SALINAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara;
Mengingat
: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN NEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 2. Wilayah . . .
-22.
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
3.
Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
4.
Penataan Wilayah Pertahanan adalah penetapan Wilayah Pertahanan berdasarkan suatu proses perencanaan Wilayah Pertahanan, pemanfaatan Wilayah Pertahanan, dan pengendalian pemanfaatan Wilayah Pertahanan.
5.
Rencana Wilayah Pertahanan yang selanjutnya disingkat RWP adalah hasil perencanaan wilayah yang mengindikasikan lokasi Wilayah Pertahanan untuk kepentingan pertahanan negara.
6.
Rencana Rinci Wilayah Pertahanan yang selanjutnya disingkat RRWP adalah jabaran dari perencanaan wilayah yang mengindikasikan lokasi Wilayah Pertahanan, sesuai matra TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang dibuat secara rinci untuk kepentingan pertahanan negara.
7.
Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.
Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. Pasal 2 . . .
-3Pasal 2 Lingkup penataan Wilayah Pertahanan meliputi: a. penetapan Wilayah Pertahanan; b. perencanaan Wilayah Pertahanan; c. pemanfaatan Wilayah Pertahanan; dan d. pengendalian pemanfaatan Wilayah Pertahanan. Pasal 3 (1)
Sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang.
(2)
Pada masa damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai Wilayah Pertahanan untuk kepentingan pembangunan dan pembinaan kemampuan pertahanan sebagai perwujudan daya tangkal bangsa.
(3)
Dalam keadaan perang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai Wilayah Pertahanan untuk kepentingan perang. Pasal 4
Pelaksanaan penataan Wilayah Pertahanan dilakukan secara terintegrasi dengan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. BAB II PENETAPAN WILAYAH PERTAHANAN Bagian Kesatu Umum Pasal 5 (1)
Wilayah Pertahanan ditetapkan oleh Pemerintah untuk memberi jaminan kepastian terhadap keberadaan Wilayah Pertahanan. (2) Wilayah . . .
-4(2)
Wilayah Pertahanan ditetapkan dengan memperhatikan kepentingan daerah dan fungsi pertahanan.
(3)
Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. Wilayah Pertahanan darat; b. Wilayah Pertahanan laut; dan c. Wilayah Pertahanan udara.
pada
Pasal 6 Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas: a. pangkalan militer atau kesatrian; b. daerah latihan militer; c. instalasi militer; d. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; e. daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya; f. daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; g. obyek vital nasional yang bersifat strategis; dan/atau h. kepentingan pertahanan udara. Pasal 7 (1)
Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
(2)
Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sampai dengan huruf h ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Pasal 8
(1)
Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.
(2)
Penetapan Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Setelah . . .
-5(3) Setelah Wilayah Pertahanan ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, disusun rencana tata ruang kawasan strategis nasional. Bagian Kedua Tata Cara Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Pasal 9 Tata cara penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan oleh pemangku kepentingan tingkat nasional dengan melibatkan peran serta masyarakat. Pasal 10 (1)
Proses penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui tahapan: a. persiapan penyusunan, meliputi: 1. penyusunan kerangka acuan kerja; 2. penentuan metodologi; 3. penganggaran; dan 4. pelibatan unsur TNI. b. pengumpulan data, paling sedikit meliputi: 1. data wilayah administrasi; 2. data fisiografis; 3. data kependudukan; 4. data kondisi sosial; 5. data ekonomi dan keuangan; 6. data ketersediaan prasarana dan sarana dasar; 7. data penggunaan lahan; 8. data peruntukan ruang; 9. data sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan 10. peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan. c. pengolahan data dan analisis, paling sedikit meliputi teknik analisis yang terkait dengan nilai strategis kawasan yang dimilikinya. d. perumusan konsepsi rencana, paling sedikit harus: 1. mengacu pada: a) Rencana Tata Ruang wilayah nasional; b) RWP; c) kebijakan umum pertahanan negara; d) kebijakan . . .
-6d) kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara; dan e) pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan pertahanan. 2. memperhatikan: a) Rencana Tata Ruang pulau atau kepulauan; b) Rencana Tata Ruang wilayah provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten/kota setempat; c) rencana pembangunan jangka panjang nasional; dan d) rencana pembangunan jangka menengah nasional; 3. memuat: a) tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional; dan b) konsep pengembangan kawasan strategis nasional. (2)
Proses penyusunan Rencana Tata Ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11
Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Presiden. BAB III PERENCANAAN WILAYAH PERTAHANAN Bagian Kesatu Perencanaan Wilayah Pertahanan Paragraf 1 Umum Pasal 12 Perencanaan Wilayah menghasilkan: a. RWP; dan b. RRWP.
Pertahanan
dilaksanakan
untuk
Pasal 13 . . .
-7Pasal 13 (1)
RWP dan RRWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 digunakan sebagai salah satu acuan dalam menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota beserta rencana rinci atau rencana detail.
(2)
RWP dan RRWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 digunakan sebagai salah satu masukan dalam menyusun rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional. Paragraf 2 Rencana Wilayah Pertahanan Pasal 14
RWP disusun dengan memperhatikan: a. kebijakan dan strategi pertahanan negara; b. sistem pertahanan negara; c. ketersediaan sumber daya dan sarana prasarana nasional; d. kesejahteraan dan kepentingan masyarakat; dan e. rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya. Pasal 15 (1)
RWP berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2)
RWP dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terjadi: a. bencana berskala nasional; b. perubahan batas territorial yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau c. perubahan kebijakan nasional di bidang pertahanan. Pasal 16
(1)
RWP yang memuat lokasi Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c digambarkan dalam peta dengan skala 1:1.000.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. (2) RWP . . .
-8(2)
RWP yang memuat lokasi Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sampai dengan huruf h ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Paragraf 3 Rencana Rinci Wilayah Pertahanan Pasal 17
(1)
RRWP merupakan alat operasionalisasi RWP dan sebagai dasar untuk mengembangkan sarana dan prasarana pertahanan.
(2)
RRWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. RRWP darat; b. RRWP laut; dan c. RRWP udara. Pasal 18
(1)
RRWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disusun oleh masing-masing Kepala Staf Angkatan secara terintegrasi dan terkoordinasi antarmatra darat, laut, dan udara.
(2)
Penyusunan RRWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada RWP.
(3)
RRWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah memperhatikan saran dari Panglima TNI. Pasal 19
(1)
RRWP berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2)
RRWP dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terjadi: a. bencana berskala nasional; b. perubahan batas territorial yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau c. perubahan kebijakan nasional di bidang pertahanan.
Bagian Kedua . . .
-9Bagian Kedua Pemanfaatan Wilayah Pertahanan Paragraf 1 Umum Pasal 20 (1)
Wilayah Pertahanan dimanfaatkan rangka memperkuat kemampuan menjaga kedaulatan negara.
oleh TNI dalam pertahanan dan
(2)
Pemanfaatan Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan RWP dan RRWP. Pasal 21
Dalam pemanfaatan Wilayah Pertahanan, TNI dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan untuk menjaga kepentingan pertahanan. Pasal 22 Pemanfaatan Wilayah Pertahanan dilakukan berdasarkan pedoman, standar, dan kriteria teknis yang ditetapkan oleh Menteri. Paragraf 2 Arahan Pemanfaatan Wilayah Pertahanan Pasal 23 Pemanfaatan Wilayah Pertahanan dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami, serta memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi Wilayah Pertahanan yang bersangkutan. Pasal 24 (1)
Pemanfaatan Wilayah Pertahanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan.
(2)
Pemanfaatan Wilayah Pertahanan di pertahanan harus mendapat ijin Menteri.
(3)
Pemanfaatan Wilayah Pertahanan di luar fungsi pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
luar
fungsi
Paragraf 3 . . .
- 10 Paragraf 3 Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Pertahanan Pasal 25 (1)
Dalam rangka pembangunan atau pengembangan Wilayah Pertahanan, dilaksanakan pengadaan tanah.
(2)
Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 26
(1)
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakan lahan untuk pembangunan dan pengembangan Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf g di wilayahnya.
(2)
Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usul Menteri.
(3)
Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan peruntukkannya dengan fungsi Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf g. Pasal 27
Dalam hal lahan diperlukan untuk daerah latihan militer, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakan lahan bagi satuan TNI dari tingkat latihan perorangan sampai dengan tingkat latihan gabungan TNI. Pasal 28 (1)
Daerah latihan militer disediakan untuk satuan TNI pada skala nasional, skala provinsi, dan skala kabupaten.
(2)
Pada skala nasional, daerah latihan militer paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) daerah latihan gabungan TNI.
(3)
Pada skala provinsi, daerah latihan militer paling sedikit terdiri atas 1 (satu) daerah latihan gabungan TNI setingkat: a. batalyon TNI Angkatan Darat; b. gugus . . .
- 11 -
b.
gugus tempur laut guna mendukung pasukan pendarat marinir TNI Angkatan Laut; dan/atau c. skuadron udara atau batalyon Paskhas TNI Angkatan Udara. (4)
Pada skala kabupaten, daerah latihan militer paling sedikit terdiri atas 1 (satu) daerah latihan TNI setingkat kompi.
Paragraf 4 Penyiapan dan Penggunaan Daerah Latihan Militer Bersifat Sementara atau Tidak Tetap Pasal 29 Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyiapkan wilayahnya untuk digunakan sebagai daerah latihan militer yang bersifat sementara atau tidak tetap. Pasal 30 (1)
Penyiapan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan atas permintaan pimpinan satuan TNI sesuai kewenangannya paling rendah setingkat satuan komando kewilayahan setempat.
(2)
Penyiapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek geografi, demografi, serta infrastruktur pendukung penyelenggaraan kepentingan pertahanan. Pasal 31
(1)
Penggunaan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus memperhatikan hak masyarakat, nilai sosial budaya masyarakat, dan keseimbangan ekosistem.
(2)
Penggunaan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan instansi terkait. Bagian Ketiga . . .
- 12 Bagian Ketiga Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Pertahanan Pasal 32 (1)
Pemanfaatan wilayah di sekitar pangkalan militer atau kesatrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, harus mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer.
(2)
Dalam hal pemanfaatan di sekitar pangkalan militer atau kesatrian berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 33
(1)
Pemanfaatan wilayah di sekitar daerah latihan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, harus mendukung dan menjaga fungsi daerah latihan militer.
(2)
Dalam hal pemanfaatan di sekitar daerah latihan militer berpotensi tidak mendukung fungsi daerah latihan militer, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 34
(1)
Pemanfaatan wilayah di sekitar instalasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, harus mendukung dan menjaga fungsi instalasi militer.
(2)
Dalam hal pemanfaatan di sekitar instalasi militer berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi instalasi militer, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 35
(1)
Pemanfaatan wilayah di sekitar daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, harus mendukung dan menjaga fungsi daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer. (2) Dalam . . .
- 13 (2)
Dalam hal pemanfaatan di sekitar daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga kepentingan pertahanan, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 36
(1)
Pemanfaatan wilayah di sekitar daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, harus mendukung dan menjaga fungsi daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya.
(2)
Dalam hal pemanfaatan di sekitar daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga kepentingan pertahanan, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 37
(1)
Pemanfaatan wilayah di sekitar daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, harus mendukung dan menjaga fungsi daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya.
(2)
Dalam hal pemanfaatan di sekitar daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga kepentingan pertahanan, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 38
(1)
Pemanfaatan wilayah di sekitar obyek vital nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, harus mendukung dan menjaga fungsi obyek vital nasional yang bersifat strategis.
(2)
Dalam hal pemanfaatan di sekitar obyek vital nasional yang bersifat strategis berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga kepentingan pertahanan, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 39 . . .
- 14 Pasal 39 (1)
Pemanfaatan wilayah di sekitar kepentingan pertahanan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, harus mendukung dan menjaga fungsi pertahanan udara.
(2)
Dalam hal pemanfaatan di sekitar kepentingan pertahanan udara berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga kepentingan pertahanan, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 40
(1)
Pengendalian pemanfaatan Wilayah Pertahanan dilakukan melalui pemantauan, pengawasan, dan penertiban.
(2)
Pengendalian pemanfaatan Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pasal 41
Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) diselenggarakan melalui pengelolaan sistem informasi dan komunikasi. Pasal 42 Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi dan pelaporan. Pasal 43 (1)
Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
(2)
Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemulihan fungsi ruang sesuai dengan RWP dan RRWP.
(3)
Penertiban dilaksanakan oleh aparatur dan/atau pemerintah daerah bersama TNI.
Pemerintah
BAB IV . . .
- 15 BAB IV ALIH FUNGSI Pasal 44 (1)
Wilayah Pertahanan hanya dapat dialihfungsikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. berdasarkan penilaian tidak efektif dan tidak efisien untuk kepentingan pertahanan; dan/atau b. terdapat kepentingan pembangunan nasional yang lebih besar.
(2)
Penilaian tidak efektif dan tidak efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan.
(3)
Kepentingan pembangunan nasional yang lebih besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Presiden.
(4)
Alih fungsi Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat telah disiapkan wilayah pengganti yang memenuhi kriteria sebagai Wilayah Pertahanan.
(5)
Alih fungsi Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 45
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan Wilayah Pertahanan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Pasal 46 Peraturan Pemerintah diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar . . .
- 16 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 190
26 Maret 2012 Rupat Ditkum Strahan
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN NEGARA I.
UMUM Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan karakteristik sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara merupakan kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi, dengan isinya. Ruang dan segala isinya tersebut perlu dikelola pemerintah dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sehingga keberadaan kawasan-kawasan dalam tata ruang nasional dapat ditegakkan dan terjaga kesinambungannya. Salah satu upaya dalam pengelolaan wilayah adalah melalui Penataan Ruang Nasional yang diselenggarakan secara terencana dan terpadu oleh pemerintah dengan melibatkan segenap masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Penataan ruang nasional pada hakikatnya mencakup aspek yang saling terkait satu sama lain, yakni aspek pertahanan dan aspek kesejahteraan yang berkelanjutan. Dari aspek pertahanan, penataan ruang terkait langsung dengan strategi pertahanan negara, bahkan berpengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan fungsi pertahanan. Dalam lingkup fungsi pertahanan negara, konteks penataan ruang dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan melalui Penataan Wilayah Pertahanan. Penataan Wilayah Pertahanan sangat diperlukan untuk kepentingan pertahanan. Untuk menghindari terjadinya benturan dengan fungsifungsi pembangunan nasional lainnya, maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur tentang Penataan Wilayah Pertahanan. Penataan Wilayah Pertahanan memerlukan penanganan secara khusus, yang pelaksanaannya berbeda dengan penataan wilayah untuk fungsifungsi pembangunan lainnya. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa dalam hal mengatur tentang tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan sebagai sub sistem rencana tata ruang wilayah perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah. II. PASAL . . .
-2II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “masa damai” adalah suatu kondisi ketika kehidupan masyarakat serta roda pemerintahan dan pembangunan nasional berjalan normal. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kepentingan daerah” adalah kepentingan yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 6 Huruf a Yang dimaksud dengan “pangkalan militer atau kesatrian” adalah kantor, asrama, atau perumahan yang menjamin fungsi tempat bekerja, tempat berlatih, dan tempat tinggal sehingga mempunyai kesiapsiagaan yang tinggi. Pangkalan militer atau kesatrian untuk satuan TNI Angkatan Darat satuan setingkat Koramil ke atas, untuk satuan TNI Angkatan Laut satuan setingkat Posal ke atas, dan untuk satuan TNI Angkatan Udara satuan setingkat Posau ke atas. Huruf b . . .
-3Huruf b Yang dimaksud dengan “daerah latihan militer” adalah wilayah yang disiapkan/digunakan untuk meningkatkan kemampuan perorangan dan/atau satuan dalam rangka menghadapi kemungkinan ancaman musuh. Huruf c Yang dimaksud dengan “instalasi militer” adalah instalasi yang digunakan untuk kepentingan mendukung kegiatan militer, seperti instalasi radar, instalasi komunikasi dan elektronik, depo perbekalan, dan logistik. Huruf d Yang dimaksud dengan “daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer” adalah wilayah yang disiapkan atau digunakan untuk melakukan uji coba Alat Utama Sistem Senjata atau peralatan pertahanan lainnya oleh instansi yang berwenang melakukan uji coba dan telah dijamin keamanannya. Huruf e Yang dimaksud dengan “daerah penyimpanan barang explosif dan berbahaya lainnya” adalah wilayah yang disiapkan atau digunakan sebagai tempat penyimpanan serta pemeliharaan bahan peledak dan berbahaya lainnya sesuai dengan kriteria teknis yang ditentukan oleh Mabes TNI/Angkatan. Huruf f Yang dimaksud dengan “daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya” adalah suatu tempat yang disiapkan/digunakan untuk memusnahkan amunisi atau peralatan pertahanan berbahaya lainnya yang ditetapkan oleh Mabes TNI/Angkatan dan dijamin keamanannya. Huruf g Yang dimaksud dengan “obyek vital nasional yang bersifat strategis” adalah meliputi kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara, yang memiliki nilai strategis dari aspek pertahanan, antara lain istana negara dan industri strategis pertahanan. Huruf h Yang dimaksud dengan “kepentingan pertahanan udara” meliputi daerah terbatas (restricted area), daerah terlarang (prohibited area), dan zona identifikasi pertahanan udara (air defence identification zone/ADIZ). Pasal 7 . . .
-4Pasal 7 Ayat (1) Lampiran Wilayah Pertahanan merupakan daftar satuan untuk satuan TNI Angkatan Darat pada tingkat Kodim/Batalyon ke atas, satuan TNI Angkatan Laut tingkat Lanal tipe B ke atas, dan satuan TNI Angkatan Udara pada tingkat Lanud tipe D ke atas, daerah militer, dan instalasi militer. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam ketentuan ini antara lain peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Yang dimaksud “kondisi sosial” adalah suatu kondisi yang tekait dengan kehidupan sosial masyarakat di wilayah tertentu yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 . . .
-5Angka 6 Yang dimaksud “prasarana dan sarana dasar” yaitu antara lain jaringan prasarana transportasi, jaringan prasarana energi, jaringan prasarana telekomunikasi, dan jaringan prasarana sumber daya air. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas. Angka 10 Cukup jelas. Huruf c Teknik analisis yang terkait dengan nilai strategis kawasan yang dimilikinya ditinjau dari segi kepentingan pertahanan dan keamanan. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Huruf a Yang dimaksud dengan “kebijakan dan strategi pertahanan negara” adalah pedoman yang dijadikan acuan dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan penggunaan seluruh kekuatan dalam rangka menjaga, melindungi, dan memelihara kepentingan nasional. Huruf b . . .
-6Huruf b Yang dimaksud dengan “sistem pertahanan negara” adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta disiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Penggambaran pangkalan militer dan/atau kesatrian pada peta 1:1.000.000 merupakan penggambaran satuan TNI Angkatan Darat pada tingkat Kodim/Batalyon ke atas, satuan TNI Angkatan Laut pada tingkat Lanal tipe B ke atas, dan satuan TNI Angkatan Udara pada tingkat Lanud tipe D ke atas, daerah latihan militer, dan instalasi militer. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “RRWP darat” adalah jabaran secara rinci dari perencanaan Wilayah Pertahanan yang mengindikasikan lokasi Wilayah Pertahanan statis dan dinamis matra darat. Huruf b . . .
-7Huruf b Yang dimaksud dengan “RRWP laut” adalah jabaran secara rinci dari perencanaan Wilayah Pertahanan yang mengindikasikan lokasi Wilayah Pertahanan statis dan dinamis matra laut. Huruf c Yang dimaksud dengan “RRWP udara” adalah jabaran secara rinci dari perencanaan Wilayah Pertahanan yang mengindikasikan lokasi Wilayah Pertahanan statis dan dinamis matra udara. Pasal 18 Ayat (1) Yang dimaksud “masing-masing Kepala Staf Angkatan” adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pemanfaatan Wilayah Pertahanan di luar fungsi pertahahan” antara lain penggunaan bersama pangkalan udara dengan PT. Angkasa Pura, pelatihan dasar kemiliteran, dan kegiatan kepramukaan. Ayat (3) . . .
-8Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Yang dimaksud dengan “bersifat sementara atau tidak tetap” adalah daerah latihan yang penggunaannya dibatasi oleh ruang dan waktu, atas perijinan pemerintah daerah dan/atau instasi yang berwenang. Daerah latihan yang bersifat sementara dan tidak tetap antara lain tempat latihan penerjunan, pendaratan pantai, anti teror, dan latihan gabungan TNI. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Ayat (1) Pemanfaatan wilayah yang harus mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian, antara lain: a. untuk daerah sekitar kesatrian/pangkalan angkatan darat, yaitu kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya bagi operasional mobilitas pasukan untuk kepentingan pertahanan, antara lain pertanian, perkebunan, atau perikanan. b. untuk daerah sekitar kesatrian/pangkalan angkatan laut, yaitu kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya bagi operasional pelayaran untuk kepentingan pertahanan, antara lain wisata bahari atau olah raga bahari. c. untuk daerah sekitar pangkalan angkatan udara, yaitu kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya bagi operasional penerbangan untuk kepentingan pertahanan, antara lain kegiatan pertanian, perkebunan, atau perikanan. Ayat (2) . . .
-9Ayat (2) Kegiatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian dalam ketentuan ini, antara lain pembangunan industri bahan kimia atau pembangunan industri bahan peledak. Pasal 33 Ayat (1) Pemanfaatan wilayah di sekitar daerah latihan militer yang harus mendukung dan menjaga fungsi daerah latihan militer, antara lain pemanfaatan untuk kegiatan budi daya hutan produksi atau hutan tanaman rakyat. Ayat (2) Pemanfaatan yang berpotensi tidak mendukung fungsi daerah latihan militer, diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan wilayah di sekitar daerah latihan militer antara lain pemanfaatan untuk budidaya pemukiman padat penduduk, infrastruktur minyak dan gas, listrik tegangan tinggi dengan memenuhi ketentuan jarak keamanan. Pasal 34 Ayat (1) Pemanfaatan wilayah di sekitar instalasi militer yang harus mendukung dan menjaga fungsi instalasi militer, antara lain hutan produksi atau hutan tanaman rakyat. Ayat (2) Pemanfaatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi instalasi militer, diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan di sekitar instalasi militer, antara lain pemanfaatan untuk depo bahan bakar atau industri kimia dengan memenuhi ketentuan jarak keamanan. Pasal 35 Ayat (1) Pemanfaatan wilayah di sekitar daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer yang harus mendukung dan menjaga fungsi daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, antara lain pemanfaatan jaringan jalan yang dapat dilewati kendaraan berat untuk alutsista. Ayat (2) Pemanfaatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan wilayah di daerah sekitar uji coba peralatan dan persenjataan militer antara lain pariwisata. Pasal 36 . . .
- 10 Pasal 36 Ayat (1) Pemanfaatan wilayah di sekitar daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya yang harus mendukung dan menjaga fungsi daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, antara lain pemanfaatan untuk hutan produksi atau hutan tanaman rakyat. Ayat (2) Pemanfaatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan wilayah di sekitar daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, antara lain pemanfaatan kegiatan untuk pariwisata, pemukiman dengan kepadatan rendah. Pasal 37 Ayat (1) Pemanfaatan wilayah di sekitar daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya yang harus mendukung dan menjaga fungsi daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, antara lain pemanfaatan untuk jaringan jalan yang dapat dilewati kendaraan berat untuk alutsista. Ayat (2) Pemanfaatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan wilayah di sekitar daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, antara lain pemanfaatan untuk kegiatan pariwisata. Pasal 38 Ayat (1) Pemanfaatan wilayah di sekitar objek vital nasional yang bersifat strategis yang harus mendukung dan menjaga fungsi objek vital nasional yang bersifat strategis, antara lain kegiatan pemanfaatan untuk infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara. Ayat (2) Pemanfaatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga objek vital nasional yang bersifat strategis, diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan wilayah di sekitar objek vital nasional yang bersifat strategis, antara lain pemanfaatan untuk budidaya sentra ekonomi. Pasal 39 . . .
- 11 Pasal 39 Ayat (1) Pemanfaatan wilayah di sekitar wilayah pertahanan udara yang harus mendukung dan menjaga fungsi wilayah pertahanan udara, antara lain pemanfaatan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan. Ayat (2) Pemanfaatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga wilayah pertahanan udara, diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan di sekitar wilayah pertahanan udara antara lain pemanfaatan untuk bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5574
LAMPIRAN II PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN NEGARA DAFTAR WILAYAH PERTAHANAN NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
SATUAN MABES TNI BAIS TNI PASPAMPRES KOHANUDNAS KOSEK HANUDNAS KOSEK HANUDNAS KOSEK HANUDNAS KOSEK HANUDNAS SATRAD 211 SATRAD 212 SATRAD 213 SATRAD 214 SATRAD 215 SATRAD 216 SATRAD 221 SATRAD 222 SATRAD 223 SATRAD 224 SATRAD 225 SATRAD 231 SATRAD 232 SATRAD 233 SATRAD 234 SATRAD 241 SATRAD 242 SATRAD 243 SATRAD 244 SATRAD 245
29 30
SATUAN RUDAL TITIK MOBILE GARTAP-1 JAKARTA
I/JKT II/MKS III/MDN IV/BIAK
LOKASI JAKARTA TIMUR JAKARTA SELATAN JAKARTA PUSAT JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR KOTA MAKASSAR KOTA MEDAN KAB. BIAK KAB. TANGERANG KAB. NATUNA KOTA TANJUNG PINANG KAB. PEMALANG KAB. KULON PROGO KAB. SUKABUMI KAB. MALANG KAB. JOMBANG KOTA BALIKPAPAN KAB. GORONTALO UTARA KOTA TARAKAN KOTA LHOKSEUMAWE KOTA DUMAI KOTA SABANG KOTA SIBOLGA KAB. KUPANG KAB. BIAK NUMFOR KAB. FAK FAK KAB. MERAUKE KAB.MALUKU TENGGARA BARAT KAB. BANDUNG JAKARTA PUSAT
INDEKS 6H 6H 6H 6H 6H 11G 3B 18E 6H 6B 5D 7I 7I 6H 8I 8I 10E 12D 10B 2B 4D 1A 3D 13J 18E 16F 19I 16I 6H 6H 31 GARTAP . . .
-2-
NO 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
SATUAN GARTAP-2 BANDUNG GARTAP-3 SURABAYA IPSC MABESAD MENZIKON YONZIKON 11 YONZIKON 12 YONZIKON 13 YONZIKON 14 YONHUB LANUMAD A.YANI SKADRON-11/SERBU TNI-AD SKADRON-12/SERBU TNI-AD SKADRON-1&2/SENA TNI-AD SKADRON-31/SERBU TNI-AD YONPOM YON ANGRAT YON ANGAIR YON ANGPERBEKUD KOSTRAD DIVIF-1 BRIGIF L-17 YONIF L-305 YONIF L-328 YONIF L-330 BRIGIF-13 YONIF-303 YONIF-321 YONIF-323 BRIGIF L-3 YONIF-431 YONIF-432 YONIF-433 YONKAV-1 MENARMED-2 YONARMED-9 YONARMED-10 YONARMED-13 YONARHANUDRI-1
LOKASI KOTA BANDUNG KAB. SURABAYA KAB. BOGOR JAKARTA PUSAT JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR KOTA PALEMBANG JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA PUSAT KOTA SEMARANG KOTA SEMARANG KAB. WAY KANAN KOTA TANGERANG KOTA SEMARANG KAB. BOGOR JAKARTA PUSAT JAKARTA UTARA JAKARTA TIMUR JAKARTA PUSAT KOTA DEPOK KOTA DEPOK KAB.KARAWANG KOTA DEPOK KAB. BANDUNG KOTA TASIKMALAYA KAB. GARUT KAB. MAJALENGKA KOTA BANJAR KAB. MAROS KAB. MAROS KAB. MAROS KAB. MAROS KOTA DEPOK KAB. PURWAKARTA KAB. PURWAKARTA KAB. BOGOR KAB. SUKABUMI KOTA TANGERANG SELATAN
INDEKS 6H 8I 6H 6H 6H 6H 5F 6H 6H 6H 7H 7H 5H 6H 7H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6I 6I 6H 6I 11G 11G 11G 11G 6H 6H 6H 6H 6H 6H
70 YONZIPUR . . .
-3-
NO 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
SATUAN YONZIPUR-9 YONBEKANG-1 YONKES-1 DIVIF-2 BRIGIF L-18 YONIF L-501 YONIF L-502 YONIF L-503 BRIGIF-6 YONIF-411 YONIF-412 YONIF-413 BRIGIF-9 YONIF-509 YONIF-514 YONIF-515 YONKAV-8 MENARMED-1 YONARMED-8 YONARMED-11 YONARMED-12 YONARHANUDRI-2 YONZIPUR-10 YONBEKANG-2 YONKES-2 KOPASSUS PUSDIKPASSUS GRUP-1 GRUP-2 GRUP-3 YON-23 KODAM I/BB KODIM-0201 KOREM 022 KODIM-0203 KODIM-0204 KODIM-0207 KODIM-0208 KODIM-0209
LOKASI KOTA BANDUNG KAB. BOGOR KAB. BOGOR KAB. MALANG KAB. MALANG KAB. MADIUN KAB. MALANG KAB. MOJOKERTO KOTA SOLO KOTA SALATIGA KAB. PURWOREJO KAB. SUKOHARJO KAB. JEMBER KAB. JEMBER KAB. BONDOWOSO KAB. JEMBER KAB. PASURUAN KOTA MALANG KAB. JEMBER KAB. MAGELANG KAB. JEMBER KOTA MALANG KAB. PASURUAN KOTA MALANG KAB. MALANG JAKARTA TIMUR KAB. BANDUNG BARAT KAB. SERANG KOTA SOLO JAKARTA TIMUR KAB. BOGOR KOTA MEDAN KOTA MEDAN KOTA PEMATANG SIANTAR KOTA BINJAI KAB. LUBUK PAKAM KOTA PEMATANG SIANTAR KAB. ASAHAN KAB. RANTAU PRAPAT
INDEKS 6H 6H 6H 8I 8I 8I 8I 8I 7I 7I 7I 7I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 7I 9I 8I 8I 8I 8I 6H 6H 6H 7I 6H 6H 3B 3B 3C 3B 3B 3C 3C 3C 109 KOREM . . .
-4-
NO 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
SATUAN KOREM-023 KODIM-0205 KODIM-0206 KODIM-0210 KODIM-0211 KODIM-0212 KODIM-0213 KOREM 031 KODIM 0301 KODIM 0302 KODIM 0303 KODIM-0313 KODIM-0314 KOREM 032 KODIM-0304 KODIM-0305 KODIM-0306 KODIM-0307 KODIM-0308 KODIM-0309 KODIM-0310 KODIM-0311 KODIM-0312 KODIM-0319 KOREM 033 KODIM-0315 KODIM-0316 KODIM-0317 KODIM-0318 YONIF-126 YONIF-123 YONIF-132 YONIF-131 YONIF-133 YONIF-134 BRIGIF-7 YONIF-121 YONIF-122 YONIF-125
LOKASI KOTA SIBOLGA KAB. TANAH KARO KAB. DAIRI KAB. TAPANULI UTARA KOTA SIBOLGA KAB. TAPANULI SELATAN KAB. NIAS KOTA PEKANBARU KOTA PEKANBARU KAB. INDRAGIRI HULU KOTA DUMAI KAB. KAMPAR KAB. INDRAGIRI HILIR KOTA PADANG KOTA BUKIT TINGGI KAB. PASAMAN KOTA PAYA KUMBUH KAB. TANAH DATAR KOTA PARIAMAN KAB. SOLOK KAB. SIJUNJUNG KAB. PESISIR SELATAN KOTA PADANG KAB. MENTAWAI KOTA TANJUNG PINANG KOTA TANJUNG PINANG KOTA BATAM KAB. KARIMUN KAB. NATUNA KAB. ASAHAN KAB. TAPANULI SELATAN KAB. KAMPAR KOTA PAYA KUMBUH KOTA PADANG KOTA BATAM KAB. DELI SERDANG KAB. DELI SERDANG KAB. SIMALUNGUN KAB. KARO
INDEKS 3D 2C 2C 3C 3D 3D 2D 4D 4D 4E 4D 4D 4E 3E 3E 3D 3E 3E 3E 3E 3E 3E 3E 3F 5D 5D 5D 4D 6B 2C 3D 4D 3E 3E 5D 3B 3B 3C 2C
148 YONIF . . .
-5-
NO 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186
SATUAN YONIF-100 YONKAV-6 YONARMED-2 YONARHANUDSE-11 YONARHANUDSE -13 YONZIPUR-1/DD KODAM II/SWJ KODIM-0418 KOREM-041 KODIM-0407 KODIM-0408 KODIM-0409 KODIM-0425 KODIM-0423 KOREM-042 KODIM-0415 KODIM-0416 KODIM-0417 KODIM-0419 KODIM-0420 KOREM-043 KODIM-0410 KODIM-0411 KODIM-0412 KODIM-0421 KODIM-0422 KODIM-0424 KOREM-044 KODIM-0401 KODIM-0402 KODIM-0403 KODIM-0404 KODIM-0405 KODIM-0406 KOREM-045 KODIM-0413 KODIM-0414 YONIF-200 YONIF-141
LOKASI KAB. LANGKAT KOTA MEDAN KAB. DELI SERDANG KOTA BINJAI KOTA PEKANBARU KOTA MEDAN KOTA PALEMBANG KOTA PALEMBANG KOTA BENGKULU KOTA BENGKULU KAB. BENGKULU SELATAN KAB. REJANG LEBONG KAB. SELUMA KAB. BENGKULU UTARA KOTA JAMBI KOTA JAMBI KAB. BUNGO KAB. KERINCI KAB. TANJUNG JABUNG KAB. MERANGIN KOTA BANDAR LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG KOTA METRO KAB. LAMPUNG UTARA KAB. LAMPUNG SELATAN KAB. LAMPUNG BARAT KAB. TANGGAMUS KOTA PALEMBANG KAB. MUSI BANYUASIN KAB.OGAN KOMERING ILIR KAB.OGAN KOMERING ULU KAB. MUARA ENIM KAB. LAHAT KOTA LUBUK LINGGAU KOTA PANGKAL PINANG KOTA PANGKAL PINANG KAB. BELITUNG KAB. BANYU ASIN KAB. MUARA ENIM
INDEKS 2B 3B 3B 2B 4D 3B 5F 5F 4G 4G 4G 4F 4F 4F 5E 5E 4E 4F 5E 4F 5H 5H 5G 5G 5H 5G 5H 5F 5F 5G 5G 5F 5G 4F 6F 6F 6F 5F 5F
187 YONIF . . .
-6-
NO 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
SATUAN YONIF-142 YONIF-143 YONIF-144 YONKAV 5 YONARMED 15 YONZIPUR 2 KODAM III/SLW KODIM-0618 KOREM-061 KODIM-0606 KODIM-0607 KODIM-0608 KODIM-0621 KOREM-062 KODIM-0609 KODIM-0610 KODIM-0611 KODIM-0612 KODIM-0613 KOREM-063 KODIM-0604 KODIM-0605 KODIM-0614 KODIM-0615 KODIM-0616 KODIM-0617 KODIM-0619 KODIM-0620 KOREM-064 KODIM-0601 KODIM-0602 KODIM-0603 KODIM-0623 BRIGIF-15 YONIF-300 YONIF-301 YONIF-310 YONIF-312 YONIF-315
LOKASI KOTA JAMBI KAB. LAMPUNG SELATAN KAB. REJANG LEBONG KAB. MUARA ENIM KAB. OKU TIMUR KOTA PRABUMULIH KOTA BANDUNG KOTA BANDUNG KOTA BOGOR KOTA BOGOR KAB. SUKABUMI KAB. CIANJUR KAB. BOGOR KAB. GARUT KOTA CIMAHI KAB. SUMEDANG KAB. GARUT KOTA TASIKMALAYA KAB. CIAMIS KOTA CIREBON KAB. KARAWANG KAB. SUBANG KOTA CIREBON KAB. KUNINGAN KAB. INDRAMAYU KAB. MAJALENGKA KAB. PURWAKARTA KAB. CIREBON KOTA SERANG KAB. PANDEGLANG KOTA SERANG KAB. LEBAK KOTA CILEGON KOTA CIMAHI KAB. CIANJUR KAB. SUMEDANG KAB. SUKABUMI KAB. SUBANG KAB. BOGOR
INDEKS 5E 5H 4F 5F 5G 5F 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6I 6H 6H 6I 6I 6I 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 226 YONIF . . .
-7-
NO 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264
SATUAN YONIF-320 YONKAV-4 YONARMED-4 YONARMED-5 YONARHANUDRI-3 YONARHANUDSE-14 KODIM 0733 YONZIPUR-3 KODAM IV/DIP KOREM 071 KODIM 0701 KODIM 0702 KODIM 0703 KODIM 0704 KODIM 0710 KODIM 0711 KODIM 0712 KODIM 0713 KODIM 0736 KOREM 072 KODIM 0705 KODIM 0706 KODIM 0707 KODIM 0708 KODIM 0709 KODIM 0729 KODIM 0730 KODIM 0731 KODIM 0732 KODIM 0734 KOREM 073 KODIM 0714 KODIM 0715 KODIM 0716 KODIM 0717 KODIM 0718 KODIM 0719 KODIM 0720 KODIM 0721
LOKASI KAB. PANDEGLANG KOTA BANDUNG KOTA CIMAHI KAB. CIANJUR KOTA BANDUNG KAB. CIREBON KOTA SEMARANG KOTA BANDUNG KOTA SEMARANG KAB. BANYUMAS KAB. BANYUMAS KAB. PURBALINGGA KAB. CILACAP KAB. BANJARNEGARA KAB. PEKALONGAN KAB. PEMALANG KOTA TEGAL KAB. BREBES KAB. BATANG YOGYAKARTA KAB. MAGELANG KAB. TEMANGGUNG KAB. WONOSOBO KAB. PURWOREJO KAB. KEBUMEN KAB. BANTUL KAB. GUNUNG KIDUL KAB. KULON PROGO KAB. SLEMAN YOGYAKARTA KOTA SALATIGA KOTA SALATIGA KAB. KENDAL KAB. DEMAK KAB. PURWODADI KAB. PATI KAB. JEPARA KAB. REMBANG KAB. BLORA
INDEKS 6H 6H 6H 6H 6H 6H 7I 6H 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 265 KODIM . . .
-8-
NO 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303
SATUAN KODIM 0722 KOREM 074 KODIM 0723 KODIM 0724 KODIM 0725 KODIM 0726 KODIM 0727 KODIM 0728 KODIM 0735 BRIGIF-4 YONIF 400 YONIF 403 YONIF 405 YONIF 406 YONIF 407 YONIF 408 YONIF 410 YONKAV -2 YONARMED-3 YONARHANUDSE -15 YONZIPUR-4 KODAM V/BRW KODIM 0833 KOREM 081 KODIM 0801 KODIM 0802 KODIM 0803 KODIM 0804 KODIM 0805 KODIM 0806 KODIM 0807 KODIM 0808 KODIM 0810 KOREM 082 KODIM 0809 KODIM 0811 KODIM 0812 KODIM 0813 KODIM 0814
LOKASI KAB.KUDUS KOTA SURAKARTA KAB. KLATEN KAB. BOYOLALI KAB. SRAGEN KAB. SUKOHARJO KAB. KARANGANYAR KAB. WONOGIRI KAB. SURAKARTA KAB. TEGAL KOTA SEMARANG YOGYAKARTA KAB. BANYUMAS KAB. PURBALINGGA KAB. TEGAL KAB. SRAGEN KAB. BLORA KAB. SEMARANG KAB. MAGELANG KAB. SEMARANG KAB. SEMARANG KAB. SURABAYA SELATAN KOTA MALANG KOTA MADIUN KAB. PACITAN KAB. PONOROGO KOTA MADIUN KAB. MAGETAN KAB. NGAWI KAB. TRENGGALEK KAB. TULUNGAGUNG KOTA BLITAR KAB. NGANJUK KOTA MOJOKERTO KOTA KEDIRI KAB. TUBAN KAB. LAMONGAN KAB. BOJONEGORO KAB. JOMBANG
INDEKS 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 7I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 304 KODIM . . .
-9-
NO 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342
SATUAN KODIM 0815 KOREM 083 KODIM 0818 KODIM 0819 KODIM 0820 KODIM 0821 KODIM 0822 KODIM 0823 KODIM 0824 KODIM 0825 KOREM 084 KODIM 0816 KODIM 0817 KODIM 0826 KODIM 0827 KODIM 0828 KODIM 0829 KODIM 0830 KODIM 0831 KODIM 0832 BRIGIF-16 YONIF 500 YONIF 511 YONIF 512 YONIF 516 YONIF 521 YONIF 527 YONKAV-3 YONARMED-1 YONARHANUDSE-8 YONZIPUR-5 KODAM VI/MLW KODIM-0905 KOREM 091 KODIM-0901 KODIM-0902 KODIM-0903 KODIM-0904 KODIM-0906
LOKASI KOTA MOJOKERTO KOTA MALANG KOTA MALANG KOTA PASURUAN KOTA PROBOLINGGO KAB. LUMAJANG KAB. BONDOWOSO KAB. SITUBONDO KAB. JEMBER KAB. BANYUWANGI KAB. SURABAYA TIMUR KAB. SIDOARJO KAB. GRESIK KAB. PAMEKASAN KAB. SUMENEP KAB. SAMPANG KAB. BANGKALAN KAB. SURABAYA UTARA KAB. SURABAYA TIMUR KAB. SURABAYA SELATAN KAB. KEDIRI KAB. SURABAYA SELATAN KAB. BLITAR KOTA MALANG KAB.SURABAYA SELATAN KAB. KEDIRI KAB. LUMAJANG KAB. MALANG KOTA MALANG KAB. SIDOARJO KAB. MALANG KOTA BALIKPAPAN KOTA BALIKPAPAN KOTA SAMARINDA KOTA SAMARINDA KAB. BERAU KAB. BULUNGAN KAB. PASER KAB. KUTAI KARTANEGARA
INDEKS 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 8I 10E 9F 10E 10E 10C 10C 10E 10E 343 KODIM . . .
- 10 -
NO 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381
SATUAN KODIM-0907 KODIM-0908 KODIM-0909 KODIM-0910 KODIM-0911 KODIM-0912 KOREM-101 KODIM-1001 KODIM-1002 KODIM-1003 KODIM-1004 KODIM-1005 KODIM-1006 KODIM-1007 KODIM-1008 KODIM-1009 KODIM-1010 BRIGIF 24 YONIF-600 YONIF-611 YONIF-613 YONIF-614 YONIF-621 YONIF-623 YONARMED-18 DENZIPUR-7 DENZIPUR-8 DENKAV-1 DENARHANUD RUDAL-200 KODAM VII/WRB KODIM-1408 KOREM-131 KODIM-1301 KODIM-1302 KODIM-1303 KODIM-1304 KODIM-1309 KODIM-1310 KOREM-132
LOKASI KOTA TARAKAN KOTA BONTANG KAB. KUTAI TIMUR KAB. MALINAU KAB. NUNUKAN KAB. KUTAI BARAT KOTA BANJARMASIN KAB.HULU SUNGAI UTARA KAB.HULU SUNGAI TENGAH KAB.HULU SUNGAI SELATAN KAB. KOTABARU KAB. BARITO KUALA KAB. BANJAR KOTA BANJARMASIN KAB. TABALONG KAB. TANAH LAUT KAB. TAPIN KAB. BULUNGAN KOTA BALIKPAPAN KAB.KUTAI KARTANEGARA KOTA TARAKAN KAB. MALINAU KAB.HULU SUNGAI TENGAH KOTA BANJARMASIN KAB. BERAU KOTA BALIKPAPAN KAB. BANJARBARU KOTA BALIKPAPAN KAB. BONTANG KOTA MAKASSAR KOTA MAKASSAR KOTA MANADO KAB. KEP. SANGIHE KAB. MINAHASA KOTA KOTAMOBAGU KOTA GORONTALO KOTA MANADO KOTA BITUNG KOTA PALU
INDEKS 10B 10D 10D 10B 10B 9E 9F 9F 9F 9F 10F 9F 9F 9F 9F 9G 9F 10C 9F 10E 10B 10B 9F 9F 10C 10E 9F 9F 10D 11G 11G 13D 13B 13D 13D 12D 13D 13D 11E
382 KODIM . . .
- 11 -
NO 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420
SATUAN KODIM-1305 KODIM-1306 KODIM-1307 KODIM-1308 KOREM-141 KODIM-1406 KODIM-1407 KODIM-1409 KODIM-1410 KODIM-1411 KODIM-1415 KODIM-1422 KODIM-1423 KODIM-1424 KODIM-1425 KODIM-1426 KOREM-142 KODIM-1401 KODIM-1402 KODIM-1403 KODIM-1404 KODIM-1405 KODIM-1414 KODIM-1418 KODIM-1419 KODIM-1420 KODIM-1421 KOREM-143 KODIM-1412 KODIM-1413 KODIM-1416 KODIM-1417 BRIGIF-22 YONIF-221 YONIF-222 YONIF-223 YONIF-700 YONIF-711 YONIF-712
LOKASI KAB. TOLI TOLI KOTA PALU KAB. POSO KAB. BANGGAI KAB. BONE KAB. SENGKANG KAB. BONE KAB. GOWA KAB. BANTAENG KAB. BULUKUMBA KAB. SELAYAR KAB. MAROS KAB. SOPPENG KAB. SINJAI KAB. JENEPONTO KAB. TAKALAR KOTA PARE PARE KAB. MAJENE KAB. POLEWALI KOTA PALOPO KAB. PINRANG KOTA PARE PARE KAB. TANA TORAJA KAB. MAMUJU KAB. ENREKANG KAB. SIDENRENG RAPPANG KAB. PANGKEP KOTA KENDARI KAB. KOLAKA KAB. BUTON KAB. MUNA KOTA KENDARI KAB. GORONTALO UTARA KAB. GORONTALO UTARA KAB. GORONTALO KAB. GORONTALO UTARA KOTA MAKASSAR KOTA PALU KOTA MANADO
INDEKS 11D 11E 11E 12E 11G 11G 11G 11H 11H 11H 11H 11G 11G 11G 11H 11H 11G 11G 11F 11F 11G 11G 11G 11F 11F 11G 11G 12G 12G 12H 12H 12G 12D 12D 12D 12D 11G 11E 13D 421 YONIF . . .
- 12 -
NO 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
SATUAN YONIF-713 YONIF-714 KODAM IX/UDY KODIM-1611 KOREM-161 KODIM-1601 KODIM-1602 KODIM-1603 KODIM-1604 KODIM-1605 KODIM-1612 KODIM-1613 KODIM-1618 KODIM-1621
435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458
KODIM-1622 KODIM-1624 KODIM-1625 KOREM-162 KODIM-1606 KODIM-1607 KODIM-1608 KODIM-1614 KODIM-1615 KODIM-1620 KOREM-163 KODIM-1609 KODIM-1610 KODIM-1616 KODIM-1617 KODIM-1619 KODIM-1623 KODIM-1626 BRIGIF-21 YONIF 900 YONIF 742 YONIF 743 YONIF 744 DENZIPUR-9
LOKASI KAB. GORONTALO KAB. POSO KOTA DENPASAR KAB. BADUNG KOTA KUPANG KAB. SUMBA TIMUR KAB. ENDE KAB. SIKKA KOTA KUPANG KAB. BELU KAB. MANGGARAI KAB. SUMBA BARAT KAB. TIMOR TENGAH UTARA KAB.TIMOR TENGAH SELATAN KAB. ALOR KAB. FLORES TIMUR KAB. NGADA KOTA MATARAM KOTA MATARAM KAB. SUMBAWA BESAR KOTA BIMA KAB. DOMPU KAB. LOMBOK TIMUR KAB. LOMBOK TENGAH KOTA DENPASAR KAB. BULELENG KAB. KLUNGKUNG KAB. GIANYAR KAB. JEMBRANA KAB. TABANAN KAB. KARANG ASEM KAB. BANGLI KAB. KUPANG KAB. BULELENG KOTA MATARAM KAB. KUPANG KAB. BELU KAB. GIANYAR
INDEKS 12D 11E 9I 9I 13J 11J 12J 12I 13J 13J 11I 11J 13J 13J 13I 12I 11J 10I 10I 10I 10I 10I 10I 10I 9I 9I 9I 9I 9I 9I 9I 9I 9I 9I 10I 13J 13J 9I
459 KODAM . . .
- 13 -
NO 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490
SATUAN KODAM XII/TPR KODIM-1207 KOREM-102 KODIM-1011 KODIM-1012 KODIM-1013 KODIM-1014 KODIM-1015 KODIM-1016 KOREM-121 KODIM-1201 KODIM-1202 KODIM-1203 KODIM-1204 KODIM-1205 KODIM-1206 YONIF-643 BRIGIF-19 YONIF-631 YONIF-641 YONIF-642 YONIF-644 YONARMED-16 DENKAV-2 DENZIPUR-6 KODAM XVI/PTM KODIM-1504 KOREM-151 KODIM-1502 KODIM-1503 KODIM-1506 KODIM-1507
491 492 493 494 495 496
KOREM-152 KODIM-1501 KODIM-1505 KODIM-1508 KODIM-1509 YONIF-731
LOKASI KAB. KUBURAYA KOTA PONTIANAK KOTA PALANGKARAYA KAB. KAPUAS KAB. BARITO SELATAN KAB. BARITO UTARA KAB. KOTAWARINGIN BARAT KAB. KOTAWARINGIN TIMUR KAB. KOTA PALANGKARAYA KAB. SINTANG KAB. PONTIANAK KOTA SINGKAWANG KAB. KETAPANG KAB. SANGGAU KAB. SINTANG KAB. KAPUAS HULU KAB. PONTIANAK KOTA SINGKAWANG KOTA PALANGKARAYA KOTA SINGKAWANG KAB. SINTANG KAB. KAPUAS HULU KAB. LANDAK KAB. PONTIANAK KAB. PONTIANAK KOTA AMBON KOTA AMBON KOTA AMBON KAB. MALUKU TENGAH KAB. MALUKU TENGGARA KAB. BURU KAB.MALUKU TENGGARA BARAT KOTA TERNATE KOTA TERNATE KOTA TIDORE KAB. HALMAHERA UTARA KAB. HALMAHERA SELATAN KAB. MALUKU TENGAH
INDEKS 7E 7D 9F 9F 9F 9E 8F 8F 9F 7D 7D 7D 7E 7D 8D 8D 7D 7D 9F 7D 8D 8D 7D 7D 7E 14G 14G 14G 15F 16H 14F 16I 14D 14D 14D 14D 14E 15F
497 YONIF . . .
- 14 -
NO 497 498 499
SATUAN YONIF-732 YONIF-733 YONIF-734
500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534
DENKAV-5 DENZIPUR-5 KODAM XVII/CEN KODIM-1701 KOREM-171 KODIM-1703 KODIM-1704 KODIM-1706 KODIM-1710 KODIM-1713 KOREM-172 KODIM-1702 KODIM 1712 KOREM-173 KODIM-1705 KODIM-1708 KODIM-1709 YONIF-753 KOREM-174 KODIM-1707 KODIM-1711 BRIGIF-20 YONIF-751 YONIF-752 YONIF-754 YONIF-755 YONIF-756 DENKAV-3 DENZIPUR-10 DENZIPUR-11 DENZIPUR-12 DENZIPUR-13 KODAM JAYA KODIM-0505 KOREM-051
LOKASI KAB. HALMAHERA BARAT KOTA AMBON KAB. MALUKU TENGGARA BARAT KOTA AMBON KOTA AMBON KOTA JAYAPURA KOTA JAYAPURA KAB. SORONG KAB. MANOKWARI KAB. SORONG KAB. FAK FAK KAB. MIMIKA KAB. KAIMANA KOTA JAYAPURA KAB. JAYAWIJAYA KAB. SARMI KAB. BIAK NUMFOR KAB. NABIRE KAB. BIAK NUMFOR KAB. YAPEN KAB. NABIRE KAB. MERAUKE KAB. MERAUKE KAB. BOUVEN DIGUL KAB. MIMIKA KAB. JAYAPURA KAB. SORONG KAB. MIMIKA KAB. MERAUKE KAB. JAYAWIJAYA KAB. MIMIKA KAB. JAYAPURA KAB. MERAUKE KAB. NABIRE KAB. SORONG JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR KAB.BEKASI
INDEKS 14D 14G 16I 14G 14G 19F 19F 16E 17E 16E 16F 18G 17G 19F 19G 19F 18E 17F 18E 18F 17F 19I 19I 19H 18G 19F 16E 18G 19I 19G 18G 19F 19I 17F 16E 6H 6H 6H
535 KODIM . . .
- 15 -
NO 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573
SATUAN KODIM-0504 KODIM-0507 KODIM-0508 KOREM-052 KODIM-0502 KODIM-0503 KODIM-0506 KODIM-0501 BRIGIF-1 YONIF MEKANIS-201 YONIF-202 YONIF-203 YONKAV-7 YONKAV-9 YONARMED-7 MENARHANUD-1 YONARHANUDSE-6 YONARHANUDSE-10 DENRUDAL-003 DENZIPUR-3 KODAM IM KODIM-0101 KOREM-011 KODIM-0102 KODIM-0103 KODIM-0104 KODIM-0106 KODIM-0108 KODIM-0111 KODIM-0113 KOREM-012 KODIM-0105 KODIM-0107 KODIM-0109 KODIM-0110 KODIM-0112 KODIM-0114 KODIM-0115 KODIM-0116
LOKASI JAKARTA SELATAN KOTA BEKASI KOTA DEPOK KAB. TANGERANG JAKARTA UTARA JAKARTA BARAT KOTA TANGERANG JAKARTA PUSAT JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR KOTA BEKASI TANGERANG JAKARTA TIMUR TANGERANG KOTA BEKASI JAKARTA SELATAN JAKARTA UTARA JAKARTA SELATAN TANGERANG JAKARTA TIMUR KOTA BANDA ACEH KOTA BANDA ACEH KOTA LHOKSEUMAWE KAB. PIDIE JAYA KAB. ACEH UTARA KOTA LANGSA KAB. ACEH TENGAH KAB. ACEH TENGGARA KAB. BIREUN KAB. GAYO LUES KAB. ACEH BARAT KAB. ACEH BARAT KAB. ACEH SELATAN KAB. ACEH SINGKIL KAB. ACEH BARAT DAYA KOTA SABANG KAB. ACEH JAYA KAB. SIMEULU KAB. NAGAN RAYA
INDEKS 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 1A 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2C 2C 2B 1A 1B 2B 2B
574 YONIF . . .
- 16 -
NO 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613
SATUAN YONIF-111 YONIF-112 YONIF-113 YONIF-114 YONIF-115 YONIF-116 YONKAV-11 YONARMED-17 YONZIPUR-16 DENRUDAL-001 MABES TNI AL WING UDARA 2 LANUDAL SABANG LANUDAL TG PINANG LANUDAL JAKARTA LANUDAL MANADO LANUDAL KUPANG LANUDAL MATAK KOLINLAMIL SATLINLAMIL SURABAYA KOARMABAR GUSKAMLA ARMABAR LANTAMAL I/BELAWAN LANAL SABANG LANAL LHOKSEUMAWE LANAL DUMAI LANAL T.B. ASAHAN LANAL SIMEULU LANTAMAL II/PADANG LANAL SIBOLGA LANAL BENGKULU LANTAMAL III/JAKARTA LANAL PALEMBANG LANAL BANTEN LANAL CIREBON LANAL LAMPUNG LANAL BABEL LANAL BANDUNG LANTAMAL IV/TJ PINANG LANAL KOTA BATAM
LOKASI KAB. ACEH TAMIANG KAB. ACEH BESAR KAB. ACEH UTARA KAB. BENER MERIAH KAB. ACEH SELATAN KAB. ACEH BARAT KAB. ACEH BESAR KAB. PIDIE KAB. ACEH BESAR KAB. ACEH UTARA JAKARTA TIMUR KOTA TANJUNG PINANG KOTA SABANG KOTA TANJUNG PINANG KOTA TANGERANG SELATAN KOTA MANADO KOTA KUPANG KAB. KEP. ANAMBAS JAKARTA UTARA KAB. SURABAYA UTARA JAKARTA PUSAT KOTA TANJUNG PINANG KOTA MEDAN KOTA SABANG KOTA LHOKSEUMAWE KOTA DUMAI KAB. ASAHAN KAB. SIMEULU TIMUR KOTA PADANG KOTA SIBOLGA KOTA BENGKULU JAKARTA UTARA KOTA PALEMBANG KOTA CILEGON KAB. CIREBON KOTA BANDAR LAMPUNG KAB. BANGKA TENGAH KOTA BANDUNG KOTA TANJUNG PINANG KOTA BATAM
INDEKS 2B 1A 2B 2B 2C 2B 1A 1A 1A 2B 6H 5D 1A 5D 6H 13D 13J 6C 6H 8I 6H 5D 3B 1A 2B 4D 3C 2D 3E 3D 4G 6H 5F 6H 7H 5H 6F 7I 5D 5D 614 LANAL . . .
- 17 -
NO 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650
SATUAN LANAL TAREMPA LANAL RANAI LANAL DABO SINGKEP LANAL T.B KARIMUN LANAL PONTIANAK LANAL MENTIGI KOARMATIM LANTAMAL V/SURABAYA LANAL CILACAP LANAL SEMARANG LANAL DENPASAR LANAL BANYUWANGI LANAL TEGAL LANAL BATUPORON LANAL MALANG LANAL YOGYAKARTA LANTAMAL VI/MAKASSAR LANAL BALIKPAPAN LANAL KENDARI LANAL BANJARMASIN LANAL PALU LANAL KOTABARU LANAL SANGATTA LANTAMAL VII/KUPANG LANAL MAUMERE LANAL MATARAM LANAL P.ROTE LANTAMAL VIII/MANADO LANAL TARAKAN LANAL NUNUKAN LANAL TOLI TOLI LANAL TAHUNA LANAL GORONTALO LANAL MELANGUANE LANTAMAL IX/AMBON LANAL TUAL LANAL SAUMLAKI
651 652 653
LANAL TERNATE LANAL MOROTAI LANTAMAL X/JAYAPURA
LOKASI KAB. KEP. ANAMBAS KAB. NATUNA KAB. LINGGA KAB. KARIMUN KOTA PONTIANAK KAB. BINTAN KAB. SURABAYA UTARA KAB. SURABAYA UTARA KAB. CILACAP KOTA SEMARANG KOTA DENPASAR KAB. BANYUWANGI KOTA TEGAL KAB. BANGKALAN KOTA MALANG YOGYAKARTA KOTA MAKASSAR KOTA BALIKPAPAN KOTA KENDARI KOTA BANJARMASIN KAB. DONGGALA KAB. KOTABARU KAB. KUTAI TIMUR KOTA KUPANG KAB. SIKKA KOTA MATARAM KAB. ROTE NDAO KOTA MANADO KOTA TARAKAN KAB. NUNUKAN KAB. TOLI TOLI KAB. KEP. SANGIHE KOTA GORONTALO KAB. KEP. TALAUD KOTA AMBON KOTA TUAL KAB.MALUKU TENGGARA BARAT KOTA TERNATE KAB. MOROTAI KOTA JAYAPURA
INDEKS 6C 6B 5E 4D 7E 5D 8I 8I 7I 7H 9I 9I 7H 8I 8I 7I 11G 10E 12G 9F 11E 10F 10D 13J 12I 10I 12K 13D 10B 10B 11D 14B 12D 13B 14G 16H 16I 14D 14C 19F
654 LANAL . . .
- 18 -
NO 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693
SATUAN LANAL BIAK LANAL SORONG LANAL MANOKWARI LANTAMAL XI/MERAUKE LANAL ARU LANAL TIMIKA KORMAR PASMAR-1 BRIGIF-1 MAR MENART-1 MAR MENBANPUR-1 MAR MENKAV-1 MAR YONIF TAIFIB 1 MAR PASMAR-2 BRIGIF-2 MAR MENART-2 MAR MENBANPUR-2 MAR MENKAV-2 MAR YONIF TAIFIB 2 MAR BRIGIF-3 MAR YONIF 7 MAR YONIF 9 MAR YONIF 8 MAR MABES TNI-AU KORPASKHAS WING I PASKHAS WING II PASKHAS WING III DIKLAT PASKHAS SKADRON 461 SKADRON 462 SKADRON 463 SKADRON 464 SKADRON 465 SKADRON 466 SKADRON 467 SKADRON 468 MAKOOPSAU I LANUD HALIM PERDANAKUSUMA LANUD ADISUTJIPTO LANUD ATANG SENDJAJA
LOKASI KAB. BIAK NUMFOR KAB. SORONG KAB. MANOKWARI KAB. MERAUKE KAB. MALUKU TENGGARA KAB. MIMIKA JAKARTA PUSAT KAB. SURABAYA UTARA KAB. SIDOARJO KAB. SIDOARJO KAB. SIDOARJO KAB. SIDOARJO KAB. SIDOARJO JAKARTA PUSAT JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN KAB. PESAWARAN KAB. PESAWARAN KAB. PESAWARAN KAB. LANGKAT JAKARTA TIMUR KAB. BANDUNG JAKARTA KAB. MALANG KAB. BANDUNG JAKARTA KAB. PEKANBARU KAB. MADIUN KAB. MALANG KAB. PONTIANAK KAB. MAKASSAR JAKARTA KAB. BIAK NUMFOR JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR KAB. SLEMAN KAB. BOGOR
INDEKS 18E 16E 17E 19I 17H 18G 6H 8I 8I 8I 8I 8I 8I 6H 6H 6H 6H 6H 6H 5H 5H 5H 3B 6H 6H 6H 8I 6H 6H 4D 8I 8I 8F 11G 6H 18E 6H 6H 7I 6H 694 LANUD . . .
- 19 -
NO 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731
SATUAN LANUD HUSEIN SASTRANEGARA LANUD MEDAN LANUD PEKANBARU LANUD SULTAN ISKANDAR MUDA LANUD SUPADIO LANUD SURYADARMA LANUD HANG NADIM LANUD MAIMUN SALEH LANUD PADANG LANUD PALEMBANG LANUD RANAI LANUD TANJUNG PANDAN LANUD TANJUNG PINANG LANUD WIRIADINATA LANUD ASTRA KSETRA LANUD SINGKAWANG LANUD SUKANI LANUD WIRASABA MAKOOPSAU II LANUD ISWAHJUDI LANUD ABDULRACHMAN SALEH LANUD SULTAN HASANUDDIN LANUD SURABAYA LANUD JAYAPURA LANUD ADI SOEMARMO LANUD BALIKPAPAN LANUD ELTARI LANUD MANUHUA LANUD MERAUKE LANUD NGURAH RAI LANUD PATTIMURA LANUD REMBIGA LANUD SAM RATULANGI LANUD SAMSUDDIN NOOR LANUD TARAKAN LANUD WOLTER MONGINSIDI LANUD DUMATUBUN LANUD ISKANDAR
LOKASI KOTA BANDUNG
INDEKS 6H
KOTA MEDAN KAB. PEKANBARU KAB. ACEH BESAR
3B 4D 1A
KAB. KUBURAYA KAB. SUBANG KOTA BATAM KOTA SABANG KOTA PADANG KOTA PALEMBANG KAB. NATUNA KOTA TANJUNG PANDAN KOTA TANJUNG PINANG KOTA TASIKMALAYA KAB. PESAWARAN KAB. BENGKAYANG KAB. MAJALENGKA KAB. PURBALINGGA KOTA MAKASSAR KAB. MAGETAN KAB. MALANG
7E 6H 5D 1A 3E 5F 6B 6F 5D 6I 5G 7D 6H 7I 11G 8I 8I
KAB. MAROS KAB. SIDOARJO KAB. JAYAPURA KAB. KARANG ANYAR KOTA BALIKPAPAN KOTA KUPANG KAB. BIAK NUMFOR KAB. MERAUKE KOTA DENPASAR KOTA AMBON KOTA MATARAM KOTA MANADO KAB. BANJARBARU KOTA TARAKAN KAB. KONAWE SELATAN KOTA TUAL KAB. KOTAWARINGIN BARAT
11G 8I 19F 7I 10E 13J 18E 19I 9I 14G 10I 13D 10F 10B 12G 16H 8F 732 LANUD . . .
- 20 -
NO 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760
SATUAN LANUD MOROTAI LANUD TIMIKA RAHLAT RINDAM IM,DARUL IMARAH RAHLAT YONIF 114, TIMANG GAJAH RAHLAT YONIF 114, BENER MERIAH RAHLAT YONIF 116, BUTONG RAHLAT RINDAM IM,COT GIREK RAHLAT YONIF 111, DARUL AMAN RAHLAT YONIF 111, PEUDAWA RAHLAT YONIF 111, MANYAK PAYED RAHLAT KODIM 0104/ATIM RAHLAT RINDAM I/BB, P.SIANTAR RAHLAT RINDAM I/BB, PADANG PJG RAHLAT KODAM I/BB RAHLAT YONIF 100 RAHLAT YONARMED 2 RAHLAT YONARHANUDSE 13 RAHLAT YONZIPUR 1 RAHLAT KOREM 031/WB RAHLAT RINDAM II/SWJ RAHLAT RINDAM II/SWJ RAHLAT RINDAM II/SWJ RAHLAT KODIM 0409, SIMP BUKIT KABA RAHLAT YONIF 144, BATU AMPAR RAHLAT KOREM 042, TEMPINO RAHLAT KODIM 0416 RAHLAT KODIM 0420 RAHLAT KODIM 0405, BATU BETANGKUP RAHLAT KODIM 0414, AIR MERBAU
LOKASI KAB. MOROTAI KAB. MIMIKA KAB. ACEH BESAR
INDEKS 14C 18G 1A
KAB. BENER MERIAH
2B
KAB. BENER MERIAH
2B
KAB. NAGAN RAYA KAB. ACEH UTARA KAB. ACEH TIMUR
2C 2B 2B
KAB. ACEH TIMUR KAB. ACEH TAMIANG
2B 2B
KOTA LANGSA KAB. PEMATANG SIANTAR
2B 2C
KAB. ROKAN HULU
2D
KOTA MEDAN KOTA BINJAI KAB. SIMALUNGUN KAB. KAMPAR KOTA BINJAI KAB. KAMPAR KAB. MUARA ENIM KAB. EMPAT LAWANG KAB.OGAN KOMERING ULU TIMUR KAB. REJANG LEBONG
3B 2B 3C 4D 2B 4D 5G 4G 5G
KAB. KEPAHIANG
4G
KAB. KAB. KAB. KAB.
5E 4E 4F 4G
MUARO JAMBI TEBO SAROLANGUN LAHAT
KAB. BELITUNG
4F
6F
761 RAHLAT . . .
- 21 -
NO 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787
SATUAN KODIM 0414, DUKONG YONIF 141, PRITON YONIF 200, AIR BATU YONIF 200, SERONG YONKAV 5, KARANG
RAHLAT RAHLAT RAHLAT RAHLAT RAHLAT ENDAH RAHLAT YONKAV 5, BATU RAJA RAHLAT RAI ARH 41, KALI DONI RAHLAT RAI ARH 41, PLAJU PUSLATPUR, BATURAJA RAHLAT RINDAM II/SWJ B. BETANGKUP RAHLAT PUSSENIF, CIPATAT RAHLAT YONARMED 4, BATUJAJAR RAHLAT YONARH 3, PARAKAN SAAT RAHLAT YONARH 4, CIWARINGIN RAHLAT YONZIPUR,G.PEUCANG RAHLAT KODIM 0604, TEGAL WARU RAHLAT KODAM III/SLW, PELB.RATU RAHLAT KODAM III/SLW, AGRABINTA RAHLAT KOPASUS, GALUGA RAHLAT KOPASUS, CIAMPEA RAHLAT KODAM III/SLW, LABUAN RAHLAT RINDAM III/SLW, SAJIRA RAHLAT KOSTRAD, PANGKALAN RAHLAT KOSTRAD, CIBENDA RAHLAT KOREM 073, SUMOWONO RAHLAT KODIM 0730, KARANG DUWET PUSLATPUR RINDAM IV
KAB. KAB. KAB. KAB. KAB.
LOKASI BELITUNG LAHAT BANYUASIN BANYUASIN MUARA ENIM
INDEKS 6F 5G 5F 5F 5F
KAB. OGAN KOMERING ULU KOTA PALEMBANG
5G 5F
KOTA PALEMBANG KAB. OGAN KOMERING ULU KAB. LAHAT
5F 5G 4G
KAB. BANDUNG BARAT KOTA CIMAHI
6H 6H
KAB. BANDUNG
6H
KAB. BANDUNG
6H
KAB. BANDUNG KAB. KARAWANG
6H 6H
KAB. SUKABUMI
6H
KAB. CIANJUR
6H
KAB. BOGOR KAB. BOGOR KAB. PANDEGLANG
6H 6H 6H
KAB. LEBAK
6H
KAB. KARAWANG
6H
KAB. SUKABUMI KAB. SEMARANG
6I 7I
KAB. GUNUNG KIDUL
7I
KAB. GUNUNG KIDUL
7I 788 RAHLAT . . .
- 22 -
NO 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814
SATUAN RAHLAT TNI-AD RAHLAT KODIM 0708, BESOLE RAHLAT KODIM 0708, GRABANG RAHLAT KODIM 0706, KRANGGAN RAHLAT KODIM 0701, WANGON RAHLAT RINDAM V/WRB, DARUNG RAHLAT RINDAM V/WRB, TUREN RAHLAT YONIF 521, G.KLOTOK RAHLAT YONKAV 3, PANDANWANGI RAHLAT YONARMED, BEDALI RAHLAT KODAM V/BRW, LAWANG RAHLAT RINDAM V/BRW RAHLAT YONIF 631, KUBU RAHLATGAB TNI, KUTIM RAHLAT KODAM VI/MLW, KUKAR RAHLAT KODAM VII/WRB RAHLAT RINDAM VII, BONTOMARANU RAHLAT YONIF 700, BIRINGKANAYA RAHLAT YONIF 711, MADOULO RAHLAT YONIF 712, KALASE RAHLAT RINDAM VII/WRB, LIBURENG RAHLAT YONIF 726, POLSEL RAHLAT YONIF 726, BENGO RAHLAT YONIF 726, MARE RAHLAT YONKAV 10, TAMALANREA RAHLAT ARH 141, BIRINGKANAYA RAHLAT YONIF 700, BIRINGKANAYA
LOKASI KAB. KEBUMEN KAB. PURWOREJO KAB. PURWOREJO
INDEKS 7I 7I 7I
KAB. TEMANGGUNG
7I
KAB. BANYUMAS KAB. JEMBER
7I 8I
KAB. MALANG
8I
KAB. KEDIRI KAB. LUMAJANG
8I 8I
KAB. MALANG KAB. MALANG
8I 8I
KAB. KAB. KAB. KAB.
SITUBONDO KOTAWARINGIN KUTAI TIMUR KUTAI KARTANEGARA
9I 8F 10D 10D
KOTA MAKASSAR KAB. GOWA
11G 11G
KOTA MAKASSAR
11G
KAB. DONGGALA KOTA MANADO KAB. BONE
11E 13D 11G
KAB. TAKALAR KAB. BONE KAB. BONE KOTA MAKASSAR
11H 11G 11G 11G
KOTA MAKASSAR
11G
KOTA MAKASSAR
11G
815 RAHLAT . . .
- 23 -
NO 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837
SATUAN RAHLAT RINDAM VII/WRB, BITUNG RAHLAT RINDAM VII/WRB, TONRA RAHLAT RINDAM VII/WRB, MALINO RAHLAT RINDAM IX UDY, GEROGAK RAHLAT RINDAM IX UDY, GEROGAK RAHLAT KOREM 162/WB, G.RINJANI RAHLAT KOREM 161/WSI, SULAMU RAHLAT RINDAM XII/TPR, SAGATANI RAHLAT YONIF 731, TUBO RAHLAT RINDAM XVI/PTM, SALAHUTU RAHLAT RINDAM XVII/CEN, SENTANI RAHLAT LANTAMAL I, MEULABOH RAHLAT LANTAMAL I, BANDA ACEH RAHLAT LANTAMAL I, SAMALANGA RAHLAT LANTAMAL I, TANJUNG TIRAM RAHLAT LANTAMAL I, HMP PERAK RAHLAT LANTAMAL II, STUMAL RAHLAT LANTAMAL II, KUALA AIR DIKIT RAHLAT LANTAMAL II, BLK PADANG RAHLAT LANTAMAL III, P.LAKI RAHLAT LANTAMAL III, TL.SEMANGKA RAHLAT LANTAMAL III, ERETAN RAHLAT LANTAMAL III, CILETUM
LOKASI KOTA BITUNG
INDEKS 13D
KAB. BONE
11G
KAB. GOWA
11G
KAB. BULELENG
9I
KAB. BULELENG
9I
KAB. LOMBOK UTARA
10I
KAB. KUPANG
13J
KOTA SINGKAWANG
7D
KOTA TERNATE KAB. MALUKU TENGAH
14D 15F
KAB. JAYAPURA
19F
KAB. ACEH BARAT
1B
KOTA BANDA ACEH
1A
KAB. BIREUN
2B
KAB. BATUBARA
3C
KAB. DELI SERDANG
3C
KAB. MUKO-MUKO KAB. MUKO MUKO
4H 4F
KOTA BATAM
5D
JAKARTA UTARA KAB. TANGGAMUS
6H 5H
KAB. INDRAMAYU KAB. SUKABUMI
6H 6H
838 RAHLAT . . .
- 24 -
NO 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861
SATUAN RAHLAT LANTAMAL III, JAMPANG TENG RAHLAT LANTAMAL III, CILANDAK RAHLAT LANTAMAL III, BUKIT INKAI RAHLAT LANTAMAL IV, DABO RAHLAT LANTAMAL IV, SINGKAWANG RAHLAT LANTAMAL IV, SINGKEP RAHLAT LANTAMAL IV, P.KAYU ARU RAHLAT LANTAMAL V, KALI MARIBAYA RAHLAT LANTAMAL V, CILACAP RAHLAT LANTAMAL V, P.GUNDUL RAHLAT LANTAMAL V, GRATI RAHLAT LANTAMAL V,BATUPORON RAHLAT LANTAMAL V, LAMPON RAHLAT LANTAMAL V, PESANGGRAHAN RAHLAT LANTAMAL V, PAITON RAHLAT LANTAMAL V, BANYUPUTIH RAHLAT LANTAMAL V, KARANG PILANG RAHLAT LANTAMAL V, WIYUNG RAHLAT LANTAMAL V, LAKARSANTRI RAHLAT LANTAMAL V, SUMBERWARU RAHLAT LANTAMAL V, GUNUNGSARI RAHLAT LANTAMAL V, GEDANGAN RAHLAT LANTAMAL V, BOGOWONTO RAHLAT LANTAMAL V, G.BENTAR
LOKASI KAB. SUKABUMI
INDEKS 6H
JAKARTA SELATAN
6H
JAKARTA SELATAN
8I
KAB. SINGKEP KOTA SINGKAWANG
5E 7D
KAB. SINGKEP
5E
KAB. KEP. ANAMBAS
6D
KAB. TEGAL
7H
KAB. CILACAP KAB. JEPARA
7I 7H
KAB. PASURUAN KAB. BANGKALAN
8I 8I
KAB. BANYUWANGI KAB. BANYUWANGI
9I 9I
KAB. PROBOLINGGO KAB. SITUBONDO
8I 8I
KAB. SURABAYA SELATAN
8I
KAB. SURABAYA SELATAN KAB. SURABAYA SELATAN
8I 8I
KAB. SITUBONDO
8I
KAB. SURABAYA SELATAN
8I
KAB. SIDOARJO
8I
KAB. SURABAYA UTARA
8I
KAB. PROBOLINGGO
8I
862 RAHLAT . . .
- 25 -
NO 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887
SATUAN RAHLAT LANTAMAL VI, TELUK KUMAI RAHLAT LANTAMAL VI, TELUK SAMPIT RAHLAT LANTAMAL VI, PULAU DATU RAHLAT LANTAMAL VI, Tj MANGGAR RAHLAT LANTAMAL VI, BULUKUMBA RAHLAT LANTAMAL VI, MALANGKAI RAHLAT LANTAMAL VI, SAMPARA RAHLAT LANTAMAL VI, MORAMO RAHLAT LANTAMAL VIII, NUANGAN RAHLAT LANTAMAL VIII, BELANG RAHLAT LANTAMAL VIII, KEMA RAHLAT LANTAMAL VIII, AMURANG RAHLAT LANTAMAL VIII, TARAKAN TIM RAHLAT LANTAMAL IX, SALAHUTU RAHLAT LANTAMAL X RAHLAT LANTAMAL X, SARMI RAHLAT LANTAMAL X, SKOW SAE RAHLAT LANTAMAL X, BIAK RAHLAT LANTAMAL X, SORONG RAHLAT LANTAMAL X, FANI RAHLAT LANTAMAL X, BINTUNI RAHLAT LANTAMAL X, RAJA AMPAT RAHLAT LANTAMAL X RAHLAT KOBANGDIKAL,PAITON RAHLAT KOBANGDIKAL, Tj PERAK RAHLAT KORMAR,ASEMBAGUS
LOKASI KAB.KOTAWARINGIN BARAT
INDEKS 8F
KAB.KOTAWARINGIN TIMUR
8F
KAB. TANAH LAUT
9G
KOTA BALIKPAPAN
10E
KAB. BULUKUMBA
11H
KAB. LUWU UTARA
11F
KAB. KONAWE UTARA
12G
KAB. KONAWE SELATAN
12G
KAB. BOLMONG TIMUR
13D
KAB. MINAHASA TENGGARA
13D
KAB. MINAHASA UTARA KAB. MINAHASA SELATAN
13D 13D
KOTA TARAKAN
10B
KAB. MALUKU TENGAH
14G
KAB. JAYAPURA KAB. SARMI KOTA JAYAPURA
19F 19F 19F
KAB. BIAK NUMFOR KOTA SORONG KAB. RAJA AMPAT KAB. BINTUNI KAB. RAJA AMPAT
18E 16E 15E 17F 15E
KAB. MANOKWARI KAB. PROBOLINGGO KAB. SURABAYA UTARA
17E 8I 8I
KAB. SITUBONDO
9I
888 PUSLATPUR . . .
- 26 -
NO 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920
SATUAN PUSLATPUR MARINIR, PURBOYO RAHLAT AAL, SELOGIRI RAHLAT MAR, WRINGIN ANOM RAHLAT MAR, TANJUNG JANGKAR RAHLAT MAR, BANCAR RAHLAT TNI-AL, LAUT NATUNA RAHLAT TNI-AL, LAUT NATUNA RAHLAT TNI-AL, LAUT NATUNA RAHLAT TNI-AL RAHLAT TNI-AL RAHLAT TNI-AL RAHLAT TNI-AL RAHLAT TNI-AL RAHLAT TNI-AL, LAUT BALI RAHLAT TNI-AL RAHLAT TNI-AL RAHLAT TNI-AL RAHLAT TNI-AL RAHLAT TNI-AL RAHLAT TNI-AL RAHLAT TNI-AL RAHLAT TNI-AL RAHLAT TNI-AL RAHLAT TNI-AL RAHLAT TNI-AL RAHLAT KOOPSAU I, SAREE RAHLAT KOOPSAU I, BUDING RAHLAT KOOPSAU I, S. BULAN RAHLAT KOOPSAU I, SANGGAU LEDO RAHLAT KOOPSAU I, ASTRAKESTRA RAHLAT KOOPSAU I, UJUNG GENTENG RAHLAT KOOPSAU I, SIABU RAHLAT KOOPSAU I, GUNUNG TAMANG
LOKASI KAB. MALANG
INDEKS 8I
KAB. BANYUWANGI KAB. SITUBONDO KAB. SITUBONDO
9I 9I 9I
KAB. TUBAN PERAIRAN MALANGBIRU PERAIRAN SENDANAU PERAIRAN GOSONG BLOW PERAIRAN PULAU ENGGANO PERAIRAN TELUK SEMANGKA PERAIRAN SELAT SUNDA LAUT JAWA PERAIRAN BAWEAN PERAIRAN SELAT P. SAPUDI PERAIRAN P. SAPUDI PERAIRAN LAUT SAWU PERAIRAN SELAT WETAR PERAIRAN PULAU MAISEL PANTAI PELABUHAN RATU PERAIRAN LAUT BANDA PERAIRAN LAUT SERAM PER. L. MALUKU LOLODA.UT LAUT MALUKU PERAIRAN LAUT SULAWESI LAUT SULAWESI KAB. ACEH BESAR KAB. BELITUNG KAB. NATUNA KAB. BENGKAYANG
8H 5B,C,6B,C 6B,C 7B 4G,H 5H 5H 8H 8H 9I 9H 12J 14I 9G,H 6I 15G 15G 14F 13D,E 13F,G 12E,F,13E,F 1A 6F 6B 7D
KAB. LAMPUNG SELATAN
5G
KAB. SUKABUMI
6H
KAB. KAMPAR KAB. PONTIANAK
4D 7D
921 RAHLAT . . .
- 27 -
NO 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949
SATUAN RAHLAT KOOPSAU I, TERENTANG RAHLAT KOOPSAU II, KAPONAN MLARAK RAHLAT KOOPSAU II, SUREN MLARAK RAHLAT KOOPSAU II, PANDANWANGI RAHLAT KOOPSAU II, CIKOANG RAHLAT KOOPSAU II, MALUKA BAULIN RAHLAT KOOPSAU II, RANO METO RAHLAT KOOPSAU II,RAMBANG RAHLAT KOOPSAU II, SAKRA RAHLAT KOOPSAU II, PRINGKUKU RAHLAT KOOPSAU II, SIDOHARJO RAHLAT KOOPSAU II, BOROKU RAHLAT KOOPSAU II, BILI BILI RAHLAT KOOPSAU II, KENJERAN RAHLAT PASKHAS, GORDA RAHLAT PASKHAS, GEMBOR RAHLAT PASKHAS, RACI RAHLAT PASKHAS, SALATRI RAHLAT PASKHAS, RANCA UPAS RAHLAT PASKHAS, PAMEUNGPEUK RAHLAT PASKHAS, SOREANG RAHLAT PASKHAS, CIPEUNDEUY RAHLAT PASKHAS, SUKASARI RAHLAT PASKHAS, SANCANG RAHLAT KODIKAU, BANJARAN RAHLAT KODIKAU,SOBOKERTO RAHLAT KODIKAU, BREBAH BABEK TNI LABZI
LOKASI KAB. PONTIANAK
INDEKS 7D
KAB. PONOROGO
8I
KAB. PONOROGO
8I
KAB. LUMAJANG
8I
KAB. TAKALAR KAB. TANAH LAUT
11H 9G
KAB. KONAWE SELATAN
12G
KOTA MATARAM KAB. LOMBOK TIMUR KAB. PACITAN
10I 10I 8I
KAB. PACITAN
8I
KAB. KONAWE SELATAN KAB. GOWA KAB. SURABAYA KAB. KAB. KAB. KAB. KAB.
SERANG SUBANG PASURUAN CIANJUR BANDUNG
12G 11G 8I 6H 6H 8I 6H 6H
KAB. GARUT
6I
KAB. BANDUNG KAB. BANDUNG
6H 6H
KAB. PURWAKARTA KAB. BANDUNG KAB. BANDUNG KAB. BOYOLALI KAB. SLEMAN JAKARTA UTARA JAKARTA TIMUR
6H 6H 6H 7I 7I 6H 6H
950 BENGPUSHUB . . .
- 28 -
NO 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990
SATUAN BENGPUSHUB GUPUSHUB BENGPUSPAL GUPUSRAN GUPUS TEKMEK LAFI GUPUS I DITKESAD GUPUS II DITKESAD BENGLAP B 01-44-02 TEPBEK I 44-04B BENGLAP DENPAL 011203 BENGLAP BENGLAP B 02.44.05 TEPBEK DOMATZI ZIDAM POSBEK BENGLAP BENGLAP TEPBEK DENBEK JASAIN TEPBEK CIMAHI GUDHUBDAM III GUDHUBDAM III SITE REPEATER HUBDAM BENGRAH PALDAM III GUDPALRAH BENGLAP A 01 DOMATZI BENGLAP BENGLAP GUD MINYAK GUD ALSATRI GUD MAKANAN GUD PPL STASIUN RELAY TEPBEK 081/11 BENGPAL 05.12 DOMATZI STA RELAY BENGLAP BENGLAP
LOKASI JAKARTA PUSAT JAKARTA TIMUR KOTA BANDUNG JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR KOTA BANDUNG JAKARTA TIMUR KOTA BANDUNG KOTA SIBOLGA KAB. TANAH KARO KOTA PADANG KAB. OGAN KOMERING ULU KAB. LAHAT KAB. LAHAT KAB. CIMAHI KAB. SUKABUMI KAB. SUKABUMI KAB. GARUT KOTA BANDUNG KOTA BANDUNG KAB. CIMAHI KOTA BANDUNG KAB. CIMAHI KOTA BANDUNG KOTA BANDUNG KOTA BANDUNG KOTA BANDUNG KOTA SEMARANG KOTA TEGAL KAB. PATI KOTA SEMARANG KOTA SEMARANG KOTA SEMARANG KOTA SEMARANG KAB. MAGETAN KOTA KEDIRI KOTA KEDIRI KOTA MALANG KAB. PASURUAN KOTA PROBOLINGGO KOTA PROBOLINGGO
INDEKS 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 3C 2C 3E 5G 4F 4F 6H 6H 6H 6I 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 7I 7H 8H 7I 7I 7I 7I 7I 8I 8I 8I 8I 8I 8I
991 BANGPAL . . .
- 29 -
NO 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027
SATUAN
BENGPAL DOMATZI DENHARRAHLAT KOSTRAD SATHARMATBAR SATHARMATTIM MAKOHARMATAU DOPUSBEKBAR JAKARTA DOPUSBEKTIM SURABAYA FASH SABANG FASH BELAWAN FASH SIBOLGA FASH MENTIGI FASH.SURABAYA FASH.BATUPORON FASH.PESUD TNI AL FASH MAKASSAR FASH BITUNG FASH MANOKWARI FASH ARU FASH KOTA AMBON FASH.JAKARTA SATRAD SABANG SATRAD SIGLI SATRAD IDI RAYEUK SATRAD KREUNG GEUKEH SATRAD BANDAR KHALIFAH SATRAD PANGKALAN SUSU SATRAD BELAWAN SATRAD BAGAN ASAHAN SATRAD SINABOY SATRAD MUNTAI SATRAD LEHO SATRAD BATAM SATRAD TG.BATU SATRAD SEI PANCANG SATRAD PANTAI AMAL SATRAD TANJUNG MANGKALIAT 1028 SATRAD TANJUNG MALONTOBANG 1029 SATRAD KWANDANG
LOKASI KAB. PAMEKASAN JAKARTA TIMUR KAB. KARAWANG JAKARTA UTARA KAB. SURABAYA UTARA KOTA BANDUNG JAKARTA PUSAT KAB. SURABAYA UTARA KOTA SABANG KOTA MEDAN KAB. SIBOLGA KAB. BINTAN KAB. SURABAYA UTARA KAB. BANGKALAN KAB. SURABAYA UTARA KOTA MAKASSAR KOTA BITUNG KAB. MANOKWARI KAB. MALUKU TENGGARA KOTA AMBON JAKARTA UTARA KOTA SABANG KAB. PIDIE KAB. ACEH TIMUR KAB. ACEH UTARA KAB. ACEH TAMIANG KAB. LANGKAT KOTA MEDAN KAB. ASAHAN KAB. ROKAN HILIR KAB. BENGKALIS KAB. KARIMUN KOTA BATAM KAB. NUNUKAN KAB. BULUNGAN KAB. TARAKAN KAB. BERAU
INDEKS 8I 6H 6H 6H 8I 6H 6H 8I 1A 3B 3C 5D 8I 8I 8I 11G 13D 17E 17H 14G 6H 1A 1A 2B 2B 2B 2B 3B 3C 3C 4D 4D 5D 10B 10B 10C 10C
KAB. DONGGALA
11D
KAB. GORONTALO UTARA
12D
1030 SATRAD . . .
- 30 -
NO 1030 1031 1032 1033
SATRAD SATRAD SATRAD SATRAD
SATUAN ARAKAN ATEP OKI TAHUNA TOGAFO
LOKASI KAB. MINAHASA SELATAN KAB. MINAHASA KAB. KEP. SANGIHE KOTA TERNATE
INDEKS 13D 13D 13B 14D
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
