DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEKRETARIAT JENDERAL -----------------------
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN KAJIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH, Menimbang:
a. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah dioptimalkan melalui Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah dengan dukungan administrasi dan keahlian; b. bahwa dukungan administrasi dan keahlian sebagaimana dimaksud huruf a merupakan tugas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah yang dilakukan melalui kegiatan penyusunan kajian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah tentang Pedoman Kajian.
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650); 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
1
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 4. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib; 5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN KAJIAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini, yang dimaksud dengan : 1. Kajian adalah kegiatan penelitian, analisis, pengamatan, dan telaah yang dilakukan dengan metode tertentu untuk menghasilkan naskah kajian sebagai rujukan kebijakan yang meliputi persiapan, proposal dan/atau seleksi peneliti, pelaksanaan kajian lapangan, penyelesaian dan publikasi. 2. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal adalah aparatur pemerintah yang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPD. 3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat struktural Eselon II atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan Kajian dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa mengenai Kajian.
2
4. Tim Panel adalah Pakar, Narasumber, dan/atau Reviewer berasal dari pegawai Sekretariat Jenderal atau dari luar Sekretariat Jenderal. 5. Pegawai Sekretariat Jenderal adalah Pegawai yang bekerja pada Sekretariat Jenderal dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal. 6. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Hari adalah hari kalender.
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Ruang lingkup kajian meliputi: a. Program Legislasi Nasional; b. otonomi daerah; c. hubungan pusat dan daerah; d. pembentukan daerah; e. pemekaran daerah; f. penggabungan daerah; g. pengelolaan sumber daya alam; h. pengelolaan sumber daya ekonomi; i. perimbangan keuangan pusat dan daerah; j. Anggaran Pendapatan Belanja Negara; k. Pajak; l. Pendidikan; m. Agama; dan n. Isu-isu strategis daerah. (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas DPD. BAB III MANFAAT DAN TUJUAN Bagian Kesatu Manfaat Pasal 3 (1) Kajian harus bermanfaat bagi: a. pimpinan dan anggota DPD; b. alat Kelengkapan; c. Sekretariat Jenderal; d. Kelompok Ahli;dan e. masyarakat dan daerah. 3
(2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil kajian harus bermanfaat bagi: a. pelaksanaan tugas DPD dalam bidang legislasi, pengawasan dan anggaran; b. pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal dalam rangka memberikan dukungan administrasi dan keahlian; c. pelaksanaan tugas Kelompok Ahli dalam rangka memberikan dukungan keahlian; d. memperlihatkan unsur keterpaduan antar Peneliti dalam disiplin ilmu yang saling melengkapi dan saling mendukung. Bagian Kedua Tujuan Pasal 4 (1) Kajian bertujuan mewujudkan pembentukan pengetahuan berbasis pengalaman (experience-based knowledge) diutamakan dalam kategori pemecahan masalah terkait tugas DPD RI. (2) Pembentukan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kajian kebijakan; b. analisis legal; c. meta analisis; d. analisis latar belakang kebijakan;dan e. intervensi serba sistem. BAB IV JENIS KAJIAN Bagian Kesatu Umum Pasal 5 (1) Jenis kajian meliputi: a. kajian jangka panjang; b. kajian jangka pendek; dan c. kajian jangka singkat. (2) Jenis kajian berdasarkan sifat dan media publikasi meliputi: a. Kajian yang tidak dipublikasikan dan/atau yang dipublikasikan secara terbatas yang meliputi: a) informasi yang dapat membahayakan negara; b) informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c) informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d) informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e) informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. 4
b. Kajian yang dipublikasikan di Jurnal Bhineka Tunggal Ika atau jurnal lain yang diterbitkan oleh DPD RI, temasuk laman DPD RI; c. Kajian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi LIPI dan/atau DIKTI tercetak; d. Kajian yang dipublikasikan pada jurnal internasional yang terindeks di laman Thomson ISI Knowledge dan/atau Scopus SJR Journal Ranking dan/atau Microsoft academic search dan jurnal yang tingkat kehandalan akademiknya tidak dipertanyakan (nonquestionable journals). Bagian Kedua Kajian Jangka Panjang Pasal 6 Kajian jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi: a. kajian utama; b. kajian madya; dan c. kajian muda. Pasal 7 Kajian jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dalam waktu: a. kajian utama paling lama 1 (satu) tahun anggaran; b. kajian madya paling lama 6 (enam) bulan; dan c. kajian muda paling lama 4 (empat) bulan.
Pasal
6
Pasal 8 (1) Hasil kajian utama sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf a berupa buku yang diterbitkan oleh Penerbit Sekretariat Jenderal DPD RI dan artikel ilmiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d. (2) Hasil kajian madya dan kajian muda sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf b dan huruf c berupa buku yang diterbitkan oleh Penerbit Sekretariat Jenderal DPD RI dan artikel ilmiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c. Pasal 9 (1) Pelaksanaan kajian jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didukung dengan paket belanja operasional lainnya terdiri atas: a. kajian utama paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); b. kajian madya paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); dan c. kajian muda paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
5
(2) Dalam hal paket belanja operasional kajian jangka panjang paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) proses pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai barang/jasa.
Bagian Ketiga Kajian Jangka Pendek
(1)
(2) (3) (4)
Pasal 10 Kajian jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b didahului oleh permintaan Alat Kelengkapan, penugasan dari Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal, atau pengusulan dari Kepala Biro, Kepala Pusat atau Inspektur di lingkungan Sekretaris Jenderal. Kajian jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan. Hasil kajian jangka pendek berupa artikel ilmiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b. Pelaksanaan kajian jangka pendek didukung dengan paket belanja operasional lainnya paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Bagian Keempat Kajian Jangka Singkat
(1)
(2) (3) (4)
Pasal 11 Kajian jangka singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c didahului oleh penugasan dari Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal atau pengusulan dari Kepala Biro/Pusat Sekretariat Jenderal atau Inspektorat Sekretariat Jenderal. Kajian jangka singkat dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan. Hasil kajian jangka singkat berupa artikel ilmiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b. Pelaksanaan kajian jangka singkat didukung dengan paket belanja operasional lainnya paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
6
BAB V PPK, TIM PANEL, PENELITI, PANITIA BARANG/JASA DAN TIM ASISTENSI Bagian Kesatu PPK Pasal 12 PPK ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal. Pasal 13 PPK mempunyai tugas: a. menyusun dan menetapkan program penyelenggaraan kajian 1 (satu) tahun anggaran; b. mengorganisasikan dan mengendalikan proses pelaksanaan kajian; c. mengoordinasikan usulan tema dari sekretariat yang membidangi kajian dan sekretariat bagian alat kelengkapan sebagai rencana program kajian; d. menyusun dan menandatangani Kontrak Kajian dengan Peneliti; e. menentukan proposal terpilih dan calon Peneliti sesuai rekomendasi Tim Panel; f. mengajukan Tim Panel; g. mengajukan Pakar atau Narasumber; h. menunjuk Tim Asistensi; i. dapat membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2);dan j. mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal penjatuhan sanksi terhadap Peneliti dalam hal pelanggaran Kontrak Kajian. Pasal 14 Hak dan kewajiban PPK untuk Kajian Tertentu diatur dalam Kontrak Kajian. Bagian Kedua Tim Panel Pasal 15 Tim Panel ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal. Pasal 16
(1) Tim Panel mempunyai tugas: a. menyusun tema kajian; b. menyeleksi, menilai dan mengevaluasi proposal kajian; c. menyeleksi Peneliti; d. menyeleksi kesesuaian metode penelitian; e. mengevaluasi relevansi substansi materi kajian dalam pelaksanaan fungsi DPD RI mengenai legislasi, pengawasan, dan anggaran; f. mengevaluasi laporan kajian tengah masa dan laporan kajian akhir masa pada jenis kajian jangka panjang; g. mengevaluasi hasil kajian jangka pendek, kajian jangka singkat; h. mengevaluasi hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g yang akan dipublikasikan. 7
(2) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di rekomendasikan kepada PPK yang selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal. Pasal 17 Tim Panel terdiri atas: a. Pakar dan/atau Narasumber; dan b. Reviewer. Pasal 18 (1) Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan orang yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan/atau pengalaman dalam bidangnya. (2) Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan orang yang memiliki kompetensi secara substansi untuk memberi informasi yang dibutuhkan dalam pembahasan tertentu sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. (3) Pakar atau Narasumber berasal dari dalam Sekretariat Jenderal maupun dari luar Sekretariat Jenderal. (1) (2) (3) (4)
Pasal 19 Reviewer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan penilai kajian yang memiliki kompetensi di bidang metode penelitian atau substansi materi kajian. Reviewer berasal dari dalam Sekretariat Jenderal maupun dari luar Sekretariat Jenderal. Reviewer diajukan oleh PPK berdasarkan persetujuan Sekretaris Jenderal. Reviewer diajukan dalam rangka penjaminan mutu kajian. Bagian Ketiga Peneliti
Pasal 20 (1) Peneliti adalah orang yang memiliki kualifikasi peneliti yang berasal dari lembaga penelitian pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian nonpemerintah dan/atau Pegawai Sekretariat Jenderal yang ditetapkan sebagai pelaksana kajian. (2) Waktu pelaksanaan kajian, tugas, hak, kewajiban dan sanksi terhadap Peneliti diatur dalam Kontrak Kajian. (3) Format Kontrak Kajian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan ini.
8
Bagian Keempat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pasal 21 (1) PPK dapat membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai barang/jasa. (2) Panitia Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal. (3) Tugas Panitia Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Kelima Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pasal 22 (1) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal. (2) Tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Keenam Tim Asistensi Pasal 23 Tim Asistensi adalah Pegawai Sekretariat Jenderal yang ditunjuk dengan Surat penugasan PPK. Pasal 24 Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas membantu PPK dalam rangka: a. kegiatan administratif kajian; b. mengumumkan tema kajian pada situs DPD; dan c. Mendata dan mengarsipkan administrasi kajian. BAB VI METODE KAJIAN, TAHAPAN KAJIAN, DAN PENJAMINAN MUTU Bagian Kesatu Metode Kajian Pasal 25 (1) Metode kajian dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya kemanfaatan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
9
dan...… ….
dan pembentukan pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Metode kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk analisis situasi dunia nyata saat ini (current realworld situation), untuk analisis studi perbandingan (comparative study), dan/atau analisis kurun waktu sejarah (historical time series analysis); (3) Analisis studi perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perbandingan institusional dalam negeri dan/atau perbandingan institusional internasional. Pasal 26 Metode kajian se b a gai ma na di mak s ud da lam P as al 2 5 meliputi: a. intervensi serba sistem (systems interventions);dan b. analisis legal. Pasal 27 (1) Intervensi serba sistem (systems interventions) se b a ga ima na dim ak sud dal am Pas al 2 6 hu ruf a meru pa ka n kajian yang sifatnya metodologi tunggal maupun yang sifatnya metodologi jamak. (2) Analisis legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan melalui: a. metode yuridis normatif;dan b. metode yuridis empiris dan/atau penelitian sosio legal. Pasal 28 (1) Metode yuridis normatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a ditujukan untuk mengetahui: a. landasan atau dasar hukum pengaturan suatu masalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan praktik pelaksanaannya yang dilihat dari peraturan kebijakan, keputusan dan tindakan pejabat atau organ Pemerintah maupun Pemerintah Daerah lainnya yang terkait dengan masalah penelitian; dan b. landasan teoritis, landasan filosofis dan landasan politis suatu masalah yang diatur. (2) Metode yuridis normatif s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t ( 1 ) dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa bahan hukum meliputi: a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya; b. Bahan hukum sekunder meliputi pendapat ahli, literatur, hasil penelitian terdahulu, dan lainnya;dan c. Bahan hukum tertier berupa kamus dan ensiklopedi. (3) Metode yuridis normatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focused-group discussion), dan/atau rapat dengar pendapat. 10
Pasal 29 (1) Metode yuridis empiris s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 2 7 a y a t ( 2 ) h u r u f b dilakukan dengan penelitian yang diawali dengan penelitian normatif yang dilanjutkan dengan observasi dan penyebarluasan kuesioner. (2) Observasi dan penyebarluasan kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti. Bagian Kedua Tahapan Kajian Paragraf 1 Umum Pasal 30 Tahapan Kajian dilaksanakan dengan metode kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui: a. Tahap pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder yang memenuhi standar kualifikasi dalam riset kualitatif; b. Tahap pengolahan data yang memenuhi standar kualifikasi dalam riset kualitatif; c. Tahap pembahasan dan hasil pengolahan data yang memenuhi standar kualifikasi dalam riset kualitatif;dan d. Tahap pengambilan kesimpulan dan perumusan rekomendasi dengan kualifikasi dalam riset kualitatif. Paragraf 2 Tahapan Pengumpulan Data Pasal 31 (1) Tahap pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada pasal 30 huruf a dilakukan dengan teknik-teknik yang memenuhi standar kualifikasi dalam riset kualitatif seperti wawancara individual, wawancara kelompok, diskusi kelompok terfokus (focused-group discussion), pertemuan informal dan studi dokumen. (2) Tahap pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi keandalan dan kesahihan data baik yang sifatnya emic maupun etic. (3) Keandalan (reliability) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan konsistensi dan kestabilan data atau temuan.
11
(4) Kesahihan (validity) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kesesuaian antara objek penelitian dengan data yang dilaporkan. (5) Kesahihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui triangulasi data yang memenuhi kualifikasi dalam riset kualitatif. Pasal 32 Keandalan dan kesahihan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan (4) memperhatikan: a. Penjaminan mutu kajian dilakukan dengan penilaian keandalan dan kesahihan metode kajian. b. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan pada tahap penyusunan proposal, penilaian proposal, penilaian laporan tengah masa (midterm report), penilaian laporan akhir masa (final report). c. Penjaminan mutu pada tahap penyusunan proposal dilakukan oleh peneliti dengan cara merumuskan metode kajian dengan melakukan konsultasi dan/atau wawancara pendahuluan. d. Penjaminan mutu pada tahap penilaian proposal dilakukan dengan cara pengawasan oleh Pakar/Narasumber dan dilakukan dalam rapat penilaian substansi proposal; e. Penjaminan mutu melalui monitoring dilakukan empat tahap, yaitu penilaian proposal, penilaian laporan tengah masa (midterm report), penilaian laporan akhir masa (final report), dan keandalan publikasi. f. Penjaminan mutu melalui monitoring laporan tengah masa (midterm report) sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan dalam rapat laporan tengah masa. g. Rapat laporan tengah masa (midterm report) sebagaimana dimaksud pada huruf f, dihadiri oleh peneliti, Pejabat Pembuat Komitmen atau pejabat yang mewakili, pejabat terkait dan P akar/Narasumber. h. Pejabat terkait sebagaimana dimaksud pada huruf g terdiri dari pejabat dari satuan dan luar satuan pejabat pembuat komitmen yang bersangkutan. i. Penjaminan mutu melalui monitoring laporan akhir masa (final report) sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan dalam rapat laporan akhir masa. j. Rapat laporan akhir masa (final report) sebagaimana dimaksud pada huruf i, dihadiri oleh peneliti, Pejabat Pembuat Komitmen atau pejabat yang mewakili, pejabat terkait dan Pakar/Narasumber. k. Pejabat terkait sebagaimana dimaksud pada huruf j, terdiri dari pejabat dari satuan dan luar satuan pejabat pembuat komitmen yang bersangkutan.
12
l.
Penjaminan mutu melalui keandalan publikasi dilakukan dengan cara mewajibkan peneliti melakukan publikasi berdasarkan sifat dan media publikasi hasil kajiannya. Paragraf 3 Tahap Pengolahan Data
Pasal 33 (1) Tahap pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b dilakukan dengan: a. Teknik pemaparan data (data display), dan reduksi data (data reduction) yang memenuhi kualifikasi dalam riset kualitatif; b. Konstruksi tipe ideal sebagaimana dimaksud dalam Metodologi Weberian (Weberian Methodology) dan atau analisis logika dalam Metodologi Serba Sistem Lunak (Soft Systems Methodology);dan c. Perangkat lunak NVIVO, perisalah rapat/wawancara dan/atau perangkat lunak lainnya. (2) Metodologi Weberian dan/atau analisis logika dalam Metodologi Serba Sistem Lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam model konseptual. Pasal 34 (1) Pengumpulan dan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 33 dalam rangka memenuhi asas rekoverabilitas (recoverability) kajian. (2) Pengumpulan dan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kajian jangka pendek dan jangka singkat meliputi: a. Pengumpulan dan pengolahan data dilaksanakan secara lebih sederhana;dan b. Sederhana sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi pengambilan data lapangan termasuk luar kota secara terbatas dan sejauh mungkin bertumpu pada data sekunder yang andal dan shahih yang memenuhi kualifikasi dalam riset kualitatif. Paragraf 4 Tahap Pengambilan Kesimpulan Pasal 35 (1) Pengambilan kesimpulan dan perumusan rekomendasi dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 30 huruf d dilakukan melalui tahap komparasi antara model konseptual (conceptual model) yang telah dibuat pada tahap sebelumnya dengan data lapangan sesuai topik kajian (problematical situation). (2) Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sedemikian rupa sehingga diperoleh perbaikan, penyempurnaan atau perubahan yang secara sistem dapat 13
dilakukan...... ...................... ........
dilakukan (arguably and systematically desirable) dan secara budaya dapat diterima (culturally feasible). (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan perbaikan, penyempurnaan atau perubahan yang terkait dengan struktur, proses, atau sikap. Paragraf 5 Riset Lapangan Pasal 36 (1) Pelaksanaan Riset Lapangan meliputi: a. pelaksanaan riset lapangan harus mentaati proposal yang telah disetujui; b. dalam hal peneliti melakukan pelaksanaan riset lapangan yang berbeda dengan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a peneliti melaporkan perubahan tersebut berikut alasannya pada laporan tengah masa (midterm report);dan c. perubahan yang dimaksud pada huruf b termasuk perubahan peruntukan anggaran. (2) Riset Lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan fasilitas kepada Penelilti untuk kelancaran pelaksanaan kajian. (3) Fasilitas peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat memperoleh fasilitas berupa perijinan yang diperlukan kepada instansi terkait dan fasilitas lainnya. Bagian Ketiga Penjaminan Mutu Kajian Paragraf 1 Umum Pasal 37 (1) Penjaminan mutu kajian dilaksanakan pada kesesuaian topik kajian dengan kebutuhan DPD RI. (2) Penjaminan mutu kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penjaminan mutu kajian dilakukan dengan mengukur kesesuaian topik kajian dengan kebutuhan DPD RI. b. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan pada tahap penyusunan proposal, penilaian proposal, penilaian laporan tengah masa (midterm report), penilaian laporan akhir masa (final report), dan pada tahap publikasi. c. Penjaminan mutu pada tahap penyusunan proposal dilakukan dengan cara mewajibkan peneliti untuk melakukan konsultasi dan/atau wawancara pendahuluan
14
kepada...... ..............
kepada Alat Kelengkapan DPD RI Anggota DPD RI dan/atau Sekretariat Jenderal DPD RI. d. Penjaminan mutu pada tahap penilaian proposal dilakukan dengan cara pengawasan oleh Pakar/Narasumber/Tim Panel. e. Penjaminan mutu pada tahap penilaian laporan tengah masa (midreport) dilakukan dengan cara pengawasan oleh Pakar/ Narasumber/Tim Panel. f. Penjaminan mutu pada tahap penilaian laporan akhir masa (final report) dilakukan dengan cara pengawasan oleh Pakar/ Narasumber/Tim Panel. g. Penjaminan mutu pada tahap publikasi dilakukan melalui telaah (peer review) oleh mitra bestari (blind reviewer) pada media publikasi. (3) Penjaminan Mutu melalui monitoring untuk kajian jangka pendek dan singkat dilakukan secara internal di lingkungan Sekretariat Jenderal serta Tim Panel terkait yang diperlukan. Paragraf 2 Pelaporan Tengah Masa (Mid Term Report) Pasal 38 (1) Pelaporan tengah masa terdiri dari laporan sementara tahap pengumpulan data, pengelolaan dan pengolahan data serta penggunaan anggaran. (2) Pelaporan tengah masa dilakukan dengan cara off-line dan on-line. (3) Pelaporan tengah masa secara offline dihadiri Kepala Biro/Kepala Pusat Sekretariat Jenderal DPD RI yang bersangkutan dan dihadiri oleh staf yang mewakili Biro/Pusat Sekretariat Jenderal DPD RI terkait serta Tim Panel. (4) Tim Panel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk menjamin keandalan substantif dan metode kajian. (5) Hasil rapat tengah masa dituangkan dalam Berita Acara Rapat Tengah Masa. Paragraf 3 Pelaporan Akhir Masa (Final Term Report) Kajian Pasal 39 (1) Pelaporan akhir masa secara offline dihadiri oleh Kepala Biro/Kepala Pusat Sekretariat Jenderal DPD RI yang bersangkutan dan dihadiri oleh staf yang mewakili Biro/Pusat Sekretariat Jenderal DPD RI yang terkait Tim Panel. (2) Tim Panel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin keandalan substantif dan metode kajian. 15
(3) Pelaporan akhir masa terdiri dari format laporan unpublished dan format artikel ilmiah. (4) Format laporan unpublished sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh PPK. (5) Format a r t i k e l i l m i a h m e n g i k u t i g a y a s e l i n g k u n g ( instructions f o r a u t h o r ) sesuai dengan jurnal yang dituju. (6) Hasil rapat laporan akhir masa dituangkan dalam Berita Acara Rapat Laporan Akhir Masa. (7) Pelaporan akhir masa berupa: a. Empat eksemplar laporan hasil riset; b. Dua eksemplar laporan keuangan riset; c. Empat eksemplar log book/buku catatan harian riset; d. Empat eksemplar laporan format artikel ilmiah; e. Berita acara serah terima hasil riset; f. Bukti pendaftaran naskah (submission) di jurnal; g. Power point bahan presentasi;dan h. Soft copy laporan hasil riset. BAB VII TAHAPAN ADMINISTRASI KAJIAN Bagian Kesatu Persiapan Paragraf 1 Usul Tema Kajian Pasal 40 (1) Unit kerja Sekretariat Jenderal yang menyelenggarakan kajian mengusulkan tema kajian kepada PPK. (2) Usul tema kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ruang lingkup dan pembentukan pengetahuan. Pasal 41 (1) Usul tema kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) berasal dari: a. Program Legislasi Nasional; b. Anggota DPD; c. Alat kelengkapan DPD; d. Kelompok Provinsi DPD; dan/atau e. temuan berdasarkan permasalahan di daerah. (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat gambaran umum mengenai urgensi kajian.
16
Paragraf 2 Penentuan Tema Kajian Pasal 42 (1) PPK menentukan tema kajian. (2) Penentuan Tema kajian sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah dilakukan pembahasan antara Tim Panel dan Unit kerja Sekretariat Jenderal yang mengusulkan tema kajian. (3) Penentuan tema kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada: a. awal tahun kalender atau setelah ditetapkannya Program Legislasi Nasional; dan b. pada saat berakhir masa reses akhir tahun sebelumnya. (4) Penentuan tema kajian dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
Paragraf 3 Pilihan Judul Kajian (1) (2)
(3) (4)
Pasal 43 Pilihan judul kajian mempertimbangkan kesesuaian topik kajian dengan kebutuhan DPD. Dalam rangka menjamin kesesuaian topik kajian dengan kebutuhan DPD RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peneliti terlebih dahulu melakukan konsultasi dan/atau wawancara pendahuluan kepada alat kelengkapan DPD, anggota DPD dan Sekretariat Jenderal DPD. Konsultasi dan/atau wawancara pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin terpenuhinya manfaat hasil kajian. Format konsultasi dan/atau wawancara pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh PPK. Paragraf 4 Pengumuman Tema Kajian
Pasal 44 (1) Tim Asistensi menyiapkan administrasi dalam rangka membantu PPK menentukan tema kajian. (2) Persiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. persuratan; dan b. pengumuman tema kajian pada situs DPD. (3) Dalam hal dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa, pengumuman tema Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa. (4) Bentuk pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam Formulir 1 lampiran. 17
Bagian Kedua Seleksi Proposal Kajian Paragraf 1 Pengajuan Proposal Pasal 45 (1) Pengajuan proposal disampaikan oleh peneliti lembaga mitra kajian disertai surat persetujuan dari lembaga mitra kajian. (2) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud p a d a ayat (1) dilakukan secara langsung (off line) dan/atau secara tidak langsung (on line). Paragraf 2 Format Proposal Pasal 46 Format proposal meliputi: a. Halaman judul; b. Abstrak; c. Latar Belakang, termasuk di dalamnya Pertanyaan Kajian dan Tujuan Kajian; d. Studi Literatur; e. Metode Kajian; f. Tempat dan Jadwal Kajian; g. Daftar Pustaka; h. Analisis kesesuaian antara tujuan dengan tugas DPD RI; i. Rancangan Anggaran Biaya; j. Biodata peneliti;dan k. Profil lembaga mitra kajian. Paragraf 3 Seleksi Administrasi Proposal Pasal 47 (1) Tim Asistensi melakukan seleksi administrasi proposal kajian yang masuk dengan cara mencatat, memilah, dan meneliti. (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat masuknya proposal kajian sampai dengan berakhirnya pengumuman. Pasal 48 (1) Tim Asistensi menyerahkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada Tim Panel. (2) Tim Asistensi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi administrasi kepada PPK.
18
Paragraf 4 Pembobotan Peringkat (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pasal 49 Tim Panel menyeleksi kesesuaian proposal kajian, Peneliti, dan metodologi yang digunakan. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan ketentuan format proposal kajian sebagaimana tercantum dalam lampiran. Hasil seleksi disusun dalam bentuk pembobotan peringkat proposal kajian dan Peneliti. Hasil seleksi dalam bentuk pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direkomendasikan kepada PPK. Tim Asistensi menyusun Berita Acara pembobotan peringkat peneliti. Dalam hal dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa, penyusunan Berita Acara pembobotan peringkat peneliti sebagaimana dimaksud Pada ayat (3) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
Pasal 50 (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan setelah berakhirnya waktu pengumuman tema kajian. (2) Seleksi dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari.
Paragraf 5 Proposal Kajian Terpilih
(1) (2) (3)
(4) (5)
Pasal 51 PPK menetapkan proposal kajian terpilih berdasarkan hasil seleksi Tim Panel. Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format Berita Acara proposal kajian terpilih. Dalam hal dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa, proposal kajian terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panitia Pengadaaan Barang/Jasa kepada PPK berdasarkan hasil seleksi Tim Panel. PPK mengumumkan Peneliti beserta Proposal kajian terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pemenang. Dalam hal dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa, pengumuman Peneliti beserta Proposal kajian terpilih sebagai pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa. 19
(6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) disampaikan melalui situs DPD. Pasal 52 (1) Tim Asistensi menyiapkan bahan administrasi yang meliputi: a. menyiapkan surat kepada Peneliti pemenang Proposal kajian; b. menyiapkan draf Kontrak Kajian;dan c. menyiapkan draf Surat Keputusan Peneliti beserta Proposal kajian terpilih. (2) Dalam hal dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa, penyiapan bahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
Bagian Ketiga Penandatanganan Kontrak Dan Pakta Integritas Pasal 53 (1) Penandatanganan kontrak penelitian dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Biro atau Kepala Pusat selaku PPK atas nama Sekretaris Jenderal DPD RI dengan format kontrak sebagaimana terlampir dalam Formulir 2 lampiran. (2) Pakta Integritas sebelum Kontrak ditandatangani antara Peneliti dengan Kepala Biro atau Kepala Pusat selaku PPK dan diketahui Sekretaris Jenderal dan Format Pakta integritas sebagaimana terlampir dalam Formulir 3 lampiran. Bagian Keempat Format Rancangan Anggaran Belanja Kajian Pasal 54 (1) Format Rancangan Anggaran Belanja Kajian meliputi : a. Honorarium peneliti; b. Belanja barang pakai habis; c. Belanja perjalanan; d. Belanja lain-lain. (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setinggitingginya 30 (tiga puluh) %, yang meliputi belanja untuk honor peneliti utama, peneliti anggota, pembantu peneliti, sekretariat, dan koordinator lapangan; (3) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setinggi-tingginya 20 (dua puluh) %, yang meliputi belanja untuk keperluan sehari-hari seperti alat tulis kantor, buku pustaka, pulsa komunikasi, souvenir dan biaya narasumber; 20
(4) Belanja perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) %, yang meliputi biaya untuk perjalanan ke lokasi riset yang secara langsung berkaitan dengan obyek riset, seminar dan sosialisasi/promosi; (5) Dalam hal kajian perbandingan internasional, belanja perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perjalanan dapat melebihi 30 (tiga puluh)% dan dapat dilakukan untuk 2 (dua) peneliti; (6) Belanja lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d setinggi-tingginya 20 (dua puluh) %, yang meliputi belanja untuk jamuan rapat, pencetakan laporan, operasional lembaga mitra dan operasional pendukung pelaksanaan kajian; (7) Operasional lembaga mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setinggi-tingginya 5 (lima) %. BAB VIII HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Pasal 55 (1) Kekayaan intelektual terdiri atas Hak Paten, Hak Cipta, dan bentuk-bentuk kekayaan intelektual lainnya. (2) Semua kekayaan intelektual yang merupakan hasil kajian menjadi hak milik DPD RI. (3) Hak Atas Kekayaan Intelektual dari hasil riset dalam bentuk paten menjadi milik DPD RI yang akan dituangkan dalam kontrak antara peneliti dan Sekretariat Jenderal DPD RI. (4) Kontrak tersebut tidak menghilangkan hak periset sebagai inventor untuk mendapatkan hak royalti dan/atau lisensi apabila dikomersialisasikan dikemudian hari. BAB IX PUBLIKASI HASIL KAJIAN Pasal 56 (1) Tim Asistensi meminta peneliti menyerahkan rancangan buku untuk diteruskan kepada unit kerja Sekretariat Jenderal yang bertugas menerbitkan buku. (2) Tim Asistensi meminta peneliti memublikasikan artikel ilmiah sebagaimana Pasal 8, Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 11 ayat (3). BAB X PENDANAAN Pasal 57 Pendanaan kajian dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal.
21
BAB XI PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 58 Dalam hal terjadi perselisihan antara Sekretariat Jenderal DPD dengan Peneliti diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kajian.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 59 Ketentuan mengenai bentuk: a. pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b dan ayat (3); b. Kontrak Kajian dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2). tercantum dalam Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal DPD ini, dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal DPD ini. Pasal 60 Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan teknis administratif proses pelaksanaan kajian ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Peraturan Sekretaris ditetapkan.
Pasal 61 Jenderal ini mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2015 SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO
22
LAMPIRAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN KAJIAN BENTUK PENGUMUMAN, KONTRAK KAJIAN, DAN PAKTA INTEGRITAS. 1. BENTUK PENGUMUMAN (FORMULIR 1)
DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEKRETARIAT JENDERAL --------------------
Nomor Lampiran Hal
: HM../...../DPD/.../..... : ......... : Pembukaan Kesempatan Penelitian
Jakarta.................... Kepada Yth. 1. .......; 2. .......; di. Tempat
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk memberikan dukungan administrasi dan keahlian salah satunya dilakukan melalui kegiatan penyusunan kajian yang memenuhi syarat keandalan dan kesahihan metode kajian, ketertiban administrasi, kerahasiaan, akuntabilitas, hak kekayaan intelektual dan keluasan publikasi . Berkaitan dengan hal tersebut Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia membuka kesempatan bagi peneliti yang berminat mengajukan proposal penelitian sesuai dengan judul penelitian dan pedoman kajian terlampir. Tanggal waktu pengumpulan proposal selambat lambatnya tanggal........................via email ke (.................................) atau cap pos ke alamat : Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Kompleks Parlemen Senayan MPR,DPR,DPD RI Gedung B DPD RI Jl. Jenderal Gatot Subroto No.6 Jakarta Pusat – 19270. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA, Tanda tangan dan Cap (Sekretaris Jenderal DPD RI) NIP. ............................. 23
2. BENTUK KONTRAK KAJIAN (FORMULIR 2) a. Kajian Jangka Singkat dan jangka Pendek
DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEKRETARIAT JENDERAL
-----------------------
SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PENUGASAN … (JENIS KAJIAN)… DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN KAJIAN … (Judul Kajian)……… NOMOR: ............/………………/DPD/…………. /……………. Pada hari ini …tanggal … bulan ……tahun ……, kami yang bertandatangan dibawah: …
…………………………
:
Kepala ………………….., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6 Senayan, Jakarta Pusat 10270, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
…
…………………………
:
Peneliti dari …, Dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran ………, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian “………” , Pada … Tahun Anggaran …dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 1 (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian “……” , Pada …Tahun Anggaran …… (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas penyelesaian pelaksanaan pekerjaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan penelitian lapangan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada PIHAK PERTAMA. (3) Pelaksanaan Penugasan Penelitian“…”, Pada…Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud judul penelitian di atas didanai dari DIPA SETJEN DPD RI. Pasal 2 (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyepakati nilai biaya pekerjaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp.….(…Rupiah) sudah termasuk pajak-pajak yang berasal dari DIPA SETJEN DPD RI …… (2) Dana untuk membiayai pekerjaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut: 24
a. Pembayaran sebesar Rp.………………(……………Rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir Penelitian kepada PIHAK PERTAMA b. PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan/pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Rincian Laporan pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA. Pasal 3 Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui Bendahara Pengeluaran DPD RI. Pasal 4 Perolehan hasil Penelitian “…………….” , Pada ……….Tahun Anggaran ………Dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pasal 5 PIHAK PERTAMA akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan “…………………” , Pada ……… Tahun Anggaran ……… Pasal 6 Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian Program “…………”, Pada ………Tahun Anggaran ………dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala ………Sekretariat Jenderal DPD RI. Pasal 7 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyepakati jangka waktu pelaksanaan penelitian adalah …(…) hari kalender terhitung sejak tanggal … Pasal 8 (1) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Laporan Akhir pelaksanaan “…., Pada Tahun Anggaran ….dan menyerahkan Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran 100% paling lambat tanggal … (2) Laporan Akhir dan Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal ………………… Pasal 9 (1) Apabila PIHAK KEDUA selaku pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Program “…”, Pada …Tahun Anggaran …, maka PIHAK KEDUA wajib mengusulkan pengganti pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada PIHAK PERTAMA. (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan pembayaran yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor ke Kas Negara. (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh PIHAK PERTAMA. Pasal 10 (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Program “…., Pada …Tahun Anggaran …telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo. 25
(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Negara dan fotocopy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada PIHAK PERTAMA. Pasal 11 (1) Apabila dikemudian hari judul Penelitian Program “…”,Pada…Tahun Anggaran……sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian Program “…”, Pada …Tahun Anggaran … tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana Penelitian Program “…”, Pada Pada … Tahun Anggaran ………yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor ke Kas Negara. (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh kepada PIHAK PERTAMA Pasal 12 Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPH menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA, dan Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 13 (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian “………………………”, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku. (2) Hasil Penelitian“……”,Pada ..Tahun Anggaran … berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah. Pasal 14 (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat. (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui proses hukum. (3) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak. Pasal 15 Surat Perjanjian (Kontrak) Penugasan Pelaksanaan Kegiatan “…”, Pada …… Tahun Anggaran …ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PIHAK PERTAMA Kepala Biro/Pusat Cap dan Tandatangan …………………………… NIP. …………………………….
PIHAK KEDUA Peneliti, Cap dan Tandatangan Materai 6000 …………………………………… NIP/NIDN.……………./……………
26
b. Kajian Jangka Panjang (Muda dan Madya)
DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEKRETARIAT JENDERAL
----------------------SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PENUGASAN … (JENIS KAJIAN)… DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN KAJIAN …(Judul Kajian)…… NOMOR: .................../………………/DPD/…………. /……………. Pada hari ini ….tanggal ……… bulan ………tahun ………., kami yang bertandatangan dibawah: …
…………………………
:
Kepala …………………., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6 Senayan, Jakarta Pusat 10270, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
…
…………………………
:
Peneliti dari …, Dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran ………, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian “………….”, Pada ……………Tahun Anggaran ……………dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 1 (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian “………”, Pada …… Tahun Anggaran … (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas penyelesaian pelaksanaan pekerjaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan penelitian lapangan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada PIHAK PERTAMA. (3) Pelaksanaan Penugasan Penelitian “…”, Pada … Tahun Anggaran … sebagaimana dimaksud judul penelitian di atas didanai dari DIPA SETJEN DPD RI … Pasal 2 (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyepakati nilai biaya pekerjaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp.…(……Rupiah) sudah termasuk pajakpajak yang berasal dari DIPA SETJEN DPD RI ……… (2) Dana untuk membiayai pekerjaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp.………….(……………… Rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Proposal Penelitian Final kepada PIHAK PERTAMA.
27
b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar Rp.………….(……………… Rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Mid Term Penelitian kepada PIHAK PERTAMA. c. Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp.………….(……………… Rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir Penelitian kepada PIHAK PERTAMA. d. PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan/pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Rincian Laporan pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA. Pasal 3 Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui Rekening yang diajukan atas nama PIHAK KEDUA. Pasal 4 (1) Perolehan hasil Penelitian “……”,Pada …Tahun Anggaran ………………… Dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan hasil sebagaimana simaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA selambat lambatnya...............Pelaksanaan Penelitian Pasal 5 (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA selambat lambatnya..................Pelaksanaan Penelitian (2) PIHAK PERTAMA akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan “……” , Pada … Tahun Anggaran …… Pasal 6 Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian Program “…” , Pada …Tahun Anggaran …dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala …Sekretariat Jenderal DPD RI. Pasal 7 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyepakati jangka waktu pelaksanaan penelitian adalah …(…) hari kalender terhitung sejak tanggal …… Pasal 8 (1) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Laporan Akhir pelaksanaan “…….,Pada …Tahun Anggaran ……dan menyerahkan Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran 100% paling lambat tanggal …… (2) Laporan Akhir dan Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal …. Pasal 9 (1) Apabila PIHAK KEDUA selaku pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Program “……”, Pada ………Tahun Anggaran …, maka PIHAK KEDUA wajib mengusulkan pengganti pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada PIHAK PERTAMA. (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan pembayaran yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor ke Kas Negara. (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh PIHAK PERTAMA. 28
Pasal 10 (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Program “……., Pada … Tahun Anggaran …telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo. (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Negara dan fotocopy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada PIHAK PERTAMA. Pasal 11 (1) Apabila dikemudian hari judul Penelitian Program “……”,Pada…Tahun Anggaran …sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian Program “…”, Pada Tahun Anggaran ……tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana Penelitian Program “……”, Pada Pada …Tahun Anggaran ……yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor ke Kas Negara. (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh kepada PIHAK PERTAMA Pasal 12 Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPH menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA, dan Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 13 (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian “………”, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (2) Hasil Penelitian“..”,Pada … Tahun Anggaran …. berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah. Pasal 14 (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat. (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui proses hukum. (3) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak. Pasal 15 Surat Perjanjian (Kontrak) Penugasan Pelaksanaan Kegiatan “……”, Pada …Tahun Anggaran …ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PIHAK PERTAMA Kepala ………….,
PIHAK KEDUA Peneliti, Materai 6000 Cap dan Tandatangan
Cap dan Tandatangan …………………………… NIP. …………………………….
…………………………………… NIP/NIDN.……………./………………
29
3. BENTUK PAKTA INTEGRITAS (FORMULIR 3) PAKTA INTEGRITAS Saya, ….(nama pembuat pernyataan), …..(jabatan), menyatakan sebagai berikut : 1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas; 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas; 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di ….. (nama instansi/unit kerja) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya. Kota, tanggal-bulan-tahun Peneliti, Tanda tangan (Nama Lengkap)
Menyetujui, Tanda tangan (Nama Lengkap Pejabat Pembuat Komitmen) Mengetahui, SEKRETARIS JENDERAL, Cap dan tanda tangan Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto NIP. 195711251983031001
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO
30
