PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
134 TAHUN 2007 TENTANG
PENANGGULANGAN SOSIAL TERHADAP KORBAN TINDAK KEKERASAN DI P R O V I N S I D A E R A H K H U S U S I B U K O T A J A K A R T A D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
: a.
b a h w a tindakan kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang harus dicegah, oleh karena itu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib
memberikan
kekerasan
rasa
terhadap
aman
orang
dan
kelompok,
tenteram atau
dari
keluarga
segala dari
bentuk tindakan
kekerasan atau a n c a m a n kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang m e r e n d a h k a n derajat dan martabat k e m a n u s i a a n ; b.
b a h w a berdasarkan pertimbangan s e b a g a i m a n a dimaksud pada huruf a, dan. sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan kekerasan, perlu menetapkan
peraturan
Gubernur
tentang
Penanggulangan
Sosiai
T e r h a d a p Korban Tindak Kekerasan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Mengingat
-
:
1. U n d a n g - U n d a n g Nomor 6 T a h u n 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial; 2. U n d a n g - U n d a n g Nomor 5 T a h u n 1998 tentang P e n g e s a h a n C o n v e n l i c n Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment cr Punishment (Konvensi
Menentang
Penyiksaan
dan
Perlakuan atau
P e n g h u k u m a n Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan martabat manusia; 3. U n d a n g - U n d a n g Nomor 39 T a h u n 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 4. U n d a n g - U n d a n g
Nomor
10
Tahun
Peraturan P e r u n d a n g - u n d a n g a n ;
2004
tentang
Pembentukan
5. U n d a n g - U n d a n g Nomor 32 T a h u n 2 0 0 4 tentang Pemerintahan Daerah; 6. U n d a n g - U n d a n g
Nomor
23
Tahun
2006
tentang
Administrasi
Kependudukan; 7. U n d a n g - U n d a n g Nomor 29 T a h u n 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
sebagai
Ibukota
Negara
Kesatuan
Republik Indonesia; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 T a h u n 2 0 0 4 tentang P e d o m a n Satuan Polisi P a m o n g Praja; 9. Peraturan
Pemerintah
Nomor
38 T a h u n
2007
tentang
Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi d a n Pemerinthan Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan
Daerah
Nomor 3 T a h u n 2 0 0 1
tentang
Bentuk Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah K h u s u s Ibukota Jakarta; 1 1 . Keputusan Organisasi
Gubernur
Nomor
13
dan
Kerja
Dinas
Tata
Tahun
2002
tentang
Ketenteraman,
Susunan
Ketertiban
dan
Perlindungan Masyarakat Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 12. Keputusan Gubernur Nomor 41 T a h u n 2002 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Bina Mental Spiritual d a n
Kesejahteraan Sosial
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 13. Keputusan
Gubernur Nomor 66 T a h u n 2 0 0 4 tentang
Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi P a m o n g Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN TERHADAP
GUBERNUR KORBAN
TENTANG
TINDAK
PENANGGULANGAN
KEKERASAN
DI
PROVINSI
SOSIAL DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud d e n g a n : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. G u b e r n u r adalah Gubernur Provinsi Daerah K h u s u s Ibukota Jakarta.
3. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut S e k d a , adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Dinas Bintal dan Kesos adalah Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Kepala Dinas Bina Mental Spiritual d a n Kesejahtaraan Sosial yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Binta! dan
Kesos adalah
Kepala
Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan
Provinsi
Daerah Khusus
Ibukota Jakarta. 7. Kepala
Dinas Kesehatan adalah
Kepala
Dinas
Kesehatan
Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 8. Dinas K e p e n d u d u k a n dan Catatan Sipil adalah Dinas K e p e n d u d u k a n dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 9. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan
dan
Catatan
Sipil
Provinsi
Daerah
Khusus
Ibukota
Jakarta. 10. Dinas Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat adalah Dinas Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 1 1 . Kepala Dinas Ketenteraman, Ketertiban d a n Perlindungan Masyarakat adalah
Kepala
Dinas
Ketenteraman,
Ketertiban
dan
Perlindungan
Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 12. Biro Administrasi Kesejahteraan Masyarakat, selanjutnya disebut Biro Kesmas,
adalah
Biro
Administrasi
Kesejahteraan
Masyarakat
Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 13. Kepala
Biro
disebut
Administrasi
Kepala
Biro
Kesejahteraan
Kesmas,
adalah
Masyarakat, Kepala
Biro
selanjutnya Administrasi
Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 14. Panti
Sosial
pelayanan
Perlindungan
adalah
panti
yang
menyelenggarakan
kesejahteraan sosial bagi korban tindak kekerasan, d a n
orang terlantar. 15. Korban Tindak kekerasan adalah orang p e r s e o r a n g a n , keluarga atau kelompok
orang
yang
mengalami manusia
pelanggaran
hak
asasi
perlindungan
fisik
dan
pemerkosaan
dan
mental
kekerasan
penderitaan yang
berat
dari
ancaman,
dari
pihak
sebagai
yang
akibat
memerlukan
gangguan,
manapun,
m e n g a k i b a t k a n penderitaan atau fungsi sosialnya terganggu.
teror,
sehingga
16. P e n a n g g u l a n g a n sosial adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
untuk
pelayanan terhadap
mencegah
terjadinya
kekerasan
atau
melakukan
atau pemerkosaan sebagai akibat dari tindakan kekerasan orang,
kekerasan, serta
kelompok,
atau
keluarga,
melindungi
korban
menindak pelaku kekerasan sesuai d e n g a n peraturan
p e r u n d a n g - u n d a n g a n yang berlaku. 17. T i n d a k a n
kekerasan
adalah
setiap
kelompok atau keluarga, yang penderitaan
secara
perbuatan
terhadap
seseorang,
berakibat timbulnya kesengsaraan atau
fisik/mental/sosial,
pemerkosaan,
seksual,
psikologis, dan/atau penelantaran termasuk a n c a m a n untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan,
atau
perampasan
kemerdekaan
secara
m e l a w a n h u k u m atau bertentangan d e n g a n nilai-nilai d a n norma-norma masyarakat, sehingga berdampak trauma psikososial bagi korban. 18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat y a n g terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah d a n anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah d a l a m garis lurus ke atas atau ke b a w a h s a m p a i dengan derajat ketiga. 19. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. 20. Orang terlantar adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang mengalami kehabisan bekal perjalanan s e b e l u m mencapai tujuan perjalanannya atau tersesat dan/atau m e n g a l a m i kecelakaan/perawatan dan/atau meninggal dunia yang m e m e r l u k a n bantuan sosial. 2 1 . A n g g a r a n Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD,
adalah Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Daerah
Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
BAB
II
A S A S DAN T U J U A N Pasal 2 P e n a n g g u l a n g a n sosial terhadap korban tindakan kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas : a.
p e n g h o r m a t a n hak asasi manusia;
b.
keadilan dan kesetaraan gender;
c.
non diskriminasi; dan
d.
perlindungan korban.
Pasal 3 P e n a n g g u l a n g a n sosial terhadap korban tindak kekerasan bertujuan : a.
m e n c e g a h segala bentuk tindak kekerasan;
b.
melindungi korban kekerasan; dan
c.
m e n a n g g u l a n g i dan mengurangi masalah sosial yang diderita korban tindak kekerasan. BAB
III
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT Pasal 4 (1) Pemerintah
Daerah
bertanggung
jawab
dalam
upaya
pencegahan
tindakan kekerasan dan bantuan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan. (2) Pemberian
perlindungan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
diberikan setelah diketahui sendiri oleh aparat/pejabat Dinas Bintal dan Kesos, atau
adanya laporan dari
Pasal 5 (1) Untuk melaksanakan ketentuan s e b a g a i m a n a d i m a k s u d dalam Pasal 4 Pemerintah Daerah : a.
merumuskan
kebijakan
pencegahan
tindak
tentang
penanggulangan
kekerasan
dan
sosial
pemberian
dan
bantuan
perlindungan; b.
menyelenggarakan
komunikasi,
informasi,
dan
edukasi
tentang
tindak kekerasan; c.
menyelenggarakan
sosialisasi
dan
advokasi
tentang
tindak
kekerasan; dan d.
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan serta menetapkan standar p e l a y a n a n .
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Bintal dan Kesos dan berkoordinasi d e n g a n
Dinas Kesehatan
d a n instansi terkait lainnya. Pasal 6 Untuk
penyelenggaraan
pelayanan
Kesos dapat melakukan upaya :
terhadap
korban,
Dinas
Bintal
dan
a.
Penyediaan tempat p e n a m p u n g a n pada panti-panti Dinas Bintal dan Kesos;
b.
Penyediaan petugas kesehatan dari Dinas K e s e h a t a n ;
c.
Penyediaan petugas dari Dinas Bintal dan Kesos;
d.
Penyediaan
petugas
pembimbing
rohani
dari
Kantor
Wilayah
D e p a r t e m e n A g a m a dan Badan P e m b i n a a n R o h a n i ; dan e.
P e m b u a t a n d a n p e n g e m b a n g a n sistem dan m e k a n i s m e kerja s a m a program pelayanan yang melibatkan pihak lain yang m u d a h diakses oleh korban. Pasal 7
Untuk menyelenggarakan upaya s e b a g a i m a n a dimaksud dalam Pasal 6, Kepala
Dinas
Bintal dan
Kesos dapat m e l a k u k a n
kerja s a m a d e n g a n
masyarakat atau lembaga sosial lainnya.
Pasal 8 Setiap orang yang mendengar, melihat, atau m e n g e t a h u i terjadinya tindak kekerasan wajib melakukan upaya sesuai d e n g a n k e m a m p u a n n y a untuk : a.
m e n c e g a h berlangsungnya tindak kekerasan;
b.
m e m b e r i k a n perlindungan kepada korban;
c.
m e m b e r i k a n pertolongan darurat;
d.
membantu
untuk menyampaikan dan/atau m e n g a n t a r k a n korban tindak
kekerasan kepada Kepala Dinas Bintal dan Kesos; dan e.
menginformasikan kepada Kepolisian atas kejadian tindak kekerasan. BAB
IV
B A N T U A N DAN P E R L I N D U N G A N T E R H A D A P KORBAN TINDAK KEKERASAN Bagian Kesatu Bantuan Perlindungan di Jalan Pasal 9 Petugas Dinas Tramtib dan Linmas yang m e n g e t a h u i adanya korban tindak kekerasan d e n g a n segera untuk : a.
M e n g a m a n k a n , mencatat dan m e n y a m p a kan informasi kejadian tindak kekerasan kepada Kepala Dinas Bintal d a n K e s o s .
b.
Apabila diperlukan dan dalam keadaan kondisi fisik korban yang gawat darurat dan perlu segera p e n a n g a n a n medis, mengantarkan ke rumah sakit. Baik Rumah Sakit Pemerintah atau R u m a h Sakit swasta.
c.
Menginformasikan
kepada
kepolisian
atas
tindak
kekerasan
yang
dialami oleh korban tindak kekerasan. Bagian Kedua Bantuan Perlindungan Oleh Dinas Bintal dan Kesos Pasal 10 Petugas
Dinas
Bintal
dan
Kesos atau
Suku
Dinas
Bintal dan
Kesos
K o t a m a d y a memberikan perlindungan t e r h a d a p korban tindak kekerasan berupa : a.
m e n j e m p u t korban tindak kekerasan di lokasi t e m p a t kejadian tindak kekerasan setelah menerima informasi dari Dinas Tramtib dan Linmas, masyarakat atau
pihak
lainnya
untuk
menerima
perlindungan
dan
bantuan yang diperlukan oleh korban tindak kekerasan ke rumah sakit atau p u s k e s m a s ; b.
m e n j e m p u t orang terlantar korban tindak kekerasan yang dinyatakan sehat oleh dokter dari rumah sakit yang bersangkutan ke panti binaan Dinas Bintal dan Kesos;
c.
perawatan/pemeliharaan
selama
masa
hamil
kepada
korban
akibat
p e m e r k o s a a n pada panti binaan Dinas Bintal d a n Kesos bagi orang terlantar d.
m e m b a n t u mengurus akta kelahiran anak dari korban p e m e r k o s a a n , d a n persyaratannya yang diperlukan antara lain : 1) surat keterangan dari kepolisian yang m e n e r a n g k a n bahwa korban benar-benar mengalami p e m e r k o s a a n ; 2.
surat keterangan dari rumah sakit yang m e n e r a n g k a n bahwa pasien adalah korban tindak kekerasan dan benar-benar telah melahirkan di rumah sakit yang bersangkutan.
e.
perawatan/pemeliharaan kesehatan, m a k a n a n , pakaian yang layak bagi bayi yang lahir hasil dari p e m e r k o s a a n pada panti binaan Dinas Bintal dan Kesos bagi orang terlantar.
f.
perawatan/pemeliharaan
kepada
korban
yang
menderita
gangguan
kejiwaan/gangguan psikologis pada panti bagi orang terlantar; g-
bimbingan
rohani
dan
psikhiater
untuk
s e b a g a i m a n a tersebut pada huruf a, b, c, d;
korban
tindak
kekerasan
h.
pemberian bantuan sandang dan pangan
pada panti binaan
Dinas
Bintal dan Kesos bagi orang terlantar; i.
m e n g a n t a r k a n korban tindak kekerasan ke r u m a h sakit yang diperlukan selama
masa
perawatan/pemeliharaan
kesehatan
secara
rutin
bagi
orang terlantar yang ada pada panti Dinas Bintal dan Kesos; j.
melaporkan kepada kepolisian atas kejadian tindak kekerasan kepada aparat kepolisian dalam hal belum adanya laporan dari pihak m a n a p u n ;
k.
memberikan korban
bantuan
selama
advokasi
masa
kepada
pemeriksaan
korban
atau
atau
mendampingi
penyidikan
dari
aparat
kepolisian bagi orang terlantar pada panti binaan Dinas Bintal dan Kesos; I.
memberikan
bantuan
advokasi
kepada
korban
sebelum
m e n a n d a t a n g a n i Berita Acara P e m e r i k s a a n , yakni m e m b a c a k a n hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk didengar dan diperhatikan oleh korban, secara keseluruhan, lengkap dan utuh bagi orang terlantar yang ada pada panti binaan Dinas Bintal dan Kesos; dan m. d a l a m hal adanya kendala untuk m e m b e r i k a n bantuan advokasi kepada korban,
petugas
Dinas
Bintal
dan
Kesos
dapat
berkoordinasi
dan
berkonsultasi dengan Biro H u k u m , bagi orang terlantar yang ada pada panti binaan Dinas Bintal dan Kesos.
Pasal 11 Kepala
Dinas
Bintal
dan
Kesos
bertanggungjawab
atas
penyantunan,
rehabilitasi sosial dan penyaluran kembali ke masyarakat atas eks penderita psikotik.
Pasal 12 (1) Petugas Dinas Bintal dan Kesos atau Petugas S u k u Dinas Bintal dan Kesos Kotamadya wajib m e m b e r i k a n k e m u d a h a n pelayanan kepada korban tindak kekerasan yang ingin pulang ke daerah asal berupa : a.
m e m b e l i k a n tiket transportasi untuk pulang ke daerah asal;
b.
m e n y e r a h k a n tiket, surat keterangan perjalanan, studi kasus dari orang terlantar korban tindak kekerasan yang bersangkutan kepada petugas jasa transportasi; dan
c.
memberi
bekal
uang
makan
dan
uang
saku
dalam
perjalanan
kepaida orang terlantar yang b e r s a n g k u t a n . (2) Petugas yang melaksanakan tugas p e m u l a n g a n ke daerah asal orang terlantar korban tindak kekerasan,
harus diberikan surat tugas dari
Kepala Dinas Bintal dan Kesos atau Kepala S u k u Dinas Bintal d a n Kesos Kotamadya.
Pasal 13 Petugas Dinas Bintal dan Kesos atau Petugas Sudin Bintal dan Kesos K o t a m a d y a dalam memberikan pelayanan kepada korban tindak kekerasan wajib m e l a k u k a n kegiatan administrasi pada panti-panti, yang meliputi : a.
m e n g a d a k a n identifikasi dan registrasi;
b.
m e m b e r i k a n motivasi dan menentukan jenis b a n t u a n ; dan
c.
m e m b u a t studi kasus yang ditandatangani. Pasal 14
(1) Apabila orang terlantar korban tindak kekerasan yang telah sehat d a n benar-benar pulih meminta untuk dipulangkan ke daerah asal, Kepala Dinas Bintal dan Kesos atau Kepala Suku Dinas Bintal dan Kesos harus m e m b e r i k a n tiket transportasi d e n g a n harga kelas e k o n o m i untuk s e m u a jenis transportasi dalam satu kali perjalanan untuk wilayah Pulau Jawa. (2) Apabila orang terlantar korban tindak kekerasan yang telah sehat dan benar-benar pulih meminta untuk dipulangkan ke daerah asal, Kepala Dinas Bintal dan Kesos atau Kepala Suku Dinas Bintal dan Kesos harus m e m b e r i k a n tiket transportasi d e n g a n harga kelas ekonomi untuk s e m u a jenis transportasi dalam satu kali perjalanan untuk wilayah di luar Pulau Jawa. (3) Besarnya uang makan dan uang Suku
Dinas d a l a m perjalanan ke
daerah asal atau daerah tujuan s e b a g a i m a n a tercantum dalam lampiran peraturan Gubernur ini.
Pasal 15 Petugas Dinas Bintal dan Kesos dan/atau Suku Dinas Bintal dan Kesos Kotamadya
m e m b u a t surat keterangan
perjalanan
yang
ditandatangani
Kepala Dinas Bintal dan Kesos atau Kepala Suku Dinas Bintal dan Kesos K o t a m a d y a untuk tugas sebagaimana d i m a k s u d d a l a m Pasal 14.
Pasal 16 (1) Honorarium bagi petugas Dinas Bintal dan Kesos yang melakukan p e n g u r u s a n , perawatan/pemeliharaan dan p e m b i n a a n dan pemulangan ke
daerah
asal terhadap
orang
terlantar
korban tindak
kekerasan
meliputi transpor dan uang m a k a n . (2) Honorarium petugas sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) dibebankan pada A P B D pada Pos A n g g a r a n Dinas Bintal d a n Kesos.
Pasal 17 Seluruh kegiatan pelayanan dan bantuan sosial p e m u l a n g a n ke daerah asal dari
orang
terlantar
korban
tindak
kekerasan
harus
dibuat
pertanggungjawaban oleh Kepala Dinas Bintal dan Kesos atau Kepala Suku Dinas
Bintal
dan
Kesos
Kotamadya
dengan
didukung
bukti-bukti
administratif berupa : a.
fotokopi studi kasus;
b.
fotokopi surat keterangan perjalanan;
c.
fotokopi surat keterangan dari Kepolisian;
d.
fotokopi surat tanda terima penyerahan orang terlantar dari petugas jasa transportasi; dan
e.
fotokopi surat tanda terima uang m a k a n dan uang saku perjalanan dari orang terlantar yang bersangkutan.
Pasal 18 Dalam m e m b e r i k a n pelayanan kepada korban tindak kekerasan,
Dinas
Bintal dan Kesos harus : a.
melakukan konseling untuk menguatkan dan m e m b e r i k a n rasa a m a n bagi korban;
b.
mengantarkan korban ke rumah a m a n atau t e m p a t p e n a m p u n g a n ;
c.
m e l a k u k a n koordinasi yang terpadu d a l a m m e m b e r i k a n layanan kepada korban
dengan
pihak
Kepolisian,
Dinas
Kesehatan,
Dinas
K e p e n d u d u k a n dan Catatan Sipil.
Pasal 19 Dalam m e m b e r i k a n pelayanan, Dinas Bintal d a n Kesos, d a p a t : a.
menginformasikan
kepada
korban
akan
haknya
untuk
menunjuk
seorang atau beberapa orang petugas sebagai pendamping selama m a s a perawatan/pemeliharaan kesehatan; b.
m e m b e r i k a n rasa a m a n kepada korban tindak kekerasan;
c.
m e n j a m i n kebutuhan m a k a n a n selama m a s a perawatan/pemeliharaan dan bimbingan rohani.
Pasal 20 Dalam m e m b e r i k a n pelayanan, pembimbing rohani s e b a g a i m a n a dimaksud dalam
Pasal
keagamaan
19
huruf
sesuai
c
harus
dengan
memberikan
agama
yang
nasihat
dianut
oleh
yang
bersifat
korban
tindak
kekerasan untuk menguatkan iman dan takwa kepada korban.
Pasal 21 Untuk m e n d u k u n g penanganan korban tindak kekerasan, selain menjadikan panti d a n rehabilitasi sosial sebagai tempat p e m u l i h a n , pelayanan , Dinas Bintal d a n Kesos harus membentuk pusat trauma (Trauma Center).
Bagian Ketiga Bantuan Perlindungan Pelayanan Kesehatan Pasal 22 (1) Korban
tindak kekerasan yang
m e n g a l a m i sakit dan/atau
luka-luka
dapat diberikan pelayanan kesehatan. (2) Bantuan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
diberikan
oleh
P u s k e s m a s , RSUD dan rumah sakit lain yang bekerja sama dengan Dinas
Kesehatan
berupa
pemeriksaan,
pengobatan
dan
pelayanan
pelayanan
kesehatan
kesehatan.
Pasal 23 Kepala
Dinas
Kesehatan
memberikan
bantuan
terhadap korban tindak kekerasan dalam bentuk : a.
Pelayanan kesehatan, apabila m e n g a l a m i luka-luka, dan sakit akibat penganiayaan di rumah sakit Pemerintah D a e r a h , R u m a h Sakit Cipto M a n g u n k u s u m o atau rumah sakit swasta yang bekerja s a m a dengan Dinas Kesehatan Provisni DKI Jakarta;
b.
Pelayanan Kesehatan kehamilan akibat p e m e r k o s a a n , di rumah sakit Pemerintah Daerah, Rumah Sakit Cipto M a n g u n k u s u m o atau rumah sakit swasta yang bekerja s a m a d e n g a n Dinas Kesehatan Provisni DKI Jakarta;
c.
Pelayanan Kesehatan kepada anak yang lahir hasil dari p e m e r k o s a a n , khususnya selama masa balita, bagi orang terlantar.
Pasal 24 (1) R u m a h Sakit Jiwa Jakarta berkewajiban m e n e r i m a d a n memberikan pelayanan kesehatan terhadap korban tindak kekerasan, yang dikirim oleh
Dinas
Bintal dan
Kesos atau
Suku
Dinas
Bintal dan
Kesos
K o t a m a d y a , serta Dinas Kesehatan. (2) Apabila pelayanan kesehatan di R u m a h Sakit Jiwa Jakarta dianggap cukup d a n dinyatakan oleh surat keterangan dokter telah s e m b u h , R u m a h Sakit Jiwa Jakarta m e n y e r a h k a n orang tersebut ke Panti Laras I C e n g k a r e n g Barat dan Panti Laras II Cipayung, d e n g a n terlebih dahulu m e n d a p a t surat pengantar dari Kepala Dinas Bintal dan Kesos. Pasal 25 (1) Setiap
rumah
sakit
pemerintah
atau
swasta
dan
Puskesmas
berkewajiban menerima dan m e m b e r i k a n pelayanan, baik pertolongan, pemeriksaan
dan/atau
perawatan
terhadap
pasien
korban
tindak
kekerasan. (2) Apabila pelayanan kesehatan terhadap pasien korban tindak kekerasan dianggap cukup dan tidak m e m e r l u k a n tindakan medis lebih lanjut, maka
orang
tersebut
oleh
rumah
sakit
yang
bersangkutan
dapat
diserahkan kepada Dinas Bintal dan Kesos untuk diberikan bantuan dan perlindungan yang dibutuhkan dan ditangani sesuai dengan jenis dan tingkat masalah sosialnya. (3) Apabila
pelayanan
kesehatan
belum
dianggap
cukup
dan
masih
m e m e r l u k a n perawatan dan tindakan medis lainnya tetap dirawat di r u m a h sakit bersangkutan k e c u a l i : a.
bagi pasien korban tindak kekerasan berstatus gawat darurat uji tidak dapat diatasi dari rumah sakit ditempat perawatan pertama, oleh
rumah
sakit
bersangkutan
dirujuk
ke
Rumah
Sakit
Cipto
Mangunkusumo; b.
bagi korban tindak kekerasan yang menderita sakit gangguan jiwa (psikotik), oleh rumah sakit yang bersangkutan dikirim ke R u m a h Sakit Jiwa Jakarta;
c.
bagi pasien penderita sakit T B C Paru-paru oleh rumah sakit yang bersangkutan dikirim ke RSUP Persahabatan;
d.
bagi pasien penderita penyakit kronis lainnya akan dirawat di tempat perawatan
khusus
yang
pengaturannya
dilakukan
oleh
Dinas
Kesehatan. Pasal 26 Dalam m e m b e r i k a n pelayanan kesehatan k e p a d a korban tindak kekerasan s e b a g a i m a n a dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 2 3 , dan Pasal 24 rumah sakit harus :
a.
m e m e r i k s a kesehatan korban sesuai d e n g a n standar profesinya.
b.
membuat
laporan
tertulis
hasil
pemeriksaan
terhadap
korban
dan
fotokopi visum et repertum dari R u m a h Sakit Cipto M a n g u n k u s u m o atas permintaan
penyidik
kepolisian
atau
surat
keterangan
medis
yang
memiliki kekuatan hukum yang s a m a sebagai alat bukti. i Bagian K e e m p a t Bantuan Perlindungan oleh Dinas K e p e n d u d u k a n d a n Catatan Sipil Pasal 27 (1) Dinas K e p e n d u d u k a n dan Catatan Sipil wajib m e m b e r i k a n perlindungan terhadap penerbitan
korban
tindak
akta
kelahiran
kekerasan
dalam
anak yang
bentuk
lahir hasil
pengurusan dari
dan
pemerkosaan
korban tindak kekerasan, dengan melampirkan persyaratan : a.
surat keterangan kelahiran dari r u m a h sakit;
b.
surat laporan kelahiran dari Kelurahan:
c.
fotokopi K K/KTP;
d.
surat peryataan bahwa anak tersebut lahir diluar perkawinan, jika korban perkosaan tersebut tidak menikah.
(2) P e n g u r u s a n dan penerbitan akta kelahiran s e b a g a i m a n a dimaksud ayat (1) tidak dikenakan pungutan biaya a p a p u n .
BAB
V
PEMULIHAN KORBAN
Pasal 28 Dalam hal korban memerlukan perawatan, Dinas Bintal d a n Kesos d a n Dinas Kesehatan wajib : a.
m e m u l i h k a n dan merehabilitasi kesehatan korban; dan
b.
memberikan
pelayanan
kepada
korban
konseling untuk menguatkan dan/atau
dalam
bentuk
pemberian
m e m b e r i k a n rasa a m a n bagi
korban.
Pasal 29
;
D a l a m rangka pemulihan terhadap korban, Dinas Bintal d a n Kesos dapat bekerja
sama
dengan,
p e m b i m b i n g rohani.
pekerja
sosial,
relawan
pendamping
dan/atau
BAB
VI
PEMAKAMAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Pasal 30 (1) Setiap korban tindak kekerasan yang wafat harus d i m a k a m k a n oleh Kantor Pelayanan P e m a k a m a n berupa p e n g u r u s a n jenazah meliputi m e m a n d i k a n , mengkafani, m e n y e m b a h y a n g k a n , menyediakan tempat p e m a k a m a n , pengangkutan dan penguburan j e n a z a h . (2) Pengurusan p e m a k a m a n sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) Pasal ini diberikan kepada korban tindak kekerasan dalam hal : a.
orang terlantar korban tindak kekerasan yang langsung wafat di j a l a n a n , t a m a n , pasar atau ditempat-tempat u m u m lainnya yang ditemukan oleh masyarakat, pengurus R T / R W , polisi atau instansi pemerintah;
b.
orang terlantar korban tindak kekerasan yang wafat ditempat pantipanti
sosial
antara
lain
Panti
Werdha,
Panti
Laras,
Panti
Penyantunan Pengemis, Panti Usaha Mulya Cengkareng, Pantipanti Sosial dan Panti-panti lainnya yang sejenis, setelah adanya laporan dari petugas Dinas Bintal dan Kesos; d a n c.
orang terlantar korban tindak kekerasan yang meninggal di rumah sakit,
setelah
adanya
laporan
dari
rumah
sakit kepada
Kantor
Pelayanan P e m a k a m a n . (3) P e n g u r u s a n jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dikenakan pungutan biaya apapun. Pasal 31 Pelayanan kekerasan
pengurusan yang
wafat
jenazah
bagi
orang
terlantar
korban
diberikan
oleh
Kantor
Pelayanan
tindak
Pemakaman
dilakukan dengan ketentuan : a.
bagi orang terlantar korban tindak kekerasan yang wafat sebagaimana d i m a k s u d dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a setelah m e n d a p a t : 1)
surat keterangan kepolisian;
2)
surat hasil pemeriksaan visum et repertum dari rumah sakit yang m e n y a t a k a n bahwa orang terlantar tersebut telah wafat.
b.
bagi p r # i g terlantar korban tindak kekerasan y a n g wafat s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m Pasal 30 ayat (2) huruf b , harus :
1)
m e n d a p a t pemeriksaan di tempat, dan surat keterangan kematian dari Puskesmas.
2) c.
surat keterangan kematian dari Lurah.
bagi orang terlantar korban tindak kekerasan yang wafat sebagaimana d i m a k s u d d a l a m Pasal 30 ayat (2) huruf c harus m e n d a p a t : 1) surat keterangan kematian dari rumah sakit; 2)
Surat keterangan kematian dari Lurah setempat.
Pasal 32 (1) Kantor
Pelayanan
Pemakaman
pemeriksaan
ditempat
Polisi/Kantor
Kepolisian
yang
kejadian
menerima
wafatnya
setempat
laporan
orang
dan
hasil
terlantar dari
sebagaimana
dimaksud
Pos
dalam
Pasal 30 ayat (2) huruf a segera melakukan tindakan pengurusan dan m e n g a n g k u t jenazah
ke
Rumah
Sakit Cipto
M a n g u n k u s u m o untuk
m e m p e r o l e h surat keterangan visum et repertum. (2) Setelah
diterbitkan
surat keterangan
visum
et
repertum
dan
surat
keterangan kematian dari Rumah Sakit Cipto M a n g u n k u s u m o , Kantor Pelayanan P e m a k a m a n melakukan pengurusan j e n a z a h sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1). '.
Pasal 33 (1) Besarnya honorarium petugas pengurus jenazah meliputi transpor dan uang m a k a n . (2) Honorarium termasuk menyediakan
petugas
sebagaimana
memandikan, tempat
dimaksud
pada
mengkafani,
pemakaman,
ayat
(1)
sudah
menyembahyangkan,
pengangkutan
dan
penguburan
jenazah. (3) Honorarium petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan
pada
APBD
pada
Pos
Anggaran
Kantor
Pelayanan
Pemakaman.
Pasal 34 Seluruh kegiatan pelayanan pengurusan j e n a z a h bagi orang terlantar yang wafat harus dibuat pertanggungjawaban oleh
Kepala
Kantor Pelayanan
P e m a k a m a n atau dengan didukung bukti-bukti administratif sesuai d e n g a n ketentuan yang berlaku.
BAB
VII
SOSIALISASI Pasal 35 (1) Dinas
Bintal
dan
Kesos
harus
melakukan
sosialisasi
kepada
masyarakat terhadap upaya penanggulangan dan pencegahan tindak kekerasan m e l a l u i : a.
media cetak, media elektronik.
b.
seminar, lokakarya dan sejenisnya.
(2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Bintal dan Kesos dan
Suku
Dinas
Bintal
dan
Kesos
Kotamadya
harus
melakukan
sosialisasi kepada korban tindak kekerasan m e n g e n a i hak-hak korban tindak kekerasan setelah kondisi fisiknya pulih d a n sehat.
BAB
VIII
PELAPORAN
Pasal 36 (1) Dinas Bintal dan Kesos berkewajiban m e m b u a t laporan yang m e m u a t pelaksanaan pembinaan, pelayanan bagi korban tindak kekerasan. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
penyelenggaran
kegiatan
sosialisasi
kepada
masyarakat
s e b a g a i m a n a dimaksud dalam Pasal 35; b.
identitas
korban
tindak
kekerasan,
yakni
nama,
umur,
tempat
tanggal lahir, asal daerah korban, status nikah, a g a m a , pekerjaan, nama suami/istri, nama anak, nama orang tua, pekerjaan, dan lainlainnya; c.
maksud kedatangan ke Jakarta;
d.
uraian kejadian tindak kekerasan;
e.
jenis luka, sakit dan/atau penderitaan y a n g dialami;
f.
jenis p e m b i n a a n , pelayanan, p e n g u r u s a n , selama dalam panti, dan n a m a panti tempat pembinaan yang diperoleh oleh korban;
g.
jenis pelayanan
kesehatan pada r u m a h sakit yang bersangkutan,
d a n jenis perawatan/pemeliharaan k e s e h a t a n yang diperoleh oleh korban;
h.
hasil-hasil pembinaan, perawatan/pemeliharaan dan p e r k e m b a n g a n korban tindak kekerasan selama berada d a l a m panti binaan Dinas Bintal dan Kesos;
i.
p e r m a s a l a h a n , kendala atau hambatan yang dialami oleh petugas Dinas
Bintal
dan
Kesos
dan
Suku
Dinas
Bintal
dan
Kesos
Kotamadya, serta petugas panti. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah t e r h i m p u n n y a laporan dari Dinas Kesehatan, Dinas K e p e n d u d u k a n dan Catatan Sipil, dan Kantor Pelayanan P e m a k a m a n .
Pasal 37 (1) Dinas
Kesehatan
berkewajiban
membuat
laporan
yang
memuat
pelaksanaan pelayanan kesehatan korban tindak kekerasan. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a.
identitas
korban
tindak
kekerasan,
yakni
nama,
umur,
tempat
tanggal lahir, asal daerah korban, status nikah, a g a m a , pekerjaan, n a m a suami/istri, nama anak, nama orang tua, pekerjaan, dan lainlainnya. b.
jenis luka, sakit dan/atau penderitaan yang dialami.
c.
jenis pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang bersangkutan, d a n jenis perawatan/pemeliharaan kesehatan yang diperoleh oleh korban.
d.
hasil-hasil pelayanan kesehatan dan p e r k e m b a n g a n korban tindak kekerasan
selama
berada d a l a m
penanganan
Dinas
Kesehatan
atau rumah sakit yang bersangkutan; dan e.
permasalahan, kendala atau hambatan yang dialami oleh petugas Dinas Kesehatan, serta petugas kesehatan di rumah sakit. Pasal 38
Dinas k e p e n d u d u k a n dan Catatan Sipil berkewajiban m e m b u a t laporan yang m e m u a t : a.
jumlah
akta
kelahiran
yang
diterbitkan
untuk
anak
dari
korban
pemerkosaan; b.
n a m a , dan tempat lahir anak dari korban p e m e r k o s a a n ;
c.
n a m a , a g a m a , pekerjaan, alamat dari korban p e m e r k o s a a n ;
d.
permasalahan,
kendala
atau
hambatan
Dinas K e p e n d u d u k a n d a n Catatan Sipil.
yang
dialami
oleh
petugas
Pasal 39 Kantor Pelayanan P e m a k a m a n m e m b u a t laporan y a n g m e m u a t : a.
j u m l a h korban tindak kekerasan yang meninggal;
b.
t e m p a t p e m a k a m a n korban tindak kekerasan;
c.
identitas korban tindak kekerasan; dan
d.
Permasalahan,
kendala
atau
hambatan y a n g
dialami
oleh
petugas
Dinas Kesehatan, serta petugas kesehatan di R u m a h Sakit.
Pasal 40 (1) Laporan sebagaimana dimaksud d a l a m Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 harus disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur d e n g a n t e m b u s a n Sekda dan Biro K e s m a s . (2) Khusus untuk Dinas Kesehatan, Sipil,
dan
Kantor
Dinas k e p e n d u d u k a n dan Catatan
Pelayanan
Pemakaman
selain
menyampaikan
Laporan kepada Sekda dan Biro K e s m a s juga harus m e n y a m p a i k a n kepada Kepala Dinas Bintal dan Kesos.
BAB
IX
PEMBIAYAAN Pasal 41 (1) Biaya
pelayanan,
pembinaan
pemulihan
selama
korban
tindak
kekerasan bagi orang terlantar oleh Dinas Bintal d a n Kesos atau Sudin Bintal d a n Kesos serta biaya sosialisasi d i b e b a n k a n pada A P B D pada pos anggaran Dinas Bintal dan Kesos. (2) Biaya pelayanan
kesehatan oleh Dinas Kesehatan dibebankan pada
A P B D pada pos anggaran Dinas K e s e h a t a n . (3) Biaya pengurusan jenazah dan p e m a k a m a n oleh Kantor Pelayanan Pemakaman
dibebankan
pada
APBD
pada
Pos
anggaran
Kantor
Pelayanan P e m a k a m a n . (4) Biaya
pengurusan dan penerbitan
akta
kelahiran anak dari korban
tindak kekerasan dibebankan pada A P B D p a d a Pos A n g g a r a n Dinas K e p e n d u d u k a n d a n Catatan Sipil.
(5) Biaya pengamanan/penertiban pada T e m p a t Kejadian Perkara (TKP) oleh Dinas Tramtib dan Linmas d i b e b a n k a n pada A P B D pada Pos A n g g a r a n Dinas Tramtib dan Linmas.
BAB
X
KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal d i u n d a n g k a n . Agar
setiap
Peraturan
orang
Gubernur
mengetahuinya, ini
dengan
memerintahkan
penempatannya
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
dalam
pengundangan Berita
Daerah
