KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN SATGAS SABER PUNGLI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DISAMPAIKAN PADA : RAPAT KOORDINASI TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, 13 APRIL 2017
UPAYA PEMERINTAH MEMBERANTAS PUNGLI •
1971, UU NO.3/1971 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR
•
1977, INPRES 9/1977 TTG OPERASI PENERTIBAN (OPSTIB)
•
1998, TAP MPR NO.XI PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KKN
•
1999, UU NO.31/1999 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR
•
2001, UU NO.20/2001 AMANDEMEN UU 31/1999
•
2004, PERPRES NO.5/2004 TTG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
•
2011, INPRES 9/2011 DAN INPRES 17/2011 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
•
2016, INPRES 10/2016 TTG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
PERATURAN PRESIDEN PUNGLI SUDAH MERUSAK SENDI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, & BERNEGARA 20 OKTOBER 2016
TERBITKAN PERPRES 87 TH 2016 TTG PEMBENTUKAN SATGAS SABER PUNGLI PERLU UPAYA PEMBERANTASAN SECARA TEGAS, TERPADU, EFEKTIF, EFISIEN, DAN MAMPU MENIMBULKAN EFEK JERA.
TUGAS SATGAS SABER PUNGLI TUGAS
MELAKSANAKAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN PERSONIL, SATUAN KERJA DAN SARANA PRASARANA, BAIK YANG BERADA
DI
KEMENTERIAN/LEMBAGA
MAUPUN PEMERINTAH DAERAH.
FUNGSI
INTELIJEN; PENCEGAHAN; PENINDAKAN; DAN YUSTISI.
SASARAN
SENTRA PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMDA
KEKUATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA & PEMDA
28 Oktober 2016
PENGUKUHAN SATGAS SABER PUNGLI
SUSUNAN ORGANISASI SATGAS SABER PUNGLI TERDIRI ATAS
DIBAWAH KOORDINASI KEMENKOPOLHUKAM, ANGGOTA SATGAS SABER PUNGLI TERDIRI DARI UNSUR :
1 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2 KEJAKSAAN AGUNG 3 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 4 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 5 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 6 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 7 BADAN INTELIJEN NEGARA 8 POLISI MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA
SASARAN SABER PUNGLI • • • • • • • •
PELAYANAN PUBLIK EKSPOR DAN IMPOR PENEGAKAN HUKUM PERIJINAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KEGIATAN PUNGLI LAINNYA YANG MERESAHKAN MASYARAKAT
WEWENANG SATGAS SABER PUNGLI A. MEMBANGUN SISTEM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR; B. MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI;
C. MENGOORDINASIKAN,MERENCANAKAN, DAN MELAKSANAKAN OPERASI PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR;
WEWENANG SATGAS SABER PUNGLI e. MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA PIMPINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SERTA KEPALA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEMBERIKAN SANKSI KEPADA PELAKU PUNGLI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; f. MEMBERIKAN REKOMENDASI PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN TUGAS UNIT SABER PUNGLI DI SETIAP INSTANSI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK KEPADA PIMPINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN KEPALA PEMERINTAH DAERAH; DAN
STRUKTUR ORGANISASI TKT PUSAT
PRESIDEN RI DAL/TG.JWB MENKO POLHUKAM
KETUA PELAKS SATGAS IRWASUM POLRI
POK AHLI
WAKIL I : IRJEN KEMENDAGRI WAKIL II : JAM WAS
SEKRETARIS BID. OPS
BID. ADM UM
BID. LOG
KETUA POKJA INTELEJEN SEKRETARIAT
ANGGOTA
KETUA POKJA PENCEGAHAN SEKRETARIAT
ANGGOTA
BID. DATA INFOR
BID. KEU
KETUA POKJA PENINDAKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI K/L/DAERAH
BID. PUBLIKASI UM
SEKRETARIAT
ANGGOTA
KETUA POKJA YUSTISI SEKRETARIAT
ANGGOTA
STRUKTUR ORGANISASI UPP K/L K/L POK AHLI
PENANGGUNG JAWAB
MENTERI/ PIMP/KETUA LEMBAGA
KETUA PELAKSANA UNIT
WAS INTERNAL/ PJBT YG DITUNJUK SEKRETARIAT
KETUA POKJA UNIT INTELIJEN
KETUA POKJA UNIT PENCEGAHAN
STRUKTUR DISESUAIKAN DGN K/L
KETUA POKJA UNIT PENINDAKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI PD KANWIL
KETUA POKJA UNIT YUSTISI
STRUKTUR ORGANISASI UPP PENANGGUNG JWB
TKT DAERAH
FORKOMPINDA
GUBERNUR
KETUA PELAKS UNIT PROV POK AHLI
IRWASDA
WAKIL I : IRWIL PROV
WAKIL II : AS WAS KEJATI
SEKRETARIS BID. OPS
BID. ADM UM
BID. LOG
KETUA POKJA UNIT INTELEJEN SEKRETARIAT
ANGGOTA
KETUA POKJA UNIT PENCEGAHAN SEKRETARIAT
ANGGOTA
UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI KAB/KOTA
BID. DATA INFOR
BID. PUBLIKASI UM
BID. KEU
KETUA POKJA UNIT PENINDAKAN SEKRETARIAT
ANGGOTA
KETUA POKJA UNIT YUSTISI SEKRETARIAT
ANGGOTA
STRUKTUR ORGANISASI UPP PENANGGUNG JWB WALIKOTA/BUPATI
TKT KAB/KOTA POK AHLI
FORKOMPIN KAB/KOTA
KETUA PELAKS UNIT KAB/KOTA
WAKAPOLRES
WAKIL I : IRWILKAB/KOTA WAKIL II : KASI INTEL KEJARI
SEKRETARIS BID. OPS
BID. ADM UM
BID. LOG
KETUA POKJA UNIT INTELEJEN SEKRETARIAT
ANGGOTA
KETUA POKJA UNIT PENCEGAHAN SEKRETARIAT
ANGGOTA
BID. PUBLIKASI UM
BID. KEU
KETUA POKJA UNIT PENINDAKAN SEKRETARIAT
ANGGOTA
BID. DATA INFOR
KETUA POKJA UNIT YUSTISI SEKRETARIAT
ANGGOTA
APA YANG HARUS DILAKUKAN K/L DAN PEMDA ? • K/L DAN PEMDA MELAKSANAKAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI LINGKUNGAN KERJA MASING-MASING. • DALAM MELAKSANAKAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR, K/L DAN PEMDA MEMBENTUK UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI (UPP) • UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI (UPP) BERADA PADA SATUAN PENGAWAS INTERNAL ATAU UNIT KERJA LAIN DI LINGKUNGAN KERJA MASINGMASING.
APA YANG HARUS DILAKUKAN K/L DAN PEMDA ? • PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI (UPP) DIBENTUK BERDASARKAN REKOMENDASI SATGAS SABER PUNGLI • UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR YANG BERADA PADA MASING-MASING K/L DAN PEMDA DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA BERKOORDINASI DENGAN SATGAS SABER PUNGLI.
REKAPITULASI PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI (UPP)
1. SATGAS................... 1 2. UPP K/L................... 29 3. UPP PROVINSI......... 34 4. UPP KAB/KOTA........480
DATA UPP K/L YANG TELAH TERBENTUK 1.UPP POLRI; 2.UPP KEMENKUMHAM RI; 3.UPP KEMENKOMINFO RI; 4.UPP KEMENPORA RI; 5.UPP KEMENDAG RI; 6.UPP KEMENRISTEKDIKTI RI; 7.UPP KEMENESDM RI; 8.UPP BPKP; 9.UPP LEMSANEG; 10.UPP BIN RI; 11.UPP BAWASLU; 12.UPP BPOM RI; 13.UPP BNN;
17.UPP PPATK; 18.UPP KEMENDIKBUD; 19.UPP KEMENDES, PDT & TRANS; 20.UPP KEMENKO PEREKONOMIAN; 21.UPP KEMENHUB; 22.UPP KEMENTAN; 23.UPP BASARNAS 24.UPP KEMENPAN RB 25.UPP KEMEN ATR/BPN 26.UPP KEMENAKER 27.UPP MAHKAMAH AGUNG; 28.UPP KEMENKOP & UKM; 29.UPP BATAN.
PERAN MASYARAKAT • MASYARAKAT DAPAT BERPERAN SERTA DALAM PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR, BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG MELALUI MEDIA ELEKTRONIK ATAU NON ELEKTRONIK. • PERAN SERTA MASYARAKAT DILAKUKAN DALAM BENTUK PEMBERIAN INFORMASI, PENGADUAN, PELAPORAN, DAN/ATAU BENTUK LAIN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
DATA LAPORAN ADUAN PER TANGGAL 10 APRIL 2017, PUKUL 06.00 1.477 5.605
334
76
1.643 18.652
TOTAL : 27.787
Call Centre
SMS Email Aplikasi Surat Langsung
DATA LAPORAN ADUAN PER TANGGAL 10 APRIL 2017, 27.787 ADUAN • PENGADUAN BERKADAR PENGAWASAN 90,79%. • MASALAH PENGADUAN PALING BANYAK: PELAYANAN PUBLIK, PENEGAKAN HUKUM, PERIJINAN, PENDIDIKAN, KEPEGAWAIAN, PUNGLI DI JALANAN, PENGADAAN BARJAS. • INSTANSI YANG PALING BANYAK DILAPORKAN: KEMENDIKBUD, POLRI, KEMENHUB, KEMENKES, KEMENKUMHAM, KEMENDAGRI, KEMENNAG, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG, KEMENKEU, DAN TNI. • DAERAH YANG PALING BANYAK LAPORAN ADUAN, PROVINSI: JABAR, DKI, SUMUT, JATIM, BANTEN, DAN LAMPUNG.
Contoh Laporan Aduan Paaaaaaak SABER PUNGLI tlg di kabupaten ................................ pungli terhadap mobil truk batubara dan angkutan berat lainya yg dilakukan di jalan lurus yg menuju kantor ........... sampai saat ini tetap meraja Lela hal ini dilakukan oleh oknum........... bernama .......... pangkat tdk diketahui no, HP nya ................... besarnya setiap mbl ditarik paksa 500 rb sampai saat ini belum terjamah oleh SATGAS SABER PUNGLI baik PUSAT maupun DAERAH tks kami berharap tindakan TEGAS. Tanggal kejadian setiap hari,i tu bukti transfer.jangan anggap 500 600 ribu nya , kalikan dengan angkutan yang melintas tiap menit tiap hari bisa ratusan bahkan ribuan mobil yang pasti melintas di sana
Contoh Laporan Aduan Saya mengapresiasi adanya saberpungli. Namun rupanya hal ini berdampak terhadap kinerja pelayanan kepada masyarakat disalah satu instansi menjadi semakin lambat dengan alasan yg tdk bisa dimengerti. Seperti contoh saya ......................................... di kantor .......... Semarang, yg semestinya bisa diselesaikan paling lama 1 bln. Namun untuk kali ini sudah hampir 3 bln belum selesai juga. Sedangkan pihak ......... tdk menyediakan informasi pengecekan via telepon atau media lain sehingga untuk mengecek sdh jadi atau blm kita mesti datang langsung. Ini jadi menyusahkan bagi yg berdomisili di luar kota semarang. Dan setiap petugas ditanya kapan selesainya selalu dijawab "tidak tahu, cek aja lagi minggu depan" sehingga kita hrs bolak balik hanya utk menanyakan. Padahal sblm adanya saberpungli pelayanan relatif cepat. Mohon maaf ini hanya sekedar masukan. Rupa2nya kemarahan para petugas pelayanan publik yg selama ini mendapat tambahan pendapatan dari pungli dan skr tdk dpt lagi lalu ditimpakan kepada masyarakat yg butuh pelayanan dgn dipersulit dgn alasan yg bermacam macam. TIDAK ADA PUNGLI UNTUK HAL INI
OTT UPP K/L: 1. UPP POLRI 2. UPP KEJAGUNG NO
UPP
1
ACEH
2
SUMUT
3
DATA OTT 2 OTT 1 OTT JUMLAH
PER 10 APRIL 2017, 622 OTT NO
UPP
JUMLAH
2
20
KALTENG
21
21
KALSEL
6
SUMBAR
3
22
SULUT
29
4
RIAU
36
23
GORONTALO
3
5
KEP. RIAU
8
24
SULTENG
5
6
JAMBI
14
25
SULBAR
3
7
BENGKULU
4
26
SULSEL
38
8
SUMSEL
29
27
SULTRA
5
9
KEP. BABEL
5
28
BALI
29
10
LAMPUNG
15
29
NTB
16
11
BANTEN
7
30
NTT
9
7
31
MALUKU
4
172
32
MALUT
4 4
12
DKI JAKARTA
13
JABAR
14
DIY
6
33
PAPUA BARAT
15
JATENG
6
34
PAPUA
16
JATIM
53
5 PER TANGGAL : 6 MARET 2017 TOTAL
17
KALTARA
1
4
579
OTT BONGKAR MUAT DI BELAWAN
OTT DI JALANAN DI MESUJI
OTT DINAS PENDIDIKAN (KENAIKAN PANGKAT) MANGGARAI BARAT
OTT KANTOR IMIGRASI (PASPOR) JOGYAKARTA
OTT KEJAGUNG OKNUM JAKSA (KEJATI JATIM)
OTT SMA PROBOLINGGO (DANA KOMITE) JAWA TIMUR
OTT DINAS PENDIDIKAN (PENCAIRAN DANA BOS) SUKABUMI JAWA BARAT
OTT KEPOLISIAN (PENGURUSAN STNK) POLDA SULTENG
POTENSI PUNGLI DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POTENSI TERJADINYA PUNGLI
JASA TRANSPORTASI DARAT A. JASA PELABUHAN PENYEBERANGAN LINTAS DALAM NEGERI
SEJUMLAH 40 LAYANAN.
B. JASA SERTIFIKASI ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI, SEJUMLAH 7 LAYANAN. C. JASA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, SEJUMLAH 342 LAYANAN. D. JASA ANGKUTAN JALAN, SEJUMLAH 25 LAYANAN.
E.
JASA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS, SEJUMLAH 2 LAYANAN.
F.
JASA KOMPETENSI PENGAWAKAN ANGKUTAN UMUM, TOTAL : 383 LAYANAN
SEJUMLAH 7 LAYANAN.
Dugaan Terjadinya Pungli Berdasarkan Laporan yang masuk ke Posko Saber Pungli. NO
LAYANAN
DAERAH
1.
JASA PELABUHAN PENYEBERANGAN LINTAS DALAM NEGERI
Ketapang, Tj.balai Asahan (2), Palu, Balikpapan, Samarinda, Jembrana (2), Batam (2), Kuala Tungkal, Kumai (Kalteng), Kuala Enaok Riau, Maluku,
2.
JASA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Bogor, Bangkalan, Pelelawan, Ciamis, Jatibaru Jakpus, DaanMogot Jakbar (2), Palembang, Padang, Malang, Jaksel, Surakarta, Semarang, Jaktim, Karawang, Bandung, Pagar Alam.
3.
JASA ANGKUTAN JALAN
Dairi (Sumut), Bekasi (3), Jonggol, Banjarnegara (2), Ogan Komering Ulu Timur (2), Medan (3), Sorong, Cikupa, Brebes, Jembatan lima, Indramayu, Bekasi (3), Tanah Abang, Kediri, Bima, Semarang (2), Rawabuaya, Tangerang (3), Pandeglang, Pandeglang, Deli Serdang (2), Dumai (2), Mandailing Natal, Sentul Bogor, Jaktim (3), Langkat, Garut, Labuhan Batu (2), Bandung, Aceh Singkil, Bekasi (3), Serang, Kab.Tangerang, Denpasar (2), Karawang (2), Bogor (4), Subang, Jember, Bone, Prabumulih, Jakut (2), Jakbar, Lebak Bulus Jaksel, Majalengka,
DUGAAN TERJADINYA PUNGLI BERDASARKAN LAPORAN YANG MASUK KE POSKO SABER PUNGLI. NO
LAYANAN
DAERAH
1.
Pungli Masyarakat
Stasiun Pasar Anyar Tangerang (6)
2.
Ormas
Sumedang
3.
Pak Ogah
Melati Mas Tangerang
CATATAN : JUMLAH ADUAN YANG MASUK 230.
PELAPORAN PENGENDALI/PENANGGUNG JAWAB SATGAS SABER PUNGLI MELAPORKAN PELAKSANAAN TUGAS SATGAS SABER PUNGLI KEPADA PRESIDEN PALING SEDIKIT 1
(SATU) KALI SETIAP 3 (TIGA) BULAN ATAU SEWAKTUWAKTU JIKA DIPERLUKAN.
Alamat email Satgas Saber Pungli
[email protected]
TERIMA KASIH
