PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR …….. TAHUN 2005 TENTANG REGISTRASI TERHADAP PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
Menimbang
: a. bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan; b. dalam rangka pencegahan penyalahgunaan terhadap jasa telekomunikasi, perlu dilakukan registrasi terhadap pengguna jasa telekomunikasi; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. perlu diatur lebih lanjut ketentuan mengenai registrasi terhadap pengguna jasa telekomunikasi dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika;
Mengingat
: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.29 Tahun 2004; 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.30 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/P/M.Kominfo/4/2005 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika; 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG REGISTRASI TERHADAP PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI.
2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 2. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. 3. Pengguna jasa telekomunikasi pra bayar yang selanjutnya disebut pengguna pra bayar adalah pelanggan dan pemakai jasa telekomunikasi pra bayar. 4. Registrasi adalah pencatatan identitas pengguna jasa telekomunikasi. 5. Pasca Bayar adalah sistem pembayaran diakhir berdasarkan melalui lembar penagihan atas pemakaian sebelumnya. (refer istilah pada KM tarif Pasca Bayar) 6. Pra Bayar adalah sistem pembayaran diawal melalui pembelian nomor perdana dan / atau voucher. (refer istilah pada KM Pra Bayar) 7. Masa Aktif adalah............................................................... 8.
Penyidik adalah sebagaimana dimaksud pada UU 36 tahun 1999 pasal 44
9.
Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.
10.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN 3
Pasal 2 Maksud dilaksanakan registrasi terhadap pengguna jasa telekomunikasi untuk mengetahui identitas pengguna jasa telekomunikasi. Pasal 3 Tujuan dilaksanakan registrasi terhadap pengguna jasa telekomunikasi untuk: a. mendorong penggunaan jasa telekomunikasi yang bertanggung jawab dan produktif; dan b. mendukung aparat hukum dalam mencegah dan menangani tindak kejahatan.
BAB III PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI Pasal 4 (1) Registrasi terhadap pengguna jasa telekomunikasi terdiri dari : a. pengguna jasa telekomunikasi pasca bayar; dan b. pengguna jasa telekomunikasi pra bayar. (2) Pengguna jasa telekomunikasi pasca bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. diatur berdasarkan kontrak antara penyelenggara telekomunikasi dengan pengguna. (3) Pengguna pra bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
BAB IV TATA CARA REGISTRASI PENGGUNA PRA BAYAR Bagian Pertama 4
Data Base Pasal 5
(1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan Alat dan Perangkat (hardware dan software) yang diperlukan untuk proses registrasi bagi pengguna jasa telekomunikasi. (2) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyimpan data pengguna pra bayar selama pengguna masih aktif. (3) Dalam hal pengguna pra bayar tidak aktif, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyimpan data pengguna pra bayar sekurangkurangnya selama 1 bulan. (4) Data pengguna pra bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat wajib diberikan kepada aparat penegak hukum melalui Penyidik sebagaimana dimaksud pada UU 36 tahun 1999 pasal 44 dengan apabila ada permintaan secara tertulis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (5) Dalam hal pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penyelenggara jasa telekomunikasi dibebaskan dari tuntutan dari pihak manapun, baik tuntutan langsung maupun tidak langsung dalam bentuk material dan non material yang dapat merugikan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam arti yang seluas-luasnya.
Bagian Kedua Pelaksanaan Registrasi Pasal 6 (1) Pengguna pra bayar wajib mengisi kelengkapan informasi yang disiapkan oleh penyelelenggara jasa telekomunikasi. (2) Kelengkapan informasi sekurang-kurangnya terdiri dari : a. nomor telepon yang dibeli; b. nomor, nama, tanggal lahir, alamat dan nomor sesuai dengan identitas pada KTP/SIM/Pasport/KIMS/KIMT/Kartu Pelajar. (3) Mekanisme registrasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal dan dilaksanakan oleh masing-masing penyelenggara jasa telekomunikasi. 5
(4) Penyelenggara telekomunikasi dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan verifikasi keabsahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB V PENGAWASAN Pasal 7 (1) Pengawasan Jenderal.
atas pelaksanaan registrasi dilakukan oleh Direktur
(2) Pengawasan meliputi bidang teknis dan administrasi. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
BAB VI SANKSI Pasal 8 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri tersendiri.sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain: a.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
b.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9
6
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka: (1)
penyelenggara jasa telekomunikasi harus melaksanakan ketentuan Menteri ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan; dan
(2)
Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mempersiapkan pelaksanaan Peraturan Menteri ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan;
(3)
Penetapan pemberlakuan registrasi untuk pelanggan baru seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi akan dilakukan melalui Keputusan Direktur Jenderal dengan memperhatikan ayat 1 diatas;
(4)
seluruh pengguna pra bayar harus sudah terregistrasi pada akhir bulan Juni 2006. BAB VIII PENUTUP Pasal 10
Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 2005 ----------------------------------------------------MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
SOFYAN A. DJALIL
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Keuangan; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Sekretaris Negara; Kepala Kepolisian Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika; Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Setjen Departemen Komunikasi dan Informatika.
7
8
