RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2015 TENTANG DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a.
b.
Mengingat
: 1. 2.
3.
4.
bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepastian hukum bagi dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru, perlu mengatur status kepegawaian dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru dengan Peraturan Presiden; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru; Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU. Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
-2-
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warganegara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Perguruan Tinggi Negeri Baru, yang selanjutnya disingkat PTN Baru, adalah perguruan tinggi negeri yang berasal dari perguruan tinggi swasta. Pemimpin perguruan tinggi adalah Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Politeknik/Akademi/Akademi-Komunitas. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. Pasal 2
PTN Baru terdiri atas: 1. Universitas Bangka Belitung; 2. Universitas Borneo; 3. Universitas Musamus Merauke; 4. Universitas Maritim Raja Ali Haji; 5. Universitas Sulawesi Barat; 6. Universitas Samudera; 7. Universitas 19 November Kolaka; 8. Universitas Tidar;
-39. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Universitas Siliwangi; Universitas Teuku Umar; Universitas Timor; Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta; Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta; Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur; Universitas Singaperbangsa Karawang; Politeknik Manufaktur Bangka Belitung; Politeknik Batam; Politeknik Bengkalis; Politeknik Nusa Utara; Politeknik Balikpapan; Politeknik Madiun; Politeknik Banyuwangi; Politeknik Sambas; Politeknik Tanah Laut; Politeknik Ketapang; Politeknik Cilacap; Politeknik Indramayu; Politeknik Maritim Negeri Indonesia; Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Pasal 3
(1)
(2)
Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN Baru dapat diangkat menjadi Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pasal 4
(1)
(2)
Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN Baru dapat diangkat sebagai PNS oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan. Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN Baru diangkat sebagai PPPK setelah memenuhi persyaratan. Pasal 4
(1)
Untuk dapat diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan : a. telah terdaftar sebagai Dosen atau Tenaga
-4-
(2)
Kependidikan pada saat pendirian PTN Baru; b. terdaftar sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam berita acara serah terima sumber daya manusia yang diserahkan oleh badan penyelenggara perguruan tinggi swasta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; c. telah mengabdi paling sedikit 2 tahun pada saat berita acara serah terima ditandatangani; d. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; e. setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; f. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat berita acara serah terima ditandatangani; g. sehat jasmani dan rohani; h. tidak terikat sebagai pegawai tetap pada lembaga lain yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis; i. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan j. persyataran lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk dapat diangkat sebagai PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan : a. telah terdaftar sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan pada PTN Baru; dan b. telah mengabdi paling sedikit 2 tahun pada saat Peraturan Presiden ini berlaku. Pasal 5
(1)
(2)
Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai ASN pada PTN Baru karena: a. telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun bagi Dosen, 70 (tujuh puluh) tahun bagi profesor, dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Tenaga Kependidikan b. atas permintaan sendiri; c. meninggal dunia; d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani; atau e. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Dosen dan tenaga kependidikan yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai ASN pada PTN Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak
-5sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai ASN pada PTN Baru apabila: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. menjadi anggota atau pengurus partai politik; atau c. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 7 (1)
(2)
Pengangkatan dan pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai Pegawai ASN pada PTN Baru dilakukan oleh Menteri atas usul pemimpin perguruan tinggi. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan dan pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai Pegawai ASN pada PTN Baru diatur dalam peraturan oleh Menteri. Pasal baru
Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai Pegawai ASN pada PTN Baru berhak menduduki jabatan struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 8 (1)
(2)
(3)
(4)
Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai ASN pada PTN Baru berhak mendapatkan gaji dan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berstatus PPPK mendapat tunjangan dan tabungan hari tua sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dosen pada PTN Baru juga memperoleh tunjangan jabatan akademik, tunjangan profesi, tunjangan jabatan tugas tambahan, dan tunjangan kehormatan bagi profesor yang diberikan oleh pemerintah. Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Kependidikan pada PTN Baru juga memperoleh
-6tunjangan jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 (1)
(2)
Jenjang kepangkatan dan masa kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan PTN Baru sebelum diangkat menjadi Pegawai ASN diakui untuk penentuan ruang kepangkatan dan golongan. Pengakuan jenjang kepangkatan dan masa kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan PTN Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasal 10 Segala pembiayaan yang diperlukan terkait pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan sebagai Pegawai ASN pada PTN Baru dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 11 Penyelesaian Pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN Baru menjadi pegawai ASN selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini. Pasal 12 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua Dosen dan tenaga Kependidikan yang bekerja pada PTN Baru tetap menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 13 Peraturan Presiden diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal September 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
-7Diundangkan di Jakarta pada tanggal September 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK-HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR
