PERATURAN PELAKSANAAN MAJELIS JEMAAT NO. 1. Tentang JEMAAT

PPMJ No. 1 tentang jemaat

PERATURAN PELAKSANAAN MAJELIS JEMAAT NO. 1 Tentang JEMAAT Pasal 1 Pengertian tentang Jemaat Nama, Sejarah dan Pelembagaan Jemaat 1. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Jemaat “Effatha” DKI Jakarta adalah bagian dari Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. 2. “Effatha” adalah nama Jemaat yang ditetapkan berdasarkan data historis yang semula bernama Pos Pelayanan GPIB Jemaat “Paulus” Jakarta Pusat menjadi GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta. 3. GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta dilembagakan pada tanggal 10 Juni 1950 dan menjadi jemaat di jajaran Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. 4. GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta adalah persekutuan warga GPIB yang diwujudkan dalam kehidupan persekutuan, pelayanan dan kesaksian yang tertib, teratur dan dinamis. Pasal 2 Wilayah Pelayanan 1. Batas/Wilayah Pelayanan. Wilayah pelayanan GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta adalah tempat di mana persekutuan dilaksanakan, yang meliputi seluruh atau sebagian dari Kecamatan Kebayoran Baru dan Kebayoran Lama atau Kotamadya Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut, a. Sebelah Utara: 1. GPIB Jemaat “Anugerah” di Pejompongan. 2. GPIB Jemaat “Setiabudi” di Setiabudi. b. Sebelah Selatan: 1. GPIB Jemaat “Pasar Minggu” di Pasar Minggu. 2. GPIB Jemaat “Markus” di Cilandak. 3. GPIB Jemaat “Sumber Kasih” di Lebak Bulus. 4. GPIB Jemaat “Kharisma” di Tanah Kusir. c. Sebelah Timur: 1. GPIB Jemaat “Bukit Moria” di Tebet. 2. GPIB Jemaat “Ekklesia” di Kalibata. d. Sebelah Barat: 1. GPIB Jemaat “Sejahtera” di Petukangan Utara. 2. GPIB Jemaat “Siloam” di Kebon Jeruk. 3. GPIB Jemaat “Shalom” di Slipi. 2. Sektor Pelayanan. a. Untuk kelancaran pelayanan yang menjangkau seluruh Warga Jemaat di wilayah pelayanan GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta dibentuk Sektor Pelayanan (Sekpel). b. Pembentukan beberapa Sektor Pelayanan sesuai kebutuhan agar pelayanan dan pembinaan dapat berlangsung lebih efisien dan efektif.

PPMJ 2007 GPIB Jemaat “Effatha” /

1


Pasal 3 Warga Jemaat Pengertian Yang dimaksud dengan warga GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta ialah mereka yang berdasarkan Tata Dasar GPIB Bab II pasal 3, bertempat tinggal di wilayah pelayanan GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta dan berdasarkan Peraturan Pokok GPIB No. 1/1996 Pasal 3, adalah mereka yang sudah terdaftar di Kantor Majelis Jemaat, yaitu : a. Mereka yang dibaptis di GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta. b. Mereka yang telah mengaku percaya dan telah diteguhkan menjadi warga sidi GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta. c. Warga sidi Gereja-gereja saudara/Gereja Protestan di Indonesia (GPI) yang pindah dan berdomisili di wilayah pelayanan GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta. d. Mereka yang dibaptis di Gereja lain akan tetapi atas kehendak sendiri atau jika belum dewasa, atas persetujuan orangtua atau wali, menyatakan diri menjadi warga GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta. e. Warga sidi Gereja lain di Indonesia, yang tergabung dalam Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) atau Gereja-gereja di luar negeri, yang menyatakan diri menjadi warga GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta dan bersedia menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di GPIB. f.

Mereka yang menyatakan kehendaknya untuk dibaptis dan sedang mengikuti proses katekisasi di GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta.

g. Mereka yang belum dibaptis tetapi mengikuti pelayanan di BPK (Bidang Pelayanan Kategorial) Pelayanan Anak dan BPK (Bidang Pelayanan Kategorial) Persekutuan Teruna di lingkungan GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta atas persetujuan orangtua atau wali. Pasal 4 Tanggungjawab Seluruh warga Jemaat bertanggung jawab untuk memenuhi panggilan dan pengutusan Gereja serta pembangunan Jemaat. Pasal 5 Hak dan Kewajiban Warga Sidi Jemaat 1. Warga Sidi Jemaat berhak: a. Turut serta memikirkan, memberi saran dan arah pembangunan Jemaat melalui Pertemuan Warga Sidi Jemaat. b. Berhak memilih dan dipilih menjadi Penatua dan Diaken. c. Berpartisipasi sebagai anggota Badan Pelaksana Majelis Jemaat (BPMJ). 2. Warga Sidi Jemaat berkewajiban untuk mendukung pelayanan dan kesaksian serta aktif berperan dalam panggilan dan pengutusan Gereja.


2


Pasal 6 Pimpinan Jemaat 1. Pimpinan Jemaat adalah Majelis Jemaat. 2. Untuk membantu Pimpinan Jemaat, Majelis Jemaat membentuk dan mengangkat/menetapkan Badan Pelaksana Majelis Jemaat (BPMJ) dengan mematuhi ketentuan GPIB.

Pasal 7 Pelaksanaan Panggilan dan Pengutusan Pelaksanaan panggilan dan pengutusan Jemaat dilakukan dalam bentuk: 1. Persekutuan: a. Ibadah. 1. Jenis Ibadah. a. Ibadah Hari Minggu. b. Ibadah Pelayanan Sakramen Baptisan. Pelayanan Sakramen Baptisan Kudus dilakukan untuk: 1. Anak-anak pada Hari Minggu kedua setiap bulan, Hari Paskah, Hari Natal II (kedua), yang didahului dengan suatu Percakapan Pastoral bersama dengan orangtua atau wali dan para saksi baptis. 2. Anak-anak pada hari khusus, atas permintaan orangtua sehubungan dengan kebutuhan mendesak. 3. Orang dewasa, berumur 17 tahun ke atas, dilakukan bersamaan dengan peneguhannya sebagai warga sidi, yang didahului dengan Katekisasi dan Percakapan Pastoral. c. Ibadah Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus diadakan 4 (empat) kali setahun, yakni pada: 1. Hari Jumat Agung. 2. Hari Minggu terakhir di bulan Juli. 3. Hari Minggu I (pertama) di bulan Oktober berkenaan dengan hari Perjamuan Kudus se-Dunia. 4. Hari Minggu Advent III (ketiga). 5. Warga Sidi Jemaat yang karena kondisi fisiknya tidak memungkinkan turut ambil bagian dalam Perjamuan Kudus di Gereja atau tempat lain yang telah ditentukan, dapat dilayani secara khusus di tempat perawatan (rumah atau rumah sakit). d. Ibadah Peneguhan Sidi. Peneguhan Sidi dilakukan untuk: 1. Warga Jemaat yang telah mengikuti pembinaan katekisasi serta memenuhi persyaratan. 2. Mereka yang meminta dan diterima secara gerejawi untuk menjadi Warga Sidi Jemaat. e. Ibadah Peneguhan dan Pemberkatan Nikah. 1. Diadakan untuk warga Jemaat yang membentuk lembaga Nikah Kristiani yang disucikan oleh Kristus. 2. Dilakukan setelah memenuhi persyaratan Catatan Sipil dan Gereja. 3. Dilakukan bagi warga Jemaat, atau bagi warga Gereja/ Jemaat lain dengan ijin tertulis dari pimpinan Gereja/ Jemaat tersebut. 4. Dapat dilakukan bagi pasangan yang mulanya non-Kristen dan menikah sebelum menjadi Kristen, bila sesudah itu dibaptis dan diteguhkan menjadi warga Sidi Jemaat. PPMJ 2007 GPIB Jemaat “Effatha” /

3


5. Bila salah seorang dari pasangan yang akan menikah beragama Kristen bukan anggota GPIB, Peneguhan dan Pemberkatan Nikah dilayani dengan Tata Ibadah/Liturgi yang ditetapkan Majelis Jemaat. 6. Bila salah seorang dari pasangan yang akan menikah bukan beragama Kristen maka Peneguhan dan Pemberkatan Nikah dapat dilayani bila yang bersangkutan membuat pernyataan tertulis menjadi warga Jemaat GPIB Jemaat ”Effatha” DKI Jakarta dan sementara mengikuti Katekisasi. 7. Peneguhan dan Pemberkatan Nikah untuk pasangan kawin campur (antar warga negara) dapat dilaksanakan sesudah pasangan mempelai selesai dengan proses Pencatatan Sipil menuruti prosedur kawin campur yang ditetapkan oleh Negara. 8. Ibadah Peneguhan dan Pemberkatan Nikah didahului dengan Katekisasi Pranikah yang diwajibkan kepada kedua calon mempelai. Calon mempelai yang memenuhi persyaratan, maka berita Peneguhan dan Pemberkatan Nikahnya diumumkan selama 2 (dua) minggu berturut-turut dalam Ibadah Hari Minggu sebelumnya. 9. Ibadah Peneguhan dan Pemberkatan Nikah didahului dengan suatu Percakapan Pastoral bersama kedua calon mempelai paling lambat 2 (dua) hari sebelumnya. 10.Ibadah Peneguhan dan Pemberkatan Nikah merupakan Ibadah Jemaat. f.

Ibadah Keluarga. 1. Ibadah Keluarga diadakan oleh Majelis Jemaat bagi keluarga–keluarga dalam Jemaat. 2. Ibadah Keluarga diadakan secara rutin dan bergilir atau atas permintaan keluarga dengan memakai Tata Ibadah GPIB dan diatur oleh Majelis Jemaat dalam bentuk: Ibadah Keluarga dan/atau Ibadah Penelaahan Alkitab, dan/atau Ibadah Pengucapan Syukur.

g. Ibadah Bidang Pelayanan Kategorial (BPK). 1. Ibadah diadakan oleh masing-masing Bidang Pelayanan Kategorial (BPK). 2. Ibadah Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) dilaksanakan dengan menggunakan Tata Ibadah GPIB. h. Ibadah Pemakaman. 1. Ibadah Pemakaman diadakan sehubungan dengan adanya warga Jemaat yang meninggal dunia. 2. Ibadah Pemakaman dapat diadakan untuk warga Jemaat GPIB lain atau warga Jemaat Gereja lain, apabila ada permintaan dari keluarga/Majelis dan/atau Jemaat/Gereja yang bersangkutan. 3. Ibadah Pemakaman/Perabuan dapat diadakan di rumah duka, ruang jenazah rumah sakit, gedung Gereja atau tempat lain dan di tempat pemakaman. 4. Ibadah Pemakaman kembali kerangka jenazah, dilayani atas permintaan keluarga warga Jemaat. 5. Ibadah Pemakaman adalah Ibadah Jemaat. i.

Ibadah Peneguhan Pejabat/Pengurus BPK. Peneguhan Pejabat/Pengurus BPK dilakukan untuk: 1. Mereka yang dipilih Warga Sidi Jemaat dalam jabatan Penatua dan Diaken. 2. Mereka yang dididik dan diterima secara gerejawi dalam jabatan Pelayan Firman dan Sakramen (Pendeta). 3. Mereka yang ditetapkan Majelis Jemaat untuk menjadi Pengurus Bidang Pelayanan Kategorial (BPK). 4. Peneguhan Majelis Jemaat dan Pengurus Bidang Pelaksana Kategorial (BPK) didahului dengan suatu Percakapan Pastoral. 5. Penumpangan tangan dalam Peneguhan dilakukan oleh Pendeta yang ditentukan oleh Majelis Sinode GPIB.


4


6. Pelayanan Peneguhan dalam Ibadah Jemaat Hari Minggu dan Hari Raya Gerejawi diumumkan selama 2 (dua) minggu berturut-turut pada Ibadah hari Minggu sebelumnya. j.

Ibadah Hari Raya Kristen. Ibadah Hari Raya Kristen diadakan pada hari-hari: 1. Jumat Agung. 2. Paskah. 3. Kenaikan Tuhan Yesus. 4. Pentakosta. 5. Natal (25 Desember).

k. Ibadah Hari Raya Gerejawi diadakan pada hari-hari: 1. HUT (Hari Ulang Tahun) GPIB/Reformasi (31 Oktober). 2. HUT (Hari Ulang Tahun) BPK (Bidang Pelayanan Kategorial): Hari Ulang Tahun BPK PA (6 September). Hari Ulang Tahun BPK PT (30 Januari). Hari Ulang Tahun BPK GP (15 Juli). Hari Ulang Tahun BPK PW (18 Februari). Hari Ulang Tahun BPK PKB (11 Juli). 3. Hari Ulang Tahun GPIB Jemaat ”Effatha” DKI Jakarta

(10 Juni).

4. Hari Ulang Tahun PGI (25 Mei). 5. Hari Oikoumene Indonesia (25 Mei). 6. Hari Doa se-Dunia (Minggu ke-2 Maret). 7. Ibadah Pengucapan Syukur: Ibadah Malam Natal (24 Desember). Ibadah Natal II (26 Desember). Ibadah Akhir Tahun (31 Desember). Ibadah Tahun Baru (1 Januari). l.

Ibadah Hari Raya Nasional. Diadakan pada: 1. Hari Proklamasi Republik Indonesia (17 Agustus). 2. Hari-hari lain sesuai anjuran Pemerintah.

m. Ibadah Khusus. Ibadah Khusus diadakan menurut kebutuhan dan pelaksanaannya diatur oleh PHMJ (Pelaksana Harian Majelis Jemaat): 1. Ibadah-ibadah dalam Pelayanan kemasyarakatan (antara lain di: Lembaga Pemasyarakatan, Instansi-instansi Pemerintah/ Swasta; Sekolah/Kampus). 2. Ibadah-ibadah lain. 2. Tata Ibadah yang dipakai ditetapkan oleh Persidangan Sinode. 3. Para pelayan yang memimpin ibadah ditentukan oleh Majelis Jemaat (di bawah koordinasi Ketua Majelis Jemaat). b. Bentuk dan cara persekutuan lainnya, dapat dilakukan dengan tertib dan dipimpin oleh pelayan yang ditetapkan Majelis Jemaat. c. Dalam mengadakan persekutuan yang bersifat oikoumenis, Jemaat dapat bekerjasama dengan Gerejagereja dan Badan-badan atau Organisasi Kristen lain yang mempunyai hubungan kelembagaan dengan GPIB (misalnya GPI dan PGI) dan melaporkannya pada Majelis Sinode.


5


2. Pelayanan dan Kesaksian. a. Pelayanan dan Kesaksian pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk perwujudan dari panggilan dan pengutusan Gereja. b. Tujuan Pelayanan dan Kesaksian bagi warga Jemaat dan masyarakat adalah untuk menghadirkan damai sejahtera Kristus dalam bentuk pelayanan dan kesaksian. c. Pelayanan dan Kesaksian dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pelayanan dan Kesaksian yang ditujukan kepada: 1. Pengembangan usaha pertanian dan peternakan bagi masyarakat pedesaan. 2. Pengembangan usaha sektor informal bagi warga yang belum memilki pekerjaan tetap. 3. Pengembangan usaha kemanusiaan. 4. Pengembangan suku-suku masyarakat terasing. 5. Pengembangan pembinaan dan pemeliharaan para anak yatim piatu, janda, duda dan lanjut usia. 6. Pemberian bantuan bagi warga Jemaat dan masyarakat yang mengalami musibah karena bencana alam. d. Dapat bekerjasama dengan Gereja-gereja lain yang tergabung dalam Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia untuk melakukan pemberitaan Injil dengan sepengetahuan dan persetujuan Majelis Sinode GPIB. 3. Pola pengelolaan Pelayanan dan Kesaksian dilakukan secara terpadu, baik di dalam Musyawarah Pelayanan (Mupel), Jemaat Pendukung dan dapat bekerjasama dengan Gereja dan Lembaga lain dengan sepengetahuan dan persetujuan Majelis Sinode GPIB. Pasal 8 Pembinaan dan Penggembalaan 1. Prinsip Pembinaan. a. Dalam menumbuhkembangkan Persekutuan, Pelayanan Kesaksian, peningkatan kualitas sumber daya Gereja dan penyelenggaraan penatalayanan yang menunjang tugas panggilan dan pengutusan Gereja diadakan pembinaan bagi pelayan, fungsionaris, dan warga Jemaat. b. Pembinaan pada hakekatnya merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan kedewasaan iman warga Jemaat dalam menghadapi pergumulannya sebagai warga Jemaat, masyarakat, bangsa dan negara. c. Pembinaan warga Jemaat dimaksudkan untuk memperlengkapi warga Jemaat dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengabdi serta melaksanakan panggilan dan pengutusan Gereja. 2. Bentuk Pembinaan. Pembinaan Warga Jemaat dilakukan melalui: a. Katekisasi. b. Bidang Pelayanan Kategorial (BPK). c. Ceramah tentang masalah-masalah yang menyangkut kehidupan iman, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, politik, ekonomi, keamanan dan lain-lain. d. Penyegaran Iman. e. Pendidikan non formal. f.

Media Komunikasi melalui ”Gema Effatha”, dan lain-lain.

g. Perpustakaan Jemaat. h. Pembinaan lainnya yang dibutuhkan. PPMJ 2007 GPIB Jemaat “Effatha” /

6


3. Pelaksanaan pembinaan. a. Pembinaan Warga Jemaat adalah tanggung jawab Majelis Jemaat dan Warga Jemaat berdasarkan petunjuk, pengarahan dan bimbingan Majelis Sinode. b. Pembinaan Warga Jemaat oleh Majelis Jemaat dilaksanakan melalui kerjasama dengan Lembaga Pembinaan Warga Gereja. 4. Prinsip Penggembalaan: Untuk memelihara pengakuan dan kehidupan beriman yang benar serta menjaga Ajaran Gereja dan kemurnian pemberitaan Firman, diadakan penggembalaan. 5. Bentuk-bentuk Penggembalaan. Penggembalaan dapat dilakukan dalam bentuk: a. Percakapan Pastoral. b. Perkunjungan. Pasal 9 Kelengkapan Organisasi Alat Kelengkapan Organisasi 1. Jemaat ditetapkan dan diatur di dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta nomor 1, Tahun 2007, tentang Jemaat. 2. Majelis Jemaat ditetapkan dan diatur di dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta nomor 2, Tahun 2007, tentang Majelis Jemaat. 3. Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) ditetapkan dan diatur di dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta nomor 3, Tahun 2007, tentang Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ). 4. Sidang Majelis Jemaat (SMJ), Rapat dan Pertemuan Warga Sidi Jemaat, ditetapkan dan diatur di dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta nomor 4, Tahun 2007, tentang Sidang Majelis Jemaat (SMJ), Rapat dan Pertemuan Warga Sidi Jemaat. 5. Badan Pelaksana Majelis Jemaat (BPMJ) ditetapkan dan diatur di dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta nomor 5, Tahun 2007, tentang Badan Pelaksana Majelis Jemaat (BPMJ). 6. Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) ditetapkan dan diatur di dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta nomor 6, Tahun 2007, tentang Bidang Pelayanan Kategorial (BPK). 7. Sumber Daya dan Pengelolaannya ditetapkan dan diatur di dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta nomor 7, Tahun 2007, tentang Sumber Daya Dan Pengelolaannya. 8. Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) ditetapkan dan diatur di dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta nomor 8, Tahun 2007, tentang Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ). 9. Kantor Majelis Jemaat dan Pegawai ditetapkan dan diatur di dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta nomor 9, Tahun 2007, tentang Kantor Majelis Jemaat dan Pegawai. PPMJ 2007 GPIB Jemaat “Effatha” /

7


10. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Jemaat ditetapkan dan diatur di dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta nomor 10, Tahun 2007, tentang Rencana Kerja dan Anggaran Jemaat. P a s a l 10 Sektor Pelayanan Koordinasi Sektor Pelayanan: 1. Koordinasi dalam setiap Sektor Pelayanan diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan dan tugas pelayanan di Sektor Pelayanan yang bersangkutan. 2. Koordinasi Sektor dilaksanakan oleh seorang Koordinator Sektor (Korsek) yang dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota Majelis Jemaat di Sektor Pelayanan yang bersangkutan. 3. Masa tugas Koordinator Sektor Pelayanan adalah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat dipilih kembali. 4. Koordinator Sektor Pelayanan mengadakan koordinasi dengan Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) dan menyampaikan laporannya secara periodik, sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. P a s a l 11 Tata Cara Penyelesaian Perselisihan 1. Perselisihan yang dimaksud pada pasal ini adalah perselisihan yang berdampak pada pelayanan dan keutuhan jemaat. 2. Dasar Penyelesaian Perselisihan. Penyelesaian persoalan di GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta didasarkan pada Firman Tuhan, antara lain: a. Efesus 4 : 1 - 6c d. Titus 2 : 7 - 8 b. Roma 14 : 9 e. Kolose 3 : 12 - 17 c. 1 Tesalonika 2 : 8 - 12 3. Perselisihan antar Warga Jemaat. Cara penyelesaian persoalan antar warga Jemaat: a. Bila timbul perselisihan dalam Jemaat, anggota Majelis Jemaat mengusahakan penyelesaian terlebih dahulu, bila belum dapat diselesaikan diadakan pendekatan melalui percakapan penggembalaan oleh Pendeta dan bila belum juga dapat diselesaikan, dibicarakan dalam Sidang Majelis Jemaat (SMJ). b. Dalam upaya menyelesaikan persoalan, maka Majelis Jemaat dapat menunjuk beberapa orang Warga Sidi Jemaat yang mempunyai kemampuan yang diperlukan untuk persoalan tersebut, sebagai Tim Penyelesaian Masalah. c. Cara penyelesaian oleh Tim Penyelesaian Masalah adalah sebagai berikut: 1. Rapat Tim dipimpin oleh yang ditunjuk sebagai Ketua. 2. Tim menyelidiki, mengumpulkan, menganalisa dan menyimpulkan semua hal yang berhubungan dengan persoalan secara obyektif, jujur dan cermat. 3. Tim dapat memanggil pihak-pihak yang berselisih secara sendiri atau bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan tersebut. 4. Tim melaporkan usaha penyelesaian kepada Majelis Jemaat. d. Persoalan yang bersifat pribadi diselesaikan secara tertutup dengan memegang teguh rahasia jabatan.

4. Perselisihan antara Warga Jemaat dengan Anggota Majelis Jemaat. Cara penyelesaian persoalan antara warga Jemaat dengan anggota Majelis Jemaat:


8


a. Bila timbul perselisihan dalam Jemaat, anggota Majelis Jemaat mengusahakan penyelesaian terlebih dahulu, bila belum dapat diselesaikan diadakan pendekatan melalui percakapan penggembalaan oleh Pendeta dan bila belum juga dapat diselesaikan dibicarakan dalam Sidang Majelis Jemaat (SMJ).

b. Dalam upaya menyelesaikan persoalan, maka Majelis Jemaat dapat menunjuk beberapa orang Warga Sidi Jemaat yang mempunyai kemampuan yang diperlukan untuk persoalan tersebut sebagai Tim Penyelesaian Masalah. c. Cara penyelesaian oleh Tim Penyelesaian Masalah adalah sebagai berikut: 1. Rapat Tim dipimpin oleh yang ditunjuk sebagai Ketua. 2. Tim menyelidiki, mengumpulkan, menganalisa dan menyimpulkan semua hal yang berhubungan dengan persoalan secara obyektif, jujur dan cermat. 3. Tim dapat memanggil pihak-pihak yang berselisih secara sendiri atau bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan tersebut. 4. Tim melaporkan usaha penyelesaian kepada Majelis Jemaat. d. Persoalan yang bersifat pribadi diselesaikan secara tertutup dengan memegang teguh rahasia jabatan. e. Bila usaha Majelis Jemaat belum juga berhasil, maka Majelis Jemaat meminta bantuan atau menyerahkan persoalan dimaksud kepada Majelis Sinode GPIB untuk menyelesaikannya. f.

Semua pihak hendaknya taat kepada keputusan Majelis Sinode GPIB.

5. Perselisihan antar Anggota Majelis Jemaat. Cara penyelesaian antar Anggota Majelis Jemaat: a. Bila timbul persoalan antar anggota Majelis Jemaat, maka anggota Majelis Jemaat wajib mengusahakan penyelesaiannya melalui Sidang Majelis Jemaat (SMJ) yang sebelumnya didahului dengan percakapan-percakapan penggembalaan oleh Ketua Majelis Jemaat. b. Dalam upaya menyelesaikan masalah maka Majelis Jemaat dapat menunjuk beberapa orang Warga Sidi Jemaat yang mempunyai kemampuan yang diperlukan untuk hal tersebut sebagai Tim Penyelesaian. c. Bila usaha Majelis Jemaat belum juga berhasil, maka Majelis Jemaat meminta bantuan atau menyerahkan persoalan dimaksud kepada Majelis Sinode GPIB untuk menyelesaikannya. d. Semua pihak hendaknya taat kepada keputusan Majelis Sinode GPIB. P a s a l 12 Sarana Penunjang Sarana penunjang persekutuan, pelayanan, kesaksian dan pembinaan diatur berdasarkan kondisi dan keputusan Majelis Jemaat. P a s a l 13 Ketentuan Penutup 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini akan diatur dan ditetapkan oleh Majelis Jemaat dalam Sidang Majelis Jemaat (SMJ). 2. Dengan berlakunya Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini, maka semua peraturan lain yang mengatur tentang JEMAAT sejauh telah diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. 3. Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini hanya dapat dirubah melalui Sidang Majelis Jemaat (SMJ) dengan memperhatikan Tata Gereja serta Peraturan GPIB yang berlaku.

4. Sebelum pengesahan oleh Majelis Sinode maka Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini dapat diberlakukan atas dasar kesepakatan Sidang Majelis Jemaat (SMJ).


9

Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3 Ayat 4

MEMORI PENJELASAN

CATATAN

PERATURAN PELAKSANAAN MAJELIS JEMAAT NO. 1


Tentang

Tentang

JEMAAT

JEMAAT

Pasal 1 Pengertian tentang Jemaat Nama, Sejarah dan Pelembagaan Jemaat

Pasal 1 Pengertian tentang Jemaat Nama, Sejarah dan Pelembagaan Jemaat Terdapat 10 Jemaat dalam jajaran GPIB yang memiliki nama “Effatha” atau “Efrata” HTG 2007, Hal. 2 Psl. 2.2

Cukup jelas Yang dimaksud dengan Jemaat adalah persekutuan warga GPIB di suatu tempat tertentu, dalam wilayah pelayanan GPIB. Pelembagaan berarti a. Proses pembentukan Jemaat baru b. Likuidasi Cukup jelas

HTG 2007, Hal. 23-24 Psl. 1.2 Menghubungi MS untuk mencari Data ...............................................

Pasal 2 Wilayah Pelayanan Ayat 1

Ayat 2.a Ayat 2.b

Pasal 2 Wilayah Pelayanan

Wilayah pelayanan Jemaat dapat ditata melalui pembagian Sektor-sektor Pelayanan sesuai perkembangan. Ditetapkan oleh Majelis Sinode atas usul Majelis Jemaat dan disetujui oleh Majelis Jemaat dari Jemaat-jemaat yang berbatasan. Cukup jelas Wilayah pelayanan GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta terdiri atas 6 (enam) Sektor Pelayanan (Sekpel) pada saat PPMJ ini disusun.

HTG 2007. Hal. 25, PP No. 1, Psl 2. ........................................................... ..................................

Pasal 3 Warga Jemaat

Pasal 3 Warga Jemaat Cukup jelas Pasal 3.a Pasal 3.b Pasal 3.c

Pasal 3.d Pasal 3.e

Pasal 3.f Pasal 3.g

Cukup jelas Cukup jelas Warga Sidi Jemaat adalah setiap warga Jemaat yang telah mengaku imannya dan diteguhkan sebagai Sidi Jemaat serta terdaftar. Ketentuan tentang persetujuan orang-tua atau wali hanya bagi mereka yang di bawah usia dewasa. Cukup jelas

Pernyataan kehendak perlu dinyatakan secara tertulis. Ketentuan tentang persetujuan orangtua atau wali hanya bagi mereka yang di bawah usia dewasa.

HTG 2007 Hal. 7 Psl. 2 HTG 2007 Hal. 5 Psl. 3-a HTG 2007 Hal. 5 Psl. 3-b HTG 2007 Hal. 5 Psl. 3-c dan HTG Peraturan Pokok I/1996 tentang Jemaat Pasal 3 ayat 2. HTG 2007 Hal. perubahannya.

5

Psl.

3-d,

perhatikan

HTG 2007 Hal. 5 Psl. 3-e, 3-f perhatikan perubahannya. HTG 2007 Hal. 5 Psl. 3-d, perhatikan perubahannya. HTG 2007 Hal. 7 Psl. 3-f Ze Hal. 2, Psl. 4-g, dengan memberi penambahan kata “BPK.” HTG 2007, Hal 213-215 Peraturan No. 6/1982, pasal 2 ayat 1.b dan ayat 2.c

Pasal 4 Tanggungjawab

Pasal 4 Tanggungjawab

Cukup jelas HTG 2007 Hal. 23 Psl. 4


10

Ayat 1

MEMORI PENJELASAN

CATATAN

Pasal 5 Hak dan Kewajiban Warga Sidi Jemaat

Pasal 5 Hak dan Kewajiban Warga Sidi Jemaat

Ayat 1.a Ayat 1.b

Sidi Gereja adalah yang mengakui 1 (satu) Gereja yang Esa. Sidi Jemaat adalah Sidi Gereja yang terdaftar di Jemaat. Cukup jelas Cukup jelas

Ayat 1.c

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

HTG 2007 Hal. 23-25 Psl. 5

Pertemuan Warga Sidi. TG 2002, Pemilihan Penatua dan Diaken. Badan Pelaksana Majelis Jemaat (BPMJ). ............................................... Pasal 6 Pimpinan Jemaat

Pasal 6 Pimpinan Jemaat Ayat 1

Ayat 2

Pimpinan Jemaat adalah suatu wadah kebersamaan dalam kepemimpinan GPIB di GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta karena itu Sidang Majelis Jemaat adalah lembaga tinggi presbiter yang penting dan harus/wajib dihadiri oleh anggota Majelis Jemaat. Cukup jelas

HTG 2007 Hal. 32 Psl 11.2.c

Pasal 7 Pelaksanaan Panggilan dan Pengutusan Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat

Pasal 7 Pelaksanaan Panggilan dan Pengutusan

1 1.a 1.a.1.a 1.a.1.b 1.a.1.c 1.a.1.d

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Ayat 1.a.1.e Ayat 1.a.1.f

Cukup jelas Cukup jelas

Ayat 1.a.1.g Ayat 1.a.1.h Ayat 1.a.1.i

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Ayat 1.a.1.j Ayat 1.a.1.k

Cukup jelas Cukup jelas HUT BPK PA GPIB Jemaat “Effatha” (9 Juni) HUT BPK PT GPIB Jemaat “Effatha” (1 Mei) HUT BPK GP GPIB Jemaat “Effatha” (15 Juli) HUT BPK PW GPIB Jemaat “Effatha” (18 Februari) HUT BPK PKB GPIB Jemaat “Effatha” (20 Juli) HUT P. Lansia GPIB Jemaat “Effatha“ (2 Maret) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Misalnya Penelaahan Alkitab, Kelompok Doa dan Penyegaran

Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat

1.a.1.l 1.a.1.m 1.a.2 1.a.3 1.b

HTG 2007 Hal. 29 Psl. 8.1

HTG 2007, Hal 6, TD, Bab III, Psl. 5. HTG 2007, Hal. 34-36, Psl. 13.1 TG 1995 Hal. 38-58 ............................................... ............................................... Lihat BM. Hal. 9, Psl. 10.1.a PE Hal. 05, Psl. 9.7.d ............................................... Bagaimana dengan Ibadah Keluarga yang “mempergunakan” Ruang di Kompleks Gereja? ............................................... ............................................... Ayat 1.a.1.i tentang Peneguhan Pejabat/Pengurus BPK, lihat Petunjuk Pelaksanaan dari Majelis Sinode GPIB tentang Pemilihan Pengurus BPK tahun 2002. ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... Konferensi Pemuda 26-28 Oktober 1957 di Pendopo GPIB Jemaat Effatha. Cari HUT BPK PKB GPIB Jemaat “Effatha” yang tepat. ............................................... ........................................................... ................................... ............................................... HTG 2007, Hal. 37 Psl.13.1b


11

MEMORI PENJELASAN

Ayat 1.c Ayat 2 Ayat 2.a Ayat 2.b Ayat 2.c Ayat 2.c.1 Ayat 2.c.2 Ayat 2.c.3 Ayat 2.c.4 Ayat 2.c.5 Ayat 2.c.6

CATATAN

Iman. Kegiatan persekutuan Oikoumenis bersifat program berkelanjutan. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Termasuk Tunawisma, Tunakarya dan lain sebagainya. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

HTG 2007, Hal. 37 Psl.13.1c ............................................... ............................................... ........................................................... .......................................................... ........................................................... ........................................................... ....................... HTG, 2007, Hal. 252-263.

Ayat 2.d Ayat 3

Kegiatan oikoumenis bersifat sementara umpamanya Ibadah bersama, aksi sosial. Cukup jelas

Pasal 8 Pembinaan dan Penggembalaan

Pasal 8 Pembinaan dan Penggembalaan Ayat 1 Ayat 1.a


Ayat 1.b Ayat 1.c Ayat 2 Ayat 2.a

Ayat 3

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Katekisasi dengan bahan yang ditetapkan oleh Majelis Sinode GPIB selama minimal 11 bulan (Mei s/d Maret). Pembina harus memiliki kualifikasi dan ditetapkan oleh Majelis Jemaat untuk mengajar katekesasi. Cukup jelas

Ayat 4 Ayat 5

Cukup jelas Cukup jelas Pasal 9 Kelengkapan Organisasi

Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4

Cukup Cukup Cukup Cukup

jelas jelas jelas jelas

............................................... HTG 2007, Hal. 18, TD, Bab VII, Psl. 18 ........................................................... ........................................................... ........................................................... ...........

(semua point dalam ayat 3 dihilangkan dan diganti dengan isi ayat 2.3 dan 2.4) ............................................... ............................................... Pasal 9 Kelengkapan Organisasi ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... .........................................................

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

P a s a l 10 Sektor Pelayanan P a s a l 10 Sektor Pelayanan

Ayat Ayat Ayat Ayat

...............................................

........................................................... ........................................................... ....................... Laporan yang dimaksud adalah laporan informatif.


12

MEMORI PENJELASAN

CATATAN

P a s a l 11 Tata Cara Penyelesaian Perselisihan

P a s a l 11 Tata Cara Penyelesaian Perselisihan

Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3 Ayat 3.a Ayat 3.b Ayat 3.c

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Ayat 3.d Ayat 4 Ayat 4.a Ayat 4.b Ayat 4.c Ayat 4.d Ayat 4.e Ayat 4.f Ayat 5 Ayat 5.a Ayat 5.b Ayat 5.c Ayat 5.d

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

........................................................... ........................................................... ........................................................... .......................................................... Penyelesaiannya di Sidang Majelis Jemaat (lihat ayat 3.a) ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... P a s a l 12 Sarana Penunjang

P a s a l 12 Sarana Penunjang

Uang Pelayananan

Cukup jelas

P a s a l 13 Ketentuan Penutup

P a s a l 13 Ketentuan Penutup Ayat Ayat Ayat Ayat

1 2 3 4



............................................... ............................................... ............................................... ...............................................


13

PPMJ No. 2 tentang Majelis jemaat

PERATURAN PELAKSANAAN MAJELIS JEMAAT NO. 2 Tentang MAJELIS JEMAAT Pasal 1 Pengertian 1. Majelis Jemaat adalah Pimpinan GPIB di tingkat Jemaat. 2. Majelis Jemaat diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Jemaat. Pasal 2 Keanggotaaan 1. Majelis Jemaat terdiri atas: a. Para Pendeta yang ditempatkan oleh Majelis Sinode di Jemaat. b. Para Penatua dan Diaken yang dipilih dari dan oleh Warga Sidi Jemaat menurut Peraturan Pemilihan Penatua dan Diaken serta ditetapkan oleh Majelis Sinode. 2. Jumlah anggota Majelis Jemaat kecuali Pendeta ditentukan oleh Majelis Jemaat menurut kebutuhan Jemaat sesuai dengan Peraturan Pemilihan Penatua dan Diaken. 3. Masa tugas anggota Majelis Jemaat kecuali Pendeta ditetapkan selama 5 (lima) tahun. Pasal 3 Tugas Dan Wewenang 1. Tugas Majelis Jemaat adalah: a. Merencanakan, melaksanakan Program dan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Tahunan Jemaat berdasarkan Pokok-pokok Kebijakan Umum Panggilan dan Pengutusan Gereja (PKUPPG) yang ditetapkan dalam Persidangan Sinode/Persidangan Sinode Tahunan GPIB. b. Melaksanakan ketetapan–ketetapan Persidangan Sinode/Persidangan Sinode Tahunan GPIB, Keputusankeputusan Majelis Sinode dan tugas-tugas yang dipercayakan oleh Majelis Sinode. c. Membuat Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disahkan dalam Sidang Majelis Jemaat (SMJ) dan meneruskan Laporan Tahunan kepada Majelis Sinode. d. Melaksanakan penatalayanan Jemaat dan pengawasan perbendaharaan Jemaat. 2. Wewenang Majelis Jemaat adalah: a. Memilih Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) melalui Sidang Majelis Jemaat (SMJ) dan melaporkan kepada Majelis Sinode untuk ditetapkan. b. Mengambil langkah-langkah dan melaksanakan tindakan disiplin Gereja terhadap warga Jemaat. c. Mengangkat dan memberhentikan anggota Badan Pelaksana Majelis Jemaat (BPMJ). d. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai Kantor Majelis Jemaat. e. Mengambil kebijaksanaan tertentu dalam pelaksanaan Program dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Gereja. PPMJ 2007 GPIB Jemaat “Effatha” /

14


f.

Mengelola sumberdaya harta milik Gereja di Jemaat sesuai dengan Tata Cara Pengelolaan Perbendaharaan.

g. Mengangkat pembina katekisasi di Jemaat. h. Menetapkan dan mengutus Presbiter (Pendeta, Penatua dan Diaken) ke Persidangan Sinode dan Persidangan Sinode Tahunan GPIB dan Rapat Sinodal lainnya. Pasal 4 Kewajiban 1. Setiap Presbiter harus menjalankan Panggilan dan Pengutusan dengan penuh tanggung jawab. 2. Setiap Presbiter harus memenuhi janji jabatan yang telah diucapkannya di hadapan Tuhan dan JemaatNya ketika diteguhkan. 3. Setiap Presbiter harus taat kepada Firman Allah, Pengajaran Gereja dan Tata Gereja GPIB. 4. Setiap Presbiter wajib taat dan menjalankan tugas masing-masing, sesuai dalam Tata Gereja GPIB dan Ketetapan-ketetapan Persidangan Sinode/ Persidangan Sinode Tahunan GPIB. 5. Setiap Presbiter harus menjalankan tugas sesuai keputusan rapat, jadwal dan penugasan lainnya yang diatur oleh Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ). Pasal 5 Tugas-tugas Khusus Para Pendeta, Penatua dan Diaken mempunyai tugas pelayanan yang diatur secara khusus oleh Majelis Jemaat sebagai berikut: 1. Tugas Khusus Pendeta: Pelayanan Firman dan Sakramen, Peneguhan Sidi, Pemberkatan Nikah, Peneguhan Pejabat, Pembinaan dan Penggembalaan. 2. Tugas Khusus Penatua: a. Melaksanakan tugas Penggembalaan Jemaat secara terkoordinasi dan menjaga kemurnian pemberitaan Firman dan Ajaran Gereja. b. Wajib menjaga rahasia penggembalaan. c. Wajib menjalankan tugas-tugas pelayanan dengan tertib seperti tercantum dalam jadwal pelayanan, pelaksanaan Tata Ibadah serta tugas-tugas secara keseluruhan di Gereja, Sektor-sektor Pelayanan dan Pos-pos Pelayanan. d. Dalam menjaga kemurnian Pemberitaan Firman Tuhan, maka para Penatua dapat memberikan pendapat, nasihat dan teguran kepada Pelayan Firman sekiranya dalam pemberitaan tersebut terbukti tidak sesuai dengan Firman maupun Ajaran Gereja sehingga dapat menggoyahkan iman Jemaat dan keutuhan Gereja. Jika nasihat dan teguran dimaksud tidak dapat diterima Pelayan Firman yang bersangkutan, maka hal tersebut dapat dibicarakan dalam Rapat Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ), Sidang Majelis Jemaat (SMJ) atau diteruskan ke Majelis Sinode GPIB. e. Dapat memberitakan Firman melalui khotbah-khotbah pada Ibadah keluarga, Ibadah Pengucapan Syukur, Ibadah Minggu di Gereja, Ibadah Pemahaman Alkitab dan lain-lain, yang pengaturannya dilaksanakan oleh Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ). f.

Mendampingi Pendeta dalam Pelayanan Sakramen.

g. Melaksanakan tugas Pendeta apabila Pendeta berhalangan dan Majelis Jemaat melaporkannya kepada Majelis Sinode. h. Dapat mengajar Katekisasi setelah mendapat penunjukan dari Majelis Jemaat. i.

Dapat memberikan Pembinaan dalam Jemaat dengan persetujuan Majelis Jemaat. PPMJ 2007 GPIB Jemaat “Effatha” /

15


3. Tugas Khusus Diaken: a. Melayani orang sakit, lanjut usia, anak yatim piatu, janda, duda, cacat fisik/mental dan semua orang yang memerlukan perhatian dan pertolongan. b. Mendata warga Jemaat yang perlu mendapatkan Pelayanan Kasih di Sektor Pelayanan masing-masing melalui Kooordinator Sektor (Korsek) Pelayanan untuk diteruskan kepada Majelis Jemaat supaya mendapat perhatian dan pelayanan lebih lanjut. c. Wajib menjalankan tugas-tugas pelayanan dengan tertib seperti tercantum dalam jadwal pelayanan, pelaksanaan Tata Ibadah serta tugas-tugas secara keseluruhan di Gereja, Sektor-sektor Pelayanan dan Pos-pos Pelayanan. d. Dapat memberitakan Firman melalui khotbah-khotbah pada Ibadah keluarga, Ibadah Pengucapan Syukur, Ibadah Hari Minggu di Gereja, Ibadah Pemahaman Alkitab dan lain-lain yang pengaturannya dilaksanakan Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ). Pasal 6 Pakaian Liturgis 1. Pada Ibadah Hari Minggu, Pelayanan Sakramen dan Peneguhan: a. Pendeta mengenakan Toga dan Stola dalam memimpin Ibadah di tempat Ibadah yang telah ditahbiskan dan mengenakan Baniang/Jas dan Stola di tempat Ibadah yang belum ditahbiskan. b. Penatua dan Diaken yang bertugas memakai Baniang/Jas yang sopan dan rapi dengan mengenakan Stola. 2. Pada Ibadah Keluarga atau yang sejenisnya, Pendeta, Penatua dan Diaken menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. 3. Pada Ibadah Pemakaman: Pendeta, Penatua dan Diaken menggunakan pakaian Liturgis (Pendeta dengan Baniang/Jas dan Stola).

Pasal 7 Tanggung Jawab Penatua dan Diaken di Sektor Pelayanan 1. Penatua dan Diaken secara khusus wajib melayani Warga Jemaat di Sektor Pelayanan masing-masing. 2. Untuk kelancaran pelayanan, seorang Penatua dan seorang Diaken memperhatikan secara khusus maksimal 15 (lima belas) Kepala Keluarga di Sektor Pelayanan masing-masing. 3. Mengatur penjadwalan dan penyelenggaraan Ibadah-ibadah di Sektor Pelayanan masing-masing. 4. Menjadwalkan dan melaksanakan Perkunjungan Pastoral bersama Pendeta kepada Warga Jemaat. 5. Mengadakan perkunjungan secara rutin dan teratur, membagikan buku Sabda Bina Umat (SBU) dan kartu Persembahan Tetap Bulanan (PTB) kepada warga Jemaat yang menjadi tanggung jawabnya. 6. Melaporkan kepada Pendeta apabila ada warga Jemaat yang membutuhkan Pelayanan Pastoral secara khusus. Pasal 8 Pemilihan Penatua Dan Diaken 1. Pemilihan Penatua dan Diaken dilaksanakan sesuai dengan peraturan GPIB yang berlaku, dan Petunjuk Pelaksanaan dari Majelis Sinode GPIB. 2. Penatua dan Diaken terpilih akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Majelis Sinode. PPMJ 2007 GPIB Jemaat “Effatha” /

16


Pasal 9 Berakhirnya Tugas Anggota Majelis Jemaat Berakhirnya tugas anggota Majelis Jemaat kecuali Pendeta, karena: 1. Meninggal dunia. 2. Tidak aktif selama tiga (3) bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas. 3. Terbukti melakukan perbuatan tercela yang menyangkut etika dan moral setelah melalui proses penggembalaan khusus. 4. Pindah domisili di luar Wilayah Pelayanan GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta dengan surat atestasi dari Majelis Jemaat. 5. Terlibat perbuatan kriminal dan telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 6. Mengundurkan diri dengan sukarela tanpa paksaan. 7. Bila terjadi pernikahan antar anggota Majelis Jemaat, maka salah satu mengundurkan diri. 8. Bila anggota Majelis Jemaat diterima menjadi pegawai Kantor Majelis Jemaat. 9. Setelah adanya Peneguhan Penatua dan Diaken yang baru. 10. Keputusan Sidang Majelis Jemaat (SMJ), untuk diteruskan kepada Majelis Sinode GPIB. P a s a l 10 Pengisian Lowongan Antar Waktu/Penambahan 1. Pengisian lowongan antar waktu/penambahan Anggota Majelis Jemaat dapat dilakukan apabila: a. Ada anggota Majelis Jemaat yang mengundurkan diri, pindah ke luar wilayah pelayanan GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta, menderita sakit yang berkepanjangan dan atau meninggal dunia. b. Berdasarkan kebutuhan dalam arti memperhatikan perkembangan luas wilayah pelayanan dan jumlah Kepala Keluarga Jemaat. 2. Pengisian lowongan antar waktu/penambahan anggota Majelis Jemaat harus memenuhi persyaratanpersyaratan calon Penatua dan Diaken. P a s a l 11 Sarana Penunjang Pelayanan Sarana penunjang pelayanan untuk Penatua dan Diaken diatur berdasarkan kondisi dan keputusan Majelis Jemaat.


17


P a s a l 12 Ketentuan Penutup 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini akan diatur dan ditetapkan oleh Majelis Jemaat dalam Sidang Majelis Jemaat (SMJ). 2. Dengan berlakunya Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini, maka semua peraturan lain yang mengatur tentang Majelis Jemaat sejauh telah diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. 3. Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini hanya dapat dirubah melalui Sidang Majelis Jemaat (SMJ) dengan memperhatikan Tata Gereja serta Peraturan GPIB yang berlaku. 4. Sebelum pengesahan oleh Majelis Sinode maka Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini dapat diberlakukan atas dasar kesepakatan Sidang Majelis Jemaat (SMJ).


18

Ayat 1

Ayat 2

MEMORI PENJELASAN

CATATAN



Tentang

Tentang

MAJELIS JEMAAT

MAJELIS JEMAAT

Pasal 1 Pengertian

Pasal 1 Pengertian

Yang dimaksud dengan kepemimpinan GPIB di Jemaat pada dasarnya adalah kepemimpinan Gereja di Jemaat sesuai dengan kewenangan melekat pada Majelis Jemaat. Majelis Jemaat adalah suatu wadah kebersamaan dalam kepemimpinan GPIB di Jemaat, karena itu Sidang Majelis Jemaat adalah lembaga tinggi presbiter yang penting dan harus/wajib dihadiri oleh anggota Majelis Jemaat. Cukup jelas

HTG 2007, Hal. 13, TD, Bab V Psl. 10.2

HTG 2007, Hal. 29, PP No.1, Psl. 8.1

............................................... Pasal 2 Keanggotaaan Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3

Pasal 2 Keanggotaaan

Cukup jelas Dasar perhitungan kebutuhan adalah jumlah warga, luas wilayah, dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Lihat peraturan tentang Pemilihan Penatua dan Diaken. Cukup jelas Pasal 3 Tugas dan Wewenang

...............................................

Ayat 1 Ayat 1.a Ayat 1.b Ayat 1.c Ayat 1.d Ayat 2 Ayat 2.a Ayat 2.b Ayat 2.c Ayat 2.d Ayat 2.e

Cukup jelas Dengan memperhatikan kondisi Jemaat Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Laporan disertai Berita Acara dan kesimpulan Sidang. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Ayat 2.f

Sumber Daya Gereja adalah: Sumber Daya Insani (SDI), Sumber Daya Harta Milik (SDHM), Sumber Daya Lainnya (SDL) Cukup jelas Cukup jelas

Ayat 2.g Ayat 2.h

Pasal 4 Kewajiban Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat

1 2 3 4 5

Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup

jelas jelas jelas jelas jelas

............................................... ...............................................

Pasal 3 Tugas dan Wewenang ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... HTG 2007, Hal. 14, TD, Bab VI, Psl. 14.2 ............................................... ............................................... ............................................... Pasal 4 Kewajiban ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... Termasuk Persiapan Minggu.

Pasal 5 Tugas-tugas Khusus Ayat 1 Ayat 2 Ayat 2.a


Pasal 5 Tugas-tugas Khusus ............................................... ...............................................


19

MEMORI PENJELASAN Ayat 2.b Ayat 2.c Ayat 2.d Ayat 2.e Ayat 2.f Ayat 2.g Ayat 2.h Ayat 2.i Ayat 3 Ayat 3.a Ayat 3.b Ayat 3.c Ayat 3.d

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Diaken juga membantu tugas khusus Penatua Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Pasal 6 Pakaian Liturgis


1 1.a 1.b 2 3

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Pasal 7 Tanggung Jawab Penatua dan Diaken di Sektor Pelayanan

Ayat 1 Ayat 2

Cukup jelas Cukup Jelas



3 4 5 6 7



Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

3 4 5 6 7 8 9 10

P a s a l 10 Pengisian Lowongan Antar Waktu/Penambahan Ayat 1 Ayat 1.a


............................................... ............................................... ............................................... ............................................... Pasal 6 Pakaian Liturgis ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... Pasal 7 Tanggung Jawab Penatua dan Diaken di Sektor Pelayanan

Pasal 8 Pemilihan Penatua dan Diaken ........................................................... ...................................

Pasal 9 Berakhirnya Tugas Anggota Majelis Jemaat Ayat 1 Ayat 2

............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ...............................................

............................................... Bagaimana dengan keberadaan Pengurus Sekpel. ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ...............................................

jelas jelas jelas jelas jelas Pasal 8 Pemilihan Penatua dan Diaken

Ayat 1 Ayat 2

CATATAN

Pasal 9 Berakhirnya Tugas Anggota Majelis Jemaat ............................................... HTG 2007, PP No. 1/2002, Hal 100-101, No.2 ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... P a s a l 10 Pengisian Lowongan Antar Waktu/Penambahan ............................................... ...............................................


20

MEMORI PENJELASAN Ayat 1.b Ayat 2

CATATAN

Cukup jelas Pengisian lowongan antar waktu/ penambahan anggota Majelis Jemaat dilakukan melalui pemilihan di Sektor Pelayanan yang bersangkutan. P a s a l 11 Sarana Penunjang Pelayanan

............................................... ...............................................

P a s a l 11 Sarana Penunjang Pelayanan

Cukup jelas Uang Pelayanan.


1 2 3 4



P a s a l 12 Ketentuan Penutup ............................................... ............................................... ............................................... ...............................................


21

PPMJ No. 3 tentang PPMJ

PERATURAN PELAKSANAAN MAJELIS JEMAAT NO. 3 Tentang PELAKSANA HARIAN MAJELIS JEMAAT (PHMJ) Pasal 1 Pengertian 1. Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) GPIB Jemaat ”Effatha” DKI Jakarta adalah pelaksana tugas sehari-hari Majelis Jemaat. 2. Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) GPIB Jemaat ”Effatha” DKI Jakarta dipilih dari dan oleh anggota Majelis Jemaat melalui Sidang Majelis Jemaat (SMJ) kecuali Ketua Majelis Jemaat adalah Pendeta yang ditetapkan oleh Majelis Sinode. 3. Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) GPIB Jemaat ”Effatha” DKI Jakarta terpilih ditetapkan dengan Surat Keputusan Majelis Sinode. 4. Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) GPIB Jemaat ”Effatha” DKI Jakarta terdiri dari Ketua, Ketua I, Ketua II, Ketua III, Ketua IV, Sekretaris, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara dan Bendahara I. Pasal 2 Tugas Pokok Tugas Pokok Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) adalah: 1. Melaksanakan keputusan Sidang Majelis Jemaat (SMJ), penatalayanan dan kepemimpinan Jemaat seharihari. 2. Mengkoordinasi dan menyelenggarakan kegiatan Persekutuan, Pelayanan, Kesaksian dan Pembinaan berdasarkan Program Kerja serta Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Jemaat GPIB ”Effatha” DKI Jakarta. 3. Mengelola administrasi Jemaat dan sumberdaya harta milik Jemaat. 4. Mempersiapkan Sidang Majelis Jemaat (SMJ), Rapat-rapat dan Pertemuan Warga Sidi Jemaat.

5. Menyelesaikan dan memutuskan hal-hal yang mendesak sepanjang tidak bertentangan dengan Tata Gereja GPIB dan melaporkannya kepada Sidang Majelis Jemaat (SMJ). 6. Mewakili Majelis Jemaat ke dalam dan ke luar. 7. Membuat dan menyampaikan Laporan Triwulan kepada Sidang Majelis Jemaat (SMJ) tentang penyelenggaraan Persekutuan, Pelayanan, Kesaksian dan Pembinaan dan dilaporkan ke Majelis Sinode. 8. Membuat dan menyampaikan Laporan Tahunan tentang realisasi Program dan Anggaran sebagai bahan informasi untuk dilengkapi dalam Sidang Majelis Jemaat (SMJ) dan selanjutnya dilaporkan ke Majelis Sinode GPIB. 9. Membuat dan menyampaikan Laporan Akhir Masa Tugas tentang pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi untuk dilengkapi dalam Sidang Majelis Jemaat (SMJ) dan selanjutnya dilaporkan ke Majelis Sinode GPIB. PPMJ 2007 GPIB Jemaat “Effatha” /

22


Pasal 3 Kepemimpinan 1. Kepemimpinan tertinggi pada Sidang Majelis Jemaat (SMJ). 2. Kepemimpinan bersifat kolektif, pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat. 3. Kepemimpinan bersifat melayani dan bukan untuk dilayani. Pasal 4 Susunan dan Fungsi 1. Susunan Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) adalah sebagai berikut: Ketua Ketua I Ketua II Ketua III Ketua IV Sekretaris Sekretaris I Sekretaris II Bendahara Bendahara I 2. Pembidangan Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) adalah sebagai berikut: a. Ketua

: Bidang Iman, Ajaran dan Ibadah (IAI), Gereja dan Masyarakat (GERMAS) serta umum (UMUM).

b. Ketua I

: Bidang Pelayanan dan Kesaksian (PELKES) serta Lingkungan Hidup (LH).

c. Ketua II

: Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Insani (PPSDI), Bidang Pendidikan (PENDIDIKAN), Bidang Penelitian dan Pengembangan (LITBANG), Bidang Organisasi dan Komunikasi (ORKOM).

d. Ketua III

: Bidang Pelayanan Kategorial (BPK).

e. Ketua IV

: Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (EKUBANG), Pengembangan Dana dan Daya.

f.

: Penyelenggaraan administrasi dan pengintegrasian kegiatan.

Sekretaris

g. Sekretaris I, II : Pendistribusian informasi, keputusan dan bidang sekretariat lainnya. h. Bendahara

: Anggaran dan Pengelolaan Keuangan.

i.

: Perbendaharaan dan Pembukuan Keuangan.

Bendahara I

3. Fungsionaris Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) adalah sebagai berikut: a. Ketua : Pendeta b. Ketua I : Penatua/Diaken c. Ketua II : Penatua/Diaken d. Ketua III : Penatua/Diaken e. Ketua IV : Penatua/Diaken f. Sekretaris : Penatua/Diaken g. Sekretaris I : Penatua/Diaken h. Sekretaris II : Penatua/Diaken i. Bendahara : Penatua/Diaken j. Bendahara I : Penatua/Diaken


23


4. Jumlah anggota dan komposisi Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) ditetapkan lewat Sidang Majelis Jemaat (SMJ) Khusus dan disesuaikan menurut kebutuhan. 5. Ketua yang adalah Ketua Majelis Jemaat merupakan jabatan struktural di Jemaat yang dijabat oleh seorang Pendeta dan pengangkatan serta penempatannya ditetapkan oleh Majelis Sinode GPIB. 6. Apabila ada 2 (dua) orang Pendeta atau lebih ditempatkan di Jemaat, Majelis Sinode menetapkan salah seorang sebagai Ketua Majelis Jemaat, sedangkan fungsi dan tugas Pendeta yang lain ditentukan oleh Majelis Jemaat. 7. Apabila di Jemaat belum ditetapkan seorang Pendeta sebagai Ketua Majelis Jemaat, Majelis Jemaat dapat memilih dan menunjuk salah seorang Penatua, sebagai Pejabat Sementara Ketua Majelis Jemaat dengan ketetapan dari Majelis Sinode. 8. Masa bakti Pejabat Sementara Ketua Majelis Jemaat ditetapkan oleh Majelis Sinode GPIB. 9. Pejabat Sementara Ketua Majelis Jemaat mempunyai tugas, wewenang, tanggungjawab dan hak yang sama seperti Ketua Majelis Jemaat. Pasal 5 Uraian Tugas 1. Ketua: Mempunyai tugas pokok memimpin di Bidang Iman, Ajaran dan Ibadah (IAI), yang pelaksanaannya dilaksanakan melalui Pelayanan, Penggembalaan Jemaat dan Pembinaan, di Bidang Gereja dan Masyarakat (GERMAS) serta Bidang Umum (UMUM). Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Ketua mempunyai fungsi: a. Mengkoordinasikan, mengawasi dan menilai: 1. Memimpin Sidang Majelis Jemaat (SMJ), Rapat Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ), Pertemuan Warga Sidi serta Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Majelis Jemaat. 2. Kegiatan Jemaat, agar setiap warga Jemaat mampu melaksanakan panggilan dan pengutusan Gereja. 3. Kegiatan pelayanan Penggembalaan sesuai dengan permintaan warga Jemaat yang membutuhkan. 4. Bersama dengan Sekretaris bertanggungjawab baik ke dalam maupun ke luar atas nama GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta. 5. Bersama dengan Sekretaris menandatangani surat-surat Gerejawi, keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan Majelis Jemaat serta surat-surat lain yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat. 6. Bersama dengan Sekretaris mengawasi ketatalaksanaan Kantor Majelis Jemaat. 7. Bertanggungjawab atas kegiatan yang berhubungan dengan Bidang Iman, Ajaran dan Ibadah (IAI), Gereja dan Masyarakat (GERMAS) serta Umum. 8. Mengkoordinir tugas Pendeta Jemaat lainnya. 9. Membimbing Vikaris dan mahasiswa-mahasiswa Teologi yang melaksanakan tugas praktek di Jemaat sesuai dengan penugasan Majelis Sinode. 10. Melaksanakan tugas dan wewenang Ketua lainnya apabila yang bersangkutan berhalangan. 11. Membuat Memorandum Akhir Masa Bakti ketika mengakhiri tugas sebagai Ketua Majelis Jemaat untuk disampaikan kepada Ketua Majelis pengganti, Majelis Jemaat dan Majelis Sinode. b. Mengkoordinasikan penyusunan Program Kerja Tahunan. PPMJ 2007 GPIB Jemaat “Effatha” /

24


c. Membuat memori serah terima pelaksanaan tugas sebagai Ketua Majelis Jemaat kepada yang menggantikannya. 2. Ketua I: Mempunyai tugas pokok memimpin di Bidang Pelayanan dan Kesaksian (PELKES), dan Lingkungan Hidup (LH). Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Ketua I mempunyai fungsi: a. Mengkoordinasikan, memantau penyusunan rencana kegiatan Pelayanan dan Kesaksian (PELKES) ke dalam maupun ke luar lingkungan Jemaat. b. Mengawasi, memelihara dan mendorong kelancaran dalam pelaksanaan di bidang Pelayanan dan Kesaksian (PELKES) Jemaat serta Lingkungan Hidup (LH). c. Melaksanakan tugas Ketua lainnya apabila yang bersangkutan berhalangan. d. Bersama dengan Sekretaris I menandatangani Surat-surat dan Surat-surat Keputusan Majelis Jemaat yang berhubungan dengan Bidang Pelayanan dan Kesaksian (PELKES) serta Bidang Lingkungan Hidup (LH).

e. Melaksanakan tanggungjawab lain yang didelegasikan sesuai prioritas dan kebutuhan jemaat. 3. Ketua II: Mempunyai tugas pokok memimpin Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Insani (PPSDI), Pendidikan (PENDIDIKAN), Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) serta Organisasi dan Komunikasi (ORKOM). Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Ketua II mempunyai fungsi: a. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Insani (PPSDI) dan Pendidikan (PENDIDIKAN) dalam lingkungan Jemaat. b. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) dalam Jemaat. c. Memelihara, mendorong serta mengawasi, kelancaran Organisasi dan Komunikasi (ORKOM) serta penatalayanan yang baik dalam Jemaat, guna pertumbuhan pelayanan yang dinamis. d. Melaksanakan tugas Ketua lainnya apabila yang bersangkutan berhalangan. e. Bersama dengan Sekretaris I menandatangani Surat-surat dan Surat-surat Keputusan Majelis Jemaat yang berhubungan dengan bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Insani (PPSDI), Pendidikan (PENDIDIKAN), Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) serta Organisasi dan Komunikasi (ORKOM). f.

Melaksanakan Penataan, Pengembangan dan Pembinaan pegawai Kantor Majelis Jemaat.

g. Melaksanakan tanggungjawab lain yang didelegasikan sesuai prioritas dan kebutuhan jemaat. 4. Ketua III: Mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan Bidang Pelayanan Kategorial (BPK). Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Ketua III mempunyai fungsi: a. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) yang meliputi: 1. Pelayanan Anak (PA). 2. Persekutuan Teruna (PT). 3. Gerakan Pemuda (GP). 4. Persatuan Wanita (PW). 5. Persekutuan Kaum Bapak (PKB). b. Mengkoordinasikan dan mengawasi penyusunan Program Kerja Bidang Pelayanan Kategorial (BPK). PPMJ 2007 GPIB Jemaat “Effatha” /

25


c. Melaksanakan tugas Ketua lainnya apabila yang bersangkutan berhalangan. d. Bersama dengan Sekretaris II menandatangani Surat-surat dan Surat-surat Keputusan Majelis Jemaat yang berhubungan dengan Bidang Pelayanan Kategorial (BPK): Pelayanan Anak (PA), Persekutuan Teruna (PT), Gerakan Pemuda (GP), Persatuan Wanita (PW), Persekutuan Kaum Bapak (PKB). e. Melaksanakan tanggungjawab lain yang didelegasikan sesuai prioritas dan kebutuhan Jemaat. 5. Ketua IV: Mempunyai tugas pokok memimpin di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (EKUBANG), Pengembangan Dana dan Daya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Ketua IV mempunyai fungsi: a. Bersama Bendahara, menyusun Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran di Jemaat. b. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Keuangan di Jemaat. c. Melalui Rapat Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) melaksanakan pengadaan barang-barang inventaris harta milik Gereja, mengawasi perawatan/pemeliharaan dan pengamanannya dan menyelesaikan sertifikasi harta milik yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. d. Bersama dengan Bendahara menandatangani Laporan-laporan Keuangan dan Surat-surat Berharga. e. Melaksanakan tugas Ketua lainnya apabila yang bersangkutan berhalangan. f.

Bersama dengan Sekretaris II menandatangani Surat-surat dan Surat-surat Keputusan Majelis Jemaat yang berhubungan dengan bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (EKUBANG), Pengembangan Dana dan Daya.

g. Melaksanakan tanggungjawab lain yang didelegasikan sesuai prioritas dan kebutuhan Jemaat. 6. Sekretaris: Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Kesekretariatan dan Administrasi di Jemaat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi: a. Melaksanakan kegiatan Kesekretariatan dan Administrasi Umum, bekerjasama dengan Kepala Kantor Majelis Jemaat. b. Menghimpun Peraturan-peraturan, Keputusan dan Ketetapan Majelis Sinode GPIB, maupun Majelis Jemaat, serta pengarsipan Surat-surat keluar/masuk. c. Membuat Notulen Sidang Majelis Jemaat (SMJ). d. Menindaklanjuti hasil keputusan Sidang Majelis Jemaat (SMJ), dan Rapat-rapat secara administratif. e. Mendistribusikan administratif. f.

Surat-surat

masuk

kepada

Ketua

terkait

dan

menindaklanjutinya

secara

Merencanakan pelaksanaan dan menyusun agenda Sidang Majelis Jemaat (SMJ).

g. Mendampingi Ketua dalam setiap kegiatan penatalayanan. h. Bersama Ketua menyusun jadwal kegiatan pelayanan. i.

Bersama Ketua, menandatangani surat-surat keluar atau surat lain sesuai kepentingannya.

j.

Melaksanakan tanggungjawab lain yang didelegasikan sesuai prioritas dan kebutuhan Jemaat.

7. Sekretaris I: Mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pendistribusian informasi, Kesekretariatan dan Administrasi Umum. Apabila Sekretaris berhalangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris I mempunyai fungsi: a. Mendampingi Ketua I dan Ketua II dalam setiap kegiatan penatalayanannya. b. Membuat Notulen Pertemuan Warga Sidi Jemaat, Rapat Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ), Rapat Koordinasi dan menindaklanjuti keputusan yang diambil secara administratif. c. Menyiapkan bahan dan menyusun Warta Jemaat “Gema Effatha”. d. Melaksanakan tanggungjawab lain yang didelegasikan sesuai prioritas dan kebutuhan Jemaat. PPMJ 2007 GPIB Jemaat “Effatha” /

26


e. Melaksanakan tugas pokok Sekretaris apabila berhalangan. 8. Sekretaris II: Mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Kesekretariatan dan Administrasi Umum, apabila Sekretaris dan Sekretaris I berhalangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris II mempunyai fungsi: a. Mendampingi Ketua III dan Ketua IV dalam setiap kegiatan penatalayanan. b. Membuat notulen Rapat Koordinasi dengan Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) dan menindaklanjuti keputusan yang diambil secara administratif. c. Melaksanakan tanggungjawab lain yang didelegasikan sesuai prioritas dan kebutuhan Jemaat. 9. Bendahara: Mempunyai tugas pokok mengelola Keuangan sesuai dengan Pedoman, Penatalayanan Perbendaharaan GPIB di Tingkat Jemaat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bendahara mempunyai fungsi: a. Bekerjasama dengan Ketua IV dan Bendahara I dalam pelaksanaan tugasnya. b. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan pelayanan. c. Penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Jemaat. d. Meneliti dan membayar setiap permohonan penggunaan Anggaran sesuai dengan Anggaran yang sudah disetujui oleh Sidang Majelis Jemaat (SMJ). e. Pengeluaran luar biasa di luar Program, harus terlebih dahulu disetujui oleh Sidang Majelis Jemaat (SMJ) atau melalui Rapat Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) yang selanjutnya dilaporkan kepada Majelis Jemaat melalui Sidang Majelis Jemaat (SMJ). f.

Mengawasi dan mencermati kemungkinan adanya penyimpangan Penerimaan dan Pengeluaran Kas.

g. Sewaktu-waktu siap menerima dan melaksanakan Pemeriksaaan Kas oleh Ketua/Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan Pemeriksaan Keuangan Jemaat. h. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan. i.

Mewakili Majelis Jemaat dalam Rapat Musyawarah Pelayanan (MUPEL), Sinode yang berkaitan dengan Keuangan dan Perbendaharaan.

j.

Melaksanakan tanggungjawab lain yang didelegasikan sesuai prioritas dan kebutuhan Jemaat.

10. Bendahara I: Mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengadministrasian dan Pembukuan Keuangan Jemaat sesuai dengan Pedoman, Penatalayanan Perbendaharaan GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bendahara I mempunyai fungsi: a. Bekerjasama dengan Ketua IV dan Bendahara dalam pelaksanaan tugasnya. b. Bersama Bendahara mengawasi Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Jemaat. c. Bersama Bendahara mengawasi pelaksanaan Pembukuan dan Administrasi Keuangan Jemaat. d. Melaksanakan tanggungjawab lain yang didelegasikan sesuai prioritas dan kebutuhan Jemaat. Pasal 6 Penggantian 1. Anggota Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) kecuali Pendeta Jemaat dapat diganti apabila yang bersangkutan: a. Meninggal dunia. b. Atas keinginan sendiri mengundurkan diri karena berhalangan tetap. c. Melakukan perbuatan tercela secara moral dan etika Kristen. PPMJ 2007 GPIB Jemaat “Effatha” /

27


2. Pelaksanaan penggantian anggota Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) kecuali Pendeta Jemaat dilakukan dengan cara: a. Nama calon pengganti diusulkan oleh dan di dalam Sidang Majelis Jemaat Khusus (SMJ Khusus). b. Pemilihan anggota Pelaksana Harian Majelis (PHMJ) Pengganti dilaksanakan oleh dan dalam Sidang Majelis Jemaat Khusus (SMJ Khusus) sesuai dengan ketentuan dan Tata Cara Pemilihan anggota Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) yang berlaku. c. Nama anggota Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) Pengganti diajukan kepada Majelis Sinode untuk penetapannya dengan Surat Keputusan Majelis Sinode.

Pasal 7 Masa Tugas 1. Masa tugas Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) ditetapkan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat dipilih kembali. 2. Masa tugas Pelaksana Harian Majelis Jemaat terpilih ditetapkan oleh Majelis Sinode. 3. Dalam jabatan apapun kecuali Ketua Majelis Jemaat maka setiap anggota Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) masa tugas berturut-turut. Pasal 8 Tata Cara Pemilihan 1. Pemilihan dan Penetapan calon Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) dilakukan secara terbuka dalam Sidang Majelis Jemaat (SMJ). 2. Tata cara dan tata tertib pencalonan dan pemilihan Pelaksana Harian Majelis Jemaat PHMJ diatur lebih lanjut dalam suatu petunjuk teknis yang dibuat oleh Majelis Jemaat. Pasal 9 Pemilihan 1. Calon: a. Calon anggota Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) dipilih dari antara peserta Sidang Majelis Jemaat (SMJ Khusus). b. Dalam hal anggota Majelis Jemaat (PHMJ) berhalangan hadir, maka yang bersangkutan kehilangan hak dipilih dan memilih serta mengakui/menerima hasil pemilihan. 2. Persyaratan: a. Calon harus memenuhi persyaratan kualitatif umum sebagai berikut: 1. Pejabat GPIB (Penatua dan Diaken). 2. Setia pada ajaran Gereja (GPIB). 3. Memiliki jiwa pengabdian dan mampu bekerjasama. 4. Berpendidikan serendah-rendahnya SMU/SLTA atau yang sederajat. 5. Memiliki wawasan yang cukup mengenai GPIB, Oikoumene dan Masyarakat. 6. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan penatalayanan organisasi Jemaat. 7. Memiliki sikap mental positif, lugas dan jujur. 8. Mampu memberi motivasi dan menjabarkan kebijakan, perencanaan Pelayanan dan Kesaksian Jemaat. PPMJ 2007 GPIB Jemaat “Effatha” /

28


9. Mampu menjabarkan semua Peraturan GPIB, Keputusan dan Ketetapan Sidang Majelis Jemaat (SMJ) serta pelaksanaannya untuk Pembangunan Jemaat. 10. Dapat menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Anggota Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ). 11. Telah menjadi anggota Majelis Jemaat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. 12. Telah dan akan mengikuti pembinaan-pembinaan. b. Calon harus memenuhi persyaratan kualitatif khusus sebagai berikut: 1. Ketua I: a. Mempunyai kemampuan mengembangkan Bidang Pelayanan dan Lingkungan Hidup (LH). b. Mampu memberi motivasi bagi seluruh kegiatan dalam Jemaat.

Kesaksian (PELKES) dan

2. Ketua II: a. Mempunyai kemampuan mengembangkan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Insani (PPSDI), Bidang Pendidikan (PENDIDIKAN), Bidang Penelitian dan Pengembangan (LITBANG), Organisasi dan Komunikasi (ORKOM). b. Mampu memberi motivasi bagi seluruh kegiatan dalam Jemaat. 3. Ketua III: a. Mempunyai kemampuan mengembangkan Bidang Pelayanan Kategorial (BPK). b. Mampu memberi motivasi dan menjabarkan perencanaan pelayanan/pembinaan Jemaat secara Kategorial. c. Pernah aktif dan menjadi Pengurus pada salah satu Bidang Pelayanan Kategorial (BPK). 4. Ketua IV: a. Mempunyai kemampuan mengembangkan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (EKUBANG), Bidang Dana dan Daya. b. Mempunyai visi yang luas untuk meningkatkan potensi Jemaat di Bidang Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (EKUBANG). c. Mampu mengelola Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (EKUBANG) guna pembangunan fisik. 5. Sekretaris: a. Memiliki kemampuan di Bidang Organisasi dan Komunikasi (ORKOM). b. Memiliki ketrampilan Administrasi dan kemampuan menjalin koordinasi kegiatan. c. Mampu menjabarkan Peraturan, Keputusan dan Ketetapan. 6. Sekretaris I: a. Mempunyai ketrampilan Administrasi dan kemampuan menjalin koordinasi kegiatan. b. Mampu merekam dan merumuskan hasil-hasil Sidang, Rapat dan Pertemuan. c. Memiliki wawasan tentang Pelayanan dan Kesaksian (PELKES) dan Diakonia. 7. Sekretaris II: a. Mempunyai ketrampilan Administrasi dan kemampuan menjalin koordinasi kegiatan. b. Mampu merekam dan merumuskan hasil-hasil pertemuan. c. Mampu menjalin koordinasi kerja, khususnya dengan Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) dan kelompok fungsional/ professional. 8. Bendahara: a. Mempunyai kemampuan ketatalaksanaan Anggaran dan Administrasi Keuangan Jemaat. b. Mampu mengelola Perbendaharaan Jemaat. c. Mampu menjabarkan kebijakan perencanaan dan pendayagunaan Anggaran Belanja Jemaat. d. Secara pribadi tidak dibebani hutang dan tidak pernah dihukum karena terlibat dalam perkara tindak pidana keuangan. 9. Bendahara I: a. Mempunyai kemampuan ketatalaksanaan Anggaran dan Administrasi Keuangan Jemaat. b. Mampu menata dan mengawasi Perbendaharaan dan Pembukuan. c. Secara pribadi tidak dibebani hutang dan tidak pernah dihukum karena terlibat dalam perkara tindak pidana keuangan. c. Calon harus memenuhi persyaratan Administrasi sebagai berikut: PPMJ 2007 GPIB Jemaat “Effatha” /

29


1.

Calon harus hadir dalam Sidang Majelis Jemaat Khusus (SMJ Khusus).

2.

Menyatakan kesediaan secara tertulis.

3.

Calon tidak dalam status digembalakan pada saat dipilih.

3. Pemilih. Pemilih adalah semua Penatua dan Diaken peserta Sidang Majelis Jemaat Khusus (SMJ Khusus). 4. Cara Pemilihan. Pemilihan berlangsung dalam 2 (dua) tahap, yaitu: a. Tahap pencalonan: 1. Setiap pemilih berhak mengajukan 1 (satu) orang calon bagi setiap jabatan dalam susunan anggota Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ), sesuai surat suara. 2. Mengumpulkan surat suara calon yang diajukan oleh setiap pemilih. 3. Meneliti calon menurut persyaratan yang telah ditentukan pada Persyaratan. 4. Menanyakan kesediaan para calon secara tertulis. 5. Jumlah calon untuk setiap jabatan yang diajukan untuk dipilih sebanyak 3 (tiga) orang berdasarkan urutan suara terbanyak. b. Tahap Pemilihan: 1. Menyampaikan daftar calon untuk masing-masing jabatan kepada Sidang Majelis Jemaat Khusus (SMJ Khusus). 2. Sidang Majelis Jemaat Khusus (SMJ Khusus) memilih 1 (satu) orang untuk tiap jabatan Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) dari daftar calon yang diajukan. 3. Cara pemungutan suara dilakukan secara langsung, bebas, rahasia dan tertulis, yang terpisah untuk masing-masing jabatan. 4. Calon yang mendapatkan suara terbanyak dinyatakan terpilih. 5. Bila ternyata ada lebih dari 1 (satu) calon yang mendapat jumlah suara yang sama maka diadakan pemilihan ulang khusus untuk jabatan tersebut. 6. Bagi calon yang dicalonkan untuk lebih dari 1 (satu) jabatan, setelah terpilih dengan jumlah suara terbanyak pada salah satu jabatan maka tidak lagi disertakan untuk pemilihan pada jabatan lainnya. 5. Hasil Pemilihan a. Berita Acara Pemilihan disusun oleh Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) yang lama dan disampaikan kepada Majelis Sinode untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Majelis Sinode. b. Serah Terima Jabatan Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) dilaksanakan setelah menerima Surat Keputusan Majelis Sinode disertai dengan Memori Serah Terima. c. Serah Terima dari Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) yang lama kepada Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) yang baru tertuang di dalam Berita Acara. d. Perkenalan Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) yang baru dilakukan dalam Ibadah Minggu yang terdekat setelah berlangsungnya serah terima. P a s a l 10 Sarana Penunjang Pelayanan Sarana penunjang pelayanan untuk Pelaksana Harian Majelis Jemaat diatur berdasarkan kondisi dan Keputusan Majelis Jemaat. P a s a l 11 Ketentuan Penutup 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini akan diatur dan ditetapkan oleh Majelis Jemaat dalam Sidang Majelis Jemaat (SMJ). PPMJ 2007 GPIB Jemaat “Effatha” /

30


2. Dengan berlakunya Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini, maka semua peraturan lain yang mengatur tentang PELAKSANA HARIAN MAJELIS JEMAAT (PHMJ) sejauh telah diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. 3. Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini hanya dapat dirubah melalui Sidang Majelis Jemaat (SMJ) dengan memperhatikan Tata Gereja serta Peraturan GPIB yang berlaku. 4. Sebelum pengesahan oleh Majelis Sinode maka Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini dapat diberlakukan atas dasar kesepakatan Sidang Majelis Jemaat (SMJ).


31

Ayat Ayat Ayat Ayat

1 2 3 4

MEMORI PENJELASAN

CATATAN



Tentang

Tentang

PELAKSANA HARIAN MAJELIS JEMAAT (PHMJ)

PELAKSANA HARIAN MAJELIS JEMAAT (PHMJ)

Pasal 1 Pengertian

Pasal 1 Pengertian

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Kelengkapan Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) diatur tersendiri oleh Majelis Jemaat sesuai dengan kebutuhan.

............................................. ........................................................... ........................................................... ...........................................................

Pasal 2 Tugas Pokok Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat

1 2 3 4 5

Ayat Ayat Ayat Ayat

6 7 8 9

Pasal 2 Tugas Pokok

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Tata Gereja adalah seluruh peraturan yang ditetapkan oleh Persidangan Sinode GPIB yang harus diberlakukan di seluruh jajaran GPIB Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

HTG 2007, Hal. 21-34 Psl. 12 ............................................. ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... Pasal 3 Kepemimpinan

Pasal 3 Kepemimpinan Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3

Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 581 .............................................

Cukup jelas Kolektif berarti secara bersama, secara gabungan Cukup jelas

............................................. Pasal 4 Susunan dan Fungsi

Pasal 4 Susunan dan Fungsi Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup

............................................. ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ......

jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas

Pasal 5 Uraian Tugas Pasal 5 Uraian Tugas

Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat

1 1.a 1.a.1 1.a.2 1.a.3 1.a.4 1.a.5

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................


32

MEMORI PENJELASAN Ayat 1.a.6 Cukup jelas Ayat 1.a.7 Ketua bertanggungjawab pula Ayat 1.a.8 Cukup jelas Ayat 1.a.9 Cukup jelas Ayat 1.a.10 Cukup jelas Ayat 1.a.11 Cukup jelas Ayat 1.b Cukup jelas Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat

1.c 2 2.a 2.b 2.c 2.d 2.e

Ayat 3 Ayat 3.a Ayat 3.b Ayat 3.c Ayat 3.d Ayat 3.e Ayat 3.f Ayat 3.g Ayat 4 Ayat 4.a Ayat 4.b Ayat 4.c Ayat 4.d Ayat 4.e Ayat 5 Ayat 5.a Ayat 5.b Ayat 5.c Ayat 5.d Ayat 5.e Ayat 5.f Ayat 5.g Ayat 6 Ayat 6.a Ayat 6.b Ayat 6.c Ayat 6.d Ayat 6.e Ayat 6.f Ayat 6.g Ayat 6.h Ayat 6.i Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat

6.j 7 7.a 7.b 7.c 7.d

CATATAN

atas seluruh bidang kegiatan

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Didelegasikan sesuai prioritas dan kebutuhan jemaat seperti menghadiri sidang-sidang Majelis Sinode dan undanganundangan lain. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Didelegasikan sesuai prioritas dan kebutuhan jemaat seperti menghadiri sidang-sidang Majelis Sinode dan undanganundangan lain. Cukup jelas Keberadaan Persekutuan Lanjut Usia (LANSIA) menunggu Keputusan Persidangan Sinode. Cukup jelas Cukup jelas Keberadaan Persekutuan Lanjut Usia (LANSIA) menunggu Keputusan Persidangan Sinode. Didelegasikan sesuai prioritas dan kebutuhan jemaat seperti menghadiri sidang-sidang Majelis Sinode dan undanganundangan lain. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Didelegasikan sesuai prioritas dan kebutuhan jemaat seperti menghadiri sidang-sidang Majelis Sinode dan undanganundangan lain. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Surat lain sesuai kepentingannya adalah sesuai ruang lingkup bidang Ketua: bidang IAI, Germas, Umum. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

............................................. ............................................. ............................................. ............................................. Peraturan Pokok No 1 Psl 9.3.a dan 9.3.b ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................

............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................

............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................

............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................

............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................


33

MEMORI PENJELASAN Ayat 7.e Ayat 8 Ayat 8.a Ayat 8.b Ayat 8.c Ayat 9 Ayat 9.a Ayat 9.b Ayat 9.c Ayat 9.d Ayat 9.e Ayat 9.f Ayat 9.g Ayat 9.h Ayat 9.i Ayat 9.j Ayat 10 Ayat 10.a Ayat 10.b Ayat 10.c Ayat 10.d

CATATAN ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................Peraturan Perbendaharaan ............................................. ............................................. ............................................. .............................................Peraturan Perbendaharaan ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. Peraturan Perbendaharaan ........................................................... ............................... ............................................. .............................................

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Pasal 6 Penggantian

Pasal 6 Penggantian Ayat Ayat Ayat Ayat

1 1.a 1.b 1.c

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Ayat Ayat Ayat Ayat

2 2.a 2.b 2.c

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

............................................. ............................................. .............................................Lihat syarat-syarat di Surat Titus 1 : 5 - 16 dan 1 Timotius 3 : 1 - 13 ........................................................... ............................... ............................................. ............................................. Pasal 7 Masa Tugas

Pasal 7 Masa Tugas Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3

........................................................... ........................................................... .................


Pasal 8 Tata Cara Pemilihan

Pasal 8 Tata Cara Pemilihan Ayat 1 Ayat 2

........................................................... ...............................


Pasal 9 Pemilihan

Pasal 9 Pemilihan Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat

1 1.a 1.b 2 2.a 2.a.1 2.a.2 2.a.3 2.a.4 2.a.5 2.a.6 2.a.7 2.a.8


........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... .......................... .............................................


34

MEMORI PENJELASAN Ayat 2.a.9 Ayat 2.a.10 Ayat 2.a.11 Ayat 2.a.12 Ayat 2.b Ayat 2.b.1 Ayat 2.b.1.a Ayat 2.b.1.b Ayat 2.b.2 Ayat 2.b.2.a Ayat 2.b.2.b Ayat 2.b.3 Ayat 2.b.3.a Ayat 2.b.3.b Ayat 2.b.3.c Ayat 2.b.4 Ayat 2.b.4.a Ayat 2.b.4.b Ayat 2.b.4.c Ayat 2.b.5 Ayat 2.b.5.a Ayat 2.b.5.b Ayat 2.b.5.c Ayat 2.b.6 Ayat 2.b.6.a Ayat 2.b.6.b Ayat 2.b.6.c Ayat 2.b.7 Ayat 2.b.7.a Ayat 2.b.7.b Ayat 2.b.7.c Ayat 2.b.8 Ayat 2.b.8.a Ayat 2.b.8.b Ayat 2.b.8.c Ayat 2.b.8.d Ayat 2.b.9 Ayat 2.b.9.a Ayat 2.b.9.b Ayat 2.b.9.c Ayat 2.c Ayat 2.c.1 Ayat 2.c.2 Ayat 2.c.3 Ayat 3 Ayat 4 Ayat 4.a Ayat 4.a.1 Ayat 4.a.2 Ayat 4.a.3 Ayat 4.a.4 Ayat 4.a.5 Ayat 4.b Ayat 4.b.1 Ayat 4.b.2 Ayat 4.b.3 Ayat 4.b.4 Ayat 4.b.5 Ayat 4.b.6 Ayat 5 Ayat 5 a Ayat 5.b Ayat 5.c

CATATAN

Cukup jelas Cukup jelas Pernah menjadi pengurus Badan Pelaksana Majelis Jemaat (BPMJ) dan Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ). Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

........................................................... ............................... ........................................................... ........................................................... ................. ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ............ ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................


35

MEMORI PENJELASAN Ayat 5.d

CATATAN

Cukup jelas P a s a l 10 Sarana Penunjang Pelayanan

P a s a l 10 Sarana Penunjang Pelayanan .............................................

Cukup jelas



1 2 3 4



............................................. ............................................. ............................................. .............................................


36

PPMJ No. 4 tentang SMJ, Rapat & Pertemuan Warga Sidi Jemaat

PERATURAN PELAKSANAAN MAJELIS JEMAAT NO. 4 Tentang SIDANG MAJELIS JEMAAT (SMJ), RAPAT DAN PERTEMUAN WARGA SIDI JEMAAT Pasal 1 Pengertian Sidang Majelis Jemaat (SMJ), Rapat dan Pertemuan Warga Jemaat merupakan perwujudan kebersamaan Presbiter dan Warga Sidi Jemaat untuk memusyawarahkan dan menetapkan penyelenggaraan Panggilan dan Pengutusan Gereja. Pasal 2 Jenis-Jenis 1. Jenis Sidang: Sidang Majelis Jemaat (SMJ). 2. Jenis Rapat: a.

Rapat Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ)

b.

Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) dengan Sektor Pelayanan.

c.

Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) dengan Badan Pelaksana Majelis Jemaat (BPMJ).

d.

Rapat Presbiter di Sektor Pelayanan.

e.

Rapat Intern Badan Pelaksana Majelis Jemaat (BPMJ).

3. Jenis Pertemuan: Pertemuan Warga Sidi Jemaat. Pasal 3 Sidang Majelis Jemaat (SMJ) 1. Sidang Majelis Jemaat (SMJ) merupakan lembaga tinggi di tingkat GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta. 2. Sidang Majelis Jemaat (SMJ) dilaksanakan oleh Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ). 3. Sidang Majelis Jemaat (SMJ) wajib dihadiri oleh anggota Majelis Jemaat. 4. Sidang Majelis Jemaat (SMJ) diadakan sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu–waktu bila dianggap perlu. 5. Sidang Majelis Jemaat (SMJ) dipimpin oleh Ketua Majelis Jemaat. 6. Sekretaris Sidang Majelis Jemaat (SMJ) adalah Sekretaris Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ). 7. Undangan Sidang Majelis Jemaat (SMJ) beserta berkas yang diperlukan disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelumnya. Pasal 4 Tata Tertib Sidang Majelis Jemaat 1. Sidang Majelis Jemaat (SMJ) sah bila dihadiri ½ (setengah) di tambah 1 (satu) dari jumlah anggota Majelis Jemaat.


37


2. Sidang Majelis Jemaat (SMJ) harus dimulai pada waktunya, tetapi jika kuorum belum tercapai maka sidang ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Sidang Majelis Jemaat (SMJ) dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah. 3. Anggota Majelis Jemaat yang tidak hadir di dalam Sidang Majelis Jemaat (SMJ), dianggap menyetujui dan wajib melaksanakan Keputusan yang ditetapkan. 4. Anggota Majelis Jemaat mempunyai hak bicara dan hak suara, sedangkan para undangan tidak mempunyai hak suara, hanya mempunyai hak bicara. 5. Peserta Sidang Majelis Jemaat (SMJ) dapat berbicara atas izin pimpinan Sidang Majelis Jemaat (SMJ). 6. Seorang pembicara wajib berbicara sopan dan teratur tanpa menyinggung orang lain. 7. Apabila seorang pembicara melanggar ketentuan pada ayat 6 di atas, pimpinan Sidang Majelis Jemaat (SMJ) wajib memberi peringatan kepada pembicara dan bilamana terjadi pelanggaran untuk kedua kalinya maka hak bicaranya dicabut.

8. Apabila seorang pembicara menyimpang dari materi pembicaraan yang ditetapkan, pimpinan Sidang Majelis Jemaat (SMJ) wajib memberi peringatan kepada pembicara dan bilamana terjadi penyimpangan untuk kedua kalinya maka hak bicaranya dicabut. 9. Apabila persidangan hendak membicarakan masalah yang menyangkut salah seorang anggota Majelis Jemaat maka pimpinan meminta anggota tersebut untuk meninggalkan ruang Sidang selama pembicaraan tersebut dilakukan. 10. Apabila terjadi sesuatu yang mengganggu ketertiban Persidangan, maka pimpinan berhak menangguhkan Sidang Majelis Jemaat (SMJ) sampai ketertiban pulih kembali. 11. Untuk setiap materi pembicaraan, setiap pembicara diberi waktu maksimum 3 (tiga) menit, kecuali ada kesempatan lain. 12. Setiap keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat, bila tidak diperoleh kesepakatan, maka jalan terakhir diadakan pemungutan suara (voting). 13. Pemungutan suara yang menyangkut seseorang dilakukan secara tertulis dan tertutup. 14. Pemungutan suara tentang hal lain, dapat dilakukan secara lisan dan jika diperlukan secara tertulis. 15. Hasil Keputusan dibacakan pada akhir Sidang Majelis Jemaat (SMJ). 16. Sidang Majelis Jemaat Khusus (SMJ Khusus) diadakan oleh PHMJ meliputi: a. Sidang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). 1. Diadakan setiap tahun, yaitu di setiap masa pergantian tahun Pelayanan Jemaat. 2. Berfungsi menyusun dan menetapkan Rencana Program dan Anggaran (RKA) selama setahun. b. Sidang Pemilihan Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ). c. Sidang lainnya jika diminta secara tertulis oleh sekurang-kurangnya ⅔ (dua pertiga) anggota Majelis Jemaat.


38


Pasal 5 Rapat 1. Rapat Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ). a. Rapat Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam seminggu di tempat dan waktu yang sudah ditentukan atau sewaktu-waktu bila diperlukan. b. Rapat Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) dipimpin oleh Ketua Majelis Jemaat atau Ketua lainnya. c. Sekretaris Rapat Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) adalah Sekretaris I Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ). 2. Rapat Koordinasi Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) dengan Sektor Pelayanan (Sekpel). a. Rapat Koordinasi Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) dengan Sektor Pelayanan (Sekpel) dilakukan minimal sekali setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan. b. Rapat Koordinasi Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) dengan Sektor Pelayanan (Sekpel) dipimpin oleh Ketua Majelis Jemaat atau Ketua lainnya. c. Sekretaris Rapat Koordinasi Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) dengan Sektor Pelayanan adalah Sekretaris I Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ). 3. Rapat Koordinasi Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) dengan Badan Pelaksana Majelis Jemaat (BPMJ). a. Rapat Koordinasi Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) dengan Badan Pelaksana Majelis Jemaat (BPMJ) dilakukan minimal sekali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan. b. Rapat Koordinasi Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) dengan Badan Pelaksana Majelis Jemaat (BPMJ) dipimpin oleh Ketua Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) sesuai bidangnya. c. Sekretaris Rapat Koordinasi Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) dengan Badan Pelaksana Harian Majelis Jemaat (BPMJ) adalah Sekretaris II Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ). 4. Rapat Penatua dan Diaken di Sektor Pelayanan (Sekpel) dipimpin oleh Koordinator Sektor (Korsek) Pelayanan. 5.

Rapat intern Badan Pelaksana Majelis Jemaat (BPMJ) dipimpin oleh Ketua sesuai dengan lingkup penugasannya. Pasal6 Tata Tertib Rapat

1. Rapat sah bila dihadiri ½ (setengah) ditambah satu dari jumlah peserta yang diundang. 2. Rapat harus dimulai pada waktunya, tetapi jika kuorum belum tercapai maka Rapat ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah. 3. Semua peserta yang tidak hadir di dalam Rapat mutlak setuju dan melaksanakan Keputusan yang ditetapkan. 4. Semua peserta Rapat mempunyai hak bicara dan hak suara, sedangkan para undangan tidak mempunyai hak suara, hanya mempunyai hak bicara. 5. Peserta Rapat dapat berbicara atas ijin pimpinan Rapat. 6. Seorang pembicara wajib berbicara sopan dan teratur tanpa menyinggung orang lain. 7. Apabila seorang pembicara melanggar ketentuan pada ayat 6 di atas, pimpinan Rapat wajib memberi peringatan kepada pembicara dan bilamana terjadi pelanggaran untuk kedua kalinya maka hak bicaranya dicabut. PPMJ 2007 GPIB Jemaat “Effatha” /

39


8. Apabila seorang pembicara menyimpang dari materi pembicaraan yang ditetapkan, pimpinan Rapat wajib memberi peringatan kepada Pembicara dan bilamana terjadi penyimpangan untuk kedua kalinya maka hak bicaranya dicabut. 9. Apabila Rapat hendak membicarakan masalah yang menyangkut salah seorang anggota Rapat, maka pimpinan meminta anggota tersebut untuk meninggalkan ruang Rapat selama pembicaraan tersebut dilakukan. 10. Apabila terjadi sesuatu yang mengganggu ketertiban Rapat, maka pimpinan berhak menangguhkan Rapat sampai ketertiban pulih kembali. 11. Untuk setiap materi pembicaraan, setiap pembicara diberi waktu maksimum 3 (tiga) menit, kecuali ada kesempatan lain. Pasal 7 Pertemuan Warga Sidi Jemaat 1. Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) mempersiapkan Pertemuan Warga Sidi Jemaat yang diadakan 1 (satu) kali setahun pada awal bulan Februari, agar warga sidi Jemaat dapat memberikan pendapat, saran dan sumbangan pikiran secara obyektif dan konstruktif bagi pengembangan Jemaat. 2. Pertemuan Warga Sidi Jemaat dapat dilakukan secara terpusat maupun di Sektor-sektor Pelayanan (Sekpel). 3. Tempat, waktu dan acara Pertemuan Warga Sidi Jemaat ditentukan oleh Majelis Jemaat dalam Sidang Majelis Jemaat (SMJ) dan diumumkan selama 2 (dua) minggu berturut-turut di dalam Ibadah hari Minggu sebelumnya. 4. Pertemuan Warga Sidi Jemaat dipimpin oleh Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ). 5. Pimpinan Pertemuan wajib membacakan dan menjelaskan Tata Tertib Pertemuan Warga Sidi Jemaat sebelum pertemuan dimulai. P asal 8 Tata Tertib Pertemuan Warga Sidi Jemaat 1. Semua peserta Pertemuan Warga Sidi Jemaat wajib mengisi daftar hadir. 2. Peserta Pertemuan Warga Sidi Jemaat dapat berbicara atas ijin pimpinan Pertemuan. 3. Seorang pembicara wajib berbicara sopan dan teratur tanpa menyinggung orang lain. 4. Apabila seorang pembicara melanggar ketentuan pada ayat 3 di atas, pimpinan Pertemuan Warga Sidi Jemaat wajib memberi peringatan kepada pembicara dan bilamana terjadi pelanggaran untuk kedua kalinya maka hak bicaranya dicabut. 5. Apabila seorang pembicara menyimpang dari materi pembicaraan yang ditetapkan, pimpinan Pertemuan Warga Sidi Jemaat wajib memberi peringatan kepada pembicara dan bilamana terjadi penyimpangan untuk kedua kalinya maka hak bicaranya dicabut.

6. Apabila Pertemuan Warga Sidi Jemaat hendak membicarakan masalah yang menyangkut salah seorang peserta Pertemuan Warga Sidi, maka pimpinan meminta peserta tersebut untuk meninggalkan ruangan selama pembicaraan tersebut dilakukan. 7. Apabila terjadi sesuatu yang mengganggu ketertiban Pertemuan, maka pimpinan berhak menangguhkan Pertemuan sampai ketertiban pulih kembali. PPMJ 2007 GPIB Jemaat “Effatha” /

40


8. Untuk setiap materi pembicaraan, setiap pembicara diberi waktu maksimum 3 (tiga) menit, kecuali ada kesempatan lain. 9. Pertemuan Warga Sidi Jemaat bukan Sidang pertanggungjawaban Majelis Jemaat dan tidak untuk mengambil keputusan apapun. Pasal 9 Sarana Penunjang Pelayanan Sarana penunjang pelayanan untuk Pelaksana Harian Majelis Jemaat diatur berdasarkan kondisi dan Keputusan Majelis Jemaat. P a s a l 10 Ketentuan Penutup 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini akan diatur dan ditetapkan oleh Majelis Jemaat dalam Sidang Majelis Jemaat (SMJ). 2. Dengan berlakunya Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini, maka semua peraturan lain yang mengatur tentang SIDANG MAJELIS JEMAAT (SMJ), RAPAT dan PERTEMUAN WARGA SIDI JEMAAT, sejauh telah diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. 3. Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini hanya dapat dirubah melalui Sidang Majelis Jemaat (SMJ) dengan memperhatikan Tata Gereja serta Peraturan GPIB yang berlaku. 4. Sebelum pengesahan oleh Majelis Sinode maka Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini dapat diberlakukan atas dasar kesepakatan Sidang Majelis Jemaat (SMJ).


41

Ayat 1

MEMORI PENJELASAN

CATATAN



Tentang

Tentang

SIDANG MAJELIS JEMAAT, RAPAT DAN PERTEMUAN WARGA SIDI JEMAAT

SIDANG MAJELIS JEMAAT, RAPAT DAN PERTEMUAN WARGA SIDI JEMAAT

Pasal 1 Pengertian

Pasal 1 Pengertian

Cukup jelas

............................................. Pasal 2 Jenis-Jenis

Ayat Ayat Ayat Ayat

1 2 2.a 2.b

Ayat Ayat Ayat Ayat

2.c. 2.d 2.e 3

Pasal 2 Jenis-Jenis

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Rakor bukanlah struktural, tidak dapat mengambil keputusan. Rakor adalah rapat informatoris tentang pelayanan Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Pertemuan Warga Sidi Jemaat dapat dilaksanakan secara terpusat atau sektoral Pasal 3 Sidang Majelis Jemaat (SMJ)

Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3 Ayat 4 Ayat 5 Ayat 6 Ayat 7

Sidang Majelis Jemaat adalah lembaga tinggi GPIB di tingkat Jemaat sebagai wadah kepemimpinan bersama. Cukup jelas Sidang Majelis Jemaat dapat dihadiri oleh undangan yang memiliki keterkaitan dengan materi Sidang Majelis Jemaat. PHMJ yang mengundang para undangan. Yang dimaksud dengan Sidang Majelis Jemaat di luar waktu yang ditetapkan disebut Sidang Majelis Jemaat Khusus (SMJ yang dilakukan di luar SMJ Triwulan) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Pasal 4 Tata Tertib Sidang Majelis Jemaat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


........................................................... ............................... ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................

Pasal 3 Sidang Majelis Jemaat (SMJ) HTG 2007, Hal. 12, TD, Bab V Psl. 9.1.c ............................................. HTG 2007, Hal. 12, TD, Bab V Psl. 9.3 .............................................

........................................................... ............................... .............................................

Pasal 4 Tata Tertib Sidang Majelis Jemaat ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ...... ............................................. ............................................. ............................................. .............................................


42

MEMORI PENJELASAN Ayat 14 Ayat 15 Ayat 16 Ayat 16.a Ayat 16.a.1 Ayat 16.a.2 Ayat 16.b Ayat 16.c

CATATAN ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Pasal 5 Rapat

Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat

1 1.a 1.b 1.c 2. 2.a 2.b 2.c 3 3.a 3.b 3.c 4 5

Pasal 5 Rapat

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

........................................................... ............................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ...... ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. Pasal 6 Tata Tertib Rapat

Pasal 6 Tata Tertib Rapat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

............................................. ............................................. ............................................. ........................................................... ............................... ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Pasal 7 Pertemuan Warga Sidi Jemaat

Pasal 7 Pertemuan Warga Sidi Jemaat

HTG 2007, PP No. 1, Hal. 38-39, Psl. 15.3 Ayat 1 Ayat Ayat Ayat Ayat

2 3 4 5

Tepatnya menjelang Tahun Anggaran, 1 April Tahun Berjalan, yaitu sebelum penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Pasal 8 Tata Tertib Pertemuan Warga Sidi Jemaat

Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat

1 2 3 4 5 6 7

Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup

jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas

............................................. ............................................. ............................................. ............................................. Pasal 8 Tata Tertib Pertemuan Warga Sidi Jemaat ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................


43

MEMORI PENJELASAN Ayat 8 Ayat 9

CATATAN .............................................

Cukup jelas Cukup jelas Pasal 9 Sarana Penunjang Pelayanan

Pasal 9 Sarana Penunjang Pelayanan Uang pelayanan

Cukup jelas P a s a l 10 Ketentuan Penutup Ayat Ayat Ayat Ayat

1 2 3 4



P a s a l 10 Ketentuan Penutup ............................................. ............................................. ............................................. .............................................


44

PPMJ No. 5 tentang BPMJ

PERATURAN PELAKSANAAN MAJELIS JEMAAT No. 5 Tentang BADAN PELAKSANA MAJELIS JEMAAT (BPMJ) Pasal 1 Pengertian dan Tugas 1. Badan Pelaksana Majelis Jemaat (BPMJ) adalah Badan yang dibentuk oleh Majelis Jemaat GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta untuk membantu Majelis Jemaat dalam perencanaan dan penjabaran kebijaksanaan Program Pelayanan dalam berbagai bentuk kegiatan. 2. Tugas Badan Pelaksana Majelis Jemaat (BPMJ) dalam merumuskan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan menurut bidangnya meliputi: a. Bidang Iman, Ajaran dan Ibadah (IAI). b. Bidang Gereja dan Masyarakat (GERMAS). c. Bidang Organisasi dan Komunikasi (ORKOM). d. Bidang Pelayanan dan Kesaksian (PELKES). e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Insani (PPSDI). f.

Bidang Pendidikan (PENDIDIKAN).

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan (LITBANG). h. Bidang Pelayanan Kategorial (BPK). i.

Bidang Daya dan Dana (DAYA–DANA).

j.

Bidang Umum (UMUM). Pasal 2 Perangkat

1. Komisi: a. 1. Komisi Iman, Ajaran dan Ibadah. 2. Komisi Musik dan Nyanyian Gereja. b. Komisi Gereja dan Masyarakat. c. Komisi Organisasi dan Komunikasi, Media dan Informatika. d. 1. Komisi Pelayanan dan Kesaksian, Lingkungan Hidup. 2. Komisi Diakonia. 3. Komisi Kesejahteraan Keluarga. e. Komisi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Insani. f.

Komisi Pendidikan.

g. Komisi Penelitian dan Pengembangan. h. Komisi Daya dan Dana. 2. Bidang Pelayanan Kategorial (BPK). a. Pelayanan Anak (PA). b. Persekutuan Teruna (PT). PPMJ 2007 GPIB Jemaat “Effatha” /

45


c. Gerakan Pemuda (GP). d. Persatuan Wanita (PW). e. Persekutuan Kaum Bapak (PKB). 3. Panitia adalah Badan Pelaksana Majelis Jemaat (BPMJ) untuk membantu Majelis Jemaat melaksanakan kegiatan tertentu. 4. Tim Kerja, Kelompok Kerja dan Badan-Badan Lain adalah Badan Pelaksana Majelis Jemaat (BPMJ) untuk membantu Majelis Jemaat melaksanakan kegiatan tertentu. Pasal 3 Pemilihan Dan Penetapan 1. Anggota Badan Pelaksana Majelis Jemaat (BPMJ) dipilih dari antara Warga Sidi Jemaat dan ditetapkan oleh Majelis Jemaat. 2. Jumlah anggota Badan Pelaksana Majelis Jemaat (BPMJ) sekurang-kurangnya 5 orang dan atau sesuai kebutuhan. 3. Kepanitiaan-kepanitiaan dalam Jemaat ada yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Majelis Sinode dan ada yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Majelis Jemaat. 4. Masa tugas Badan Pelaksana Majelis Jemaat (BPMJ) sama dengan masa tugas Majelis Jemaat, kecuali Panitia. Pasal 4 Fungsi 1. Komisi. a. Komisi Iman, Ajaran dan Ibadah. 1. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan iman Jemaat untuk dapat bersaksi dan melayani. 2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pemberlakuan Pemahaman Iman dan Tata Gereja GPIB. 3. Menyiapkan Warga Jemaat agar mampu melaksanakan panggilan dan pengutusan Gereja. 4. Memampukan tiap Warga Jemaat dalam menata dan melaksanakan suatu Ibadah pada tiap kesempatan, serta memahami makna dari Ibadah tersebut. 5. Mempersiapkan Pelayan Firman Pengganti pada Ibadah Minggu. 6. Menjaga kemurnian pemberitaan Firman dalam setiap Ibadah Jemaat. 7. Menugaskan Pelayan Firman pada Pertukaran Pelayan Firman baik di tingkat Musyawarah Pelayanan (Mupel) maupun antar Gereja dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Wilayah (PGIW) Jakarta Selatan. 8. Melaksanakan hal-hal lain sesuai kebutuhan, dengan sepengetahuan Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ). b. Komisi Musik dan Nyanyian Gereja. 1. Menyusun Jadwal Paduan Suara, Grup Vokal (Vocal Group), Prokantor, Kantoria, Pemandu Lagu, Organis/Pianis yang bertugas dalam Ibadah Minggu, Pelayanan Sakramen dan Peneguhan, Ibadah Hari Raya, Ibadah Pernikahan, Ibadah Khusus di Gereja secara periodik. 2. Memonitor dan menjaga kelangsungan perkembangan Paduan Suara, Grup Vokal (Vocal Group), Prokantor, Kantoria, Pemandu Lagu, Organis/Pianis yang ada di Jemaat.


46


3. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan bagi Paduan Suara, Grup Vokal (Vocal Group), Prokantor, Kantoria, Pemandu Lagu, Organis/Pianis baik pada tingkat Jemaat, Musyawarah Pelayanan (Mupel) maupun Sinodal. 4. Mengkoordinasi Paduan Suara, Grup Vokal (Vocal Group) untuk Pelayanan Jemaat ke luar dan kegiatan lomba (Pesta Paduan Suara Gerejawi atau sejenis). 5. Mendampingi Paduan Suara, Grup Vokal (Vocal Group) tamu, yang melayani dalam Ibadah Jemaat. 6. Merencanakan dan mengkoordinir pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi), Lomba Grup Vokal (Vocal Group) atau Lomba Kantoria dalam Jemaat untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan. 7. Melaksanakan hal-hal lain sesuai kebutuhan, dengan sepengetahuan Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ). c. Komisi Gereja dan Masyarakat. 1. Menghadirkan Gereja sebagai bagian yang utuh dari masyarakat di sekitarnya. 2. Meningkatkan partisipasi Gereja dalam berbagai pergumulan masyarakat dan bersama dengan masyarakat ikut memecahkan masalah yang dihadapi. 3. Menjadikan Gereja sebagai salah satu unsur penting dalam masyarakat. 4. Melaksanakan hal-hal lain sesuai kebutuhan, dengan sepengetahuan Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ). d. Komisi Organisasi dan Komunikasi, Media dan Informatika. 1. Membangun dan menata Organisasi yang rapih dan serasi. 2. Menciptakan komunikasi yang lancar dalam pelaksanaan tugas pelayanan. 3. Memanfaatkan metode terkini dan teknologi informasi yang mutahir sebagai sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan Persekutuan, Pelayanan, Kesaksian dan Pembinaan Gereja. 4. Melaksanakan hal-hal lain sesuai kebutuhan, dengan sepengetahuan Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ). e. Komisi Pelayanan dan Kesaksian, Lingkungan Hidup. 1. Melakukan pelayanan dan kesaksian ke dalam dan ke luar. 2. Mendorong dan menyiapkan Warga Jemaat untuk berpartisipasi aktif dalam tugas Panggilan dan Pengutusan Gereja. 3. Merencanakan, menyelenggarakan dan memberikan keterampilan pendidikan non formal maupun formal, pelatihan bagi Warga Jemaat.

dalam bentuk kursus,

4. Menjelaskan pentingnya kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk bantuan pengobatan bagi warga Jemaat yang membutuhkan serta warga sekitar Gereja. 5. Berperan serta, peka, terbuka dan membantu Warga Jemaat maupun masyarakat yang tertimpa bencana. 6. Menyelenggarakan, mengambil bagian serta mewujudnyatakan Program Kerja Bidang Pelayanan dan Kesaksian GPIB khususnya bagi Pos-pos Pelayanan dan Kesaksian (Pelkes) GPIB. 7. Menyelenggarakan bantuan kepada Jemaat-jemaat di lingkungan GPIB yang membutuhkan kelengkapan peralatan Pelayanan maupun sarana beribadah. 8. Melaksanakan hal-hal lain sesuai kebutuhan, dengan sepengetahuan Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ). f.

Komisi Diakonia. 1. Memberikan Pelayanan yang dilakukan kepada Keluarga atau Warga Jemaat yang kondisi sosial ekonomi secara obyektif lemah atau berkekurangan. 2. Mengkoordinasikan pemberian santunan secara tetap/tidak tetap kepada Peserta Diakonia. 3. Menghimbau Warga Jemaat untuk membantu biaya pendidikan dan keterampilan kerja Anak-anak Warga Jemaat yang kurang mampu. PPMJ 2007 GPIB Jemaat “Effatha” /

47


4. Merencanakan dan mengadakan kerjasama dengan Panti-panti Werda yang menampung Peserta Diakonia Jemaat. 5. Mengkoordinir bantuan perawatan kesehatan oleh Balai Pengobatan Umum “Effatha” DKI Jakarta dan pemberian vitamin secara berkala sesuai dengan ketetapan dari Dokter yang bertugas bagi Peserta Diakonia Jemaat. 6. Mengkoordinir bantuan perawatan Peserta Diakonia di Rumah Sakit sesuai dengan standar Rumah Sakit Pemerintah. 7. Mengadakan kerjasama dengan Yayasan Pelayanan Pemakaman dan mengkoordinir bantuan seluruh biaya Kedukaan yang disesuaikan dengan tarif dari Yayasan Pelayanan Pemakaman serta memberikan Uang Duka bagi Ahli Waris dari Peserta Diakonia yang meninggal dunia. 8. Melaksanakan hal-hal lain sesuai kebutuhan, dengan sepengetahuan Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ). g. Komisi Kesejahteraan Keluarga. 1. Melakukan pendampingan terhadap keluarga pasca peneguhan dan pemberkatan Nikah. 2. Memberdayakan keluarga dalam menyambut tugas panggilan dan pengutusan di tengah-tengah masyarakat. 3. Membina keluarga demi tercapainya keluarga sejahtera. h. Komisi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Insani. 1. Membina Warga Jemaat agar memahami, menghayati dan memberlakukan Ajaran, Pemahaman Iman dan Tata Gereja GPIB serta berpartisipasi dalam pelayanan Gereja. 2. Melaksanakan Pembinaan kepada Presbiter, Pembina Katekisasi, Karyawan dan Badan Pelaksana Majelis Jemaat (BPMJ). 3. Materi Pembinaan meliputi Pembinaan Teologis, Pembinaan Tata Gereja, Pembinaan Sistem Organisasi GPIB dan Pembinaan lainnya. 4. Melaksanakan hal-hal lain sesuai kebutuhan, dengan sepengetahuan Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ). i.

Komisi Pendidikan. 1. Mengusahakan tersedianya Pengajar untuk sekolah-sekolah yang belum mempunyai Guru Agama Kristen Protestan. 2. Menyelenggarakan Pendidikan Agama Kristen sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 3. Memberikan beasiswa pada jenjang Strata 1, Strata 2 dan Strata 3. 4. Menyelenggarakan Bimbingan Belajar. 5. Melaksanakan hal-hal lain sesuai kebutuhan, dengan sepengetahuan Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ).

j.

Komisi Penelitian dan Pengembangan. 1. Melakukan pengkajian atas situasi dan kondisi serta potensi Jemaat secara berkelanjutan guna meningkatkan persekutuan, pelayanan dan kesaksian Gereja. 2. Melakukan pengkajian atas situasi dan kondisi Masyarakat sekitar agar gerak langkah Gereja dapat beradaptasi dan berpartisipasi dalam masyarakat. 3. Mengembangkan metode dan pola baru dalam melaksanakan Panggilan dan Pengutusan Gereja karena adanya perubahan perkembangan dalam Jemaat dan Masyarakat. 4. Meneliti dan memberikan masukan kepada Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) tentang seluruh kegiatan Persekutuan, Pelayanan, Kesaksian dan Pembinaan yang diselenggarakan. 5. Melaksanakan hal-hal lain sesuai kebutuhan, dengan sepengetahuan Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ).

k. Komisi Daya dan Dana. 1. Meningkatkan kesadaran Jemaat tentang tugas dan kewajiban Jemaat dalam Pelayanan dan Kesaksian Gereja termasuk kesadaran memberi. PPMJ 2007 GPIB Jemaat “Effatha” /

48


2. Merencanakan dan melaksanakan usaha Dana Pelayanan di dalam dan luar Jemaat sejauh tidak bertentangan dengan Iman Kristiani dan Ketentuan yang berlaku di GPIB. 3. Memikirkan dan merencanakan pola pengembangan Potensi Jemaat di bidang Daya dan Dana. 4. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan usaha dana, sebagai dasar acuan untuk pelaksanaan kegiatan usaha dana berikutnya. 5. Melaksanakan hal-hal lain sesuai kebutuhan, dengan sepengetahuan Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ). 2. Bidang Pelayanan Kategorial (BPK). Membantu Majelis Jemaat memikirkan penjabaran kebijakan perencanaan dan pelaksanaan serta pembinaan secara kategorial. a. Pelayanan Anak. b. Persekutuan Teruna. c. Gerakan Pemuda. d. Persatuan Wanita. e. Persekutuan Kaum Bapak. 3. Panitia. a. Kepanitiaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Majelis Sinode: 1. Panitia Pemilihan Penatua dan Diaken. 2. Panitia Pembangunan Sarana Peribadahan. 3. Panitia lain-lain. b. Kepanitiaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Majelis Jemaat: 1. Panitia Paskah. 2. Panitia Natal. 3. Panitia Hari Ulang Tahun (HUT) GPIB. 4. Panitia Kegiatan Bidang Pelayanan Kategorial (BPK). 5. Panitia-Panitia lain. 4. Tim Kerja, Kelompok Kerja dan Badan-Badan lain membantu Majelis Jemaat melaksanakan kegiatan tertentu. Pasal 5 Persyaratan Anggota 1. Persyaratan Anggota Badan Pelaksana Majelis Jemaat (BPMJ) adalah: a. Persyaratan Kualitatif: 1. Setia pada ajaran Gereja (GPIB). 2. Memiliki jiwa pengabdian dan mampu bekerjasama. 3. Memiliki wawasan yang cukup mengenai GPIB, Oikoumene dan Masyarakat. 4. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan penatalayanan organisasi Jemaat. 5. Memiliki sikap mental positif, lugas, tulus dan jujur. 6. Mampu memberi motivasi dan menjabarkan kebijakan, perencanaan pelayanan dan kesaksian Jemaat. 7. Mampu menjabarkan semua Peraturan GPIB, Keputusan dan Ketetapan Sidang Majelis Jemaat serta pelaksanaannya untuk pembangunan Jemaat. 8. Dapat menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Anggota Badan Pelaksana Majelis Jemaat (BPMJ). PPMJ 2007 GPIB Jemaat “Effatha” /

49


9. Menyatakan kesediaan untuk mengikuti pembinaan secara berkesinambungan dalam melaksanakan tugas. b. Persyaratan Administratif: 1. Telah menjadi Warga Sidi Jemaat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. 2. Tidak berada dalam penggembalaan khusus yang statusnya ditentukan oleh Ketua Majelis Jemaat. 3. Bukan Istri/Suami Pendeta, Pegawai/Tenaga Honorer GPIB, sehat jasmani dan mental. 4. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum/ Sekolah Menengah Kejuruan atau yang sederajat. 5. Bertempat tinggal dalam wilayah pelayanan GPIB Effatha. 6. Jika sudah menikah wajib menunjukkan surat Nikah Gereja dan atau Akta Nikah Catatan Sipil.

2. Berakhirnya tugas Badan Pelaksana Majelis Jemaat (BPMJ), karena: a. Meninggal dunia. b. Tidak aktif selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas. c. Terbukti melakukan perbuatan tercela yang menyangkut etika dan moral. d. Pindah domisili di luar wilayah pelayanan GPIB “Effatha” DKI Jakarta Majelis Jemaat.

dengan surat atestasi dari

e. Terlibat perbuatan kriminal dan telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap. f.

Mengundurkan diri dengan sukarela tanpa paksaan.

g. Keputusan Sidang Majelis Jemaat (SMJ). Pasal 6 Sarana Penunjang Pelayanan Sarana penunjang pelayanan untuk Badan Pelaksana Majelis Jemaat (BPMJ) diatur berdasarkan kondisi dan kesepakatan Majelis Jemaat. Pasal 7 Ketentuan Penutup 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini akan diatur dan ditetapkan oleh Majelis Jemaat dalam Sidang Majelis Jemaat (SMJ). 2. Dengan berlakunya Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini, maka semua peraturan lain yang mengatur tentang BADAN PELAKSANA MAJELIS JEMAAT (BPMJ) sejauh telah diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. 3. Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini hanya dapat dirubah melalui Sidang Majelis Jemaat (SMJ) dengan memperhatikan Tata Gereja serta Peraturan GPIB yang berlaku. 4. Sebelum pengesahan oleh Majelis Sinode maka Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini dapat diberlakukan atas dasar kesepakatan Sidang Majelis Jemaat (SMJ).


50

Ayat 1 Ayat 2

MEMORI PENJELASAN

CATATAN

PERATURAN PELAKSANAAN MAJELIS JEMAAT No. 5


Tentang

Tentang

BADAN PELAKSANA MAJELIS JEMAAT (BPMJ)

BADAN PELAKSANA MAJELIS JEMAAT (BPMJ)

Pasal 1 Pengertian dan Tugas

Pasal 1 Pengertian dan Tugas


........................................................... ................................... Pasal 2 Perangkat

Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3 Ayat 4

Cukup jelas Keberadaan Persekutuan keputusan Majelis Sinode. Cukup jelas Cukup jelas

Pasal 2 Perangkat Lanjut

Pasal 3 Pemilihan dan Penetapan Ayat Ayat Ayat Ayat

1 2 3 4



Usia menunggu hasil

........................................................... ................................... ............................................... ............................................... Pasal 3 Pemilihan dan Penetapan ........................................................... ........................................................... ........................................................... ...........

Pasal 4 Fungsi Ayat 1 Ayat 1.a Ayat 1.a.1 Ayat 1.a.2 Ayat 1.a.3 Ayat 1.a.4 Ayat 1.a.5 Ayat 1.a.6 Ayat 1.a.7 Ayat 1.a.8 Ayat 1.b Ayat 1.b.1 Ayat 1.b.2 Ayat 1.b.3 Ayat 1.b.4 Ayat 1.b.5 Ayat 1.b.6 Ayat 1.b.7 Ayat 1.c Ayat 1.c.1 Ayat 1.c.2 Ayat 1.c.3 Ayat 1.c.4 Ayat 1.d Ayat 1.d.1 Ayat 1.d.2 Ayat 1.d.3

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Pasal 4 Fungsi ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... .......... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ...........................................................


51

MEMORI PENJELASAN Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat

1.d.4 1.e 1.e.1 1.e.2 1.e.3 1.e.4 1.e.5

Ayat 1.e.6 Ayat 1.e.7 Ayat 1.e.8 Ayat 1.f Ayat 1.f.1 Ayat 1.f.2 Ayat 1.f.3 Ayat 1.f.4 Ayat 1.f.5 Ayat 1.f.6 Ayat 1.f.7 Ayat 1.f.8 Ayat 1.g Ayat 1.g.1 Ayat 1.g.2 Ayat 1.g.3 Ayat 1.h Ayat 1.h.1 Ayat 1.h.2 Ayat 1.h.3 Ayat 1.h.4 Ayat 1.i Ayat 1.i.1 Ayat 1.i.2 Ayat 1.i.3 Ayat 1.i.4 Ayat 1.i.5 Ayat 1.j Ayat 1.j.1 Ayat 1.j.2 Ayat 1.j.3 Ayat 1.j.4 Ayat 1.j.5 Ayat 1.k Ayat 1.k.1 Ayat 1.k.2 Ayat 1.k.3 Ayat 1.k.4 Ayat 1.k.5 Ayat 2 Ayat 2.a Ayat 2.b Ayat 2.c Ayat 2.d Ayat 2.e Ayat 3 Ayat 3.a Ayat 3.b Ayat 4

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Bantuan yang diberikan berupa natura/ uang yang jenis dan besarnya ditentukan oleh Majelis Jemaat. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup Jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Keberadaan Persekutuan Keputusan Majelis Sinode. Cukup Jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup Jelas

Lanjut

Pasal 5 Persyaratan Anggota Ayat 1

CATATAN

Cukup jelas

Usia menunggu hasil

........................................................... ...................................................... ............................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... .................................. ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... Buku II Hasil Persidangan Sinode XV di Ujung Pandang, hlm. 80 ........................................................... ........................................................... ....................... ........................................................... ................................... ............................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ................................ ........................................................... ........................................................... ....................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... Pasal 5 Persyaratan Anggota ............................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... .................................. ...............................................


52

MEMORI PENJELASAN Ayat 1.a Ayat 1.a.1 Ayat 1.a.2 Ayat 1.a.3 Ayat 1.a.4 Ayat 1.a.5 Ayat 1.a.6 Ayat 1.a.7 Ayat 1.a.8 Ayat 1.a.9 Ayat 1.b Ayat 1.b.1 Ayat 1.b.2 Ayat 1.b.3 Ayat 1.b.4 Ayat 1.b.5 Ayat 1.b.6 Ayat 2 Ayat 2.a Ayat 2.b Ayat 2.c Ayat 2.d Ayat 2.e Ayat 2.f Ayat 2.g

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Kecuali Panitia dan Diaken.

........................................................... ........................................................... ........................................................... .......................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... .................................

Pembangunan

dan Panitia Pemilihan Penatua

Pasal 6 Sarana Penunjang Pelayanan Cukup Jelas

Ayat Ayat Ayat Ayat

1 2 3 4

Pasal 7 Ketentuan Penutup Cukup Cukup Cukup Cukup


CATATAN

Pasal 6 Sarana Penunjang Pelayanan ............................................... Pasal 7 Ketentuan Penutup ........................................................... ........................................................... ........................................................... ...........


53

PPMJ No. 5 tentang BPK

PERATURAN PELAKSANAAN MAJELIS JEMAAT No. 6 Tentang Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) Pasal 1 Pengertian Bidang Pelayanan Kategorial disingkat BPK adalah salah satu bidang pelayanan Gereja dan pembinaan warga Gereja, menurut kategori agar warga Jemaat berperan serta dalam pelayanan dan kesaksian Gereja. Pasal 2 Fungsi Fungsi Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) membantu Majelis Jemaat dalam hal memikirkan penjabaran kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan serta evaluasi secara Kategorial pada: Pelayanan Anak (PA), Persekutuan Teruna (PT), Gerakan Pemuda (GP), Persatuan Wanita (PW), Persekutuan Kaum Bapak (PKB). Pasal 3 Keanggotaan 1. Anggota Pelayanan Anak (PA) adalah: a. Semua Anak Anggota GPIB yang terdaftar di GPIB Jemaat ”Effatha” DKI Jakarta, berusia sekitar 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) tahun. b. Anak-anak yang tidak terdaftar di Jemaat, tetapi atas kemauan sendiri atau orangtua. c. Para pelayan yang melayani Pelayanan Anak (PA). 2. Anggota Persekutuan Teruna (PT) adalah: a. Semua Teruna Anggota GPIB yang terdaftar di Jemaat, berusia sekitar 13 (tiga belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun. b. Teruna yang tidak termasuk dalam ayat 2 butir (a) Pasal ini tetapi secara biologis dan psikologis tidak/belum bersekutu dalam Pelayanan Anak (PA) atau Gerakan Pemuda (GP). c. Teruna yang tidak terdaftar dalam Jemaat, tetapi atas kemauannya sendiri atau orangtua. d. Para pelayan yang melayani Persekutuan Teruna (PT). 3. Anggota Gerakan Pemuda (GP) adalah: a. Semua Pemuda Anggota GPIB yang terdaftar di GPIB Jemaat ”Effatha” DKI Jakarta, berusia sekitar 18 (delapan belas) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun. b. Pemuda yang tidak termasuk dalam ayat 3 butir (a) tetapi atas kemauan sendiri. 4. Anggota Persatuan Wanita (PW) adalah: a. Semua Wanita Anggota GPIB yang terdaftar di GPIB Jemaat ”Effatha” DKI Jakarta, berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas. b. Semua Wanita Anggota GPIB yang terdaftar dan belum berusia 35 (tiga puluh lima) tahun tetapi sudah menikah. c. Wanita yang tidak termasuk dalam ayat 4 butir (a) dan (b) tetapi atas kemauan sendiri. 5. Anggota Persekutuan Kaum Bapak (PKB) adalah: PPMJ 2007 GPIB Jemaat “Effatha” /

54


a. Semua Pria Anggota GPIB yang terdaftar di GPIB Jemaat ”Effatha” DKI Jakarta berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas. b. Semua Pria Anggota GPIB yang terdaftar dan belum berusia 35 (tiga puluh lima) tahun tetapi sudah menikah. c. Pria yang tidak termasuk dalam ayat 5 butir (a) dan (b) tetapi atas kemauan sendiri. Pasal 3 Pengadaan Pengurus 1. Susunan Pengurus Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Ketua, satu orang Sekretaris dan satu orang Bendahara. 2. Bila terjadi lowongan dalam Pengurus Bidang Pelayanan Kategorial (BPK), penggantiannya diatur oleh Majelis Jemaat. 3. Pengurus Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) tidak diperkenankan mempunyai jabatan rangkap. Pasal 4 Persyaratan, Struktur, Pemilihan Pengurus 1. Persyaratan a. Persyaratan Kualitatif: 1. Memiliki kemampuan dan semangat membina/memperlengkapi Warga Jemaat menurut kategorinya bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan Tubuh Kristus (Efesus 4 : 11 - 12), agar Warga Jemaat dapat melaksanakan panggilan dan pengutusannya masing-masing. 2. Sebagai pengurus hendaknya tidak angkuh/pemabuk/pemarah/ serakah/pemfitnah, menjadi teladan, bersikap baik, bijak, adil dan saleh, dapat menguasai diri dan mampu menasihati orang lain (Titus 1 : 6 - 9, I Timotius 3 : 8 - 13). 3. Mampu menjaga kewibawaan dan rahasia pelayanan dalam tugas. 4. Tidak berada dalam penggembalaan khusus, statusnya ditentukan oleh Majelis Jemaat. 5. Memiliki semangat pengabdian yang tinggi dan setia serta taat kepada GPIB dan menjaga kemurnian ajaran gereja dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus. 6. Memiliki wawasan oikoumenis dan kemasyarakatan yang cukup serta sikap dan kemauan bekerjasama yang positif dan konstruktif. 7. Mampu melaksanakan panggilan dan pengutusannya secara bertanggungjawab. 8. Sehat Jasmani dan Mental. b. Persyaratan Administratif: 1. Warga Sidi Jemaat. 2. Bertempat tinggal di Wilayah Pelayanan Jemaat. 3. Sekurang-kurangnya sudah 1 (satu) tahun menjadi Anggota Sidi Jemaat. 4. Menunjukkan Surat Sidi Gereja. 5. Terdaftar dalam Jemaat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan pada saat pemilihan. 6. Jika sudah menikah wajib menunjukkan Surat Nikah Gereja dan Surat Akta Catatan Sipil. 7. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Menengah Umum/ sederajat. 8. Bukan Istri atau Suami Pendeta yang ditempatkan di Jemaat setempat kecuali janda/duda Pendeta. 9. Bukan Pegawai atau Tenaga Honorer di semua tingkatan jajaran pelayanan GPIB. 10. Menandatangani Surat Pernyataan kesediaan dan loyalitas. 11. Mengikuti seluruh materi pembinaan bagi Calon Pengurus Bidang Pelayanan Kategorial (BPK). PPMJ 2007 GPIB Jemaat “Effatha” /

55


2. Struktur. Usulan struktur Pengurus masing-masing Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) sebagai berikut: Ketua Wakil Ketua (fakultatif) Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara Koordinator Sektor Koordinator Bidang 3. Pemilihan. a. Yang dapat menjadi pemilih adalah: 1. Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) PA/PT: para pelayan PA/ pelayan PT yang terdaftar di Jemaat. 2. Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) GP/PW/PKB: Anggota Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) GP/PW/PKB yang terdaftar di Jemaat. b. Prosedur pemilihan. 1. Penanggungjawab pemilihan adalah Majelis Jemaat. 2. Pelaksana Pemilihan adalah Ketua III dan Sekretaris II Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ). 3. Pemilihan dapat dilakukan dengan cara: a. Pertemuan Anggota Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) yang bersangkutan. b. Khusus Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) PA dan PT dilakukan dalam pertemuan para pelayan Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) PA dan PT. 4. Pelaksanaan Pemilihan adalah sebagai berikut: a. Pemilihan dilakukan dengan diawali Ibadah dan pengarahan tentang pelaksanaan pemilihan oleh Majelis Jemaat. b. Pemilihan dilakukan dalam 3 tahap: 1. Tahap kesediaan calon. 2. Tahap pencalonan. 3. Tahap pemilihan. c. Pada pemilihan dengan cara pertemuan Anggota Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) yang bersangkutan, maka: 1. Pertemuan memilih bakal Calon Pengurus Bidang Pelayanan Kategorial. 2. Dari hasil pemilihan butir (1) dipilih Calon Pengurus Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) sesuai struktur yang ditentukan. 3. Untuk Koordinator Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) Sektor Pelayanan dilakukan pemilihan pada pertemuan anggota BPK yang bersangkutan di sektor pelayanan. 4. Hasil Pemilihan butir (2 dan 3) disampaikan kepada Majelis Jemaat untuk disahkan. Pasal 5 Pelayan Pelayanan Anak dan Pelayan Persekutuan Teruna 1. Pelayan PA dan Pelayan PT adalah Warga Sidi Jemaat, yang telah mengikuti pembinaan. 2. Pelayan PT minimal 5 tahun di atas anak layan. Pasal 6 Program dan Anggaran 1. Program dan Anggaran Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) adalah bagian yang terpadu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Jemaat. 2. Program Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) dijabarkan dari Pokok-pokok Kebijakan Umum Panggilan dan Pengutusan Gereja (PKUPPG) di tingkat Jemaat oleh Pengurus BPK. PPMJ 2007 GPIB Jemaat “Effatha” /

56


3. Pengurus Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) wajib mengevaluasi dan melaporkan program dan anggarannya secara bulanan dan triwulan kepada Majelis Jemaat. Pasal 7 Tanggung Jawab 1. Semua anggota Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) bertanggungjawab atas panggilan dan pengutusan Gereja.

2. Pengurus Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) bertanggungjawab atas pembinaan warga Jemaat sesuai kategorinya. 3. Pengurus Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Majelis Jemaat. 4. Apabila Pengurus Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) tidak aktif dalam waktu 6 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri. Pasal 8 Pertemuan/Rapat Pengurus Pertemuan Pengurus Bidang Pelayanan Kategorial (BPK), Pelayan Pelayanan Anak dan Pelayan Persekutuan Teruna diadakan untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan atas panggilan dan pengutusan Gereja di Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang disampaikan kepada Majelis Jemaat. Pasal 9 Komunikasi 1. Semua surat-menyurat yang dilakukan oleh Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) harus dengan sepengetahuan Majelis Jemaat dan diarsipkan dalam arsip Majelis Jemaat. 2. BPK dapat mengadakan hubungan ke luar atas persetujuan Majelis Jemaat. P a s a l 10 Perbendaharaan Keuangan Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) diatur berdasarkan azas Sentralisasi. P a s a l 11 Alat-alat Pelayanan Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) dapat membentuk Tim Kerja untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu dan mengusulkannya kepada Majelis Jemaat untuk disahkan. P a s a l 12 Sarana Penunjang Sarana Penunjang Pelayanan untuk Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) diatur berdasarkan kondisi dan Kesepakatan Majelis Jemaat.


57


P a s a l 13 Ketentuan Penutup 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini akan diatur dan ditetapkan oleh Majelis Jemaat dalam Sidang Majelis Jemaat (SMJ). 2. Dengan berlakunya Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini, maka semua peraturan lain yang mengatur tentang BIDANG PELAYANAN KATEGORIAL (BPK) sejauh telah diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. 3. Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini hanya dapat dirubah melalui Sidang Majelis Jemaat (SMJ) dengan memperhatikan Tata Gereja serta Peraturan GPIB yang berlaku. 4. Sebelum pengesahan oleh Majelis Sinode maka Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini dapat diberlakukan atas dasar kesepakatan Sidang Majelis Jemaat (SMJ).


58

MEMORI PENJELASAN

CATATAN



Tentang

Tentang

Bidang Pelayanan Kategorial (BPK)

Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) Pasal 1 Fungsi

Pasal 1 Pengertian Cukup jelas (dikutip Peraturan No. 6/1992).

...............................................

dari Peraturan Pelaksanaan No. 1 menggunakan Pasal 2 Fungsi

Pasal 2 Fungsi

...............................................

Keberadaan Persekutuan Lanjut Usia (LANSIA) menunggu hasil keputusan Majelis Sinode. Pasal 3 Keanggotaan Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat

1 2 3 4 5


............................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ...........


Pasal 4 Pengadaan Pengurus

Pasal 4 Pengadaan Pengurus Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3

Pasal 3 Keanggotaan

Cukup jelas Untuk pengisian lowongan tersebut, disesuaikan dengan prosedur pemilihan Dewan dan Pengurus BPK Jemaat. Cukup jelas

............................................... HTG 2007, hal 247 ............................................... Pasal 5 Persyaratan, Struktur, Pemilihan Pengurus

Pasal 5 Persyaratan, Struktur, Pemilihan Pengurus Ayat 1.a.1 Ayat 1.a.2 Ayat 1.a.3 Ayat 1.a.4 Ayat 1.a.5 Ayat 1.a.6 Ayat 1.a.7 Ayat 1.a.8 Ayat 1.b.1 Ayat 1.b.2 Ayat 1.b.3 Ayat 1.b.4 Ayat 1.b.5 Ayat 1.b.6 Ayat 1.b.7 Ayat 1.b.8 Ayat 1.b.9 Ayat 1.b.10 Ayat 1.b.11 Ayat 2 Ayat 3 Ayat 3.a

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

............................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... .................................. ........................................................... ................................... ............................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... .................................. ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ...............................................


59

MEMORI PENJELASAN Ayat 3.b

Cukup jelas Pasal 6 Pelayan Pelayanan Anak dan Pelayan Persekutuan Teruna

Ayat 1 Ayat 2

1 2 3 4

........................................................... ................................... Pasal 7 Program dan Anggaran

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Pasal 8 Tanggungjawab

Ayat Ayat Ayat Ayat

Pasal 6 Pelayan Pelayanan Anak dan Pelayan Persekutuan Teruna

Cukup jelas Cukup jelas Pasal 7 Program dan Anggaran

Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3

CATATAN

Cukup jelas Cukup Jelas Cukup jelas Cukup jelas

........................................................... ........................................................... ....................... Pasal 8 Tanggungjawab ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........... Pasal 9 Pertemuan/Rapat Pengurus

Pasal 9 Pertemuan/Rapat Pengurus

............................................... P a s a l 10 Komunikasi

Cukup jelas P a s a l 10 Komunikasi Ayat 1 Ayat 2


........................................................... ................................... P a s a l 11 Perbendaharaan

P a s a l 11 Perbendaharaan

............................................... P a s a l 12 Alat-alat Pelayanan

Cukup jelas P a s a l 12 Alat-alat Pelayanan

............................................... P a s a l 13 Sarana Penunjang

Cukup jelas P a s a l 13 Sarana Penunjang

............................................... P a s a l 14 Ketentuan Penutup

Cukup jelas P a s a l 14 Ketentuan Penutup Ayat Ayat Ayat Ayat

1 2 3 4

Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup jelas

........................................................... ........................................................... ....................... ...............................................


60

PPMJ No. 7 tentang Harta Milik & Pengelolaanny

PERATURAN PELAKSANAAN MAJELIS JEMAAT NO. 7 Tentang HARTA MILIK DAN PENGELOLAANNYA Pasal 1 Pengertian Pengertian harta milik adalah kekayaan-kekayaan yang dikelola Majelis Jemaat GPIB Jemaat ”Effatha” DKI Jakarta, terdiri dari: 1. Uang tunai yang disimpan di Kas Jemaat, di Bank dan Surat-surat Berharga lainnya. 2. Utang piutang dengan pihak lain. 3. Harta bergerak dan tidak bergerak. Pasal 2 Jenis Dan Pengelolaannya 1. Jenis. a. Harta Bergerak antara lain kendaraan bermotor roda empat (4), roda peralatan Ibadah dan perlengkapan pastori.

dua (2), peralatan kantor,

b. Dokumen kepemilikan harta bergerak dan surat-surat berharga disimpan di Brankas atau di tempat yang aman sesuai keputusan Sidang Majelis Jemaat (SMJ). c. Harta tidak bergerak antara lain gedung dan tanah, baik yang diperoleh dari hibah maupun yang diperoleh dengan cara lain, dan dinyatakan dalam sertifikat kepemilikan atas nama GPIB, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. d. Pengurusan sertifikat harta milik tidak bergerak di Jemaat sesuai ketentuan perundang-undangan, dilakukan oleh Majelis Sinode atau Majelis Jemaat yang diberi kuasa oleh Majelis Sinode. e. Sertifikat kepemilikan harta tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.c disimpan di tempat penyimpanan resmi GPIB oleh Majelis Sinode bersama Majelis Jemaat.

f.

Harta Milik GPIB Jemaat ”Effatha” DKI Jakarta berupa tanah dan bangunan di Jl. Melawai I No. 2 tidak diperkenankan dialihkan atau dijual.

g. Harta milik GPIB berupa harta tidak bergerak yang tidak termasuk dalam butir 1.f yang hendak dialihkan hak kepemilikannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan GPIB dan perundang-undangan yang berlaku. h. Pemeliharaan harta milik di Jemaat menjadi tanggungjawab Majelis Jemaat. i.

Harta tak bergerak berupa gedung Gereja dan harta bergerak berupa kendaraan bermotor diasuransikan.

2. Pengelolaan. a. Dalam mengelola harta milik GPIB, Majelis Jemaat melakukan hal-hal: 1. Mencatat semua harta milik Jemaat pada buku inventaris. 2. Membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR) yang ditempatkan pada masing-masing ruangan yang dapat dilihat dengan mudah. 3. Memberi nomor urut, kode ruangan, lokasi, dan tahun perolehan pada setiap inventaris. PPMJ 2007 GPIB Jemaat “Effatha” /

61


4. Menghapuskan inventaris yang sudah tidak layak pakai sesuai kriteria yang berlaku. b. Bagi Pendeta yang ditempatkan di Jemaat oleh Majelis Sinode GPIB: 1. Disediakan perumahan/pastori beserta perabot dan fasilitas lain yang layak. 2. Setiap mutasi Pendeta yang menempati pastori, dilakukan penginventarisasian kembali harta milik di Pastori. 3. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Surat Keputusan (SK) Majelis Sinode tentang Mutasi, Pendeta lama sudah mengosongkan pastori. Pasal 3 Sumber Penerimaan Dan Pengeluaran 1. Sumber Penerimaan. Penerimaan Jemaat diperoleh dari: a. Kolekte dalam Ibadah. b. Persembahan Persepuluhan, Khusus dan Syukur warga Jemaat. c. Persembahan Tetap Bulanan (PTB) warga Jemaat. d. Bantuan perorangan atau lembaga termasuk pemerintah dan lain-lain yang tidak mengikat, baik berupa uang, barang maupun penghibahan harta bergerak/tidak bergerak. e. Hasil usaha pemanfaatan harta milik GPIB yang sesuai dengan ketentuan GPIB maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. f.

Penerimaan dari hasil penyimpanan uang di bank atas nama Jemaat.

g. Penerimaan lain-lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan GPIB dan ketentuan perundangundangan yang berlaku. 2. Pengeluaran. Pengeluaran Biaya Operasional Jemaat meliputi: a. Belanja rutin. b. Biaya program. c. Biaya proyek. d. Biaya lain sesuai dengan keperluan yang disepakati. Pasal 4 Perbendaharaan Jemaat Ruang Lingkup Kegiatan Perbendaharaan Jemaat meliputi: 1. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang, termasuk uang di bank, dan pengaturan likuiditas. 2. Menyimpan, memelihara dan mengelola harta milik termasuk dokumen pendukungnya dengan cermat, bertanggungjawab dan bijaksana. 3. Mengelola kewajiban hutang dan piutang perbendaharaan Jemaat. 4. Menyusun, memutakhirkan dan mengimplementasikan anggaran penerimaan dan pengeluaran serta memantau perubahan-perubahan yang terjadi antara anggaran dan realisasi. Menyelenggarakan catatan pembukuan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan. 5. Menyusun laporan keuangan sesuai jadwal yang ditentukan. PPMJ 2007 GPIB Jemaat “Effatha” /

62


Pasal 5 Tahun Buku Dan Sistem Pengelolaan 1. Tahun buku anggaran Jemaat adalah 1 (satu) April sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Maret tahun berikutnya. 2. Dalam mengelola perbendaharaan GPIB Jemaat ”Effatha” DKI Jakarta, keuangan.

menganut sistem sentralisasi

3. Majelis Jemaat wajib membuat dan menyampaikan laporan keuangan triwulan dalam Sidang Majelis Jemaat (SMJ). 4. Majelis Jemaat wajib membuat dan menyampaikan laporan keuangan dan daftar kekayaan, inventaris dan hutang piutang setiap akhir tahun buku dalam Sidang Majelis Jemaat (SMJ), selanjutnya diteruskan kepada Majelis Sinode GPIB setiap akhir tahun buku selambat-lambatnya pada bulan Mei. 5. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam ayat 3, 4, format laporan diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan administrasi keuangan dan perbendaharaan Jemaat. Pasal 6 Prosedur Pengelolaan 1. Penerimaan. a. Semua kolekte dan persembahan pada kebaktian minggu dihitung oleh Penatua dan Diaken yang bertugas pada hari itu juga. b. Hasil penghitungan kolekte dan persembahan dicatat dan ditandatangani oleh Penatua dan Diaken yang bertugas dalam berita acara rangkap dua dengan rincian: 1. Lembar pertama untuk bendahara. 2. Lembar kedua untuk Penatua dan Diaken yang bertugas. c. Uang yang telah dihitung dan dicatat dalam berita acara ditandatangani, diserahkan kepada bendahara untuk dibukukan dan disimpan. d. Kolekte Ibadah di Sektor Pelayanan (Sekpel), Badan Pelaksana Majelis Jemaat (BPMJ) wajib disetor langsung pada kesempatan pertama ke Kas Jemaat melalui Bendahara Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) atau Pemegang Kas, paling lambat satu minggu. e. Semua hasil usaha dana harus dibukukan, disetor dan dikelola oleh Majelis Jemaat. 2. Pengeluaran. a. Semua pengeluaran untuk keperluan pelayanan dilakukan dengan mempertimbangkan anggaran penerimaan dan pengeluaran Jemaat. b. Semua pengeluaran untuk pelayanan dilakukan berdasarkan persetujuan Sidang Majelis Jemaat (SMJ). c. Uang transport diberikan kepada yang melaksanakan tugas pelayanan apabila menggunakan jasa transportasi dalam pelaksanaannya. d. Pertanggungjawaban penggunaan uang harus disertai tanda bukti/ kuitansi yang sah. 3. Penyimpanan Uang. a. Uang Jemaat disimpan di Bank resmi sesuai kesepakatan Majelis Jemaat. b. Jumlah uang kas kecil yang disimpan di Kantor Majelis Jemaat ditentukan oleh Sidang Majelis Jemaat (SMJ). PPMJ 2007 GPIB Jemaat “Effatha” /

63


c. Uang yang disimpan pada Bank atas nama Majelis Jemaat hanya dapat dikeluarkan berdasarkan otorisasi Bendahara, Bendahara I bersama Ketua IV Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ). 4. Pengawasan. a. Pengawasan atas penerimaan dan pengeluaran uang dilakukan oleh Ketua IV dan Bendahara Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ). b. Menjelang tutup kantor, pemegang kas/kasir wajib memberi laporan kepada Bendahara dan atau Ketua IV PHMJ atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran uang serta saldo kas. Pasal 7 Tata Laksana Pembukuan 1. Tata laksana pembukuan Majelis Jemaat oleh setiap unit organisasi Badan Pelaksana Majelis Jemaat (BPMJ) dengan memperhatikan: a. Pencatatan mutasi keuangan dan harta milik Jemaat secara benar, tertib dan teratur dengan buktibukti pendukung yang memenuhi syarat akuntansi. b. Kontrol pembukuan yang baik dan benar. c. Penyusunan anggaran penerimaan dan pengeluaran secara efektif dan efisien dengan menggunakan kode mata anggaran. d. Penyusunan laporan keuangan penerimaan dan pengeluaran sesuai jadwal yang ditentukan. 2. Sistem pembukuan perbendaharaan Jemaat: a. Buku harian (kas, bank, memorial). b. Buku besar dan buku kecil (kartu-kartu). c. Buku Daftar perhitungan penerimaan dan biaya. 3. Setiap akhir bulan, diadakan kas opname (perhitungan kas) oleh Bendahara. 4. Setiap akhir bulan, bendahara bersama anggota Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) lainnya memeriksa kesesuaian saldo buku bank dengan rekening koran bank. 5. Setiap akhir tahun buku Majelis Jemaat menyusun dan memutakhirkan daftar inventaris. Pasal 8 Laporan Keuangan 1. Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) membuat laporan keuangan mingguan dan dimuat dalam warta Jemaat. 2. Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) membuat laporan keuangan Bulanan dan Triwulan untuk Sidang Majelis Jemaat, Tahunan untuk Sidang Majelis Jemaat dan Majelis Sinode dengan disertai laporan Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ). 3. Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) pada akhir masa tugasnya wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan pada Sidang Majelis Jemaat disertai laporan Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ). 4. Dalam rangka alih tugas Ketua Majelis Jemaat, Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) wajib membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan kas dan bank serta daftar inventaris Jemaat dengan memori akhir tugas yang dibuat oleh Ketua Majelis Jemaat.


64


5. Semua laporan keuangan Majelis Jemaat ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua IV Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ). 6. Badan-badan Pelaksana Majelis Jemaat membuat laporan setiap akhir bulan kecuali untuk kegiatan program dan panitia, membuat laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan berakhir. Pasal 9 Ketentuan Penutup 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini akan diatur dan ditetapkan oleh Majelis Jemaat dalam Sidang Majelis Jemaat (SMJ). 2. Dengan berlakunya Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini, maka semua peraturan lain yang mengatur tentang HARTA MILIK dan PENGELOLAANNYA, sejauh telah diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. 3. Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini hanya dapat dirubah melalui Sidang Majelis Jemaat (SMJ) dengan memperhatikan Tata Gereja serta Peraturan GPIB yang berlaku. 4. Sebelum pengesahan oleh Majelis Sinode maka Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini dapat diberlakukan atas dasar kesepakatan Sidang Majelis Jemaat (SMJ).


65

MEMORI PENJELASAN

CATATAN



Tentang

Tentang

HARTA MILIK DAN PENGELOLAANNYA

HARTA MILIK DAN PENGELOLAANNYA

Pasal 1 Pengertian

Pasal 1 Pengertian

- Harta milik yang digunakan adalah harta yang secara nyata digunakan oleh dan untuk kepentingan GPIB. Harta milik yang dikelola adalah harta yang dikelola untuk memperoleh hasil. Harta milik yang berada dalam penguasaan adalah harta yang secara sah merupakan milik GPIB (memiliki sertifikat) namun belum dapat digunakan/dikelola sendiri. - Harta milik tidak berada dalam penguasaan adalah harta yang menurut bukti sejarah adalah milik GPIB, namun belum memiliki sertifikat.

HTG hal 197 pasal 4.1 Memori

Pasal 2 Jenis dan Pengelolaannya Ayat 1.a Ayat 1.b Ayat 1.c Ayat 1.d Ayat 1.e Ayat 1.f Ayat 1.g Ayat 1.h Ayat 1.i Ayat 2.a Ayat 2.a.1 Ayat 2.a.2 Ayat 2.a.3 Ayat 2.a.4 Ayat 2.b Ayat 2.b.1 Ayat 2.b.2 Ayat 2.b.3

Cukup Jelas Misalnya surat-surat kendaraan bermotor di Majelis Jemaat. Karena GPIB adalah badan hukum, maka sertifikat atas semua harta tak bergerak milik GPIB harus atas nama GPIB, bukan atas nama Majelis Jemaat. Cukup jelas Cukup jelas Sertifikat kepemilikan dan Akta Sertifikat kepemilikan dan Akta ........ Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Pasal 3 Sumber Penerimaan dan Pengeluaran

Ayat 1 Ayat 1.a Ayat 1.b Ayat 1.c Ayat 1.d Ayat 1.e Ayat 1.f Ayat 1.g Ayat 2 Ayat 2.a Ayat 2.b Ayat 2.c Ayat 2.d


Pasal 2 Jenis dan Pengelolaannya ............................................. HTG hal 199 Pasal 4.6 Memori HTG hal 197 pasal 4.3 Memori

........................................................... ........................................................... ........................................................... ... ............................................. ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... .................................. ............................................. ............................................. ............................................. ........................................................... ............................... Pasal 3 Sumber Penerimaan dan Pengeluaran HTG hal 200 Pasal 5 ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ...........................................................


66

MEMORI PENJELASAN

Pasal 4 Perbendaharaan Jemaat Cukup Jelas Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3 Ayat 4 Ayat 5


1 2 3 4 5



jelas jelas jelas jelas jelas Pasal 6 Prosedur Pengelolaan

Ayat 1 Ayat 1.a Ayat 1.b Ayat 1.c Ayat 1.d Ayat 1.e Ayat 2.a Ayat 2.b Ayat 2.c Ayat 2.d Ayat 3.a Ayat 3.b Ayat 3.c Ayat 4 Ayat 4.a Ayat 4.b

1 1.a 1.b 1.c 1.d 2 2.a 2.b 2.c 3 4 5

1 2 3 4

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas


Jelas Jelas Jelas Jelas

Pasal 5 Tahun Buku Dan Sistem Pengelolaan ........................................................... ........................................................... ........................................................... ... .............................................

........................................................... ............................... ............................................. ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ..................................... ........................................................... ........................................................... ................. Pasal 7 Tata Laksana Pembukuan ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ................................................... ............................................. ........................................................... ............................... Pasal 8 Laporan Keuangan Pasal 8 Laporan Keuangan

Ayat Ayat Ayat Ayat

........................................................... ........................................................... ................. ........................................................... ........................................................... .................

Pasal 6 Prosedur Pengelolaan

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup Jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Pasal 7 Tata Laksana Pembukuan

Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat

........................................................... ......... Pasal 4 Perbendaharaan Jemaat

Pasal 5 Tahun Buku Dan Sistem Pengelolaan Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat

CATATAN

............................................. ............................................. ........................................................... ........................................................... ........................................................... ...


67

MEMORI PENJELASAN Ayat 5 Ayat 6

Cukup Jelas Cukup Jelas

Pasal 9 Ketentuan Penutup Pasal 9 Ketentuan Penutup

Ayat Ayat Ayat Ayat

1 2 3 4

CATATAN


Jelas Jelas Jelas Jelas

........................................................... ........................................................... ........................................................... ...


68

PPMJ No. 8 tentang BPPJ

PERATURAN PELAKSANAAN MAJELIS JEMAAT NO. 8 Tentang BADAN PEMERIKSA PERBENDAHARAAN JEMAAT (BPPJ) Pasal 1 Pengertian 1. Nama dan Singkatan yang digunakan dalam peraturan ini adalah sesuai dengan Tata Dasar/1996 Bab VIII Psl. 21-22 dan Peraturan Pokok I/1996 Psl. 18. 2. Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat adalah pengawas eksternal dari pelaksanaan panggilan dan pengutusan Gereja di Jemaat (diambil dari Peraturan Pokok I/1996 Psl. 18-usulan). 3. Pengawasan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mengendalikan agar pengelolaan dan pengolahan Perbendaharaan Jemaat sesuai dengan rencana yang ditetapkan, ketentuan/peraturan GPIB dan kebijaksanaan yang berlaku serta prinsip berdaya guna dan berhasil guna. 4. Pemeriksaan adalah seluruh proses kegiatan untuk menilai dan membandingkan antara realisasi dan rencana kerja. Pasal 2 Status dan Fungsi 1. Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) adalah suatu Badan Otonom di tingkat Jemaat yang berada langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sidang Majelis Jemaat (SMJ). 2. Fungsi Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) adalah mengadakan pemeriksaan Perbendaharaan Jemaat. 3. Dalam menjalankan fungsinya Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) perlu memahami hakekat, maksud dan tujuan Gereja. Pasal3 Tugas dan Wewenang 1. Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) dalam memeriksa pengelolaan Perbendaharaan dilakukan dengan cara: a. Memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pengelolaan perbendaharaan agar pengelolaannya dapat dilaksanakan menurut sistem dan prosedur serta ketentuan/peraturan yang berlaku. b. BPPJ membuat analisa mengenai Perbendaharaan Jemaat dan meneruskannya dalam bentuk rekomendasi kepada Majelis Jemaat untuk ditindaklanjuti. c. Memberikan kesaksian/pernyataan tentang kebenaran formal dan material dan inti persoalan dalam rangka penilaian laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan atas pengelolaan Perbendaharaan Jemaat. d. Memberikan saran untuk penyelesaian masalah Perbendaharaan. 2. Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) berwenang: a. Melihat dan meneliti pembukuan, dokumen dan memeriksa serta meminta keterangan yang wajib diberikan oleh Majelis Jemaat/PHMJ, termasuk Badan-badan Pelaksana. b. Sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan. PPMJ 2007 GPIB Jemaat “Effatha” /

69


Pasal 4 Ruang Lingkup Pemeriksaan Ruang lingkup pemeriksaaan meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Operasional, Pemeriksaan Program dan Pemeriksaan Khusus. 1.

Pemeriksaan Keuangan untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan perbendaharaan, sehingga dapat menilai kewajaran laporan Majelis Jemaat.

2.

Pemeriksaan Operasional atau pemeriksaan pengelolaan merupakan pemeriksaaan atas suatu kumpulan transaksi atau kegiatan pengumpulan dana. Penekanan dari pemeriksaan ini adalah untuk melihat apakah transaksi atau kegiatan tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dalam hubungan dengan pemeriksaaan operasional, harus diadakan standarisasi sebagai dasar penilaian agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara pihak yang diaudit dan pihak yang melakukan audit.

3.

Pemeriksaan Program dimaksud untuk mengukur dan menilai pelaksanaan program secara menyeluruh, ditinjau dari segi tepat guna dan hasil gunanya.

4.

Pemeriksaan Khusus dilakukan atas permintaan SMJ dan atau atas prakarsa BPPJ sendiri terhadap berbagai hal khusus yang dianggap perlu dalam pengelolaan Perbendaharaan Jemaat. Pasal 5 Keanggotaan dan Susunan Badan Pengurus

1. Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) beranggotakan minimal 3 (tiga) orang, dipilih dari Warga Sidi Jemaat dan diusulkan oleh Majelis Jemaat untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Majelis Sinode sesuai dengan masa tugas Majelis Jemaat. 2. Para anggota Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) memilih sendiri susunan pengurus dari antara mereka yang terdiri dari sedikitnya: a. Seorang Ketua merangkap anggota. b. Seorang Sekretaris merangkap anggota. c. Seorang Anggota. Pasal 6 Tata Kerja dan Sarana Kerja 1. Dalam melakukan pemeriksaaan Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) bekerjasama dengan Majelis Jemaat sesuai kesepakatan kedua belah pihak. 2. Hasil pemeriksaan dan konsultasi dimaksud pada ayat 1 diinformasikan kepada Majelis Jemaat. 3. Dalam melaksanakan tugasnya apabila dianggap perlu, Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) dapat menggunakan peranan Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja (BPPG) GPIB dan kemudian jasa Kantor Akuntan Publik. 4. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari seperti dokumentasi, surat-menyurat, pengolahan data maka Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) mendapat fasilitas kerja yang disesuaikan dengan kondisi di Jemaat.


70


Pasal 7 Standar Pemeriksaan 1. Sesuai dengan Tata Gereja GPIB, peraturan perundang-undangan keuangan/administrasi keuangan dan manajemen umum.

yang

berhubungan

dengan

2. Sistem pengendalian intern dikaji dan dinilai seberapa jauh mampu menjamin kehandalan, ketelitian informasi, ketaatan pada ketentuan peraturan yang berlaku untuk kegiatan yang tepat guna dan berdaya guna. 3. Pemeriksaaan harus didukung bukti yang cukup dan dapat dipertanggung-jawabkan untuk menyusun kesimpulan. Pasal 8 Standar Laporan Setiap Laporan Pemeriksaan memuat: 1. Ruang lingkup pemeriksaan. 2. Pernyataan bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pemeriksaan. 3. Kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan. Pasal 9 Etika Pemeriksaan Dalam melaksanakan tugasnya BPPJ harus: 1. Bersikap independen. 2. Dapat menyimpan rahasia pemeriksaan maupun rahasia jabatan dan memiliki loyalitas dan integritas yang tinggi. 3. Bekerja secara kolegial. 4. Wajib mengamankan kebijakan, program kerja dan martabat GPIB. P a s a l 10 Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan 1. Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT). 2. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) dilakukan menjelang Sidang Majelis Jemaat. 3. Pihak yang diperiksa wajib hadir sesuai jam kerja dan memperlihatkan segala jenis dokumen dan buktibukti yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ). 4. Dalam rangka pemeriksaan, maka Bendahara Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) dan atau Pemegang Kas, wajib memperlihatkan uang kas/bank, buku-buku, bukti penerimaan/pengeluaran, dokumen lain serta harta milik yang berada di bawah penguasaan Majelis Jemaat, dilakukan sewaktu-waktu menurut kebutuhan. 5. Menyusun Daftar Hasil Pemeriksaan untuk selanjutnya dikonfirmasikan terlebih dahulu kepada pihak yang diperiksa. 6. Membuat daftar saran mengenai hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Majelis Jemaat.


71


P a s a l 11 Pertanggungjawaban Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) membuat laporan pertanggungjawaban sebagai berikut : 1. Menjelang akhir masa kerja Majelis Jemaat, Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) mengadakan pemeriksaan atas pengelolaan Perbendaharaan Jemaat dalam tahun kerja yang sedang berjalan serta membuat laporan umum atas pekerjaan selama satu periode kerja sebagai lampiran Berita Acara Serah Terima Jabatan kepada Majelis Jemaat berikutnya. 2. Setelah serah terima jabatan Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) yang lama kepada yang baru maka tugas Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) yang lama berakhir dengan sendirinya. 3. Semua laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) yang secara tegas dan tertulis meminta penyelesaian sesuatu masalah, Majelis Jemaat berkewajiban untuk menindaklanjuti secara tuntas.

4. Hal-hal yang belum ditindaklanjuti oleh Majelis Jemaat dilaporkan lagi oleh Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) yang baru dalam Sidang Majelis Jemaat (SMJ) berikutnya. P a s a l 12 Sanksi Pelanggaran terhadap pemeriksaaan yang dilakukan, baik oleh pemeriksa maupun oleh pihak yang diperiksa dikenakan sanksi oleh Majelis Jemaat sebagai berikut: 1. Teguran lisan dan bimbingan pastoral. 2. Peringatan tertulis. 3. Pembebasan dari tugas/fungsinya. P a s a l 13 Sarana Penunjang Pelayanan Sarana penunjang pelayanan untuk Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) diatur berdasarkan kondisi dan kesepakatan Majelis Jemaat. P a s a l 14 Ketentuan Penutup 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini akan diatur dan ditetapkan oleh Majelis Jemaat dalam Sidang Majelis Jemaat (SMJ). 2. Dengan berlakunya Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini, maka semua peraturan lain yang mengatur tentang BADAN PEMERIKSA PERBENDAHARAAN JEMAAT (BPPJ), sejauh telah diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. 3. Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini hanya dapat dirubah melalui Sidang Majelis Jemaat (SMJ) dengan memperhatikan Tata Gereja serta Peraturan GPIB yang berlaku. 4. Sebelum pengesahan oleh Majelis Sinode maka Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini dapat diberlakukan atas dasar kesepakatan Sidang Majelis Jemaat (SMJ).


72

MEMORI PENJELASAN

CATATAN



Tentang

Tentang

BADAN PEMERIKSA PERBENDAHARAAN JEMAAT (BPPJ)

BADAN PEMERIKSA PERBENDAHARAAN JEMAAT (BPPJ) Pasal 1 Pengertian

Pasal 1 Pengertian Ayat Ayat Ayat Ayat

1 2 3 4


............................................. ........................................................... ........................................................... .................


Pasal 2 Status dan Fungsi

Pasal 2 Status dan Fungsi Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3

.............................................

Lih. HTG Peraturan Pokok 6/2002 Pasal 4 ayat 2 hal. 226. Cukup jelas Cukup jelas

........................................................... ............................... Pasal3 Tugas dan Wewenang

Pasal3 Tugas dan Wewenang Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat

1 1.a 1.b 1.c 1.d 2 2.a 2.b

........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... .................... .............................................

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Pasal 4 Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pasal 4 Ruang Lingkup Pemeriksaan Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3 Ayat 4

Cukup jelas Berdasarkan Tata Gereja GPIB, Peraturan No. 6/2002, Pasal 5 ayat 2 dan memori penjelasan). Cukup jelas Cukup jelas

........................................................... ............................... ............................................. .............................................

Pasal 5 Keanggotaan dan Susunan Badan Pengurus

Pasal 5 Keanggotaan dan Susunan Badan Pengurus Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat

1 2 2.a 2.b 2.c

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Pasal 6 Tata Kerja dan Sarana Kerja

........................................................... ........................................................... ........................................................... ... ............................................. Pasal 6 Tata Kerja dan Sarana Kerja .............................................


73

MEMORI PENJELASAN Ayat Ayat Ayat Ayat

1 2 3 4


CATATAN ............................................. ............................................. .............................................


Pasal 7 Standar Pemeriksaan

Pasal 7 Standar Pemeriksaan

............................................. Pasal 7 ayat 1-3 dibuat berdasarkan Tata Gereja GPIB, Peraturan No.6/2002 Pasal 9 tentang Standar Pemeriksaan: 1. Memahami/menguasai TATA GEREJA GPIB, peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan keuangan/administrasi keuangan dan manajemen umum. 2. Pekerjaaan pemeriksaaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. 3. Sistem pengendalian intern dikaji dan dinilai secukupnya untuk menentukan sampai seberapa jauh sistem itu mampu menjamin kehandalan dan ketelitian informasi, ketaatan pada ketentuan peraturan yang berlaku dan untuk mendorong pelaksanaaan kegiatan yang efisien dan efektif. 4. Pemeriksaan harus mewaspadai terhadap pencatatan dan transaksi serta kebijakan yang dapat menunjukkan kemungkinan adanya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan tindakan yang merugikan GPIB. 5. Pemeriksaaan memperoleh bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menyusun kesimpulan. 6. Kertas Kerja Pemeriksaaan (KKP) sebagai bukti kerja bagi Pemeriksa. 7. Standar pemeriksaan selengkapnya diatur di dalam peraturan pelaksanaan.

.............................................

............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................

Para pemeriksa (baik anggota BPPG/BPPJ maupun tenaga yang diperbantukan) untuk senantiasa melaksanakan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan sebagaimana dengan standar lain, menunjukkan mutu pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan (dikutip dari memori penjelasan Tata Gereja GPIB, Peraturan No.6/2002 Pasal 9). Pasal 8 Standar Laporan

Pasal 8 Standar Laporan Pasal 8 ayat 1-3 dibuat berdasarkan Tata Gereja GPIB, Peraturan No.6/2002 Pasal 10 tentang Standar Laporan: 1. BPPG/BPPJ melaporkan hasil pemeriksaan sesuai dengan penugasan yang ditetapkan. 2. Laporan pemeriksaan dibuat secara tertulis dan disampaikan tepat pada waktunya. 3. Setiap Laporan Pemeriksaan memuat: a. Ruang lingkup pemeriksaan. b. Pernyataan bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pemeriksaan. c. Kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan. 4. Standar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya diatur dalam peraturan pelaksanaan

............................................. ............................................. .............................................

Para pemeriksa (baik anggota BPPG/BPPJ maupun tenaga yang diperbantukan) untuk senantiasa melaksanakan standar pemeriksaan. Standar pelaporan sebagaimana dengan standar lain, menunjukkan mutu pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan (dikutip dari memori penjelasan Tata Gereja GPIB, Peraturan No.6/2002 Pasal 10). Pasal 9 Etika Pemeriksaan

Pasal 9 Etika Pemeriksaan Pasal 9 ayat 1-4 dibuat berdasarkan Tata Gereja GPIB, Peraturan No.6/2002

.............................................


74

MEMORI PENJELASAN

CATATAN

Pasal 11 tentang Etika Pemeriksaan. Standar pemeriksaan dan standar pelaporan mencerminkan mutu pekerjaan. Mutu pemeriksaan juga ditentukan oleh etika pemeriksaan. Etika mengatur hubungan antara: a. Pemeriksa dengan yang diperiksa. b. Sesama pemeriksa. c. Pemeriksa dengan Jemaat. Sikap yang tidak memihak, senantiasa menyimpan rahasia dari apa yang ditemukannya selama pemeriksaan, punya integritas (jujur), dan bekerja sebagai bagian dari suatu tim (pemeriksa) serta kesadaran sebagai anggota GPIB merupakan etika yang harus dijunjung tinggi. Kepatuhan terhadap standar mencerminkan kepandaian (yang diperoleh dari pendidikan formal dan pelatihan dan keterampilan (yang diperoleh dari pengalaman). Kepatuhan terhadap etika mencerminkan kedewasaan, kebijakan, dan nilai-nilai spiritual. Kedua kepatuhan ini merupakan syarat penting bagi keberhasilan BPPG/BPPJ (dikutip dari memori penjelasan Tata Gereja GPIB, Peraturan No.6/2002 Pasal 11 tentang Etika Pemeriksaan). P a s a l 10 Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat

1 2 3 4 5 6

Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup

jelas jelas jelas jelas jelas jelas

.............................................

.............................................

P a s a l 10 Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... .................................. P a s a l 11 Pertanggungjawaban

P a s a l 11 Pertanggungjawaban Cukup jelas Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3 Ayat 4


............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................


P a s a l 12 Sanksi

P a s a l 12 Sanksi Cukup jelas Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3

........................................................... ........................................................... ................. .............................................

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas P a s a l 13 Sarana Penunjang Pelayanan

P a s a l 13 Sarana Penunjang Pelayanan .............................................

Cukup jelas



1 2 3 4



........................................................... ........................................................... ................. .............................................


75

PPMJ No. 9 tentang Kantor Majelis & Pegawai

PERATURAN PELAKSANAAN MAJELIS JEMAAT NO. 9 Tentang KANTOR MAJELIS JEMAAT dan PEGAWAI Pasal 1 Pengertian 1. Kantor Majelis Jemaat adalah tempat pengelolaan administrasi Jemaat, penyimpanan arsip Jemaat dan pengorganisasian penyelenggaraan persekutuan, pelayanan dan kesaksian yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dengan struktur dan tata kerja yang ditetapkan. 2. Untuk melaksanakan pekerjaan di Kantor Majelis Jemaat, Majelis Jemaat dapat mempekerjakan Pegawai Lokal dan mengusulkan pengangkatan Pegawai GPIB kepada Majelis Sinode. 3. Pegawai Kantor Majelis Jemaat adalah personil yang bekerja di lingkungan Kantor Majelis Jemaat yang terdiri dari Pegawai GPIB yang diangkat dengan Surat Keputusan Majelis Sinode GPIB dan Pegawai Lokal yang diangkat dengan Surat Keputusan Majelis Jemaat GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta. Pasal 2 Struktur Organisasi Kantor Majelis Jemaat dipimpin oleh Seorang Kepala Kantor dengan dibantu oleh Kepala Seksi Tata Usaha, Kepala Seksi Keuangan dan Kepala Seksi Umum. Pasal 3 Uraian Tugas 1. Kepala Kantor. a. Bertanggungjawab kepada PHMJ. b. Memimpin dan mengarahkan seluruh personil Kantor agar melaksanakan kewajiban masing-masing dengan penuh tanggung-jawab.

c. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Kantor Majelis Jemaat agar penyelenggaraan Administrasi, Keuangan, Umum dan Keamanan Lingkungan berjalan baik dan lancar Memimpin dan mengarahkan seluruh personil Kantor agar melaksanakan kewajiban masing-masing dengan penuh tanggungjawab. d. Melaksanakan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan kegiatan Kantor Majelis Jemaat yang ditetapkan melalui Rapat PHMJ. e. Mempersiapkan sarana dan prasarana Sidang dan Rapat-rapat Majelis Jemaat berupa kesiapan ruangan, pembuatan, pengiriman undangan, bahan-bahan dan keperluan lainnya. f.

Mengatur cuti, ijin serta kerja lembur Pegawai.

g. Menyiapkan daftar gaji dan daftar lembur Pegawai. h. Bila diperlukan dapat memberi bantuan administrasi pada Badan Pelaksana Majelis Jemaat (BPMJ). i.

Bertanggungjawab atas Keamanan dan Ketertiban Gedung Gereja, Kantor, Pastori-pastori beserta lingkungannya.


76


j.

Membuat laporan Kantor Majelis Jemaat secara berkala setiap Bulan Harian Majelis Jemaat (PHMJ).

dan Triwulan kepada Pelaksana

2. Kepala Seksi Tata Usaha. a. Bertanggungjawab atas kegiatan Administrasi, jadwal dan bahan-bahan, ekspedisi, warta jemaat dan liturgi, pengadaan dan penerbitan buku pedoman/panduan, program dan pembinaan, pencetakan. b. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pengarsipan surat masuk dan ke luar serta surat-surat penting lainnya, termasuk data yang menyangkut Gereja dan Jemaat. c. Bertanggungjawab atas inventarisasi barang-barang milik Gereja, Kantor, dan Pastori. d. Menerima pendaftaran Anggota Baru dan menyiapkan Surat Atestasi ke luar. 3. Kepala Seksi Keuangan. a. Bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan: penerimaan dan pengeluaran, membuat bukti-bukti kas, membuat laporan kas harian. b. Bertanggungjawab atas penyimpanan uang Kas Jemaat berdasarkan petunjuk Bendahara Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ). c. Bertanggungjawab atas pembukuan, dokumentasi keuangan, daftar gaji/honor/lembur/Tunjangan Hari Raya (THR), laporan keuangan berkala/mingguan, bulanan, triwulan, tahunan. d. Bertanggungjawab atas penyusunan dan pemeriksaan rekonsiliasi Bank. 4. Kepala Seksi Umum. a. Bertanggungjawab atas kesiapan Gedung Gereja serta ruangan dan fasilitasnya untuk Ibadah, dan kegiatan lainnya dengan rencana dan jadwal penggunaannya. b. Bertanggungjawab atas kebersihan, kerapihan, dan perawatan terhadap Gedung Gereja, Kantor Majelis Jemaat, gedung-gedung pastori-pastori dan ruangan lain serta lingkungannya. c. Melaporkan segala kerusakan yang terjadi terhadap Gedung Gereja, Kantor Majelis Jemaat, gedunggedung, pastori-pastori dan ruangan lain beserta peralatannya kepada Kepala Kantor. d. Menyiapkan makanan dan minuman untuk presbiter yang bertugas dalam Ibadah Minggu, pegawai, peserta sidang, rapat dan tamu. e. Menjalankan tugas-tugas umum lainnya atas perintah Kepala Kantor. Pasal 4 Penerimaan, Pengangkatan dan Pemberhentian 1. Penerimaan dan persyaratan. a. Penerimaan pegawai dilakukan oleh Majelis Jemaat melalui seleksi dan apabila lulus akan mengikuti masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. b. Untuk dapat diterima sebagai calon pegawai, pelamar harus memenuhi syarat-syarat: 1. Pendidikan dan pengalaman sesuai kebutuhan pekerjaan. 2. Sehat rohani dan jasmani. 3. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian setempat. 4. Usia 18–35 tahun. c. Selama menjalani masa percobaan: 1. Menerima gaji dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan. 2. Mendapat perawatan kesehatan bagi dirinya sendiri. 3. Masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja tanpa kewajiban pembayaran apa pun. PPMJ 2007 GPIB Jemaat “Effatha” /

77


2. Pengangkatan. a. Apabila lulus masa percobaan, calon pegawai diangkat menjadi pegawai lokal atau diusulkan menjadi pegawai GPIB. b. Masa percobaan dihitung sebagai bagian dari Masa Kerja. c. Calon pegawai yang telah menjalani Masa Percobaan dan dinyatakan lulus, diangkat sebagai pegawai dengan ketentuan: 1. Pengangkatan pertama bagi yang berijazah: a. Menengah Pertama dalam golongan I a. b. Menengah atas dalam golongan II a. c. Program D.3, dalam golongan II b. d. Sarjana S.1, dalam golongan III a. e. Sarjana S.2, dalam golongan III b. Tanggal mulai berlakunya surat keputusan menjadi pegawai adalah tanggal 1 dari bulan berikut setelah berakhirnya masa percobaan. 2. Pengangkatan sebagai pegawai lokal ditetapkan dengan Surat Keputusan Majelis Jemaat dan untuk pegawai GPIB ditetapkan dengan Surat Keputusan Majelis Sinode. 3. Pemberhentian. a. Pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat untuk pegawai lokal, dilakukan oleh Majelis Jemaat sesuai peraturan yang berlaku di Jemaat dan untuk pegawai GPIB, dilakukan oleh Majelis Sinode atas usulan Majelis Jemaat sesuai aturan GPIB. b. Batas usia pensiun pegawai adalah 55 (lima puluh lima) tahun. c. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dapat diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan jemaat. Pasal 5 Sistem Penggajian 1. Sistem Penggajian Pegawai GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta yang berstatus pegawai GPIB mengikuti ketentuan penggajian GPIB yang berlaku. Komponen gaji terdiri dari: a. Gaji Pokok: Kepada pegawai diberikan Gaji Pokok menurut Pangkat atau Golongan. 1. Pada dasarnya kenaikan gaji pokok diberikan secara berkala setiap tahun, jika pegawai yang bersangkutan menunjukkan prestasi, kecakapan dan disiplin kerja yang baik, terhadap tugasnya berdasarkan penilaian atasannya. Saat pemberian kenaikan gaji pokok berkala adalah tanggal 1 (satu) April atau tanggal 1 (satu) Oktober. 2. Bagi pegawai yang menunjukkan prestasi, kecakapan dan disiplin kerja secara luar biasa sehingga ia patut menjadi teladan terhadap rekan-rekan sekerjanya, dapat diberikan kenaikan gaji pokok berkala istimewa, maksimum sebesar 2 (dua) kali kenaikan gaji pokok berkala biasa. b. Tunjangan-tunjangan. Di samping gaji pokok, kepada pegawai diberikan tunjangan-tunjangan sebagai berikut: 1. Tunjangan Tetap: a. Tunjangan isteri, 35% dari gaji pokok. b. Tunjangan anak, maksimum 3 (tiga) anak @ 5% dari gaji pokok. Tunjangan anak diberikan bila: 1. Belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun atau 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang masih bersekolah. 2. Belum pernah menikah. 3. Belum mempunyai penghasilan sendiri s/d usia 21 (dua puluh satu) tahun. 2. Tunjangan Umum: a. Tunjangan jabatan. b. Tunjangan transport. PPMJ 2007 GPIB Jemaat “Effatha” /

78


c. Tunjangan keahlian. 3. Tunjangan Natal/Hari Raya (THR): Kepada pegawai diberikan tunjangan Natal sebesar 1 (satu) bulan gaji bersih yang dibayar menjelang hari Natal. c. Kerja lembur. 1. Pegawai yang untuk keperluan dinas ditugaskan melakukan lembur: a. Pada hari biasa: 4 (empat) jam pertama, upah lembur biasa 1/173 x gaji pokok tiap jam dan untuk tiap jam selebihnya 1½ x upah lembur biasa. b. Pada hari libur: 4 (empat) jam pertama, untuk tiap jam sebesar 1½ x upah lembur biasa dan untuk tiap jam lebihnya 2 x upah lembur biasa. c. Jumlah jam lembur dalam 1 (satu) bulan tidak boleh lebih dari 20 (5 x 4 jam) jam kerja selama seminggu. d. Pegawai termasuk butir (c.) yang karena sifat pekerjaannya perlu bekerja atau mengawasi lembur pegawai, diberikan uang makan sesuai peraturan yang berlaku. 2. Pegawai Lokal. a. Sistem penggajian bagi pegawai lokal adalah berupa gaji dan tunjangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Jemaat. b. Komposisi penggajian sebagaimana dimaksud pada ayat 2.a. di atas terdiri dari : 1. Gaji Bruto Perbulan. 2. Gaji Neto Perbulan. 3. Tunjangan Jabatan. 4. Tunjangan Jemaat. 5. Tunjangan Hari Raya. 6. Tunjangan Kehadiran. 7. Dana Tabungan Perlindungan Kesehatan dan Kecelakaan. 8. Uang Lembur. 3. Tunjangan Jabatan diberikan bagi pegawai lokal yang diangkat dan bertugas sebagai Kepala Kantor dan Kepala Seksi. 4. Tunjangan Jemaat diberikan kepada pegawai lokal yang besarnya ditentukan sesuai kemampuan jemaat dan ditetapkan dalam Rencana Program dan Anggaran Jemaat. 5. Tunjangan Hari Raya diberikan kepada pegawai lokal yang besarnya adalah 1 (satu) bulan gaji Bruto. 6. Tunjangan kehadiran diberikan kepada pegawai lokal setiap hari kehadiran sesuai daftar absensi sebagai pengganti uang transport dan makan, yang besarnya ditentukan oleh Majelis Jemaat. 7. Dana Tabungan Perlindungan Kesehatan dan Kecelakaan diberikan kepada pegawai lokal yang besarnya adalah berdasarkan prosentasi dari Premi setiap bulan yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi. 8. Uang Lembur diberikan kepada pegawai lokal yang bekerja melebihi jam kerja yang ditetapkan oleh atasan dengan Surat Tugas dan besarnya ditentukan oleh Majelis Jemaat.

9. Penetapan gaji dan tunjangan dengan mempertimbangkan juga hal-hal sebagai berikut: a. Jabatan. b. Upah Minimum Propinsi (UMP) setempat, sehingga gaji yang diterima oleh pegawai yang baru masuk minimal sama dengan UMP. c. Pegawai yang baru diterima selama 3 (tiga) bulan pertama menerima gaji 80% dalam Masa Percobaan.


79


Pasal 6 Hak dan Tunjangan Cuti 1. Cuti Tahunan. a. Setiap pegawai berhak atas cuti tahunan yang lamanya: 12 (dua belas) hari kerja. b. Setiap pegawai yang melaksanakan cuti tahunannya diberikan tunjangan cuti sebesar 1(satu) bulan gaji bruto tanpa uang kehadiran. c. Hak cuti tahunan yang tidak diambil dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah lewat batas waktu cuti tahunan dinyatakan gugur kecuali atas persetujuan Majelis Jemaat. d. Hak cuti tahunan diberikan jika pegawai telah bekerja selama 1 (satu) tahun penuh dan tidak dapat dibayarkan/diperhitungkan dengan uang. 2. Cuti Besar. a. Diberikan selama 3 (tiga) bulan untuk pegawai setelah bekerja selama 6 (enam) tahun terus menerus/tanpa terputus. b. Selama pegawai menjalankan cuti besar, diberikan tunjangan cuti sebesar 2 (dua) bulan gaji bruto tanpa uang kehadiran dibayarkan pada tahun ke-7 (ketujuh) dan ke-8 (kedelapan) dan tanpa kehilangan gaji bulanan yang setiap bulan dibayarkan kepadanya. c. Hak cuti besar dinyatakan gugur bila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak digunakan. d. Pada tahun di mana pegawai memperoleh cuti besar maka hak cuti tahunan pada tahun ke-7 (ketujuh) dan ke-8 (kedelapan) itu menjadi gugur. e. Untuk menjalankan hak cuti besar, Pegawai diharuskan mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Majelis jemaat bagi pegawai lokal dan kepada Majelis Sinode bagi pegawai GPIB selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya. 3. Cuti Hamil. a. Pegawai wanita yang sudah bekerja 2 (dua) tahun tanpa terputus, berhak mendapat cuti hamil selama 3 (tiga) bulan, yaitu 1,5 (satu setengah) bulan sebelum dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan yang harus diajukan secara tertulis disertai keterangan dokter yang merawatnya. b. Pembayaran biaya persalinan berlaku sampai dengan anak ke-3 (ketiga). c. Selama pegawai menjalankan cuti hamil, tidak kehilangan gaji bulanan yang setiap bulan dibayarkan kepadanya. Pasal 7 Hari dan Jam Kerja Pengaturan Hari dan Jam Kerja Pegawai Kantor Majelis Jemaat adalah sebagai berikut: 1. Senin: Pukul 08.00-12.00 wib. 2. Selasa s/d Sabtu: Pukul 08.00-16.00 wib. 3. Jam istirahat untuk makan siang: Pukul 12.00-13.00 wib. 4. Jam kerja bergilir (shift): a. Shift I : Pukul 06.00-14.00 wib. b. Shift II : Pukul 14.00-22.00 wib. c. Shift III : Pukul 22.00-06.00 wib. 5. Hari Jumat : Ibadah Pegawai pukul 12.00 wib.


80


Pasal 8 Kesejahteraan Kesejahteraan yang diberikan kepada Pegawai diatur dalam Surat Keputusan (SK) Majelis Jemaat meliputi: 1. Perawatan kesehatan. 2. Balai pengobatan umum. 3. Perawatan di rumah sakit. 4. Bantuan biaya pengobatan. 5. Bantuan biaya kacamata. 6. Bantuan biaya perawatan gigi. 7. Bantuan biaya persalinan. 8. Sumbangan kedukaan. 9. Sumbangan kesejahteraan. Pasal 9 Ketentuan Penutup 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini akan diatur dan ditetapkan oleh Majelis Jemaat dalam Sidang Majelis Jemaat (SMJ). 2. Dengan berlakunya Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini, maka semua peraturan lain yang mengatur tentang KANTOR MAJELIS JEMAAT dan PEGAWAI sejauh telah diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. 3. Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini hanya dapat dirubah melalui Sidang Majelis Jemaat (SMJ) dengan memperhatikan Tata Gereja serta Peraturan GPIB yang berlaku. 4. Sebelum pengesahan oleh Majelis Sinode maka Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini dapat diberlakukan atas dasar kesepakatan Sidang Majelis Jemaat (SMJ).


81

Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3

MEMORI PENJELASAN

CATATAN



Tentang

Tentang

KANTOR MAJELIS JEMAAT dan KARYAWAN

KANTOR MAJELIS JEMAAT dan KARYAWAN

Pasal 1 Pengertian

Pasal 1 Pengertian


............................................. ............................................. ............................................. Pasal 2 Struktur Organisasi

Pasal 2 Struktur Organisasi

Cukup jelas

............................................. Pasal 3 Uraian Tugas

Ayat 1 Ayat 1.a Ayat 1.b Ayat 1.c Ayat 1.d Ayat 1.e Ayat 1.f Ayat 1.g Ayat 1.h Ayat 1.i Ayat 1.j Ayat 2 Ayat 2.a Ayat 2.b Ayat 2.c Ayat 2.d Ayat 3 Ayat 3.a Ayat 3.b Ayat 3.c Ayat 3.d Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat

4 4.a 4.b 4.c 4.d 4.e

Pasal 3 Uraian Tugas

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Setiap bulan harus ada pencocokan antara saldo bank menurut bank dan menurut rekening koran atau buku tabungan. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................

............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. Pasal 4 Penerimaan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 4 Penerimaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ayat 1 Cukup jelas Ayat 1.a Masa percobaan terhitung mulai dari tanggal bekerja Ayat 1.b Sehat jasmani berdasarkan surat keterangan dokter Ayat 1.b.1 Cukup jelas Ayat 1.b.2 Cukup jelas Ayat 1.b.3 Cukup jelas Ayat 1.b.4 Cukup jelas

............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................


82

MEMORI PENJELASAN Ayat 1.c Ayat 1.c.1 Ayat 1.c.2 Ayat 1.c.3 Ayat 2 Ayat 2.a Ayat 2.b Ayat 2.c Ayat 2.c.1 Ayat 2.c.1.a Ayat 2.c.1.b Ayat 2.c.1.c Ayat 2.c.1.d Ayat 2.e.1.e Ayat 2.c.2 Ayat 3 Ayat 3.a Ayat 3.b Ayat 3.c

CATATAN ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. Berdasarkan UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang “ketenagakerjaan” pasal 156 ayat (2) & ayat (3).

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Pasal 5 Sistem Penggajian Ayat 1 Ayat 1.a

Ayat 1.a.1 Ayat 1.a.2 Ayat 1.b Ayat 1.b.1 Ayat 1.b.2 Ayat 1.b.3 Ayat 1.c Ayat 1.c.1 Ayat 2 Ayat 2.a Ayat 2.b Ayat 2.b.1 Ayat 2.b.2 Ayat 2.b.3 Ayat 2.b.4 Ayat 2.b.5 Ayat 2.b.6 Ayat 2.b.7 Ayat 2.b.8 Ayat 3 Ayat 4 Ayat 5 Ayat 6 Ayat 7 Ayat 8 Ayat 9 Ayat 9.a Ayat 9.b Ayat 9.c

Pasal 5 Sistem Penggajian

Peraturan Penggajian dan lembur ditetapkan tersendiri oleh Majelis Sinode. Mengenai kepangkatan (pangkat/ golongan): syarat-syarat dan jenjang kepangkatan, jenis kenaikan pangkat, saat kenaikan pangkat/golongan melihat kepada Himpunan Tata Gereja Peraturan No.4/1996, Lampiran B tentang kepangkatan dan penggajian. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Sistem penggajian diatur lebih rinci dalam Surat Keputusan (SK) Majelis Jemaat. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

............................................. .............................................

........................................................... ........................................................... ................. ........................................................... ........................................................... ................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ........................................................... ........................................................... .................


83

Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat

1 1.a 1.b 1.c 1.d 2 2.a 2.b 2.c 2.d 2.e 3 3.a 3.b 3.c

MEMORI PENJELASAN

CATATAN

Pasal 6 Hak dan Tunjangan Cuti

Pasal 6 Hak dan Tunjangan Cuti ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Pasal 7 Hari dan Jam Kerja

Pasal 7 Hari dan Jam Kerja Pengaturan selanjutnya diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).

.............................................

Pasal 8 Kesejahteraan Cukup jelas Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3 Ayat 4 Ayat 5 Ayat 6 Ayat 7 Ayat 8 Ayat 9

Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup

Pasal 8 Kesejahteraan ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................

jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas Pasal 9 Ketentuan Penutup

Ayat Ayat Ayat Ayat

1 2 3 4



Pasal 9 Ketentuan Penutup ............................................. ............................................. ............................................. .............................................


84

PPMJ No. 10 tentang Rencana Kerja & Anggaran Jemaat

PERATURAN PELAKSANAAN MAJELIS JEMAAT NO. 10 Tentang RENCANA KERJA dan ANGGARAN JEMAAT Pasal 1 Pengertian 1. Rencana Kerja dan Anggaran GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta adalah rencana tertulis mengenai program pelayanan dalam upaya pencapaian sasaran Pokok-pokok Kebijakan Umum Panggilan dan Pengutusan Gereja (PKUPPG) yang dilengkapi dengan anggaran penerimaan dan pengeluaran. 2. Rencana Kerja dan Anggaran yang dimaksud berfungsi sebagai alat Perencanaan, Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Pelayanan dalam Jemaat. 3. Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Jemaat menggunakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah ditetapkan oleh Sidang Majelis Jemaat. Pasal 2 Sistem dan Tahun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 1. Anggaran GPIB Jemaat “Effatha” DKI Jakarta menganut sistim anggaran berimbang dan dinamis dengan mempertimbangkan kemampuan jemaat. 2. Tahun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan tahun kalender Gereja GPIB yaitu mulai tanggal 1 April s/d 31 Maret tahun berikutnya. Pasal 3 Prosedur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 1. Dilakukan evaluasi atas pencapaian/realisasi dari seluruh Program Kerja dan Anggaran hingga Triwulan ketiga (1 April s/d 31 Desember) oleh Komisi, Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) bersama Ketua-ketua Bidang terkait. 2. Hasil evaluasi tersebut dibahas dalam Sidang Majelis Jemaat serta sekaligus membentuk tim penyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun berikutnya selambat-lambatnya bulan Januari. 3. Tim penyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) terdiri dari unsur Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ), Komisi, Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) dan warga Jemaat yang mampu memberikan pemikiran untuk kemajuan Gereja. 4. Hasil kerja tim penyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) diselaraskan dalam pertemuan dengan Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) untuk disampaikan dalam Sidang Majelis Jemaat (SMJ). 5. Sidang Majelis Jemaat (SMJ) menyepakati dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun berikut. Pasal 4 Penetapan dan Pendistribusian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang ditetapkan Sidang Majelis Jemaat (SMJ) didistribusikan kepada seluruh anggota Majelis Jemaat, Komisi, Bidang Pelayanan Kategorial (BPK) dan Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) serta yang berkepentingan, untuk dijadikan sebagai pedoman kerja tahun berikutnya.


85

PPMJ No. 10 tentang Rencana Kerja & Anggaran Jemaat

Pasal 5 Ketentuan Penutup 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini akan diatur dan ditetapkan oleh Majelis Jemaat dalam Sidang Majelis Jemaat (SMJ). 2. Dengan berlakunya Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini, maka semua peraturan lain yang mengatur tentang RENCANA KERJA dan ANGGARAN JEMAAT, sejauh telah diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. 3. Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini hanya dapat dirubah melalui Sidang Majelis Jemaat (SMJ) dengan memperhatikan Tata Gereja serta Peraturan GPIB yang berlaku. 4. Sebelum pengesahan oleh Majelis Sinode maka Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat (PPMJ) ini dapat diberlakukan atas dasar kesepakatan Sidang Majelis Jemaat (SMJ).


86

Ayat 1

Ayat 2 Ayat 3

MEMORI PENJELASAN

CATATAN



Tentang

Tentang

RENCANA KERJA dan ANGGARAN JEMAAT

RENCANA KERJA dan ANGGARAN JEMAAT

Pasal 1 Pengertian

Pasal 1 Pengertian

Pokok-pokok Kebijakan Umum Panggilan dan Pengutusan Gereja (PKUPPG) adalah garis besar atau pokok-pokok kebijakan umum Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) dalam memenuhi tugas panggilan dan pengutusannya di tengah-tengah gereja, masyarakat dan dunia dalam suatu periode tertentu (20 tahun). Maka Pokok-pokok Kebijakan Umum Panggilan dan Pengutusan Gereja (PKUPPG) merupakan dasar dan pedoman dari setiap perangkat organisasi yang mengemban tugas dan tanggungjawab beserta kewajiban gereja dalam menjabarkan program-program kerja, sehingga ia lebih terarah, terencana dan berkesinambungan. Cukup jelas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) telah selesai awal Triwulan IV.

Ayat 2

Dikutip dari buku “Pedoman Anggaran GPIB” Bab VI Point 3, hal. 12 Cukup jelas Pasal 3 Prosedur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)


1 2 3 4 5


............................................. ............................................. Pasal 2 Sistem dan Tahun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Pasal 2 Sistem dan Tahun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Ayat 1

.............................................

............................................. ............................................. Pasal 3 Prosedur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)


............................................. ........................................................... ........................................................... ........................................................... ...

Pasal 4 Penetapan dan Pendistribusian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Pasal 4 Penetapan dan Pendistribusian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) .............................................

Cukup jelas

Pasal 5 Ketentuan Penutup

Pasal 5 Ketentuan Penutup Ayat Ayat Ayat Ayat

1 2 3 4



........................................................... ........................................................... ................. .............................................


87

PERATURAN PELAKSANAAN MAJELIS JEMAAT NO. 1. Tentang JEMAAT

Recommend Documents