P E R A T U R A N G U B E R N U R PROVINSI D A E R A H K H U S U S IBUKOTA JAKARTA NOMOR
128 TAHUN 2007 TENTANG
P E M B E N T U K A N , ORGANISASI D A N TATA KERJA UNIT P E N G E L O L A PERPARKIRAN DINAS P E R H U B U N G A N P R O V I N S I DAERAH K H U S U S IBUKOTA JAKARTA
D E N G A N RAHMAT T U H A N Y A N G MAHA ESA G U B E R N U R PROVINSI DAERAH K H U S U S IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
Mengingat
:
:
a. bahwa perparkiran sebagai subsistem lalu lintas merupakan salah satu bagian dari manajemen transportasi kota sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2 0 0 3 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau Serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b
bahwa kelembagaan pengelolaan perparkiran Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta sebagaimana yang diatur terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2 0 0 7 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a' dan huruf b, serta guna meningkatkan pengelolaan perparkiran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2 0 0 3 tentang Ketenagakerjaan;
4.
Undang-Undang Nomor 10 T a h u n 2 0 0 4 tentang Peraturan P e r u n d a n g - u n d a n g a n ;
5. U n d a n g - U n d a n g Nomor Daerah:
32
T a h u n 2004
tentang
Pembentukan
Pemerintahan
6. U n d a n g - U n d a n g Nomor 38 T a h u n 2 0 0 4 tentang J a l a n ; 7. U n d a n g - U n d a n g Nomor 29 T a h u n 2 0 0 7 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 19S3 tentang Prasarana dan Angkutan J a l a n : 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 T a h u n 2 0 0 5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan U m u m ;
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 T a h u n 2 0 0 5 tentang Pengelolaan Keuangan D a e r a h ;
1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Taburi 2 0 0 6 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 12.
Peraturan Pemerintah Nomor S T a h u n 200G tentang Pelaporan Keuangan d a n Kinerja Instansi Pemerintah:
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 T a h u n 2 0 0 7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T a h u n 2 0 0 6 tentang P e d o m a n Pengelolaan Keuangan D a e r a h ;
15.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 T a h u n 2 0 0 7 tentang P e d o m a n Teknis Pengelolaan Barang Milik D a e r a h ;
16.
Peraturan Daerah Nomor 5 T a h u n 1999 tentang Perparkiran;
17.
Peraturan Daerah Nomor 3 T a h u n 2 0 0 1 tentang Bentuk S u s u n a n Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah d e n Sekretariat D e w a n Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah K h u s u s Ibukota Jakarta;
18.
Peraturan Daerah Nomor 12 T a h u n 2003 tentang Laiu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta;
19.
Peraturan Daerah Nomor 17 T a h u n 2 0 0 4 tentang Pengelolaan Barang D a e r a h ;
20.
Peraturan Daerah Nomor 5 T a h u n 2 0 0 7 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan D a e r a h ;
2 1 . Keputusan Gubernur Nomor 7 9 T a h u n 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas P e r h u b u n g a n Propinsi Daerah K h u s u s Ibukota Jakarta;
22.
Peraturan Gubernur Nomor 29 T a h u n 2 0 0 6 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan U m u m Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
23.
Peraturan Gubernur Nomoi 72 T a h u n 2 0 0 7 tentang Pegawai Nori Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan B a d a n Layanan U m u m Daerah Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta; MEMUTUSKAN:
Menetapkan ;
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, O R G A N I S A S I D A N TATA K E R J A UNIT PENGF.l OLA P E R P A R K I R A N DINAS P E R H U B U N G A N P R O V I N S I D A E R A H K H U S U S I B U K O T A JAKARTA. BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasai 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud d e n g a n : 1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia y a n g m e m e g a n g kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud d a l a m U n d a n g - U n d a n g Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Daerah adalah Provinsi Daerah K h u s u s Ibukota Jakarta. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah K h u s u s ibukota Jakarta. 4; Gubernur Jakarta.
adalah
Gubernur
5. Sekretaris Daerah adalah Khusus ibukota Jakarta.
Provinsi
Daerah
Khusus
Ibukota
Sekretaris
Daerah
Provinsi
Daerah
6. Dinas adalah Dinas P e r h u b u n g a n Provinsi Daerah K h u s u s Ibukota .Jakarta. 7. Kepala Dinas adalah Kepaia Dinas P e r h u b u n g a n Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 8. Biro Organisasi d a n Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah K h u s u s ibukota Jakarta. 3.
Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10.
Satuan Kerja Perangkat Daerah y a n g selanjutnya disebut S K P D adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah K h u s u s Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan p e r u n d a n g - u n d a n g a n .
'i 1.
Unit Kerja adalah bagian atau subordinat dari S K P D .
'i 2.
Unit Pengelola Perparkiran adalah Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah K h u s u s Ibukota Jakarta.
13
Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Perparkiran Perhubungan Provinsi Daerah K h u s u s Ibukota -Jakarta.
14.
Satuan Pelayanan Parkir W i l a y a h adaiah organ Unit Pengelola Perparkiran di wilayah K o t a m a d y a .
15.
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan U m u m Daerah y a n g selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan U m u m Daerah Provinsi Daerah K h u s u s Ibukota. Jakarta sebagaimana diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 9 T a h u n 2 0 0 6 .
16.
Remunerasi adalah sistem pemberian imbal jasa atau kompensasi pegawai y a n g bersumber dan pendapatan operasional Badan Layanan U m u m Daerah.
17.
Pegawai Nori Pegawai Negeri Sipil adaiah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil ped^. Unit Pengelola ^erperkkm Dinas P e r h u b u n g a n Provinsi Daerah K h u s u s Ibukota Jakarta.
18.
Badan Pengelola Perparkiran yang selanjutnya disebut BP Perparkiran adalah B a d a n Pengelola Perparkiran Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta.
i 9.
Juru Parkir adalah petugas parkir di t e m p a t parkir.
Dinas
D A D 11
D A D II
PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Perparkiran. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3 (1)
Unit Pengelola Perparkiran m e r u p a k a n Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk pengelolaan perparkiran.
(2)
Unit Pengelola Perparkiran dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan t u g a s dan fungsinya berada di b a w a h dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasat 4
(T)
Unit Pengelola Perparkiran m e m p u n y a i pengelolaan perparkiran di Daerah.
tugas
melaksanakan
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Perparkiran mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja dan anggaran; b. pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan; c. penyelenggaraan pelayanan perparkiran di tempat parkir; d. pengaturan teknis kelancaran lalu lintas di tempat parkir; e. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi parkir; f. fasilitasi koordinasi pengawasan, pengendalian dan penertiban parkir; g. penjagaan ketertiban dan keamanan serta pemeliharaan kebersihan di tempat parkir; h. pelaksanaan monitoring, pengawasan lokasi dan pembinaan penyelenggaraan perparkiran di luar badan jalan atas penugasan Dinas; i. pemberian pertimbangan/rekomendasi atas permohonan izin penyelenggaraan perparkiran di luar badan jalan; j . pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan prasarana serta sarana parkir milik Pemerintah Daerah; k. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan perparkiran pada badan jalan dan di luar badan jalan; I. pemberian pertimbangan/rekomendasi atas usul kerja s a m a pengelolaan perparkiran dengan pihak ketiga/swasta; m. pelaksanaan kerja sama teknis pengelolaan perparkiran; n, penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor serta upacara dinas; o. peiaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. B A B IV ORGANISASI Pasal 5
(1)
Susunan organisasi Unit Pengelola Perparkiran terdiri atas : a. Kepala Unit; b. c. d. e. f.
(2)
Subbagian Tata Usaha d a n Keuangan; Seksi P e n g e m b a n g a n Sistem; Seksi Prasarana dan Sarana; Seksi Pengendalian dan Penertiban; Satuan Pelayanan Parkir W i l a y a h .
Bagan susunan organisasi Unit Pengelola Perparkiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan G u b e r n u r ini. Pasal 8
Kepala Unit mempunyai tugas: a. m e m i m p i n , mengkoordinaslkan, m e n g a w a s i dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana d i m a k s u d dalam Pasal
memimpin, mengkoordinasrkan, m e n g a w a s i , m e n g e n d a l i k a n d a n mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha dan K e u a n g a n , Seksi P e n g e m b a n g a n Sistem, Seksi Prasarana d a n S a r a n a , Seksi Pengendalian d a n Penertiban serta S a t u a n Pelayanan Parkir W i l a y a h ; G. meningkatkan peiay anan perparkiran; o. melaksanakan koordinasi vertikal, horizontal d a n diagonal d e n g a n S K P D / U n i t Kerja dan/atau instansi Pemerintah Pusat atau s w a s t a ; e. melaporkan dan m e m p e r t a n g g u n g j a w a b k a n pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Perparkiran.
b.
Pasal 7 (1)
Subbagian Tata Usaha d a n K e u a n g a n m e m p u n y a i iugas; a. m e n y u s u n rencana kerja d a n anggaran S u b b a g i a n Tata Usaha dan K e u a n g a n ; b. m e n g h i m p u n rencana kerja dan anggaran Seksi P e n g e m b a n g a n Sistem, Seksi Prasarana d a n S a r a n a , Seksi Pengendalian dan Penertiban serta S a t u a n Pelayanan Parkir Wilayah kemudian mengintegrasikannya dengan rencana kerja d a n anggaran Subbagian Tata U s a h a d a n K e u a n g a n menjadi rencana kerja d a n a n g g a r a n Unit Pengelola Perparkiran; c. melaksanakan rencana kerja d a n a n g g a r a n Subbagian Tata Us'aha dan Keuangan y a n g telah ditetapkan: d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan kantor serta upacara dinas; e. melaksanakan kegiatan pelayanan k e u a n g a n internal Unit Pengeloia Perparkiran; f. melaksanakan monrtoring pelaksanaan rencana kerja d a n anggaran Urat Pengelola Perparkiran; g. m e n g h i m p u n laporan Seksi P e n g e m b a n g a n S i s t e m , S eks i Prasarana dan Sarana,. Seksi P e n g e n d a l i a n d a n Penertiban serta Satuan Pelayanan Parkir Wilayah kemudian mengintegrasikannya dengan laporan S u b b a g i a n Tata Usaha dan. K e u a n g a n menjadi laporan Unit Pengelola Perparkiran; h. mengkoordinasikan p e n y u s u n a n formula pemberian imbalan jasa kepada pegawai d a n Juri» Parkir; i. melaporkan dan m e m p e r t a n g g u n g j a w a b k a n pelaksanaan tugas Subbagian Tata U s a h a dan K e u a n g a n .
(2)
Subbagian Tata Usaha dan Keuangan d i p i m p i n oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam m e l a k s a n a k a n tugasnya berada di b a w a h d a n b e r t a n g g u n g j a w a b kepada Kepala Unit. Pasal 8
(1)
Seksi P e n g e m b a n g a n Sistem m e m p u n y a i tugas; a. m e n y u s u n rencana kena -dan anggaran Seksi P e n g e m b a n g a n Sistem; b. melaksanakan rencana kerja dan anggaran Seksi P e n g e m b a n g a n Sistem y a n g telah d i t e t a p k a n ; c. m e n y u s u n standar pelayanan d a n standar operasional pelayanan parkir;
d.
melaksanakan sosialisasi dan p e n y u l u h a n penyelenggaraan
pelayanan perparkiran; e. menerima dan melayani p e n g a d u a n ketidakpuasan pengguna tempat parkir; f. m e n y u s u n rencana strategi p e n g e m b a n g a n perparkiran d a n pola operasional kegiatan perparkiran; g. m e n y u s u n perhitungan besaran tarif retribusi parkir dan tarif biaya parkir; h. melaksanakan monitoring dan pendataan potensi parkir; i. melaksanakan penelitian persyaratan izin dan menghitung besaran retribusi izin penyelenggaraan perparkiran di luar badan jalan; j . m e n y u s u n dan memproses rekomendasi atas p e r m o h o n a n izin penyelenggaraan perparkiran di luar badan jaian; k. meneliti fasilitas dan kapasitas parkir: I. m e n y u s u n formula kerja sama pengelolaan perparkiran dengan pihak ketiga; m. mengkaji pengajuan kerja sama pelayanan parkir dari pihak ketiga; n. melaksanakan evaluasi kegiatan peiayanan perparkiran; 0. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi P e n g e m b a n g a n Sistem. (2)
Seksi Pengembangan Sistem dipimpin oleh seorang Kepala Seksi y a n g dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung j a w a b kepada Kepala Unit. Pasal 9
(1)
Seksi Prasarana dan Sarana m e m p u n y a i tugas: a. m e n y u s u n rencana kerja dan anggaran Seksi Prasarana dan Sarana; b. melaksanakan rencana kerja dan anggaran Seksi Prasarana dan Sarana yang telah ditetapkan; c. menyusun standar prasarana dan sarana parkir; d. m e n y u s u n standar operasional pemanfaatan prasarana dan sarana parkir; e. melaksanakan p e m b a n g u n a n , pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana perparkiran; f. melaksanakan monitoring, pemantauan dan evaluasi kelayakan prasarana dan sarana perparkiran; g. menyediakan dan mendistribusikan karcis/tanda retribusi parkir kepada Juru Parkir; h. melaksanakan administrasi pendistribusian tanda retribusi parkir; 1. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana d a n Sarana.
(2)
Seksi Prasarana dan Sarana d i p i m p i n oleh s e o r a n g Kepala Seksi y a n g dalam melaksanakan tugasnya berada di b a w a h dan bertanggung j a w a b kepada Kepala Unit.
Pasai 10 (1)
Seksi Pengendalian dan Penertiban m e m p u n y a i tugas: a. m e n y u s u n rencana kerja d a n anggaran Seksi Pengendalian dan Penertiban; b. melaksanakan rencana kerja dan anggaran Seksi Pengendalian dan Penertiban y a n g telah ditetapkan; c. m e n y u s u n standar pengendalian, p e n g a w a s a n dan penertiban perparkiran; d. m e n y u s u n prosedur pelaksanaan pengendalian, p e n g a w a s a n dan penertiban perparkiran; e. melaksanakan pengendalian, p e n g a w a s a n dan penertiban perparkiran; f. melaksanakan pengawasan pelaksanaan standar pelayanan parkir, operasional pelayanan parkir, pemanfaatan prasarana dan sarana parkir serta sumber daya perparkiran lainnya; g. melaksanakan pengawasan pemungutan, penyimpanan, p e m b u k u a n dan penyetoran penerimaan parkir; h. mengevaluasi kelayakan pelayanan parkir di tempat parkir; i. memfasilitasi pengkoordinasian penertiban terhadap pelanggaran ketentuan perparkiran bekerja sama d e n g a n instansi terkait; j . memonitor dan mengkoordinasikan pelanggaran ketentuan perparkiran; k. melaksanakan audit internal pendistribusian dan penggunaan tanda retribusi parkir; i. melaksanakan monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan perparkiran di tempat parkir; m. melaporkan dan m e m p e r t a n g g u n g j a w a b k a n pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan Penertiban.
(2)
Seksi Pengendalian dan Penertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. Pasal 11
(1)
Satuan Pelayanan Parkir W i l a y a h m e m p u n y a i tugas: a. mengusulkan rencana kerja dan anggaran kepada Kepala Unit y a n g akan ditampung dalam rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Perparkiran; b. melaksanakan rencana kerja d a n anggaran y a n g telah ditetapkan dalam D o k u m e n Pelaksanaan Anggaran Unit Pengelola Perparkiran; c. melaksanakan kegiatan pelayanan parkir di tepi j a l a n , lingkungan parkir, pelataran parkir dan g e d u n g parkir milik Pemerintah Daerah; d. melaksanakan penertiban di tempat parkir tepi j a l a n , lingkungan parkir, pelataran parkir dan g e d u n g parkir milik Pemerintah Daerah; e. melaksanakan p e m u n g u t a n , p e m b u k u a n dan penyetoran penerimaan retribusi parkir; f', menjaga keamanan, ketertiban dan memelihara kebersihan tempat parkir; g. membantu kelancaran lalu lintas di tempat parkir;
h, melaporkan kendala d a i a m pelayanan d a n m e n g u s u l k a n halhal y a n g berhubungan d e n g a n p e n g e m b a n g a n pelayanan parkir tepi jalan, lingkungan parkir serta g e d u n g parkir kepada Kepala Unit; i. melaksanakan pelayanan perparkiran di lokasi parkir kerja s a m a d e n g a n pihak ketiga; j . melaporkan dan m e m p e r t a n g g u n g j a w a b k a n pelaksanaan tugas Satuan Pelayanan Parkir W i l a y a h . (2)
Satuan Pelayanan Parkir Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan y a n g dalam melaksanakan tugasnya berada di b a w a h d a n bertanggung jawab kepada Kepala Unit. Pasal 12
(1)
Untuk memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha d a n K e u a n g a n , Seksi P e n g e m b a n g a n Sistem, Seksi Prasarana d a n Sarana, Seksi Pengendalian d a n Penertiban serta S a t u a n Pelayanan Parkir W i l a y a h , Kepala Unit dapat mengangkat pelaksana tugas d e n g a n s e b u t a n y a n g sesuai, sebagai berikut: a. Subbagian Tata Usaha d a n K e u a n g a n m a k s i m a l 3 orang pelaksana tugas; b. Seksi P e n g e m b a n g a n Sistem maksimal 2 orang pelaksana tugas; c. Seksi Prasarana d a n Sarana maksimal 2 o r a n g pelaksana tugas; d. Seksi Pengendalian pelaksana tugas;
dan
Penertiban
e. Satuan Pelayanan peiaksana tugas;
Parkir
Wilayah
maksimal
maksimal
2
orang
3
orang
(2)
Rincian tugas pelaksana tugas s e b a g a i m a n a d i m a k s u d pada ayat (1), disusun oleh Kepala Subbagian Tata Usaha d a n K e u a n g a n , Kepala Seksi P e n g e m b a n g a n Sistem, Kepala Seksi Prasarana dan Sarana, Kepala Seksi Pengendalian d a n Penertiban, d a n Kepala S a t u a n Pelayanan Parkir W i l a y a h serta ditetapkan oleh Kepala Unit.
(3)
Pelaksana tugas dalam melaksanakan tugasnya berada di b a w a h dan bertanggung j a w a b kepada atasan l a n g s u n g n y a m a s i n g masing sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (2).
(4)
Dengan memperhatikan potensi parkir, karakteristik lokasi parkir dan luas w i l a y a h , Kepala Unit atas usul Kepala S a t u a n P e l a y a n a n Parkir W i l a y a h dapat mengangkat satu o r a n g pelaksana di tiaptiap lingkungan parkir, pelataran parkir, gedung parkir d a n unit tepi jalan untuk m e m i m p i n , mengkoordinasikan d a n m e n g a w a s i langsung kegiatan perparkiran d e n g a n sebutan y a n g sesuai.
(5)
Rincian t u g a s pelaksana s e b a g a i m a n a d i m a k s u d pada ayat (4), disusun oleh Kepa'a S a t u a n Pelayanan Parkir W i l a y a h dan ditetapkan oleh Kepala Unit.
(6)
Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) d a n a y a l (5), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung j a w a b kepada pelaksana tugas.
(7)
Kepala Unit dalam mengangkat pelaksana tugas d a n pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d a n ayat (4) harus mempertimbangkan kinerja, dedikasi, k e m a m p u a n , Integritas, pendidikan, pengalaman, loyalitas d a n senioritas p e g a w a i . BAB V STATUS JABATAN Pasal 13
(1)
Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha dan K e u a n g a n , Kepala Seksi P e n g e m b a n g a n Sistem, Kepala Seksi Prasarana dan Sarana, Kepala Seksi Pengendalian d a n Penertiban serta Kepala Satuan Pelayanan Parkir Wilayah adalah j a b a t a n struktural y a n g hanya dijabat Pegawai Negeri Sipil, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah
(2)
Pelaksana tugas d a n pelaksana bukan jabatan struktural. B A B VI TATA K E R J A Pasal 14
(1)
Seluruh pejabat dan pegawai Unit Pengelola Perparkiran dalam melaksanakan tugas/pelayanan wajib menerapkan asas-asas pemerintahan dan pengelolaan keuangan y a n g baik sesuai dengan ketentuan peraturan p e r u n d a n g - u n d a n g a n .
(2)
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha dan K e u a n g a n , Kepala Seksi P e n g e m b a n g a n Sistem, Kepala Seksi Prasarana d a n S a r a n a , Kepala Seksi Pengendalian dan Penertiban serta Kepala Satuan Pelayanan Parkir Wilayah wajib melaksanakan d a n m e n e r a p k a n prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simpiikasi, profesionalisme, efisiensi, efektivitas, transparansi, produktivitas, m e n j u n j u n g etika d a n harmonisasi.
(3)
Setiap p e n g e m b a n tugas sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (2), wajib m e m i m p i n , mengkoordinasikan, m e n g a r a h k a n , mengawasi,, m e m b i m b i n g , membina dan m e n g e m b a n g k a n b a w a h a n masingmasing sesuai lingkup kewenangannya
(4)
Setiap p e n g e m b a n tugas sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (2), wajib menindaklanjuti t e m u a n pelanggaran y a n g dilakukan bawahan masing-masing sesuai lingkup k e w o n a n g a n n y a .
(5)
Setiap p e n g e m b a n tugas s e b a g a i m a n a d i m a k s u d pada ayat (2), wajib m e m b u a t uraian tugas b a w a h a n m a s i n g - m a s i n g ,
(6)
Setiap b a w a h a n wajib m e n g e m b a n g k a n diri d e m i peningkatan kinerja d a n taat pada ketentuan peraturan p e r u n d a n g - u n d a n g a n serta loyal kepada institusi Unit Pengelola Perparkiran. •
Pasal 15
(1)
Setiap b a w a h a n wajib m e n y a m p a i k a n laporan reguler dan insidentil pelaksanaan tugas kepada atasan langsungnya secara berjenjang.
(2)
Tiap laporan y a n g diterima oleh pimpinan dari bawahan wajib diolah d a n dipergunakan sebagal bahan p e n y u s u n a n laporan kepada atasan dan petunjuk kepada b a w a h a n serta pengambil keputusan pada lingkup t u g a s n y a . Pasal 16
Keputusan dalam bentuk d a n tingkat m a n a p u n harus didasarkan atas pertimbangan objektif dan sesuai d e n g a n ketentuan peraturan perundang-undangan. B A B Vii KEPEGAWAIAN Pasal 1 7 Pegawai Unit Pengelola Perparkiran terdiri dari: a. Pegawai Negeri Sipil; b. Pegawai N o n Pegawai Negeri Sipil. Pasal 13 (1)
P e n g a n g k a t a n , p e m i n d a h a n d a n pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana d i m a k s u d dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan sesuai d e n g a n peraturan p e r u n d a n g - u n d a n g a n k e p e g a w a i a n .
(2)
P e n g a n g k a t a n , pemindahan d a n p e m b e r h e n t i a n Pegawai N o n Pegawai Negeri Sipil sebagaimana d i m a k s u d d a l a m Pasal 17 huruf b, diatur sesuai d e n g a n peraturan y a n g ditetapkan Gubernur d a n peraturan p e r u n d a n g - u n d a n g a n .
Pasal 19 Selain j a b a t a n struktural sebagaimana d i m a k s u d dalam Pasal 13 ayat (1), tugas^jabatan y a n g hanya dapat d i e m b a n oleh P e g a w a i Negeri Sipil antara lain: a. B e n d a h a r a w a n d a n Pembantu B e n d a h a r a w a n ; b. P e n g u r u s Barang; c. Pengelola K e p e g a w a i a n .
Pasal 20 (1)
Kepala Dinas dalam pengajuan calon pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), harus mempertimbangkan kinerja, dedikasi, kompetensi, integritas, pendidikan, pengalaman dan loyalitas pegawai yang bersangkutan.
(2)
Selain pertimbangan s e b a g a i m a n a d i m a k s u d pada ayat (1), khusus Kepala Subbagian Tata Usaha d a n Keuangan harus mempunyai latar belakang pendidikan formal, pendidikan d a n pelatihan kedinasan, p e n g a l a m a n dan/atau keahlian di bidang keuangan. Pasal 21
Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian P e g a w a i Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sini! didasarkan pada formasi kebutuhan pegawai, k e m a m p u a n pendapatan operasional parkir, peningkatan pelayanan dan p e n g e m b a n g a n pelayanan parkir. rasai 22 Batas usia pengabdian (pensiun) Pegawai N o n Pegawai Negeri Sipil pada usia 56 t a h u n . BAB VW KEUANGAN Pasal 23
.
(1)
Unit Pengelola Perparkiran dapat menerapkan P P K - B L U D .
(2)
P P K - B L U D sebagaimana dimaksud pada ayat ( i ) , ditetapkan berdasarkan persyaratan sesuai d e n g a n Peraturan Gubernur Nomor 28 T a h u n 2006 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan U m u m Daerah Provinsi Daerah K h u s u s ibukota Jakarta. B A B IX ASET rasai 24
Aset yang dimanfaatkan Unit Pengelola Perparkiran merupakan kekayaan daerah y a n g tidak dipisahkan d a n dikelola sesuai d e n g a n peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik negara/daerah.
BAB
X
PENGADAAN BARANG DAN JASA Pasal 25 Pengadaan barang d a n jasa dilaksanakan sesuai dengan undangan,
pada Unit ketentuan
BAB
Pengelola peraturan
Perparkiran perundang-
XI
PEMBINAAN
'
Pasai26 (1)
Pembinaan teknis Unit Pengelola Perparkiran dilaksanakan oleh Dinas.
(2)
Pembinaan Keuangan.
(3)
Pembinaan organisasi dan tata kelola dilaksanakan oleh Biro Ortala..
pengelolaan
keuangan
BAB
dilaksanakan
oleh
Biro
XII
PENGAWASAN Pasal27 P e n g a w a s a n terhadap Unit Pengelola Perparkiran dilaksanakan oleh: a. lembaga negara yang berwenang memeriksa pengelolaan d a n t a n g g u n g jawab keuangan negara; b. SKPD yang bertanggung jawab di bidang p e n g a w a s a n D a e r a h ; c. lembaga fungsional pemeriksa lainnya.
BAB XIII REMUNERASI Pasal 28 (1)
Pejabat d a n pegawai Unit Pengelola Perparkiran diberikan remunerasi.
(2)
Pemberian remunerasi sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan G u b e r n u r N o m o r 29 T a h u n 2 0 0 6 tentang Pola Pengelolaan K e u a n g a n Badan Layanan U m u m Daerah Provinsi Daerah K h u s u s Ibukota Jakarta d a n ketentuan peraturan p e r u n d a n g - u n d a n g a n lainnya serta harus dipertimbangkan dengan cermat, teliti, rasional, patut, disesuaikan dengan k e m a m p u a n pendapatan operasional d a n dibahas dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta, Dinas, Biro Ortala, Biro Administrasi Sarana Perkotaan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah K h u s u s ibukota Jakarta d a n Biro K e u a n g a n ,
B A B XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29 Dengan berlakunya Peraturan G u b e n u r ml: a. Pegawai N o n Pegawai Negeri Sipil eks BP Perparkiran tetap melaksanakan tugas s e b a g a i m a n a mestinya dengan hak d a n kewajiban s a m a seperti s e b e l u m berlakunya Peraturan G u b e r n u r ini sampai d e n g a n ditetapkan peraturan y a n g baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini serta k h u s u s kepada pejabat struktural eks BP Perparkiran dilakukan penyesuaian jabatan berdasarkan Peraturan Gubernur ini; b. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil eks BP Perparkiran y a n g belum memasuki usia pensiun (56 tahun) tetap m e l a k s a n a k a n t u g a s sebagaimana mestinya sampai m e m a s u k i usia p e n s i u n ; c. terhadap Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil eks BP Perparkiran y a n g m e n g u n d u r k a n diri s e b e l u m memasuki usia pensiun akan diberikan hak sesuai ketentuan peraturan p e r u n d a n g - u n d a n g a n y a n g berlaku dan tidak dapat diterima kembali menjadi pegawai Unit Pengelola Perparkiran; d. peraturan kepegawaian BP Perparkiran tetap berlaku sampai ditetapkan peraturan kepegawaian baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini; e. perjanjian kerja s a m a BP Perparkiran dengan, pihak ketiga y a n g belum berakhir pada saat berlakunya Peraturan G u b e r n u r ini tetap berlaku, dimana kedudukan BP Perparkiran digantikan d e n g a n Unit Pengelola Perparkiran sampai j a n g k a w a k t u perjanjian kerja s a m a berakhir; f.
peraturan mengenal penggajian d a n hak pegawai lainnya serta peraturan kewajiban pegawai y a n g berlaku pada BP Perparkiran tetap berlaku selama belum ada peraturan baru m e n g e n a i hal-hal tersebut, y a n g ditetapkan berdasarkan Peraturan G u b e r n u r ini;
g. pelaksanaan penandatanganan izin penyelenggaraan perparkiran di luar badan jalan dan tata cara perizinan sesuai d e n g a n Keputusan Gubernur Kepala Daerah K h u s u s Ibukota Jakarta Nomor 858/2000 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan izin Penyelenggaraan Perparkiran Kepada Kepala Badan Pengelola Perparkiran Propinsi Daerah K h u s u s Ibukota Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 92 T a h u n 2 0 0 4 tentang Petunjuk Pelaksanaan P e n y e l e n g g a r a a n Fasilitas Parkir Untuk U m u m di Luar Badan Jalan di Propinsi Daerah K h u s u s Ibukota Jakarta, dilakukan oleh Unit Pengelola Perparkiran s e l a m a belum ada peraturan baru mengenai hal itu y a n g ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur ini;
h. kewenangan di bidang pengelolaan perparkiran y a n g s e b e l u m berlakunya Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh BP Perparkiran dilakukan oleh Unit Pengelola Perparkiran selama belum ada peraturan baru y a n g ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur ini. Pasal 30 (1)
Jangka waktu penyelesaian peralihan dari BP Perparkiran menjadi Unit Pengelola Perparkiran sampai dengan tanggal 31 Desember 2 0 0 7 .
(2)
Selama jangka waktu sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1), Unit Pengelola Perparkiran dan Dinas mempersiapkan persyaratan serta mengajukan usulan penetapan Unit Pengelola Perparkiran sebagai Unit Kerja Dinas y a n g menerapkan P P K - B L U D sesuai dengan ketentuan peraturan p e r u n d a n g - u n d a n g a n .
(3)
Pada awai t a h u n anggaran 2008, Unit Pengelola Perparkiran sudah mempunyai kepastian tentang penerapan P P K - B L U D .
(4)
Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Perparkiran dapat melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan kode rekening eks BP Perparkiran selama belum ada peraturan baru mengenai hal itu y a n g ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
(5)
Peraturan pengelolaan keuangan y a n g berlaku pada BP Perparkiran sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetap berlaku selama belum ada peraturan baru mengenai hai Itu y a n g ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur ini. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 31
Pada saat berlakunya Peraturan G u b e r n u r ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2 0 0 7 tentang P e m b e n t u k a n , Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perparkiran Dinas P e r h u b u n g a n Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keputusan Gubernur yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 32 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal d i u n d a n g k a n dan berlaku surut sejak tanggal 16 Januari 2007.
iO
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan p e n g u n d a n g a n Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya d a l a m Berita Daerah Provinsi Daerah K h u s u s ibukota Jakarta.
Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggai
128 TAHUN 2007 l Oktober 2007
