PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a.

bahwa untuk memberikan pedoman dan memberikan kejelasan dalam penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, perlu disusun tata cara penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik;

b.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga

Listrik

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; Mengingat

: 1.

Undang-Undang

Nomor

30

Tahun

2009

tentang

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

-2Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 2.

Undang-Undang Pemerintahan

Nomor Daerah

23

Tahun

(Lembaran

2014

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang

Nomor

9

Tahun

2015

(Lembaran

Negara

RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530); 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Kegiatan

(Lembaran Nomor

75,

Usaha

Negara

Penyediaan

Republik

Tambahan

Tenaga

Indonesia

Lembaran

Listrik

Tahun

Negara

2014

Republik

Indonesia Nomor 5530); 4.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

105

Tahun

2016

tentang

Perubahan

atas

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); 5.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah

Usaha

Penyediaan

Tenaga

Listrik

Untuk

Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

-3Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah

Usaha

penyediaan

Tenaga

Listrik

Untuk

Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 385); 6.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha

Ketenagalistrikan

(Berita

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha

Ketenagalistrikan

(Berita

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 706); 7.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1970) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral

Pendelegasian

Nomor

35

Wewenang

Tahun Pemberian

2014 Izin

tentang Usaha

Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242);

-48.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Umum

Ketenagalistrikan

(Berita

Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1151); 9.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2016 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

untuk

Skala

Kecil

(Berita

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1812); MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN

MENTERI

ENERGI

DAN

SUMBER

DAYA

MINERAL TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.

Rencana

Usaha

Penyediaan

Tenaga

Listrik

yang

selanjutnya disingkat RUPTL adalah rencana pengadaan tenaga

listrik

meliputi

pembangkitan,

transmisi,

distribusi, dan/atau penjualan tenaga listrik kepada konsumen dalam suatu wilayah usaha. 2.

Rencana

Umum

selanjutnya

Ketenagalistrikan

disingkat

RUKN

Nasional adalah

yang

rencana

pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang disusun oleh pemerintah pusat yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional.

-53.

Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi yang selanjutnya

disebut

RUKD Provinsi adalah rencana

pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang disusun oleh pemerintah daerah provinsi yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayahnya. 4.

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga

listrik

distribusi,

meliputi

dan

pembangkitan,

penjualan

tenaga

transmisi,

listrik

kepada

konsumen. 5.

Usaha

Distribusi

Tenaga

Listrik

adalah

pengadaan

penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen. 6.

Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

7.

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

8.

Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

9.

Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang ketenagalistrikan. 11. Direktur

Jenderal

adalah

direktur

jenderal

yang

melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan

pengusahaan,

keteknikan,

di

bidang

keselamatan

lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

pembinaan, kerja,

dan

-6BAB II USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM Pasal 2 (1)

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha:

(2)

a.

pembangkitan tenaga listrik;

b.

transmisi tenaga listrik;

c.

distribusi tenaga listrik; dan/atau

d.

penjualan tenaga listrik.

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

(3)

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha: a.

pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam 1 (satu) kesatuan usaha;

b.

pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam 1 (satu) kesatuan usaha; atau

c.

pembangkitan tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam 1 (satu) kesatuan usaha. Pasal 3

(1)

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

2

dilaksanakan setelah mendapat IUPTL. (2)

Dalam hal IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

untuk

Usaha

Distribusi

Tenaga

Listrik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, Usaha Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara terintegrasi sebagaimana dimaksud

-7dalam Pasal 2 ayat (3), harus dilengkapi penetapan Wilayah Usaha yang ditetapkan oleh Menteri dan RUPTL. (3)

Untuk

memperoleh

penetapan

Wilayah

Usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha harus menyusun RUPTL. Pasal 4 (1)

Usaha Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, Usaha Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dilaksanakan dalam 1 (satu) Wilayah Usaha.

(2)

Dalam 1 (satu) Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha.

(3)

Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Badan Usaha pemegang Wilayah Usaha.

(4)

Badan Usaha pemegang Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki IUPTL.

(5)

Pemegang Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyediakan tenaga listrik atau jaringan distribusi

tenaga

listrik

dengan

tingkat

mutu

dan

keandalan yang baik di dalam Wilayah Usahanya. Pasal 5 Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan RUKN, RUKD Provinsi, dan RUPTL. Pasal 6 (1)

Pemegang IUPTL dapat melakukan pembelian tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik, dan interkoneksi jaringan tenaga listrik.

-8(2)

Pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik oleh pemegang IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pemegang IUPTL lainnya dilakukan berdasarkan RUPTL. BAB III PENYUSUNAN RUPTL Bagian Kesatu Umum Pasal 7

RUPTL disusun dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, dan partisipasi. Pasal 8 (1)

RUPTL

harus

disusun

oleh

Badan

Usaha

yang

mengajukan permohonan penetapan Wilayah Usaha. (2)

RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan

Usaha

Penyediaan

Tenaga

Listrik

untuk

kepentingan umum. (3)

Penyusunan RUPTL oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud

pada

ayat

(1)

dilaksanakan

dengan

memperhatikan RUKN dan RUKD Provinsi. (4)

Dalam hal belum terdapat RUKD Provinsi, penyusunan RUPTL oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan RUKN. Bagian Kedua Sistematika dan Format RUPTL Pasal 9

(1)

RUPTL

untuk

Usaha

Distribusi

Tenaga

Listrik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:

-9a.

pendahuluan;

b.

strategi pengembangan sistem distribusi tenaga listrik;

(2)

c.

kondisi Usaha Distribusi Tenaga Listrik;

d.

rencana Usaha Distribusi Tenaga Listrik;

e.

kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan

f.

analisis risiko.

RUPTL

untuk

Usaha

Penjualan

Tenaga

Listrik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat:

(3)

a.

pendahuluan;

b.

strategi penjualan tenaga listrik;

c.

kondisi Usaha Penjualan Tenaga Listrik;

d.

rencana Usaha Penjualan Tenaga Listrik;

e.


f.

analisis risiko.

RUPTL

untuk

Usaha

Penyediaan

Tenaga

Listrik

terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), paling sedikit memuat: a.

pendahuluan;

b.

strategi

pengembangan

infrastruktur

penyediaan

tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik; c.

strategi

pemanfaatan

sumber

energi

baru

dan

sumber energi terbarukan; d.

kondisi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, yaitu; 1)

pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik;

2)

pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik; atau

3)

pembangkitan tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik.

e.

ketersediaan sumber energi primer;

f.

rencana penyediaan tenaga listrik;

g.

biaya pokok penyediaan tenaga listrik;

h.


i.

analisis risiko.

- 10 (4)

Dalam hal pemegang IUPTL memiliki 2 (dua) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum berupa Usaha Distribusi Tenaga Listrik dan Usaha Penjualan Tenaga Listrik dalam 1 (satu) Wilayah Usaha, RUPTL

untuk

Usaha

Distribusi

Tenaga

Listrik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan RUPTL untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat digabung. Pasal 10 (1)

Penyusunan RUPTL untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan sistematika dan format sebagaimana

tercantum

dalam

Lampiran

I

yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2)

Penyusunan RUPTL untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan sistematika dan format sebagaimana

tercantum

dalam

Lampiran

II

yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3)

Penyusunan RUPTL untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan sistematika dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Bagian Ketiga Kurun Waktu RUPTL Pasal 11

(1)

RUPTL untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik atau Usaha Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) disusun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

- 11 (2)

RUPTL

untuk

Usaha

Penyediaan

Tenaga

Listrik

terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), disusun untuk kurun waktu 10 (sepuluh) tahun ke depan. Pasal 12 RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun berdasarkan

analisis

kebutuhan

tenaga

listrik

dengan

menggunakan asumsi/target jumlah pelanggan. Bagian Keempat Pengesahan RUPTL Pasal 13 (1)

RUPTL disahkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(2)

Menteri mengesahkan RUPTL yang IUPTLnya diterbitkan oleh Menteri.

(3)

Gubernur

mengesahkan

RUPTL

yang

IUPTLnya

diterbitkan oleh Gubernur. (4)

Pengesahan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pemberian IUPTL.

(5)

Badan Usaha pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha, yang IUPTLnya dikeluarkan oleh Gubernur, wajib menyampaikan salinan RUPTL yang telah disahkan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengesahan RUPTL. Pasal 14

(1)

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi atas RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2)

Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mengikutsertakan Direktur Jenderal.

- 12 (3)

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan perbaikan, Badan Usaha pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha harus memperbaiki RUPTL sesuai rekomendasi hasil verifikasi. Pasal 15

(1)

Badan Usaha pemegang IUPTL harus menyampaikan perbaikan RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 22 (dua puluh dua) hari kerja sejak rekomendasi hasil verifikasi diterima oleh Badan Usaha.

(2)

Berdasarkan

penyampaian

perbaikan

RUPTL

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya mengesahkan RUPTL dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak perbaikan RUPTL diterima secara lengkap dan benar. Bagian Kelima Perubahan RUPTL Pasal 16 (1)

RUPTL dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh Badan Usaha pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha.

(2)

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan perubahan, hasil perubahan dan alasan atau hasil kajian diperlukannya perubahan dicantumkan dalam dokumen RUPTL.

(3)

Perubahan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan analisis kebutuhan tenaga listrik dengan menggunakan asumsi/target atas: a.

jumlah penduduk;

b.

pertumbuhan penduduk;

c.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);

- 13 d.

pertumbuhan

Produk

Domestik

Regional

Bruto

(PDRB);

(4)

e.

inflasi; dan

f.

rasio pelanggan rumah tangga.

Dalam

penyusunan

perubahan

RUPTL,

selain

berdasarkan pada asumsi/target sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyusunan perubahan RUPTL juga didasarkan pada data historis. (5)

Data historis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit menggunakan data 10 (sepuluh) tahun terakhir.

(6)

Data tahun terakhir pada data historis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lama data 2 (dua) tahun sebelum tahun perencanaan.

(7)

Dalam hal Badan Usaha belum memiliki data historis 10 (sepuluh) tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), perubahan RUPTL dapat disusun berdasarkan analisis

kebutuhan

tenaga

listrik

sesuai

dengan

asumsi/target jumlah pelanggan. Pasal 17 (1)

RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) disampaikan oleh Badan Usaha pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha kepada Menteri atau Gubernur sesuai

dengan

kewenangannya

untuk

memperoleh

pengesahan. (2)

Permohonan pengesahan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan menggunakan format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 18

(1)

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi atas permohonan pengesahan RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

- 14 (2)


(3)

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan perbaikan, Badan Usaha harus memperbaiki RUPTL sesuai rekomendasi hasil verifikasi.

(4)

Badan Usaha harus menyampaikan RUPTL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 22 (dua puluh dua) hari kerja sejak rekomendasi hasil verifikasi diterima oleh Badan Usaha.

(5)

Berdasarkan

penyampaian

RUPTL

sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya mengesahkan RUPTL dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak RUPTL yang telah diperbaiki diterima secara lengkap dan benar. Pasal 19 (1)

Dalam hal tertentu, Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan kepada Badan Usaha pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha untuk mengubah RUPTL.

(2)

Berdasarkan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha wajib mengubah RUPTL.

(3)

RUPTL

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2),

disampaikan oleh Badan Usaha pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha kepada Menteri atau Gubernur sesuai

dengan

kewenangannya

untuk

memperoleh

pengesahan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah mendapat perintah perubahan RUPTL.

- 15 (4)

Permohonan

pengesahaan

RUPTL

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan

menggunakan

format

surat

permohonan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2). (5)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan verifikasi dan pengesahan dengan

Ayat (5) ini dihapus, dan di atur ulang di Psl. 20 baru, krn kalau mengacu ke Psl. 18 mjd tidak pas terkait jangka waktu penyampaian, seharusnya kurang dari 22 hari.

mengikuti

ketentuan

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal 18. Pasal 20 (1)

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi atas permohonan pengesahan RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

(2)


(3)

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan perbaikan, Badan Usaha harus memperbaiki RUPTL sesuai rekomendasi hasil verifikasi.

(4)

Badan Usaha harus menyampaikan RUPTL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak rekomendasi hasil verifikasi diterima oleh Badan Usaha.

(5)

Berdasarkan

penyampaian

RUPTL

sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya mengesahkan RUPTL dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak RUPTL yang telah diperbaiki diterima secara lengkap dan benar.

- 16 Pasal 21 Pemegang

IUPTL

yang

memiliki

Wilayah

Usaha

wajib

melaksanakan RUPTL yang telah disahkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam Wilayah Usahanya. Pasal 22 (1)

Pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha selain badan usaha milik Negara, wajib menyampaikan laporan setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan RUPTL yang telah disahkan.

(2)

Dalam hal pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha berupa badan usaha milik Negara, pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha berupa badan usaha milik Negara

wajib menyampaikan

laporan perkembangan

pelaksanaan RUPTL kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap 4 (empat) bulan. (3)

Dalam hal tertentu apabila diperlukan, Direktur Jenderal atas

nama

Menteri

atau

Gubernur

sesuai

dengan

kewenangannya dapat meminta Pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk menyampaikan laporan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan RUPTL yang telah disahkan. BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 23 Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan

kewenangannya

melaksanakan

pembinaan,

pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan RUPTL.

- 17 BAB V SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 24 Pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha yang tidak melaksanakan

dan/atau

tidak

memenuhi

kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 22 Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 25 (1)

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemegang IUPTL

yang

memiliki

Wilayah

Usaha

wajib

menyampaikan salinan RUPTL yang telah disahkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. (2)

Direktur

Jenderal

melakukan

verifikasi

RUPTL

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterima salinan RUPTL secara lengkap. (3)

Dalam hal RUPTL yang telah disahkan belum sesuai dengan

ketentuan

dalam

Peraturan

Menteri

ini,

pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha wajib melakukan

perubahan

untuk

disesuaikan

dengan

ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. (4)

Perubahan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan perubahan RUPTL dalam Peraturan Menteri ini.

- 18 BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Peraturan

Menteri

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.

Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR

- 19 No.

Pemroses

Nama

Jabatan

1.

Pemrakarsa

Andy Noorsaman Sommeng

Dirjen Ketenagalistrikan

2.

Pemeriksa I

M. Teguh Pamudji

Sekretaris Jenderal KESDM

3.

Pemeriksa II

Arcandra Tahar

Wakil Menteri ESDM

Paraf

- 20 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK SISTEMATIKA DAN FORMAT PENYUSUNAN RUPTL UNTUK USAHA DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK I.

PENDAHULUAN Pendahuluan paling sedikit memuat: 1. Latar Belakang

Berisi uraian perlunya disusun RUPTL oleh Badan Usaha sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam Wilayah Usahanya. 2. Landasan Hukum

DRAFT

Berisi uraian landasan hukum dan regulasi yang menjadi dasar dalam penyusunan RUPTL. 3. Visi dan Misi Perusahaan

Berisi visi dan misi Badan Usaha yang melaksanakan penyusunan RUPTL. 4. Tujuan dan Sasaran Penyusunan RUPTL

Berisi uraian tujuan dan sasaran penyusunan RUPTL. 5. Proses Penyusunan RUPTL dan Penanggungjawabnya

Berisi uraian urutan proses penyusunan RUPTL mulai dari acuan yang digunakan yaituRUKN dan/atau RUKD, kemudian proses proyeksi kebutuhan tenaga listrik mulai dari sumber data, variabel yang digunakan, penentuan asumsi/target, metode dan tools yang digunakan dalam pemodelan, danpada akhirnyapenentuan rencana pembangunan sistem Distribusi Tenaga Listrik. Penanggungjawab

berisi

unit-unit

dalam

Badan

Usaha

yang

bertanggung jawab dan terlibat dalam proses penyusunan RUPTL.

- 21 6. Ruang Lingkup dan Wilayah Usaha

Berisi uraian ruang lingkup perencanaan dalam RUPTL dan peta rencana Wilayah Usaha yang sedang diajukan berikut penjelasannya, atau peta Wilayah Usaha berikut penjelasannya dalam halRUPTL diajukan dalam rangka perubahan RUPTL. 7. Sistematika Dokumen RUPTL

Berisi uraian singkat sistematika penulisan dokumen RUPTL. II.

STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK Menguraikan strategi pengembangan sistem distribusi tenaga listrik jangka pendek, dan jangka menengah yang paling sedikit memuat: 1. strategi untuk melayani pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik; 2. strategi pengembangan sistem distribusi; dan Dalam

hal

ditambahkan

RUPTL

diajukan

strategi

dalam

percepatan

rangka

elektrifikasi

perubahan daerah

yang

RUPTL, belum

berlistrik. III.

KONDISI USAHA DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK DRAFT

Bab ini ditujukan khusus dalam rangka penyusunan perubahan RUPTL, untuk RUPTL yang disusun oleh Badan Usaha yang baru akan berusaha di bidang Distribusi Tenaga Listrik, maka ketentuan dalam Bab III ini dapat diabaikan. Bab ini menguraikan data perkembangan tahunan kondisi Usaha Distribusi Tenaga Listrik 10 (sepuluh) tahun terakhir. Data kondisi Usaha Distribusi Tenaga Listrik paling sedikit memuat uraian data realisasi fisik, operasi dan keandalan sistem distribusi yang terdiri dari data realisasi panjang Jaringan Tegangan Menengah (JTM), Jaringan Tegangan Rendah (JTR), kapasitas dan jumlah trafo gardu distribusi,susut/losses distribusi, pemakaian sendiri gardu distribusi, System Average Interruption Duration Index (SAIDI) dan System Average Interruption Frequency Index (SAIFI). Data realisasi fisik sistem distribusi mengacu format sebagaimana pada Tabel 1, sebagai berikut:

- 22 Tabel 1 Realisasi Fisik Sistem Distribusi Uraian

Satuan

Panjang JTM

kms

Panjang JTR

kms

Kapasitas trafo gardu distribusi

MVA

Jumlah trafo gardu distribusi

unit

Tahun *)P-10

Tahun P-9

realisasi

fisik

…dst.

Tahun P-1

Keterangan: *) P adalah tahun awal perencanaan Selain

dalam

bentuk

tabel,

data

sistem

distribusi

digambarkan dalam bentuk diagram satu garis (single line diagram) dan dalam suatu peta. Data realisasi operasi sistem distribusi mengacu format sebagaimana pada Tabel 2, sebagai berikut: Tabel 2 DRAFT

Realisasi Operasi Sistem Distribusi Uraian

Satuan

Susut/losses distribusi

GWh

Persentase susut/lossesdistribusi

%

Pemakaian sendiri gardu distribusi

GWh

Persentase pemakaian sendiri gardu distribusi

%

Tahun *)P-10

Tahun P-9

… dst.

Tahun P-1

Keterangan: *) P adalah tahun awal perencanaan Data realisasi keandalan sistem distribusi mengacu format sebagaimana pada Tabel 3, sebagai berikut:

- 23 Tabel 3 Realisasi Keandalan Sistem Distribusi Uraian

Tahun *)P-10

Satuan

System Average Interruption Duration Index(SAIDI)

jam/ pelanggan

System Average Interruption Frequency Index (SAIFI)

kali/ pelanggan

Tahun P-9

... dst.

Tahun P-1

Keterangan: *) P adalah tahun awal perencanaan IV. RENCANA USAHA DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK Menguraikan rencana pengadaan penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen per tahun selama jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan per sistem tenaga listrik. Bab ini paling sedikit memuat kebutuhan infrastruktur sistem distribusi DRAFT

yang terdiri atas JTM, JTR, dan gardu distribusi. Perhitungan kebutuhan infrastruktur

sistem

distribusi

tidak

terlepas

dari

rencana

Usaha

Penjualan Tenaga Listrik yang tercantum dalam RUPTL yang disusun oleh Badan Usaha Penjualan Tenaga Listrik yang bekerja sama dengan Badan Usaha distribusi tenaga listrik. Kebutuhan infrastruktur sistem distribusi dapat dihitung berdasarkan pada proyeksi penjualan tenaga listrik oleh Badan Usaha penjualan, jumlah dan jenis pelanggan serta jarak antara gardu induk atau pembangkit tenaga listrik ke pelanggan. Rencana pembangunan sistem distribusi mengacu format sebagaimana pada Tabel 4, sebagai berikut: Tabel 4 Rekapitulasi Rencana Pembangunan Sistem Distribusi Uraian Panjang JTM

Satuan Kms

Tahun *)P

Tahun P+1

… dst.

Tahun P+4

- 24 -

Uraian Panjang JTR Kapasitas distribusi Jumlah distribusi

Tahun *)P

Satuan

Tahun P+1

… dst.

Tahun P+4

Kms trafo

trafo

gardu

MVA

gardu

unit

Keterangan: *) P adalah tahun awal perencanaan Tabel 5 Rincian Rencana Pembangunan JTM No.

Dari

Ke

Tegangan Panjang Target Konduktor Status*) (kV) (kms) COD

1. 2. ... dst.

DRAFT

TOTAL Keterangan: *) rencana/pengadaan/kontrak belum konstruksi/konstruksi Tabel 6 Rincian Rencana PembangunanJTR No.

Dari

Ke

Tegangan Panjang Target Konduktor Status*) (V) (kms) COD

1. 2. ... dst. TOTAL Keterangan: *) rencana/pengadaan/kontrak belum konstruksi/konstruksi

- 25 Tabel 7 Rincian Rencana PembangunanGardu Distribusi No.

Nama Gardu

Tegangan (kV/V)

Kapasitas (kVA)

New/ Extension

Target COD

Status*)

1. 2. ... dst. TOTAL

Keterangan: *) rencana/pengadaan/kontrak belum konstruksi/konstruksi V.

KEBUTUHAN INVESTASI DAN INDIKASI PENDANAAN Menguraikan proyeksi investasi yang diperlukan oleh Badan Usaha dalam melaksanakan rencana Usaha Distribusi Tenaga Listrik selama 5 (lima) tahun ke depan, antara lainkebutuhan investasi untuk pembangunan: 1. JTM; DRAFT

2. JTR; dan 3. gardu distribusi. Rekapitulasi kebutuhan investasi dalam rangka pembangunan sistem distribusi mengacu format sebagaimana pada Tabel 8, sebagai berikut: Tabel 8 Rekapitulasi Kebutuhan Investasi Pembangunan Sistem Distribusi (dalam Rp/USD) Uraian

Tahun *)P

JTM JTR Gardu Distribusi TOTAL Keterangan: *) P adalah tahun awal perencanaan

Tahun P+1

… dst.

Tahun P+4

- 26 Selain kebutuhan investasi, perlu diuraikan indikasi sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut misalnya: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, anggaran internal badan usaha, Loan, Hibah, dan lain-lain. VI. ANALISIS RISIKO Menguraikan secara garis besar mengenai analisis risiko yang mungkin dihadapi olehBadan Usaha dalam kegiatan Usaha Distribusi Tenaga Listrik selama 5 (lima) tahun ke depan antara lain berupa profil risiko, pemetaan profil risiko, dan mitigasi risiko.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

DRAFT

No.

Pemroses

Nama

IGNASIUS JONAN

Jabatan

1.

Pemrakarsa



2.

Pemeriksa I

M. Teguh Pamudji


3.

Pemeriksa II

Arcandra Tahar

Wakil Menteri ESDM

Paraf

- 27 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

SISTEMATIKA DAN FORMAT PENYUSUNAN RUPTL UNTUK USAHA PENJUALAN TENAGA LISTRIK I.


Berisi uraian perlunya disusun RUPTL oleh Badan Usaha sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam Wilayah Usahanya.

DRAFT

2. Landasan Hukum

Berisi uraian landasan hukum dan regulasi yang menjadi dasar dalam penyusunan RUPTL. 3. Visi dan Misi Perusahaan



Berisi uraian urutan proses penyusunan RUPTL mulai dari acuan yang digunakan yaitu RUKN dan/atau RUKD, kemudian proses proyeksi kebutuhan tenaga listrik mulai dari sumber data, variabel yang digunakan, penentuan asumsi/target, metode dan tools yang digunakan dalam pemodelan, dan pada akhirnya penentuan rencana Usaha Penjualan Tenaga Listrik. Penanggungjawab

berisi

unit-unit

dalam

Badan

Usaha

bertanggungjawab dan terlibat dalam proses penyusunan RUPTL.

yang

- 28 6. Ruang Lingkup dan Wilayah Usaha

Berisi uraian ruang lingkup perencanaan dalam RUPTL dan peta rencana Wilayah Usaha yang sedang diajukan berikut penjelasannya, atau peta Wilayah Usaha berikut penjelasannya dalam hal RUPTL diajukan dalam rangka perubahan RUPTL. 7. Sistematika Dokumen RUPTL


STRATEGI PENJUALAN TENAGA LISTRIK Menguraikan

strategi

penjualan

tenaga

listrik

untuk

melayani

pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik. III.

KONDISI USAHA PENJUALAN TENAGA LISTRIK Bab ini ditujukan khusus dalam rangka penyusunan perubahan RUPTL, untuk RUPTL yang disusun oleh Badan Usaha yang baru akan berusaha di bidang Penjualan Tenaga Listrik, maka ketentuan dalam Bab III ini dapat diabaikan. Bab ini menguraikan data perkembangan tahunan kondisi Usaha DRAFT

Penjualan Tenaga Listrik 10 (sepuluh) tahun terakhir. Data kondisi Usaha Penjualan Tenaga Listrik paling sedikit memuat data realisasi penjualan tenaga listrik, jumlah pelanggan, dan pendapatan penjualan tenaga listrik per kelompok pelanggan. Kelompok pelanggan dapat disesuaikan berdasarkan kelompok tarif tenaga listrik yang diterapkan oleh badan usaha terhadap pelanggannya. Data realisasi penjualan tenaga listrik mengacu format sebagaimana pada Tabel 1, sebagai berikut: Tabel 1 Realisasi Penjualan Tenaga Listrik (dalam TWh/GWh/MWh) Kelompok Pelanggan*) Rumah Tangga Industri

Tahun **)P-10

Tahun P-9

… dst.

Tahun P-1

- 29 -

Kelompok Pelanggan*)

Tahun **)P-10

Tahun P-9

… dst.

Tahun P-1

Bisnis ... dst. TOTAL Pertumbuhan (%) Keterangan: *) Kelompok pelanggan disesuaikan dengan kelompok tarif tenaga listrik yang dimiliki **) P adalah tahun awal perencanaan Data realisasi jumlah pelanggan mengacu format sebagaimana pada Tabel 2, sebagai berikut: Tabel 2 Realisasi Jumlah Pelanggan DRAFT


Tahun **)P-10

Tahun P-9

… dst.

Tahun P-1

Rumah Tangga Industri Bisnis ... dst. TOTAL Pertumbuhan (%) Keterangan: *)

Kelompok pelanggan disesuaikan dengan kelompok tarif tenaga listrik yang dimiliki

**) P adalah tahun awal perencanaan Data

realisasi

pendapatan

penjualan

tenaga

listrik

per

kelompok

pelanggan mengacu format sebagaimana pada Tabel 3, sebagai berikut:

- 30 Tabel 3 Realisasi Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik (dalam Rp) Kelompok Pelanggan*)

Tahun **)P-10

Tahun P-9

… dst.

Tahun P-1



**) P adalah tahun awal perencanaan DRAFT

IV. RENCANA USAHA PENJUALAN TENAGA LISTRIK Menguraikan rencana penjualan tenaga listrik kepada konsumen per tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan per sistem tenaga listrik. Bab Rencana Usaha Penjualan Tenaga Listrik paling sedikit memuat: 1. Proyeksi Penjualan Tenaga Listrik Menguraikan penyederhanaan

proyeksi proyeksi,

penjualan penjualan

tenaga tenaga

listrik. listrik

Untuk dapat

dikelompokkan paling sedikit dalam 4 (empat) kelompok pelanggan yaitu rumah tangga, industri, bisnis, dan publik (gabungan antara penerangan jalan umum, sosial, dan gedung pemerintah). Bagi Badan Usaha yang baru akan berusaha di bidang Penjualan Tenaga Listrik ataupun telah beroperasi namun kurang dari 10 (sepuluh) tahun, maka proyeksi penjualan tenaga listrik dapat dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan tenaga listrik dengan menggunakan asumsi/target jumlah pelanggan.

- 31 Bagi Badan Usaha yang telah beroperasi selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih, maka proyeksi penjualan tenaga listrik dapat dihitung dengan pemodelan menggunakan metode ekonometri. Dalam pemodelan dengan metode ekonometri dibutuhkan beberapa data historis tahunan paling singkat data 10 (sepuluh) tahun terakhir, antara lain: a. jumlah penduduk; b. jumlah rumah tangga; c. indeks harga konsumen; d. inflasi; e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per sektor; Nilai PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan,

dimana

hanya

sektor

PDRB

yang

mempengaruhi

konsumsi tenaga listrik saja yang digunakan dalam pemodelan. Berdasarkan sektor atau lapangan usahanya, sebagian besar PDRB tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan kelompok pelanggan sebagaimana terlihat pada Tabel 4. f.

penjualan tenaga listrik per kelompok pelanggan; DRAFT

g. pelanggan per kelompok pelanggan; h. pendapatan penjualan tenaga listrik per kelompok pelanggan; i.

tarif tenaga listrik rata-rata per kelompok pelanggan; atau Tarif tenaga listrik rata-rata diperoleh dengan membagi antara pendapatan penjualan tenaga listrik dengan penjualan tenaga listrik.

j.

rasio pelanggan rumah tangga. Rasio pelanggan rumah tangga adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga dengan jumlah rumah tangga pada suatu daerah.

Data untuk pemodelan proyeksi penjualan tenaga listrik mengacu format sebagaimana pada Tabel 4, sebagai berikut: Tabel 4 Data Untuk Pemodelan Proyeksi Penjualan Tenaga Listrik

- 32 -

Uraian

Satuan

Jumlah Penduduk Pertumbuhan Penduduk Jumlah rumah tangga Indeks Harga Konsumen Inflasi PDRB Perkapita Pertumbuhan PDRB PDRB (Total) PDRB Bisnis PDRB Publik PDRB Industri PDRB Tambang PDRB Lainnya Penjualan Tenaga Listrik*) a. Rumah Tangga b. Industri c. Bisnis d. Publik Pelanggan*) a. Rumah Tangga b. Industri c. Bisnis d. Publik Pendapatan penjualan tenaga listrik*)

DRAFT

Tahun **)P-10

Tahun P-9

… dst.

Tahun P-1

- 33 -

Uraian

Satuan

Tahun **)P-10

Tahun P-9

… dst.

Tahun P-1

a. Rumah Tangga b. Industri c. Bisnis d. Publik Tarif Tenaga Listrik Rata-Rata*) a. Rumah Tangga b. Industri c. Bisnis d. Publik Rasio Pelanggan Rumah Tangga Keterangan: *)

Disesuaikan dengan kelompok tarif tenaga listrik yang dimiliki DRAFT

**) P adalah tahun awal perencanaan Data dalam Tabel 4, kemudian diolah dalam suatu pemodelan ekonometri menggunakan tools tertentu sehingga diperoleh suatu persamaan matematika yaitu persamaan regresi yang terdiri dari variabel tak bebas di sisi kiri dan konstanta, koefisien serta variabel bebas di sisi kanan persamaan. Kriteria dapat digunakan atau tidaknya suatu variabel bebas dapat diukur dengan melihat beberapa parameter statistik. Variabel tak bebas merupakan penjualan tenaga listrik per kelompok pelanggan, sementara variabel bebas masing-masing pada umumnya dapat terdiri atas: a. Rumah tangga : PDRB per kapita, jumlah pelanggan rumah tangga dan tarif listrik rumah tangga b. Industri

: PDRB industri non-migas dan tarif listrik industri

c. Bisnis

: PDRB bisnis dan tarif listrik bisnis

d. Publik

: PDRB publik dan tarif listrik publik

- 34 Untuk menentukan nilai dari variabel tak bebas yakni besaran penjualan tenaga listrik sepanjang periode perencanaan, maka nilai variabel bebas sepanjang periode perencanaan perlu didefinisikan terlebih dahulu. Nilai variabel bebas yang digunakan harus mengacu pada asumsi/target yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga yang berkompeten (sesuai tugas dan fungsinya). Asumsi/target mengacu format sebagaimana pada Tabel 5, sebagai berikut: Tabel 5 Asumsi/Target Uraian

Satuan

Tahun *)P

Jumlah Penduduk Pertumbuhan Penduduk Jumlah rumah tangga Pelanggan Rumah Tangga

DRAFT

Rasio Pelanggan Rumah Tangga Inflasi PDRB Perkapita Pertumbuhan PDRB PDRB (Total) PDRB Bisnis PDRB Publik PDRB Industri PDRB Tambang PDRB Lainnya

Keterangan: *) P adalah tahun awal perencanaan.

Tahun P+1

… dst.

Tahun P+4

- 35 Asumsi jumlah penduduk diperlukan untuk menentukan asumsi jumlah rumah tangga ke depan, dimana jumlah rumah tangga dan rasio pelanggan rumah tangga diperlukan untuk penentuan asumsi jumlah pelanggan rumah tangga ke depanyang menjadi salah satu variabel bebas persamaan penjualan tenaga listrik sektor rumah tangga. Asumsi Inflasi diperlukan sebagai dasar asumsi besaran tarif tenaga listrik ke depan. Asumsi/target PDRB Perkapita diperlukan sebagai salah satu variabel bebas persamaan penjualan tenaga listrik sektor rumah tangga. Asumsi/target PDRB per kelompok pelanggan diperlukan sebagai salah satu variabel bebas persamaan penjualan tenaga listrik untuk sektor bisnis, publik, dan industri. Hasil proyeksi penjualan tenaga listrik mengacu format sebagaimana pada Tabel 6, sebagai berikut: Tabel 6 Proyeksi Penjualan Tenaga Listrik DRAFT

(dalam TWh/GWh/MWh) Kelompok Pelanggan*)

Tahun **)P-10

Tahun P+1

… dst.

Tahun P+4

Rumah Tangga Industri Bisnis ... dst. TOTAL Konsumsi tenaga listrik per kapita (kWh) Keterangan: *)


**) P adalah tahun awal perencanaan

- 36 2. Rencana Pembelian Tenaga Listrik Berdasarkan proyeksi penjualan tenaga listrik maka dapat dihitung besaran

tenaga

listrik

yang

akan

dibeli

dari

Badan

Usaha

pembangkitan tenaga listrik dan/atau dari Badan Usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi. Rencana pembelian tenaga listrik mengacu format sebagaimana pada Tabel 7, sebagai berikut: Tabel 7 Rencana Pembelian Tenaga Listrik (dalam MW dan TWh/GWh/MWh) Sumber Tenaga Listrik

Tahun *)P

Tahun P+1

… dst.

Tahun P+4

PT … PT … … dst. TOTAL

DRAFT

Keterangan: *) P adalah tahun awal perencanaan 3. Proyeksi Jumlah Pelanggan Menguraikan proyeksi jumlah pelanggan yang dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok pelanggan, yaitu kelompok pelanggan rumah tangga, industri, bisnis dan publik (penerangan jalan umum, sosial,

dan

gedung

pemerintah).

Kelompok

pelanggan

dapat

disesuaikan berdasarkan kelompok tarif tenaga listrik yang diterapkan oleh badan usaha terhadap pelanggannya. Proyeksi jumlah pelanggan diperlukan untuk perencanaan kebutuhan material penyambungan dari jaringan distribusi ke pelanggan, antara lain kabel sambungan dan Alat Pengukur dan Pembatas (APP). Selain itu, proyeksi jumlah pelanggan diperlukan untuk perencanaan sistem distribusi yang terdiri dari panjang JTM dan JTR serta kapasitas dan jumlah trafo distribusi bagi Badan Usaha Distribusi Tenaga Listrik.

- 37 Proyeksi jumlah pelanggan dapat dilakukan menggunakan metode ekonometri sebagaimana proyeksi penjualan tenaga listrik di atas. Khusus untuk proyeksi pelanggan rumah tangga dihitung melalui perkalian antara target rasio pelanggan rumah tangga dengan jumlah rumah tangga. Hasil proyeksi jumlah pelanggan mengacu format sebagaimana pada Tabel 8, sebagai berikut: Tabel 8 Proyeksi Jumlah Pelanggan Kelompok Pelanggan*)

Tahun **)P-10

Tahun P+1

… dst.

Tahun P+4

Rumah Tangga Industri Bisnis ... dst. TOTAL

DRAFT

Keterangan: *)


**) P adalah tahun awal perencanaan V.

KEBUTUHAN INVESTASI DAN INDIKASI PENDANAAN Menguraikan proyeksi investasi yang diperlukan oleh Badan Usaha dalam melaksanakan rencana Usaha Penjualan Tenaga Listrik selama 5 (lima) tahun ke depan, antara lain: 1. kebutuhan investasi untuk kabel sambunganpelanggan; atau 2. kebutuhan investasi untuk alat pengukur dan pembatas (APP); Selain kebutuhan investasi, perlu diuraikan indikasi sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut misalnya: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, anggaran internal badan usaha, Loan, Hibah, dan lain-lain.

- 38 VI. ANALISIS RISIKO Menguraikan secara garis besar mengenai analisis risiko yang mungkin dihadapi oleh Badan Usaha dalam kegiatan Usaha Penjualan Tenaga Listrik selama 5 (lima) tahun ke depan antara lain berupa profil risiko, pemetaan profil risiko, dan mitigasi risiko.


IGNASIUS JONAN

No.

Pemroses

Nama

Jabatan

1.

Pemrakarsa



2.

Pemeriksa I

M. Teguh Pamudji


3.

Pemeriksa II

Arcandra Tahar

Wakil Menteri ESDM DRAFT

Paraf

LAMPIRAN III PERATURAN

MENTERI

ENERGI

DAN

SUMBER

DAYA

MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

SISTEMATIKA DAN FORMAT PENYUSUNAN RUPTL UNTUK USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK TERINTEGRASI I.


Berisi uraian perlunya disusun RUPTL oleh Badan Usaha sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam Wilayah Usahanya. 2. Landasan Hukum

Berisi uraian landasan hukum dan regulasi yang menjadi dasar dalam DRAFT

penyusunan RUPTL. 3. Visi dan Misi Perusahaan



Berisi uraian urutan proses penyusunan RUPTL mulai dari acuan yang digunakan yaitu RUKN dan/atau RUKD, kemudian proses proyeksi kebutuhan tenaga listrik mulai dari sumber data, variabel yang digunakan, penentuan asumsi/target, metode dan tools yang digunakan dalam pemodelan, danpada akhirnya penentuan rencana penyediaan tenaga listrik. Penanggungjawab

berisi

unit-unit

dalam

Badan

Usaha

yang

bertanggung jawab dan terlibat dalam proses penyusunan RUPTL. 6. Ruang Lingkup dan Wilayah Usaha

Berisi uraian ruang lingkup perencanaan dalam RUPTL dan peta rencana Wilayah Usaha yang sedang diajukan berikut penjelasannya,

atau peta Wilayah Usaha berikut penjelasannya dalam hal RUPTL diajukan dalam rangka perubahan RUPTL. 7. Sistematika Dokumen RUPTL


STRATEGI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK Menguraikan strategi pengembangan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang paling sedikit memuat: 1. strategi untuk melayani pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik; 2. strategi pengembangan kapasitas pembangkit; 3. strategi pengembangan transmisi dan gardu induk; 4. strategi pengembangan sistem distribusi; 5. strategi elektrifikasi daerah yang belum berlistrik; dan 6. strategi penurunan emisi gas rumah kaca.

III.

KETERSEDIAAN SUMBER ENERGI DAN STRATEGI PEMANFAATANNYA Menguraikan data potensi sumber energi dan strategi pemanfaatan termasuk transportasinya untuk pembangkitan tenaga listrik berdasarkan DRAFT

jenis sumber energi yang akan dimanfaatkan dengan mengikuti kebijakan Pemerintah di bidang energi dan ketenagalistrikan, yaitu: 1. sumber energi baru; 2. sumber energi terbarukan; dan 3. sumber energi tak terbarukan. IV. KONDISI USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK Bab ini ditujukan khusus dalam rangka penyusunan perubahan RUPTL, untuk RUPTL yang disusun oleh Badan Usaha yang baru akan berusaha di bidang Penyediaan Tenaga Listrik, maka ketentuan dalam Bab III ini dapat diabaikan. Bab ini menguraikan data perkembangan tahunan kondisi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 10 (sepuluh) tahun terakhir. Dalam hal Wilayah Usaha mencakup lebih dari 1 (satu) pulau besar, maka data

kondisi

Usaha

Penyediaan

Tenaga

Listrik

termasuk

peta

ketenagalistrikan dikelompokkan berdasarkan data keseluruhan dan per pulau besar. Adapun gambaran umum kondisi pasokan tenaga listrik termasuk peta ketenagalistrikan, rincian, dan rekapitulasi kondisi Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik dibuat untuk setiap provinsi dan dapat dimuat dalam suatu lampiran per provinsi yang tidak terpisahkan dari dokumen RUPTL. Data kondisi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik paling sedikit memuat: 1. Gambaran Umum Kondisi Pasokan Tenaga Listrik Menguraikan kondisi pasokan tenaga listrik 1 (satu) tahun terakhir dilengkapi

dengan

peta

ketenagalistrikan

meliputi

pembangkit,

transmisi dan gardu induk. 2. Kondisi Penjualan Tenaga Listrik Menguraikan data realisasi penjualan tenaga listrik, jumlah pelanggan, dan pendapatan penjualan tenaga listrik untuk melihat tarif rata-rata per kelompok pelanggan. Data realisasi penjualan tenaga listrik mengacu format sebagaimana pada Tabel 1, sebagai berikut: Tabel 1 Realisasi Penjualan Tenaga Listrik (dalam TWh/GWh/MWh) DRAFT


Tahun **)P-10

Tahun P-9

… dst.

Tahun P-1




Data realisasi jumlah pelanggan mengacu format sebagaimana pada Tabel 2, sebagai berikut:

Tabel 2 Realisasi Jumlah Pelanggan Tahun **)P-10


Tahun P-9

… dst.

Tahun P-1



**) P adalah tahun awal perencanaan Data realisasi pendapatan penjualan tenaga listrik per kelompok pelangganmengacu format sebagaimana pada Tabel 3, sebagai berikut: DRAFT

Tabel 3 Realisasi Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik (dalam Rp) Kelompok Pelanggan*)

Tahun **)P-10

Tahun P-9

… dst.

Tahun P-1




3. Kondisi Pembangkitan Menguraikan

datadetail

pembangkitan

tenaga

listrik

eksisting,

kapasitas terpasang, daya mampu netto (DMN), daya mampu pasok (DMP) tertinggi, jumlah unit pembangkit, produksi tenaga listrik dan konsumsi sumber energi primer. Komposisi kepemilikan pembangkit dapat terdiri dari pembangkit milik pemegang IUPTL sendiri, kerja sama antar pemegang IUPTL (IPP), kerja sama antar pemegang wilayah usaha (PPU), sewa, excess power, dan impor tenaga listrik dari negara lain. Rekapitulasi data realisasi kapasitas terpasang pembangkit mengacu format sebagaimana pada Tabel 4, sebagai berikut: Tabel 4 Rekapitulasi Realisasi Kapasitas Terpasang Pembangkit (dalam MW) Tahun **)P-10 Uraian*) Milik Sendiri

Sewa

Kerja sama dengan IPP

… dst. Kerja sama dengan PPU

Excess Power

Tahun P-1

Milik Sendiri

Sewa

DRAFT


Kerja sama dengan PPU

Excess Power

PLT... PLT... PLT… …dst. Impor Subtotal TOTAL

Keterangan: *)

Jenis dan kepemilikan pembangkit dapat disesuaikan

**) P adalah tahun awal perencanaan Rekapitulasi

data

realisasi

DMN

pembangkit

sebagaimanapada Tabel 5, sebagai berikut:

mengacu

format

Tabel 5 Rekapitulasi Realisasi DMN Pembangkit (dalam MW) Tahun **)P-10 Uraian*) Milik Sendiri

Sewa



Excess Power

Tahun P-1

Milik Sendiri

Sewa



Excess Power

PLT... PLT... PLT... …dst. Impor Subtotal TOTAL

Keterangan: *)


**) P adalah tahun awal perencanaan Rekapitulasi data realisasi DMP tertinggi pembangkit mengacu format sebagaimana pada Tabel 6 sebagai berikut: DRAFT

Tabel 6 Rekapitulasi Realisasi DMP Tertinggi Pembangkit (dalam MW) Tahun **)P-10 Uraian*) Milik Sendiri

Sewa



Excess Power

Tahun P-1

Milik Sendiri

Sewa

PLT... PLT... PLT... …dst. Impor Subtotal TOTAL

Keterangan: *)





Excess Power

Rekapitulasi data realisasi jumlah unit pembangkit mengacu format sebagaimana pada Tabel 7, sebagai berikut: Tabel 7 Rekapitulasi Realisasi Jumlah Unit Pembangkit (dalam Unit) Tahun **)P-10 Uraian*) Milik Sendiri

Sewa



Excess Power

Tahun P-1

Milik Sendiri


Sewa


Excess Power

PLT... PLT... PLT… …dst. Impor Subtotal TOTAL

Keterangan: *)

Jenis dan kepemilikan pembangkit dapat disesuaikan DRAFT

**)

P adalah tahun awal perencanaan Data detail pembangkit tenaga listrik eksisting mengacu format sebagaimana pada Tabel 8 sebagai berikut: Tabel 8 Pembangkit Tenaga Listrik Eksisting (dalam MW)

No.

Kabupaten/ Kota

Sistem Tenaga Listrik

Beban Puncak Sistem

Jenis

Lokasi/ Nama Pembangkit

Bahan Bakar

Jumlah Unit

Kapasitas Terpasang (MW)

DMN (MW)

DMP Tertinggi 1 tahun terakhir (MW)

COD

Status **)

Pemilik

1.

Milik Sendiri/ Sewa/IP P/PPU/E xcess Power *)

2.

Milik Sendiri/ Sewa/IP P/PPU/E xcess Power *)

… dst.

Milik Sendiri/ Sewa/IP P/PPU/ Excess

Titik Koordinat

Titik Koneksi

No.

Kabupaten/ Kota


Beban Puncak Sistem

Jenis


Bahan Bakar

Jumlah Unit

Kapasitas Terpasang (MW)

DMN (MW)

DMP Tertinggi 1 tahun terakhir (MW)

COD

Status **)

Pemilik

Titik Koordinat

Power *) Impor

Keterangan: *)

hapus yang tidak perlu

**) operasi/rusak permanen/dll sesuai kondisi aktual Rekapitulasi data realisasi produksi tenaga listrik berdasarkan sumber energi primer mengacu format sebagaimana pada Tabel 9, sebagai berikut: Tabel 9 Rekapitulasi Realisasi Produksi Tenaga Listrik (dalam TWh/GWh/MWh) Tahun **)P-10 Uraian*) Milik Sendiri

Sewa



Excess Power DRAFT

Air Panas Bumi Biodiesel Biomassa Surya Bayu EBT Lain Gas BBM: HSD MFO IDO HFO Batubara Impor … dst. Impor Subtotal TOTAL

Tahun P-1

Milik Sendiri

Sewa



Excess Power

Titik Koneksi

Keterangan: *)


**)

P adalah tahun awal perencanaan Rekapitulasi

data

realisasi

konsumsi

sumber

energi

primer

berdasarkan sumber energi primer mengacu format sebagaimanapada Tabel 10, sebagai berikut: Tabel 10 Rekapitulasi Realisasi Konsumsi Sumber Energi Primer Tahun *)P-10 Uraian

Satuan Milik Sendiri

Batubara Gas

Sewa



Excess Power

Tahun P-1

Milik Sendiri

Sewa



Excess Power

Juta Ton MMBTU

BBM:

kL

HSD

kL

MFO

kL

IDO

kL

HFO

kL

Biomassa

Ton

Uap Panas Bumi

Ton

DRAFT

… dst. Subtotal TOTAL

Keterangan: *) P adalah tahun awal perencanaan 4. Kondisi Sistem Transmisi Paling sedikit memuat data realisasi fisik dan operasi sistem transmisi yang terdiri atas panjang jaringan transmisi, susut transmisi, kapasitas trafo gardu induk, jumlah trafo gardu induk,pemakaian sendiri gardu induk, dan beban puncak sistem tenaga listrik baik coincident maupun non-coincident. Data

realisasi

panjang

jaringan

transmisi

sebagaimana pada Tabel 11, sebagai berikut:

mengacu

format

Tabel 11 Realisasi Panjang Jaringan Transmisi (dalam kms) Tahun **)P-10

Uraian*)

Tahun P-9

… dst.

Tahun P-1

500 kV 500 kV DC 275 kV 150 kV 70 kV TOTAL Keterangan: *)

Jenis tegangan dapat disesuaikan

**) P adalah tahun awal perencanaan Data realisasi susut transmisi mengacu format sebagaimana Tabel 12, sebagai berikut: DRAFT

Tabel 12 Realisasi Susut Transmisi Uraian

Tahun *)P-10

Tahun P-9

… dst.

Tahun P-1

Susut transmisi (GWh) Susut transmisi (%) Keterangan: *) P adalah tahun awal perencanaan Data

realisasi

kapasitas

trafo

Gardu

Induk

mengacu

format

sebagaimana pada Tabel 13, sebagai berikut: Tabel 13 Realisasi Kapasitas Trafo Gardu Induk (dalam MVA) Uraian*) 500/150 kV

Tahun **)P-10

Tahun P-9

… dst.

Tahun P-1

Tahun **)P-10

Uraian*)

Tahun P-9

… dst.

Induk

mengacu

Tahun P-1

275/150 kV 150/70kV 150/20kV 70/20kV TOTAL Keterangan: *)


**) P adalah tahun awal perencanaan Data

realisasi

jumlah

trafo

Gardu

format

sebagaimanapada Tabel 14, sebagai berikut: Tabel 14 Realisasi Jumlah Trafo Gardu Induk (dalam unit) Uraian*)

DRAFT

Tahun **)P-10

Tahun P-9

… dst.

Tahun P-1

500/150 kV 275/150 kV 150/70kV 150/20kV 70/20 kV TOTAL Keterangan: *)


**) P adalah tahun awal perencanaan Data realisasi pemakaian sendiri GI mengacu format sebagaimana pada Tabel 15, sebagai berikut:

Tabel 15 Realisasi Pemakaian Sendiri GI Tahun *)P-10

Uraian

Tahun P-9

… dst.

Tahun P-1

Pemakaian sendiri GI (GWh) Pemakaian sendiri GI (%) Keterangan: *) P adalah tahun awal perencanaan Data realisasi beban puncak sistem tenaga listrik mengacu format sebagaimana pada Tabel 16,sebagai berikut: Tabel 16 Realisasi Beban Puncak Sistem Tenaga Listrik (MW) Tahun *)P-10

Uraian

Tahun P-9

… dst.

Tahun P-1

Beban Puncak Keterangan:

DRAFT

*) P adalah tahun awal perencanaan 5. Kondisi Sistem Distribusi Paling sedikit memuat data realisasi fisik, operasi dan keandalan sistem distribusi yang terdiri dari data realisasi panjang jaringan tegangan menengah (JTM), jaringan tegangan rendah (JTR), kapasitas dan jumlah trafo gardu distribusi, susut/losses distribusi, pemakaian sendiri gardu distribusi, System Average Interruption Duration Index (SAIDI) dan System Average Interruption Frequency Index (SAIFI). Data realisasi fisik sistem distribusi mengacu format sebagaimana pada Tabel 17, sebagai berikut: Tabel 17 Realisasi Fisik Sistem Distribusi Uraian Panjang JTM

Satuan kms

Tahun *)P-10

Tahun P-9

… dst.

Tahun P-1

Uraian

Satuan

Panjang JTR

kms

Kapasitas trafo gardu distribusi

MVA

Jumlah trafo distribusi

unit

gardu

Tahun *)P-10

Tahun P-9

… dst.

Tahun P-1

Keterangan: *) P adalah tahun awal perencanaan Data realisasi operasi sistem distribusi mengacu format sebagaimana pada Tabel 18, sebagai berikut: Tabel 18 Realisasi Operasi Sistem Distribusi Uraian

Satuan

Susut/losses distribusi

Tahun *)P-10

Tahun P-9

… dst.

Tahun P-1

GWh DRAFT

Persentase susut/losses distribusi

%

Pemakaian sendiri gardu distribusi

GWh

Persentase pemakaian sendiri gardu distribusi

%

Keterangan: *) P adalah tahun awal perencanaan Data

realisasi

keandalan

sistem

distribusi

mengacu

format

sebagaimana pada Tabel 19, sebagai berikut: Tabel 19 Realisasi Keandalan Sistem Distribusi Uraian System Average Interruption Duration Index (SAIDI)

Satuan jam/ pelanggan

Tahun *)P-10

Tahun P-9

... dst.

Tahun P-1

Uraian

Tahun *)P-10

Satuan

System Average Interruption Frequency Index (SAIFI)

Tahun P-9

... dst.

Tahun P-1

kali/ pelanggan

Keterangan: *) P adalah tahun awal perencanaan V.

RENCANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK Menguraikan rencana pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen per tahun selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun kedepan per sistem tenaga listrik. Perencanaan penyediaan tenaga listrik diawali dari prakiraan di sisi permintaan (demand side) kemudian dilanjutkan dengan prakiraan di sisi penyediaan (supply side). Dalam hal Wilayah Usaha atau rencana Wilayah Usaha mencakup lebih dari 1 (satu) sistem tenaga listrik atau provinsi, maka rincian dan rekapitulasi rencana penyediaan tenaga listrik dibuat untuk setiap sistem tenaga listrik atau provinsi dalam suatu lampiran per provinsi yang tak DRAFT

terpisahkan dari dokumen RUPTL. Infrastruktur pembangkit, jaringan transmisi, dan gardu induk baik eksisting maupun rencana harus ditampilkan dalam suatu peta yang dapat digabung dengan peta kondisi usaha penyediaan tenaga listrik. Dalam hal Wilayah Usaha atau rencana Wilayah Usaha mencakup lebih dari 1 (satu) pulau besar, maka rencana penyediaan tenaga listrik dalam RUPTL dikelompokkan berdasarkan berdasarkan rencana nasional dan rencana pulau besar. Bab rencana penyediaan tenaga listrik paling sedikit memuat: 1. Proyeksi Penjualan Tenaga Listrik Menguraikan

proyeksi

penjualan

tenaga

listrik

yang

dapat

dikelompokkan dalam 4 (empat) sektor pemakai yaitu sektor rumah tangga, industri, bisnis dan publik (penerangan jalan umum, sosial, dan gedung pemerintah). Bagi Badan Usaha yang telah beroperasi selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih, proyeksi penjualan tenaga listrik dapat dihitung dengan pemodelan menggunakan metode ekonometri, sedangkan bagi Badan

Usaha yang belum beroperasi ataupun telah beroperasi namun kurang dari 10 (sepuluh) tahun, proyeksi penjualan tenaga listrik dapat menggunakan analisis kebutuhan tenaga listrik berdasarkan target jumlah pelanggan. Dalam pemodelan dengan metode ekonometri dibutuhkan beberapa data historis tahunan paling singkat data 10 (sepuluh) tahun terakhir, antara lain: a. jumlah penduduk; b. jumlah rumah tangga; c. indeks harga konsumen; d. inflasi; e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per sektor; Nilai PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan,

dimana

hanya

sektor

PDRB

yang

mempengaruhi

konsumsi tenaga listriksaja yang digunakan dalam pemodelan. Berdasarkan sektor atau lapangan usahanya, sebagian besar PDRB tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan kelompok pelanggan sebagaimana terlihat pada Tabel 20. f.

penjualan tenaga listrikper kelompok pelanggan;

g. pelanggan per kelompok pelanggan; DRAFT

h. pendapatan penjualan tenaga listrik per kelompok pelanggan; i.

tarif tenaga listrik rata-rata per kelompok pelanggan; tarif tenaga listrik rata-rata diperoleh dengan membagi antara pendapatan penjualan tenaga listrik dengan penjualan tenaga listrik

j.

rasio pelanggan rumah tangga. Rasio pelanggan rumah tangga adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga dengan jumlah rumah tangga pada suatu daerah.

Data untuk pemodelan proyeksi penjualan tenaga listrikmengacu format sebagaimana pada Tabel 20, sebagai berikut: Tabel 20 Data Untuk Pemodelan Proyeksi Penjualan Tenaga Listrik Uraian Jumlah Penduduk

Satuan

Tahun **)P-10

Tahun P-9

… dst.

Tahun P-1

Uraian

Tahun **)P-10

Satuan

Pertumbuhan Penduduk Jumlah rumah tangga Indeks Harga Konsumen Inflasi PDRB Perkapita Pertumbuhan PDRB PDRB (Total) PDRB Bisnis PDRB Publik PDRB Industri PDRB Tambang DRAFT

PDRB Lainnya Penjualan Tenaga Listrik*) a. Rumah Tangga b. Industri c. Bisnis d. Publik Pelanggan*) a. Rumah Tangga b. Industri c. Bisnis d. Publik Pendapatan penjualan tenaga listrik*)

Tahun P-9

… dst.

Tahun P-1

Uraian

Tahun **)P-10

Satuan

Tahun P-9

… dst.

Tahun P-1

a. Rumah Tangga b. Industri c. Bisnis d. Publik Tarif Tenaga Listrik RataRata*) e. Rumah Tangga f. Industri g. Bisnis h. Publik Rasio Pelanggan Rumah Tangga Keterangan: *)

Disesuaikan dengan kelompok tarif tenaga listrik yang dimiliki DRAFT

**) P adalah tahun awal perencanaan Data dalam Tabel 20, kemudian diolah dalam suatu pemodelan ekonometri menggunakan toolstertentu sehingga diperoleh suatu persamaan matematika yaitu persamaan regresi yang terdiri dari variabel tak bebas di sisi kiridan konstanta, koefisien serta variabel bebas di sisi kanan persamaan. Kriteria dapat digunakan atau tidaknya suatu variabel bebas dapat diukur dengan melihat beberapa parameter statistik. Variabel tak bebas merupakan penjualan tenaga listrik per kelompok pelanggan, sementara variabel bebasmasing-masing pada umumnya dapat terdiri atas: a. Rumah tangga : PDRB per kapita, jumlah pelanggan rumah tangga dan tarif listrik rumah tangga b. Industri

: PDRB industri non-migas dan tarif listrik industri

c. Bisnis

: PDRB bisnis dan tarif listrik bisnis

d. Publik

: PDRB publik dan tarif listrik publik

Untuk menentukan nilai dari variabel tak bebas yakni besaran penjualan tenaga listrik sepanjang periode perencanaan, maka nilai variabel bebas sepanjang periode perencanaan perlu didefinisikan terlebih dahulu. Nilai variabel bebas yang digunakan harus mengacu pada asumsi/target yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga yang berkompeten (sesuai tugas dan fungsinya). Asumsi/target mengacu format sebagaimana pada Tabel 21, sebagai berikut: Tabel 21 Asumsi/Target Uraian

Satuan

Tahun *)P

Tahun P+1

… dst.

Tahun P+9

Jumlah Penduduk Pertumbuhan Penduduk Jumlah rumah tangga Pelanggan Rumah Tangga DRAFT

Rasio Pelanggan Rumah Tangga Inflasi PDRB Perkapita Pertumbuhan PDRB PDRB (Total) PDRB Bisnis PDRB Publik PDRB Industri PDRB Tambang PDRB Lainnya Keterangan: *) P adalah tahun awal perencanaan Asumsi jumlah penduduk diperlukan untuk menentukan asumsi jumlah rumah tangga ke depan, dimana jumlah rumah tangga dan

rasio pelanggan rumah tangga diperlukan untuk penentuan asumsi jumlah pelanggan rumah tangga ke depan yang menjadi salah satu variabel bebas persamaan penjualan tenaga listrik sektor rumah tangga. Asumsi Inflasi diperlukan sebagai dasar asumsi besaran tariftenaga listrik ke depan. Asumsi/target PDRB Perkapita diperlukan sebagai salah satu variabel bebas persamaan penjualan tenaga listrik sektor rumah tangga. Asumsi/target PDRB per kelompok pelanggan diperlukan sebagai salah satu variabel bebas persamaan penjualan tenaga listrik untuk sektor bisnis, publik dan industri. Hasil proyeksi penjualan tenaga listrik mengacu format sebagaimana pada Tabel 22,sebagai berikut: Tabel 22 Proyeksi Penjualan Tenaga Listrik (dalam TWh/GWh/MWh) Kelompok Pelanggan*) Rumah Tangga

Tahun **)P

Tahun P+1

… dst.

Tahun P+9

DRAFT

Industri Bisnis ... dst. TOTAL Konsumsi tenaga listrik per kapita (kWh) Keterangan: *)


**) P adalah tahun awal perencanaan 2. Proyeksi Jumlah Pelanggan Menguraikan proyeksi jumlah pelanggan yang dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok pelanggan, yaitu kelompok pelanggan rumah tangga, industri, bisnis dan publik (penerangan jalan umum, sosial,

dan

gedung

pemerintah).

Kelompok

pelanggan

dapat

disesuaikan berdasarkan kelompok tarif tenaga listrik yang diterapkan oleh badan usaha terhadap pelanggannya. Proyeksi jumlah pelanggan diperlukan untuk perencanaan kebutuhan material penyambungan dari jaringan distribusi ke pelanggan, antara lain kabel sambungan dan Alat Pengukur dan Pembatas (APP). Selain itu, proyeksi jumlah pelanggan diperlukan untuk perencanaan sistem distribusi yang terdiri dari panjang JTM dan JTR serta kapasitas dan jumlah trafo distribusi Proyeksi jumlah pelanggan dapat dilakukan menggunakan metode ekonometri sebagaimana proyeksi penjualan tenaga listrik di atas. Khusus untuk proyeksi pelanggan rumah tangga dihitung melalui perkalian antara target rasio pelanggan rumah tangga dengan jumlah rumah tangga. Hasil proyeksi jumlah pelanggan mengacu format sebagaimana pada Tabel 23, sebagai berikut: Tabel 23 Proyeksi Jumlah Pelanggan Tahun **)P


DRAFT

Tahun P+1

… dst.

Tahun P+9

Rumah Tangga Industri Bisnis ... dst TOTAL Keterangan: *)


**) P adalah tahun awal perencanaan 3. Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik Menguraikan

proyeksi

kebutuhan

pembangunan

pembangkit

daya/pembangkit,

berdasarkan

jenisnya,

rencana

neraca

daya,

proyeksi bauran energi (energy mix) pembangkitan, kebutuhan bahan bakar dan Proyeksi Emisi CO2. a. Proyeksi Kebutuhan Daya/Pembangkit

Setelah

memperoleh

proyeksi

penjualan

tenaga

listrik yang

merupakan prakiraan demand side, langkah selanjutnya adalah melakukan prakiraan supply side yaitu proyeksi kebutuhan daya/pembangkit pada suatu sistem tenaga listrik. Proyeksi kebutuhan daya/pembangkit dimulai dengan menghitung prakiraan produksi tenaga listrik (GWh) yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan di sisi permintaan/pelanggan. Prakiraan produksi tenaga listrik diperoleh berdasarkan hasil proyeksi penjualan tenaga listrik dengan memperhitungkan pemakaian sendiri baik di pembangkit maupun di gardu induk serta susut (losses) tenaga listrik di jaringan transmisi dan sistem distribusi. Setelah diperoleh prakiraan produksi tenaga listrik, langkah berikutnya adalah menghitung prakiraan beban puncak (MW). Prakiraan beban puncak dihitung berdasarkan prakiraan faktor beban (load factor) yang diperoleh dari prakiraan kurva beban (load curve) ke depan. Prakiraan

beban

menghitung

puncak

prakiraan

kemudian

kebutuhan

dijadikan

acuan

daya/pembangkit

untuk dengan

menambahkan cadangan daya (reserve margin) menggunakan kriteria

keandalan

tertentu. DRAFT

Adapun

untuk

menentukan

kebutuhan tambahan daya/pembangkit (MW) dilakukan dengan menghitung selisih antara kebutuhan daya/pembangkit dengan kapasitas yang telah ada (eksisting). Dalam menghitung proyeksi kebutuhan

daya/pembangkit

harus

mempertimbangkan

penurunan kemampuan pembangkit (derating) dan rencana retired dan mothballed. Kriteria

keandalan

dalam

perencanaan

pembangkit

dapat

menggunakan metoda deterministik maupun metoda probabilistik. Penentuan cadangan dengan metoda deterministik adalah dengan menentukan

cadangan

dalam

MW,

dalam

persentase

atau

ditentukan dengan menggunakan skenario kapasitas terbesar tidak beroperasi. Kriteria keandalan N-2 dapat diterapkan untuk sistem kecil atau isolated, yaitu cadangan minimum harus lebih besar dari 1 (satu) unit terbesar pertama dan 1 (satu) unit terbesar kedua. Penentuan cadangan dengan metodaprobabilistik adalah dengan menghitung

Loss

of

Load

Probability

(LOLP).

LOLP

adalah

probabilitas dari suatu sistem pembangkitan berada pada kondisi dimana kapasitas pembangkitan yang tersedia lebih kecil daripada

beban

yang

dilayaninya.

Apabila

menggunakan

metoda

probabilistik maka LOLP paling besar adalah sebesar 0.274% atau setara dengan probabilitas beban puncak lebih besar dari kapasitas pembangkitan paling lama 1 (satu) hari saja dalam 1 (satu) tahun. b. Penentuan Jenis Pembangkit Proyeksi

kebutuhan

daya/pembangkit

sebagaimana

telah

dijelaskan di atas baru bersifat indikatif, langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah penentuan jenis pembangkit sesuai fungsinya dalam pembebanan, yaitu sebagai pembangkit pemikul beban dasar (base load), beban menengah (midrange) dan beban puncak (peaking). Penentuan jenis pembangkit dapat dilakukan dengan suatu tools optimasi sistem tenaga listrik. Idealnya jenis pembangkit yang dipilih adalah pembangkit dengan biaya pokok penyediaan paling murah (least cost), namun perlu dipertimbangkan faktor dampak emisi terhadap lingkungan dan keberlanjutan pasokan sumber energi primer sehingga pilihan pembangkit dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan menjadi keharusan. Hal yang penting dan harus menjadi acuan dalam penentuan jenis DRAFT

pembangkit adalah kebijakan Pemerintah dalam bauran energi (energy mix). c. Neraca Daya Menguraikan supply-demand tenaga listrik dalam suatu tabel sehingga terlihat kecukupan rencana pasokan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik.Neraca daya terdiri dari 3 (tiga) bagian utama yaitu kebutuhan, pasokan eksisting dan rencana tambahan pasokan. Neraca daya mengacu format sebagaimana pada Tabel 24, sebagai berikut: Tabel 24 Neraca Daya Uraian

Satuan/ Jenis

1. KEBUTUHAN a. Penjualan b. Pertumbuhan penjualan

GWh %

Tahun *)P

Tahun P+1

… dst.

Tahun P+9

Satuan/ Jenis

Uraian c. Produksi

GWh

d. Faktor beban

%

e. Beban puncak

MW

f. Total kebutuhan daya

MW

2. PASOKAN EKSISTING a. Total kapasitas terpasang

MW

b. Total daya mampu pasok (DMP) tertinggi:

MW

1. Milik sendiri:

MW

PLT...

MW

PLT...

MW

PLT...

MW

... dst.

MW

2. Kerja sama antar pemegang IUPTL (IPP): PLT... PLT...

MW MW

DRAFT

MW

PLT...

MW

... dst.

MW

3. Kerja sama antar pemegang wilayah usaha (PPU):

MW

PLT...

MW

PLT...

MW

PLT...

MW

... dst.

MW

4. Sewa:

MW

PLT...

MW

PLT...

MW

PLT...

MW

... dst.

MW

5. Pembelian Power: PLT...

Excess

MW MW

Tahun *)P

Tahun P+1

… dst.

Tahun P+9

Satuan/ Jenis

Uraian PLT...

MW

PLT...

MW

... dst.

MW

6. Impor

MW

7. Retired dan Mothballed

MW

PLT...

MW

PLT...

MW

PLT...

MW

... dst.

MW

3. TAMBAHAN PASOKAN (DMN) a. On Going dan Committed:

MW

1) Dikembangkan sendiri:

MW

(Nama Proyek)

PLT...

(Nama Proyek)

PLT...

(Nama Proyek)

PLT...

... dst.

DRAFT

2) Kerja sama antar pemegang IUPTL (IPP):

... dst. MW

(Nama Proyek)

PLT...

(Nama Proyek)

PLT...

(Nama Proyek)

PLT...

... dst.

... dst.

3) Kerja sama antar pemegang wilayah usaha (PPU):

MW

(Nama Proyek)

MW

(Nama Proyek)

MW

(Nama Proyek)

MW

... dst.

MW

4) Impor b. Rencana Tambahan: 1) Dikembangkan sendiri: (Nama Proyek)

MW MW MW PLT...

Tahun *)P

Tahun P+1

… dst.

Tahun P+9

Satuan/ Jenis

Uraian (Nama Proyek)

PLT...

(Nama Proyek)

PLT...

... dst.

... dst.

2) Kerja sama antar pemegang IUPTL (IPP):

PLT...

(Nama Proyek)

PLT...

(Nama Proyek)

PLT...

... dst.

... dst.

… dst.

Tahun P+9

MW

(Nama Proyek)

MW

(Nama Proyek)

MW

(Nama Proyek)

MW

... dst.

MW

4) Unallocated:

Tahun P+1

MW

(Nama Proyek)

3) Kerja sama antar pemegang wilayah usaha (PPU):

Tahun *)P

MW DRAFT

(Nama Proyek)

PLT...

(Nama Proyek)

PLT...

(Nama Proyek)

PLT...

... dst.

... dst.

5) Impor

MW

4. REKAPITULASI a. Total pasokan (DMP tertinggi)

eksisting

MW

b. Total tambahan pasokan (DMN)

MW

c. Total daya sistem**)

MW

mampu

d. Reserve margin

MW

e. Reserve margin

%

Keterangan: *) P adalah tahun awal perencanaan **) c = a + b, asumsi DMP tertinggi tambahan pasokan = DMN tambahan pasokan

Neraca daya dibuat untuk setiap sistem tenaga listrik baik interkoneksi

maupun

isolated.

Untuk

sistem

isolated,

rekapitulasidalam tabel neraca daya dapat ditambahkan dengan nilai N-1 dan N-2. Setiap neraca daya dilengkapi dengan grafiknya. Berdasarkan neraca daya, kemudian dibuat rekapitulasi rencana penambahan pembangkit yang mengacu format sebagaimana pada Tabel 25, sebagai berikut: Tabel 25 Rekapitulasi Rencana Penambahan Pembangkit Tahun *)P

Tahun 1. Dikembangkan sendiri: PLT... PLT... PLT... ... dst. 2. Kerja sama antar pemegang IUPTL (IPP): PLT... PLT... PLT... ... dst. 3. Kerja sama antar pemegang wilayah usaha (PPU): PLT... PLT... PLT... ... dst. 4. Unallocated PLT... PLT... PLT... ... dst.

DRAFT

Tahun P+1

… dst.

Tahun P+9

TOTAL

Tahun *)P

Tahun

Tahun P+1

… dst.

Tahun P+9

TOTAL

5. Impor 6. TOTAL PLT... PLT... PLT... ... dst. Impor

Keterangan: *) P adalah tahun awal perencanaan Adapun

untuk

rincian

rencana

pembangunan

pembangkit

mengacu format sebagaimana pada Tabel 26, sebagai berikut: Tabel 26 Rincian Rencana Pembangunan Pembangkit No.

Provinsi

Kabupaten/ Kota


Jenis


Kapasitas (MW) DRAFT

Target COD

Status*)

Pengembang

Titik Koordinat

Titik Koneksi

Sendiri Kerja sama dengan pemegang IUPTL lain (IPP) Kerja sama dengan pemegang wilayah usaha lain (PPU) Unallocated Impor

*) rencana/pengadaan/kontrak belum konstruksi/konstruksi d. Proyeksi Bauran Energi (Energy Mix) Pembangkitan Menguraikan proyeksi bauran energi (energy mix) pembangkitan tenaga listrik berdasarkan rencana operasi pembangkit eksisting dan rencana sebagaimana tercantum dalam neraca daya. Energy mix dihitung berdasarkan prakiraan komposisi produksi tenaga listrik per jenis sumber energi primer. Prakiraan energy mix harus sejalan dengan kebijakan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dan energi.

Komposisi produksi tenaga listrik per jenis sumber energi primer mengacu format sebagaimana pada Tabel 27, sebagai berikut: Tabel 27 Komposisi Produksi Tenaga Listrik (GWh) Sumber Energi Primer

Tahun *)P

Tahun P+1

… dst.

Tahun P+9

TOTAL

Air Panas Bumi Biodiesel Biomassa Surya Bayu EBT Lain Gas BBM: HSD DRAFT

MFO IDO HFO Batubara Impor TOTAL

Keterangan: *) P adalah tahun awal perencanaan Adapun persentase energy mix mengacu format sebagaimana pada Tabel 28, sebagai berikut: Tabel 28 Energy Mix Pembangkitan Tenaga Listrik (%) Sumber Energi Primer Air Panas Bumi

Tahun *)P

Tahun P+1

… dst.

Tahun P+9

Sumber Energi Primer

Tahun *)P

Tahun P+1

… dst.

Tahun P+9

Biodiesel Biomassa Surya Bayu EBT Lain Gas BBM: HSD MFO IDO HFO Batubara … dst. Impor TOTAL DRAFT

Keterangan: *) P adalah tahun awal perencanaan Selain dalam bentuk tabel, proyeksi energy mix pembangkitan perlu ditampilkan dalam bentuk grafik. e. Proyeksi Kebutuhan Bahan Bakar Pembangkit Menguraikan proyeksi kebutuhan bahan bakar dalam operasional pembangkit.

Proyeksi

kebutuhan

bahan

bakar

pembangkit

dihitung berdasarkan prakiraan komposisi produksi tenaga listrik per jenis sumber energi primer dan efisiensi pembangkit. Proyeksi kebutuhan bahan bakar pembangkit mengacu format sebagaimana pada Tabel 29, sebagai berikut: Tabel 29 Proyeksi Kebutuhan Bahan Bakar Pembangkit Sumber Energi Primer Biodiesel

Satuan kL

Tahun* )P

Tahun P+1

…dst .

TahunP +9

TOTAL

Sumber Energi Primer Biomassa

Satuan

Tahun* )P

Tahun P+1

…dst .

TahunP +9

TOTAL

Juta Ton

Gas

BBTU

BBM:

kL

HSD MFO IDO HFO Juta Ton

Batubara

Keterangan: *) P adalah tahun awal perencanaan Karena skema bisnis jual beli gas berbeda dengan sumber energi primer lainnya, maka sebagai upaya pemenuhan kebutuhan bahan bakar pembangkit berbahan bakar gas, perlu dibuat rincian prakiraan

kebutuhan

pasokan

gas

per

pembangkit

dengan

mengacu format sebagaimana pada Tabel 30, sebagai berikut: DRAFT

Tabel 30 Prakiraan Kebutuhan Pasokan Gas (BBTUD) Pembangkit

Pemasok

PLTG …

…

PLTG …

…

PLTGU …

…

PLTGU …

…

PLTMG …

…

PLTMG …

…

Tahun *)P

Tahun P+1

… dst.

Tahun P+9

Keterangan: *) P adalah tahun awal perencanaan f.

Proyeksi Emisi Gas Rumah Kaca Menguraikan proyeksi emisi CO2 yang merupakan dampak dari operasional pembangkit. Proyeksi emisi CO2 diperoleh berdasarkan

produksi listrik terutama dari berbagai pembangkit berbahan bakar fosil.Proyeksi emisi CO2 dapat ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik.Proyeksi emisi CO2 mengacu format sebagaimana pada Tabel 31, sebagai berikut: Tabel 31 Proyeksi Emisi CO2 (Juta tCO2) Sumber Energi Primer

Tahun *)P

Tahun P+1

… dst.

Tahun P+9

Biodiesel Biomassa Gas BBM: HSD MFO IDO HFO Batubara DRAFT

EBT Keterangan:

*) P adalah tahun awal perencanaan 4. Perencanaan Jaringan Transmisi Menguraikan rencana pembangunan jaringan transmisi per jenis tegangan. Kebutuhan panjang jaringan transmisi dan jenis tegangan yang digunakan dihitung dan ditentukan berdasarkan prakiraan jarak antara pusat pembangkit dengan pusat beban dimana akan dibangun gardu induk dengan mempertimbangkan susut (losses). Rekapitulasi rencana pembangunan jaringan transmisi mengacu format sebagaimana pada Tabel 32, sebagai berikut: Tabel 32 Rekapitulasi Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi (kms) Tegangan (kV) 500 DC

Tahun *)P

Tahun P+1

… dst.

Tahun P+9

TOTAL

Tahun *)P

Tegangan (kV)

Tahun P+1

… dst.

Tahun P+9

TOTAL

500 275 150 70 TOTAL Keterangan: *) P adalah tahun awal perencanaan Adapun rencana detail pembangunan jaringan transmisi mengacu format sebagaimana pada Tabel 33, sebagai berikut: Tabel 33 Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi Provinsi

Kabupate/ Kota

Dari

Ke

Tegangan (kV)

Konduktor

Panjang (kms)

Target COD

Sumber Pendanaan

Status*)

500 DC 500

DRAFT

275 150 70 TOTAL

*) rencana/pengadaan/kontrak belum konstruksi/konstruksi Perencanaan transmisi dilengkapi dengan prakiraan aliran daya per sistem tenaga listrik per tahun. 5. Perencanaan Gardu Induk Menguraikan rencana pembangunan gardu induk baik penambahan trafo per jenis tegangan maupun penambahan line bay.Kebutuhan gardu induk dan jenis tegangan yang digunakan dihitung dan ditentukan berdasarkan prakiraan kebutuhan beban pada suatu daerah.

Rekapitulasi rencana pembangunan gardu induk mengacu format sebagaimana pada Tabel 34, sebagai berikut:

Tabel 34 Rekapitulasi Rencana Pembangunan Gardu Induk (MVA) Tegangan (kV)

Tahun *)P

Tahun P+1

… dst.

Tahun P+9

TOTAL

500 DC (Converter) 500/150 275/150 150/20 70/20 TOTAL Keterangan: *) P adalah tahun awal perencanaan Adapun rencana detail pembangunan gardu induk mengacu format sebagaimana pada Tabel 35, sebagai berikut: Tabel 35

DRAFT

Rencana Pembangunan Gardu Induk Provinsi

Kabupate/ Kota

Gardu Induk

Tegangan (kV)

Baru/Ext/ Uprate

Kapasitas (MVA/LB)

Target COD

Sumber Pendanaan

Status*)

Titik Koordinat

500/1 50 275/1 50 150/2 0 70/20 TOTAL

*) rencana/pengadaan/kontrak belum konstruksi/konstruksi Perencanaan gardu Induk dilengkapi dengan capacity balance. 6. Perencanaan Sistem Distribusi Menguraikanrencana pengadaan penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen. Kebutuhan infrastruktur sistem distribusi dihitung berdasarkan pada proyeksi penjualan tenaga listrik, jumlah dan jenis pelanggan serta jarak antara sistem transmisi atau pembangkitan ke konsumen.

Rencana pembangunan sistem distribusimengacu formatsebagaimana pada Tabel 36, sebagai berikut: Tabel 36 Rencana Pembangunan Sistem Distribusi Tahun *)P

Uraian

Tahun P+1

… dst.

Tahun P+9

Panjang JTM (kms) Panjang JTR (kms) Kapasitas trafo gardu distribusi (MVA) Jumlah trafo gardu distribusi (Unit) Keterangan: *) P adalah tahun awal perencanaan VI. BIAYA POKOK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK Menguraikan

secara

garis

besar

mengenai

proyeksi

biaya

pokok

penyediaan (BPP) tenaga listrik oleh Badan Usaha dalam Wilayah DRAFT

Usahanya untuk melaksanakan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selama 10 (sepuluh) tahun ke depan. VII. KEBUTUHAN INVESTASI DAN INDIKASI PENDANAAN Menguraikan proyeksi investasi yang diperlukan oleh Badan Usaha dalam melaksanakan RUPTL 10 (sepuluh) tahun ke depan, antara lain terdiri atas: 1. kebutuhan investasi untuk pembangunan pembangkit; 2. kebutuhan investasi untuk pembangunan jaringan transmisi; 3. kebutuhan investasi untuk pembangunan gardu induk; 4. kebutuhan investasi untuk pembangunan sistem distribusi; 5. kebutuhan investasi untuk penambahan pelanggan; dan 6. kebutuhan investasi untuk pengembangan listrik perdesaan. Selain kebutuhan investasi perlu diuraikan indikasi sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut misalnya: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, anggaran internal badan usaha, Loan, Hibah, dan lain-lain.

VIII. ANALISIS RISIKO Menguraikan secara garis besar mengenai analisis risiko yang mungkin dihadapi oleh Badan Usaha dalam kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selama 10 (sepuluh) tahun ke depan antara lain berupa profil risiko, pemetaan profil risiko, dan mitigasi risiko.


IGNASIUS JONAN

No.

Pemroses

Nama

Jabatan

1.

Pemrakarsa



2.

Pemeriksa I

M. Teguh Pamudji


3.

Pemeriksa II

Arcandra Tahar

Wakil Menteri ESDM

DRAFT

Paraf

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PEDOMAN

PENYUSUNAN

RENCANA

USAHA

PENYEDIAAN

TENAGA LISTRIK SURAT PERMOHONAN PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK KOP SURAT BADAN USAHA -------------------------------------------------------------------------------------------------Nomor

:

(kota),(tanggal)(bulan)(tahun)

Lampiran : Hal

: Permohonan Pengesahaan RUPTL PT … Tahun 20… s.d. 20…

Yang terhormat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/ Gubernur … *) DRAFT

di Tempat Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014, dengan ini kami mengajukan permohonan pengesahan RUPTL Tahun 20… s.d. 20… (dokumen

RUPTL

terlampir)

distribusi/penjualan/terintegrasi/distribusidan

untuk penjualan*)

usaha tenaga

listrik

PT …… dengan IUPTL/IUPTL-S Nomor: **) …, dengan pokok-pokok sebagai berikut: ***) 1. Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan Kebutuhan

: …%

2. Total Rencana Pembangunan Pembangkit

: … MW

3. Target Bauran Energi Pembangkitan Akhir

: Batubara…%, EBT…%,

Tahun Periode RUPTL

Gas…%, BBM…%

4. Total Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi : …kms 5. Total Rencana Pembangunan Gardu Induk

: … MVA

6. Total Rencana Pembangunan Jaringan Distribusi : …kms 7. Total Rencana Pembangunan Gardu Distribusi

: … MVA

8. Total Kebutuhan Investasi

: … juta USD

Demikian

permohonan

kami,

atas

perhatian

Bapak/Ibu*)

Menteri/Gubernur*), kamisampaikan terima kasih. Hormat kami, (Jabatan) tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap) *)

coretyang tidak perlu

**) khusus pemegang IUPTL/IUPTL-S ***) disesuaikan dengan jenis usaha

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, DRAFT

IGNASIUS JONAN

No.

Pemroses

Nama

Jabatan

1.

Pemrakarsa



2.

Pemeriksa I

M. Teguh Pamudji


3.

Pemeriksa II

Arcandra Tahar

Wakil Menteri ESDM

Paraf

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Recommend Documents