PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 127 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT' PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN KOTA TUA DINAS KEBUDAYAAN DAN PERMUSEUMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang :
a. bahwa untuk mewujudkan Kota Tua sebagai kawasan sejarah, budaya dan bisnis serta sebagai tujuan wisata, perlu dilaksanakan penataan dan pengembangan melalui penanganan yang lebih optimal: b. bahwa penataan dan pengembangan Kota Tua sebagai kawasan sejarah, budaya dan bisnis serta sebagai tujuan wisata merupakan salah satu lingkup tugas Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta; c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas., serta sesuai dengan Pasal 184 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta dan Pasal 37 Keputusan Gubernur Nomor 137 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4d T a h u n i SS9; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya: 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Lingkungan Hidup;
1997 tentang Pengelolaan
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PGnjmdmg~im&ar\gari; 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun Perencanaan Pembangunan Nasional;
2004
tentang
Sistem
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 1 1 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah: 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 18. Peraturan Daerah Nomor S Tahun 1989 tentang Pelestarian Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya; 19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
20.
Keputusan Gubernur Nomor CD.3/1/70 tentang Pernyataan Daerah Taman Fatahiilah, Jakarta Barat Sebagai Daerah di Bawah Pemugaran Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Dilindungi oleh Undang-Undang Monumen (STBL Tahun 1931 Nomor 238);
2 1 . Keputusan Gubernur Nomor D.!II.b/11/4/54/1973 tentang Pernyataan Daerah Jakarta Kota dan Pasar Ikan Jakarta Barat dan Jakarta Utara Sebagai Daerah di Bawah Pemugaran Pemerintah Daerah Khusus ibukota Jakarta yang Dilindungi oleh UndangUndang Monumen (GTBL Tahun 1931 Nomor 238); 22.
Keputusan Gubernur Nomor D.IH.b/t 1/4/56/1973 tentang Pernyataan Daerah GSodog Jakarta Barat Sebagai Daerah di Bawah Pemugaran Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Dilindungi oleh Undang-Undang Monumen (STBL Tahun 1931 Nomor 238);
23.
Keputusan Gubernur Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-bangunan Bersejarah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Benda Cagar Budaya;
24.
Keputusan Gubernur Nomor 137 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
25.
Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penguasaan Perencanaan Dalam Rangka Penataan Kawasan Kota Tua Seluas ± 848 ha yang Terletak di Kotamadya Jakarta Utara dan Kotamadya Jakarta Barat; MEMUTUSKAN:
Menetapkan ;
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN KOTA TUA DINAS KEBUDAYAAN DAN PERMUSEUMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan; 1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
Ibukota
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Dinas Kebudayaan dan Permuseuman adalah Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 7. Kepala Dirias adalah Kepala Dinas Kebudayaan Permuseuman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
dan
8. Satuan Kerja Perangkat [Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UKPD adalah bagian atau subordinat dari SKPD. 10. Unit Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua adalah Unit Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 12.
Kawasan Kota Tua adalah kesatuan geografis beserta unsur terkait di dalamnya seluas ± 846 ha yang terletak di Kotamadya Jakarta Utara dan Kotamadya Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penguasaan Perencanaan Dalam Rangka Penataan Kawasan Kota Tua Seluas ± 846 ha yang Terletak di Kotamadya Jakarta Utara dan Kotamadya Jakarta Barat.
13.
Penataan adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan kawasan sesuai dengan visi, misi, strategi dan kebijakan Daerah.
14.
Pembangunan adaiah kegiatan pembangunan prasarana dan sarana tertentu yang menjadi bagian dari identitas Kawasan Kota Tua.
15.
Pengembangan adalah segala upaya untuk merevitalisasi kawasan sebagai potensi pusat budaya, sejarah dan bisnis serta sebagai tujuan wisata.
16.
Konservasi adalah kegiatan pemeliharaan dan/atau pemugaran yang bertujuan untuk mempertahankan nilai, ciri dan/bentuk prasarana dan sarana yang menjadi bagian dari Kawasan Kota Tua.
BAB II PEMBENTUKAN ?
Pasal 2 .
Dengan Peraturan Gubernur ini dtbentyk Unit Penataan Pengembangan Kawasan Kota Tua Dinas Kebudayaan Permuseuman Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta. BAB !!(
dan dan
,.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3 (1)
Unit Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Permuseuman di bidang pengelolaan Kawasan Kota Tua.
(2)
Unit Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasa! 4
(1)
Unit Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua mempunyai tugas mengelola; menata, konservasi, mengembangkan, memonitor, mengendalikan, dan mempubiikasikan Kawasan Kota Tua.
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ("O, Unit Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja dan anggaran; b. pelaksanaan rencana kerja dan -anggaran yang telah ditetapkan; . c. perumusan dan pengusulan kebijakan teknis penataan dan pengembangan; d', fasilitasi koordinasi, mbnitoring, pengendalian dan publikasi mengenal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan SKPD/UKPD terkait di Kawasan Kota Tua; e. konservasi bangunan dan lingkungan cagar budaya milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; f. perumusan dan pengusulan sistem pelayanan perizinan kegiatan konservasi dan pembangunan; g. pengkajian potensi ekonomi, sosial budaya, sejarah dan fisik sebagai daya tarik ungguian sektor pariwisata; h. fasilitasi koordinasi pembinaan dan penyebaran informasi kepada seluruh instansi, masyarakat dan kelompok swadaya masyarakat tentang nilai penaia.an d a n pengembangan Kawasan Kota Tua; i. koordinasi kegiatan inventarisasi, pendataan dan periutakhiran data kepemilikan, bangunan dan fasilitas, seria aset budaya dan pelaku usaha;
j. k. i.
m. n.
fasilitasi penyusunan standar pelayanan kegiatan konservasi, penataan dan pembangunan; fasilitasi penyusunan standar operasional prosedur kegiatan konservasi, penataan dan pembangunan; fasilitasi pelaksanaan koordinasi tugas tata kota, penataan dan pengawasan bangunan, ketenteraman dan ketertiban, kerukunan, kebersihan, pertamanan, keindahan, perparkiran, perdagangan, perhubungan, pekerjaan umum, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, lingkungan hidup, pertambangan dan SKPD/UKPD terkait lainnya; pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. BAB IV
...
ORGANISASI :
(1)
Susunan organisasi Unit Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua terdiri dari: a. b. G. d. e.
(2)
Pasal 5
Kepala Unit; Subbagian Tata Usaha; Seksi Penataan, Pengembangan dan Publikasi; Seksi Monitoring dan Pengendalian; Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Susunan Organisasi Unit Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Ini. !8
Kepala Unit mempunyai tugas: a. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tuqas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; b. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional; c. melaksanakan koordinasi vertikai, Nonkontak dan diagonal dengan SKPD/UKPD, instansi Pemerintah Pusat, swasta atau kelompok masyarakat dalam rangka pengelolaan Kawasan Kota Tua; d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan, penataan dan pengembangan Kawasan Kota Tua.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas; a. menyusun rencana kerja dan anggaran Subbagian Tata Usaha; b. menghimpun, meneliti, mengelola dan menyusun rencana kerja dan anggaran Unit Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua; c. melaksanakan rencana kerja dan anggaran Subbagian Tata Usaha yang telah ditetapkan; d. melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan; e. melaksanakan urusan kepegawaian; f. melaksanakan pengelolaan keuangan; g; melaksanakan urusan perlengkapan; h. melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan kantor, rapat dan upacara dinas; i. menghimpun dan menyusun laporan Unit Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua; j melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. Pasal 8 Seksi Penataan, tugas:
Pengembangan
dan
Publikasi
mempunyai
a. menyusun rencana kena dan anggaran Seksi Penataan, Pengembangan dan Publikasi; b. melaksanakan rencana kerja dan anggaran Seksi Penataan, Pengembangan dan Publikasi yang telah ditetapkan; c. melaksanakan konservasi bangunan dan lingkungan cagar budaya dan/atau pembangunan prasarana dan sarana tertentu yang menjadi bagian dari identitas Kawasan Kota Tua; d. menyusun dan mengusulkan standar konservasi bangunan dan lingkungan cagar budaya, dan/aiau pembangunan prasarana dan sarana tertentu yang menjadi bagian dari identitas Kawasan Kota Tua; e. melakukan koordinasi dengan swasta dan masyarakat untuk berperan serta dalam penataan dan pengembangan Kawasan Kota Tua; T. mengidentifikasi berbagai potensi, peluang dan kendala dalam memacu pertumbuhan sektor pariwisata yang bertumpu pada sumber daya ekonomi, sosial budaya, sejarah, fisik dan masyarakat; g. menggali, menyusun deskripsi, mendokumentasikan dan menyimpan segala sesuatu tentang sejarah yang berkenaan dengan aspek bangunan dan lingkungan cagar budaya, kehidupan sosial budaya, ekonomi, prasarana dan sarana Kawasan Kota Tua; h. melaksanakan publikasi dan sosialisasi Kawasan Kota Tua melalui media cetak, elektronik dan sarana lainnya;
i.
j.
(2)
melaksanakan internalisasi nilai pengelolaan Kawasan Kota Tua kepada komunitas yang bertempat tinggal dan/atau berusaha di Kawasan Kota Tua; melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penataan, P e n g e m b a n g a n dan Publikasi.
Seksi Penataan, Pengembangan dan Publikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. Pasal 9
(1) • Seksi Monitoring dan Pengendalian mempunyai tugas; a. menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Monitoring dan Pengendalian: b. melaksanakan rencana kerja dan anggaran Seksi Monitoring dan Pengendalian yang telah ditetapkan; c. menginventarisasi bangunan dan lingkungan cagar budaya, serta prasarana dan sarana tertentu yang menjadi bagian dasi identitas Kawasan Kota Tua; d. memfasilitasi, memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi keberadaan, kelayakan dan keaslian bangiman dan lingkungan cagar budaya, serta prasarana dan sarana tertentu yang menjadi bagian dari identitas Kawasan Kota Tua, e. memfasilitasi, memonitor dan mengendalikan kegiatan fisik konservasi bangunan dan lingkungan cagar budaya, dan pembangunan prasarana dan sarana yang dilakukan oleh Unit Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua dan/atau SKPD/UKPD terkait di Kawasan Kota Tua; f. memfasilitasi permohonan perizinan; g. melaksanakan perumusan dan usul sistem pelayanan perizinan kegiatan konservasi dan pembangunan; h. melaksanakan fasilitasi koordinasi tugas ketenteraman, kerukunan, ketertiban, kebersihan, pertamanan, keindahan, perparkiran, perdagangan, perhubungan dan lain-lain; i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Monitoring dan Pengendalian. (2)
Seksi Monitoring dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. Pasal 10
(1)
Kelompok Jabatan Fungsional merupakan wadah pengembangan kapabilitas profesi pejabat fungsional yang bertugas di Unit Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua.
(2)
Untuk memimpin kegiatan pengembangan kapabilitas profesi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit dapat mengangkat satu orang pejabat fungsional sebagai Ketua Kelompok Jabatan Fungsional,
(3)
Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit dan wajib bekerja sama serta berkoordinasi dengan para Kepala Seksi dan Kepala Subbagian.
(4)
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas: a. menyusun etika jabatan fungsional; b. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan etika jabatan fungsional; c. melaksanakan kegiatan kapabilitas pejabat fungsional di bidang profesi; d. membina kemitraan, keharmonisan dan kerja sama antar profesi pejabat fungsional; e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pelanggaran etika jabatan fungsional; f. menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Unit atas pemberian sanksi terhadap pejabat fungsional yang melanggar etika jabatan fungsional; g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas.
(5)
Pejabat fungsional yang dapat diangkat sebagai Ketua sekurangkurangnya harus memenuhi persyaratan: a. menduduki jabatan fungsional; b. memiliki kompetensi manajerial; •c. memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan profesinya; d. memiliki nilai keteladanan dan berperilaku baik.
pelayanan
Pasal 11 (1)
Pejabat fungsional Unit Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian, standar pelayanan, standar operasional, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Pejabat fungsional Unit Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua melaksanakan tugas/peiayanan pada satuan kerja struktural Subbagian dan Seksi.
(3)
Dalam melaksanakan tugas/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung pada Subbagian dan Seksi.
(4)
Untuk penyegaran, pengembangan wawasan, peningkatan pengalaman dan kaderisasi, pejabat fungsional dimutasi/ dipindahtugaskan pada lingkup internal atau eksternal Unit Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
TATA KERJA Pasal 12 (1)
Seluruh pejabat dan pegawai Unit Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan asas-asas pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit, Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi melaksanakan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sirhplikasi, profesionalisme, efisiensi, efektivitas, transparansi, produktivitas serta menjunjung etika dan harmonisasi,
(3)
Setiap pengemban tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, membina dan mengembangkan bawahan masing-masing sesuai dengan batas kewenangannya.
(4)
Setiap pengemban tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menindaklanjuti temuan pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan masing-masing.
(5)
Setiap pengemban tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat rincian tugas bawahan masing-masing.
(6)
Setiap bawahan wajib mengembangkan diri demi peningkatan kinerja dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta loyal kepada Unit Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua. Pasal 13
(1)
Setiap bawahan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan langsung masing-masing secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
(2)
Tiap laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kepada atasan dan petunjuk kepada bawahan serta menjadi bahan pengambilan Keputusan pada lingkup tugasnya. Pasal 14
Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi wajib menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur pada masing-masing lingkup tugasnya Pasal 15 Setiap pengambilan keputusan dalam bentuk dan tingkat manapun harus didasarkan atas penimbangan objektif dengan data dan
informasi yang jelas.
BAB V! KEPEGAWAIAN Pasal 16 Pegawai pada Unit Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua adalah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian.
KEUANGAN
'
Pasal 17 (1)
Anggaran belanja Unit Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2)
Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB Vil! PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 18
Pengawasan terhadap Unit Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua dilaksanakan oleh : a. Lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; b. SKPD yang bertanggung jawab dalam pengawasan Daerah; c. Instansi pengawas fungsional lainnya. Pasal 19 (1)
Unit Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara regulaf dan/atau sewaktu-waktu kepada Dinas Kebudayaan dan Permuseuman,
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek keuangan dan kinerja.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 (1)
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 1621 Tahun 1891 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Wisata Bahari Sunda Kelapa Daerah Khusus ibukota Jakarta $\02%\,&$a?} dinyatakan tidak berlaku.
(2)
Penyelesaian kepegawaian, keuangan, dan aset Badan Pengelola Kawasan Wisata Bahari Sunda Kelapa Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 21
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Lampiran
: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor TanagaS
127 TAHUN 2007 1 Oktober 2007
