SALINAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280 http://www.anri.go.id, e-mail:
[email protected]
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan tentang Tahun
Pemerintah Pelaksanaan
2009
Nomor
28
Tahun
Undang-Undang
tentang
Kearsipan,
2012
Nomor
perlu
43
menetapkan
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Kearsipan
Nomor
(Lembaran
43
Tahun
Negara
2009
Republik
tentang Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir
dengan
Peraturan
Presiden
Nomor
3
Tahun 2013;
4. Peraturan...
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -24. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip
Nasional
Republik
Indonesia
Nomor
05
Tahun 2010; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN
KEPALA
ARSIP
NASIONAL
REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS. Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1.
Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, format,
penyiapan,
distribusi
dan
pengamanan,
media
yang
pengabsahan,
digunakan
dalam
komunikasi kedinasan. 2.
Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang
di
pemerintahan
lingkungan daerah,
lembaga
perguruan
negara,
tinggi
negeri,
BUMN/BUMD dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. 3.
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai
bentuk
dan
media
sesuai
dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang
dibuat
pemerintahan perusahaan,
dan
diterima
daerah, organisasi
oleh
lembaga
lembaga politik,
negara,
pendidikan, organisasi
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4.
Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
5. Format...
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -35.
Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan
tata letak
dan
redaksional,
serta
penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas. 6.
Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan negara meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
7.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik
Indonesia
Undang-Undang
sebagaimana
Dasar
Negara
dimaksud
Republik
dalam
Indonesia
Tahun 1945. 8.
Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah
Perguruan
Tinggi
yang
didirikan
dan/atau
diselenggarakan oleh Pemerintah. 9.
Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintahan daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintahan daerah yang dipisahkan. 11. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
12. Kop...
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -412. Kop Surat Dinas adalah kepala surat yang menunjukan jabatan atau nama lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN/BUMD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas. 13. Kop Amplop Surat Dinas adalah kepala sampul surat yang menunjukan jabatan atau nama lembaga negara, pemerintahan
daerah,
perguruan
tinggi
negeri,
BUMN/BUMD tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul surat. 14. Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung garuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 15. Logo adalah gambar/huruf sebagai identitas lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, dan BUMN/BUMD. 16. Kertas Permanen adalah kertas yang bebas asam (acid free) atau memiliki tingkat keasaman rendah, memiliki keawetan dan daya tahan tinggi dalam jangka waktu lama. Pasal 2 (1)
Pedoman Tata Naskah Dinas merupakan acuan bagi lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi
negeri,
dan/atau
BUMN/BUMD
dalam
penyusunan tata naskah dinas. (2)
Ruang lingkup Pedoman Tata Naskah Dinas meliputi: a. jenis dan format naskah dinas; b. pembuatan naskah dinas; c. pengamanan naskah dinas; d. kewenangan penandatanganan; dan e. pengendalian naskah dinas.
Pasal 3...
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA -5Pasal 3 Ketentuan
mengenai
Pedoman
Tata
Naskah
Dinas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 28 Maret 2014 KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd MUSTARI IRAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 432
