"
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 99 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 lentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagairnana telah diu bah dengan Undang-lindang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lenlang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 lenlang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun Peraluran Perundang-undangan;
2004
lentang
Pembentukan
5. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2004 tentang I<euangan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tallun 2004 lentang Pemerinlahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diuball terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia: 8. Peraluran Pemerinlah Nomor 101 Tahun 2000 lentang Pendidikan dan Pelatihan Jabalan Pegawai Negeri Sipil; 9. Peraluran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenlang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2
10. Peraturan Pemerinlah Nomor 6 Tahun 2006 tenlang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2008; 11. Peraluran Pemerinlah Nomor 8 Tahun 2006 lenlang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Inslansi Pemerinlah; 12. Peraluran Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007 lenlang Pembagian Urusan Pemerinlahan anlara Pemerintah, Pemerinlahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupalen/Kola; 13. Peraluran Pemerinlah Nomor 39 Tahun 2007 lenlang Pengelolaan Uang NegaralDaerah; 14. Peraluran P~merinlah Nomor 41 Tahun 2007 lenlang Organisasi Perangkal Daerah; 15. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenlang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tenlang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelalihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 17. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substanlif Pemerinlah Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 lenlang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta; 19. Peraturan Daerah Perangkal Daerah;
Nomor 10 Tahun
2008 tentang
Organisasi
MEMUTUSKAN : Menetapkan
PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerinlahan daerah; 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3
4. Sekretariat Daera.h adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 6. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat dan juga disebut Badan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 9. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disingkat Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 10. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Diklat adalah Proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. 11. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disingkat Diklatpim adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. 12. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disingkat Diklat Fungsional adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. 13. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disingkat Diklat Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil. 14. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang selanjutnya disingkat Diklat Prajabatan adalah Diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai persyaratan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan untuk membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika pegawai negeri sipil, pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas jabatan Pegawai Negeri Sipil. 15. Widyaiswara yang selanjutnya disingkat WI adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Diklat Pemerintah. 16. Widyaiswara Luar Biasa yang selanjutnya disingkat WILB adalah Seseorang yang bukan widyaiswara, juga tidak termasuk pegawai Badan Diklat yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan integritas antara lain pakar, tenaga ahli dan penutur asli (native speaker) yang ditugaskan sebagai pengajar/nara sumber/instruktur dalarn penyelenggaraan kediklatan pad a Badan Diklat.
4
17. Tenaga Kependidikan dan Pelatihan lainnya adalah Pejabat atau seseorang yang bukan Widyaiswara (WI), bukan pengelola Lembaga Diklat Pemerintah, tetapi karena kemampuan, atau kedudukannya diikutsertakan dalam kegiatan pencapaian tujuan Diklat. 18. Peserta Diklat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan/ditetapkan oleh pimpinan instansi atau pejabat pembina kepegawaian untuk mengikuti Diklat dalam rangka meningkatkan kompetensi dan/atau memenuhi kompetensi jabatan yang disyaratkan .. 19. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung tugas Pemerintahan Daerah di bidang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai. (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (3) Badan Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tug as dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah. Pasal 3 (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi : a. penyusunan, dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pendidikan dan Pelatihan; b. perenca'naan calon peserta Diklat Pegawai; c. penyusunan materi dan kurikulum program Diklat; d. pengkajian dan pengembangan materi dan kurikulum program, metode dan alat bantu Diklat; e. pelaksanaan Diklat; f. pembinaan dan pengembangan tenaga pengajar dan widyaiswara Diklat; g. penyusunan metode Diklat Pegawai; h. penyediaan dan standarisasi alat bantu Diklat; i. pemberian sertifikasi Diklat; j. pemberian, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, standarisasi dan/atau izin pelaksanaan Diklat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD); k. pengembangan hubungan antar lembaga pendidikan dan/atau pelatihan; I. pengorganisasian pelaksanaan Diklat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD); m. penyediaan, penataausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana. dan sarana;
5
n. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan o. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. (3) Dalam perencanaan calon peserta, penyusunan materi dan kurikululll, serta pengembangan Diklat Pegawai, Badan Diklat berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah. BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 4 (1) Susunan organisasi Badan Diklat, sebagai berikut : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Subbagian Umum; 2) Subbagian Program dan Anggaran; dan 3) Subbagian Keuangan. c. Bidang Diklat Kepemimpinan, terdiri dari : 1) Subbidang Kepemimpinan Tingkat Dasar; 2) Subbidang Kepemimpinan Tingkat Menengah dan Tinggi. d. Bidang Diklat Fungsional, terdiri dari : 1) Subbidang Diklat Fungsional Umum; 2) Subbidang Diklat Fungsional Khusus. e. Bidang Pengembangan Diklat, terdiri dari : 1) Subbidang Kerja Sama Diklat; 2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi. f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi Badan Diklat sebagaimana tercanturn dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. Bagian Kedua Kepala Badan Pasal 5 Kepala Badan mempunyai tug as : a.
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
6
b.
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan Fungsi Sekretariat, Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
C.
melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan. Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Diklat; dan
d.
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 6
(1) Sekretariat merupakan Unit Kerja staf Badan Diklat. (2) Sekretariat dipimpin. oleh seorang Sekretaris Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 7 (1) Sekretariat melaksanakan tugas administrasi Badan Diklat. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat; b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat: c. pengtl'ordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Diklat; d. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) badan oleh Unit Kerja Badan Diklat; e. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang; f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan; g. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Badan Diklat; h. pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Badan Diklat; i. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis kediklatan; j. pengoordinasian penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akunt;3bilitas) Badan Diklat; k. penyusunan bahan kebijakan penyelenggaraan Diklat Pegawai yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat; I. pe"yiapkan bahan laporan Badan yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat; m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat. Pasal 8 (1) Subbagian Umum merupakan Satuan Kerja pelaksanaan administrasi umum Badan Diklat.
Sekretariat
dalarn
7
(2) Subbagian UmLJm dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan. (3) Subbagian Umum mempunyai tugas : a. menyusun bilhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksana.kan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan kegiatan surat-menyurat dan kearsipan antara lain meliputi penerimaan, pencatatan, pentaklikan, penomoran, stempel, pendistribusian dan pengiriman surat serta penyimpanan, penelusuran dan pemeliharaan arsip; d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kanlor; e. melaksanakan kegialan pemeliharaan dan perawalan prasarana dan sarana kerja seperti bangunan gedung serta perlengkapanl peralatanl inventaris; f. melaksanakan kegialan proses pengadaan perlengkapan/peralatanl inventaris kantor; g. melaksanakan pengelolaan ruang rapaUpertemuan; h. melaksanakan upacara dan pengaturan acara Badan Diklal; i. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan perlengkapanl peralatan/inventaris kerja Badan Diklat; j. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapanl peralatanl inventaris kerja Badan; k. melaksanakan koordinasi penghapusan barang; I. menyampaikan pencatatan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk dibukukan; m. melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi, pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai; n. melaksanakan monitoring, pembinaan, pengendalian pengembangan dan pelaporan kinerja dan disiplin pegawai; o. melaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan, kenaikan pangkat, cuti, dan pensiun pegawai; p. menyiapkan dan memproses administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan; q. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan dokumen kepegawaian termasuk daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai (DUK); r. melaksanakan legalisasi fotokopi/salinan STTP; s. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan Diklat pegawai yang terkait dengan tugas Subbagian Umum; t. menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang terkait dengan tugas Subbagian Umum; dan u. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum. Pasal 9 (1) Subbagian Program dan Anggaran merupakan Satuan Ke~a Sekretariat dalam pelaksanaan tugas program dan anggaran.
8
(2) Subbagian Program dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan. (3) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas : a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan .Anggaran (OPA) Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menghimpun bahan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Badan Oiklat; d. melaksanakari monitoring, pengendalian dan evaluasi Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Badan Oiklat; e. menerima, meneliti kelengkapan dan memproses pengajuan penerbilan/pencelakan Sural Perinlah Membayar (SPM) unlul< anggaran belanja Bildan Oiklat; f. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan 'Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) dan laporan kinerja, laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas terhadap Unit Kerja Badan Oiklat; g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan Oiklat yang terkait dengan tugas Subbagian Program dan Anggaran; h. mengoordinasikan penyusunan laporan (kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Sekretariat; i. menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang terkait dengan tugas Subbagian Program dan Anggaran; dan j. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Anggaran. Pasal 10 (1) Subbagian Keuangan merupakan Satuan Kerja pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Oiklat.
Sekretariat
dalam
(2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan. (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas : a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Sekretariat sesuai dengan Iingkup tugasnya; c. melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan Badan Oiklat; d. menerima dan menelitilmenguji kelengkapan persyaratan tagihan belanja Badan Oiklat; e. menerima, meneliti kelengkapan dan memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP.) yang diajukan oleh bendahara; f. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan Badan Oiklat; g. melaksanakan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset Badan Oiklat; h. mencatat, membukukan dan menyusun akuntansi aset Badan Oiklal;
9
i. j. k. I. m. n. o.
memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan Badan terhadap Unit Kerja Badan Diklat; mengoordinasikan serta memberikan bimbingan dan konsultasi teknis kepada bendahara; mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Sekretariat; menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan (realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan) Badan Diklat; menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaran Diklat Pegawai yang terkait dengan tugas Subbagian Keuangan; menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang terkait dengan tugas Subbagian Keuangan; dan menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan. Bagian Kelima Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pasal 11
(1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan merupakan Unit Kerja lini Badan Diklat dalam penyelenggaraan Diklatpim. (2) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal12 (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan mempunyai tugas melaksanakan Diklat Prajabatan Diklatpim, dan Diklat Pengembangan Kepemimpinan. (2) Untuk melaksanakan tug as sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), Bidang Pendidikan dan Pelalihan Kepemimpinan mempunyai fungsi : a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Diklatpim; b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Diklatpim; c. penyusunan rencana penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan Diklatpim; d. penyusunan rencana Diklat Pengembangan Kapabilitas Kepemimpinan; e. pelaksanaan seleksi calon peserta Diklat; f. penyiapan prasarana, sarana, koordinasi, penyelenggaraan dan pengajar dan administrasi Diklat Prajabatan dan Diklatpim; g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi peserta Diklat Prajabatan dan Diklatpim; h. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pengkajian kembali (review) kurikulum Diklat Prajabatan dan Diklatpim; i. pengesahan. mata ajar pada Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Diklat Prajabatan dan transkrip nilai Diklat Prajabatan dan Diklatpim; j. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan Diklatpim; k. penghimpunan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi alumni;
10
I. penelitian kepuasan publik terhadap mutu alumni Diklat; m. penyusunan bahan rekomendasi kepada Pimpinan Daerah dan/atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD); n. penyusunan bahan kebijakan penyelenggaraan Diklat Pegawai yang terkait dengan Bidang Diklatpim; o. penyiapan bahan laporan Badan yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Diklatpim; dan p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Diklatpim. Pasal 13 (1) Subbidang Kepeminipinan Tingkat Dasar merupakan Satuan Kerja Bidang Diklat Kepemimpinan dalam pelaksanaan kegiatan Diklatpim Tingkat Dasar. (2) Subbidang Kepemimpinan Tingkat Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Diklatpim. (3) Subbidang Kepemimpinan Tingkat Dasar mempunyai tugas : a. menyusun bqhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Diklatpim sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Diklatpim sesuai dengan Iingkup tugasnya; c. menyusun rencana kegiatan Diklat Prajabatan, Diklatpim Tingkat IV dan Diklat Pengembangan Kepemimpinan Tingkat Dasar; d. melaksanakan kegiatan seleksi calon peserta Diklat; e. menyiapkan WI dan/atau tenaga kependidikan, bahan pembelajaran, alat bantu· pembelajaran, prasarana dan sarana Diklat Prajabatan, Diklatpim Tingkat IV dan Pengembangan Kapabilitas Kepemimpinan; f. melaksanakan kegiatan koordinasi penyusunan dan reviu kurikulum Diklat Prajabatan, Diklatpim Tingkat IV dan Pengembangan Kapabilitas Kepemimpinan; g. melaksanakan kegiatan Diklat Prajabatan, Diklatpim Tingkat IV dan Pengembangan Kapabilitas Kepemimpinan; h. menyiapkan pengesahan mata ajar pada Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) serta transkrip nilai Diklat Prajabatan, Diklatpim Tingkat IV dan Pengembangan Kapabilitas Kepemimpinan; i. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Diklat Prajabatan, Diklatpim Tingkat IV dan Pengembangan Kapabilitas Kepemimpinan; j. menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi alumni Diklat Prajabatan, Diklatpim Tingkat IV dan Pengembangan Kapabilitas Kepemimpinan; k. menyusun bahan rekomendasi kepada pimpinan daerah dan/atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) sesuai hasil Diklat Prajabatan, Diklatpim Tingkat IV dan Pengembangan Kapabilitas Kepemimpinan; I. menyusun laporan penyelenggaraan Diklat Prajabatan, Diklatpirn Tingkat IV dan Pengembangan Kapabilitas Kepemimpinan; m. menyiapkan .bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan Diklat Pegawai yang terkait dengan tugas Subbidang Kepemimpinan Tingkat Dasar;
11
n. menyiapkan bahan laporan Bidang Diklat Kepemimpinan yang terkait dengan tugas Subbidang Kepemimpinan Tingkat Dasar; dan o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Kepemimpinan Tingkat Dasar. Pasal 14 (1) Subbidang Kepemimpinan Tingkat Menengah dan Tinggi merupakan Satuan Kerja Bidang Diklat Kepemimpinan dalam pelaksanaan kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat Menengah dan Tinggi. (2) Subbidang Kepemimpinan Tingkat Menengah dan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Diklat Kepemimpinan. (3) Subbidang Kepemimpinan Tingkat Menengah dan Tinggi mempunyai tugas: a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Diklat Kepemimpinan sesuai dengan Iingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Diklat Kepemimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan Diklatpim Tingkat Menengah dan Tinggi; d. melaksanakan kegiatan seleksi calon peserta Diklatpim Tingkat Menengah dan Tinggi dan Diklat Pengembangan Kepemimpinan Tingkat Lanjutan; e. menyiapkan prasarana, sarana, koordinasi, penyelenggaraan dan pengajar dan administrasi Diklatpim Tingkat Menengah dan Tinggi; f. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi peserta Diklatpirn Tingkat Menengah dan Tinggi; g. melaksanakan kegiatan koordinasi penyusunan dan pengkajian kembali (revi€lw) kurikulum Diklatpim Tingkat Menengah dan Tinggi; h. menyiapkan pengesahan mata ajar pad a Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Diklat prajabatan dan transkrip nilai Diklatpim Tingkat Menengah dan Tinggi; i. melaksanakan kegiatan evaluasi penyelenggaraan Diklatpim Tingkat Menengah dan Tinggi; j. menghimpun; mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi alumni Diklatpim Tingkat Menengah dan Tinggi; k. menyusun bahan rekomendasi kepada pimpinan daerah dan/atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD); I. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan ,Diklat Pegawai yang terkait dengan tugas Subbidang Kepemimpinan Tingkat Menengah dan Tinggi; m. menyiapkan bahan laporan Bidang Diklat Kepemimpinan yang terkait dengan tugas Subbidang Kepemimpinan Tingkat Menengah dan Tinggi; dan n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Subbidang Kepemimpinan Tingkat Menengah dan Tinggi. Bagian Keenam Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pasal 15 (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Fungsional merupakan Unit Kerja lini Badan Diklat dalam pelaksanaan Dlklat Fungslonal.
12
(2) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 16 (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan Diklat Fungsional.
Fungsional
mempunyai
tugas
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional mempunyai fungsi : a. penyusunan Rencana. Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Diklat Fungsional; b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Diklat Fungsional; c. penyusunan rencana penyelenggaraan Diklat Fungsional Umum dan Khusus; d. pelaksanaan seleksi calon peserta Diklat Fungsional Umum dan Khusus; e. penyiapan prasarana, sarana, koordinasi, penyelenggaraan dan pengajar dan administrasi Diklat Fungsional Umum dan Khusus; f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi peserta Diklat Fungsional Umum dan Khusus; g. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pengkajian kembali (review) kurikulum Diklat Fungsional Umum dan Khusus; h. pengesahan mata ajar pada Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Diklat prajabatan dan transkrip nilai Diklat Fungsional Umum dan Khusus; i. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Diklat Fungsional Umum dan Khusus; j. penghimpunan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi alumni; k. penyusunan bahan rekomendasi kepada Pimpinan Daerah dan/atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD); I. pelaksanaan bimbingan, konsultasi, koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan pengendalian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah; m. penyusunan bahan kebijakan penyelenggaraan Diklat pegawai yang terkait denga(l Bidang Diklat Fungsional; n. penyiapan bahan laporan Badan yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Diklat Fungsional; dan o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Diklat Fungsional. Pasal 17 (1) Subbidang Diklat Fungsional Umum merupakan Satuan Kerja Bidang Diklat Fungsional dalam pelaksanaan kegiatan Diklat Fungsional Umum. (2) Subbidang Diklat Fungsional Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Diklat Fungsional. (3) Subbidang Diklat Fungsional Umum mempunyai tugas : a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Diklat Fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya;
13
b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Diklat Fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan Diklat Fungsional Umum; d. melaksanakan kegiatan seleksi calon peserta Diklat Fungsional Umum; e. menyiapkan prasarana, sarana, koordinasi, penyelenggaraan dan pengajar dan administrasi Diklat Fungsional Umum; f. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi peserta Diklat Fungsional Umum; g. melaksanakan kegiatan koordinasi penyusunan dan pengkajian kembali (review) kurikulum Diklat Fungsional Umum; h. menyiapkan pengesahan mata ajar pada Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Diklat Prajabatan dan transkrip nilai Diklat Fungsional Umum; i. melaksanakan kegiatan evaluasi penyelenggaraan Diklat Fungsional Umum; j. menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi alumni; k. menyusun bahan rekomendasi kepada pimpinan daerah dan/atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD); I. melaksanakan keg/atan· bimbingan, konsultasi, koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan pengendalian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada Iingkup Fungsional Umum oleh Satuan Kerja Perangkat Daerall (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD); m. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan Diklat Pegawai yang terkait dengan tugas Subbidang Diklat Fungsional Umum; dan n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Diklat Fungsional Umum. Pasal 18 (1) Subbidang Diklat Fungsional Khusus merupakan Satuan Kerja Bidang Diklat Fungsional dalam pelaksanaan kegiatan Diklat Fungsional Khusus. (2) Subbidang Diklat Fungsional Khusus dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Diklat Fungsional. (3) Subbidang Diklat Fungsional Khusus mempunyai tugas ; a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Diklat Fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Diklat Fungsional sesuai dengan Iingkup tugasnya; c. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan Diklat Fungsional Khusus; d. melaksanakan.kegiatan seleksi calon peserta Diklat Fungsional Khusus; e. menyiapkan prasarana, sarana, koordinasi, penyelenggaraan dan pengajar dan administrasi Diklat Fungsional Khusus; f. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi peserta Diklat Fungsional Khusus; g. melaksanakan kegiatan koordinasi penyusunan dan pengkajian kembali (review) kurikulum Diklat Fungsional Khusus; h. menyiapkan pengesahan mata ajar pada Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STIPP) Diklat Prajabatan dan transkrip nilai Diklat Fungsional Khusus; i. melaksanakan kegiatan evaluasi penyelenggaraan Diklat Fungsional Khusus;
14
j. menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan dan memanfa'atkan data dan informasi alumni; k. menyusun bahan rekomendasi kepada pimpinan daerah dan/atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD); I. melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi, koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan pengendalian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pad a lingkup fungsional khusus oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD); m. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan Diklat Pegawai yang terkait dengan tugas Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Khusus; n. menyiapkan bahan laporan Bidang Diklat Kepemimpinan yang terkait dengan tugas Subbidang Diklat Fungsional Khusus; dan o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Diklat Fungsional Khusus. Bagian Ketujuh Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pasal 19 (1) Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelalihan merupakan Unit Kerja lini Badan Diklat dalam pelaksanaan penelitian, pengembangan dan kerja sama kediklatan. (2) Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 20 (1) Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, monitoring dan evaluasi serta kerja sama kediklatan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi : a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengembangan Diklat; b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengembangan Diklat; c. penyusunan rencana strategis Badan Diklat; d. pengelolaan sistem informasi perpustakaan Badan Pendidikan dan Pelatihan; e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan tugas belajar dan pengiriman kegiatan seminar, lokakarya, Diklat dan sejenisnya di dalam dan luar negeri; f. pembinaan dan pengembangan WI; g. pelaksanaan koordinasi, kerja sama dan kemitraan penyelenggaraan Diklat dengan. instansi pemerintah/swasta, organisasi profesi di dalam maupun luar negeri; h. penyusunan laporan kegiatan. kinerja dan akuntabilitas Badan Diklat;
15
i. pelaksanaan kegiatan penjaminan dan pengembangan mutu kediklatan; j. penyusunan rencana pengembangan kediklatan; k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Diklat di dalam dan luar Badan Diklat; I. pelaksanaan monitoring dan evaluasi alumni/pasca Diklat; m. pelaksanaan penelitian pemberdayaan alumni; n. penyusunan pedoman, mekanisme dan standarisasi pelaksanaan Diklat; . o. penyusunan bahan kebijakan penyelenggaraan Diklat Pegawai yang terkait dengan Bidang Diklat Fungsional; p. penyiapan bahan laporan yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Diklat; dan q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tug as dan fungsi Bidang Pengembangan Diklat. Pasal 21
(1) Subbidang Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan merupakan Satuan Kerja Bidang Pengembangan Diklat dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama Diklat. (2) Subbidang Kerjasama Diklat dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Diklat. (3) Subbidang Kerjasama Diklat mempunyai tug as : a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengembangan Diklat sesuai dengan Iingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengembangan Diklat sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyusun rencana kerja sama kediklatan dengan instansi pemerintahl swasta dalam dan luar negeri; d. melaksanakan presentasi jasa penawaran kediklatan dan mengkaji penjajakan rencana kerja sama; e. menerima, mengkaji dan menyusun bahan rekomendasi permohonanl usul/tawaran kerja sama penyelenggaraan Diklat dari lembaga pemerintah/swasta dalam dan luar negeri; f. mengoordinasikan pelaksanaan pengiriman pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, dan sejenisnya di dalam dan luar negeri; g. melaksanakan koordinasi kerja sama kemitraan dalarn penyelenggaraan Diklat dengan instansi pemerintah/swasta dalarn maupun luar negeri; h. rnelakukan pernbinaan dan pengernbangan Widyaiswara (WI); i. melaksanakan pernbekalan dan pembinaan bagi pegawai tugas belajar; j. rnelaksanakan kegiatan penjaminan dan pengernbangan rnutu kediklatan; k. rnenyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan Diklat pegawai yang terkait dengan tug as Subbidang Kerja Sarna Diklat; I. rnenyiapkan bahan laporan Bidang Pengernbangan Pendidikan dan Pelatihan yang terkait dengan tugas Subbidang Kerja Sarna Diklat; dan rn. rnelaporkan dan rnernpertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Kerja Sarna Diklat.
16
Pasal 22 (1) Subbidang Monitoring dan Evaluasi merupakan Satuan Kerja Bidang Pengembangan Oiklat dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan kediklatan. (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Oiklat. (3) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tug as : a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Pengembangan Oiklat sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Bidang Pengembangan Oiklat sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyusun rencana strategis Badan Oiklat; d. mengelola sistem informasi kediklatan dan perpustakaan Badan Oiklat; e. menyusun laporan kegiatan, kinerja, dan akuntabilitas Badan Oiklat; f. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana pengembangan kediklatan; g. melaksanakari kegiatan monitoring dan evaluasi alumni/pasca Oiklat; h. menyusun bahan pedoman, mekanisme dan standarisasi pelaksanaan Oiklat; i. melaksanakan kegiatan koordinasi, kerja sama dan kemitraan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan instansi pemerintah/swasta/masyarakat dalam dan luar negeri; j. menyusun bahan kebijakan penyelenggaraan Oiklat Pegawai· yang terkait dengan Bidang Oiklat Fungsional; k. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Oiklat di dalam dan luar Badan Oiklat; I. menyusun laporan akuntabilitas kinerja Badan Oiklat; m. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan Oiklat Pegawai yang terkait dengan tugas Subbidang Monitoring dan Evaluasi; n. menyiapkan bahan laporan Bidang Pengembangan Oiklat yang terkait dengan tugas Subbidang Monitoring dan Evaluasi; dan o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Monitoring dan Evaluasi. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 23 (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan dapat mempunyai Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 24 (1) Oalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabal Fungsional dibentuk Kelompok Jabalan Fungsional untuk Iingkup badan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Oiklat.
17
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah Kepala Badan Diklat. (3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Diklat dari pejabat yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada Badan Diklat diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB IV TATA KERJA
Pasal 25 (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Diklat wajib taat dan berpedoman pad a ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala Badan Diklat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Diklat. Pasal 26 Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Diklat dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 27 (1) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepada Bidang, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian dan Ketua Kelompok Jabatan Funsional pad a Badan Diklat wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina, dan menilai kinerja bawahan masing-masing. (2) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pad a Badan Diklat wajib mengikuti dan mematuhi perintah dinas atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 28 Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian dan Ketua Kelompok Jabatan Funsional pada Badan Diklat wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyirnpangan.
18
Pasal 29 (1) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, Ketua Kelompok Jabatan Funsional dan Pegawai pada Badan Diklat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tug as (termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tug as) kepada atasan masingmasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pasal 30
(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Badan Pendidikan dan Pelatihan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur. BAB V KEPEGAWAIAN Pasal' 31 (1) Pegawai Negeri Sipil pada Badan Diklat merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan eli Bidang Kepegawaian. (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Badan Pendidikan dan Pelatihan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
BAB VI KEUANGAN Pasal 32 (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Diklat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakall sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah. Pasal 33 (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badall Diklat merupakan pendapatan daerah.
19
(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.
BAB VII ASET Pasal 34 (1) Aset yang dipergunakan oleh Badan Diklat sebagai prasarana dan sarana kerja Badan Diklat merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pad a ayat (1). dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah. Pasal 35 (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Badan Diklat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari pihak ketiga merupakan penerimaan barang daerah. (2) Penerimaan prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah. BAB VIII PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS Pasal 36 (1) Badan Diklat menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan: a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai; b. keuangan dan kinerja; c. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja; d. akuntabilitas; dan e. pelaksanaan kegiatan. Pasal 37 Dalam rangka akuntabilitas pengendalian internal.
Badan
Diklat
mengembangkan
sistelll
20
BAB IX PENGAWASAN Pasal 38 Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah oleh Badan Diklat dilaksanakan oleh : a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; b. Aparat pemeriksa internal pemerintah; dan c. Inspektoral. BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal39 Pada saat Peraturan Gubernur. ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 40 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2009 GUBERNUR PRO INSI DAERAH KHUSUS IBUK A JAKARTA,
......'M'O Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2009 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
~~
MUHAYAT NIP 050012362
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 98
Lampiran
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal
99 TAHUN 2009 9 Jun i 2009
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPALA BADAN
I
I I I S~G~ UMUM
I .'DANG PENDlDlKAN DAN PELATlHAN KEPEMIMPlNAN
SUBBIOANG KEPEMIMPINAN TINGKAT OASAR
SU88IDANG
L...
TIN~~~M~~~~AH OANTlNGGI
SEKRETARIAT
I
I
I
I I, SUB.AG~ ,I PROGRAM DAN ANGGARAN
I
I SUB.AG~ I KEUANQAN
I .'DANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL
SUBBlOANG OIKLAT FUNGSIONAL
....UM
SUB810ANG DlKLAT FUNGSIONAL
KHUSUS
BlDANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATlHAN
SUBBlOANG KERJASAMA
DIKtAT
SUBBIOANG MONITORING DAN EVALUASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUK TA JAKARTA,
