Draft Kebisingan Tipe Baru 21/01/2008
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : TAHUN 2007 TENTANG BAKU TINGKAT KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,
Menimbang
:
a.
bahwa tingkat kebisingan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor khususnya di daerah perkotaan semakin meningkat, oleh karena itu perlu upaya pengendalian hal tersebut melalui pembatasan kebisingan kendaraan bermotor;
b. bahwa Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pasal 10 ayat 1, memerintahkan untuk menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Tingkat Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru. Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3450); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
Draft Kebisingan Tipe Baru 21/01/2008
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020); 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG BAKU TINGKAT KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : (1) Baku Tingkat Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru adalah batas maksimum tingkat kebisingan yang boleh dikeluarkan oleh kendaraan bermotor tipe baru; (2) Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu; (3) Kendaraan Bermotor Tipe Baru adalah kendaraan bermotor yang menggunakan mesin dan atau transmisi tipe baru yang siap diproduksi dan akan dipasarkan, atau kendaraan bermotor yang sudah beroperasi di jalan tetapi akan diproduksi dengan perubahan desain mesin dan atau sistem transmisinya, atau kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh (completely built-up) tetapi belum beroperasi di jalan wilayah Republik Indonesia; (4) Kendaraan Bermotor Tipe Baru kategori M,N,O adalah kendaraan bermotor tipe baru yang beroda 4 (empat) atau lebih dengan penggerak motor cetus api dan penggerak motor bakar penyala kompresi sesuai dengan SNI 09-1825-2002; (5) Kendaraan Bermotor Tipe Baru kategori L adalah kendaraan bermotor tipe baru yang beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) dengan penggerak motor cetus api (2 langkah atau 4 langkah) sesuai dengan SNI 09-1825-2002; (6) Uji tipe baku tingkat kebisingan adalah uji kebisingan yang wajib dilakukan untuk kendaraan bermotor tipe baru;
Draft Kebisingan Tipe Baru 21/01/2008
(7) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan produksi kendaraan bermotor adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum yang memproduksi kendaraan bermotor tipe baru dan atau melakukan impor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (completely built-up) atau dalam keadaan tidak utuh; (8) Instansi yang bertanggungjawab adalah instansi yang bertugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan; (9) Menteri adalah menteri yang bertugas dan tanggungjawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan.
Pasal 2 Ruang lingkup peraturan ini meliputi baku tingkat kebisingan, metode uji, prosedur pengujian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penaatan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor tipe baru.
Pasal 3 (1) Setiap kendaraan bermotor tipe baru wajib memenuhi baku tingkat kebisingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; (2) Metode uji tipe kebisingan kendaraan bermotor tipe baru sebagaimana dimaksud ayat (1) diukur pada kondisi dinamis; (3) Pada saat pengujian dinamis dilakukan pula pengujian kondisi stationer dan hasilnya dimasukan ke dalam laporan hasil uji; (4) Prosedur pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu : a. Cara uji baku tingkat kebisingan untuk kendaraan bermotor kategori M, N dan O menggunakan ECE R- 51; b. Cara uji baku tingkat kebisingan untuk kendaraan bermotor kategori L menggunakan ECE R- 41; (5) Formulir pengisian untuk uji tipe baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor tipe baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.
Pasal 4 (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan produksi kendaraan bermotor tipe baru wajib melakukan uji tipe baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor;
Draft Kebisingan Tipe Baru 21/01/2008
(2) Uji tipe kebisingan kendaraan bermotor tipe baru untuk pengujian wajib menggunakan standar Economic Commission for Europe (ECE) disesuaikan dengan baku tingkat kebisingan pada peraturan ini. Pasal 5 (1) Uji tipe kebisingan kendaraan bermotor tipe baru dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta yang telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional atau Badan Akreditasi yang diakui secara Internasional; (2) Instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melakukan uji tipe kebisingan kendaraan bermotor tipe baru wajib memperhatikan perkembangan teknologi, kemampuan laboratorium pengujian dan peraturan perundangundangan yang berlaku; (3) Sebelum pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) penanggungjawab usaha dan atau kegiatan wajib melaporkan unit sample yang akan diuji sebelum dilakukannya pelaksanaan pengujian kepada instansi yang bertanggungjawab. (4) Instansi yang bertanggungjawab melakukan verifikasi data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) sebagaimana terlampir dalam lampiran II.A butir I, II dan III peraturan ini.
Pasal 6 (1) Hasil uji tingkat kebisingan kendaraan bermotor tipe baru yang dilakukan oleh instansi sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) wajib disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab dan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan; (2) Salinan asli hasil uji tingkat kebisingan yang diterima oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan produksi kendaraan bermotor wajib diserahkan kepada instansi yang bertanggung jawab; (3) Penanggung jawab usaha dan kegiatan yang akan melakukan uji tipe baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor wajib menyerahkan dokumen form isian sebagaimana terlampir dalam Lampiran II; (4) Instansi yang bertanggung jawab menilai dan melakukan verifikasi terhadap hasil uji tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dan form isian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya hasil uji tipe kebisingan kendaraan bermotor tipe baru.
Pasal 7 (1) Berdasarkan penilaian dan verifikasi hasil uji tipe kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) instansi yang bertanggung jawab
Draft Kebisingan Tipe Baru 21/01/2008
mengeluarkan rekomendasi verifikasi hasil uji kebisingan kendaraan bermotor tipe baru;
(2) Rekomendasi dari verifikasi hasil uji tipe kebisingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan produksi kendaraan bermotor.
Pasal 8 Instansi yang bertanggung jawab mengumumkan hasil uji tipe kebisingan setiap tahun berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) setiap tahun kepada masyarakat.
Pasal 9 (1) Bagi kendaraan bermotor yang akan dipasarkan dan telah dinyatakan lulus hasil uji tipe baku kebisingan kendaraan bermotor tipe baru wajib menempelkan tanda lulus hasil uji dengan mencantumkan angka kebisingan tersebut pada kendaraan; (2) Tanda lulus hasil uji tipe kendaraan yang dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.
Pasal 10 (1) Instansi yang bertanggung jawab berdasarkan wewenangnya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uji tipe kebisingan kendaraan bermotor tipe baru; (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap unit yang melaksanakan pengujian baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor tipe baru sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. (3) Hasil dari pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) baik yang melakukan uji tipe kebisingan kendaraan maupun yang tidak melakukan uji tipe kebisingan akan diumumkan kepada masyarakat.
Pasal 11 (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan uji tipe kebisingan kendaraan bermotor tipe baru dan pelaporannya dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan produksi kendaraan bermotor; (2) Segala biaya yang timbul dalam kegiatan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing instansi yang bersangkutan.
Draft Kebisingan Tipe Baru 21/01/2008
(3) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan.
Pasal 12 Peraturan ini ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun sejak diberlakukan.
Pasal 13 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal
Menteri Negara Lingkungan Hidup,
ttd. Ir. Rachmat Witoelar
