PERATURAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAMBI. tentang PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAMBI

PERATURAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAMBI NOMOR :

/UN.31/DT/2014 tentang

PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAMBI Menimbang :

a.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), 27 ayat (6), 31 ayat (3) 33 ayat (7), 39 ayat (4), 43 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (3)

Peraturan Universitas Jambi

Nomor

264/J21/PP/2006 tentang

Peraturan Akademik Universitas Jambi perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Akademik Fakultas;

b

Bahwa Hukum

Keputusan

Dekan

Universitas

96/J21.2/PP/2004

Jambi

tentang

Fakultas Nomor Peraturan

Akademik Fakultas Hukum Universitas Jambi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan

kebutuhan

penyelenggaraan akademik; c

Bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Peraturan Akademik Fakultas Hukum Universitas Jambi

51

Fakultas

Hukum

Penyelengaraan

Kegiatan

tentang Akademik

Fakultas Hukum Universitas Jambi. Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4586) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2009

Nomor

76,

Tambahan Lembaran Negera Nomor 5007) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 8. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

Peraturan Akademik Fakultas Hukum Universitas Jambi

52

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

30

Tahun

2009

tentang

Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi 11. Peraturan

Menteri

Pendidikan

dan

Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2010 tentang

penyelenggaraan

Pendidikan

Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi 12. Peraturan

Menteri

Pendidikan

dan

Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 13. Peraturan

Menteri

Pendidikan

dan

Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tingggi. 14. Keputusan

Menteri

Pendidikan

dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0188/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi; 15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Peraturan Akademik Fakultas Hukum Universitas Jambi

53

Belajar Mahasiswa; 16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; 17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi. 18. Keputusan

Menteri

Pendidikan

dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84/MPK.A4/KP/2012

tentang

Pengangkatan Rektor Universitas Jambi. 19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik

Indonesia

28/Dikti/KEP/2002

Nomor tentang

Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi. 20. Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor 1223/UN21/DT/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Jambi.


54

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA SENAT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAMBI DAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAMBI MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

: PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAMBI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Universitas adalah Universitas Jambi. 2. Rektor adalah Rektor Universitas Jambi. 3. Fakultas adalah Fakultas Hukum Universitas Jambi. 4. Dekan adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi. 5. Senat Fakultas adalah badan normatif pada Fakultas Hukum Universitas Jambi 6. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. 7. Bagian adalah unit pelaksana fakultas yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan tenaga pengajar, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 8. Ketua Bagian dan Sekretaris Bagian adalah Ketua dan Sekretaris Bagian pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Peraturan Akademik Fakultas Hukum Universitas Jambi

55

9. Dosen adalah dosen

pada Fakultas Hukum Universitas

Jambi. 10. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, tehnologi dan seni yang diselenggarakan oleh Universitas. 11. Pendidikan Profesi adalah pendidikan yang diarahkan pada kesiapan penerapan keahlian tertentu yang diselenggarakan oleh Universitas. 12. Pembimbing Akademik adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum yang diangkat oleh Dekan sebagai Pembimbing Akademik untuk beberapa mahasiswa. 13. Mahasiswa adalah mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar

baik

secara

administratif

maupun

secara

akademik. 14. Program Studi adalah Program Studi yang di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jambi. 15. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enam belas) sampai 19 (sembilan belas) minggu kuliah tatap muka atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan

iringannya, termask 2 (dua) sampai 3 (tiga)

minggu kegiatan penilaian. 16. Semester Pendek adalah satuan program semester yang setara dengan satu semester dan diselenggarakan antara Semester Genap dengan Semester Gasal. 17. Sistem Kredit Semester selanjutnya disebut SKS adalah satuan

sistem

penyelenggaraan

menggunakan satuan kredit semester

pendidikan

yang

untuk menghitung

beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan Peraturan Akademik Fakultas Hukum Universitas Jambi

56

beban penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit. 18. Satuan Kredit Semester selanjutnya disebut sks adalah satuan untuk menyatakan ukuran beban penyelenggaraan pendidikan, Beban tenaga pengajar, beban studi bagi mahasiswa, pengakuan Fakultas dan Universitas atas keberhasilan mahasiswa di bidang pendidikan. 21. Uang Kuliah Tunggal disingkat UKT adalah biaya kuliah tunggal yang ditetapkan oleh Universitas dan ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua. 22. Ujian Mid Semester adalah ujian tengah semester dari program satu semester. 23. Ujian

Semester adalah ujian akhir dari program satu

semester. 24. Kartu Rencana Studi Mahasiswa yang selanjutnya disebut KRS adalah kumpulan mata kuliah yang dikontrak mahasiswa untuk kegiatan kuliah satu semester melalui SIAKAD. 25. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disebut KHS adalah Kartu Hasil Studi Mahasiswa yang diperoleh selama satu semester. 26. Daftar Peserta dan Nilai Akhir yang selanjutnya disebut DPNA adalah daftar peserta yang dapat mengikuti ujian semester tertentu dan tempat nilai akhir mata kuliah tertentu. 27. Penilaian Acuan Norma yang selanjutnya disebut PAN adalah penilaian yang membandingkan hasil belajar Peraturan Akademik Fakultas Hukum Universitas Jambi

57

mahasiswa

terhadap

hasil

mahasiswa

lain

dalam

kelompoknya. 28. Penilaian Acuan Patokan yang selanjutnya disebut PAP adalah

penilaian

yang

membandingkan

hasil

kerja

mahasiswa terhadap suatu patokan, yang telah ditetapkan sebelumnya. 29. Indek Prestasi yang selanjutnya disbut IP adalah indek yang menunjukkan keberhasilan studi mahasiswa pada satu semester. 30. Indek Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disbut IPK adalah indek yang menunjukkan keberhasilan mahasiswa selama empat semester, delapan semester dan atau selama mengikuti program pendidikan. 31. Kurikulum Inti adalah kelompok bahan kajian dan mata ajar yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional. 32. Kurikulum Institusional adalah sejumlah bahan kajian dan mata ajar yang ditetapkan oleh masing-masing program studi, dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas dari UniversitasJambi. 33. Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok

bahan kajian dan pelajaran untuk

mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.


58

34. Kelompok matakuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan

terutama

untuk

memberikan

landasan

penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu. 35. Kelompok matakuliah keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai. 36. Kelompok matakuliah perilaku berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai. 37. Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan

bermasyarakat

sesuai

dengan

pilihan

keahlian dalam berkarya. 38. Beban Studi Program Pendidikan adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi Sarjana Hukum, Magister Hukum dan Doktor. 39. Skripsi adalah tugas akhir yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk memperoleh gelar sarjana. 40. Tesis adalah tugas akhir yang memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk memperoleh gelar Magister. Peraturan Akademik Fakultas Hukum Universitas Jambi

59

41. Disertasi adalah tugas akhir akademik hasil studi dan atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi

sumbangan

baru

bagi

perkembangan

ilmu

pengetahuan dan atau menemukan jawaban baru bagi masalah yang sementara jawaban belum diketahui, untuk mendapat gelar Doktor. 42. Kelender Akademik adalah jadwal yang memuat waktu perkuliahan, waktu penyelenggaraan ujian, hari libur dan waktu registrasi dan waktu penyelenggaraan administrasi akademik lainnya. 43. Transkrip Akademik adalah turunan atau salinan kredit, nilai angka dan huruf, bobot, angka kredit dan indek prestasi kumulatif mata kuliah secara utuh Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum. 44. Silabus adalah gambaran umum materi mata kuliah. 45. Garis-Garis Besar Program Pengajaran yang selanjutnya disebut GBPP adalah rencana pembelajaran untuk satu semester yang berisi komponen: a. Tujuan Instruksional Umum; b. Tujuan Instruksional Khusus; c. Topik atau pokok bahasan; d. Sub pokok bahasan; e. Estimasi waktu; dan f.

Sumber kepustakaan.

46. Satuan Acara Pengajaran yang selanjutnya disebut SAP adalah rencana pembelajaran untuk satu kali atau beberapa kali pertemuan tatap muka yang berisi komponen: a. Tujuan Instruksional Umum; Peraturan Akademik Fakultas Hukum Universitas Jambi

60

b. Tujuan Instruksional Khusus; c. Topik atau pokok bahasan; d. Sub pokok bahasan; e. Kegiatan belajar mengajar; f.

Evaluasi; dan

g. Referensi 47. Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) adalah suatu sistem penyusunan dan penerapan sistem informasi yang berupa perangkat lunak berbasis data dan jalur data serta analisis parameter yang dapat digunakan pada pengelolaan institusi pendidikan dalam program penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran secara online. 48. Penjaminan Mutu (Quality Assurance) adalah program untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koreksi sebagai tindakan penyempurnaan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan dan sistematis terhadap semua aspek pendidikan tinggi dalam rangka untuk meyakinkan kesempurnaan pencapaian standar yang telah dinyatakan dalam visi, misi, tujuan dan nilai pendidikan tinggi.

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Program dan Sistem Pendidikan Pasal 2 (1) Fakultas Hukum Universitas Jambi menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan profesi.


61

(2) Pendidikan akademik yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Program Sarjana Hukum, Magister Hukum dan Doktor bidang ilmu hukum. (3) Pendidikan profesi yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Program

Magister

Kenotariatan. (4) Dalam pendidikan akademik dan pendidikan profesi dilaksanakan kegiatan penelitian. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Magister Hukum, Magister Kenotariatan dan Doktor Ilmu hukum diatur pada pedoman akademik masing-masing program.

Pasal 3 (1) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan akademik dan pendidikan profesi dilaksanakan dengan sistem SKS. (2) Penyelenggaraan pendidikan seperti yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan cara tatap muka dan praktik. (3) Bahasa

pengantar

dalam

kegiatan

pendidikan

menggunakan bahasa Indonesia. (4) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa

pengantar

sepanjang

diperlukan

dalam

penyampaian pengetahuan.

Pasal 4 (1) Penyelenggaraan Akademik

diatur dalam kalender

akademik.


62

(2) Tahun Akademik dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. (3) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan profesi diadakan wisuda. (4) Penyelenggaraan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Akademik Universitas.

Bagian Kedua Penerimaan Mahasiswa Baru dan Pindahan Pasal 5 (1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan setiap awal Tahun Akademik yang dilaksanakan dengan Keputusan Rektor. (2) Syarat-syarat dan prosedur penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan

sesuai

dengan

Peraturan

Akademik

Universitas dan pedoman penyelenggaraan Administrasi Akademik Universitas.

Pasal 6 (1) Penerimaan

mahasiswa

pindahan

dari

fakultas

di

lingkungan Universitas dilaksanakan pada awal semester setelah mahasiswa yang bersangkutan kuliah sekurangkurangnya dua semester dengan minimal IPK 3,00. (2) Mahasiswa pindahan dari luar Universitas

hanya dapat

diterima dari Perguruan Tinggi Negeri dalam negeri dan/atau dari Perguruan Tinggi Negeri luar negeri, dan dilakukan pada setiap awal tahun akademik setelah mahasiswa yang bersangkutan kuliah sekurang-kurangnya Peraturan Akademik Fakultas Hukum Universitas Jambi

63

empat semester pada universitas asal dengan minimal IPK 3,00. (3) Syarat-syarat dan prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara selektif sesuai dengan Peraturan

Akademik

Universitas

dan

pedoman

penyelenggaraan Administrasi Akademik Universitas.

Bagian Ketiga Registrasi Pasal 7 (1) Setiap Mahasiswa wajib melakukan melakukan registrasi pada waktu yang telah ditentukan setelah membayar UKT. (2) Ketentuan

pelaksanaan

registrasi

sebagaimana

yang

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan

Akademik

Universitas

dan

pedoman

penyelenggaraan Administrasi Akademik Universitas.

Bagian Keempat Cuti Akademik Pasal 8 (1) Cuti akademik mahasiswa dapat diberikan paling lama dua semester selama masa studi. (2) Mahasiswa yang mengambil cuti akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tetap diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. (3) Pengajuan cuti akademik oleh mahasiswa disampaikan kepada Dekan untuk diteruskan kepada Rektor. Peraturan Akademik Fakultas Hukum Universitas Jambi

64

(4) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaksanakan sesuai dengan Peraturan Akademik Universitas dan pedoman penyelenggaraan Administrasi Akademik Universitas.

BAB III BEBAN STUDI DAN MASA STUDI Pasal 9 (1) Beban studi program Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jambi paling sedikit 145 (seratus empat puluh lima) sks. (2) Masa studi untuk menyelesaikan Sarjana Ilmu Hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat ditempuh dalam waktu paling singkat 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (sepuluh) semester. (3) Masa studi sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak termasuk masa cuti akademik sebagaimana dimaksud Pasal 8.

Pasal 10 (1) Jumlah sks yang dapat dikontrak pada setiap semester ditentukan dengan indek prestasi (IP) yang diperoleh pada semester sebelumnya, kecuali pada semester I (pertama) ditentukan oleh Fakultas paling banyak 24 (dua puluh empat) sks. (2) Beban

sks

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

ditentukan sebagai berikut: a. Jika pada semester sebelumnya memperoleh IP 3,00 sampai 4,00 mahasiswa yang bersangkutan dapat Peraturan Akademik Fakultas Hukum Universitas Jambi

65

mengontrak mata kuliah maksimum 24 (dua puluh empat) sks; b. Jika pada semester sebelumnya memperoleh IP 2,5 sampai 2,9 mahasiswa yang bersangkutan dapat mengontrak mata kuliah maksimum 21 (dua puluh satu) sks; c. Jika pada semester sebelumnya memperoleh IP 2,00 sampai 2,49 mahasiswa yang bersangkutan dapat mengontrak mata kuliah

maksimum

18 (delapan

belas) sks; d. Jika pada semester sebelumnya memperoleh IP 1,5 sampai 1,99 mahasiswa yang bersangkutan dapat mengontrak mata kuliah maksimum 15 (lima belas) sks; e. Jika pada semester sebelumnya memperoleh IP 0,00 sampai 1,5 mahasiswa yang bersangkutan dapat mengontrak mata kuliah maksimum 12 (dua belas) sks. (3) Bagi mahasiswa yang baru melakukan cuti kuliah, jumlah SKS mata kuliah didasarkan IP pada semester terakhir sebelum cuti kuliah.

Pasal 11 Jumlah sks yang dapat dikontrak Mahasiswa Program Sarjana Reguler Mandiri pada setiap semester ditentukan sama dengan Pasal 10. Pasal 12


66

(1) Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester. (2) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks. (3) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.

Pasal 13 (1) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup: a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

(2) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran

seminar atau

bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus)menit per minggu per semester; dan b. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. (3) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.


67

Pasal 14 Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.

BAB IV KURIKULUM Pasal 15 (1) Struktur mata kuliah dikelompokkan dalam kurikulum inti dan kurikulum institusional. (2) Kurikulum inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan Kepribadian

dalam

(MPK),

Mata Mata

Kuliah Kuliah

Pengembangan Keilmuan

dan

Ketrampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) dan Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). (3) Kurikulum institusional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Mata kuliah wajib fakultas; b. Mata kuliah pilihan fakultas; c. Mata kuliah wajib program kekhususan; dan d. Mata kuliah pilihan program kekhususan. (4) Kurikulum Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan usulan Dekan. (5) Penyebaran mata kuliah dibagi pada semester genap dan semester ganjil. Peraturan Akademik Fakultas Hukum Universitas Jambi

68

Pasal 16 (1) Dalam kelompok mata kuliah Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional terdapat hubungan (prasyarat) antar mata kuliah. (2) Mata kuliah prasyarat yang memiliki hubungan vertikal dengan mata kuliah lainnya, hanya dapat dikontrak oleh mahasiswa jika mata kuliah yang dijadikan prasyarat dinyatakan lulus. (3) Mata kuliah tanpa prasyarat yang dapat dikontrak oleh mahasiswa tanpa kelulusan matakuliah lain.

Pasal 17 (1) Setiap mata kuliah memiliki kode yang memberikan informasi dan karakteristik mata kuliah. (2) Kode mata kuliah sebanyak 6 (enam) digit yang terdiri dari 3 (tiga) kode huruf dan 3 (tiga) kode angka. (3) Kode huruf mencirikan tingkat pelaksanaan mata kuliah berada: a. mata kuliah wajib Universitas diberi kode UNJ; b. mata kuliah wajib Fakultas diberi kode berupa akronim nama fakultas; c. mata kuliah wajib program kekhususan diberi kode akronim nama program kekhususan; d. mata kuliah pilihan fakultas diberi kode dengan huruf awal e dan diikuti dengan 2 kode huruf penanda fakultas. e. mata kuliah pilihan program kekhususan diberi kode dengan huruf akronim nama program kekhususan dan diikuti dengan 2 kode huruf penanda program kekhususan. Peraturan Akademik Fakultas Hukum Universitas Jambi

69

(4) Kode angka mata kuliah mempunyai pengertian sebagai berikut: a. angka urutan pertama dengan nilai 1 menandakan mata kuliah tersebut menjadi mata kuliah bebas; b. angka urutan pertama dengan nilai 2 menandakan mata kuliah tersebut menjadi prasarat bagi mata kuliah lain; c. angka urutan pertama dengan nilai 3 menandakan mata kuliah tersebut dapat ditempuh setelah menempuh mata kuliah tertentu yang menjadi persyaratan dan menjadi prasarat bagi mata kuliah lain; d. angka urutan pertama dengan nilai 4 menandakan mata kuliah tersebut dapat ditempuh setelah menempuh mata kuliah tertentu yang menjadi persyaratan; e. angka

urutan

kedua

menunjukan

semester

penyelenggaraan mata kuliah; f. angka urutan ketiga menunjukkan nomor urut mata kuliah pada setiap semester.

Pasal 18 Kurikulum ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan usulan Dekan.

Pasal 19 (1) Setiap mata kuliah disusun dalam silabi yang berisi gambaran umum materi mata kuliah. (2) Silabi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan GBPP dan SAP.


70

Pasal 20 Jadwal kuliah ditetapkan setiap semester oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja Sama dan Sistem Informasi dengan persetujuan Dekan dan memperhatikan usul Ketua Bagian.

BAB V TENAGA PENGAJAR DAN PEMBIMBING AKADEMIK Bagian Kesatu Tenaga Pengajar

Pasal 21 (1) Tenaga pengajar terdiri dari: a. tenaga pengajar tetap pada fakultas; dan b. tenaga pengajar tidak tetap. (2) Pengangkatan tenaga pengajar mata kuliah tiap semester ditetapkan dengan Keputusan Dekan atas usul Ketua Bagian. (3) Tenaga pengajar yang

dapat diangkat sebagai dosen

pengasuh atau penanggung jawab mata kuliah adalah tenaga pengajar yang memenuhi syarat: a. sesuai dengan bidang keahlian; b. berpendidikan minimal S2 dengan jabatan serendah rendahnya lektor atau berpendidikan S3 yang telah diangkat dalam jabatan fungsional; (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, dekan dapat mengusulkan tenaga pengajar setingkat di bawah jabatan yang ditentukan.


71

(5) Dekan dapat mengusulkan tenaga pengajar tidak tetap sebagai dosen pengasuh atau penanggung jawab mata kuliah tertentu sesuai dengan kebutuhan

dengan

memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 22 (1) Tenaga pengajar dan/atau tim pengajar wajib menyusun rencana perkuliahan, meliputi: a. GBPP; dan b. SAP. (2) GBPP dan SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Ketua Bagian. (3) Tata cara pembentukan, tugas pokok dan fungsi tim pengajar serta bentuk dan tata cara penyusunan GBPP dan SAP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dekan.

Bagian Kedua Pembimbing Akademik Pasal 23 (1) Pengangkatan

pembimbing

akademik

tiap

semester

dilakukan oleh Dekan dengan memperhatikan beban tugas dosen. (2) Tenaga pengajar yang dapat diangkat sebagai pembimbing akademik adalah tenaga pengajar yang memenuhi syarat: a. tenaga pengajar tetap; b. berpendidikan

serendah-rendahnya

S2

dan

telah

diangkat dalam jabatan fungsional. Peraturan Akademik Fakultas Hukum Universitas Jambi

72

Pasal 24 Dosen Pembimbing Akademik bertugas: a. mengarahkan mahasiswa untuk menyusun rencana studi; b. memberikan pertimbangan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan dikontrak pada setiap semester; c. memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang jumlah sks yang akan dikontrak pada setiap semester; d. memonitor

perkembangan

studi

mahasiswa

yang

dibimbing; e. memotivasi mahasiswa untuk belajar aktif; f.

mengesahkan rencana studi mahasiswa dan perubahan rencana studi (KPRS) yang diajukan oleh mahasiswa bimbingan;

g. memeriksa dan menghitung ulang hasil perhitungan indek prestasi mahasiswa yang dibimbing; h. melaporkan perkembangan pendidikan mahasiswa yang dibimbing pada setiap awal semester kepada Fakultas dan kepada orang tua/wali mahasiswa bimbingan.

BAB V RENCANA STUDI MAHASISWA Pasal 25 (1) Pada setiap semester Fakultas mengumumkan jadwal pendaftaran akademik dan pengisian KRS, selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sebelum perkuliahan dimulai. Peraturan Akademik Fakultas Hukum Universitas Jambi

73

(2) Pada setiap akhir semester Fakultas mengumumkan jadwal kuliah bersamaan dengan penawaran mata kuliah untuk semester berikutnya, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum perkuliahan dimulai.

Pasal 26 (1) Setiap mahasiswa wajib menyusun rencana studi. (2) Dalam penyusunan rencana studi mahasiswa wajib berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Pembimbing Akademik.

Pasal 27 (1) Setiap mahasiswa yang telah terdaftar atau memperoleh status mahasiswa diwajibkan untuk melakukan pendaftaran akademik pada fakultas. (2) Pada saat pendaftaran akademik dilakukan, mahasiswa diharuskan untuk memperlihatkan kartu mahasiswa, tanda lunas pembayaran UKT semester yang bersangkutan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. (3) Pengisian KRS di luar jadwal yang telah ditentukan tidak diterima, kecuali dengan alasan yang sah setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja Sama dan Sistem Informasi. (4) KRS yang telah diisi oleh mahasiswa dan disetujui oleh Pembimbing Akademik diserahkan kepada fakultas setelah mendapat persetujuan dan ditandatangani Pembimbing Akademik.


74

(5) Perkuliahan yang diikuti oleh mahasiswa

harus sesuai

dengan mata kuliah dan kelas yang tercantum dalam KRS. (6) Perubahan KRS hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat: a. Perubahan tidak boleh lebih dari tiga minggu sejak saat perkuliahan dimulai; b. Perubahan tersebut harus disetujui oleh pembimbing akademik; (7) Ketentuan pada KRS, diberlakukan juga pada Kartu Perubahan Rencana Studi.

BAB VI PROGRAM KEKHUSUSAN Pasal 28 (1) Setiap mahasiswa berhak memilih program kekhususan sesuai dengan kemampuan akademik yang bersangkutan. (2) Program kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Program Kekhususan Hukum Pidana; b. Program Kekhususan Hukum Perdata; c. Program Kekhususan Hukum Tata Negara; d. Program Kekhususan Hukum Adminstrasi Negara; e. Program Kekhususan Hukum Internasional; f.

Program Kekhususan Hukum Acara;

g. Program Kekhususan Dasar Dasar Ilmu Hukum; h. Program Kekhususan Hukum dan Masyarakat.


75

Pasal 29 (1) Setiap mahasiswa berhak memilih program kekhususan yang diminati dengan syarat-syarat sebagai berikut: a. Mengajukan

permohonan

secara

tertulis

pilihan

program kehkususan kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja Sama dan Sistem Informasi; b. Telah lulus 100 sks; c. Nilai mata kuliah program kekhususan yang dipilih dalam

kelompok

mata

kuliah

MKK

sekurang-

kurangnya B; d. Memilih 2 (dua) program kekhususan yang diminati. (2) Penentuan mahasiswa yang diterima dalam program kekhususan tertentu dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan. (3) Mahasiswa yang diterima dalam program kekhususan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

BAB VIII PROSES BELAJAR MENGAJAR Bagian Pertama Kuliah Tata Muka dan Praktik

Pasal 30 (1) Proses belajar mengajar dilakukan dengan cara: a. Kuliah tatap muka; b. Praktik laborotarium dan/atau praktik lapangan; c. Seminar dan penulisan hukum; Peraturan Akademik Fakultas Hukum Universitas Jambi

76

d. Kuliah kerja nyata (Kukerta) dan/atau magang. (2) Setiap satu sks sama dengan 50 menit kuliah tatap muka, 50 menit tugas terstruktur, dan 60 menit tugas mandiri perminggu. (3) Perkuliahan dilaksanakan paling sedikit 16 (enam belas) kali pertemuan tatap muka tiap semester, termasuk UTS dan UAS. (4) Perkuliahan yang kurang dari 16 (enam belas) kali hanya dapat dilaksanakan ujian semester setelah mendapat persetujuan Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja Sama dan Sistem Informasi.

Pasal 31 Jadwal kuliah tatap muka disusun oleh Fakultas dengan ketentuan: a. Mata kuliah dengan bobot

sks 2 (dua) berlangsung

sebanyak satu kali kuliah tatap muka (perkuliahan) setiap minggu selama 100 menit; b. Mata kuliah dengan bobot

sks 3 (tiga) berlangsung

sebanyak satu kali kuliah tatap muka (perkuliahan) setiap minggu selama 150 menit; c. Mata kuliah dengan bobot

sks 4 (empat) berlangsung

sebanyak dua kali kuliah tatap muka (perkuliahan) setiap minggu selama 100 menit setiap tatap muka.

Pasal 32 Laboratorium Hukum mengkoordinir pelaksanaan mata kuliah kemahiran hukum dan magang dengan persetujuan Dekan. Peraturan Akademik Fakultas Hukum Universitas Jambi

77

Pasal 33 (1) Kukerta dan/atau magang ditawarkan pada setiap semester. (2) Setiap mahasiswa dapat mengontrak Kukerta dan/atau Magang apabila telah memenuhi syarat: a. telah menyelesaikan beban studi sekurang-kurangnya 120 sks; b. tidak mengontrak mata kuliah tatap muka pada semester yang bersangkutan; c. tercantum dalam kartu rencana studi semester yang bersangkutan.

Bagian Kedua Semester Pendek Pasal 34 (1) Fakultas dapat menyelenggarakan semester pendek dengan izin rektor. (2) Semester pendek dilaksanakan pada

bulan Juli dan

Agustus setiap tahun. (3) Peserta semester pendek hanya dilakukan untuk perbaikan nilai mata kuliah D, D+, C, C+.

Pasal 35 (1) Pembiayaan perkuliahan semester pendek dibebankan kepada anggaran Fakultas; (2) Besarnya

biaya penyelenggaraan semester pendek

ditetapkan oleh Dekan.


78

Bagian Ketiga Seminar dan Penulisan Hukum Pasal 36 (1) Tugas akhir mahasiswa berbentuk penulisan hukum. (2) Mahasiswa dapat mimilih salah satu dari 3 (tiga) bentuk penulisan hukum: a. Skripsi; b. Studi Kasus; c. Legal Memorandum. (3) Setiap mahasiswa berhak mengajukan usul penulisan hukum setelah memenuhi syarat-syarat: a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan; b. Telah lulus sejumlah mata kuliah dengan jumlah sekurang-kurangnya 128 sks, dengan IPK tidak kurang dari 2,00 dan nilai d/d+ tidak lebih dari dua mata kuliah dan telah lulus mata kuliah methode penelitian hukum dan metode penulisan hukum; c. Mengontrak mata kuliah penulisan hukum pada semester yang bersangkutan dengan melampirkan KRS; d. Mengajukan memperoleh

permohonan surat

pada

pengantar

fakultas

setelah

untuk

persyaratan

sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c terpenuhi, kemudian diteruskan kepada Ketua Bagian;


79

Pasal 37 (1) Mahasiswa mengajukan paling sedikit 3 (tiga) judul penulisan hukum kepada Ketua Bagian dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf d. (2) Usul judul penulisan hukum dapat disetujui apabila: a. Sesuai dengan program kekhususan yang ditetapkan Dekan; b. Menunjukkan keaslian ide, kepatutan dan kelayakan ilmiah. (3) Dalam

waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja

sejak judul penulisan hukum diajukan, mahasiswa telah memperoleh kepastian tentang penolakan, persetujuan atau perbaikan rumusan judul penulisan hukum dari Ketua Bagian. (4) Ketua Bagian meneruskan usulan penulisan hukum yang telah disetujui kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja Sama dan Sistem Informasi disertai dengan usulan dosen pembimbing untuk mendapat penetapan dengan Surat Keputusan Dekan. (5) Dekan menerbitkan Surat Keputusan Dekan tentang penetapan judul dan dosen pembimbing tembusannya disampaikan pada Ketua Bagian. (6) Ketua Bagian melakukan registrasi judul penulisan hukum yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan. (7) Mahasiswa yang telah memperoleh persetujuan atas usul penulisan hukum wajib menyusun

proposal penulisan

hukum yang dibimbing oleh dosen pembimbing. Peraturan Akademik Fakultas Hukum Universitas Jambi

80

(8) Penulisan proposal penulisan hukum dilakukan dengan mengikuti tata cara penulisan ilmiah. (9) Proposal penulisan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

diuji kelayakanannya dalam seminar proposal

penulisan hukum. (10) Tata cara penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan penyelenggaraan seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dekan.

Pasal 38 Dosen

pembimbing

penulisan

hukum

berkewajiban

membimbing mahasiswa: a. Membuat usul penulisan hukum; b. Seminar proposal penulisan hukum; c. Menyusun penulisan hukum.

Pasal 39 (1) Pembimbing penulisan hukum terdiri dari Pembimbing I dan Pembimbing II. (2) Tenaga pengajar yang dapat diangkat sebagai pembimbing I adalah tenaga pengajar tetap atau tenaga pengajar tidak tetap yang telah memenuhi syarat-syarat: a. Sesuai dengan bidang keahliannya; b. Berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional serendahrendahnya Lektor atau S3 yang telah diangkat dalam jabatan fungsional.


81

(2) Tenaga pengajar yang dapat diangkat sebagai pembimbing II adalah tenaga pengajar tetap atau tenaga pengajar tidak tetap yang telah memenuhi syarat-syarat: a. Sesuai dengan bidang keahliannya; b. Berpendidikan S2 yang telah diangkat dalam jabatan fungsional.

Pasal 40 (1) Setiap mahasiswa mempunyai hak menempuh ujian penulisan hukum setelah memenuhi syarat-syarat: a. Menyerahkan bukti pendaftaran mahasiswa pada semester yang bersangkutan; b. Telah lulus semua mata kuliah yang diprogramkan dengan IPK tidak kurang dari 2,00 dan nilai d/d+ tidak lebih dari dua mata kuliah; c. Menyerahkan Kartu Rencana Studi dari semester I sampai semester akhir masa studi mahasiswa yang bersangkutan ditandatangani Pembimbing Akademik; d. Menyerahkan rekapitulasi nilai sementara dan kartu hasil studi mulai semester I sampai semester akhir masa studi mahasiswa yang bersangkutan; e. Memiliki transkripsi nilai sementara yang telah divalidasi oleh petugas sub-bagian akademik fakultas; f.

Menyerahkan enam eksamplar draft skripsi/studi kasus/legal memorandum yang telah dibimbing dan disetujui oleh pembimbing kepada Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja Sama dan Sistem Informasi


82

selambat-lambatnya dua minggu sebelum jadwal ujian ditetapkan. (2) Ujian akhir dilaksanakan secepat-cepatnya 2 (dua) bulan setelah

Surat

Keputusan

Dekan

tentang

Penetepan

Pembimbing.

Pasal 41 (1) Penyelenggaraan ujian tugas akhir mahasiswa dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: a. dilaksanakan oleh tim penguji pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan; b. Tim Penguji diangkat dengan Surat Keputusan Dekan atas usul Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja Sama dan Sistem Informasi dengan memperhatikan usulan Ketua Bagian; c. Tim Penguji terdiri dari: 1) Pembimbing I dan/atau pembimbing II; 2) Dua orang atau lebih tenaga pengajar dari Program Kekhususan yang sama; d. Tim penguji sebagaimana dimaksud pada huruf

c,

satu orang dapat ditunjuk wakil dari Program kekhususan lain yang mempunyai keahlian sesuai dengan topik penulisan hukum yang akan diuji; e. Tim penguji berjumlah sebagai

Ketua

lima orang, masing-masing

merangkap

anggota,

Sekretaris

merangkap anggota, Penguji utama dan anggota;


83

f.

Dalam hal Pembimbing atau Penguji Utama tidak hadir, pelaksanaan ujian ditunda sementara selama 3 (tiga) hari;

g. Dalam hal ketua tim penguji berhalangan, ujian dapat dilaksanakan dengan dipimpin oleh Sekretaris Penguji; h. Dalam hal penguji utama tetap berhalangan setelah waktu

sebagai

Akademik,

huruf

Kerja

f,

Sama

Wakil dan

Dekan

Sistem

Bidang Informasi

mengajukan usul pengganti yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai penguji utama yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Pasal 42 (1) Tenaga pengajar yang dapat diangkat sebagai ketua tim penguji merangkap sebagai anggota adalah tenaga pengajar tetap yang memenuhi syarat: c. Berpendidikan S2 dengan Jabatan serendah-rendahnya Lektor. d. Berpendidikan S3 yang telah menduduki jabatan fungsional Asisten Ahli. (2) Tenaga pengajar yang dapat diangkat sebagai penguji utama adalah tenaga pengajar yang memenuhi syarat: a. Berpendidikan S2 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor. b. Berpendidikan S3 yang telah menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli. (3) Tenaga pengajar yang dapat diangkat sebagai anggota penguji adalah tenaga pengajar yang memenuhi syarat: Peraturan Akademik Fakultas Hukum Universitas Jambi

84

a. Berpendidikan S2 atau S3 yang telah menduduki jabatan fungsional serndah-rendahnya asisten Ahli; b. Pembimbing I dan atau pembimbing II. c. Bidang keahlian sesuai dengan topik penulisan hukum yang diuji.

Pasal 43 (1) Penilaian

penulisan hukum mahasiswa

meliputi

komponen: a. Penulisan termasuk penggunaan bahasa; b. Relevansi isi dengan judul; c. Penguasaan Materi termasuk penampilan pada saat ujian berlangsung. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat (1)

harus telah dilakukan oleh setiap penguji sebelum

dilaksanakan dan hasilnya diserahkan kepada Sekretaris tim penguji pada saat ujian dilaksanakan. (3) Nilai akhir dari setiap penguji adalah satu kali nilai teknik ditambah dua kali nilai materi ditambah dua kali nilai penguasaan materi dibagi lima, atau dengan rumus: NTP + (2XNM) + (2XNPM) 5 NTP

= Nilai Teknik Penulisan

NM

= Nilai Materi

NPM

= Nilai Penguasaan Materi

(4) Hasil ujian tugas akhir mahasiswa

adalah dua kali nilai

akhir penguji utama ditambah jumlah nilai akhir anggota


85

penguji dibagi jumlah anggota tambah satu, atau dengan rumus:

(PU)+APL HU = JLH AGT+1

HU

= Hasil Ujian

PU

= Penguji Utama

APL

= Anggota Penguji Selain PU

JLH AGT

= Jumlah Anggota Penguji, termasuk PU

(5) Hasil ujian akhir diumumkan kepada peserta ujian segera setelah musyawarah tim penguji. (6) Mahasiswa yang lulus dinyatakan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.) dengan segala hak yang melekat pada gelar tersebut. (7) Mahasiswa yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk ujian ulang pada periode berikutnya.

Pasal 44 (1) Naskah penulisan hukum yang telah telah memenuhi syarat, setelah lulus ujian dilakukan pengesahan dengan dibubuhi tanda tangan persetujuan dari pembimbing I dan pembimbing II, dan diketahui oleh Dekan. (2) Naskah penulisan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap delapan dan diserahkan kepada Kepala Sub-bagian Akademik setelah memperoleh rekomendasi Peraturan Akademik Fakultas Hukum Universitas Jambi

86

dari Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja Sama dan Sistem Informasi untuk dibukukan dan disampaikan kepada yang berkepentingan. (3) Tata cara dan teknik penulisan tugas akhir mahasiswa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dekan.

BAB IX PRESTASI AKADEMIK DAN EVALUASI MAHASISWA Bagian Kesatu Prestasi Akademik Pasal 45 (1) Prestasi akademik mahasiswa didasarkan atas nilai tugas, ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester. (2) Ujian semester diselenggarakan oleh Panitia Ujian yang diangkat oleh Dekan dengan suatu Surat Keputusan. (3) Ujian semester diselenggarakan secara tertulis dan dalam hal tertentu dapat dilakukan secara lisan atas persetujuan Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja Sama dan Sistem Informasi. (4) Naskah ujian setiap mata kuliah pada semester yang bersangkutan harus diserahkan dosen yang bersangkutan kepada Panitia Ujian Semester, selambat-lambatnya tujuh hari sebelum ujian semester dimulai. (5) Nilai akhir mahasiswa tiap mata kuliah adalah dua kali nilai semester ditambah nilai UTS ditambah nilai tugas dibagi empat, atau dengan rumus: (2 x sm) + mid sms + tugas 4 Peraturan Akademik Fakultas Hukum Universitas Jambi

87

(6) Nilai akhir mahasiswa harus dimasukkan oleh dosen yang bersangkutan ke dalam DPNA yang disediakan dalam SIAKAD. (7) DPNA yang telah diisi wajib masukkan dalam SIAKAD masing-masing dosen. (8) DPNA yang telah diisi diserahkan pada sub bagian akademik sebagai arsip.

Pasal 46 (1) Tingkat keberhasilan mahasiswa setiap semester ditentukan berdasarkan nilai akhir. (2) Nilai akhir mahasiswa dimasukkan kedalam KHS sesuai dengan mata kuliah yang dikontrak. (3) Mahasiswa terikat untuk mengikuti ujian setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS, termasuk melaksanakan tugastugas atas mata kuliah yang bersangkutan.

Pasal 47 (1) Ujian mata kuliah dilaksanakan dua kali dalam satu semester yaitu UTS dan ujian akhir semester; (2) Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian akhir semester adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan: a. melaksanakan pendaftaran akademik; b. mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 75% dari 16 dari kali pertemuan tatap muka termasuk UTS dan UAS; c. terdaftar sebagai peserta dalam daftar hadir ujian berdasarkan SIAKAD.


88

(3) Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut pada ayat (2) tidak dibenarkan untuk mengikuti ujian akhir semester dan bagi mahasiswa yang bersangkutan diberi nilai E.

Pasal 48 (1) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian akhir semester tanpa alasan yang sah tidak diberikan ujian khusus dan haknya dinyatakan gugur untuk mengikuti ujian akhir semester yang bersangkutan. (2) Bagi mahasiswa yang berhalangan untuk mengikuti ujian akhir semester dengan alasan yang sah, seperti keluarga meninggal dunia, bencana alam dan lain-lainnya diberi kesempatan untuk mengikuti ujian khusus atas mata kuliah tertentu, selambat-lambatnya dalam jangka waktu tujuh hari setelah ujian dilaksanakan. (3) Ketentuan

sebagaimana

dimaksud

ayat

(2)

dapat

dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Wakil Dekan

Bidang

Akademik,

Kerjasama

dan

Sistem

Informasi.

Pasal 49 (1) Untuk menentukan hasil ujian semester tiap mata kuliah, dipergunakan pendekatan PAP atau gabungan pendekatan PAN dan PAP; (2) Nilai akhir yang diperoleh setiap mahasiswa atas setiap mata kuliah dinyatakan dengan angka 0,00 sampai dengan 100 yang harus dikonversikan menjadi nilai huruf dan Peraturan Akademik Fakultas Hukum Universitas Jambi

89

kemudian harus dimasukkan ke dalam Kartu Kuliah Mahasiswa dan ke dalam DPNA; (3) Konversi nilai tersebut dalam ayat (2) pasal ini dilaksanakan dengan ketentuan:

Nilai Angka

Nilai Huruf

Predikat

- 100

A

Sangat baik

80 75

- 79,99

B+

Baik

70

- 74,99

B

Baik

65

- 69,99

C+

Cukup

60

- 64,99

C

Cukup

55

- 59,99

D+

Kurang

50

- 54,99

D

Kurang

-

- 49,99

E

Gagal

Pasal 50 (1) Mahasiswa yang tidak memenuhi salah satu komponen penilaian yakni tugas, UTS dan Ujian Akhir Semester diberi kode TL (tidak lengkap) (2) Jika dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ujian akhir semester tidak melengkapi, nilai menjadi E

Pasal 51 (1) Prestasi Akademik mahasiswa diukur dengan IP pada setiap akhir semester melalui Kartu Hasil Studi; (2) Untuk menghitung IP, nilai huruf diganti dengan nilai bobot sebagai berikut:


90

NILAI HURUF

NILAI BOBOT

A

4,0

B+

3,5

B

3,0

C+

2,5

C

2,0

D+

1,5

D

1,0

E

0,0

(3) IP ditentukan berdasarkan hasil perkalian jumlah angka kredit dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah nilai sks semua mata kuliah yang dikontrak pada semester yang bersangkutan, dengan rumus: < KN IP = K Bagian Kedua Perbaikan Nilai

Pasal 52 (1) Setiap mahasiswa berhak memperbaiki nilai D atau D+ dengan kewajiban mengikuti kuliah tatap muka sekurangkurang 75% dari jumlah tatap muka yang diharuskan, dengan

mencantumkan

dalam

KRS

semester

yang

bersangkutan sebagai perbaikan nilai (PN) dan dapat memperoleh nilai setinggi-tingginya (A);


91

(2) Setiap mahasiswa berhak memperbaiki nilai C atau C+ hanya pada semester pendek, dengan mencantumkan dalam KRS semester yang bersangkutan sebagai perbaikan nilai (PN) dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengikuti sekurang-kurangnya

75%

kuliah

tatap

muka

yang

diharuskan. Hasil perbaikan nilai C atau C+ dapat memperoleh nilai setinggi-tingginya (A). (3) Nilai akhir yang diakui pada perbaikan nilai adalah nilai tertinggi. (4) Hasil perbaikan nilai yang diperoleh tidak mempengaruhi IP pada semester yang bersangkutan untuk menentukan jumlah sks yang akan dikontrak pada semester berikutnya. (5) Hasil perbaikan nilai yang diperoleh, dipergunakan untuk menghitung IPK dalam transkrip akademik.

Bagiam Ketiga Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa Pasal 53 (1) Untuk menentukan seorang mahasiswa dapat atau tidak dapat melanjutkan atau menyelesaikan studi, dilaksanakan evaluasi secara bertahap: a. Tahap pertama dilaksanakan setelah empat semester dengan jumlah sks sedikit-dikitnya 40 sks dan IPK serendah-rendahnya 2,00; b. Tahap kedua dilaksanakan setelah delapan semester dengan jimlah sks sedikit-dikitnya 85 sks dan IPK serendah-renahnya 2,00;


92

c. Tahap ketiga dilaksanakan setelah empat belas semester dengan jumlah sks sedikit-dikitnya 145 sks dan IPK serendah-rendahnya 2,00. (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1) huruf a dan b akan berikan peringatan tertulis oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi. (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) huruf c, tidak berhak menyandang gelar Sarjana Hukum.

BAB X SYARAT KELULUSAN DAN WISUDA Pasal 54 Mahasiswa dinyatakan lulus pada Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum apabila telah memenuhi persyaratan: a. telah lulus semua mata kuliah wajib fakultas, wajib program kekhususan, pilihan fakultas dan pilihan program kekhususan yang ditentukan; b. memperoleh IP Komulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,00; c. memperoleh nilai D atau D+ tidak lebih dari dua mata kuliah; d. telah lulus ujian penulisan hukum dan dinyatakan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum.

Pasal 55 (1) Predikat kelulusan ditentukan berdasarkan IPK yang dicapai oleh mahasiswa sebagai berikut:


93

a. Predikat kelulusan terdiri dari 3 (tiga) tingkat yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan cum laude yang dinyatakan dalam transkrip akademik; b. Dasar menentukan predikat kelulusan program sarjana adalah:

INDEK PRESTASI

PREDIKAT

KUMULATIF

KELULUSAN

2,00

-

2,75

Memuaskan

2,76

-

3,50

Sangat Memuaskan

3,51

-

4,00

Cumlaude

c. Prdikat kelulusan cum laude juga ditentukan dengan memperhatikan masa studi maksimum, yaitu N= n+1 N = Masa Studi n = Masa studi minimum (2) Wisuda sarjana dilaksanakan sesuai dengan penyelenggarakan wisuda oleh Universitas.

Pasal 56 (1) Ijazah sarjana dan transkip nilai atau salinannya tidak diberikan

sebelum

mahasiswa

yang

bersangkutan

menyerahkan skripsi/studi kasus/legal memorandum yang telah disetujui pembimbing dan diketahui Dekan, kepada Ka. Sub Bagian Akademik untuk dibukukan. (2) Transkrip akademik dapat disalin dalam Bahasa Asing sesuai dengan kebutuhan.


94

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57 Peraturan Fakultas ini dapat disebut Peraturan Akademik

Pasal 58 Dengan berlakunya Peraturan Fakultas ini, maka Fakultas

Hukum

216/H.21.2/DT/2009

Universitas tentang

Peraturan

Jambi

Penyelenggaraan

Nomor Kegiatan

Akademik Fakultas Hukum Universitas Jambi dinyatakan tidak berlaku. Pasal 59 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dekan.

Pasal 60 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi Pada tanggal,

Januari 2014

D e k a n, dto

TAUFIK YAHYA, S.H., M.H. NIP. 19650107 199003 1 002


95

PERATURAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAMBI. tentang PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAMBI

Recommend Documents