PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2012
KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
-ES-
LATAR BELAKANG DITERBITKAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2012 Untuk meningkatkan pelayanan pertanahan mulai tahun 2013 penyiapan dan pembuatan blanko akta PPAT dilakukan oleh PPAT, PPAT Pengganti, PPAT Sementara, PPAT Khusus.
Perlu perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, khususnya Pasal 96. -ES-
Peraturan Kepala BPN RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 -ES-
BENTUK, ISI DAN CARA PEMBUATAN AKTA PPAT MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah •Pasal 38 ayat (2): •Bentuk, Isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT diatur oleh Menteri
-ES-
Peraturan Pemerintah RI No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah •Pasal 21 ayat (1) •Akta PPAT dibuat dengan bentuk yang ditetapkan oleh Menteri •Pasal 24 •Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan akta PPAT diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah. -ES-
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah • Pasal 96 ayat (1) • Bentuk-bentuk akta yang dipergunakan di dalam pembuatan akta PPAT, terdiri dari: • Akta Jual Beli • Akta Tukar Menukar • Akta Hibah • Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan • Akta Pembagian Hak Bersama • Akta Pemberian Hak Tanggungan • Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik • Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan -ES-
Lanjutan … • Pasal 96 ayat (2) • Pembuatan akta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) dan (2) harus dilakukan dengan menggunakan formulir sesuai dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang disediakan.
• Pasal 96 ayat (3) • Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) dan pembuatan akta pemberi hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (2) tidak dapat dilakukan berdasarkan akta yang pembuatannya melanggar ketentuan pada ayat (2). -ES-
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah • Pasal 51 ayat (1) • Blanko akta PPAT dibuat dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI. • Pasal 51 ayat (2) • Blanko akta PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh oleh PPAT, PPAT Pengganti, PPAT Sementara atau PPAT Khusus. -ES-
Isi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2012 Pasal I Ketentuan dalam PMNA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 96 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah serta setelah ayat (3) ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (4) dan ayat (5).
-ES-
Pasal 96 ayat (1) Bentuk akta yang dipergunakan di dalam pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) dan tata cara pengisian dibuat sesuai dengan Lampiran Peraturan ini yang terdiri dari: 1. Akta Jual Beli 2. Akta Tukar Menukar 3. Akta Hibah 4. Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan 5. Akta Pembagian Hak Bersama 6. Akta Pemberian Hak Tanggungan 7. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik 8. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan -ES-
Pasal 96 ayat (2) dihapus. Pasal 96 ayat (3) Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) tidak dapat dilakukan berdasarkan akta yang pembuatannya tidak sesuai dengan ketentuan pada ayat (1). -ES-
Pasal 96 ayat (4) Penyiapan dan pembuatan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengganti, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus. Pasal 96 ayat (5) Kepala Kantor Pertanahan menolak pendaftaran akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1).
-ES-
PASAL II 1. Dengan berlakunya peraturan ini : a. Blanko akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang masih tersedia dikantor Badan Pertanahan Nasional atau masing-masing Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengganti, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus masih dapat dipergunakan. b. Blanko akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak menggunakan lagi, wajib dikembalikan ke kantor pertanahan setempat paling lambat 31 Maret 2013. -ES-
c. Pengembalian akta sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dengan membuat berita acara penyerahan blanko Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan kepada kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk. d. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
-ES-
2. Pada saat peraturan ini mulai berlaku, ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 3. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2013.
-ES-
SEKILAS LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI NOMOR 8 TAHUN 2012
-ES-
DAFTAR LAMPIRAN BENTUK AKTA (8 Jenis) TATA CARA PENGISIAN AKTA (8 Jenis) CONTOH AKTA UNTUK PPAT (8 Jenis) CONTOH AKTA UNTUK PPAT SEMENTARA CAMAT (8 Jenis) CONTOH AKTA UNTUK PPAT SEMENTARA KEPALA DESA (8 Jenis) CONTOH AKTA UNTUK PPAT KHUSUS (8 Jenis) CONTOH AKTA UNTUK PPAT PENGGANTI (8 Jenis)
-ES-
KETENTUAN UMUM TATA CARA PENGISIAN AKTA PPAT
-ES-
KETENTUAN UMUM TATA CARA PENGISIAN AKTA PPAT
-ES-
Dalam hal terjadi Renvoi :
perbaikan/penggantian kata/frasa/kalimat yang salah, dicoret dan diberi paraf oleh para penandatangan akta; penambahan kata/frasa/kalimat dilakukan di: ruang kosong lembaran akta dengan diberi paraf oleh para penandatangan akta; lembar kertas yang ditambahkan pada akta, mencantumkan nomor akta di setiap halaman yang ditambahkan dan diberi paraf oleh para penandatangan akta. -ES-
SPESIFIKASI SAMPUL AKTA
-ES-
jenis kertas sampul adalah kertas karton (contoh : BW/BC/TIK) 150 s.d. 250 gram; ukuran kertas sampul 29.7 cm x 42 cm (A3); warna sampul putih; sampul depan diberikan kop PPAT dan ditulis judul akta misal ”AKTA JUAL BELI”; penulisan judul akta dengan huruf Bookman Old Style, ukuran 28 dan warna hitam; tinta yang dipergunakan berwarna hitam dan tidak mudah luntur.
SPESIFIKASI FORMULIR AKTA
-ES-
jenis kertas HVS 80 s/d 100 gram; ukuran kertas 29.7 cm x 42 cm (A3); warna kertas putih; setiap halaman formulir akta dicetak diketik dengan huruf Bookman Old Style, ukuran 12 dan warna hitam; setiap lembar formulir akta diketik bolak-balik tiap halaman; tinta yang dipergunakan berwarna hitam dan tidak mudah luntur.
PENJILIDAN AKTA
-ES-
1 (satu) rangkap Lembar Pertama akta yang disimpan oleh PPAT, dijilid dan dijahit tanpa sampul, dan tidak ditempel teraan cap jabatan PPAT; 1 (satu) rangkap Lembar Kedua akta yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan, dijilid dan dijahit dengan sampul, dan ditempel teraan cap jabatan PPAT di tengah sisi kiri; salinan akta yang diberikan kepada para pihak, dijilid dan dijahit dengan sampul, dan ditempel teraan cap jabatan PPAT di tengah sisi kiri.
KOP AKTA PPAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SOFIA LAUREN, S.H., M.Kn. DAERAH KERJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SK. ........................ Nomor : …/.....-…../…/................... Tanggal ............................ Jalan Panglima Polim Nomor …, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telepon.. Fax ...
-ES-
KOP PPAT SEMENTARA CAMAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS)
CAMAT KECAMATAN ………….. KABUPATEN / KOTA…… SK. ........................ Nomor : …/.....-…../…/................... Tanggal ............................
Jalan Merdeka Raya … , Ciledug, Kota Tangerang, Telepon. …. Fax……. -ES-
KOP PPAT SEMENTARA KEPALA DESA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS)
KEPALA DESA DESA .... KECAMATAN ….. KABUPATEN / KOTA……
SK. ........................ Nomor : …/.....-…../…/................... Tanggal ............................
Jalan Jati Raya … , Kayuringin, Bekasi Selatan, Kabupaten Bekasi, Telepon. …. Fax……. -ES-
KOP PPAT KHUSUS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KHUSUS (PPAT KHUSUS) KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN POSO SK. ........................ Nomor : …/.....-…../…/................... Tanggal ............................
Jalan Pattimura …, Kayamanya, Poso Kota, Poso, Telepon. …. Fax……. -ES-
KOP PPAT PENGGANTI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PENGGANTI (PPAT PENGGANTI) FAJRIA CLAMENTIN, S.H., M.Kn. PENGGANTI DARI MARINA, S.H., M.Kn. DAERAH KERJA KABUPATEN NUNUKAN SK. ........................ Nomor : …/.....-…../…/................... Tanggal ............................
Jalan Sawit Raya Nomor …, Nunukan Barat, Nunukan, Telepon. …. Fax……. -ES-
BAGIAN BAWAH FORMULIR AKTA PPAT, diisi nama lengkap dengan gelar, dan daerah kerja. Contoh :
Sofia Lauren, S.H., M.Kn. Daerah Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan
-ES-
BAGIAN BAWAH FORMULIR AKTA PPAT Sementara, diisi dengan jabatan (Camat/Kepala Desa) dan wilayah kerja (Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota). Contoh : Untuk Camat
Camat Kecamatan ……… Kabupaten/Kota………… -ES-
BAGIAN BAWAH AKTA Untuk Kepala Desa Contoh : Kepala Desa Desa ………. Kecamatan … Kabupaten/Kota……
-ES-
BAGIAN BAWAH AKTA PPAT Pengganti, diisi nama lengkap PPAT dan yang digantikan dengan gelar serta daerah kerja. Contoh :
Fajria Clamentin, S.H., M.Kn. Pengganti dari Marina, S.H., M.Kn. Daerah Kerja Kabupaten Nunukan -ES-
BAGIAN BAWAH AKTA PPAT Khusus, diisi dengan jabatan (Kepala Kantor Pertanahan) dan wilayah kerja (Kabupaten/Kota). Contoh :
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso
-ES-
TERIMA KASIH
-ES-
