GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 56 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 8692); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional; 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10); 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12); 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 23);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/ 2007 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif; 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2007 tentang Pedoman Komisi Irigasi ;
31/PRT/M/
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/ 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi; 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/ 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; 19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 33); 20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 80); 21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 76); 22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 160 Tahun 2010 tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Irigasi Parsitipatif Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 160);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi irigasi, pertanian dan perencanaan pembangunan. 7. Kabupaten/ Kota adalah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. 8. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. 9. Sistem irigasi adalah meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. 10. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. 11. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. 12. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya. 13. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangnya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, dan bangunan pelengkapnya. 14. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya. 15. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disingkat KPI meliputi SKPD yang membidangi irigasi, pertanian dan perencanaan pembangunan, Perkumpulan Petani Pemakai Air, dan Komisi Irigasi.
16. Komisi Irigasi Provinsi adalah Lembaga Koordinasi dan Komunikasi antar Wakil Pemerintah Provinsi, Wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air tingkat daerah irigasi, Wakil Pengguna Jaringan Irigasi pada Provinsi, dan Wakil Komisi Irigasi Kabupaten/Kota yang terkait. 17. Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/ penyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi dan pemakai air irigasi lainnya. 18. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah Kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi pada tingkat tersier atau desa yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi. 19. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah wadah kelembagaan dari sejumlah P3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder. 20. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah wadah kelembagaan dari sejumlah Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer. 21. Rencana Induk Pengembangan Irigasi adalah rencana makro pembangunan dan pengelolaan irigasi yang ditetapkan dengan peraturan perundangan yang disusun atas dasar rencana pengembangan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan. 22. Pola Tanam adalah ketentuan tentang pengaturan urutan jenis tanaman yang akan ditanam pada suatu daerah irigasi dalam waktu satu tahun tanam atau lebih. 23. Rencana Tata Tanam adalah ketentuan tentang lokasi, luas dan jenis tanaman yang direncanakan untuk ditanam di dalam suatu daerah irigasi tertentu untuk satu tahun tanam serta jadwal mulai dan berakhirnya masa tanam dari masing-masing jenis tanaman yang bersangkutan. 24. Golongan adalah pengaturan tata tanam dengan mambagi bagi daerah irigasi menjadi 3-5 bagian dengan besaran luas yang hampir sama untuk mengurangi beban puncak kebutuhan air pada permulaan masa tanam pertama. 25. Giliran adalah pembagian air pada jaringan irigasi yang dilaksanakan pada waktu kekurangan debit air sampai mencapai suatu batas tertentu. 26. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber mata air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya. 27. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
28. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder. 29. Pemberi air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah (volume per satuan waktu) tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier. 30. Pengunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan. 31. Pembuangan air irigasi, selanjut disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu. 32. Hak Guna Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian. 33. Hak Guna Pakai Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian. 34. Hak Guna Usaha Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian. 35. Pengembangan Jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada. 36. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya. 37. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi. 38. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi. 39. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/ bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi. 40. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya. 41. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi jaringan irigasi serta mencegah terjadinya hal–hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan maupun proses alami. 42. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. 43. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
44. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program, dan kegiatan pembangunan di Daerah. 45. Gender adalah sifat yang melekat baik laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural sesuai dengan budaya masyarakat. 46. Analisa Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengindentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Pengaturan wewenang, tugas, dan tanggung jawab KPI dimaksudkan untuk meningkatkan peran KPI dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi. (2) Pengaturan wewenang, tugas, dan tanggung jawab KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan KPI dalam pengelolaan irigasi guna terjaminnya keberlanjutan sistem irigasi.
BAB III WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KPI Pasal 3 Cakupan wewenang KPI dalam pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi : a. DI dengan luas layanan antara 1.000 Ha sampai 3.000 Ha; b. DI dengan luas layanan kurang dari 3.000 Ha Lintas Kabupaten/ Kota; c. DI dengan luas layanan lebih dari 3.000 Ha; d. DI Lintas Provinsi.
Pasal 4 Pengaturan wewenang, tugas, dan tanggung jawab KPI didasarkan pada prinsip satu kesatuan kebijakan penyelenggaraan irigasi yang dilaksanakan KPI. Pasal 5 (1) Ruang lingkup wewenang, tugas, dan tanggung jawab KPI mencakup kegiatan : a. penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman tingkat Daerah; b. pemberdayaan dan peningkatan kapasitas KPI; c. perencanaan; d. pelaksanaan fisik; e. manajemen aset jaringan irigasi; f. upaya keberlanjutan sistem irigasi; g. pengendalian, pengawasan dan evaluasi. (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan analisa gender. Pasal 6 Wewenang, tugas, dan tanggung jawab KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI Pasal 7 (1) Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja KPI dalam melaksanakan tugasnya dilakukan oleh SKPD yang membidangi irigasi sesuai dengan tanggung jawabnya. (2) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan guna peningkatan kinerja pelaksanaan tugas KPI selanjutnya.
BAB V PENUTUP Pasal 8 Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 18 Pebruari 2011 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd
BIBIT WALUYO
Diundangkan di Semarang pada tanggal 18 Pebruari 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH ttd HADI PRABOWO BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 9.
