PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN Nomor 2 Tahun 2014 tentang PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN Rektor Universitas Widya Dharma Klaten Menimbang : a. Bahwa organisasi kemahasiswaan merupakan wadah pengembangan kepemimpinan dan organisasi, penalaran, minat-bakat dan kegemaran dalam rangka mengembangkan softskill dan karakter bagi mahasiswa; b. Bahwa pengembangan kehidupan kemahasiswaan Universitas Widya Dharma Klaten adalah bagian integral dalam Sistem Pendidikan Nasional untuk membentuk manusia seutuhnya; c. Bahwa organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Widya Dharma Klaten telah ada, tetapi ketentuan yang mendasari dan mengaturnya yang sesuai dengan statuta Universitas Widya Dharma Klaten belum ditetapkan; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada butir, (a), (b), dan (c) tersebut, perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Widya Dharma Klaten. Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 330/U/1994, tanggal 23 Desember 1994 tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta; 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998, tanggal 30 Juni 1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; 7. Peraturan Yayasan Pendidikan Indonesia Klaten Nomor 030/E.02.01/YPI/III/2013 tentang Statuta Universitas Widya Dharma Klaten; 8. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Klaten nomor 221/G.26.01/YPI/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Widya Dharma Klaten Masa Bakti 20142017. MEMUTUSKAN Menetapkan
:
Peraturan Rektor tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Widya Dharma Klaten.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Widya Dharma Klaten adalah penjabaran dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, yang memuat pokok-pokok penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Widya Dharma Klaten. 2. Universitas Widya Dharma Klaten adalah perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Indonesia Klaten. 3. Rektor adalah Rektor Universitas Widya Dharma Klaten. 4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kehumasan mempunyai tugas mewakili Rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan hubungan masyarakat. 5. Dekan adalah pemimpin fakultas dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi fakultas. 6. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan yang memimpin dan menjabarkan kebijakan Dekan dalam bidang pembinaan, pengembangan kemahasiswaan, dan alumni di tingkat fakultas. 7. Organisasi kemahasiswaan yang selanjutnya disebut ormawa adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa Universitas Widya Dharma Klaten dalam bidang ekstra kurikuler, mencakup aspek penalaran-keilmuan, bakat-minat-kegemaran, kepemimpinan dan organisasi, kesejahteraan, dan kepedulian sosial. 8. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disingkat BEM-U adalah ormawa yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif di tingkat universitas. 9. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah ormawa yang berfungsi sebagai pelaksana pengembangan penalaran, bakat/ minat/ kegemaran/ kerohanian/ keagamaan mahasiswa di tingkat universitas. 10. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BEM-F adalah ormawa yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif di tingkat fakultas. 11. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi yang selanjutnya disebut HMJ/ HMP adalah ormawa yang berfungsi sebagai badan eksekutif di tingkat Jurusan/Program Studi yang keberadaannya di bawah koordinasi langsung fakultas. 12. Garis Besar Program Kerja yang selanjutnya disingkat GBPK adalah pedoman yang memuat kebijakan dan program yang dirumuskan BEM-U untuk dijadikan acuan oleh badan eksekutif di tingkat fakultas dan Jurusan/Program Studi. 13. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah badan yang dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor untuk tingkat universitas, dan dengan Surat Keputusan Dekan untuk tingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan pemilu raya.
BAB II DASAR, TUJUAN, DAN ARAH Pasal 2 Ormawa Universitas Widya Dharma Klaten harus berdasarkan: 1. Pancasila; 2. Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945; 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 4. Bhinneka Tunggal Ika.
Pasal 3 Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Widya Dharma Klaten bertujuan: 1. Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan visi dan misi Universitas Widya Dharma Klaten. 2. Meningkatkan kemampuan softskill mahasiswa di bidang penalaran dan keilmuan, bakat-minatkegemaran, kepemimpinan dan organisasi, kesejahteraan, dan kepedulian sosial agar berkarakter luhur, berprestasi, dan berdaya saing tinggi berdasarkan pada kaidah akademik, moral, etika, dan kepentingan masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas program serta sarana prasarana penunjang kegiatan kemahasiswaan.
Pasal 4 Pengembangan Ormawa Universitas Widya Dharma Klaten diarahkan pada: 1. Pemberian pengalaman belajar praktis dalam mengelola kegiatan kemahasiswaan berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat ilmiah; dan 2. Pengembangan seluruh aspek potensi diri mahasiswa agar lebih menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian; berjiwa mandiri, tangguh, disiplin, kreatif, dan penuh pengabdian; bersikap jujur, santun, dan saling menghargai, serta bertanggung jawab terhadap masa depan universitas, bangsa, dan negara.
BAB III BENTUK DAN NAMA ORGANISASI KEMAHASISWAAN Pasal 5 Bentuk Ormawa Universitas Widya Dharma Klaten terdiri dari Ormawa Terstruktur dan Ormawa Tak Terstruktur. Pasal 6 Nama Ormawa Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas: 1. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U); 2. Dewan Mahasiswa Fakultas (DMF); 3. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F); 4. Himpunan Mahasiswa Jurusan / Program Studi (HMJ/ HMP) Pasal 7 Nama Ormawa Tak Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
BAB IV KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 8 Ormawa Universitas Widya Dharma Klaten berkedudukan di kampus Universitas Widya Dharma Klaten.
Pasal 9 Ormawa Universitas mempunyai fungsi: 1. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dan kegiatan mahasiswa; 2. Pelaksana kegiatan kemahasiswaan; 3. Wadah komunikasi antarmahasiswa; 4. Pengembangan potensi dan jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan, dan intelektual yang berguna di masa depan; 5. Pengembangan/ pelatihan keterampilan organisasi, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa; 6. Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan; dan 7. Memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, minat dan bakat, serta kegemaran, yang dilandasi norma-norma agama, akademis, etika, moral, nilai luhur dan wawasan kebangsaan.
Pasal 10 1. Ormawa tingkat universitas bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam pelaksanaan seharihari di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kehumasan. 2. Ormawa tingkat fakultas bertanggung jawab kepada Dekan yang pelaksanaan sehari-hari dilaksanakan Wakil Dekan. 3. Ormawa tingkat Jurusan/Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan yang pelaksanaan sehari-hari dikoordinasikan Wakil Dekan.
Pasal 11 Mekanisme pertanggungjawaban Ormawa mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas.
BAB V KEPENGURUSAN, KEANGGOTAAN, DAN MASA BAKTI Pasal 12 1. 2. 3. 4.
Kepengurusan ormawa Universitas terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Bidang. Ketua tidak boleh menjadi ketua pengurus ormawa yang sama pada tahun berikutnya. Pengurus Harian tidak diperbolehkan merangkap jabatan pada ormawa yang lain. Ketua Pengurus Harian ditetapkan melalui pemilihan yang tata cara dan mekanismenya diatur berdasarkan peraturan yang berlaku di Universitas.
Pasal 13 Pengurus Ormawa Universitas dipersyaratkan: 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. loyal dan berdedikasi terhadap Universitas; 3. tidak pernah dan atau tidak sedang menjalani sanksi akademik; 4. berstatus sebagai mahasiswa aktif sampai akhir masa jabatannya; 5. minimal semester III maksimal semester VII;
6. tidak mengalami kesulitan dalam bidang akademik yang ditandai dengan pencapaian IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima); 7. tidak sedang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya (Napza)
Pasal 14 1. Keanggotaan ormawa, selain UKM, pada masing-masing tingkat adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik. 2. Keanggotaan UKM adalah mahasiswa Universitas yang terdaftar, masih aktif dalam kegiatan akademik, dan mendaftarkan diri sebagai anggota UKM yang diminati dan digemari.
Pasal 15 Masa bakti pengurus ormawa maksimal 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
BAB VI PENDANAAN Pasal 16 1. Pendanaan kegiatan ormawa dibebankan kepada anggaran Universitas dan/atau usaha lain yang tidak mengikat atas izin Rektor. 2. Penggunaan dana sebagaimana disebut pada ayat (1) harus dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan yang berlaku di Universitas.
BAB VII BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS (BEM-U) Pasal 17 BEM-U adalah Ormawa sebagai lembaga eksekutif di tingkat universitas. Pasal 18 BEM-U memiliki fungsi: 1. Sebagai koordinator kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas; 2. Sebagai perumus dan pelaksana Garis Besar Program Kegiatan (GBPK) . Pasal 19 Dalam melaksanakan fungsinya, BEM-U bertugas: 1. Menjalankan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan ormawa; 2. Menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan berdasarkan GBPK; dan 3. Menyusun dan menyampaikan Laporan Akhir Masa Bakti ormawa di tingkat bawahnya.
Pasal 20 BEM-U memiliki kewajiban: 1. Menyusun dan menyampaikan rencana program kerja tahunan; 2. Menyusun dan menjabarkan secara operasional GBPK; 3. Menyusun dan menyampaikan Laporan Akhir Masa Bakti kepengurusan.
Pasal 21 Kepengurusan BEM-U diatur sebagai berikut : 1. Kepengurusan BEM-U mencerminkan keterwakilan mahasiswa Fakultas. 2. Pengurus BEM-U terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Bidang. 3. Pengurus Harian terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. 4. Pengurus bidang terdiri dari Koordinator dan Anggota. 5. Pembagian bidang disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan kemahasiswaan. 6. Kepengurusan BEM-U ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
Pasal 22 1. Ketua BEM-U dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemilihan umum (pemilu) raya secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil (luber jurdil). 2. Penyusunan personalia kepengurusan BEM-U menjadi hak ketua BEM-U terpilih. 3. Kepengurusan BEM-U ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
Pasal 23 1. Pada akhir masa bakti, Ketua BEM-U menyampaikan laporan pertanggungjawaban. 2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kehumasan.
BAB VIII BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS (BEM-F) Pasal 24 BEM-F adalah Ormawa yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif di tingkat fakultas. Pasal 25 BEM-F memiliki fungsi: 1. sebagai koordinator kegiatan kemahasiswaan tingkat fakultas; dan 2. sebagai penyusun dan pelaksana Garis Besar Program Kegiatan (GBPK) fakultas.
Pasal 26 Dalam melaksanakan fungsinya, BEM-F memiliki tugas: 1. melaksanakan program kerja tahunan yang dijabarkan dari GBPK fakultas; dan 2. menjalankan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan ormawa di tingkat fakultas.
Pasal 27 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kepengurusan BEM-F mencerminkan keterwakilan mahasiswa Jurusan/Program Studi. Pengurus BEM-F terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Bidang. Pengurus Harian terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Pengurus Bidang terdiri atas Koordinator dan anggota. Pembagian bidang disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan kemahasiswaan. Kepengurusan BEM-F ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
Pasal 28 1. Ketua BEM-F dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemilihan umum (pemilu) raya secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil (luber jurdil). 2. Penyusunan personalia kepengurusan BEM-F menjadi hak Ketua BEM-F terpilih. 3. Kepengurusan BEM-F ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
Pasal 29 1. Pada akhir masa bakti, BEM-F berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban. 2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dekan melalui Wakil Dekan.
BAB IX HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN/ PROGRAM STUDI (HMJ/ HMP) Pasal 30 HMJ/ HMP adalah Ormawa yang berfungsi sebagai badan eksekutif di tingkat Jurusan/Program Studi. Pasal 31 HMJ/ HMP berfungsi sebagai perencana dan pelaksana program kegiatan kemahasiswaan di tingkat Jurusan/Program Studi.
Pasal 32 Dalam melaksanakan fungsinya, HMJ/ HMP bertugas: 1. Membuat perencanaan program kegiatan tahunan sesuai karakteristik Jurusan/Program Studi dengan memperhatikan GBPK Fakultas; dan 2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja tahunan.
Pasal 33 1. 2. 3. 4.
Kepengurusan HMJ/ HMP terdiri atas pengurus harian dan pengurus bidang. Pengurus harian terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Pengurus Bidang terdiri atas Koordinator dan Anggota. Jumlah Bidang ditetapkan berdasarkan kebutuhan.
5. Ketua HMJ/ HMP dipilih melalui pemilu raya di masing-masing jurusan/ program studi. 6. Kepengurusan HMJ/ HMP ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
Pasal 34 1. Pada akhir masa bakti, HMJ/ HMP berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban. 2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dekan melalui Wakil Dekan. Pasal 35 Setiap HMJ/ HMP dibina oleh Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi
BAB X UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) Pasal 36 UKM adalah ormawa yang berfungsi sebagai pelaksana program pengembangan penalaran, bakatminat- kegemaran, dan kerohanian/ keagamaan mahasiswa di tingkat universitas.
Pasal 37 UKM berfungsi sebagai perencana dan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di bidang penalaran, minat, kesenian, olahraga, minat khusus, kesejahteraan, dan kerohanian/ kegamaan. Pasal 38 Persyaratan UKM adalah: 1. memiliki AD dan ART; 2. memiliki program kerja tahunan; 3. memiliki Pembina, Pengurus, dan Anggota minimal 25 orang; 4. melakukan kegiatan berciri khusus secara nyata yang dilaksanakan dalam satu tahun; 5. UKM yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud butir a,b,c, dan d secara kumulatif, maka keberadaan UKM yang bersangkutan dapat dinonaktifkan. Pasal 39 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Keanggotaan UKM diatur dalam AD/ART UKM yang bersangkutan. Kepengurusan UKM terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Bidang. Pengurus Harian terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Pengurus Bidang terdiri dari Koordinator dan Anggota. Jumlah bidang ditentukan berdasarkan kebutuhan. Kepengurusan UKM ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
Pasal 40 1. Setiap UKM dibina oleh Pembina UKM. 2. UKM yang memiliki hubungan kelembagaan dengan institusi di luar Universitas sebagai pembina teknis, harus melakukan koordinasi sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku dan mendapatkan izin dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kehumasan. 3. Masa bakti Pembina UKM adalah satu tahun dan dapat diangkat kembali. 4. Pembina UKM ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
Pasal 41 1. Pada akhir masa bakti, UKM berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban. 2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kehumasan.
BAB XI PERGANTIAN PENGURUS Pasal 42 1. Pergantian Ketua Pengurus ormawa dilaksanakan melalui pemilu raya. 2. Pemilu Raya tingkat universitas dilaksanakan untuk memilih Ketua BEM-U. 3. Pemilu Raya tingkat Fakultas dilaksanakan untuk memilih Ketua BEM-F dan Ketua HMJ/ HMP dari tiap-tiap jurusan/ program studi. 4. Pergantian pengurus UKM dilaksanakan melalui pemilihan dalam forum musyawarah/rapat anggota yang secara khusus diselenggarakan untuk keperluan itu.
BAB XII KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Pasal 43 1. KPU tingkat universitas adalah unit pelaksana pemilu raya yang dibentuk oleh BEM-U sebelum masa bakti kepengurusan berakhir. 2. KPU tingkat fakultas adalah unit pelaksana pemilu raya di tingkat fakultas yang dibentuk oleh BEM-F sebelum masa bakti kepengurusan berakhir. Pasal 44 KPU berfungsi sebagai penyelenggara pemilu raya. Pasal 45 1. KPU tingkat universitas bertugas melaksanakan pemilu raya untuk memilh Ketua BEM-U. 2. KPU tingkat fakultas bertugas melaksanakan pemilu raya untuk memilih Ketua BEM-F, dan Ketua HMJ/ HMP. Pasal 46 KPU berwenang menyusun peraturan penyelenggaraan pemilu raya dengan memperhatikan azazazaz demokrasi, keamananan, ketertiban, dan kerukunan.
Pasal 47 1. Pada akhir kegiatan KPU wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan. 2. Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kehumasan untuk KPU tingkat universitas, dan kepada Dekan melalui Wakil Dekan untuk KPU tingkat fakultas.
BAB XIII LAMBANG, LOGO DAN BAHASA Pasal 48 1. Lambang dan logo yang digunakan oleh ormawa harus mendapatkan izin Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kehumasan. 2. Komunikasi, informasi, dan administrasi kelembagaan ormawa harus menggunakan bahasa Indonesia baku dan memperhatikan azaz kesantunan. BAB XIV SANKSI PELANGGARAN Pasal 49 1. Ormawa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi. 2. Sanksi pelanggaran dapat berupa peringatan secara lisan, peringatan secara tertulis, pengambilalihan kepengurusan, atau pembekuan ormawa yang bersangkutan. 3. Sanksi pelanggaran untuk ormawa tingkat universitas diberikan oleh Rektor dan untuk tingkat fakultas diberikan oleh Dekan. BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 50 1. Semua ormawa di Lingkungan Universitas yang telah ada pada saat ditetapkannya peraturan ini harus mengikuti dan menyesuaikan dengan peraturan ini. 2. Semua peraturan yang dibuat oleh ormawa dan atau organ kelembagaan yang dibentuk oleh ormawa harus mendapat persetujuan dan pengesahan dari Rektor untuk ormawa tingkat universitas, dan dari Dekan untuk ormawa tingkat fakultas. 3. Ormawa yang tidak mendapatkan pengesahan dan penetapan kepengurusannya melalui Surat Keputusan Rektor atau Dekan dilarang membawa simbol/ atribut dan melakukan aktivitas organisasinya di dalam kampus Universitas Widya Dharma Klaten.
Pasal 51 Perubahan Pedoman Ormawa Universitas Widya Dharma Klaten hanya dapat dilakukan oleh Rektor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan aspirasi mahasiswa, serta situasi dan kondisi yang berkembang saat itu.
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 52 1. Pedoman ini merupakan dasar penyelenggaraan ormawa di Lingkungan Universitas Widya Dharma Klaten. 2. Semua peraturan tentang ormawa di Lingkungan Universitas Widya Dharma Klaten yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 3. Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Klaten Pada tanggal : 21 Januari 2014 Rektor,
Prof. Dr. H. Triyono, M.Pd NIP 19540809 198010 1 002 TEMBUSAN, Yth: 1. Wakil Rektor; 2. Dekan; 3. Ketua Lembaga; 4. Kepala Biro; 5. Ketua Jurusan/ program studi; 6. Ketua BEM-U, dan Ketua UKM; 7. Ketua BEM-F, dan Ketua HMJ/ HMP di Lingkungan Universitas Widya Dharma Klaten.
