PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 99 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN USULAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 99 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN USULAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang

:

a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu disusun suatu Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan oleh Gubernur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka memberikan pedoman kepada Tim Penilai dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang akan menerapkan PPK-BLUD, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2007; 14. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN USULAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD).

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian atau sub ordinat SKPD. 6. Tim Penilai adalah Tim Penilai Usulan Penerapan PPK-BLUD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 8. Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang harus diberikan oleh BLUD kepada masyarakat. 9. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan PPK-BLUD dimaksudkan sebagai acuan kerja Tim Penilai dalam melakukan penilaian terhadap usulan penerapan PPK-BLUD dari SKPD/UKPD, dan sebagai panduan kepada SKPD/UKPD yang akan mengusulkan penerapan PPK-BLUD. (2) Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan PPK-BLUD bertujuan: a. menciptakan keseragaman pemahaman dan metode penilaian; b. meningkatkan kelancaran, objektifitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penilaian; c. mewujudkan dasar pertimbangan pembuatan dan penyampaian rekomendasi tim penilai kepada gubernur.

BAB III TATA KERJA Bagian Kesatu Prosedur Penilaian Pasal 3

(1) Usulan Penerapan PPK-BLUD pada SKPD/UKPD dilakukan oleh SKPD Pembina Teknis. (2) SKPD/UKPD yang diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan substantif, administratif dan persyaratan teknis berdasarkan penilaian SKPD Pembina Teknis. (3) Usulan Penerapan PPK-BLUD pada SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan dokumen antara lain: a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat; b. pola tata kelola; c. rencana strategis bisnis; d. laporan keuangan pokok; e. standar pelayanan minimum; f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit. (4) Terhadap adanya usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tim Penilai selanjutnya meneliti dan menilai kelengkapan dan substansi dokumen-dokumen persyaratan administratif yang disampaikan oleh SKPD Pembina Teknis. (5) Dalam melakukan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Penilai melakukan langkah-langkah antara lain : a. pembahasan jadwal dan pembagian tugas penilai; b. meminta penjelasan terhadap usulan dari SKPD Pembina Teknis dan/atau SKPD/UKPD yang diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD; c. penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3); d. melakukan peninjauan lapangan; e. menerapkan bobot masing-masing persyaratan administratif; f. menghitung nilai masing-masing indikator persyaratan administratif; g. menghitung nilai akhir persyaratan administratif penerapan PPK-BLUD; h. menerapkan kesimpulan hasil penilaian; i. membuat dan menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4 (1) Untuk menetapkan bobot masing-masing persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), terhadap nilai secara keseluruhan diberikan bobot sebagai berikut: No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dokumen Persyaratan Administratif Pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja Pola tata kelola Rencana strategis bisnis Laporan Keuangan Pokok/Prognosa Laporan Keuangan Standar Pelayanan Minimum Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia diaudit Total

Bobot 10% 20% 20% 25% 15% 10% 100%

(2) Setelah menetapkan bobot masing-masing persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan penghitungan nilai dari masing-masing persyaratan administratif dimaksud kedalam bentuk indikator.

Pasal 5 Untuk menghitung nilai indikator dari pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja, maka surat pernyataan harus sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh pimpinan SKPD/UKPD, serta diketahui oleh SKPD Pembina Teknis sebagaimana tabel di bawah ini : No Indikator 1. Pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja Total

Nilai Maksimum 100

Keterangan

Maksimum 100

Pasal 6 (1) Untuk menghitung nilai indikator dari pola tata kelola terbagi atas : a. tata kerja yang meliputi : 1. peraturan internal kepegawaian; 2. perkembangan misi dan strategi; 3. pengelompokan fungsi yang logis; 4. efektivitas pembiayaan; 5. pendayagunaan sumber daya manusia. b. akuntabilitas yang meliputi : 1. pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya; 2. pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit kerja yang bersangkutan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; c. transparansi yaitu asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar dapat diterima secara langsung bagi yang membutuhkan.

(2) Dalam menilai pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka indikator yang dinilai adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

No. Indikator 1. Tata Kerja 2. Akuntabilitas 3. Transparansi Total

Nilai Maksimum 40 Maksimum 30 Maksimum 30 Maksimum 100

Keterangan

Pasal 7 (1) Untuk menilai rencana strategi bisnis dari SKPD/UKPD yang mengajukan penerapan PPK-BLUD, harus mengacu kepada rencana strategi Pemerintah Daerah yang memuat: a. visi yaitu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan; b. misi yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik; c. program strategis yaitu program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul; d. pengukuran pencapaian kinerja yaitu pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan apakah hasil kegiatan tahun berjalan dapat tercapai dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja. (2) Dalam menilai rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka indikator nilai adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

No. Indikator 1. Visi dan misi 2. Program Strategis 3. Pengukuran Pencapaian Kinerja Pelayanan 4. Pengukuran Pencapaian Kinerja Keuangan Total

Nilai Maksimum 10 Maksimum 40 Maksimum 25

Keterangan

Maksimum 25 Maksimum 100

Pasal 8 (1) Untuk menilai laporan keuangan pokok SKPD/UKPD yang akan menerapkan PPKBLUD, maka terlebih dahulu harus dibagi atas :

a. laporan realisasi anggaran/laporan operasional keuangan, yaitu : 1. laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola; 2. menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam periode pelaporan yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja daerah. b. neraca yaitu dokumen yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. c. laporan arus kas yaitu dokumen yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu. d. catatan atas laporan keuangan yaitu dokumen yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca/prognosa neraca dan laporan arus kas, yang disertai laporan mengenai kinerja keuangan. (2) Dalam menilai laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka indikator yang dinilai adalah sebagaimana tabel di bawah ini : No. 1. 2. 3. 4.

Indikator Laporan Realisasi Anggaran Neraca/Prognosa Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan Total

Nilai Maksimum 20 Maksimum 30 Maksimum 30 Maksimum 20 Maksimum 100

Keterangan

(3) Dalam hal laporan keuangan pokok SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berjalan maka indikator yang dinilai, disajikan dalam bentuk prognosa laporan operasional keuangan, prognosa neraca dan prognosa laporan arus kas.

Pasal 9 (1) Untuk menilai SPM SKPD/UKPD yang akan menerapkan PPK-BLUD, maka harus digambarkan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh SKPD/UKPD dimaksud yang akan menerapkan PPK-BLUD. (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus ditetapkan oleh Gubernur sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, dengan mempertimbangkan : a. kualitas layanan; b. pemerataan; c. kesetaraan layanan; d. kemudahan memperoleh layanan.

(3) Dalam melakukan penilaian terhadap SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka indikator yang dinilai adalah sebagaimana tabel di bawah ini : No.

Indikator

Nilai

1.

Standar Pelayanan Minimum Total

Maksimum 100 Maksimum 100

Keterangan

Pasal 10 Dalam melakukan penilaian terhadap laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit, maka indikator yang dinilai adalah sebagaimana tabel di bawah ini : No. 1. 2.

Indikator

Nilai

Laporan Audit Terakhir; atau Pernyataan bersedia diaudit

Keterangan

Maksimum 100 Maksimum 75 Bagian Kedua

PenghitunganNilai Akhir Pasal 11 Setelah dilakukan penilaian terhadap indikator dari masing-masing persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai akhir dari SKPD/UKPD yang diusulkan untuk menerapkan PPKBLUD sebagaimana tabel di bawah ini : No.

Dokumen Persyaratan Administratif

1.

Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja Pola Tata Kelola Rencana Strategis Bisnis Laporan Keuangan Pokok Standar Pelayanan Minimum Laporan Audit Terakhir/Pernyataan Bersedia diaudit Total

2. 3. 4. 5. 6.

Total Nilai

Bobot

Nilai Akhir

10% 20% 20% 25% 15% 10% 100%

Bagian Ketiga Kesimpulan Hasil Penilaian Pasal 12 Berdasarkan hasil perhitungan nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka ditetapkan kesimpulan hasil penilaian sebagaimana tabel di bawah ini :

No.

Nilai Akhir

Keterangan

1. 2. 3.

70-100 40-69 Kurang dari 40

Memuaskan Belum terpenuhi secara memuaskan Tidak memuaskan

BAB IV BERITA ACARA HASIL PENILAIAN Pasal 13 (1) Terhadap kesimpulan hasil penilaian dari SKPD/UKPD yang diusulkan akan menerapkan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka Tim Penilai selanjutnya membuat berita acara hasil penilaian yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir. (2) Berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pertimbangan/rekomendasi bagi Gubernur dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan yang disampaikan oleh SKPD Pembina Teknis. (3) Kesimpulan hasil penilaian yang diberikan Tim Penilai dalam berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

No.

Nilai akhir

Kesimpulan

1.

70- 100

memuaskan

2.

40 - 69

3.

Kurang dari 40

belum terpenuhi secara memuaskan tidak memuaskan

Status yang Direkomendasikan PPK-BLUD secara penuh PPK-BLUD bertahap PPK-BLUD ditolak

(4) Bentuk berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V TAHAPAN KERJA Pasal 14 Tahapan kerja yang dilakukan oleh Tim Penilai dalam rangka prosedur penilaian suatu SKPD/UKPD yang .diusulkan akan menerapkan PPK-BLUD dilakukan sebagai berikut: a. SKPD Pembina Teknis mengajukan usulan SKPD/UKPD yang akan menerapkan PPK-BLUD kepada Gubernur c.q. Sekretaris Daerah, dengan dilampirkan dokumen persyaratan administratif;

b. Sekretaris Daerah selanjutnya mendisposisikan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilampiri dokumen persyaratan administratif dimaksud kepada Asisten Keuangan; c. Asisten Keuangan selanjutnya mendisposisikan surat permohonan yang dilampiri dokumen persyaratan administratif dimaksud kepada Kepala Biro Keuangan; d. Kepala Biro Keuangan selaku Sekretaris Tim Penilai yang dibantu oleh Sekretariat Tim dalam hal ini Kepala Bagian Pembinaan Keuangan Daerah meneruskan dokumen persyaratan administratif dimaksud kepada semua anggota Tim Penilai; e. Setelah semua anggota Tim Penilai menerima dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d, selanjutnya Kepala Biro Keuangan selaku Sekretaris Tim Penilai mengagendakan rapat pembahasan penilaian terhadap dokumen persyaratan administratif yang telah diusulkan dan mempersiapkan segala sesuatu hal yang diperlukan untuk mendukung kelancaran rapat pembahasan dengan dibantu oleh Sekretariat Tim. f.

Dalam pelaksanaan rapat penilaian, Tim Penilai melakukan : 1. penelitian, pembahasan, penelaahan dan pengkajian seluruh dokumen persyaratan administratif yang diusulkan dengan mengacu pada pedoman penilaian yang ditetapkan; 2. apabila dokumen persyaratan administratif telah disetujui oleh seluruh peserta rapat, maka hasil penilaian Tim Penilai dimaksud selanjutnya dituangkan kedalam berita acara hasil penilaian; 3. apabila diperlukan dalam pembahasan rapat penilaian dimaksud, Tim Penilai dapat mengundang nara sumber yang berkompeten.

g.

Untuk efektifitas dan optimalisasi penilaian persyaratan administratif, maka pelaksanaan penilaian setiap bidang oleh Tim Penilai sebagaimana tersebut pada huruf f, dibagi dengan masing-masing penanggung jawab dan disertai oleh SKPD Pembina Teknis sebagai berikut: 1. pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja menjadi tanggung jawab Biro Organisasi dan Tatalaksana, Badan Kepegawaian Daerah dan SKPD Pembina Teknis; 2. pola tata kelola menjadi tanggung jawab Biro Organisasi dan Tatalaksana, Badan Kepegawaian Daerah dan SKPD Pembina Teknis; 3. rencana strategi bisnis menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Daerah dan SKPD Pembina teknis; 4. laporan keuangan pokok/prognosa laporan keuangan menjadi tanggung jawab Badan Pengawasan Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Biro Keuangan, Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah dan SKPD Pembina Teknis;

5. standar pelayanan minimum menjadi tanggung jawab Biro Organisasi dan Tatalaksana, Biro Adm. Kesejahteraan Masyarakat dan SKPD Pembina Teknis; 6. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia diaudit menjadi tanggung jawab Badan Pengawasan Daerah dan SKPD Pembina Teknis. h.

Setelah rapat penilaian selesai, Kepala Biro Keuangan selaku Sekretaris Tim Penilai menyusun konsep Nota Dinas untuk disampaikan kepada Asisten Keuangan, dengan dilampiri : 1. hasil penilaian Tim Penilai; 2. konsep Keputusan Gubernur tentang persetujuan atau surat penolakan SKPD/UKPD untuk menerapkan PPK-BLUD.

i. Apabila materi Nota Dinas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf g telah disetujui oleh Asisten Keuangan selaku Ketua Tim Penilai, maka selanjutnya ditandatangani dan meneruskan Nota Dinas dimaksud beserta lampiran konsep Keputusan Gubernur kepada Sekretaris Daerah; j. Sekretaris Daerah setelah menerima dan menyetujui Nota Dinas yang dilampiri konsep Keputusan Gubernur terhadap persetujuan atau surat penolakan untuk menerapkan PPK-BLUD, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur; k. Apabila telah disetujui, Gubernur menandatangani konsep Keputusan Gubernur dimaksud atau sebaliknya menandatangani surat penolakan SKPD/UKPD untuk menerapkan PPK-BLUD setelah terlebih dahulu dilakukan verbalisasi dan selanjutnya menyampa ikannya kepada SKPD Pemb ina Teknis yang mengusulkan.

BAB VI PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 15 (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala Biro Keuangan.

(2) Terhadap hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII KOORDINASI PASAL 16 Koordinasi untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Asisten Keuangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggai 19 Juli 2007

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2007

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN

2007 NOMOR 100.

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal

99 TAHUN 2007 19 JULI 2007

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN TIM PENILAI USULAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH dalam rangka Penetapan untuk menerapkan PPK-BLUD Nomor: BA /Tim Penilai/200.... Pada hari ini ..............tanggal....................200…….., telah diadakan rapat Tim Penilai Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Tim Penilai) untuk melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan administratif: Nama SKPD/UKPD : Alamat : Surat Usulan : untuk ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Berdasarkan hasil penilaian, Tim Penilai memberikan rekomendasi bahwa dapat disetujui/ditolak *) sebagai instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD dengan status secara penuh/bertahap/ditolak*). Hasil penilaian selengkapnya sebagaimana terlampir sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh : Nama Anggota Tim Penilai

Tanda Tangan

1.............................................................

( ………………………………….)

2.............................................................

( ………………………………….)

3.............................................................

( ………………………………….)

4.............................................................

( ………………………………….)

5.............................................................

( ………………………………….)

6.............................................................

( ………………………………….)

*) coret yang tidak perlu GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,