PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 121 TAHUN 2007 TENTANG

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 121 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN PLANETARIUM DAN OBSERVATORIUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 116 Tahun 2000 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Planetarium dan Observatorium di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Gubernur Nomor 116 Tahun 2000 sebagaimana tersebut pada huruf a; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan peningkatan pelayanan dalam rangka pemungutan retribusi daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Planetarium dan Observatorium. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Keuangan Daerah;

Nomor 58 Tahun

2005 tentang

Pengelolaan

9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006; 10.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

1997 tentang

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah; 16.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pegelolaan Keuangan Daerah;

17.

Keputusan Gubernur Nomor 118 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

18.

Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2007;

19. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun Pengendalian Benda-Benda Berharga Retribusi Daerah; 20.

2005 tentang Pengadaan dan sebagai Sarana Pemungutan

Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah,

2006

tentang

Petunjuk

MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN PLANETARIUM DAN OBSERVATORIUM.

3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pengawasan

Daerah

4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi yang selanjutnya disingkat Dinas Dikmenti adalah Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 7. Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas Dikmenti adalah Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 8. Unit Pelaksana Teknis Planetarium dan Observatorium yang selanjutnya disingkat UPT Planetarium dan Observatorium adalah Unit Pelaksana Teknis Planetarium dan Observatorium pada Dinas Dikmenti Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Planetarium dan Observatorium yang selanjutnya disingkat Kepala UPT Planetarium dan Observatorium adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Planetarium dan Observatorium pada Dinas Dikmenti Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 10.

Bendahara Penerimaan adalah setiap orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Dikmenti Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah setiap orang yang ditunjuk menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada UPT Planetarium dan Observatorium Dinas Dikmenti Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 12.

Biro Keuangan adalah Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

13.

Kepala Biro Keuangan adalah Kepala Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

14.

Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah adalah Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

4

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 16.

Retribusi Daerah Pelayanan Planetarium dan Observatorium yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh UPT Planetarium dan Observatorium untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

17.

Pemungutan adalah salah satu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

18.

Dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disebut dokumen yang dipersamakan adalah benda berharga berupa karcis, kuitansi dan sejenisnya yang mempunyai nilai nominal sesuai dengan tarif menurut Peraturan Daerah yang berlaku dan berfungsi sama dengan ketetapan.

19.

Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STSRD adalah surat yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan untuk menyetorkan hasil pungutan retribusi kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah.

20.

Sistem Informasi Pemungutan Retribusi Daerah adalah sistem yang menghubungkan kegiatan pemungutan retribusi antara UPT Planetarium dan Observatorium dengan Sistem Informasi Dinas Pendapatan Daerah.

2 1 . Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah. BAB II JENIS PELAYANAN DAN SARANA PEMUNGUTAN Pasal 2 (1) Jenis pelayanan planetarium dan observatorium terdiri dari : a. pertunjukan planetarium dan observatorium; dan b. pertunjukan multimedia. (2) Pelayanan planetarium dan observatorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan berupa karcis. (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang kegiatannya berupa observasi melalui peneropongan tidak dipungut retribusi.

5

BAB III PENGADAAN, PENGESAHAN DAN PENDISTRIBUSIAN SARANA PEMUNGUTAN Pasal 3 (1) Rencana kebutuhan sarana pemungutan berupa STSRD disampaikan oleh UPT Planetarium dan Observatorium Dinas Dikmenti kepada Dinas Pendapatan Daerah. (2) Pengadaan sarana pemungutan berupa STSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. (3) Penggunaan sarana pemungutan berupa STSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah setelah dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Daerah. (4) Pendistribusian sarana pemungutan berupa STSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan permohonan kebutuhan UPT Planetarium dan Observatorium Dinas Dikmenti. Pasal 4 (1) Rencana kebutuhan dokumen yang dipersamakan berupa karcis disampaikan oleh UPT Planetarium dan Observatorium Dinas Dikmenti kepada Dinas Pendapatan Daerah. (2) Pengadaan dokumen yang dipersamakan berupa karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Dikmenti. (3) Penggunaan dokumen yang dipersamakan berupa karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah setelah dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Daerah. (4) Pendistribusian dokumen yang dipersamakan berupa karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Dinas Dikmenti berdasarkan permohonan kebutuhan UPT Planetarium dan Observatorium Dinas Dikmenti. BAB IV PEMUNGUTAN Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan Pasal 5 (1) UPT Planetarium dan Observatorium Dinas Dikmenti wajib melakukan pendataan terhadap obyek dan subyek retribusi sebagai data awal yang disusun dalam bentuk data induk. (2) Data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendaftaran pelayanan Wajib Retribusi dan perhitungan intensitas pertunjukan dalam periode tertentu serta okupansi tingkat kepadatan ruang pertunjukan.

6

(3) Berdasarkan data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan potensi penerimaan retribusi UPT Planetarium dan Observatorium Dinas Dikmenti. Pasal 6 (1)Data induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) wajib dilakukan pemutakhiran data secara periodik setiap semester. (2) Hasil pemutakhiran data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh UPT Planetarium dan Observatorium Dinas Dikmenti kepada Dinas Pendapatan Daerah paling lambat akhir semester 1 (satu) tahun berikutnya. (3) Hasil pemutakhiran data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar perhitungan rencana penerimaan retribusi UPT Planetarium dan Observatorium Dinas Dikmenti. Bagian Kedua Penetapan Pasal 7 Penetapan besarnya retribusi dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan berupa karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. wajib retribusi tertulis;

dapat mengajukan

permohonan

secara lisan atau

b. berdasarkan permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, diajukan kepada Kepala UPT Planetarium dan Observatorium Dinas Dikmenti untuk mendapat persetujuan; c. terhadap persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, UPT Planetarium dan Observatorium Dinas Dikmenti menyerahkan karcis; dan d. nilai nominal yang tertera pada karcis berfungsi sama dengan ketetapan. Bagian Ketiga Penyetoran Pasal 8 (1) Penyetoran hasil penerimaan retribusi dengan menggunakan karcis dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak saat diterimanya uang retribusi dari Wajib Retribusi secara bruto kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah. (2) Penyetoran hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan sarana pemungutan berupa STSRD dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut.

7

a. lembar ke-1 (putih)

untuk Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu; b. lembar ke-2 (kuning) untuk Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah; dan c. lembar ke-3 (merah) untuk Biro Keuangan.

(3) Dalam hal penerimaan retribusi yang diterima di luar jam kerja dan/ atau hari libur, penyetoran dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. BAB V PEMBUKUAN DAN PELAPORAN Pasal 9 (1) UPT Planetarium dan Observatorium Dinas Dikmenti membukukan semua, karcis menurut golongan, jenis dan ruang lingkup retribusi. (2) karcis sebagaimana dimaksud memuat sekurang-kurangnya : a. o. c. d. e.

pada

ayat (1)

dibukukan dengan

jenis dan nomor seri; tanggal penggunaan; jumlah yang digunakan berdasarkan jenis dan nomor seri; nilai nominal; dan stock. Pasal 10

(1) UPT Planetarium dan Observatorium Dinas Dikmenti melaporkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan tembusan kepada Badan Pengawasan Daerah tentang jumlah uang retribusi yang diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu berdasarkan karcis yang dikeluarkan, yang memuat rincian sekurang-kurangnya : a. jenis retribusi; b. nama dan nomor seri serta nilai nominal ; c. jumlah uang yang diterima dan disetor ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah; dan d. stock. (2) Dalam hal pembayaran retribusi pelayanan Planetarium dan Observatorium dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka tempat yang ditunjuk tersebut harus melaporkan kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah uang retribusi diterima. (3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPT Planetarium dan Observatorium Dinas Dikmenti dengan diketahui Kepala UPT Planetarium dan Observatorium selanjutnya menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penerimaan uang retribusi yang dipungut dengan menggunakan karcis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Keuangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB VI PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 11 (1) Pengendalian terhadap pelaksaanaan Peraturan Gubernur dilakukan oleh Kepala UPT Planetarium dan Observatorium.

ini

(2) Terhadap kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 116 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Planetarium dan Observatorium di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 13

,

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.