PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KRITERIA TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b, Pasal 6, Pasal 7 ayat (2) huruf b, dan Pasal 9 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, perlu menetapkan
Peraturan
Menteri
Perhubungan
tentang
Pedoman Pelaksanaan Kriteria Teknis Kendaraan Bermotor; Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Nomor
Negara
132,
Republik
Tambahan
Indonesia
Lembaran
Tahun
Negara
2004
Republik
Indonesia Nomor 4444); 2.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
-2-
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
4489),
sebagaimana
telah
diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 (Lembaran Nomor
Negara
101,
Republik
Tambahan
Indonesia
Lembaran
Tahun
Negara
2013
Republik
Indonesia Nomor 5422); 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
86,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5422); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana
telah diubah
Peraturan Presiden Nomor 13
terakhir
dengan
Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24); 7.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010
tentang
Kedudukan,
Tugas,
dan
Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25); 8.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan,
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
-3-
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KRITERIA TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR. Pasal 1 (1)
Kriteria
teknis
Kendaraan
Bermotor
merupakan
persyaratan teknis masing-masing jenis, tipe, dan ukuran Kendaraan
Bermotor,
Kereta
Gandengan,
Kereta
Tempelan, serta rangkaian Kendaraan Bermotor yang harus dipenuhi oleh setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, serta rangkaian Kendaraan Bermotor yang akan dioperasikan atau dioperasikan pada jaringan jalan di Indonesia. (2)
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis dikelompokkan kedalam:
(3)
a.
Sepeda Motor;
b.
Mobil Penumpang;
c.
Mobil Bus;
d.
Mobil Barang; dan
e.
Kendaraan Khusus.
Setiap
Kendaraan
Bermotor
sebagaimana
dimaksud
padaayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pasal 2 Kriteria teknis laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan
bagian
Peraturan Menteri ini.
yang
tidak
terpisahkan
dari
-4-
Pasal 3 (1)
Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan
yang
pada
saat
Peraturan
Menteri
Perhubungan ini diberlakukan telah dioperasikan di jalan tetapi tidak sesuai dengan kriteria teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, wajib menyesuaikan dengan kriteria teknis yang diatur dalam Peraturan ini. (2)
Penyesuaian kriteria teknis Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan,
dan
Kereta
Tempelan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan peraturan ini. Pasal 4 (1)
Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang tidak sesuai dengan kriteria teknis sebagaimana inventarisasi
dimaksud oleh
dalam
Kepala
Pasal Dinas
3,
dilakukan
Perhubungan
Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. (2)
Dalam melakukan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
Kepala
Dinas
Perhubungan
Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat. Pasal 5 (1)
Hasil
inventarisasi
Kendaraan
Bermotor,
Kereta
Gandengan, dan Kereta Tempelan yang tidak memenuhi kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal, paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan peraturan ini. (2)
Pelaporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data mengenai : a.
jenis dan besar penyimpangan;
b.
jenis
Kendaraan
Bermotor,
Kereta
Gandengan,
dan/atau Kereta Tempelan; c.
merek
dan
tipe
Kendaraan
Bermotor,
Gandengan, dan/atau Kereta Tempelan;
Kereta
-5-
d.
tahun pembuatan;
e.
warna;
f.
nomor rangka Kendaraan Bermotor atau nomor rangka Kereta Gandengan/Kereta Tempelan;
g.
nomor mesin/motor penggerak, untuk Kendaraan Bermotor;
h.
nomor uji berkala, untuk kendaraan wajib uji berkala;
i.
nomor
registrasi
Kendaraan
Bermotor,
untuk
Kendaraan Bermotor; j.
nama
pemilik
Kendaraan
Bermotor,
Kereta
Gandengan, dan/atau Kereta Tempelan; k.
alamat
pemilik
Kendaraan
Bermotor,
Kereta
Gandengan, dan/atau Kereta Tempelan;
(3)
l.
nomor kartu identitas/KTP pemilik;
m.
dimensi utama kendaraan;
n.
JBB dan/atau JBKB, dan JBI dan/atau JBKI;
o.
konfigurasi sumbu;
p.
kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
Pelaporan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diundangkan peraturan ini.
(4)
Hasil pelaporan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pertimbangan Direktur Jenderal
dalam
memberikan
pengecualian
secara
terbatas terhadap penyimpangan dan penetapan batas waktu
penyesuaian
sesuai
ketentuan
sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan ini. Pasal 6 Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pembinaan teknis atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
-6-
Pasal 7 Peraturan
Menteri
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta Pada tanggal DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
WIDODO EKATJAHYANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Proses Disempurnakan Diperiksa Diperiksa Diperiksa Disetujui Disetujui
Nama Yennesi Rosita Eddi Sri Lestari Rahayu Hary Kriswanto Djoko Sasono Sugihardjo
NOMOR
Jabatan Kabag. Perat Trans Darat dan KA Direktur LLAJ Kepala Biro Hukum dan KSLN Sesditjen Perhubungan Darat Dirjen Perhubungan Darat Sekretaris Jenderal
Tanggal
Paraf
-7-
