PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SALINAN

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu disusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria; b. bahwa sebagai salah satu upaya perlindungan sosial untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat akibat bencana diperlukan adanya bantuan sosial bagi korban bencana; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II; 12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 2

13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 127); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 17. Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota 18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; 19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 693); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 3

1. Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. 2. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. 3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 4. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 5. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 6. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. 7. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. 8. Bantuan Langsung adalah bantuan yang diberikan langsung dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana agar dapat tetap hidup secara wajar. 9. Penyediaan Aksesibilitas adalah layanan yang diberikan secara tidak langsung kepada korban bencana alam dan/atau masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana baik pada pra, saat maupun pasca bencana berupa penyediaan rujukan, jejaring kemitraan, fasilitas dan informasi.

4

10. Penguatan Kelembagaan adalah layanan yang diberikan kepada institusi/lembaga yang bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana di daerah dengan penyediaan dukungan sarana dan prasarana, supervisi dan evaluasi, pengembangan sistem, pemberian bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan untuk menunjang pelaksanaan penanggulangan bencana. 11. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum Pasal 2 Bantuan sosial diberikan kepada seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana dengan tujuan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal melalui pemulihan kondisi sosial psikologis, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan membuka informasi dan/atau akses terhadap sumber dan potensi kesejahteraan sosial. Pasal 3 Pemberian bantuan sosial kepada korban bencana harus berpedoman pada prinsip-prinsip: a. prioritas kepada kelompok rentan; b. nondiskriminasi; c. cepat; dan/atau d. tepat.

BAB II BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum Pasal 4 (1) Bantuan sosial dapat bersifat sementara dan/atau berkelanjutan.

5

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk : a. bantuan langsung; b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau c. penguatan kelembagaan. Bagian Kedua Bantuan Langsung Pasal 5 Jenis bantuan langsung yang diberikan kepada korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, berupa: a. sandang, pangan, dan papan; b. pelayanan kesehatan; c. penyediaan tempat penampungan sementara; d. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan; e. bahan bangunan rumah dan/atau uang tunai melalui transfer bank; f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan; g. penyediaan kebutuhan pokok murah; h. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat; i. penyediaan pemakaman; j. santunan bagi korban bencana berupa uang duka bagi ahli waris dan/atau biaya pengobatan rumah sakit; dan/atau k. bantuan pemulihan ekonomi dasar berupa bantuan usaha ekonomi produktif melalui transfer uang bagi korban. Pasal 6 (1) Bantuan langsung dalam bentuk sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas : a. pakaian laki-laki dewasa; b. pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa; c. pakaian anak laki-laki dan perempuan; d. pakaian seragam sekolah anak laki-laki; e. pakaian seragam sekolah anak perempuan; f. pakaian lainnya sesuai kebutuhan. g. selimut; dan/atau h. kidware. (2) Bantuan langsung dalam bentuk pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas : a. beras; b. mie instan; 6

c. ikan/daging kemasan; d. kecap kemasan; e. sambal kemasan f. minyak goreng kemasan g. makanan siap saji; dan/atau h. makanan lainnya sesuai kebutuhan. Pasal 7 (1) Bantuan langsung dalam bentuk papan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas : a. relokasi hunian; dan/atau b. hunian sementara. (2) Relokasi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk bahan bangunan rumah dan/atau uang tunai melalui transfer bank. (3) Hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pembuatan barak, pemanfaatan gedung-gedung sekolah, balai desa, dan fasilitas umum lainnya. Pasal 8 Bantuan langsung dalam bentuk pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas : a. pertolongan pertama pada korban bencana; dan/atau b. pemberian rujukan; Pasal 9 Bantuan langsung dalam bentuk penyediaan tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas : a. tenda pengungsi; b. tenda keluarga; c. tenda dapur umum; d. tenda gulung; e. tenda logistik; f. veltbed; g. matras/tikar/alas tidur; dan/atau h. kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan.

7

Pasal 10 Bantuan langsung dalam bentuk pelayanan terapi psikososial di tempat perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas sarana dan prasarana pelayanan psikososial korban bencana. Pasal 11 (1) Bantuan langsung dalam bentuk bahan bangunan rumah dan/atau uang tunai melalui transfer bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, diberikan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, korban bencana, dan ahli waris korban bencana yang meninggal dunia. (2) Bantuan langsung dalam bentuk uang tunai dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan langsung bahan bangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Sosial. Pasal 12 Bantuan langsung dalam bentuk keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, berupa aksesibilitas melalui pemberian rekomendasi, dan/atau surat keterangan dari dinas/instansi sosial setempat. Pasal 13 Bantuan langsung dalam bentuk penyediaan kebutuhan pokok murah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, dilakukan melalui pasar murah dan bazar. Pasal 14 Bantuan langsung dalam bentuk penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h terdiri atas : a. pendirian dapur umum lapangan; b. penyiapan logistik; c. penyiapan tenaga pelaksana dapur umum; d. perlengkapan makan; e. penyediaan toilet umum; dan/atau f. perlengkapan dapur lainnya sesuai kebutuhan. 8

Pasal 15 (1) Bantuan langsung dalam bentuk penyediaan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i berupa penyediaan biaya pemakaman bagi korban bencana. (2) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh dinas/instansi sosial provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan lingkup kewenangannya. Pasal 16 Santunan bagi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j meliputi uang duka bagi ahli waris dan biaya pengobatan rumah sakit. Pasal 17 Bantuan pemulihan ekonomi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k meliputi bantuan usaha ekonomi produktif berupa transfer uang bagi korban. . Bagian Ketiga Penyediaan Aksesibilitas Pasal 18 (1) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan layanan yang diberikan kepada korban bencana. (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. (3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi : a. melakukan rujukan; b. mengadakan jejaring kemitraan; c. menyediakan fasilitas; dan/atau d. menyediakan informasi. Pasal 19 Penyediaan aksesibilitas dalam bentuk rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a berupa rujukan pemberian pelayanan kepada instansi lain yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 9

Pasal 20 Penyediaan aksesibilitas dalam bentuk mengadakan jejaring kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b meliputi kerja sama dengan instansi, lembaga terkait, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing, dan/atau dunia usaha. Pasal 21 Penyediaan aksesibilitas dalam bentuk menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c meliputi kemudahan untuk memperoleh alat transportasi, alat komunikasi, dan/atau fasilitas kesehatan. Pasal 22 Penyediaan aksesibilitas dalam bentuk menyediakan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d meliputi kemudahan untuk memperoleh peta rawan bencana, data lembaga pelayanan, data kejadian bencana, data korban bencana, dan/atau data penerima bantuan sosial. Bagian Keempat Penguatan Kelembagaan Pasal 23 (1) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan layanan yang diberikan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial yang bergerak di bidang penanggulangan bencana. (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan : a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana; b. melakukan supervisi dan evaluasi; c. melakukan pengembangan sistem; d. memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau e. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan. Pasal 24 Penguatan kelembagaan dalam bentuk menyediakan dukungan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a meliputi penyediaan : a. mobilitas penanggulangan bencana; 10

b. tempat penyimpanan bantuan sosial; dan/atau c. peralatan pendukung penanggulangan bencana. Pasal 25 Penguatan kelembagaan dalam bentuk supervisi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan : a. peninjauan dan pengkajian ke lokasi bencana; dan/atau b. melakukan pengawasan dalam pemberian bantuan sosial yang telah disalurkan. Pasal 26 Penguatan kelembagaan dalam bentuk melakukan pengembangan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c meliputi penyediaan : a. sistem pendataan yang akurat sesuai kebutuhan; b. sistem pengendalian bantuan sosial; dan/atau c. fasilitas pengembangan sistem bantuan sosial. Pasal 27 Penguatan kelembagaan dalam bentuk memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d meliputi : a. penyediaan sumber daya manusia penanggulangan bencana yang menyalurkan bantuan sosial; b. pelaksanaan peningkatan kapasitas bagi sumber daya manusia; c. pelaksanaan bimbingan teknis bagi sumber daya manusia; dan/atau d. kegiatan lain disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 28 Penguatan kelembagaan dalam bentuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e meliputi penyelenggaraan kegiatan pemantapan petugas logistik, petugas hunian sementara, dan/atau pendamping sosial/psikososial.

11

BAB III PROSEDUR DAN MEKANISME Bagian Kesatu Umum Pasal 29 (1) Bantuan sosial korban bencana dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme. (2) Prosedur dan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ; a. bantuan langsung; b. penyediaan aksesibilitas; dan c. penguatan kelembagaan. Bagian Kedua Bantuan Langsung Pasal 30 Prosedur bantuan langsung meliputi : a. kepala dinas/instansi sosial kabupaten/kota mengajukan permohonan penambahan bantuan sosial seperti bufferstock logistik dan kebutuhan lain kepada kepala dinas/instansi sosial provinsi sesuai kebutuhan dengan melampirkan laporan kejadian bencana dan data korban bencana; b. dalam hal bantuan sosial diantaranya bufferstock logistik di gudang kabupaten/kota telah menipis atau habis digunakan, maka kepala dinas/ instansi sosial kabupaten/kota dapat mengajukan tambahan kepada kepala dinas/instansi sosial provinsi dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban penggunaan berupa Berita Acara Serah Terima barang yang telah disalurkan kepada masyarakat korban bencana; c. kepala dinas sosial/instansi sosial provinsi mengajukan permohonan tambahan kepada Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai kebutuhan; dan d. dalam hal bantuan sosial di gudang provinsi telah menipis atau habis digunakan, maka kepala dinas/instansi sosial provinsi dapat mengajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban penggunaan.

12

Pasal 31 Mekanisme bantuan langsung meliputi : a. penyaluran bantuan langsung berupa sandang, pangan, dan papan, pelayanan kesehatan, penyediaan tempat penampungan sementara, pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan, uang tunai, keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan, penyediaan kebutuhan pokok murah, penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat, dan/atau penyediaan pemakaman kepada korban bencana dilaksanakan oleh petugas dinas/instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan petugas kecamatan dan kelurahan atau desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya; dan b. penyaluran bantuan langsung kepada korban bencana dibuatkan Berita Acara Serah Terima yang diketahui oleh camat atau lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya. Bagian Ketiga Penyediaan Aksesibilitas Pasal 32 Prosedur penyediaan aksesibilitas meliputi : a. kepala dinas/instansi sosial kabupaten/kota mengajukan permohonan bantuan aksesibilitas berupa rujukan, jejaring kemitraan, fasilitas dan informasi kepada kepala dinas/instansi sosial provinsi sesuai kebutuhan dengan melampirkan laporan kejadian bencana dan data korban bencana; b. kepala dinas/instansi sosial provinsi merekomendasikan permohonan bantuan berupa rujukan, jejaring kemitraan, fasilitas dan informasi kepada Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai kebutuhan; c. Menteri c.q. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial memerintahkan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam/Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial untuk melakukan penilaian dan kajian terhadap permohonan yang diajukan; d. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam/Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial melakukan penilaian dan kajian terhadap permohonan bantuan aksesibilitas berupa rujukan, jejaring kemitraan, fasilitas dan informasi; dan 13

e. berdasarkan hasil penilaian dan kajian, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam/Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial merealisasikan bantuan aksesibilitas sesuai kebutuhan dan kemampuan pemerintah. Pasal 33 Mekanisme penyediaan aksesibilitas meliputi : a. penyaluran bantuan aksesibilitas berupa rujukan, jejaring kemitraan, fasilitas dan informasi kepada korban bencana dilaksanakan oleh petugas dinas/ instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan petugas kecamatan dan kelurahan atau desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya; dan b. penyaluran bantuan aksesibilitas kepada korban bencana dibuatkan Berita Acara Serah Terima yang diketahui oleh camat atau lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya. Bagian Keempat Penguatan Kelembagaan Pasal 34 Prosedur penguatan kelembagaan meliputi : a. kepala dinas/instansi sosial kabupaten/kota mengajukan permohonan bantuan penguatan kelembagaan berupa sarana dan prasarana, supervisi dan evaluasi, pengembangan sistem, bimbingan dan pengembangan sumber dana manusia serta kepemimpinan dan kelembagaan kepada kepala dinas/instansi sosial provinsi; b. kepala dinas/instansi sosial provinsi merekomendasikan permohonan bantuan penguatan kelembagaan berupa sarana dan prasarana, supervisi dan evaluasi, pengembangan sistem, bimbingan dan pengembangan sumber dana manusia serta kepemimpinan dan kelembagaan Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial; c.

Menteri c.q. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial memerintahkan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam/Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial untuk melakukan penilaian dan kajian terhadap permohonan yang diajukan;

14

d. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam/Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial melakukan penilaian dan kajian terhadap permohonan bantuan penguatan kelembagaan berupa sarana dan prasarana, supervisi dan evaluasi, pengembangan sistem, bimbingan dan pengembangan sumber dana manusia serta kepemimpinan dan kelembagaan; dan e.

berdasarkan hasil penilaian dan kajian, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam/Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial merealisasikan bantuan permohonan bantuan penguatan kelembagaan berupa sarana dan prasarana, supervisi dan evaluasi, pengembangan sistem, bimbingan dan pengembangan sumber dana manusia serta kepemimpinan dan kelembagaan sesuai kebutuhan dan kemampuan pemerintah. Pasal 35

Mekanisme penguatan kelembagaan meliputi : a. penyaluran bantuan penguatan kelembagaan berupa sarana dan prasarana, supervisi dan evaluasi, pengembangan sistem, bimbingan dan pengembangan sumber dana manusia serta kepemimpinan dan kelembagaan dilaksanakan oleh Menteri c.q. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada dinas/instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota; b. penyaluran bantuan penguatan kelembagaan berupa sarana dan prasarana kepada dinas/instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota dibuatkan Berita Acara Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara; dan c. bantuan penguatan kelembagaan kepada dinas/instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota dilakukan secara berkelanjutan.

BAB IV KEWENANGAN Bagian Kesatu Pemerintah Pasal 36 Menteri mempunyai kewenangan : a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dan program bantuan sosial; b. melaksanakan bantuan sosial bagi korban bencana melalui Unit Pelaksana Teknis dengan lembaga-lembaga sesuai dengan standar lembaga; 15

c. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan bantuan sosial bagi korban bencana yang diselenggarakan oleh lembaga bantuan sosial bagi korban bencana; d. melakukan pendataan secara nasional terhadap penyelenggaraan bantuan sosial bagi korban bencana secara nasional; dan e. peningkatan bantuan sosial. Bagian Kedua Provinsi Pasal 37 Gubernur memiliki kewenangan : a. mengoordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan bantuan sosial bagi korban bencana antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan antar kabupaten/kota di wilayahnya; b. melakukan kerja sama dengan provinsi lain dan kabupaten/kota di provinsi lain, serta fasilitasi kerja sama antar kabupaten/kota di wilayahnya dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menguatkan kapasitas kelembagaan termasuk peningkatan sumber daya manusia untuk pelaksanaan bantuan sosial bagi korban bencana; d. membina dan mengawasi terhadap penyelenggaraan bantuan sosial bagi korban bencana kabupaten/kota; e. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan bantuan sosial bagi korban bencana; f. menghimpun hasil pendataan penyelenggaraan bantuan sosial bagi korban bencana lingkup provinsi; dan g. menyediakan pelayanan bantuan sosial bagi korban bencana. Bagian Ketiga Kabupaten/Kota Pasal 38 Bupati/walikota memiliki kewenangan : a. mengoordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan bantuan sosial bagi korban bencana di wilayah kabupaten/kota; b. melakukan kerja sama dengan kabupaten/kota dalam satu provinsi dan kerja sama antar kabupaten/kota di provinsi lainnya dalam pelaksanaan kebijakan program kegiatan bantuan sosial bagi korban bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menguatkan kapasitas kelembagaan termasuk peningkatan sumber daya manusia untuk pelaksanaan bantuan sosial bagi korban bencana; 16

d. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan bantuan sosial bagi korban bencana; e. melaksanakan pendataan penyelenggaraan bantuan sosial bagi korban bencana; f. menyediakan pelayanan bantuan sosial bagi korban bencana; dan g. menyediakan dan menetapkan lahan untuk relokasi.

BAB V PENDANAAN Pasal 39 (1) Pendanaan untuk pelaksanaan bantuan sosial bagi korban bencana meliputi : a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara; b. anggaran pendapatan belanja daerah provinsi; c. anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota; d. sumbangan masyarakat; dan/atau e. sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengalokasian pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Bantuan sosial bagi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI Bagian Kesatu Pemantauan Pasal 40 Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keberadaan dan pelaksanaan tugas dari bantuan sosial bagi korban bencana. 17

Pasal 41 Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 bertujuan untuk mengetahui: a. kegiatan yang dilaksanakan; b. permasalahan yang timbul dalam proses kegiatan; c. metode dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan; d. perubahan perilaku klien; dan e. peningkatan kualitas hidup. Pasal 42 (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi korban bencana. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi korban bencana. (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi korban bencana. (4) Pemantauan dilakukan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan bantuan sosial bagi korban bencana. Bagian Kedua Evaluasi Pasal 43 (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi korban bencana pada setiap akhir tahun anggaran. (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya dalam rangka perbaikan program. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 44 (1) Menteri Sosial melakukan pembinaan dan pengawasan atas bantuan sosial bagi korban bencana di seluruh wilayah Indonesia. (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas bantuan sosial bagi korban bencana kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. (3) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas bantuan sosial bagi korban bencana kepada kecamatan. Pasal 45 Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan bantuan sosial bagi korban bencana sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII PELAPORAN Pasal 46 (1) Bupati/walikota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan bantuan sosial bagi korban bencana yang diselenggarakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial di bidang penanggulangan bencana kepada gubernur. (2) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi korban bencana di daerahnya kepada Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri. (3) Setiap Lembaga Kesejahteraan Sosial di bidang penanggulangan bencana wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan setiap akhir tahun penyelenggaraan kegiatan bantuan sosial bagi korban bencana kepada instansi sosial setempat. (4) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setiap tahun.

19

(5) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 47 Peraturan ini dibuat sebagai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang mengatur mengenai Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pasal 48 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2013 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, TTD SALIM SEGAF AL JUFRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 151

20