PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses, mutu, dan daya saing serta relevansi pendidikan madrasah perlu mengatur standar penyelenggaraan madrasah; b. bahwa madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional perlu menyesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem pendidikan nasional; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar ……………..

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 8. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 9. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan 1. Penyelenggaraan pendidikan madrasah adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada Raudhatul athfal, Madrasah lbtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 2. Madrasah adalah satuan pendidikan formal di bawah Menteri Agama yang meliputi Raudhatul Athfal, Madrasah lbtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.

3. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau BA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. 4. Madrasah ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar. 5. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai Ianjutan dari SD, Ml, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. 6. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. 7. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agarna Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. 8. Madrasah Negeri adalah madrasah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atas nama Pemerintah. 9. Madrasah Swasta adalah madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat 10. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. 12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 13. Penegerian Madrasah adalah sebuah proses peralihan status madrasah dari status swasta yang diselenggarakan oIeh yayasan/masyarakat/badan hukum lainnya menjadi status negeri yang dikelola dan diatur oleh Kementerian Agama atas nama Pemerintah melalui mekanisme dan persyaratan yang telah ditetapkan. 14. Madrasah Terpadu adalah madrasah yang 15. Akreditasi Madrasah adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan madrasah pada semua jenjang mulai RA, Ml, MTs, MA, dan MAK yang dilakukan secara terpadu dengan Sekolah oleh lembaga independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Madrasah bertaraf internasional adalah madrasah yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju. 17. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

18. Komite madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. 19. Kementerian adalah Kementerian Agama. 20. Menteri adalah Menteri Agama. 21. Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. 22. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 23. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

BAB II JENJANG, BENTUK, DAN NOMENKLATUR MADRASAH Pasal 2 Jenjang pendidikan madrasah terdiri atas : a. pendidikan anak usia dini; b. pendidikan dasar; dan c. pendidikan menengah. Pasal 3 (1) Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a berbentuk RA atau BA; (2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b berbentuk MI dan MTs; (3) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c berbentuk MA dan MAK. Pasal 4 (1) Madrasah dilarang menggunakan nama TK Islam atau Sekolah Islam secara bersama-sama untuk nama RA atau madrasah. (2) Tata cara penamaan madrasah negeri yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota yang berjumlah lebih dari satu adalah dengan menambahkan nomor urut secara paralel berupa angka nominal diikuti dengan nama Ibukota Kabupaten/Kota. (3) Tata cara penamaan madrasah negeri yang berkedudukan di luar ibukota Kabupaten/Kota dapat menggunakan nama kecamatan atau nama lain dengan izin Direktur Jenderal. (4) Madrasah negeri dilarang menambahkan kata-kata lain selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) kecuali mendapat izin dari Direktur Jenderal. (5) Madrasah Swasta dapat menambahkan kata-kata lain di belakang kata madrasah untuk nama madrasah. (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman teknis penggunaan nomenklatur madrasah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB Ill RAUDLATUL ATHFAL ATAU BUSTANUL ATHFAL Pasal 5 (1) Pendidikan anak usia dini pada RA atau BA bertujuan: a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya din, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan. (2) Pendidikan anak usia dini pada RA/BA berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku islami dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya. Pasal 6 (1) Program pembelajaran pada RA dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD, Ml, atau bentuk lain yang sederajat. (2) Program pembelajaran pada RA dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokan menjadi : a. bermain dalam rangka pembelajaran agama Islam dan akhlak mulia; b bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian, b. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi; c. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan d. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan : a. secara islami, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian; b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak; c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masingmasing anak; d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak. Pasal 7 (1) Peserta didik RA/BA berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. (2) RA/BA memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan peserta didik RA sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IV MADRASAH IBTIDAIYAH Pasal 8 (1) Pendidikan dasar pada Ml bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang : a. beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. (2) Pendidikan dasar pada Ml berfungsi : a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan dan keislaman, akhlak mulia, dan kepribadian luhur; b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air; c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung; d. memberikan dasar-dasar kecakapan membaca dan menulis Al-Qur’an dan bahasa Arab; e. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi; f. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan keharmonisan; g. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan h. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke MTs/SMP atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 9 (1) Ml terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam). (2) Peserta didik pada MI paling rendah berusia 6 (enam) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang peserta didik MI diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V MADRASAH TSANAWIYAH Pasal 10 (1) Pendidikan dasar pada MTs bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang : a. beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. (2) Pendidikan dasar pada MTs berfungsi :

a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan dan keislaman, akhlak mulia, dan kepribadian luhur; b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air; c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi; d. mengembangkan kecakapan keagamaan Islam dan bahasa Arab dalam rangka memahami ajaran Islam secara lebih baik; e. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan keharmonisan; f. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi, dan g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat. Pasal 11 1) MTs terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan). 2) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan peserta didik pada Ml dan MTs diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VI MADRASAH ALIYAH Pasal 12 (1) Pendidikan menengah pada MA bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang : a. beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. (2) Pendidikan menengah pada MA berfungsi; a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan dan keislaman, akhlak mulia, dan kepribadian luhur; b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air; c. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi; d. meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan agama Islam dan bahasa Arab dalam rangka memahami ajaran Islam secara lebih baik; e. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan keharmonisan; f. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan g. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

Pasal 13 (1) Peserta didik MA harus menyelesaikan pendidikannya pada MTs/SMP/Paket B/bentuk lain yang sederajat. (2) MA terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas). (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan peserta didik MA diatur dalam Peraturan Menteri Pasal 14 (1) Penjurusan pada MA berbentuk program studi yang memfasilitasi kebutuhan pembelajaran serta kompetensi yang diperlukan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. (2) Penjurusan pada MA dimulai pada kelas 11 (sebelas); (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. program ilmu pengetahuan alam b. program ilmu pengetahuan sosial; c. program bahasa; dan d. program keagamaan. (4) Setiap Madrasah Aliyah yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib memfasilitasi penyelenggaraan program keagamaan bagi peserta didik pada satuan pendidikan MA dimaksud;

BAB VII MADRASAH ALIYAH KEJURUAN Pasal 15 (1) Pendidikan menengah pada MAK bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang : a. beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. (2) Pendidikan pada MAK berfungsi: a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan dan keislaman, akhlak mulia, dan kepribadian luhur; b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air; c. meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan agama Islam dan bahasa Arab dalam rangka memahami ajaran Islam secara lebih baik; d. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan/profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

e. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni; f. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan g. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 16 (1) Peserta didik MAK harus menyelesaikan pendidikannya pada MTs/SMP/Paket B/bentuk lain yang sederajat (2) MAK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas), atau terdiri atas 4 (empat) tingkatan kelas yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas), dan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan peserta didik MAK diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 17 (1) Penjurusan pada MAK berbentuk bidang studi keahlian. (2) Setiap bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih program studi keahlian. (3) Setiap program studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas I (satu) atau lebih kompetensi keahlian. (4) Bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa; b. bidang studi keahlian kesehatan; c. bidang studi keahlian seni, kerajinan, dan pariwisata; d. bidang studi keahlian teknologi informasi dan komunikasi; e. bidang studi keahlian agribisnis dan agroteknologi; f. bidang studi keahlian bisnis dan manajemen; dan g. bidang studi keahlian lain yang diperlukan masyarakat. (5) Penjurusan pada MAK dimulai pada Kelas 10; (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VIII KURIKULUM Pasal 18 (1) Madrasah wajib menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan mengacu pada kerangka dasar dan struktur kurikulum yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Madrasah dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan lingkungan agama Islam, sosial, dan kebudayaan. (3) Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang berkenaan dengan kekhasan agama Islam diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IX PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 19 Pendidik dan tenaga kependidikan pada madrasah merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan madrasah. Pasal 20 (1) Pendidik pada RA/BA, Ml, MTs, MA, dan MAK disebut Guru Madrasah. (2) Guru Madrasah sebagai pendidik profesional mempunyai tanggung jawab mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan melatih menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada RNBA, MI, MTs, dan MA. (3) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Madrasah. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penugasan guru sebagai Kepala Madrasah diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 21 (1) Guru Madrasah harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang standar dan kualifikasi guru madrasah diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 23 (1) Tenaga kependidikan madrasah selain pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... mencakup pengelola satuan pendidikan, pengawas, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga administrasi, psikolog, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan madrasah. (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : a. pengelola satuan pendidikan madrasah mengelola satuan pendidikan madrasah pada jenjang RA/BA, MI, MTs, MA, dan MAK; b. pengawas madrasah melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan madrasah formal pada jenjang RA/BA, Ml, MTs, MA, dan MAK; c. tenaga perpustakaan madrasah melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada jenjang RA/BA, Ml, MTs, MA, dan MAK;

d. tenaga laboratorium madrasah membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum; e. tenaga administrasi madrasah menyelenggarakan pelayanan administiatif; f. psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis - kepada peserta didik dan pendidik pada RA/BA, Ml, MTs, MA, dan MAK; g. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan satuan pendidikan madrasah. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang standar tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 24 Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang : a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan madrasah; b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan madrasah; c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SARANA DAN PRASARANA Pasal 25 (1) Madrasah wajib memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal pemenuhan standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kementerian dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan bantuan untuk memenuhi standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Ketentuan lebih lanjut tentang standar sarana dan prasarana pendidikan pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB Xl KATEGORI MADRASAH BERDASARKAN PENJENJANGAN MUTU Pasal 26 (1) Kategori Madrasah berdasarkan penjenjangan mutu madrasah meliputi : a. Madrasah Persiapan; b. Madrasah Reguler;

(2)

(3) (4)

(5)

c. Madrasah Model; d. Madrasah Bertaraf internasional (insan Cendikia) Madrasah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah madrasah yang belum memenuhi SPM dan/atau SNP dengan memperoleh peringkat akreditasi Tidak Terakreditasi atau Belum Terakreditasi. Madrasah Reguler sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah madrasah yang memenuhi sebagian SNP dengan memperoleh peringkat akreditasi C atau B. Madrasah Model sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c adalah madrasah yang telah memenuhi SNP dengan memperoleh peringkat akreditasi A dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Madrasah Bertaraf Internasional (Insan Cendikia) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d adalah madrasah yang telah melampaui SNP dengan memperoleh peringkat akreditasi A dengan nilai kumulatif > 95 (sembilan puluh lima) dan memenuhi standar mutu yang ditetapkán oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Pasal 27

(1) Kementerian menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) RA, Ml, MTs, MA, dan MAK Model yang diselenggarakan oleh Pemerintah di setiap Kabupaten/Kota dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan RA, MI, MTs, MA, dan MAK Model yang diselenggarakan oleh masyarakat di setiap Kabupaten/Kota. (2) Kementerian dapat memberikan bantuan kepada madrasah model sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk dapat dikembangkan menjadi Madrasah Bertaraf Internasional (Insan Cendikia). (3) Madrasah Model sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menjadi rujukan bagi madrasah persiapan dan madrasah reguler dalam upaya pemenuhan SNP. (4) Penetapan kategori Madrasah Model sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Pasal 28 (1) Kementerian menyelenggarakan paling sedikit I (satu) RA, Ml, MTs, MA, dan MAK Bertaraf lnternasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah di setiap Provinsi dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan RA, Ml, MTs, MA, dan MAK Bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh masyarakat di setiap Provinsi. (2) Penyelenggaraan madrasah bertaraf internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk pengembangan madrasah secara berjenjang dari madrasah model. (3) Kementerian dapat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan RA, Ml, MIs, MA, dan MAK bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (I). (4) Bantuan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) MBI sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) wajib menjadi rujukan bagi madrasah lain nya dalam upaya pemenuhan SNP. (6) Penetapan kategori MBI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

(7) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2),dan (3) memenuhi penjaminan mutu RA, Ml, MTs, MA, dan MAK bertaraf internasional yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 29 Madrasah dilarang menggunakan kata model atau internasional untuk nama madrasah atau kelas kecuali mendapatkan penetapan atau izin dari Menteri atau yang diberikan kewenangan oleh Menteri. Pasal 30 Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori madrasah berdasarkan penjenjangan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal …… diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal atau pedoman sejenisnya. BAB XII IZIN PENDIRIAN DAN PENGEMBANGAN MADRASAH Pasal 31 (1) Pendirian madrasah wajib memperoleh izin Menteri atau yang diberikan kewenangan oleh Menteri (2) Izin pengembangan Ml, MTs, MA, dan MAK menjadi bertaraf internasional dikeluarkan oleh Menteri atau yang diberikan kewenangan oleh Menteri (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian Izin pendirian madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. BAB XIII PENGELOLAAN MADRASAH TERPADU Pasal 32 (1) Madrasah dapat diselenggarakan secara terpadu melalui pengelolaan madrasah satu atap. (2) Madrasah yang diselenggarakan secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh Kepala Madrasah pada setiap jenjang satuan pendidikan. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan madrasah terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB XIV AKREDITASI MADRASAH

Pasal 33 (1) Akreditasi Madrasah dilakukan secara terpadu dengan Sekolah oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. (2) Pelaksanaan akreditasi madrasah mengacu pada kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh BAN-S/M. (3) Akreditasi Madrasah didasarkan pada : a. Standar Isi; b. Standar Proses; c. Standar Kompetensi Lulusan, d. Standar Sarana dan Prasarana, e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; f. Standar Pengelolaan, g. Standar Pendanaan; h. Standar Penilaian.

BAB XV PENEGERIAN MADRASAH Pasal 34 (1) Kementerian dapat menegerikan madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat setelah memenuhi persyaratah yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal. (2) Kementerian dapat mendirikan unit madrasah baru untuk menjadi madrasah negeri dengan mengacu pada kebijakan dan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Prioritas kebijakan penegerian madrasah adalah : a. daerah pemekaran; b. daerah perbatasan antar negara; c. daerah terpencil; dan d. daerah yang tidak memiliki madrasah negeri di Kabupaten/Kota; e. daerah lain sesuai dengan kebijakan Direktur Jenderal. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan prosedur penegerian madrasah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal atau Pedoman lainnya.

BAB XVI KOMITEMADRASAH Pasal 35 (1) Komite madrasah berfungsi untuk peningkatan mutu pelayanan pendidikan madrasah dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan madrasah. (2) Komite madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional. (3) Komite madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan madrasah.

(4) Komite madrasah .dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang RA, MI, MTs, MA, dan MAK. (5) Madrasah yang memiliki peserta didik kurang dan 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite madrasah gabungan dengan madrasah lain yang sejenis. (6) Komite madrasah berkedudukan di satuan pendidikan madrasah. (7) Pendanaan komite madrasah dapat bersumber dari : a. Pemerintah; b. pemerintah daerah; c. masyarakat; dan/atau d. sumber lain yang sah. Pasal 36 (1) Anggota komite madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur: a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen); b. tokoh agama dan/atau masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen). (2) Masa jabatan keanggotaan komite madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (3) Anggota komite madrasah dapat diberhentikan apabila: a. mengundurkan din; b. meninggal dunia; atau c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap. d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Susunan kepengurusan komite madrasah terdiri atas ketua komite dan sekretaris. (5) Anggota komite madrasah dipilih oleh rapat orangtua/wali peserta didik satuan pendidikan. (6) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara. (7) Anggota, sekretaris, dan ketua komite madrasah ditetapkan oleh kepala madrasah.

BAB XVII PENGESAHAN IJAZAH Pasal 37 (1) Pengesahan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah RA, Ml, MTs, MA, dan MAK dilakukan oleh Kepala madrasah yang mengeluarkan ijazah. (2) Untuk Ijazah RA, MI dan MTs, apabila madrasah yang mengeluarkan ijazah sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah RA, MI dan MTs dilakukan oleh Kepala Kantor Kemenag. (3) Untuk Ijazah MA dan MAK, apabila satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah atau surat

keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah MA dan MAK dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah. Pasal 38 (1) Penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ljazah RA, Ml dan MTs dilakukan oleh kepala madrasah yang bersangkutan apabila ijazah yang asli hilang/musnah dengan mengetahui Kepala Kantor. (2) Penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah MA dan MAK dilakukan oleh kepala madrasah yang bersangkutan apabila ijazah yang asli hilang/musnah dengan mengetahui Kepala Kantor Wilayah. (3) Apabila madrasah yang bersangkutan tidak beroperasi atau ditutup, penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ljazah dilakukan oleh Kepala Kantor bagi RA, MI dan MTs dan Kepala Kantor Wilayah bagi MA dan MAK. (4) Kepala madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) atau Kepala Kantor atau Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari madrasah yang bersangkutan. Pasal 39 Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan prosedur pengesahan ijazah atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah madrasah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal

BAB XVIII PENGAWASAN Pasal 40 (1) Pengawasan penyelenggaraan madrasah dilakukan oleh Kementerian, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama, dan Komite Madrasah. (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 41 (1) Pengawasan penyelenggaraan madrasah mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Kementerian melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan madrasah bertaraf internasional atau yang dirintis untuk menjadi bertaraf internasional. (3) Kantor Wilayah Kementerian Agama melakukan :

a. koordinasi pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan RA, MI, MTs, MA, dan MAK; b. pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan MA dan MAK; c. pembinaan terhadap pengawas madrasah dalam melaksanakan tugas koord mash pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan MA dan MAK (4) Kantor Kementerian Agama melaksanakan : a. pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan RA, Ml, dan MTs. b. pembinaan terhadap pengawas madrasah dalam melaksanakan tugas koordinasi pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan RA, Ml, dan MTs. Pasal 42 (1) Kementerian, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama, sesuai dengan kewenangan masing-masing, menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang pendidikan madrasah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila : a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas, dan b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan. Pasal 43 (1) Komite madrasah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan madrasah. (2) Hasil pengawasan oleh komite madrasah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala madrasah dan dewan guru.

BAB XIX SANKSI Pasal 44 Kementerian dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya dapat menutup madrasah yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal sampai dengan Pasal ….. Pasal 45 Kementerian dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi admin istratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian bantuan pendidikan,

pembekuan, penutupan kepada madrasah yang melaksanakan pendidikan, yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pasal 46 (1) Pendidik dan tenaga kependidikan madrasah yang melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendidik atau tenaga kependidikan madrasah pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pendidik atau tenaga kependidikan madrasah bukan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyelenggara pendidikan madrasah yang diselenggarakan masyarakat yang melalaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….. dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga, apabila tidak diindahkan dilakukan pembekuan oleh Menteri.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 47 Madrasah yang telah berdiri dan beroperasi tanpa mendapat izin prinsip dan/atau izin operasional wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya peraturan ini. Pasal 48 Madrasah yang dinyatakan oleh pendirinya sebagai madrasah internasional sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku, wajib menyesuaikan menjadi : a. Madrasah Kategori Persiapan; atau b. Madrasah Kategori Reguler; atau c. Madrasah Kategori Model Nasional; atau d. Madrasah Bertaraf Internasional (Insan Cendikia). Pasal 49 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan madrasah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 50 (1) Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak Peraturan menteri ini diberlakukan. (2) Pada saat Peraturan ini mulai diberlakukan : a. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal (RA); b. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah (MI), c. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah; d. Keputusan Menteri Agama Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah; dan e. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah Keagamaan; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Pasal 51 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI AGAMA,

SURYADHARMA ALI Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ….. NOMOR