PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ORGANISASI MENTORING PAI UTM UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
BAB I Nama, waktu dan kedudukan Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama Mentoring Pendidikan Agama Islam Universitas Trunojoyo Madura. Pasal 2 Waktu Organisasi ini didirikan pada tahun ajaran 2004/2005 di Universitas Trunojoyo Madura dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Pasal 3 Kedudukan Organisasi Mentoring Pendidikan Agama Islam Universitas Trunojoyo Madura berkedudukan di bawah matakuliah Pendidikan Agama Islam. BAB II Asas dan Landasan Pasal 4 Organisasi ini berasaskan Islam dan berlandaskan tujuan matakuliah PAI yaitu : a. BAB III Sifat,Status dan Hubungan Pasal 5 Sifat Bersifat independen dan semi otonom. Independensi organisasi terdiri dari independensi etis dan independensi organisatoris. 1. Independensi etis adalah independensi secara etis yang pada hakikatnya merupakan sifat yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. 2. Independensi organisatoris adalah watak independensi yang teraktualisasi secara organisasi dalam kiprah dinamika baik dalam kehidupan intern organisasi maupun masyarakat berbangsa dan bernegara. Sedangkan semi otonom merupakan sebuah sifat mentoring yang mempunyai hubungan secara langsung dalam bidang manajemen pengawasan, kurikulum, dan pelaksanaan mentoring dengan koordinator PAI dan dosen PAI melalui pembina mentoring. Pasal 6 Status Merupakan lembaga pembinaan keislaman dan karakter mahasiswa yang menempuh mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) di Universitas Trunojoyo Madura.
Pasal 7 Hubungan Hubungan antara Mentoring Pendidikan Agama Islam Universitas Trunojoya Madura dengan koordinator PAI dan pembina PAI adalah struktural Instruktif. Sedangkan antara Mentoring Pendidikan Agama Islam Universitas Trunojoyo Madura dengan dosen PAI dan Lembaga dakwah kampus Universitas Trunojoyo Madura adalah struktural koordinatif. BAB IV Maksud dan Tujuan Pasal 8 Maksud Merupakan lembaga semi otonom dengan maksud melaksanakan kegiatan pembinaan keislaman dan karakter mahasiswa yang menempuh mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Universitas Trunojoyo Madura Pasal 9 Tujuan Lembaga ini didirikan dengan tujuan: 1. Mengakomodir dan mewujudkan pembinaan keislaman dan karakter yang intensif terhadap mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang mengikuti matakuliah PAI. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia ditingkat mahasiswa Universitas Trunojoyo madura yang berkarakter islami. 3. Meningkatkan ukhuwah islamiyah. BAB V Keanggotaan Pasal 10 Anggota Anggota adalah mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang beragama islam dan yang memenuhi syarat keanggotaan, yang terdiri dari: mentee, Mentor Mula, Mentor Muda, Mentor Madya, dan Mentor Purna. 1. Mentee adalah seluruh mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang beragama islam yang terdaftar sah, dan telah memprogramkan matakuliah PAI sampai lulus matakuliah PAI . 2. Mentor Mula adalah mentee yang sudah mengikuti pembinaan mentoring lanjutan dan menjadi mentor magang atau menjadi mentor pada semester ganjil. 3. Mentor Muda adalah mentee yang sudah mengikuti Training Of Mentor (TOM). 4. Mentor Madya adalah mentor muda yang telah menjadi mentor selama 3 semester dan menjadi panitia pelaksana mentoring. 5. Mentor Purna adalah mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang sudah lulus dan pernah menjadi pengurus kepanitian mentoring, tetapi masih bersedia untuk berperan aktif dan memberikan kontribusi besar dalam pengembangan organisasi.
Pasal 11 Hak dan Kewajiban Anggota 1. Hak Anggota a) hak mentee Mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal mengikuti kegiatan pembinaan di mentoring. b) Hak Mentor Mula 1) Mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal mengikuti kegiatan pembinaan lanjutan di mentoring. 2) Mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal membela diri, mengeluarkan dan mengajukan pendapat serta mengikuti kegiatan. c) Hak Mentor Muda 1) Mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal membela diri, mengeluarkan dan mengajukan pendapat serta mengikuti kegiatan 2) Mempunyai hak untuk memilih calon Ketua Umum. 3) Berhak menjadi anggota magang di departemen organisasi atau menjadi panitia pelaksana harian. d) Hak Mentor Madya 1) Mendapat perlakuan yang sama dalam hal membela diri, mengeluarkan dan mengajukan pendapat serta mengikuti kegiatan . 2) Berhak menjadi pengurus pelaksana kegiatan organisasi. 3) Mempunyai hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi. e) Hak Anggota Purna 1) Mendapat perlakuan yang sama dalam hal mengeluarkan dan mengajukan pendapat serta mengikuti kegiatan. 2. Kewajiban Anggota a) Kewajiban Mentee Wajib mentaati tata tertib dan Peraturan Perundang-undangan Organisasi (PPO) mentoring. b) Kewajiban mentor Mula dan Muda. 1) Setiap anggota wajib mentaati tata tertib mentor dan PPO mentoring. 2) Setiap anggota wajib berpartisipasi aktif dalam kegiatan lembaga kecuali anggota mendapat izin dari ketua umum. 3) Setiap anggota wajib menjaga nama baik lembaga. c) Kewajiban Mentor Madya 1. Setiap anggota wajib mentaati tata tertib mentor dan PPO mentoring. 2. Setiap anggota wajib berpartisipasi aktif dalam kegiatan lembaga. 3. Setiap anggota wajib menjaga nama baik organisasi d) Kewajiban Mentor Purna Setiap anggota wajib menjaga nama baik lembaga.
Pasal 12 Sanksi-sanksi 1. Setiap anggota mentee dapat dikenakan sanksi apabila melanggar tata tertib dan PPO mentoring. Sanksi-sanksi dapat berupa : a. Peringatan secara lisan b. Pengurangan nilai mentoring 2. Setiap Mentor Mula, Muda, Madya, dan Purna dapat dikenakan sanksi apabila melanggar tata tertib dan PPO Mentoring. Sanksi-sanksi dapat berupa : a. Peringatan secara lisan b. Peringatan secara tertulis c. Pencabutan hak sebagai mentor. 3. Penggunaan sanksi a. Peringatan secara lisan dan tertulis dilakukan oleh ketua umum b. Pencabutan status mentor dilakukan oleh ketua umum melalui musyawarah pengurus. Pasal 13 Pembelaan Semua anggota yang dikenakan sanksi dapat melakukan pembelaan diri BAB VI Bentuk dan struktur organisasi Pasal 14 Bentuk Berbentuk lembaga kemahasiswaan Pasal 15 Struktur Organisasi Struktur organisasi adalah : Muktamar, Dewan Syura’ dan Ketua Umum. 1. Muktamar a. Status 1) Muktamar adalah suatu musyawarah mentor 2) Muktamar memegang kekuasaan tertinggi. 3) Muktamar dilakukan satu periode sekali. 4) Dalam keadaan luar biasa muktamar dapat dilaksanakan menyimpang dari ketentuan pasal 15 ayat 1a (3). b. Wewenang atau kekuasaan muktamar 1) Membahas dan mengesahkan LPJ ketua umum dan 2) Membahas dan menetapkan PPO dan rekomendasi. 3) Menentukan Kriteria Calon Ketua Umum. 4) Memilih Calon Ketua Umum.
c. Tata tertib
1) Muktamar dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 1/3 peserta. 2) Apabila ayat 1.C(1) tidak terpenuhi maka muktamar ditunda selama 1 x 10 menit dan selanjutnya dinyatakan sah. 2. Dewan Syura’ a. Status Dewan Syura’ terdiri dari Pengurus Harian Demisioner, mentor Purna, dan pembina mentoring atau koordinator PAI. b. Wewenang atau Kekuasaan Dewan Syura’. 1) Menentukan Ketua Umum dari Calon Ketua Umum hasil Muktamar. 2) Memantau kinerja Ketua Umum dan Pengurus. 3) Melaksanakan Muktamar Luar Biasa jika terjadi Vacum of Power. 3. Ketua Umum a. Status 1) Ketua umum menjalankan fungsinya sebagai eksekutif. 2) Ketua umum adalah ketua dari bidang khusus 3) Ketua umum dipilih oleh Dewan Syura’ dari calon Ketua Umum hasil Muktamar. b. Bidang-bidang khusus 1) Bidang-bidang khusus diusulkan oleh ketua umum dan ditetapkan dalam musyawarah pengurus 2) Bidang khusus merupakan bagian integral dari ketua umum 3) Bidang khusus bertanggung jawab pada ketua umum 4) Bidang khusus melaksanakan tugas sesuai dengan bidang kerja masing-masing c. Wewenang atau kekuasaan ketua umum 1) Menentukan susunan kepengurusan 2) Menentukan kebijakan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan PPO 3) Mengadakan reshuffle kepenggurusan.
BAB VII Kepengurusan Pasal 16 Struktur kepengurusan a. Pengurus selain ketua umum ditentukan oleh ketua umum yang disesuaikan dengan kebutuhan. b. Periode dalam kepengurusan lamanya satu periode (2 semester). Pasal 17 Masa Ketua Umum Masa jabatan Ketua Umum dinyatakan berhenti apabila : 1. Masa jabatan berakhir. 2. Atas permintaan sendiri dengan persetujuan Dewan Syura’. 3. Diberhentikan karena melanggar PPO. 4. Meninggal dunia. 5. Tidak lagi menjadi anggota.
Pasal 18 Pemberhentian pengurus Pengurus dinyatakan berhenti apabila: 1. Masa jabatan berakhir 2. Permintaan sendiri dengan persetujuan ketua umum secara tertulis 3. Tidak menjadi mentor selama 2 semester berturut turut pada saat masa jabatan. 4. Apabila pengurus tidak aktif selama 1 semester, maka ketua umum memiliki wewenang untuk mengadakan reshuffle kepenggurusan. BAB VIII Kedaulatan Pasal 19 Kedaulatan tertinggi di dalam pengambilan keputusan berada pada musyawarah organisasi. BAB IX Musyawarah Organisasi Pasal 20 Jenis-jenis musyawarah 1. Muktamar Muktamar adalah musyawarah tertinggi yang dilaksanakan setiap tahun sekali dengan melibatkan seluruh anggota dengan rincian sebagaimana dijelaskan pada BAB VI Pasal 15 ayat 1. 2. Muktamar luar biasa a. Muktamar luar biasa dilaksanakan bila terdapat keadaan yang dianggap luar biasa atas usulan anggota maupun hasil kesepakatan dewan Syura’. b. Yang dimaksud luar biasa pada ayat 2a adalah sebagai berikut: Terjadi pemberhentian ketua umum sebelum habis masa jabatannya. c. Muktamar luar biasa dapat dikatakan sah apabila dihadiri oleh ½ + 1 dari jumlah anggota mula, muda dan madya. d. Apabila ayat 2c tidak terpenuhi maka Muktamar Luar biasa dipending selama 15 menit dan akan dilanjutkjan kembali. 3. Musyawarah pengurus Musyawarah pengurus adalah musyawarah yang dilakukan di semua tingkat kepengurusan. 4. Musyawarah kerja lembaga musyawarah kerja adalah musyawarah yang dilakukan oleh Pengurus mentoring untuk menyusun agenda program kerja utama dan menyusun program kerja pendukung. BAB X Sifat Dan Jenis Program Kerja Pasal 21 Jenis program kerja Program kerja terdiri dari program kerja utama dan program kerja pendukung
Pasal 22 Sifat 1. Program kerja utama merupakan program kerja yang bersifat wajib dilaksanakan setiap semester yang bentuk kegiatannya berdasarkan pasal 4, 6, 8 dan 9. 2. Program kerja pendukung merupakan program kerja yang bersifat mendukung program kerja utama Pasal 23 Ketentuan 1. Program kerja utama yaitu mentoring for mentee. 2. Program kerja utama wajib di ikuti oleh seluruh anggota mentoring berdasarkan pasal 11 3. Bentuk program kerja utama dapat berubah apabila mendapat persetujuan oleh dewan Syura’ dan dosen PAI. 4. Program kerja pendukung seperti sosialisasi mentoring dan sebagainya. 5. Materi mentoring disusun oleh pengurus mentoring dan Dosen PAI BAB XI Keuangan Pasal 24 Sumber Pendapatan Sumber-sumber pandapatan organisasi adalah Subsidi dana akademik BAB XII Laporan Pertanggung Jawaban Pasal 25 Laporan Pertanggung Jawaban Laporan Pertanggungjawaban terdiri dari laporan setiap kegiatan dan laporan akhir periode. 1. Laporan Kegiatan a. Laporan kegiatan adalah laporan yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan b. Laporan kegiatan berisi sekurang-kurangnya laporan hasil kegiatan, penggunaan anggaran, dan dokumentasi. c. Laporan kegiatan diserahkan maksimal 2 minggu setelah kegiatan berlangsung kepada pengurus inti. 2. Laporan Akhir Periode a. Laporan akhir periode adalah laporan yang disampaikan oleh ketua umum di akhir periode. b. Laporan akhir berisi sekurang-kurangnya kondisi objektif lembaga, Realisasi Rekomendasi, Realisasi Program Kerja, laporan keuangan, dan laporan inventaris selama 1 Periode. c. Laporan akhir periode wajib disampaikan pada waktu muktamar dan menghasilkan hasil evaluasi berupa rumusan proyeksi arahan kerja untuk periode berikutnya. d. laporan akhir dibukukan dan dikumpulkan kepada pembina mentoring.
BAB XIII Pembubaran Lembaga Dan Syarat Pembubarannya Pasal 26 Pembubaran Lembaga Hanya dapat dibubarkan melalui Referendum pimpinan akademik. Pasal 27 Syarat Pembubaran Lembaga Mentoring Pendidikan Agama Islam Universitas Trunojoyo Madura dibubarkan dengan syarat: 1. Karena sudah menyimpang dari maksud dan tujuan didirikan 2. Atas dasar keputusan pembantu Rektor 1 UTM dan diketahui oleh Rektor UTM yang merupakan posisi tertinggi di Universitas Trunojoyo Madura BAB XIV Ketentuan Lain Pasal 28 Hal-hal yang belum diatur dalam PPO akan diatur dalam aturan-aturan lain yang tidak bertentangan dengan PPO BAB XV Penutup PPO ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada perubahan PPO akan dibahas melalui muktamar.
