PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
124 TAHUN 2006 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
Mengingat
a.
bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar;
b.
bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan, oleh sebab ilu perlu dilakukan pembinaan secara terarah dan berkesinambungan;
c
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
1
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta,
2
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun Peraturan Perundang-undangan;
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5.
Undang-Undang Daerah;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
Nomor
32
Tahun
2004
2004
tentang
tentang
Pembentukan
Pemerintahan
2
7
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun Masyarakat daiam Pendidikan Nasional;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nasional Pendidikan;
Nomor
19
Tahun
1992 tentang Peranserta
2005
tentang
Standar
1 1 . Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 12. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta; 13. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2003 tentang Akreditasi Sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Luar Biasa di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BAB I KETENTUAN UMUM Pasai
1
Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Ibukota Jakarta;
Provinsi
Daerah
Khusus
2.
Gubernur adaiah Gubernur Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta:
3.
Dinas Pendidikan Dasar, yang selanjutnya disingkat Dinas Dikdas adalah Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta;
4.
Kepala Dinas Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut Kepaia Dinas Dikdas adaiah Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5
Suku Dinas Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut Sudin Dikdas adaiah Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya di Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta;
3
6.
Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut Kepala Suku Dinas Dikdas adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya di Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta;
7
Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan selanjutnya disebut Seksi Dinas Dikdas Kecamatan adalah Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
8. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan selanjutnya disebut Kepala Seksi Dinas Dikdas Kecamatan adalah Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 9. Pengawas TK/SD adalah Pengawas TK/SD pada Seksi Dinas Dikdas Kecamatan; 10
Pengawas PLB adalah Pengawas Pendidikan Luar Biasa pada Suku Dinas Dikdas;
1 1 . Yayasan adalah Badan Hukum yang kegiatannya bergerak di bidang Pendidikan: 12.
Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa Taman Penitipan Anak. dan bentuk lain yang sederajat;
13
Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyediakan program pendidikan bagi anak usia dua sampai empat tahun dengan masa pendidikan satu tahun dan paling lama dua tahun:
14.
Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan bagi anak usia empat sampai enam tahun sebelum memasuki sekolah dasar atau sederajat;
15.
Taman Kanak-kanak Luar Biasa, yang selanjutnya disebut TKLB adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan dengan kebutuhan khusus bagi anak usia dini;
16.
Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagai wahana kesejahteraan yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya bekerja.
17.
Tenaga kependidikan adalah tenaga pengajar yang diangkat pada lembaga pendidikan kelompok bermain, taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak luar biasa dan taman penitipan anak untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
18.
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak Luar Biasa, dan Taman Penitipan Anak.
BAB II TUJUAN PENYELENGGARAAN Pasal
2
Penyelenggaraan pendidikan Kelompok Bermain, TK, T K L 8 , dan TPA bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oieh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.
BAB III PENYELENGGARAAN Pasal
3
(1)
Pendidikan TK dan TKLB Negeri Daerah.
(2)
Pendidikan Kelompok Bermain. diselenggarakan oleh yayasan.
(3)
Pendidikan Kelompok Bermain dan TPA dapat diselenggarakan oleh perorangan atau kelompok masyarakat.
Pasal
diselenggarakan oleh Pemerintah
TK,
TKLB,
dan
TPA
Swasta
4
Penyelenggaraan pendidikan Kelompok Bermain, TK, TKLB, dan TPA harus a.
memiliki pengelola yang pendidikan;
bertanggung
jawab
dalam
operasional
b.
mempunyai program rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi • 1) program jangka pendek adalah program untuk jangka waktu 1 (satu) tahun pelajaran; 2} program jangka panjang adalah program pengembangan pendidikan untuk masa minimal 3 (tiga) tahun berikutnya:
c.
melaksanakan kurikulum pendidikan dan ketentuan lain yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah sesuai satuan pendidikan yang akan diselenggarakan;
d.
memenuhi persyaratan administratif dan edukatif.
Pasal
5
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah sebagai berikut. a.
Untuk Kelompok Bermain, meliputi 1)
memiliki kurikulum dalam rangka pengembangan motorik kasar dan motorik halus serta pengembangan sosial dan emosional (menu generik);
2)
memiliki sarana bermain, meliputi permainan mdoor dan outdoor;
3)
memiliki prasarana, meliputi a) ruangan tersendiri yang memungkinkan anak-anak leluasa bermain dengan rasio perbandingan antara jumlah anak dan luas ruangan sekurang-kurangnya 1 : 2,5 m ; b) ruangan pengasuh; c) ruangan kesehatan; d) toilet. 2
b.
4)
memiliki peralatan penunjang, meliputi; a) karpet; b) radio; c) lemari/locker; d) meja dan kursi sesuai usia anak.
5)
memiliki sumber pembiayaan sekurang-kurangnya untuk selama 5 tahun.
Untuk TK, meliputi: 1)
memiliki Kurikulum Taman Kanak-kanak;
2)
memiliki sarana bermain, meliputi permainan indoor dan outdoor;
3)
memiliki prasarana, meliputi a) memiliki sekurang-kurangnya 1) dua ruang kelas; 2) satu ruang kantor (Kepala TK); 3) satu ruang kegiatan bermain bebas; 4) satu gudang; 5) satu dapur; 6) satu kamar mandi/WC guru; 7) kamar mandi/WC anak yang memisahkan anak perempuan dengan anak laki-laki. b) luas ruangan dengan rasio perbandingan antara jumlah anak dengan iuas ruangan sekurang-kurangnya 1 2,5 m ; c) ruangan kesehatan.
4) memiliki peralatan penunjang, meliputi a) karpet; b) audio visual; c) lemari/locker: d) papan tulis; e) buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak; f) meja dan kursi sesuai dengan keperluan dan kebutuhan anak.
D
5)
c.
memiliki sumber pembiayaan sekurang-kurangnya untuk seiama 5 (lima) tahun.
Untuk TKLB, meliputi : 1) memiliki Kurikulum Taman Kanak-kanak Luar Biasa; 2) memiliki sarana bermain, meliputi permainan indoor dan outdoor; 3) memiliki prasarana, meliputi a) memiliki sekurang-kurangnya 1) dua ruang kelas; 2) satu ruang kantor (Kepala TK); 3} satu ruang kegiatan bermain bebas; A) satu gudang; 5) satu dapur; 6) satu kamar mandi/WC guru: 7) kamar mandi/WC anak yang perempuan dengan anak laki-laki.
memisahkan
anak
b) luas ruangan dengan rasio perbandingan antara jumlah anak dengan iuas ruangan sekurang-kurangnya 1 3 m ; c) ruangan kesehatan. 4) memiliki peralatan penunjang, meliputi . a) karpet; b) audio visual; c) lemari/locker; d) papan tulis; e) buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak; f) meja dan kursi sesuai dengan keperluan dan kebutuhan anak.
d.
5)
memiliki peralatan khusus sesuai dengan kebutuhan anak;
6)
memiliki sumber pembiayaan sekurang-kurangnya untuk selama 5 (lima) tahun.
Untuk TPA, meliputi 1)
memiliki Kurikulum Taman Penitipan Anak;
2)
memiliki sarana bermain, meliputi permainan indoor dan outdoor;
3) memiliki prasarana, meliputi, a) satu ruang serbaguna (untuk proses pembelajaran, makan dan tidur anak); b) satu ruang untuk kantor dan administrasi; c) satu dapur; d) satu taman bacaan. e) ruangan gudang/penyimpan alat; f) ruangan kesehatan; g) satu kamar mandi/WC guru; h) kamar mandi/WC anak yang memisahkan anak perempuan dengan anak laki-laki.
4) memiliki peralatan penunjang, meliputi a) karpet; b) radio; c) lemari/locker; d) papan tulis; e) buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak; f) tempat tidur sesuai kebutuhan anak; g) meja dan kursi sesuai usia anak. 5)
memiliki peralatan khusus sesuai dengan kebutuhan anak
6}
memiliki sumber pembiayaan sekurang-kurangnya untuk selama 5 (lima) tahun.
Pasal
6
Persyaratan edukatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d untuk Kelompok Bermain, TK, TK LB, dan TPA adalah sebagai berikut. a.
Memiliki tenaga pendidik dengan kualifikasi akademik sekurangkurangnya Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (SD di bidang pendidikan atau psikologi.
b.
Memiliki tenaga kependidikan meliputi sekurang-kurangnya kepala satuan pendidikan, tenaga administrasi, dan tenaga kebersihan.
c.
Menyediakan tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik bagi Kelompok Bermain dan TPA.
BAB IV PESERTA DIDIK Pasal
7
(1)
Peserta didik Kelompok Bermain adalah anak usia 2 sampai dengan 4 tahun.
(2)
Peserta didik TK dan TKLB adalah anak usia 4 sampai dengan 6 tahun.
(3)
Usia peserta didik untuk TKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan peserta didik.
(4)
Peserta didik di TPA adalah anak usia 6 tahun ke bawah yang diprioritaskan bagi anak yang orang tuanya bekerja,
BAB V LAMA PENDIDIKAN Pasal 8 (1)
Lama pendidikan Kelompok Bermain adalah 1 atau 2 tahun.
(2)
Lama pendidikan TK dan TKLB adalah 1 tahun atau 2 tahun.
(3)
Lama pendidikan TPA sesuai dengan kebutuhan.
(4)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus yang berada pada TKLB.
BAB VI PENAMAAN DAN PENOMORAN Pasal
9
(1)
Nama Kelompok Bermain, TK, TKLB, dan TPA ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
(2)
Penetapan nama Kelompok Bermain, TK, TKLB, dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan bersamaan dengan permohonan izin operasional.
(3)
Kepala Suku Dinas Dikdas dapat meminta perubahan/penggantian nama Lembaga Pendidikan apabila nama yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain dalam satu Kotamadya. kecuali nama yang diusulkan telah mempunyai hak paten.
Pasal 10 (1)
Penomoran Kelompok Bermain, TK, TKLB, dan TPA dilakukan oleh Dinas Dikdas berdasarkan penetapan Gubernur untuk TK dan TKLB Negeri setelah mendapatkan izin operasional yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Dikdas untuk Kelompok Bermain, TK, TKLB, dan TPA Swasta.
(2)
Penetapan nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam papan nama Kelompok Bermain, TK, TKLB, dan TPA.
BAB VII PENDIRIAN DAN PERIZINAN Pasal
11
(1)
Pendirian TK dan TKLB Negeri ditetapkan oleh Gubernur.
(2)
Pendirian Kelompok Bermain, TK, TKLB, dan TPA Swasta mendapat izin operasional dari Kepala Suku Dinas Dikdas.
(3)
Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang
Pasal
harus
12
Pendirian Kelompok Bermain, TK, TKLB, dan TPA didasarkan atas a.
peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di bidang pendidikan:
b.
kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan berdasarkan hasi! studi kelayakan
C;
Pasai 13 (1)
Sebelum mendapat izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Kelompok Bermain, TK, TKLB, dan TPA Swasta dapat menyelenggarakan pendidikan selama satu tahun ajaran setelah terlebih dahulu terdaftar di Seksi Dinas Dikdas Kecamatan.
(2)
Selama masa penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Dinas Dikdas Kecamatan dalam hal ini Pengawas TK/SD harus melakukan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan Kelompok Bermain, TK, TKLB, dan TPA Swasta yang bersangkutan.
(3)
Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rekomendasi Kepala Seksi Dinas Dikdas Kecamatan sebagai dasar pemberian izin operasional.
Pasal 14 Persyaratan untuk memperoleh Izin Operasional Kelompok Bermain, TK, TKLB, dan TPA Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) adalah sebagai berikut. a. b. c. d. e. f. g. h.
Memiliki akta pendirian yayasan yang telah disahkan Departemen Hukum dan HAM. Melampirkan hasil studi kelayakan. Susunan Pengurus Yayasan. Bukti jaminan tersedianya sumber pembiayaan. Rekomendasi dari Kepala Seksi Dinas Dikdas Kecamatan. Izin Undang-Undang Gangguan. Persetujuan masyarakat sekitar. Surat Keterangan Domisili dan Lurah setempat.
oleh
Pasal 15 (1)
Permohonan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Suku Dinas Dikdas melalui Seksi Dinas Dikdas Kecamatan disertai lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
(2)
Berdasarkan permohonan izin dan rekomendasi Seksi Dinas Dikdas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Suku Dinas Dikdas melakukan penelitian dan peninjauan lapangan untuk menilai kelayakan penyelenggaraan pendidikan oleh pemohon.
(3)
Berdasarkan hasil penelitian dan peninjauan lapangan, Kepala Suku Dinas Dikdas dapat menerbitkan Izin operasional atau menolak permohonan.
Pasal 16 Izin operasional atau penolakan permohonan Kelompok Bermain, TK, TKLB, dan TPA diterbitkan paling lambat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan izin oleh Seksi Dinas Dikdas Kecamatan.
I u
Pasal 17 (1)
Permohonan perpanjangan Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diajukan oleh pemohon kepada Kepala Suku Dinas Dikdas paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bedaku izin, dengan melampirkan • a. fotokopi izin operasional; b. hasil penilaian kelayakan Pengawas TK/SD.
penyelenggaraan
pendidikan
dari
(2)
Berdasarkan sebagaimana menerbitkan perpanjangan
permohonan dan hasil penilaian Pengawas TK/SD dimaksud pada ayat (1), Kepala Suku Dinas Dikdas perpanjangan izin atau menolak permohonan izin.
(3)
Perpanjangan izin atau penolakan perpanjangan izin diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan.
BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN Pasal
18
(1)
Pengawasan penyelenggaraan pendidikan Kelompok Bermain. TK, dan TPA dilakukan oleh Pengawas TK/SD.
(2)
Pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan TKLB dilakukan oleh Pengawas PLB.
(3)
Pembinaan atas penyelenggaraan pendidikan Kelompok Bermain, TK, T K L B , dan TPA dilakukan oleh Kepala Suku Dinas Dikdas.
(4)
Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi bahan pembinaan, evaluasi dan perpanjangan izin operasional serta dilaporkan kepada Kepala Suku Dinas Dikdas.
(5)
Hasii pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Dinas Dikdas. BAB IX PENUTUPAN Pasal 19
(1)
Penutupan Kelompok Bermain, TK, TKLB, dan TPA dapat dilakukan apabila a. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar; b. tidak mampu melakukan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis; c. menurut penilaian Pengawas TK7SD atau Pengawas PLB yang bersangkutan tidak layak untuk melanjutkan penyelenggaraan pendidikan Kelompok Bermain, TK, TKLB, dan TPA; d. tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.
1 I
(2)
Penutupan Kelompok Bermain, TK, TKLB. dan TPA yang disebabkan oleh ketidaklayakan yang bersangkutan dalam menyelenggarakan pendidikan atau tidak mematuhi/melaksanakan peraturan terlebih dahulu diberikan teguran dan peringatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah terlebih dahulu dikeluarkan pencabutan izin operasional.
Pasal
20
Penutupan Kelompok Bermain. TK. TKLB, dan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan oleh Kepala Suku Dinas Dikdas dengan menerbitkan surat keputusan.
BAB X SANKSI Pasal (1)
21
Apabila Kelompok Bermain, TK dan TKLB, dan TPA melakukan pelanggaran atas ketentuan berupa a. menyimpang dari kurikulum pendidikan dan ketentuan lain yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah Daerah sesuai satuan pendidikan yang akan diselenggarakan; b. menyimpang pendiriannya; c.
(2)
dari
tujuan
dan
maksud
pemberian
melanggar peraturan perundang-undangan yang diberikan sanksi berupa teguran, peringatan pencabutan izin operasional.
izin
berlaku, dan/atau
Teguran, peringatan dan/atau pencabutan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oieh Kepala Suku Dinas Dikdas.
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal
22
(1)
(zin operasional Kelompok Bermain, TK, TKLB, dan TPA yang telah diberikan sebelum diberlakukannya peraturan Gubernur ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
(2)
Dalam hai izin operasional Kelompok Bermain, TK, TKLB, dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) habis masa berlakunya pada saat diberlakukannya peraturan Gubernur ini, maka perpanjangan izin operasional harus berdasarkan peraturan Gubernur ini.
KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 23 Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan peraturan Gubernur ini yang bersifat teknis ditetapkan oleh Kepala Dinas Dikdas.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal
24
Pada saat berlakunya peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta Nomor 136 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian, Pengintegrasian, Perubahan Bentuk dan Penutupan Sekolah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sepanjang yang mengatur penyelenggaraan TK dan TKLB yang bertentangan dengan peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 25 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
