PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DANA ABADI UMAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Dana Abadi Umat secara tertib, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu pengaturan mengenai Pengelolaan Dana Abadi Umat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 5061); 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 5605); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345); 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan ...
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DANA ABADI UMAT.
AGAMA
TENTANG
PENGELOLAAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Agama ini, yang dimaksud dengan: 1.
Dana Abadi Umat yang selanjutnya disebut DAU adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat .
2.
Pengelola Dana Abadi Umat yang selanjutnya disebut Pengelola DAU adalah pengelola untuk menghimpun, mengelola, dan mengembangkan DAU.
3.
Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.
4.
Bank Umum Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5.
Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
6.
Menteri adalah Menteri Agama.
7.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
8.
Direktur adalah Direktur Pengelolaan Dana Haji.
9.
Dana Pokok DAU adalah dana yang sebelum berlakunya Peraturan Menteri Agama ini diperoleh dari sisa Biaya Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji;
10. Dana Hasil Pengembangan DAU adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan DAU yang sebelum berlakunya Peraturan Menteri Agama ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. 11. Dana ...
11. Dana yang berasal dari sumber lain yang halal dan tidak mengikat adalah dana yang diperoleh dari penerimaan lainnya yang halal dan tidak mengikat. Pasal 2 Pengelolaan DAU bertujuan untuk menjamin keamanan serta meningkatkan nilai manfaat, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas DAU. Pasal 3 (1)
Pengelolaan DAU dilakukan oleh BPKH.
(2)
Dalam hal BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Menteri menetapkan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai Pengelola DAU. BAB II PENGELOLA DANA ABADI UMAT
(1)
Pasal 4 Pengelola DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas: a. Ketua dijabat oleh Direktur Jenderal; b. Wakil Ketua dijabat oleh Direktur; c. Sekretaris dijabat oleh Kepala Sub Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU);
Direktorat
Fasilitasi
Badan
d. Kepala Seksi Perbendaharaan DAU dijabat oleh Kepala Seksi Perbendaharaan Dana Abadi Umat pada Sub Direktorat Fasilitasi BP DAU; e. Kepala Seksi Program dan Portofolio DAU dijabat oleh Kepala Seksi Program dan Portofolio pada Sub Direktorat Fasilitasi BP DAU; f. Kepala Seksi Administrasi, Akuntansi, dan Pelaporan DAU dijabat oleh Kepala Seksi Administrasi, Akuntansi, dan Pelaporan pada Sub Direktorat Fasilitasi BP DAU; g. Bendahara DAU; dan h. Pejabat Fungsional Umum pada Sub Direktorat Fasilitasi BP DAU. (2)
Pengelola DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. menerima DAU; b. mengembangkan DAU sesuai prinsip syariah; c. mengalihkan dana antar instrumen penempatan DAU yaitu berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), deposito, dan Giro; d. melakukan hal-hal yang terkait dengan penyertaan saham pada Bank Muamalat Indonesia; e. melakukan penertiban aset milik DAU; f. melakukan rekonsiliasi sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji; g. bertindak untuk dan atas nama Menteri dalam hal diperlukan dengan pihak-pihak terkait dan pihak ketiga lainnya; h. menyelenggarakan ...
h. menyelenggarakan akuntansi DAU; i. menyusun laporan bulanan posisi keuangan dan laporan keuangan semesteran dan tahunan DAU; dan j. melaporkan pengelolaan DAU kepada Menteri dan pihak terkait lainnya. BAB III DANA ABADI UMAT Pasal 5 (1)
Penerimaan DAU meliputi: a. sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji yang selanjutnya menjadi Dana Pokok DAU; b. Dana Hasil Pengembangan DAU; dan c. penerimaan dari sumber lainnya yang halal dan tidak mengikat.
(2)
Penerimaan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengembangan DAU. Pasal 6
(1)
Penyimpanan dan penempatan DAU hanya dapat dilakukan dalam bentuk: a. SBSN; b. Deposito; dan c. Giro.
(2)
Penyimpanan dan penempatan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada transaksi keuangan yang diterbitkan di dalam negeri.
(3)
Penyimpanan dan penempatan DAU dalam bentuk SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan Kementerian Keuangan.
(4)
Penyimpanan dan penempatan DAU dalam bentuk deposito dan giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan di Bank Umum Syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Pasal 7
Pengeluaran DAU meliputi biaya administrasi dan biaya pajak atas hasil imbal jasa penempatan DAU. Pasal 8 Biaya operasional pengelolaan DAU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Agama dan/atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). BAB IV ...
BAB IV PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI DAU (1) (2)
Pasal 9 Pengelola DAU melaksanakan akuntansi DAU. Pelaksanaan akuntansi DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. BAB V PENERTIBAN ASET DAU Pasal 10
(1)
Pengelola DAU melakukan penertiban aset yang berasal dari DAU termasuk dana dalam bentuk kas dan yang tersimpan pada rekening bank, penyertaan saham, utang piutang, aset tetap, dan hak serta kewajiban lainnya yang berasal dari DAU.
(2)
Selain aset DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola DAU juga melakukan penertiban asset yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Agama ini. BAB VI PELAPORAN Pasal 11
(1)
Pengelola DAU menyusun laporan bulanan posisi keuangan.
(2)
Pengelola DAU menyusun laporan keuangan DAU setiap semester dan setiap tahun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
(3)
Laporan Keuangan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. neraca; b. laporan operasional; c. laporan arus kas; dan d. catatan atas laporan keuangan.
(4)
Laporan Keuangan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Keuangan, dan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII PENGAWASAN Pasal 12
Pengawasan pengelolaan DAU dilakukan oleh Kementerian Agama dan Badan Pemeriksa Keuangan.
Inspektorat
Jenderal
BAB VIII ...
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13
Ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama ini dinyatakan tidak berlaku pada saat BPKH sudah terbentuk dan DAU sudah diserahkan kepada BPKH.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Pada saat Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2013 ten tang Sekretariat Badan Pengelola dan Pengelolaan Dana Abadi Umat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 15
Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli2015 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA, ttd
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1000
Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
n—;gAchmad Gunaryo
TWP. 196208101991031003 4?
