IOl>
PERATURAN GUBERNlJR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 101 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN AREA MONUMEN NASIONAL KEPADA WALIKOTA JAKARTA PUSAT
J
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
a. bahwa Keputusan Gubernur Nomor 158 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelestarian Monumen Nasional di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini; b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan Area Taman Medan Merdeka termasuk pengelolaan Monumen Nasional secara tertib, terpadu, dan terintegrasi, perlu pengaturan dan pemberian kewenangan yang jebih tegas dalam mengelola Area Taman Medan Merdeka, dengan melimpahkan kewenangannya kepada Walikota Jakarta Pusat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Pengelolaan Area Monumen Nasional kepada Walikota Jakarta Pusat.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun Peraturan Perundang-undangan;
2004
tentang
Pembentukan
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; . 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagi; Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daer Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
--"-_.""-----;
2
6. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1980 tentang Penugasan Pengelolaan Monumen Soekarno-Hatta Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 7. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah; 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun Pengelolaan Keuangan Daerah;
2007
tentang
Pokok-pokok
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum; 11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
-
MEMUTUSKAN : Menetapkan
PERATURAN GUSERNUR TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN AREA MONUMEN NASIONAL KEPADA WALIKOTA JAKARTA PUSAT. SAS I KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
........,
_.J
2. Gubernur adalah Kepala Oaerah Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta; 3. Pemerintah Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi OKI Jakarta adalah Gubernur beserta perangkat daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta; 4. Walikota adalah Walikota Jakarta Pusat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tingkat Walikota terdiri dari Suku Dinas, Kantor yang terkait dengan pengelolaan Monumen Nasional; 6. Unit Kerja Perangkat Oaerah yang selanjutnya disebut UKPD terkait adalah Unit Kerja Perangkat Oaerah yang terkait dengan Pengelolaan Monumen Nasional; 7. Area Monumen Nasional adalah suatu kawasan khusus di Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan batas-batas sebagai berikut : a. b. c. d.
Sebelah Sebelah Sebelah Sebelah
utara barat selatan timur
Jalan Jalan Jalan Jalan
Medan Medan Medan Medan
Merdeka Merdeka Merdeka Merdeka
Utara; Sarat; Selatan; Timur.
3
8. Areal Taman Monumen Nasional adalah areal di Monumen Nasional yang meliputi : a. b. c. d. e.
Areal Areal Areal Areal Areal
dan Tugu Monumen Nasional; Jalan Silang Monas; Taman beserta fasilitasnya; Stasiun Gambir; Parkir IRTI.
BAB II KEWENANGAN PENGELOLAAN Pasal 2
---
(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dilimpahkan kewenangan pengelolaan Area Monumen Nasional kepada Walikota. (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. b. c. d. e. f.
perawatan dan pemeliharaan; pelayanan pengunjung; pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban; pengelolaan parkir; perizinan; dan pemungutan retribusi.
(3) Dalam melaksanakan pengelolaan Monumen Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota bertanggung jawab kepada Gubernur. (4) Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai pengelolaan Taman Medan Merdeka ditetapkan oleh Walikota. Pasal 3 (1) Perencanaan. makro dan pembangunan Monumen Nasional tetap menjadi kewenangan SKPD terkait berkoordinasi dengan Walikota. (2) Pengelolaan layanan parkir di areal eks-IRTI dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan di bawah koordinasi Walikota Jakarta Pusat. (3) Perawatan dan pemeliharaan areal beserta fasilitasnya, pelayanan pengunjung, serta pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c secara teknis dilaksanakan oleh UKPD terkait di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat. (4) Perizinan atas penggunaan/pemanfaatan areal dan fasilitas yang ada di Monumen Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, dikeluarkan oleh Walikota. (5) Pemungutan retribusi atas pelayanan dan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4
Pasal 4 Rincian kegiatan pengelolaan Monumen Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 beserta kewenangan pelaksanaannya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini. BAB III PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN Pasal 5 (1) Pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan Monumen Nasional dilakukan oleh Walikota.
pengelolaan
(2) Untuk membantu Walikota dalam melakukan pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Monumen Nasional dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: a. Penanggung Jawab
Walikota Jakarta Pusat
b. Kelua
Wakil Walikola Jakarta Pusal
c. Wakil Ketua
Sekretaris Kota Jakarta Pusat
d. Sekretaris
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekrelaris Kota Adminislrasi Jakarta Pusal
e. Anggota
1) Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat 2) Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekretaris Kola Administrasi Jakarta Pusal 3) Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Kota Jakarta Pusat 4) Kepala Kantor Perencanaan' Pembangunan Kola Administrasi Jakarta Pusat 5) Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Pusat
f. Satgas Pertamanan :
PenanggLing Jawab
Kepala Suku Dinas Pertamanan Kola Administrasi Jakarta Pusat
Anggota
a) Sudin Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Pusat b) Bagian Tala Ruang dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Pusat
g. Satgas Kebersihan Penanggung Jawab
Kepala Suku Dinas Kebersihan Administrasi Jakarta Pusat
Anggota
a) Sudin Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Pusat b) Bagian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Selko Administrasi Jakarta Pusat
Kola
5
h. Satgas Keamanan dan Ketertiban : Penanggung Jawab:
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat
Anggota
a) Polres Metro Jakarta Pusat b) Kodim 0501 Jakarta Pusat c) Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat d) Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat e) Bagian Tata Pemerintahan Setko .Administrasi Jakarta Pusat
i. Satgas Sarana dan Prasarana Utilitas : Penanggung Jawab
Kepala Sudin Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Anggota
a) Sudin Peke~aan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat b) Sudin Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat c) Sudin Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Pusat d) Bagian Prasarana dan Sarana Kota Setko Adrnirlistrasi Jakarta Pusat e) Bagian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Pusal
j. Satgas Peleslarian Satwa Penanggung Jawab
Kepala Sudin Pertanian dan Peternakan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Anggola
a) Sudin Pertamanan Kola Adminislrasi Jakarta Pusal b) Sudin Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Pusat c) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat
k. Satgas Perizinan : Penanggung Jawab
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kola Adminislrasi Jakarta Pusal
Anggola
a) Sudin Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Pusat b) Sudin Kebersihan Kola Adminislrasi Jakarta Pusal c) Sudin Perhubungan Kola Adminislrasi Jakarta Pusal d) Sudin Perinduslrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusal e) Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Pusat f) UPT Pengelola Monas
6
I. Satgas Pengelolaan Taman IRTI Penanggung Jawab
Kepala Sudin Perhubungan Administrasi Jakarta Pusat
Kota
Anggota
a) Sudin Koperasi, UMKM dan Adminislrasi Perdagangan Kota Jakarta Pusal b) Sudin Kebersihan Kola Adminislrasi Jakarta Pusal c) Sudin Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Pusat PU Jalan Kola Adminislrasi d) Sudin Jakarta Pusal e) Sudin PU Tala Air Kola Adminislrasi Jakarta Pusat f) Sudin Perindutrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusal g) Saluan Polisi Pamong Praja Kola Adminislrasi Jakarta Pusal Selko h) Bagian Perekonomian Administrasi Jakarta Pusal i) Bagian Prasarana dan Sarana Kola Selko Adminislrasi Jakarta Pusal j) Bagian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Selko Kola Adminislrasi Jakarta Pusat k) UPT Parkir
m. Satgas Pengelolaan Sarana Olahraga : Penanggung Jawab
Kepala Sudin Olahraga dan Pemuda Kola Adminislrasi Jakarta Pusal
Anggota
a) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Adminislrasi Jakarta Pusal b) Sudin Kebersihan Kota Adminislrasi Jakarta Pusal c) Bagian Pendidikan, Menial dan Spirilual Selko Adminislrasi Jakarta Pusat
(3) Tim Koordinasi Pengelolaan Monumen dimaksud pad a ayal (2) mempunyai lugas : a. memantau Nasional;
pelaksanaan
pembangunan
Nasional di
sebagaimana
areal
Monumen
b. mengoordinasikan, memanlau dan mengendalikan pelaksanaan pemeliharaan, perawalan, dan pelayanan di areal Monumen Nasional; c. mengoordinasikan dan memantau pemberian dan pelaksanaan perizinan atas penggunaan/pemanfaatan areal dan fasilitas di Monumen Nasional; d. menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Monumen Nasional. (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Pengelolaan Monumen NaSional bertanggung jawab kepada Walikota.
7
BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 6 Pembiayaan atas pengelolaan Monumen Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Walikota dan SKPD terkait di tingkat Walikota. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 158 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelestarian Monumen Nasional di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta padatanggal S'Juni 2009 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUK A JAKARTA,
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2009 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
MUHAYAT NIP 050012362 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 100
Lampiran .1
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal
101 TAHUN 2009
8 Juni 2009
RINCIAN KEGIATAN PENGELOLAAN TAMAN MEDAN MERDEKA
No. 1.
Kegiatan Pengelolaan Pertamanan a. Perencanaan Makro b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman c. Pembangunan Ornamen Kota d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman serta Ornamen Kota
2. Pengelolaan Kebersihan a. Penyapuan Sampah - Jalan, Saluran Air dan Plaza Taman - Hasil Pekerjaan Taman b. Pengumpulan Sampah c. Pengangkutan Sampah d. Toilet Berjalan e. MCK f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan 3.
Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban
Kewenangan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Dinas Pertamanan dan Pemakaman Dinas Pertamanan dan Pemakaman Sudin Pertamanan
Sudin Kebersihan Sudin Sudin Sudin Sudin Sudin
Kebersihan Kebersihan Kebersihan Kebersihan Kebersihan
Satpol PP Kota
4. Sarana dan Prasarana Utilitas a. Saluran Air b. Jalan c. Lampu
5.
Pelestarian Satwa a. Rusa b. Merpati dan Tekukur
Sudin PU Tata Air Sudin PU Jalan Sudin Perindustrian dan Energi
Sudin Pertanian dan Peternakan Sudin Pertanian dan Peternakan
6. Perizinan a. Penggunaan Taman dan Plaza Walikola Jakarta Pusal b. Penggunaan IRTI Walikota Jakarta Pusat Walikota Jakarta Pusal c. Penggunaan Sarana Olahraga
Keterangan
•
2
7.
Pengelolaan Taman IRTI a. Pembangunan dan Perawatan Prasarana Perparkiran b. Pengelolaan Parkir c. Pengadaan dan Perawatan Sarana Parkir d. Kebersihan e. Penataan dan Pengelolaan PKL f.
Pemeliharaan Taman
Sudin PU Jalan UPT Parkir UPT Parkir Sudin Kebersihan Sudin Kop, UMKM dan Perdagangan Sudin Pertamanan
.8. Pengelolaan Sarana Olahraga
-
Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana
9. Pengelolaan Tugu Monas
10. Pengelolaan Areal Stasiun Gambir
Sudin Orda
UPT Pengelola Monas
PT Kereta Api Indonesia
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKO A JAKARTA,
(
Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
lmpiran II
( 1
)
Nomor KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA
101 TAHUN 2009
: Wakil Walikota Jakarta Pusat : Sekretaris Kota Jakarta Pusat : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Pusat : ) Asisten Pemerintahan Selko Adminislrasi Jakarta Pusat 2} Asisten Perekonomian dan Administrasi Setko Administrasi Jakarta Pusat 3} Asisten Kesejahteraan Masyarakat Selko Administrasi Jakarta Pusat 4} Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Setko Administrasi Jakarta Pusat 5) Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Pusat
I
f--
Satgas Pertamanan Penanggung Jawab
: Kepala Suku Dinas Pertamanan Kola Administrasi Jakarta Pusat
Anggota
: a) Bagian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setko
Administrasi Jakarta Pusat b) Sudin Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Satgas Pelestarian Satwa Penanggung Jawab
Anggota:
: Kepala Sudin Pertanian dan Petemakan Kola Administrasi Jakarta
Pusat : a) Sudin Pertamanan Kola Administrasi Jakarta Pusat b) Sudin Kebersihan Kola Administrasi Jakarta Pusat c) Satuan Polisi Pamong Praja Kola Administrasi Jakarta Pusat
f--
f--
Satgas Perizjnan
Salgas Kebersihan
Penanggung Jawab Anggola
: Kepala Suku Dinas Kebersihan Kola Administrasi Jakarta Pusat : a) Bagian Tala Ruang dan Ungkungan Hidup Selko Administrasi Jakarta Pusat b) Sudin Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Salgas Keamanan dan Kelertiban Penanggung Jawab : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasl Jakarta Pusat Anggota : a) Bagian Tata Pemerintahan Selko Administrasi Jakarta Pusat
b) Polras Metro Jakarta Pusat c) Kodim 0501 Jakarta Pusat d) Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Satgas Pengelolaan Taman IRTI : Kepala Sudin Perhubungan Kola Administrasi Jakarta Pusat : a) SUdin Koperasi. UMKM dan Perdagangan Kota Administrasl Jakarta Pusat b) Sudin Kebersihan Kola Administrasl Jakarta Pusat c) Sudin Pertamanan Kola Administrasi Jakarta Pusat d) Sudin PU Jalan Kota Administrasi Jakarta Pusat e) Sudin PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat f) Sudin Perindutrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat g) $atuan Polisi Pamong Praja Kola Administrasi Jakarta Pusat i) Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Pusat j) Bagian Prasarana dan Sarana Kota Selko Adrninistrasl Jakarta Pusat k) Bagian Tata Ruang dan Lingkll'lgan Hidup Selko Administrasi Jakarta Pusat
Penanggung Jawab Anggota
'--
,
•
I) UPT Parkir
Penanggung Jawab
Anggota :
: Kepala Saluan Polisi Pamong Praja Kota Adminislrasi Jakarta Pusat : a) Sudin Pertamanan Kola Administrasi Jakarta Pusat b) Sudin Kebersihan Kola Administrasi Jakarta Pusat c) Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat d) Sudin Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusal e) Bagian Perekonomian Selko Administrasi Jakarta Pusat f) UPT Pengelola Monas
Satgas Prasarana dan Sarana Kola Penanggung Jawab : Kepala Sudin Pekerjaan Umum Jalan Kola Administrasi Jakarta Pusat Anggola : : a) Sudin Pekerjaan Umum Tata Air Kota Adminlstrasi Jakarta Pusat b) Sudin Perindustrian dan Energi Kota Admlnlstrasi Jakarta Pusat c) Sudin Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Pusat d) Bagian Prasarana dan Sarana Kota Setke Administrasi Jakarta Pusat e) Bagran Tata Ruang dan Ungkungan Hidup Setko Adminislrasi Jakarta Pusat Satgas Pengelelaan Sarana Olahraga Penanggung Jawab :Kepala Sudin Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi Jakarta Pusat : a) Bagian Pendidikan, Mental dan Spiritual Selke Administrasl Anggola: Jakarta Pusat b) Satuan Potisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat c) Sudin Kebersihan Kota Administr3si Jakarta Pusat
GUBERNUR
~MV'NS' DAERAH KHUSUS ,~OTA
I
/
~
\
F
JAKARTA,
""
JI.I:l U'lfV
0
.
'
• •
