ITD|I{
PEN6I(AJIAI{ DIN PENERAPANTEIINOLOCI
PERATURAN KEPALABADAN PENGKAJIANDAN PENERAPANTEKNOLOGI NOMOR00Lr TAHUN2015 TENTANG KETENTUAN PEGAWAI DIPEKERJAKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
Menimbang
: bahwa
dalam
rangka
mendukung
Birokrasi dan untuk meningkatkan institusi,
maka Peraturan
Penerapan Pegawai
Teknologi
Reformasi
hubungan kinerja antar
Kepala Badan Pengkajian
Nomor
A4 Tahun
perlu
Dipekerjakan
Program
2010
dan
tentang
penyesud.ian
diadakan
berdasarkan Peraturan ini; Mengingat
: 1.
Undang-Undang Aparatur
Nomor
5
Tahun
Negara (Lembaran
Sipil
2At4
tentang
Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan Lemb4r€rn Negara Republik 2.
Indonesia Nomor 5a9al;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang Wewenang
Pengangkatan,
Pemberhentian
Pemindahan,
dan
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan Iembaran
Negara Republik
sebagaimana
telah
diubah
Indonesia
Nomor 42631
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (kmbaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2AOg Nomor l6al;
3. Peraturan...
-2-
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai
Republik
Negeri
Indonesia
Tambahan
Tahun
Lembaran
(Lembaran
Sipil
2000
Negara
Negara
Nomor
Republik
194,
Indonesia
Nomor 4O15); 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2OO0 tentang Kenaikan
Pangkat
Pegawai Negeri Sipil
{Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor 196, Tambahan Nomor
Lembaran
40l7l
Peraturan
Negara
sebagaimana
Pemerintah
32, Tambahan
telah
Nomor
{Lembaran Negara Republik Nomor
Republik
Indonesia dengan
diubah Tahun
t2
2AA2
Indonesia Tahun
2OO2
Negara Republik
Lembaran
Indonesia Nomor a193);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Struktural Peraturan
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
Pemerintah
telah Nomor
(Lembaran Negara Republik Nomor
33, Tambahan
diubah 13
Indonesia
Lembaran
Jabatan
dalam
dengan
Tahun Tahun
2OO2 2OO2
Negara Republik
Indonesia Nomor a19fl; 6.
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
T\rgas, Fungsi,
Kewenangan,
Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja l,embaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor O3 Tahun
2013 {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
2013 Nomor 10);
7.Keputusan...
-3-
7.
Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit
Organisasi
Pemerintah beberapa
dan
Non kali
Tugas
Eselon
Departemen
dirubah
terakhir
Presiden Nomor 04 Tahun
I
l,embaga
sebagaimana dengan
telah
Peraturan
2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11); 8.
Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2Ot4 tentang Pemberhentian Jabatan
dan Pengangkatan
Kepala
Badan
Pengkajian
Dari dan Dalam dan
Penerapan
Teknologi; 9.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat dan Batas Usia Pensiun BaSr Pegawai Negeri Sipil yang Dipekedakan Atau Diperbantukan
Secara Penuh di Luar Instansi
Induknya;
1 0 . Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun
2011 Tentang Pedoman Penataan Pegawai
Negeri Sipil; 1 1 . Keputusan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
L2 Tahun
2OO2 tentang
Ketentuan
Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OO2:'
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun
2OA2 tentang
Ketentuan
Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Struktural
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah
Dalam diubah
Jabatan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2AO2;
13.Peraturan...
-4-
13. Peraturan
Kepala Badan Pengk4iian dan Penerapan
Telmologi Nomor I7A /Kp /KAIBPPT/IV / 2006 tentang Organisasi
dan
Tata Kerja
Badan
Pengk4iian
dan
PENGKAJIAN
DAN
Penerapan Teknologi;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN KEPALA
BADAN
PENERAPAN TEKNOLOGI
TENTANG
KETENTUAN
PEGAWAIDIPEKERJAKAN.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Badan
Pengkajian
dan Penerapan Teknologi
selanjutnya
disingkat
BPPT adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan
tugas pemerintahan
di bidang pengkajian
penerapan teknologi sesuai dengan ketentuan
peraturan
dan
perundang-
undangan yang berlaku. 2.
Kepala adalah Kepala BPPT.
3.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disingkat
PNS adalah
PNS
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AV tentang Aparatur Sipil Negara. 4.
Pegawai dipekerjakan
adalah PNS BPPT yang dipeketjakan
Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri dan Institusi
di Instansi
lain yang disebut
dalam Peraturan ini.
s.PNS...
-c-
5.
PNS yang Diperbantukan instansi
adalah PNS yang melaksankan tugas di luar
yang
induknya
gajinya
dibebankan
pada
instansi
yang
menerima perbantuan. 5.
Instansi Pengguna adalah Instansi dimana PNS BPPT dipekerjakan.
BAB II PENGAWAI DIPEKERJAKAN PENEMPATAN DAN PERSYARATAN Bagian Pertama Penempatan
Pasal 2
PNS BPPT dapat di pekeq'akan pada Institusi sebagai berikut: a.
Instansi
Pemerintah;
b.
Perguruan Tinggr Negeri;
c.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
d.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
e.
Negara Sahabat;
f.
Badan Internasional;
g.
Organisasi Profesi;
h.
Perusahaan Jawatan;
i.
Iembaga Penyiaran Publik {Radio dan Televisi};
j.
Palang Merah Indonesia;
k.
Lembaga Kesehatan/Rumah
1.
Badan Sosial atau badan hukum lainnva.
Sakit; dan
Bagran Kedua...
-6-
Bagran Kedua Peryaratan
Pasal 3 (1)
PNS BPPT dapat
dipekerjakan
memenuhi
apabila
syarat
sebagai
berikut:
tzl
a.
persyaratan Umum;
b
persyaratan Khusus.
Persyaratan umum sebagaimana
pada
tersebut
ayat
(1) huruf
a
adalah: a.
permintaan
menunjukan
tertulis
dari instansi
calon pengguna
yang ditujukan kepada Kepala;
(3)
b.
persetujuan tertulis dari Kepala;
c.
menunjukan
d.
tidak sedang dalam proses menjalani hukuman disiplin.
rekomendasi tertulis dari Kepala Unit Kerja;
Persyaratan khusus
sebagaimana tersebut
pada ayat (1) huruf
b
adalah: a.
harus
menduduki
Jabatan
paling
rendah
Pimpinan
Tinggr
Pratama atau setara dengan Pejabat Eselon II; b.
selain ketentuan
sebagaimana tersebut
pada huruf
a harus
mendapatkan ijin khusus dari Kepala BPPT; c.
institusi
pengguna
harus
ada
ikatan
Perjanjian
Kerjasama
dengan BPPT; d.
menduduki
Jabatan Rektor atau Pimpinan Tinggr setara tingkat
Rektor atau Dekan; e.
Persyaratan
sebagaimana
pegawai dipekerjakan
tersebut
pada huruf
d berlaku
bag
sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 huruf
b. BAB III...
-7-
BAB III BATAS WAKTU
Pasal 4
Pegawai Negeri Sipil Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dapat di pekeq'akan dengan batas waktu paling lama sebagai berikut: a.
batas waktu
pegawai dipekerjakan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b adalah paling lama 5 (lima) tahun. b.
pegawai
dipekerjakan
dengan
menduduki
jabatan
sebagaimana
tersebut dalam Pasal 3 ayat {3} huruf a dan b paling lama sampai Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil. c.
pegawai dipekerjakan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf
b
paling lama sama dengan masa sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c. d.
pegawai yang akan dipekeg'akan sebagaimana tersebut pada huruf c tidak
boleh melebihi
batas usia
Masa Persiapan
Pensiun
{MPP}
Pegawai Negeri Sipil. e.
batas usia sebagaimana tersebut pada huruf a,b dan huruf d dihitung secara Reguler bukan
karena menduduki
jabatan
fungsional
atau
jabatan tertentu.
BAB IV...
-8-
BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama Hak
Pasal 5
t1)
PNS BPPT yang kepegawaian
dipekeq'akan
berhak
sebagai PNS sesuai
terhadap
ketentuan
hak-hak
semua
perundang-undangan
yang berlaku. (21 Ketentuan
berlaku jika
sebagaimana tesebut pada ayat (1) tidak
terdapat ketentuan lain yang mengatur tersendiri, diantaranya: a.
hak terhadap Tunjangan Kinerja;
b.
hak mengrkuti pendidikan; dan
c.
hak
lain
yang diatur
dalam
Peraturan
ini
atau
pengaturan
tersendiri. (3) Masa Kerja PNS BPPT dipekerjakan persen) yang dipeke{akan
(4)
diperhitungkan
pada institusi
a.
perwakilan di luar negeri;
b.
badan Internasional;
c.
institusi Pemerintah lainnya; dan
d.
BUMN dan BUMD.
Masa keg'a PNS BPPT dipekerjakan
t0ff/o (seratus
pemerintah termasuk:
yang diperhitungkan
50Plo (lima
puluh persen) adalah: a.
PNS BPPT dipekerjakan di luar lingkungan
pada perusahaan yang berbadan hukum
badan pemerintah; b.PN S...
-9-
b.
pada perusahaan asing yang berbadan
PNS BPPT dipekerjakan
badan pemerintah;
hukum di luar lingkungan c.
ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b masa kerja
yang
tidak
kurang
1 (satu) tahun
secara terus
PNS BPPT yang
dipekerjakan
dari
menerus. {5}
gaji
Penetapan
pokok
tersebut
sebagaimana diperhitungkan
terhadap pada
(4) huruf
ayat
a
huruf
dan
b
sebanyak-banyalorya 10 (sepuluh) tahun.
Bagran Kedua Kewajiban
Pasal 6 PNS BPPT yang dipekerjakan mempunyai kewajiban sebagai beikut: a.
kembali bekeq'a di BPPT setelah masa penugasan berakhir;
b.
membuat laporan semua kegiatan secara tertulis setiap L tahun, dan pada
disampaikan
setiap
tahun,
akhir
khusus
untuk
Jabatan
terkait
Jabatan
Pimpinan Tinggr Pratama atau jabatan di bawahnya; c.
menyampaikan
d.
menyerahkan
e.
surat
Struktural
teralctrir;
Penilaian
Prestasi
sebagaimana
f.
Penilaian Prestasi Kerja (PPK); keputusan
Kerja,
dimaksud
dan
surat pada
berita
acara
keputusan huruf
dan
b, huruf
berita
c dan
huruf
disampaikan
pada unit yang menangani kepegawaian di BPPT;
Tembusan,
Penilaian
acara
sebagaimana
disampaikan
Prestasi Kerja, surat
dimaksud
pada huruf
keputusan
acara d
dan berita
b, c dan huruf
d,
pada Unit Satminkal;
g.memperkenalkan...
-10-
g.
memperkenalkan
program dan produk
BPPT pada institusi
mereka
dipekerjakan; h.
laporan
sebagaimana
dimaksud
pada huruf
b disampaikan
atas
persetujuan dari Instansi Pengguna; i.
mematuhi
tata
cara
dan
peraturan
yaurlg berlaku
pada
Instansi
Pengguna; j.
melaporkan
kepada
Kepala
BPPT
penugasannya
apabila
akan
berakhir; k.
laporan
sebagaimana
dimaksud
j disampaikan
pada huruf
paling
lambat 2 (dua) bulan sebelum batas walrtu berakhir.
BAB V PENARIKANKEMBALI
Pasal 7
BPPT yang
Pegawai Negeri Sipil
dipekerjakan
dapat
ditarik
kembali
sebelum batas waktu yang berikan berakhir apabila: a.
tidak melaksanakan
b.
akan diberdayagunakan oleh BPPT;
c.
pendayagunaan dengan
Surat
kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 6;
ssfagaimana paling
singkat
tersebut 1 (satu)
pada
huruf
bulan
b
dilakukan
sebelum
tanggal
pendayagunaan;
BAB VI...
-11-
BAB VI KETENTUANPERALIHAN
Pasal 8
( 1 ) Pegawai yang dipekerjakan
{21
saat
berlakunya
maka w4iib mengikuti
Dengan ditetapkannya
Peraturan
sudah
berstatus
Peraturan ini.
Peraturan ini, maka Peraturan Kepala Badan
Pengkqiian dan Penerap€ur Teknologi Nomor Pegawai Dipeke{akan
ini
dinyatakan
O4 Tahun 2O1O tentang
dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB VII KETENTUANPENUTUP
Pasal 9
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2A16.
Ditetapkan di Jal{arta pada tanggal at KEPALA
BADAN
April 2015 PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,
UNGGUL PRTYANTO
