PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
19 TAHUN 2011 TENTANG
URAIAN JABATAN DINAS PELAYANAN PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang : a. bahwa uraian jabatan merupakan salah satu faktor penting dalam manajemen sumber daya manusia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), guna mengoptimalkan kinerja setiap pegawai; \
b. bahwa dalam rangka kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan pembinaan kepegawaian, uraian jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur; c. bahwa sejalan dengan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah, perlu disusun dan ditetapkan uraian tugas Dinas Pelayanan Pajak; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Uraian Jabatan Dinas Pelayanan Pajak; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomo!- 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahurt 2008;
2
4.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7.
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomer KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
8.
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9.
Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2006 tentang Analisis Jabatan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak; 11. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN JABATAN DINAS PELAYANAN PAJAK.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud. dengan : 1. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3
BAB II RUANG L1NGKUP Pasal2 (1) Uraian Jabatan Dinas Pelayanan Pajak meliputi : a. uraian jabatan untuk jabatan struktural; dan b. uraian jabatan untuk jabatan fungsional. (2) Uraian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. Pasal 3 (1) Indikator atau faktor yang diuraikan pada uraian jabatan untuk jabatan struktural dan untuk jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
nama jabatan; nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); ringkasan tugas; hasil kerja; bahan kerja; peralatan kerja; rincian tugas; tanggung jawab; wewenang; nama jabatan bawahan langsung;
k. I. m. n. o. p.
keadaan tempat kerja; hubungan kerja; upaya fisik; kemungkinan risiko bahaya; syarat jabatan; dan informasi lainnya.
(2) Syarat jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 0 meliputi : a. b. c. d. e. f. g. h.
pendidikan formal; pendidikan dan pelatihan kedinasan; pangkatlgolongan; pengetahuan kerja; pengalaman kerja; kondisi fisik; bakat; temperamen; dan
I.
minat.
4
(3) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. b. c. d.
jenjang minimal; jenjang ideal; disiplin ilmu ideal; dan disiplin ilmu alternatif.
(4) Pendidikan dan pelatihan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : a. diklat teknis; b. diklat fungsional; dan c. diklat kepemimpinan.
BAB III PEMANFAATAN Pasal 4 Dinas Pelayanan Pajak harus memanfaatkan uraian jabatan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini sebagai dasar untuk : a. b. c. d.
menyusun peta jabatan; menyusun formasi kebutuhan pegawai; melaksanakan pembinaan pegawai; dan penempatan/penugasan pegawai. Pasal 5
Biro Organisasi dan Tatalaksana menjadikan uraian jabatan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini sebagai bahan monitoring/ pemantauan dan evaluasi formasi jabatan Dinas Pelayanan Pajak.
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI Pasal 6 Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan monitoring pemanfaatan uraian jabatan Dinas Pelayanan Pajak secara berkala atau sewaktuwaktu sesuai kebutuhan. Pasal 7 Biro Organisasi dan Tatalaksana melakukan evaluasi uraian jabatan Dinas Pelayanan Pajak dilakukan selambat-Iambatnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
5
Pasal 8 Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Biro Organisasi dan Tatalaksana dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait dan/atau pihak ketiga dan/atau tenaga ahli.
BAB V KETENTUANPENUTUP Pasal 9 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta padatanggal 9 Februari 2011 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU TA JAKARTA,
Diundangkan di Jakarta pad a tanggal 16 Feb r u a r i 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
FADJAR PANJAITAN NIP 195508261976011001 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 25
lJ!u~ 9'1~()/Vin6i PlJa&I4/£ r;/YO!WJ((/.),
cfflkkta ~ta
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERl\H KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAI\N PELAYANAN ELEKTRONIK AKTA (e-.A.KTA) PADA FASILITAS KESEHATAN MASYARAKAT
DEI\JGAN RAI-irVlAT TUHAN
GUBEF~NUF< PROVINSI
Menimbang
YI\~K;
MAHA ESA
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKART/\,
a. bahv\/n berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang NOlTlo~ 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependuuukan, setiap penduduk wajib rnelaporkan Peristiwa Kependudukan clan PerisliwCl Penting yang diaiarninya kep<1da lnstansi Pelaksan8; b. bahwa dalarn rangl
Mengingat
C.
bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimanCl dimaksud dalam huruf a dan huruf b pefiu mcnetapkan Peraturan Gubernur lentang Peiaksanaan Pelayanan Elektronik Akt3 (e-Akta) pada Fasilitas Kesehatan rVlasyarakat;
1.
Undclllg-Undang f\10:ll0r 10 Tahun 2004 lent3ng Pembentukan Pcr3 turan Perundang-undCJngc1l1;
2. Undcll1g-Und8ng
NOJnor 32 Tahun 2004 tGnlang
Pernerintahan
/),l81 all s(~b(]9airnana tclah bebelapJ leaH diulJ3tl tC:l{skl-lir d2ngCln
Un,1,mg-UncJ;sng NomoI' 12 Tc:hun :2008; 3. Undang-Undang Kependuduk3n;
Nomer
23
Tahun
20C6
tentang
Arlrninislrasi
2
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 Nomor 162/MENKES/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian; 11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 14. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN ELEKTRONIK AKTA (e-AKTA) PADA FASILITAS KESEHATAN MASYARAKAT.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.
Gubernur adalah f(epala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3
4.
Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6.
Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7.
Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adrninistrasi Provinsi Daerah f
8.
Petugas Verifikasi/Operator Pelayanan e-Akta adalah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk rnerneriksa dan rneneliti berkas persyaratan yang diajukan pemohon dan rnenginput data pelayanan e-; tao
9.
P gas Duskesrnas/Bidan adalah Pegawai Dinas Kesehatan yang ditu.ljLik df:",,,qn Keputusan Kepala Puskesmas untuk mencatat identifikasi ~c.. n kelahiran bayi dan data-data orang tua setelah rnelahirkan.
10.
Pusat Kesehata, " ....s; Jrakat ~'3ng selanjutnya disingkat Puskesrnas . ~asyarakat Kecarnatan pada Kotal adalah Pusat I-\v0,.h"OlL Kabupaten Administra~
11.
Elektronik Akta yang ~;eiar)jutnya disingkat e-Akta adalah Pelayanan permohonan a:
12.
Penduduk adalah Warga ne£ lra I:rionesia dan orang asing yang berternpat tinggal di daerah Provin~i e'/I Jakarta.
13.
Pelaporan Pencatatan Kelahiran dan K '""'3tian adalah Pemberian data tentang terjadinya kelahiran dan kematian yang telah tercatat di Dinas Kesehatan.
14.
Database Kependudukan adalah Data kependudukan yang merupakan hasil registrasi penduduk yang mencakup seluruh karakteristik data perorangan termasuk semua perubahan dan mutasi yang terjooi, dalam rangka pernanfaatan, baik untuk pelayanan maupun in:ormasi.
15. Pencatatan Kelahiran dan Kematian adalah Pencatatan kejadian kelahiran dan kemat:an yang dialarni oleh seseorang dalam register pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui pelaporan data kelahiran hidup dan kernatian dari Puskesmas, Rumah Sakit dan Keltlrahan. 16. Karakteristik Data Kelahiran adalah Identifikasi catatan kelahiran bayi pada saat lahir dan dats-data orang tua setelah melahirkan.
4
17. Pencatatan Penyebab Kematian adalah Pencatatan beberapa penyakit atau kOlldisi yang merupakan suatu rangkaian perjalanan penyakit menuju kematian atau keadaan kecelakaan atau kekerasan yang menyebabkan cedera dan berakhir dengan kematian. 18. Autopsi Verbal adalah Suatu penelusurall rangkaian peristiwa keadaan, gejala dan tanda penyakit yang mellgarah pada kematian melalui wawancara dengan keluarga atau pihak lain yang mengetahui kondisi sakit dari almarhum/almarhumah. 19.
Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK) adalah Catatan hasil pemeriksaan pasien melalui autopsi forensik dan perawatan medis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit.
20.
Surat Keterangan Penyebab Kematian (SKPK) adalah Catatan hasil pemeriksaan pasien melalui Autopsi Verbal (wawancara) dengan pihak keluarga yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan.
21.
Statistik Vital adalah Pengumpulan informasi oleh pencatatan sipil atau penghitungan frekuellsi kejadian kejadian yang spesifik (yang dinyatakan sebagai peristiwa vital/penting) berikut karakteristik karakteristik peristiwa itu sendiri dan orang orang yang terlibat . dalam peristiwa itu, dan Proses pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penyampaian data-data dalam bentuk statistik. BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal2
Pelaksanaan pelayanan e-Akta pada Fasilitas Kesehatan Masyarakat bertujuan : a.
b. c.
memberikan kemudahan bagi penduduk untuk mencatatkan peristiwa kelahiran dan kematian yang dialami agar tidak melebihi batas waktu pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; meningkatkan akurasi database kependudukan; dan membangun dan mengembangkan data statistik vital. Pasal 3
Pelaksanaan pelayanan e-Akta pada Fasilitas Kesehatan Masyarakat diberikan kepada penduduk atau bukan penduduk yang mengalami peristiwa kelahiran dan kematian di daerah. BAB III RUANG L1NGKUP Pasal4 Ruang Iingkup pelaksanaan pelayanan e-Akta pada Fasilitas Kesehatan Masyarakat meliputi : a. pelayanan pelaporan pencatatan peristiwa kelahiran yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-undangan; dan b. pelayanan pelaporan pencatata peristiwa kematian.
5
BABIV PELAKSANAAN PELAYANAN Bag ian Kesatu Pelaksana Pelayanan Pasal 5 (1) Pelayanan e-Akta pencatatan peristiwa kelahiran dan kematian pada Fasilitas Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Oinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi OKI Jakarta dan Oinas Kesehatan Provinsi 01<1 Jakarta. (2) Petugas verifikasi persyaratan/operator pelayanan e-Akta merupakan pegawai Oinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi OKI Jakarta yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi OKI Jakarta. (3) Petugas pencatat identifikasi catatan kelahiran bayi dan data-data orang tua setelah melahirkan merupakan Petugas Puskesmas/Bidan yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas setempat. Bagian Kedua Waktu Pelayanan Pasal6 (1) Waktu pelayanan e-Akta pada Fasilitas Kesehatan Masyarakat dilaksanakan pada hari dan jam kerja. (2) Informasi layanan e-Akta akan diberitahukan kepada Penduduk baik secara langsung maupun melalui media cetak dan pengumuman di Rumah Sakit Bersalin atau tempat lain yang mudah dilihat oleh masyarakat. (3) Pelaporan pelayanan yang terjadi di luar jam kerja akan dilayani pada pelayanan e-Akta pada hari kerja berikutnya.
BAB V TUGAS DAN TAhJGGUNG JAWAB Pasal7 Tugas dan tanggung jawab Kepala Oinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut : a. menyiapkan, memelihara dan mengembangkan software aplikasi pelaporan pencatatan kelahiran dan kematian; b. menerima, menghimpun dan mengolah hasil pelaporan terjadinya kelahiran dan kematian dari Oinas Kesehatan; c. menyusun, menyajikan dan memanfaatkan data statistik vital untuk perencanaan di bidang kependudukan;
6
d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelaporan pencatatan kelahiran dan kematian di Kecamatan dan Suku Dinas; dan e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelaporan pencatatan terjadinya kelahiran dan kematian. PasalS Tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan sebagai berikut : a. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan e-Akta; b. memanfaatkan hasil data statistik vital untuk perencanaan di bidang kesehatan; c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencatatan kelahiran dan kematian di Puskesmas Kecamatan; d. mengoordinasikan hasil layanan pelaporan kelahiran dan kematian yang terjadi pada Puskesmas Kelurahan dan fasilitas kesehatan lainnya; dan e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelaporan pencatatan terjadinya kelahiran dan kematian.
BAB VI PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAPORAN PENCATATAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN Bagian Kesatu Persyaratan Pasal9 Pelayanan e-Akta pencatatan kelahiran dan kematian pada Fasilitas Kesehatan Masyarakat dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. e- Akta Kelahiran : 1. Mengisi formulir pelaporan kelahiran dan permohonan akta WNII Orang Asing kode F-2.01 A; 2. Menyiapkan nama anak/bayi; 3. Surat Keterangan Kelahiran dari Penolong persalinan/Puskesmas; 4. Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orang tua; 5. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua; 6. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bagi Orang Asing pernegang Kartu Izin Tinggal Tetap; 7. Surat f<eterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan 8. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan, Fotokopi Kartu I<eluarga dan l<artu Tanda Penduduk. b.
e-Akta Kematian : 1. Mengisi Form. Pelaporan Kematian dan Permohonan Akta kode F-2.32;
2. Surat pengantar RT/RW;
7
3. Fotokopi Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan; 4. Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bagi Orang Asing pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap; 5. Surat Keterangan Tempat Tinggalorang tua bagi pemegang izin Tinggal Terbatas; 6. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan; 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pelapor; dan 8. Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK) dari Rumah Sa kit atau Sertifikat Keterangan Penyebab Kematian (SKPK) dari Kelurahan. Bagian Kedua Tata Cara Peiaporan Pencatatan Kelahiran Pasal10 Tata cara pelaporan pencatatan terjadinya kelahiran Penduduk sebagai berikut : a. Penduduk: 1. menglsl formulir pelaporan kelahiran dan permohonan akta (kode F-2.01 A); 2. melengkapi berkas persyaratan; dan 3. menyerahkan kepada petugas Puskesmas/Bidan. b. Petugas/Bidan Puskesmas : 1. menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran dari penolong persalinan/ Puskesmas; 2. penolong kelahiran rnenandatangani Surat Keterangan Kelahiran; 3. menerima formulir pelaporan kelahiran dan permohonan akta (kode F-2.01A) dari penduduk; 4. mengisi identifikasi catatan kelahiran bayi dan data-data orang tua setelah melahirkan (kode F.2.01 B); dan 5. menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kode F-2.01A dan F-2.01 B kepada operator Oinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi OKI Jakarta. c. Petugas verifikasi/operator : 1. menerima berkas formulir pelaporan kelahiran dan permohonan akta WNI/orang asing dari Petugas Puskesmas/Bidan; 2. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan; 3. melakukan perekaman data dalam database sesuai formulir pelaporan kelahiran dan permohonan akta; 4. melakukan penerbitan NIK; 5. mencatat dalam register akta kelahiran; 6. menerbitkan kutipan akta kelahiran; dan 7. menyampaikan berkas permohonan, register dan kutipan akta kelahiran kepada Kepala Suku Oinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kepala Seksi Pencatatan Suku Oinas untuk ditandatangani. d. Kepala Seksi Pencatatan Sipil Suku Oinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : 1. memaraf register dan kutipan akta kelahiran; dan 2. menyampaikan kepada Kepala Suku Oinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk ditandatangani.
8
8. Ke;:'2Ia Suku Dinas Kepe:,dudukan dan Pencatatan Sipil :
1. menandatanga'li register dan kutipan akta Kelahiran; dan 2. Illenyampaikan ,egister dan kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani kepada I<:epala Sel,si Pencatatan Sipil. . f.
Kepala Seksi Pencatatail Sipil Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : 1. menerima register dan kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani; 2. menyampaikan kutipan akta kelahiran kepada petugas verifikasi/ operator; dan . 3. menyimpan register a!-\ta kelahiran.
g. Petugas verifikasi/operator : 1. menerima kutipan aktd kelahiran; dan 2. menyampaikan kutipan akta kelahiran kepada petugas Puskesmas/ Bidan. 11. Petugas Puskesmas/Bid(JjI :
1. menerima kuti!Jan akta kelalliran dari petugas verifikasi/operator; dan 2. 111enyampaikan kepada penduduk. I.
Penduduk:
1. cllenerima kutipan akta kelahiran dan Surat Keterangan Kelahiran c1ari Petugas Puskesmas/Bidan; dan 2. melakukan penambahan anggota keluarga pada Kartu f<eluarga di Kantor Kelurahan.
J.
Seksi Data dan Infor/nasi Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: 1. Illenghilllpun hasii pelaporan data kelahiran penduduk melalui aplikasi pada database; 2. Illenghimpun data statistik vital; dan 3. menyampaikan hasil pelaporan data kelahiran penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Bidang Data dan Inforlll3si.
k. Seksi Statistik VitClI Bidang Data dan Inforlllasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
1. mengolah dan menganalisi~ data hasil pelaporan kelahiran penduduk clari masing-ITFlsing Suku Din3s; 2. menyusun dan l'lenyajikan dc\ta statistik vital; dan 3. menyampaikan inforrnasi data statistik vital keiahiran kepada Dinas KesehaLlIl.
I.
Din3s Kesehatan :
1. menerima pelaporan info,lllasi data statistik vital kelahiran dari Dinas Kependudulon dan F>encatatan Sipil; dan
2. Illenerima hal< akses untuk mendapat data dan informasi sesuai kebutuhan.
9
Bagian Ketiga Tata Cara Pelaporan Pencatatan Kematian Pasal11 Tata cara pelaporan pencatatan kematian sebagai berikut : a. Penduduk: 1. mengisi formulir pelaporan kematian dan permohonan akta (kode F-2.32); 2. melengkapi berkas permohonan; dan 3. menyerahkan kepada petugas Puskesmas. b. Petugas Puskesmas : 1. mengisi Form.Pelaporan Kematian dan Permohonan Akta (kode F-2.32) (khuslls penyebab kematian); 2. menerbitkan Surat Keterangan Kematian dari dokter yang memeriksa; 3. menerbitkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK); dan 4. menyerahkan berkas persyaratan dan permohonan akta kematian kepada operator Oinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi OKI Jakarta. c. Petugas verifikasi/operator : 1. menerima berkas formulir pelaporan kematian dan permohonan akta dari petugas Puskesmas; 2. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan; 3. menghapus dalam database kependudukan; 4. mencatat dalam register Akta Kematian; 5. menerbitkan Kutipan Akta Kematian; dan 6. menyampaikan berkas permohonan, register dan kutipan akta kematian kepada Kepala Suku Oinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kepala Seksi Pencatatan Suku Oinas untuk ditandatangani. d. Kepala Seksi Pencatatan Sipil Suku Oinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : 1. memaraf register dan kutipan akta kematian; dan 2. menyampaikan kepada Kepala Suku Oinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untllk ditandatangani. e. Kepala Suku Oinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
1. menandatangani register dan kutipan al
Kepala Seksi Pencatatan Sipil Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : 1. menerima register dan kutipan akta kematian yang telah ditandatangani; 2. menyampaikan kutipan akta kematian kepada petugas verifikasil operator; dan 3. menyimpan register akta kematian.
10
g. P8tugas verifikasi/operator :
1. menerima kutipan akta kematian; dan 2. rnenyampaikan kutip3n akta kernatian kepada petugas Puskesmas. h. Petugas Puskesmas :
1. menerima kutipall akta kernatian dari petugas verifikasi/operator;
dan 2. rnenyampaikan kepada penduduk.
i.
Penduduk:
1. rnenerima kutipan akta kematian dan Surat f<:eterangan Kematian da.i Puskesmas; dan 2. rnelakukan p?rubahan anggota keluc-!rg;:, pads Kartu Keluarga di f\3ntor f<elurahan. Seksi Data dan Inforrna:oi Suku Dinas Keoendudukan dan Pencatatan Sipil: .
I
r
1. menghimpun hasil pelaporan data kematian penduduk melalui apiikasi pada databc:se; 2. menghirnpun data slatistik vital; dan 3. rncnyampaikan hasil pelaporan data kematian penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui f3idang Data dan Inform8si. k. Seksi Statistik Vital Bidang Data dan Informasi Dinas Kependudukan d2.n Pencatatan Sip!1 : 1. mengolah dan menganalisis data hasil pelaporan kematian penduduk dari masing-masing S~ku Dinas; 2. menyusun dan i'Y',enyajikan data statistik vita!; clan 3. menyampaikan inforrnasi data statistik vital kematian kepada Din3s f\esehatan. I.
Dinas Kesehatan : 1. menerima pe!aporan infonn3si data statistii< vital kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan 2. menerima hai< akses untul< mendapat data dan informasi statism, vital kematian.
BAG VII
PELAPORAN D/\N PEMANF/\ATAN HASIL D;\TA Pasal12 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas K.esehatan melaporkan hasil pelayanan e-Al
11
BAB VIII PENGAWASAN DAN MONITORING Pasal14 Pengawasan dan monitoring pelaksanaan pelayanan e- Akta dilakukan oleh Tim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Oinas Kesehatan secara periodik.
BAB IX PEMBIAYAAN Pasal15 Biaya pelaksanaan pelayanan e-Akta pada Fasilitas Kesehatan Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBO) Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta.
BAB X KETENTUANPENUTUP Pasal16 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Febr uar i
2011
VINSI DAERAH KHUSUS TA JAKARTA,
Diundangkan di Jakarta padatanggal 16 Februari 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
FADJAR PANJAITAN NIP 195508261976011001 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 20 11 NOMOR 24
