SALINAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN SISTEM E-MONITORING SERAPAN ANGGARAN UNTUK PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa untuk mendukung pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang efektif dan efisien, perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem e-Monitoring Serapan Anggaran Untuk Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
: 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
www.bphn.go.id
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8.
Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
9.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
-2www.bphn.go.id
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN SISTEM EMONITORING SERAPAN ANGGARAN UNTUK PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. 5.
6.
7. 8. 9.
Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau satuan kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari dana APBN Kementerian. Program merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon I atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur.
-3www.bphn.go.id
10. Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi satker atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai output dengan indikator kinerja yang terukur. 11. Pemantuan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. 12. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 13. Pencatatan adalah kegiatan memindahkan data dalam lembaran kertas menjadi data elektronik. BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian dalam menjalankan sistem pemantauan dan pengendalian berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan sistem e-Monitoring Serapan Anggaran. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan mendorong satker untuk memanfaatkan sistem e-Monitoring Serapan Anggaran dalam pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang efektif dan efisien. (3) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi pemantauan dan pengendalian berbasis sistem e-Monitoring Serapan Anggaran, mekanisme pencatatan dan pelaporan, petugas sistem eMonitoring Serapan Anggaran, pengawasan, penghargaan dan sanksi. BAB III PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN BERBASIS SISTEM E-MONITORING Pasal 3 (1) Sistem e-Monitoring Serapan Anggaran merupakan sistem terintegrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk membantu proses pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Kementerian.
-4www.bphn.go.id
(2) Pemantauan dan pengendalian melalui sistem e-Monitoring Serapan Anggaran bertujuan untuk membantu penyusunan laporan pemantauan, analisis laporan pemantauan, pengintegrasian data rencana dan realisasi, serta pelaporan satker kepada unit utama dan alat kendali bagi pelaksana/penanggung jawab program dan kegiatan. (3) Petunjuk teknis penggunaan sistem e-Monitoring Serapan Anggaran akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian. Pasal 4 (1) Data dasar yang digunakan dalam pemantauan dan pengendalian berbasis sistem e-Monitoring Serapan Anggaran meliputi: a. data perencanaan program, kegiatan dan anggaran; dan b. data pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran. (2)
Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 5
Setiap unit eselon I, eselon II, dan Satker, wajib memanfaatkan sistem eMonitoring Serapan Anggaran dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian. BAB IV MEKANISME PENCATATAN DAN PELAPORAN Pasal 6 (1) Pencatatan data transaksi yang dilakukan oleh satuan kerja dicatat sesuai dengan jenis transaksi serta dokumen sumber yang digunakan. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perubahan data dan informasi yang terkait dengan data dasar yang menyebabkan terjadinya penyesuaian terhadap perencanaan serta perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran. (3) Pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah transaksi divalidasi oleh pelaksana kegiatan. (4) Mekanisme pencatatan oleh satuan kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
-5www.bphn.go.id
Pasal 7 (1) Perkembangan pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di satker yang telah dicatat dalam sistem e-Monitoring Serapan Anggaran dilaporkan secara tertulis dan dikirim melalui fasilitas sistem e-Monitoring Serapan Anggaran. (2) Laporan yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal u.p Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dan Kepala Biro Keuangan. (3) Pentahapan pelaporan dalam sistem e-Monitoring Serapan Anggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB V PETUGAS SISTEM E-MONITORING SERAPAN ANGGARAN Pasal 8 (1)
Kepala satker menetapkan petugas pelaporan e-Monitoring Serapan Anggaran dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal u.p Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri untuk mendapatkan akun eMonitoring Serapan Anggaran.
(2)
Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas koordinator dan operator yang berasal dari unit kerja yang relevan dengan fungsi pemantauan, pengendalian dan/atau evaluasi.
(3)
Koordinator bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan penyusunan pelaporan dengan memanfaatkan sistem e-Monitoring Serapan Anggaran dan melakukan verifikasi laporan yang sudah dicatat dalam sistem eMonitoring Serapan Anggaran.
(4)
Operator bertanggungjawab untuk melakukan pencatatan data transaksi ke dalam sistem e-Monitoring Serapan Anggaran.
(5)
Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dirangkap.
(6)
Apabila terjadi perubahan petugas, Kepala satker segera menetapkan petugas e-Monitoring Serapan Anggaran pengganti dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal u.p Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
-6www.bphn.go.id
Pasal 9 Persyaratan untuk menjadi petugas Kementerian adalah sebagai berikut:
e-Monitoring
Serapan
Anggaran
a.
pegawai negeri sipil;
b.
menguasai microsoft office (microsoft word, microsoft excel dan microsoft powerpoint);
c.
menguasai bahasa Inggris (pasif);
d.
mengetahui substansi yang berkaitan dengan pemantauan, pengendalian dan evaluasi;
e.
memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan tugas; dan
f.
pelaksana/petugas pelaporan bulanan dengan menggunakan format B.19 dan Laporan Triwulanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006. Pasal 10
(1) Satuan kerja wajib mengalokasikan anggaran untuk mengoperasionalkan sistem e-Monitoring Serapan Anggaran. (2) Petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan ketentuan. Pasal 11 (1)
Sekretaris Jenderal bertanggungjawab melakukan pengawasan, pembinaan dan koordinasi seluruh kegiatan pelaksanaan sistem eMonitoring Serapan Anggaran.
(2)
Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan pengawasan fungsional atas dasar laporan yang dihasilkan dari sistem e-Monitoring Serapan Anggaran.
(3)
Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri secara periodik. BAB VII PENGHARGAAN Pasal 12
Kementerian akan memberikan penghargaan setahun sekali kepada satker yang berprestasi dalam melaksanakan e-Monitoring Serapan Anggaran. -7www.bphn.go.id
BAB VIII PENUTUP Pasal 13 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, petunjuk teknis atau petunjuk operasional yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan Peraturan Menteri ini. Pasal 14 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2012 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 598
Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TTD. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. NIP196108281987031003
-8www.bphn.go.id
SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN SISTEM E-MONITORING SERAPAN ANGGARAN UNTUK PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Mekanisme Pencatatan dan Pelaporan I.
Mekanisme Pencatatan Pencatatan dalam sistem e-Monitoring Serapan Anggaran adalah memindahkan data dalam lembaran kertas menjadi data elektronik. Datadata dalam sistem e-Monitoring Serapan Anggaranmeliputi data perencanaan, data pelaksanaan, dan data pendukung. a. Data Perencanaan sistem e-Monitoring Serapan Anggaran Kementerian Data Perencanaan sistem e-Monitoring Serapan Anggaran Kementerian adalah data awal yang diinput ke dalam sistem aplikasi e-Monitoring Serapan Anggaran yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan meliputi: (1) Data RKAKL RKA-KL adalah dokumen rencana keuangan tahunan K/L yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga. Data-data yang terdapat dalam RKA-KL diinput ke dalam sistem sebagai data awal. (2) Data DIPA DIPA adalah dokumen dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau satuan kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan. Datadata yang terdapat di dalam DIPA diinput ke dalam sistem sebagai data awal. (3) Data Satuan Kerja Data satuan kerja yaitu data yang berisi mengenai informasi umum mengenai satuan kerja. (4) POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) merupakan petunjuk bagi pejabat satuan kerja untuk melaksanakan kegiatan. Data-data dalam POK diinput ke dalam sistem sebagai data awal perencanaan kegiatan. b. Data Pelaksanaan sistem e-Monitoring Serapan Anggaran Kementerian (daya serap anggaran) Data pelaksanaan sistem e-Monitoring Serapan Anggaran Kementerian adalah data realisasi pelaksanaan kegiatan baik anggaran mau fisik yang diinput kedalam sistem e-Monitoring Serapan Anggaran. Data tersebut antara lain SPM, SP2D dan data pendukung lainnya. (1) Surat Perintah Membayar (SPM) SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. Data-data SPM merupakan data realisasi berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan. www.bphn.go.id
(2)
(3)
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Dasar dari realisasi pemantauan keuangan berasal dari SPM dan SP2D serta fisik pelaksanaan kegiatan per masing masing sub komponen input dan paket pengadaan barang dan jasa. Data pendukung Data pendukung dalam sistem e-Monitoring Serapan Anggaran yaitu data dukung pelaksanaan sub komponen input, paket pengadaan barang dan jasa, serta permasalahan dan kendala.
II. Mekanisme Pelaporan a. Pelaporan sistem e-Monitoring Serapan Anggaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan. Di dalam pelaksanaannya kegiatan pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang. b. Berkala adalah pelaporan yang ditentukan berdasarkan periodisasi waktu yaitu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan (triwulan), dan 6 (enam) bulan (semester) atau tahunan. c. Berjenjang adalah dari satu unit kerja paling bawah dalam suatu organisasi sampai kepada pucuk pimpinan organisasi, misalnya dari penanggungjawab kegiatan kepada penanggungjawab program dan penanggungjawab program kepada pimpinan kementerian/lembaga. Berjenjang juga mengandung arti dari satu tingkat pemerintahan kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, misalnya dari kabupaten/kota kepada provinsi, dan selanjutnya kepada pemerintah pusat. d. Laporan keuangan dalam sistem e-Monitoring Serapan Anggaran adalah cetak laporan dari aplikasi sistem e-Monitoring Serapan Anggaran berupa laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran berdasarkan periode waktu yang telah ditentukan. Laporan yang disusun oleh satuan kerja adalah: - Laporan bulanan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran (Form B.19) - Laporan Triwulanan PP 39/2006 (Form A,B,C) e. Tahapan Pelaporan Sistem e-Monitoring Serapan Anggaran Rincian mengenai tahapan pelaporan Sistem e-Monitoring Serapan Anggaran dapat dilihat pada diagram berikut ini:
www.bphn.go.id
Keterangan : 1. Operator di tingkat satuan kerja (SKPD, UPT/ESELON II) menginput data awal perencanaan yang berisi data Pagu RKA-KL, DIPA dandata mengenai info satuan kerja. 2. Pejabat Pelaporan (Pimpinan SKPD, UPT/ESELON II) satuan kerja memverifikasi data awal perencanaan yang diinput oleh operator. 3. Operator menginput data rencana kegiatan per PPK, per sub komponen input serta paket pengadaan barang dan jasa. 4. Pejabat Pelaporan kemudian memverifikasi data rencana kegiatan. 5. Data rencana kegiatan yang telah diverifikasi dikirim kepada Pimpinan Unit Utama (Sekretariat Unit Utama). 6. Pimpinan Unit Utama (Sekretariat Unit Utama) memverifikasi data awal dari satuan kerja. 7. Operator menginput data hasil dari realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran baik fisik dan keuangan berdasarkan data pendukung dan SPM/SP2D. 8. Pejabat Pelaporan memverifikasi data hasil dari realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran. 9. Laporan realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dilaporkan ke Pimpinan Unit Utama (Sekretariat Unit Utama). 10. Pimpinan Unit Utama (Sekretariat Unit Utama) melakukan verifkasi, analisis dan evaluasi terhadap kinerja realisasi fisik dan anggaran, serta kendala dan permasalahan dalam laporan realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran satuan kerja. 11. Pimpinan Unit Utama (Sekretariat Unit Utama) melakukan koordinasi dan konsolidasi laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran satuan kerja. 12. Pimpinan Unit Eselon I melakukan validasi terhadap laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam point 11. 13. Pimpinan Unit Eselon I menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada poin 12, disampaikan kepada Menteri (Sekretariat Jenderal). MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH
Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TTD. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. NIP196108281987031003
www.bphn.go.id
