Peraturan

-1-

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a. bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya masih terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan sehingga perlu diganti; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 4. Peraturan ...

-2-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467); 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 10. Peraturan ...

-3-

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125); 13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126); 14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT DAN ANGKA KREDITNYA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Jabatan Fungsional Perawat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan keperawatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. 2. Perawat ...

-4-

2. Perawat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan keperawatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya. 3. Ners adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan sarjana keperawatan ditambah dengan pendidikan profesi keperawatan. 4. Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. 5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat yang meliputi Rumah Sakit dan Puskesmas Perawatan Plus. 6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat selain Rumah Sakit dan Puskesmas Perawatan Plus. 7. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Perawat. 8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Perawat dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 9. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Perawat baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pelayanan keperawatan dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan, saran-saran, dan pemecahannya. 10. Penghargaan ...

-5-

10. Penghargaan/Tanda Jasa adalah penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya. 11. Organisasi Profesi adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). BAB II RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK Pasal 2 Jabatan Fungsional Perawat termasuk dalam rumpun kesehatan. Pasal 3 (1)

Perawat berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan keperawatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan instansi pemerintah.

(2)

Perawat sebagaimana dimaksud merupakan jabatan karier.

pada

ayat

(1)

Pasal 4 Tugas pokok Perawat adalah melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, pengelolaan keperawatan dan pengabdian pada masyarakat. BAB III INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA Pasal 5 (1)

Instansi pembina Jabatan Fungsional Perawat adalah Kementerian Kesehatan.

(2)

Instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pembinaan antara lain: a. menyusun ketentuan pelaksanaan, teknis Jabatan Fungsional Perawat;

ketentuan

b. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Perawat; c. menetapkan standar Fungsional Perawat; d. melakukan Perawat;

sosialisasi

kompetensi Jabatan

Jabatan Fungsional

e. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Perawat; f.

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Perawat;

g. mengembangkan sistem Fungsional Perawat;

informasi

Jabatan

h. memfasiliasi ...

-6-

h. memfasilitasi kegiatan organisasi profesi Perawat; i.

memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat;

j.

memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Perawat; dan

k. melakukan monitoring Fungsional Perawat. (3)

dan

evaluasi

Jabatan

Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Perawat secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG Pasal 6 (1)

Jabatan Fungsional Perawat, terdiri atas: a. Perawat kategori keterampilan; dan b. Perawat kategori keahlian.

(2)

Jenjang Jabatan Fungsional Perawat kategori keterampilan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: a. Perawat Terampil; b. Perawat Mahir; dan c. Perawat Penyelia.

(3)

Jenjang Jabatan Fungsional Perawat kategori keahlian dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: a. Perawat Ahli Pertama; b. Perawat Ahli Muda; c. Perawat Ahli Madya; dan d. Perawat Ahli Utama.

(4)

Jenjang pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Perawat Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: a. Perawat Terampil: 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d. b. Perawat ...

-7-

b. Perawat Mahir: 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. c. Perawat Penyelia: 1. Penata, golongan ruang III/c; dan 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. (5)

Jenjang pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Perawat kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: a. Perawat Ahli Pertama: 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Perawat Ahli Muda: 1. Penata, golongan ruang III/c; dan 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. c. Perawat Ahli Madya: 1. Pembina, golongan ruang IV/a; 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. d. Perawat Ahli Utama: 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

(6)

Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.

(7)

Penetapan jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perawat berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5). BAB V UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN Pasal 7 ...

-8-

Pasal 7 Unsur dan sub unsur kegiatan Perawat yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari: 1. Pendidikan, meliputi: a. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; b. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelayanan keperawatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan c. pendidikan dan pelatihan prajabatan. 2. Pelayanan keperawatan, meliputi: a. asuhan keperawatan; b. pengelolaan keperawatan; dan c. pengabdian pada masyarakat. 3. Pengembangan profesi, meliputi: a. pembuatan karya tulis/karya ilmiah pelayanan keperawatan;

di bidang

b. penelitian di bidang pelayanan keperawatan; c. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan keperawatan; d. pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang pelayanan keperawatan; dan e. pengembangan teknologi pelayanan keperawatan.

tepat

guna

di

bidang

4. Penunjang tugas Perawat, meliputi: a. pengajar/pelatih di bidang pelayanan keperawatan; b. keikutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan keperawatan; c. keanggotaan dalam organisasi profesi Perawat; d. keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat; e. perolehan penghargaan/tanda jasa; f.

perolehan gelar kesarjanaan lainnya;

g. keanggotaan komite keperawatan; h. pembimbingan di bidang pelayanan keperawatan di kelas atau lahan praktik; dan i.

pelaksanaan tugas tambahan yang berkaitan dengan tugas pokok. BAB VI ...

-9-

BAB VI RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT Pasal 8 (1)

Rincian kegiatan Perawat Keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Perawat Terampil: 1)

melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu;

2)

mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat pada individu dalam rangka melakukan upaya promotif;

3)

membuat media untuk peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada individu dalam rangka melakukan upaya promotif;

4)

memfasilitasi penggunaan alat-alat pengamanan atau pelindung fisik pada pasien untuk mencegah risiko cedera pada individu dalam rangka upaya preventif;

5)

memantau perkembangan pasien sesuai dengan kondisinya (melakukan pemeriksaan fisik, mengamati keadaan pasien) pada individu dalam rangka upaya preventif;

6)

memfasilitasi penggunaan pelindung diri pada kelompok dalam rangka melakukan upaya preventif;

7)

memberikan oksigenasi sederhana;

8)

memberikan bantuan hidup dasar;

9)

melakukan pengukuran antropometri;

10) melakukan fasilitasi pasien dalam memenuhi kebutuhan eliminasi; 11) memantau keseimbangan elektrolit pasien;

cairan

dan

12) melakukan mobilisasi posisi pasien; 13) mempertahankan posisi anatomis pasien; 14) melakukan fiksasi fisik; 15) memfasilitasi lingkungan yang mendukung istirahat; 16) memfasilitasi kebiasaan tidur pasien; 17) memfasilitasi penggunaan pakaian mendukung kenyamanan pada pasien;

yang

18) melakukan ...

- 10 -

18) melakukan pemeliharaan diri pasien; 19) memandikan pasien; 20) membersihkan mulut pasien; 21) melakukan kegiatan kompres hangat/dingin; 22) mempertahankan suhu tubuh saat tindakan (memasang warming blanket); 23) melakukan komunikasi terapeutik pemberian asuhan keperawatan;

dalam

24) melakukan pendampingan menjelang ajal (dying care);

pasien

pada

25) memberikan perawatan pada menjelang ajal sampai meninggal;

pasien

26) memberikan dukungan dalam kehilangan, berduka dan kematian;

proses

27) memfasilitasi suasana tenang dan aman;

lingkungan

28) melakukan dokumentasi tindakan keperawatan 29) menyusun perawat;

rencana

yang

pelaksanaan

kegiatan

individu

30) melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan; 31) melaksanakan kesehatan;

tugas

lapangan

32) melaksanakan penanggulangan wabah tertentu; dan

di

bidang

penyakit/

33) melakukan supervisi lapangan. b. Perawat Mahir: 1)

melakukan pengkajian keperawatan dasar pada keluarga;

2)

melakukan pengkajian keperawatan dasar pada kelompok;

3)

melaksanakan imunisasi pada individu dalam rangka melakukan upaya preventif;

4)

melakukan restrain/fiksasi pada pasien pada individu dalam rangka melakukan upaya preventif;

5)

memberikan oksigenasi kompleks;

6)

memberikan nutrisi enteral;

7)

memberikan nutrisi parenteral; 8) melakukan ...

- 11 -

8)

melakukan muntah;

tindakan

manajemen

9)

melakukan bladder training;

mual

10) melakukan bladder re-training; 11) melakukan massage pada kulit tertekan; 12) memfasilitasi keluarga mengekpresikan perasaan;

untuk

13) melakukan komunikasi terapeutik pemberian asuhan keperawatan;

dalam


pasien

15) memfasilitasi kebutuhan menjelang ajal; 16) memfasilitasi suasana tenang dan aman;

pada spiritual

klien

lingkungan

yang

17) melakukan perawatan luka; 18) mendampingi pasien untuk tindakan bone marrow punction (BMP) dan lumbal punction (LP); 19) melakukan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat/bencana/kritikal; 20) melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan dengan risiko rendah (bedah minor) pada tahap pre-operasi; 21) melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan dengan risiko rendah (bedah minor) pada tahap post-operasi; 22) melakukan range of motion (ROM) pada pasien dengan berbagai kondisi dalam rangka melakukan upaya rehabilitatif pada individu; 23) melatih mobilisasi pada pasien dengan berbagai kondisi dalam rangka melakukan upaya rehabilitatif pada individu; 24) memberikan perawatan pada menjelang ajal sampai meninggal;

pasien


proses

26) melakukan dokumentasi proses keperawatan pada tahap pengkajian keperawatan; 27) melakukan ...

- 12 -

27) melakukan dokumentasi tindakan keperawatan; 28) menyusun perawat;

rencana

pelaksanaan

kegiatan

individu


tugas

lapangan

di


bidang

penyakit/

32) melakukan supervisi lapangan. c. Perawat Penyelia: 1)

mengidentifikasi kebutuhan pendidikan kesehatan pada individu dalam rangka melakukan upaya promotif;

2)

melaksanakan pendidikan kesehatan pada kelompok dalam rangka melakukan upaya promotif;

3)

membentuk dan mempertahankan keberadaan kelompok masyarakat pemerhati masalah kesehatan;

4)

melakukan isolasi pasien sesuai kondisinya dalam rangka melakukan upaya preventif pada individu;

5)

memasang alat bantu khusus lain sesuai dengan kondisi;

6)

mengatur posisi pasien sesuai rencana tindakan pembedahan;

7)

mengatur posisi netral kepala, leher, tulang punggung untuk meminimalisasi gangguan neurologis;

8)

memfasilitasi lingkungan dengan suhu yang sesuai dengan kebutuhan;

9)

melakukan isolasi pasien imunosupresi;

dengan

10) memberikan pertolongan kesehatan dalam situasi gawat darurat/bencana; 11) melakukan komunikasi terapeutik pemberian asuhan keperawatan;

dalam

12) melakukan Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) stimulasi persepsi; 13) melakukan TAK stimulasi sensorik; 14) melakukan ...

- 13 -

14) melakukan komunikasi dengan klien dengan hambatan komunikasi; 15) melakukan pendampingan menjelang ajal (dying care); 16) memfasilitasi suasana tenang dan aman;

pada

pasien

lingkungan

yang

17) melakukan manajemen nyeri pada setiap kondisi; 18) melakukan intervensi krisis; 19) melakukan perawatan CVC dan port a cath; 20) melakukan perawatan pasien transplantasi sumsum tulang (pre, intra, post); 21) melakukan perawatan pasien dengan risiko radio aktif (radioterapi); 22) menyiapkan brachioterapi;

pasien

untuk

tindakan

23) melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan dengan risiko tinggi pada tahap pre-operasi; 24) melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan dengan risiko tinggi pada tahap post-operasi; 25) memberikan perawatan pada menjelang ajal sampai meninggal;

pasien


proses

27) memberikan perawatan pada pasien terminal; 28) melakukan dokumentasi proses keperawatan pada tahap diagnosis keperawatan; 29) melakukan dokumentasi tindakan keperawatan; 30) menyusun perawat;

rencana

pelaksanaan

kegiatan

individu


tugas

lapangan


di

bidang

penyakit/

34) melakukan supervisi lapangan. (2) Rincian ...

- 14 -

(2)

Rincian kegiatan Perawat kategori keahlian sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Perawat Ahli Pertama: 1)

melakukan pengkajian keperawatan dasar pada masyarakat;

2)

melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu;

3)

melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada keluarga;

4)

memberikan konsultasi data keperawatan dasar/lanjut;

5)

merumuskan individu;

6)

membuat prioritas diagnosa keperawatan;

7)

merumuskan tujuan keperawatan pada individu dalam rangka menyusun rencana tindakan keperawatan;

8)

merumuskan tujuan keperawatan pada keluarga dalam rangka menyusun rencana tindakan keperawatan;

9)

menetapkan tindakan keperawatan pada individu dalam rangka menyusun rencana tindakan keperawatan;

diagnosa

pengkajian

keperawatan

pada

10) menetapkan tindakan keperawatan pada keluarga dalam rangka menyusun rencana tindakan keperawatan; 11) melakukan stimulasi tumbuh kembang pada individu dalam rangka melakukan upaya promotif; 12) memfasilitasi adaptasi dalam hospitalisasi pada individu dalam rangka melakukan upaya promotif; 13) melaksanakan case finding/deteksi dini/ penemuan kasus baru pada individu dalam rangka melakukan upaya promotif; 14) melakukan support kepatuhan terhadap intervensi kesehatan pada individu; 15) melakukan pendidikan individu pasien;

kesehatan

pada

16) mengajarkan keluarga untuk meningkatkan kesehatan anggota keluarganya; 17) mengajarkan ...

- 15 -

17) mengajarkan teknik kontrol infeksi keluarga dengan penyakit menular;

pada

18) melakukan kelompok;

pada

pendidikan

kesehatan

19) melakukan peningkatan/ penguatan kemampuan sukarelawan dalam meningkatkan masalah kesehatan masyarakat dalam rangka melakukan upaya promotif; 20) melakukan pendidikan masyarakat;

kesehatan

pada

21) melakukan manajemen inkontinen urine dalam rangka pemenuhan kebutuhan eliminasi; 22) melakukan manajemen inkontinen faecal dalam rangka pemenuhan kebutuhan eliminasi; 23) melakukan upaya membuat pasien tidur; 24) melakukan relaksasi psikologis; 25) melakukan tatakelola keperawatan perlindungan terhadap pasien dengan risiko trauma/injury; 26) melakukan manajemen febrile neutropeni; 27) melakukan komunikasi terapeutik pemberian asuhan keperawatan;

dalam

28) memfasilitasi pasien dalam pemenuhan kebutuhan spiritual dalam rangka tindakan keperawatan yang berkaitan dengan ibadah; 29) melakukan pendampingan menjelang ajal (dying care); 30) memfasilitasi suasana tenang dan aman;

pada

lingkungan

pasien yang

31) mengambil sampel darah melalui arteri, pulmonari arteri, cvp dalam rangka tindakan keperawatan spesifik terkait kasus dan kondisi pasien; 32) merawat pasien dengan WSD; 33) memantau pemberian elektrolit kosentrasi tinggi; 34) melakukan resusitasi bayi baru lahir; 35) melakukan tatakelola keperawatan pada pasien dengan kemoterapi (pre, intra, post); 36) melakukan ...

- 16 -

36) melakukan perawatan luka kanker; 37) melakukan penatalaksanaan ekstravasasi; 38) melakukan rehabilitasi mental spiritual pada individu; 39) melakukan perawatan lanjutan pasca hospitalisasi/bencana dalam rangka melakukan upaya rehabilitatif pada keluarga; 40) memberikan perawatan pada menjelang ajal sampai meninggal;

pasien


proses

42) melakukan gejala;

penatalaksanaan

manajemen

43) melakukan evaluasi tindakan keperawatan pada individu; 44) memodifikasi rencana asuhan keperawatan; 45) melakukan keperawatan;

dokumentasi

perencanaan

46) melakukan dokumentasi tindakan keperawatan;

pelaksanaan

47) melakukan keperawatan; 48) menyusun perawat;

dokumentasi rencana

evaluasi

kegiatan

individu

49) melakukan preseptorship dan mentorship; 50) melaksanakan fungsi pengarahan pelaksanaan pelayanan keperawatan sebagai ketua tim/perawat primer; 51) melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan; 52) melaksanakan kesehatan;

tugas

lapangan


di

bidang

penyakit/

54) melakukan supervisi lapangan. b. Perawat Ahli Muda: 1)


2)

melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada keluarga; 3) memberikan ...

- 17 -

3)


pengkajian

4)

merumuskan diagnosis keperawatan pada keluarga;

5)


6)

melakukan penyuluhan keluarga disetiap kondisi;

kesehatan

pada

7)

melakukan pendidikan masyarakat;

kesehatan

pada

8)

melaksanakan case finding/deteksi dini/ penemuan kasus baru pada individu dalam rangka melakukan upaya preventif;

9)

melakukan support intervensi kesehatan;

kepatuhan

10) melakukan pendidikan individu pasien;

terhadap

kesehatan

pada

11) mengajarkan keluarga untuk meningkatkan kesehatan anggota keluarganya; 12) mengajarkan teknik kontrol infeksi keluarga dengan penyakit menular;

pada

13) melaksanakan skrining dalam rangka melakukan upaya preventif pada kelompok; 14) melakukan kelompok;

pendidikan

kesehatan

pada

15) melakukan kegiatan motivasi pelaksanaan program pencegahan masalah kesehatan; 16) melakukan pendidikan kesehatan pada masyarakat dalam rangka melakukan upaya preventif pada masyarakat; 17) melakukan komunikasi terapeutik pemberian asuhan keperawatan;

dalam


pasien

19) memfasilitasi suasana tenang dan aman;

pada

lingkungan

yang

20) memberikan terapi modalitas; 21) melakukan pemantauan hemodinamik secara invasif; 22) melakukan pemantauan interprestasinya;

ECG

dan

23) melakukan ...

- 18 -

23) melakukan tata kelola keperawatan pasien yang dilakukan tindakan diagnostik invasif/intervensi non bedah pada anak/dewasa; 24) melakukan perawatan bayi asfiksia/BBLR/ kelainan kongenital/keadaan khusus; 25) mempersiapkan embriotransfer/ovum pick up;

tindakan

26) melakukan tindak self help group pada pasien gangguan jiwa; 27) melakukan terapi kognitif; 28) melakukan terapi lingkungan pada pasien gangguan jiwa; 29) melakukan perawatan perilaku kekerasan;

pasien

dengan

30) melakukan perawatan gangguan orientasi realita;

pasien

dengan

31) melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan dengan risiko rendah (bedah minor) pada tahap intra operasi; 32) melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan dengan risiko tinggi (bedah jantung, bedah syaraf, dll) pada tahap intra operasi; 33) melakukan rehabilitasi mental spiritual pada individu dalam rangka upaya rehabilitatif; 34) melatih interaksi sosial pada pasien dengan masalah kesehatan mental pada individu dalam rangka upaya rehabilitatif; 35) memfasilitasi pemberdayaan peran dan fungsi anggota keluarga pada keluarga dalam rangka upaya rehabilitatif; 36) memberikan perawatan pada menjelang ajal sampai meninggal;

pasien


proses

38) melakukan evaluasi tindakan keperawatan pada keluarga; 39) melakukan evaluasi tindakan keperawatan pada kelompok; 40) melakukan ...

- 19 -

40) melakukan ringkasan pasien pindah; 41) melakukan perencanaan (discharge planning);

pasien

pulang

42) melakukan rujukan keperawatan; 43) melakukan dokumentasi proses keperawatan pada tahap pelaksanaan tindakan keperawatan; 44) melaksanakan studi kasus keperawatan dalam rangka melakukan kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan keperawatan; 45) melaksanakan survei pelayanan dan asuhan keperawatan dalam rangka melakukan kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan keperawatan; 46) menyusun perawat;

rencana

kegiatan

individu

47) melakukan orientasi perawat dan mahasiswa keperawatan; 48) melakukan pemberian penugasan perawat; 49) melakukan preseptorship dan mentorship; 50) melakukan supervisi klinik dan manajemen dalam rangka melaksanakan fungsi pengarahan dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan; 51) melakukan koordinasi teknis pelayanan keperawatan dalam rangka melaksanakan fungsi pengarahan dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan; 52) melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan; 53) melaksanakan kesehatan;

tugas

lapangan


di

bidang

penyakit/

55) melakukan supervisi lapangan. c. Perawat Ahli Madya: 1)


2)

melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada keluarga; 3) melakukan ...

- 20 -

3)

melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada kelompok;

4)


5)

merumuskan diagnosis keperawatan pada kelompok;

6)


7)

merumuskan tujuan keperawatan pada kelompok dalam rangka menyusun rencana tindakan keperawatan;

8)

merumuskan tindakan keperawatan pada kelompok dalam rangka menyusun rencana tindakan keperawatan;

9)

memfasilitasi dan memberikan dukungan pada keluarga dalam meningkatkan kesehatan keluarga dalam rangka melakukan upaya promotif;

pengkajian

10) memobilisasi sumber daya yang ada dalam penanganan masalah kesehatan pada kelompok dalam rangka melakukan upaya promotif; 11) melakukan diseminasi informasi tentang sehat dan sakit pada kelompok dalam rangka melakukan upaya promotif; 12) membentuk dan mempertahankan keberadaan kelompok masyarakat pemerhati masalah kesehatan pada masyarakat dalam rangka melakukan upaya promotif; 13) melaksanakan case finding/deteksi dini/ penemuan kasus baru pada individu dalam rangka upaya preventif; 14) melakukan support kepatuhan terhadap intervensi kesehatan pada individu dalam rangka upaya preventif; 15) melakukan pendidikan kesehatan pada individu pasien pada individu dalam rangka upaya preventif; 16) mengajarkan keluarga untuk meningkatkan kesehatan anggotanya keluarganya pada keluarga dalam rangka upaya preventif; 17) mengajarkan ...

- 21 -

17) mengajarkan teknik kontrol infeksi keluarga dengan penyakit menular;

pada

18) melakukan pembinaan kelompok risiko tinggi pada kelompok dalam rangka upaya preventif; 19) melakukan kelompok;

pendidikan

kesehatan

pada

20) melaksanakan advokasi program pengendalian faktor risiko pada masyarakat dalam rangka upaya preventif; 21) melakukan pendidikan masyarakat;

kesehatan

pada

22) menggunakan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan; 23) melakukan pendampingan menjelang ajal (dying care); 24) memfasilitasi suasana tenang dan aman;

pada

lingkungan

pasien yang

25) melakukan tata kelola keperawatan pada pasien dengan tindakan medik khusus dan berisiko tinggi; 26) memberikan obat-obat konsentrasi tinggi;

elektrolit

dengan

27) memberikan konsultasi dalam pemberian asuhan keperawatan khusus/bermasalah; 28) melakukan pemantauan atau penilaian kondisi pasien selama dilakukan tindakan keperawatan spesifik sesuai kasus dan kondisi pasien; 29) melakukan rehabilitasi mental spiritual pada individu dalam rangka melakukan upaya rehabilitatif; 30) memberikan perawatan pada menjelang ajal sampai meninggal;

pasien


proses

32) melakukan evaluasi tindakan keperawatan pada masyarakat; 33) melakukan dokumentasi proses keperawatan pada tahap pelaksanaan tindakan keperawatan; 34) melaksanakan ...

- 22 -

34) melaksanakan evidence based practice dalam rangka melakukan kegiatan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan keperawatan; 35) menyusun rencana program tahunan unit ruang rawat; 36) menyusun perawat;

rencana

37) mengorganisasikan keperawatan;

kegiatan kegiatan

38) melakukan sistem/metode asuhan keperawatan;

individu pelayanan pemberian

39) menyusun uraian tugas sesuai peran dan area praktik; 40) melakukan kegiatan rekrutmen dan seleksi perawat; 41) melakukan kredensialing perawat; 42) melakukan penilaian kinerja perawat; 43) melakukan preseptorship dan mentorship; 44) melakukan program mutu klinik pelayanan keperawatan dalam rangka melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelayanan keperawatan; 45) melakukan program monitoring-evaluasi pelayanan keperawatan; 46) melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan; 47) melaksanakan kesehatan;

tugas

lapangan


di

bidang

penyakit/

49) melakukan supervisi lapangan. d. Perawat Ahli Utama: 1)


2)

melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada keluarga;

3)

melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada masyarakat;

4)


pengkajian

5) merumuskan ...

- 23 -

5)

merumuskan diagnosis keperawatan pada masyarakat;

6)


7)

merumuskan tujuan keperawatan pada masyarakat dalam rangka menyusun rencana tindakan keperawatan;

8)

menetapkan tindakan keperawatan pada masyarakat dalam rangka menyusun rencana tindakan keperawatan;

9)

memanfaatkan sumber daya yang ada dalam penanganan masalah kesehatan pada masyarakat dalam rangka melakukan upaya promotif;

10) melakukan desiminasi tentang masalah kesehatan pada masyarakat dalam rangka melakukan upaya promotif; 11) melaksanakan case dini/penemuan kasus baru; 12) melakukan support intervensi kesehatan;

finding/deteksi

kepatuhan

13) melakukan pendidikan individu pasien;

terhadap

kesehatan

pada

14) melakukan follow up keperawatan keluarga dengan risiko tinggi;

pada

15) mengajarkan keluarga untuk meningkatkan kesehatan anggotanya keluarganya; 16) mengajarkan teknik kontrol infeksi keluarga dengan penyakit menular;

pada

17) melakukan kelompok;

pada

pendidikan

kesehatan

18) melaksanakan surveillance pada masyarakat dalam rangka melakukan upaya preventif; 19) memobilisasi sumber daya di komunitas dalam pencegahan masalah kesehatan pada masyarakat dalam rangka melakukan upaya preventif; 20) melakukan pendidikan kesehatan pada masyarakat dalam rangka melakukan upaya preventif; 21) melakukan komunikasi terapeutik pemberian asuhan keperawatan;

dalam

22) melakukan ...

- 24 -

22) melakukan pendampingan menjelang ajal (dying care); 23) memfasilitasi suasana tenang dan aman;

pada

pasien

lingkungan

yang

24) melakukan terapi lingkungan kepada pasien; 25) melakukan terapi bermain pada anak; 26) merawat pasien dengan pemberian khusus yang berisiko tinggi;

obat

27) merawat pasien dengan kompleksitas dan risiko tinggi dan menggunakan alat kesehatan berteknologi tinggi; 28) merawat pasien dengan acute lung odema; 29) melakukan tindakan terapi komplementer/ holistik; 30) melakukan rehabilitasi mental spiritual pada individu dalam rangka melakukan upaya rehabilitatif; 31) melakukan pemberdayaan masyarakat pada pemulihan pasca bencana pada kelompok/ masyarakat; 32) melakukan pengkajian kebutuhan pelayanan keperawatan pasca bencana pada kelompok/ masyarakat; 33) melakukan pembinaan kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan keperawatan pasca bencana pada kelompok/ masyarakat; 34) memberikan perawatan pada menjelang ajal sampai meninggal;

pasien


proses

36) melakukan dokumentasi proses keperawatan pada tahap pelaksanaan tindakan keperawatan; 37) menyusun rencana strategis bidang keperawatan dalam rangka melakukan perencanaan pelayanan keperawatan; 38) menyusun perawat;

rencana

kegiatan

individu

39) melakukan preseptorship dan mentorship;

40) melakukan ...

- 25 -

40) melakukan perawat;

pembinaan

41) merancang kegiatan profesi perawat;

etik

dan

peningkatan

disiplin mutu

42) merancang sistem penghargaan dan hukum bagi perawat; 43) merancang kegiatan promosi perawat; 44) melakukan program manajemen risiko dalam rangka melakukan pengawasan/ pengendalian terhadap pelayanan keperawatan; 45) melakukan manajemen pembiayaan efektif dan efisien dalam rangka melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelayanan keperawatan; 46) melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan; 47) melaksanakan kesehatan;

tugas

lapangan


di

bidang

penyakit/

49) melakukan supervisi lapangan. (3)

Perawat Terampil sampai dengan Perawat Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Perawat diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4)

Perawat Ahli Pertama sampai dengan Perawat Ahli Utama yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Perawat diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Perawat yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka Perawat lain yang berada satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Pasal ...

- 26 -

Pasal 10 Penilaian angka kredit pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut: a. Perawat yang melaksanakan kegiatan Perawat satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. b. Perawat yang melaksanakan kegiatan Perawat satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 11 1)

Pada awal tahun, setiap Perawat wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

2)

SKP disusun berdasarkan tugas pokok Perawat yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya.

3)

Perawat yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam menyusun SKP dihitung sebagai tugas tambahan.

4)

SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja.

5)

Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dapat dilakukan penyesuaian. Pasal 12

(1)

Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang.

(2)

Unsur utama, terdiri dari: a. Pendidikan; b. Pelayanan keperawatan; dan c. Pengembangan profesi. (3) Unsur ...

- 27 -

(3)

Unsur penunjang, terdiri dari: a. pengajar/pelatih di bidang pelayanan keperawatan; b. keikutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan keperawatan; c. keanggotaan dalam organisasi profesi Perawat; d. keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat; e. perolehan penghargaan/tanda jasa; f.

perolehan gelar kesarjanaan lainnya;

g. keanggotaan dalam komite keperawatan; h. pembimbingan di bidang pelayanan keperawatan di kelas atau lahan praktik; dan i. (4)

pelaksanaan tugas dengan tugas pokok.

tambahan

yang

berkaitan

Rincian kegiatan Perawat dan angka kredit masingmasing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. Perawat kategori keterampilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. Perawat kategori keahlian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 13

(1)

Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Perawat, untuk: a. Perawat kategori keterampilan dengan pendidikan Diploma III (D.III) keperawatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Perawat kategori keahlian dengan pendidikan Ners sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

(2)

Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. paling ...

- 28 -

a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, kecuali yang berasal dari pendidikan formal; dan b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang. Pasal 14 (1)

Perawat yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat, golongan ruang setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat, golongan ruang berikutnya.

(2)

Perawat pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat, golongan ruang dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat, golongan ruang setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Perawat. Pasal 15

(1)

Perawat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Perawat Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 2 (dua) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.

(2)

Perawat Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 4 (empat) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.

(3)

Perawat Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 6 (enam) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.

(4)

Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 8 (delapan) angka kredit dari unsur pengembangan profesi. (5) Perawat ...

- 29 -

(5)

Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 10 (sepuluh) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.

(6)

Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Perawat Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 20 (dua puluh) dari unsur pengembangan profesi.

(7)

Perawat Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) dari unsur pengembangan profesi. Pasal 16

(1)

Perawat Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan sub unsur Pelayanan Keperawatan.

(2)

Perawat Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan sub unsur Pelayanan Keperawatan dan pengembangan profesi. Pasal 17

(1)

Perawat yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan keperawatan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu; b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masingmasing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan c. apabila ...

- 30 -

c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masingmasing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu. (2)

Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang. BAB VII PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Pasal 18

(1)

Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Perawat wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.

(2)

Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Perawat dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

(3)

Perawat yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil. BAB VIII PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Bagian Kesatu Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Pasal 19

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yaitu: a.

Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Perawat Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Perawat Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Kesehatan, Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota.

b.

Direktur yang membidangi bina pelayanan keperawatan Kementerian Kesehatan bagi Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan. c. Direktur ...

- 31 -

c.

Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan bagi: 1. Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan 2. Perawat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan masing-masing.

d.

Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan bagi: 1. Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan 2. Perawat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan.

e.

Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi bagi: 1. Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi. 2. Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Perawat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, pada Fasilitas Pelayanan lingkungan Provinsi.

Kesehatan

Lainnya

di

f. Direktur ...

- 32 -

f.

Direktur Rumah Sakit Provinsi bagi: 1. Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan 2. Perawat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi.

g.

Kepala Dinas yang Kabupaten/Kota, bagi:

membidangi

kesehatan

1. Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota; dan 2. Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Perawat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Puskesmas Perawatan Plus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kabupaten/ Kota. h.

Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi: 1. Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan 2. Perawat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota. Bagian Kedua Tim Penilai Pasal 20

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dibantu oleh: a. Tim ...

- 33 -

a. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Direktorat Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat. b. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Direktorat yang membidangi bina pelayanan keperawatan Kementerian Kesehatan bagi Direktur yang membidangi bina pelayanan keperawatan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja. c. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan bagi Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat. d. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi. e. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi bagi Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi. f.

Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Rumah Sakit Provinsi bagi Direktur Rumah Sakit Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi.

g. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota. h. Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi Direktur Rumah Sakit Kabupaten/ Kota yang selanjutnya Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota. Pasal ...

- 34 -

Pasal 21 (1)

Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat terdiri dari unsur teknis yang membidangi keperawatan.

(2)

Susunan keanggotaan Tim Penilai Fungsional Perawat, sebagai berikut:

Jabatan

a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan d. paling kurang 4 (empat) orang anggota. (3)

Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.

(4)

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus berasal dari unsur kepegawaian.

(5)

Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari Perawat.

(6)

Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, apabila lebih dari 4 (empat) orang harus berjumlah genap.

(7)

Syarat untuk menjadi Anggota, harus: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Perawat yang dinilai; b. memiliki kategori Keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Perawat; dan c. dapat secara aktif melakukan penilaian.

(8)

Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat dipenuhi dari Perawat, maka anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Perawat. Pasal 22

(1)

Apabila Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Perawat dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota lain terdekat, atau Tim Penilai Kabupaten/Kota, atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Kerja.

(2) Apabila ...

- 35 -

(2)

Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Perawat dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Provinsi lain terdekat, atau Tim Penilai Unit Kerja.

(3)

Apabila Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Perawat dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi lain terdekat, atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Kerja.

(4)

Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Perawat dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.

(5)

Apabila Tim Penilai Instansi Pusat belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Perawat dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja.

(6)

Apabila Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Perawat dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat lain terdekat, atau Tim Penilai Unit Kerja.

(7)

Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat ditetapkan oleh: a. Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Pusat; b. Direktur yang membidangi bina pelayanan keperawatan Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Unit Kerja; c. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat; d. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Instansi; e. Kepala Dinas yang membidangi Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; f.

kesehatan

Direktur Rumah Sakit Provinsi untuk Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi; g. Kepala ...

- 36 -

g. Kepala Dinas yang membidangi Kabupaten/Kota untuk Tim Kabupaten/Kota; dan

kesehatan Penilai

h. Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 23 (1)

Masa jabatan anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(2)

Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(3)

Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai pengganti. Pasal 24

Tata kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat dan tata cara penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Perawat ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku pimpinan instansi pembina. Bagian Ketiga Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit Pasal 25 Usul penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Perawat diajukan oleh: a. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan, Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan, Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi, Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Perawat Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Perawat Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Kesehatan, Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. b. Direktur ...

- 37 -

b. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada Direktur yang membidangi bina pelayanan keperawatan Kementerian Kesehatan untuk angka kredit Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan. c. Pejabat paling rendah administrator yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan bagi: 1. Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan 2. Perawat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan masing-masing. d. Pejabat paling rendah administrator yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan bagi: 1. Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan 2. Perawat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan. e. Direktur Rumah Sakit/Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi bagi: 1. Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi; dan 2. Perawat ...

- 38 -

2. Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Perawat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Provinsi. f.

Pejabat paling rendah pengawas yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit Provinsi bagi: 1. Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan 2. Perawat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi.

g. Direktur Rumah Sakit/Kepala Puskesmas Perawatan Plus /Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota bagi: 1. Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota; dan 2. Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Perawat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Puskesmas Perawatan Plus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kabupaten/ Kota. h. Pejabat paling rendah pengawas yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi: 1. Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan 2. Perawat ...

- 39 -

2. Perawat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota. Pasal 26 (1)

Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan atau kenaikan jabatan/pangkat Perawat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Perawat yang bersangkutan. BAB IX PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 27

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perawat yaitu pejabat sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 28 (1)

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Fungsional Perawat Keterampilan harus memenuhi syarat: a. berijazah Diploma III (D.III) Keperawatan; b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; dan c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2)

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Perawat Keahlian harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah Ners; b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3)

Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil. (4) Calon ...

- 40 -

(4)

Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi jabatan Perawat setelah ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat. Pasal 29

(1)

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Perawat dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2); b. memiliki pengalaman di bidang pelayanan keperawatan paling kurang 1 (satu) tahun terakhir sebelum pengangkatan; c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan d. tersedia Perawat.

formasi

untuk

jabatan

fungsional

(2)

Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

(3)

Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang. Pasal 30

(1)

Perawat kategori keterampilan yang memperoleh ijasah Ners dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat Keahlian, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tersedia formasi untuk Perawat Keahlian; dan

Jabatan

Fungsional

b. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan. (2)

Perawat kategori keterampilan yang akan diangkat menjadi Perawat Keahlian diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah Ners dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang. BAB X ...

- 41 -

BAB X KOMPETENSI Pasal 31 (1)

Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Perawat yang akan naik jenjang jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. BAB XI FORMASI Pasal 32

(1)

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perawat dilaksanakan sesuai formasi

(2)

Penetapan formasi Jabatan Fungsional didasarkan pada indikator, antara lain:

Perawat

a. kondisi/tingkat ketergantungan pasien; b. kelas/tipe unit pelayanan kesehatan; c. jumlah penduduk yang dilayani; dan d. luas wilayah kerja pelayanan kesehatan. (3)

Formasi Jabatan Fungsional Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada analisis beban kerja di bidang pelayanan keperawatan.

BAB XII PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN Bagian Kesatu Pembebasan Sementara Pasal 33 (1)

Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Perawat Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Perawat Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Perawat Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Perawat ...

- 42 -

(2)

Perawat Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan keperawatan.

(3)

Perawat Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan pelayanan keperawatan dan pengembangan profesi.

(4)

Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perawat dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila: a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. ditugaskan secara penuh Fungsional Perawat Gigi;

di

luar

Jabatan

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. Bagian Kedua Pengangkatan Kembali Pasal 34 (1)

Pejabat fungsional Perawat yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat apabila telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan paling lama 1 (satu) tahun.

(2)

Pejabat fungsional Perawat yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. (3) Perawat ...

- 43 -

(3)

Perawat Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Perawat kategori keterampilan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Perawat apabila: a. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang pada saat pembebasan sementara menduduki jabatan Perawat kategori keterampilan, Perawat Ahli Pertama, dan Perawat Ahli Muda; dan b. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang pada saat pembebasan sementara menduduki jabatan Perawat Ahli Madya;

(4)

Perawat yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat.

(5)

Perawat yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat.

(6)

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan angka kredit yang dimiliki pada saat dibebaskan sementara dan ditambah angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara.

(7)

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan menggunakan angka kredit dimiliki pada saat dibebaskan sementara.

(8)

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dengan menggunakan angka kredit terakhir dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama pembebasan sementara. Bagian Ketiga Pemberhentian dari Jabatan Pasal 35

Perawat diberhentikan dari jabatannya, apabila: a. dalam …

- 44 -

a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan. c. dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan. Pasal 36 Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB XIII PENURUNAN JABATAN Pasal 37 (1)

Perawat yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai jenjang jabatan yang baru.

(2)

Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru. BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 38

(1)

Pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan, Perawat yang memiliki ijazah Sekolah Perawat Kesehatan (SPK), tetap melaksanakan tugas sebagai Perawat sesuai dengan jenjang yang diduduki.

(2)

Jumlah angka kredit kumulatif paling kurang yang harus dipenuhi oleh Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB XV …

- 45 -

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 39 Prestasi kerja Perawat yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya. Pasal 40 (1)

Pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan, Perawat Keterampilan yang sedang melanjutkan pendidikan Diploma IV (D.IV) Keperawatan apabila memperoleh ijazah Diploma IV (D.IV) Keperawatan harus mengikuti dan lulus program penyetaraan Pengakuan Pembelajaran Lalu (PPL).

(2)

Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan Perawat kategori keahlian.

(3)

Pengangkatan Perawat kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah lulus program penyetaraan Pengakuan Pembelajaran Lalu (PPL). Pasal 41

(1)

Perawat yang memiliki ijazah SPK pada pasal 38 ayat (1) dapat melaksanakan tugas sebagai perawat sesuai dengan jenjang yang diduduki untuk jangka waktu 6 (enam) tahun setelah Peraturan Menteri ini disahkan.

(2)

Pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan, Perawat Keahlian yang berijazah: a. Diploma IV (D.IV) Keperawatan harus mengikuti dan lulus program penyetaraan PPL; b. Sarjana Keperawatan (S.Kep) harus mengikuti dan lulus pendidikan profesi Ners.

(3)

Kewajiban PPL dan dimaksud tanggal 31

mengikuti dan lulus program penyetaraan pendidikan profesi Ners sebagaimana pada ayat (1), diselesaikan paling lambat Desember 2018. BAB XVI …

- 46 -

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Pasal 43 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua Peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. Pasal 45 44 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 46 45 Peraturan Menteri diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar ...

- 47 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2014 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR ....

Peraturan

Recommend Documents