan
c. Pasal 188 :
Lumbuun juga mengatakan bahwa besarnya
Pidana penjara maksimum 5 tahun
ancaman pidana denda dalam KUHP sudah
atau pidana kurungan maksimum 1
tidak relevan dan sudah tidak bisa digunakan
tahun atau pidana denda maksimum
sama sekali.7 maka dikeluarkan beberapa
Rp 300,- (tiga ratus rupiah).
peraturan
perundang-undangan
berdampak
pada
perubahan
yang terhadap
2. Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-undang No. 18 Tahun 1960
ancaman pidana (denda), yaitu:
tentang Perubahan Jumlah Hukuman
1. Undang-undang No. 1 Tahun 1960
Denda
dalam
KUHP
dalam
lainnya
yang
tentang Perubahan KUHP; Pasal 1
ketentuan
intinya menyatakan merubah ancaman
dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus
pidana yang terdapat dalam Pasal 359,
1945; Pasal 1 intinya merubah ancaman
360 dan 188 Kitab Undang-Undang
jumlah pidana denda yang terdapat
Hukum Pidana sehingga menjadi:
dalam KUHP dan ketentuan pidana lain
a. Pasal 359 :
yang dikeluarkan sebelum tanggal 17
Pidana penjara maksimum 5 tahun atau pidana kurungan maksimum 1 tahun. b. Pasal 360 :
pidana
dan
Agustus 1945 menjadi 15 kali dan dibaca dalam mata uang rupiah. 3. Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian; UU ini pada prinsipnya menyatakan:
7
Hasil wawancara di Pengadilan Negeri Cibinong Tanggal 8 Oktober 2012
11
a.
Merubah
semua
tindak
pidana
perjudian sebagai kejahatan (Pasal 1)
15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) (Pasal 2 ayat 3). e. Merubah sebutan Pasal 542 menjadi
b. Merubah ancaman pidana Pasal 303 ayat
(1)
dari
penjara
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik
maksimum 2 tahun 8 bulan atau
Indonesia Nomer 2 Tahun 2012 tentang
dpidana
Rp
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana
90.000,00 (sembilan puluh ribu
Ringan dan Jumlah Ancaman Dalam
rupiah) menjadi pidana penjara
KUHP pada intinya menyatakan:
maksimum 10 tahun atau denda
a. Perubahan kata-kata “dua ratus lima
maksimum Rp 25.000.000,00 (dua
puluh rupiah” dalam pasal 364, 373,
puluh lima juta rupiah) (Pasal 2 ayat
379, 384, 407 dan 382 diganti
1)
menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta
denda
pidana
Pasal 303 bis.
maksimum
c. Merubah ancaman pidana dalam Pasal 542 ayat (1) dari pidana
lima ratus ribu rupiah). b. Tiap jumlah maksimum hukuman
kurungan maksimum satu bulan
denda
atau denda maksimum Rp 4.500,00
KUHP kecuali Pasal 303 ayat (1) dan
(empat ribu lima ratus rupiah)
ayat (2) dan Pasal 303 bis ayat (1)
menjadi pidana penjara maksimum
dan (2) dilipatgandakan menjadi
4
1000 (seribu) kali.
tahun
atau
maksimum
pidana
Rp
denda
yang
diancamkan
dalam
10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) (Pasal 2 ayat
Penutup
2).
1. Pidana denda adalah salah satu jenis
d. Merubah ancaman pidana dalam
pidana
dalam
stelsel
pidana
pada
Pasal 542 ayat (2) dari pidana
umumnya. Apabila obyek dari pidana
kurungan maksimum 3 bulan atau
penjara
denda
7.500,00
kemerdekaan orang dan obyek pidana
(tujuh ribu lima ratus) menjadi
mati adalah jiwa orang maka obyek dari
pidana penjara maksimum 6 tahun
pidana denda adalah harta benda si
atau
terpidana.
maksimum
denda
Rp
maksimum
Rp
dan
kurungan
Pidana
denda
adalah
bukan 12
dimaksudkan sekedar
untuk
tujuan-
1) Banyaknya
denda
sekurang
tujuan ekonomis misalnya untuk sekedar
kurangnya 25 sen, yang setelah
menambah pemasukan keuangan negara,
dikonversi ke dalam Perma Nomor 2
melainkan
Tahun 2012 menjadi Rp 3.750,-;
harus
dikaitkan
dengan
tujuan-tujuan pemidanaan.
2) Jika dijatuhkan hukuman denda, dan
2. Sistem pidana denda yang ditetapkan dalam KUHP tidak mengenal minimum khusus dan maksimum umum, KUHP
denda
tidak
dibayarkan,
maka
diganti dengan hukuman kurungan; 3) Lamanya
hukuman
kurungan
menetapkan pola minimum umum dan
pengganti itu sekurang-kurangnya 1
maksimum khusus, sedangkan untuk
hari dan selama lamanya 6 (enam)
sistem yang digunakan oleh tindak
bulan;
pidana diluar KUHP mengenal adanya.
4) Dalam keputusan hakim ditentukan,
Sedangkan sistem pidana denda di dalam
bahwa bagi denda setengah rupiah
tindak
atau
pidana
di
luar
KUHP
kurang,
lamanya
hukuman
menggunakan sistem minimum khusus
kurungan pengganti denda itu 1
dan
Selanjutnya
(satu) hari, bagi denda yang lebih
mengenai sistem pidana denda didalam
besar daripada itu, maka tiap-tiap
undang-undang khusus dapat dilihat
setengah rupiah diganti tidak lebih
adanya
dapat
dari pada 1 (satu) hari, dan bagi
perkembangan.
sisanya yang tidak cukup setengah
maksimum
umum.
penyimpangan
dikatakan
sebagai
atau
Penjatuhan dua pidana pokok secara kumulatif yang tidak dimungkinkan menurut
KUHP
menjadi
mungkin
rupiah, lamanya pun satu hari; 5) Hukuman dijatuhkan
kurungan
itu
dapat
selama-lamanya
8
menurut Undang-undang Pidana Khusus
(delapan) bulan, dalam hal mana
yang
denda maksimum itu dinaikkan,
menerapkan
sistem
kebijakan
kumulasi dan alternative-kumulatif 3. Pengaturan pidana denda di dalam
karena beberapam kejahatan yang dilakukan,
karena
berulang
KUHP diatur dalam Pasal 30 KUHP
melakukan kejahatan atau lantaran
yang menyebutkan sebagai berikut:
hal-hal yang ditentukan dalam pasal 52; 13
6) Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 8 (delapan) bulan. Mengenai pengaturan pidana di luar KUHP ada banyak undang-undang yang mengaturnya,
namun
untuk
aturan
pelaksanaannya masih mengacu pada aturan umum Buku I KUHP, jadi tidak ada satu aturan khusus yang mengatur pidana denda di luar KUHP.
14
