KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 609 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-07, PENGAWASAN ALAT BANTU PENDARATAN VISUAL
(STAFF INSTRUCTION 139-07) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.55 Tahun
2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome) telah mengatur mengenai setiap pengoperasian bandar udara harus dilakukan pengawasan keselamatan operasi bandar udara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu mengatur Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-07, Pengawasan Alat Bantu Pendaratan Visual (Staff Instruction 139-07) dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
Mengingat : 1. Undang-undang
Nomor
Nomor
1 Tahun
2009
tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan 5295);
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
3.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
4.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan;
6.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2009
tentang Sistem Manajemen Keselamatan Penerbangan (Safety Management System); 7.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
8.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 22 Tahun 2015
tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Kantor Otoritas Bandar Udara;
9.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015
tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome); 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/223/X/2009 tentang Petunjuk dan Tata Cara
Pelaksanaan
Sistem
Manajemen
Keselamatan
(Safety
Management System) Operasi Bandar Udara Bagian 139-01, (Advisory Circular 139-01, Airport Safety Management System); 12. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 2 Tahun 2013 tentang Kriteria Penempatan Peralatan dan Utilitas Bandar Udara;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 39 Tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil - bagian 139 (Manual Of Standar CASR - Part 139) Volume I Bandar Udara (Aerodromes);
14. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 43 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Dan Operasi Bandar Udara;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-07, PENGAWASAN ALAT
BANTU PENDARATAN VISUAL (STAFF INSTRUCTION 139-07).
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Bandar
udara
adalah
lapangan
penerbangan
dan
terbang
yang
dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan
sebagai
tempat
perpindahan antar moda transportasi. 2.
Penyelenggara bandar udara umum adalah unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara
dan/atau
badan
hukum
Indonesia
yang
menyelenggarakan atau mengoperasikan bandar udara umum.
3.
Penyelenggara bandar udara khusus adalah Pemerintah, Pemerintah daerah dan/atau badan hukum Indonesia yang mengoperasikan bandar udara khusus.
4.
Aerodrome adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batasbatas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas.
5.
Keselamatan penerbangan adalah suatu kondisi untuk mewujudkan penerbangan dilaksanakan secara selamat sesuai dengan rencana penerbangan.
6.
Alat Bantu Pendaratan Visual yang selanjutnya disebut Airport Lighting adalah semua peralatan baik yang dibangun dan beroperasi secara individu atau secara
sistem yang dipergunakan untuk keperluan operasional bandar udara dan pesawat udara. 7.
Pemeliharaan Alat Bantu
Pendaratan
Visual adalah
kegiatan perawatan terhadap peralatan, instalasi Alat
Bantu Pendaratan Visual yang bertujuan untuk menjaga kinerja Alat Bantu Pendaratan Visual agar selalu dapat beroperasi dengan baik sesuai persyaratan.
8.
Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang
telah
memenuhi
persyaratan
tertentu
untuk
melakukan pekerjaan di bidangya dalam jangka waktu tertentu.
9.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
10. Direktur adalah Direktur Bandar Udara.
11. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.
Pasal 2
(1) Untuk menjamin keselamatan penerbangan, setiap pengoperasian bandar udara harus pengawasan terhadap Airport Lightning.
dilakukan
(2) Pengawasan terhadap Airport Lightning bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan petunjuk pelaksanaan pengawasan terhadap dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian
Airport Lightning bandar udara sebagaimana dimaksud yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 3
(1) Direktur melakukan audit terhadap kelaikan Airport Lightning paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(2) L?PhtninK&nt°T m6lakukan Pen§awasan terhadap Airport (3) Pelaksanaan audit dan pengawasan terhadap Airport Lightning bandar udara tidak boleh mengganggu pengoperasian bandar udara. Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di
: JAKARTA
Pada tanggal
: 20 oktober 2015
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ttd
SUPRASETYO
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada : 1- Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. 3. 4.
Sekretaris Jenderal, Kementerian PerhubunganInspektur Jendera.l Kementerian Perhubungan-' Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara-
65: IZ K^ToS^r SET*Jenderal p"hubungan Uda9.
10.
iir»b-+n,- lit rvr » Direktur Utama PT. Angkasa ~Pura II (persero); dan _
«J
«
"
\ f w OV.1UI , UCU1
SatiLn Udara KhU8US yan§ mela>'ani Penerbangan balinan P.sesuai ."^ dengan aslinya 5 sipil P
PAii^BM^Jsi^KUM DAN HUMAS, \ fURAHARJO
'199003 1 001
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTQRAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR :
KP 609 TAHUN 2015 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL
BAGIAN 139-07 (STAFF INSTRUCTION CASRPART 139-07) TENTANG PENGAWASAN ALAT BANTU PENDARATAN VISUAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 139 {Civil Aviation Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome) telah mengatur mengenai setiap pengoperasian bandar udara harus dilakukan pengawasan keselamatan operasi bandar udara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu mengatur Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-07 (Staff Instruction CASR Part 139-07) Tentang Pengawasan Alat Bantu Pendaratan Visual dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Nomor 1 Tahun 2009
tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan
Pemerintah
Nomor 40
Tahun
2012
tentang
Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
4.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan;
6.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Penerbangan (Safety Management System);
7.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
8.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Kantor Otoritas Bandar Udara;
9.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/223/X/2009 tentang Petunjuk dan Tata Cara
Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System) Operasi Bandar Udara Bagian 139-01, (Advisory Circular 139-01, Airport Safety Management System); 12. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 2 Tahun 2013 tentang Kriteria Penempatan Peralatan dan Utilitas Bandar Udara;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 39 Tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil - bagian 139 (Manual Of Standar CASR - Part 139) Volume I Bandar Udara (Aerodromes);
14. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 43 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Dan Operasi Bandar Udara;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-07 (STAFF INSTRUCTION CASR PART 139-07) TENTANG PENGAWASAN ALAT BANTU PENDARATAN VISUAL.
Pasal 2
(1) Untuk menjamin keselamatan penerbangan setiao pengoperasian bandar udara hams dilakukan pengawasan terhadap Airport Lightning. aiIaku*an (2)
Pengawasan terhadap Airport Lightning bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesua! AZtn P-Uasan dimaksud terhadap Airport LfaT]U\PTSanaan Lightning bandar udara sebagaimana
ttn^rrn ' tln lampimn "^ ini. "lerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pasal 3
(1) Direktur melakukan audit terhadap kelaikan Airport Lightning paling sedikit 1(satu) kali dalam setahun
(2) UgPh1ninKgant°r "^^ Pen8awasan terhadap Airport (3) Pelaksanaan audit dan pengawasan terhadap Airport Lightning bandar udara tidak boleh mengganggu
pengoperasian bandar udara.
"Sganggu
Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di
: JAKARTA
Pada tanggal
: zo 0t^r zor
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ttd
SUPRASETYO
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada • 1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia; 2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan3. Inspektur Jendera.l Kementerian Perhubungan-' 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara-
a5: Zl^ o S S 5S£"rat JenderaI p"<^ u«-
I. S S ? — * - « ™,„gan Udara; 9.
Direktur Utama Utama rPT. Angkasa Pura II (persero); dan Direktur
). Para Kepala Ba aft^eseatsdengan aslinya
sZa^^et^^118118 ^g »**»* P—b-g- sipil.
KEPAI^fe^GlAN^^SJM DAN HUMAS, [*(DIREKTORAT!JENDi IPERHUBUNGAN
gMI PA,Mu£frHAR.in
^^ina^rk. I (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001
Pasal 2
(1) Untuk menjamin keselamatan penerbangan, setiap pengoperasian bandar udara harus pengawasan terhadap Airport Lightning.
dilakukan
(2) Pengawasan terhadap Airport Lightning bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan petunjuk pelaksanaan pengawasan terhadap
Airport Lightning bandar udara sebagaimana dimaksud
dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 3
(1) Direktur melakukan audit terhadap kelaikan Airport Lightning paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(2) Kepala Kantor melakukan pengawasan terhadap Airport Lightning.
(3) Pelaksanaan audit dan pengawasan terhadap Airport Lightning bandar udara tidak boleh mengganggu pengoperasian bandar udara. Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal
: JAKARTA : 20 oktober 2015
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
/V\A/W\>
^
SUPRASETYO
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada : 1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia; 2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan; 3. Inspektur Jendera,l Kementerian Perhubungan; 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5.
Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6.
Para Kepala Otoritas Bandar Udara;
7. Para Kepala Bandar Udara UPBU Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
8. 9.
Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (persero); Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (persero); dan
10. Para Kepala Bandar Udara Khusus yang melayani penerbangan sipil.
Pasal 2
(1) Untuk
menjamin keselamatan
pengoperasian
bandar
penerbangan,
udara
harus
setiap
dilakukan
pengawasan terhadap Airport Lighting.
(2)
Pengawasan terhadap Airport Lighting bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan petunjuk pelaksanaan pengawasan terhadap Airport Lighting bandar udara sebagaimana dimaksud
dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 3
(1) Direktur melakukan audit terhadap kelaikan Airport Lighting paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(2)
Kepala Kantor melakukan pengawasan terhadap Airport Lighting.
(3) Pelaksanaan audit dan pengawasan terhadap Airport Lighting bandar udara tidak boleh mengganggu pengoperasian bandar udara. Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal
JAKARTA 20 OKTOBER 2015
DIREKTUR JEND
L PERHUBUNGAN UDARA <
AWAaaaa^
^
SUPRASETYO No •
1.
2.
Proses
Nama
Jabatan
Tanggal
Diperiksa
Hemi Pamuraharjo
Kabag Hukum dan Humas
ytfvxc
Diperiksa
Syamsu Rizal
Kasubdit Peralatan dan Utilitas
% loir
Bandar Udara 3.
Disetujui
4.
Disetujui
Dr. Ir. Agus Santoso, M. Sc
Direktur Bandar Udara
Drs. Pepen Supendi.
Sekretaris Direktorat Jenderal
Y.M.Si
Perhubungan Udara
% I
Paraf
i f
h
•
'
Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor
: KP 609 TAHUN 2015
Tanggal
:
20 OKTOBER 2015
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN AIRPORT LIGHTING 1. UMUM 1.1. Referensi
a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 tahun 2009 tentang Safety Management System (SMS). c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 tahun 2015
tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Bandar Udara.
d. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 39 tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan
Keselamatan Penerbangan Sipil - Bagian 139 (Manual of Standard CASR-Part 139) Volume I bandar Udara (Aerodrome). e. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor
KP tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-26 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139-26) Tentang Standar Alat Bantu Pendaratan Visual.
f. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-27 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139-27) Tentang Prosedur Pemeliharaan Alat Bantu Pendaratan Visual. g. Annex 14 Aerodrome Volume I.
1.2. Latar Belakang
Berdasarkan Undang Undang Penerbangan Nomor 1 tahun 2009 Pasal 219, bahwa :
a. Ayat (1): setiap badan usaha bandar udara atau unit
penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta pelayanan jasa bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. b. Ayat (3): untuk mempertahankan kesiapan fasilitas bandar
udara, badan usaha bandar udara, atau unit penyelenggara
bandar udara wajib melakukan perawatan dalam jangka waktu tertentu dengan cara pengecekan, tes, verifikasi dan/atau kalibrasi. 1.3. Tujuan
a. Sebagai acuan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadapalat bantu visual navigasi (airport lighting) serta catu daya oleh Direktur dan Kepala Kantor. 1
b. Sebagai upaya standardisasi pelaksanaan pengawasan terhadap alat bantu pendaratan visual (visual aids lighting). c. Dalam rangka pemenuhan regulasi terkait alat bantu visual navigasi (airport lighting).
d. Sebagai referensi penyelenggara bandar udara dalam pelaksanaan pengawasan internal terhadap alat bantu visual navigasi (airport lighting). 1.4. Ruang Lingkup
a. Petunjuk ini diberlakukan untuk keperluan pengawasan terhadap alat bantu visual navigasi (airport lighting) oleh Direktur dan Kepala Kantor, namun dapat juga dipergunakan sebagai referensi bagi penyelenggara bandar udara dalam melaksanakan kewajiban pengawasan internal.
b. Petunjuk pengawasan terhadap alat bantu visual navigasi (airport lighting) ini diprioritaskan pada bandar udara atau tempat lepas landas dan pendaratan helikopter bersertifikat dan dapat juga dilaksanakan untuk pengawasan keselamatan bandar udara register.
c. Unsur pengawasan terhadap alat bantu visual navigasi (airport lighting) terdiri atas personel, fasilitas, dan prosedur. 1.5. Perubahan/Amendemen a. Penanggungjawab
Tanggung jawab terhadap setiap perubahan yang diperlukan untuk pembaharuan pedoman ini, maupun kebutuhan
terhadap adanya perubahan, berada pada Kepala Seksi Verifikasi Peralatan dan Utilitas Bandar Udara, Subdirektorat Peralatan dan Utilitas Bandar Udara. b. Jenis Perubahan :
1) Perubahan sementara, yaitu perubahan yang bersifat sementara dengan batasan waktu dan/atau tujuan yang jelas, yang antara lain untuk menguji suatu hal sebelum
diberlakukan permanen, ataupun adanya hal-hal yang bersifat khusus.
2) Perubahan periodik, yaitu perubahan yang bersifat mengikat dan permanen karena perubahan standar, ketentuan atau hasil dari pengembangan kegiatan pengawasan sebelumnya.
c. Proses dan Pengesahan :
1) Konsep perubahan disiapkan oleh Kepala Seksi Verifikasi Peralatan dan Utilitas Bandar Udara, dengan disertai
kajian/telaah perlunya perubahan, yang dilengkapi dengan data dukung/referensi terkait.
2) Konsep perubahan diajukan oleh Kepala Seksi Verifikasi
Peralatan dan Utilitas Bandar Udara kepada Kepala
Subdirektorat Peralatan dan Utilitas Bandar Udara, untuk dievaluasi sebelum diteruskan kepada Direktur Bandar Udara.
d. Pengesahan
usulan
perubahan
oleh
Direktur,
sebelum
dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan terhadap alat bantu visual navigasi (airport lighting), baik bersifat sementara maupun tetap.
2. PENGAWASAN TERHADAP ALAT BANTU VISUAL NAVIGASI (AIRPORT LIGHTING).
2.1. Jenis dan Pengertian Pengawasan
a. Pengawasan terhadap alat bantu visual navigasi (airport lighting) yang selanjutnya disebut sebagai pengawasan merupakan kegiatan pengawasan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara c.q Direktorat Bandar Udara dan Kepala Kantor Otoritas bandar
Udara melalui Inspektur Bandar Udara yang ditugaskan untuk itu, guna melihat pemenuhan peraturan dan ketentuan standar keselamatan penerbangan pada umumnya dan alat
bantu visual navigasi (airport lighting) pada khususnya yang dilaksanakan oleh penyelenggara bandar udara dan pemangku kepentingan lainnya yang meliputi audit, inspeksi, pengamatan dan pemantauan, kecuali audit dan pengamatan
tidak dilakukan pada tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
b. Audit adalah pemeriksaan yang terjadwal, sistematis, dan mendalam terhadap prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi penyedia jasa penerbangan untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.
c. Inspeksi adalah pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan standar suatu produk akhir objek tertentu.
d. Pemantauan adalah kegiatan evaluasi terhadap data, informasi dan laporan bandar udara untuk mengetahui kecenderungan kinerja keselamatan penerbangan di tiap-tiap bandar udara.
e. Inspektur Bandar Udara adalah staf atau pejabat di
lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi kebandarudaraan, ditunjuk dan diberi tugas serta kewenangan oleh Direktur Jenderal
Perhubungan
Udara
untuk
melaksanakan
pengawasan keselamatan operasi bandar udara.
2.2. Unsur Pengawasan dan Jenis Kegiatan Pengawasan a. Pemeriksaan dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana tercantum dalam pedoman pemeliharaan alat bantu visual
navigasi (airport lighting), objek kelistrikan bandar udara, yang meliputi pemeliharaan peralatan visual aid dan catu daya. b. Unsur keselamatan mencakup prosedur keselamatan dalam
melaksanakan pemeliharaan alat bantu visual navigasi (airport lighting).
c. Unsur manajemen keselamatan meliputi penyediaan jadwal pemeliharaan dan program pemeliharaan preventif alat bantu visual navigasi (airport lighting).
d. Unsur peralatan pengujian meliputi kesiapan peralatan penguji dalam rangka pemeliharaan alat bantu visual navigasi (airport lighting).
e. Unsur pemeliharaan preventif meliputi tersedianya jadwal pemeliharaan preventif alat bantu visual navigasi (airport lighting).
f. Unsur prosedur troubleshooting yang meliputi ketersediaan prosedur (Standard Operating Procedure/SOP) untuk penyelesaian masalah atas alat bantu visual navigasi (airport lighting).
g. Contoh kegiatan pemeriksaan terhadap unsur pengawasan dan jenis kegiatan pengawasan seperti pada Formulir I dengan contoh checklist pemeriksaan seperti Formulir II.
2.3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengawasan a. Memastikan
Practices
terpenuhinya
(SARPs)
ICAO
Standards
dalam
and
rangka
Recommended
menjaga
dan
meningkatkan keselamatan operasi bandar udara.
b. Berdasarkan Undang-Undang nomor: 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, tanggung jawab keselamatan bandar udara dan
tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang mencakup tanggung jawab regulasi dan tanggung jawab pengawasan keselamatan berada pada Menteri Perhubungan, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM. 20 tahun 2008, tanggung jawab tersebut diamanahkan
kepada Kepala kantor dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM. 22 tahun 2015 sebagai bagian unit kerja di
lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang bertanggung jawab di bidang pengawasan keselamatan operasi bandar udara.
c. Untuk memenuhi tanggung jawab terhadap keselamatan
bandar udara, maka Direktur dan Kepala Kantor wajib melaksanakan pengawasan keselamatan bandar udara, termasuk dalam hal ketersediaan program pengawasan dan sumber daya untuk pelaksanaan program pengawasan keselamatan operasi bandar udara.
d. Tanggung jawab pengawasan keselamatan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga berlaku untuk bandar udara yang masih diselenggarakan oleh Pemerintah atau
pemerintah daerah, dalam rangka untuk menjaga ketegasan dan kejelasan fungsi regulasi sebagai kewajiban Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan fungsi operasi sebagai kewajiban operator dalam penyelenggaraan bandar udara. e. Tanggung
jawab
dan
kewajiban
Direktorat
Jenderal
Perhubungan Udara dalam bidang pengawasan keselamatan, yang diantaranya pengawasan terhadap terhadap alat bantu visual navigasi (airport lighting), tidak menghilangkan atau mengurangi tanggung jawab dan kewajiban penyelenggara bandar udara untuk tetap melaksanakan pengawasan internal sesuai peraturan dan ketentuan di bidang penerbangan pada umumnya dan bidang bandar udara pada khususnya. 2.4. Pendekatan Pengawasan
a. Pengawasan terhadap alat bantu visual navigasi (airport lighting) dilandasi prinsip pencegahan terhadap timbulnya risiko kegagalan operasi airport lighting melampaui batas-batas yang dapat disyaratkan.
b. Pelaksanaan pengawasan menganut sistem check and balance, sebagai pendekatan terhadap asas keadilan dan keterbukaan.
c. Pelaksanaan pengawasan menggunakan sistem pendekatan (system approach) untuk mengetahui apakah sistem yang berjalan di penyelenggara bandar udara sudah dapat menjamin
keselamatan
operasi
bandar
udara
secara
berkesinambungan.
d. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan mempergunakan standar yang jelas, terencana, terkontrol, dapat dipertanggungjawabkan dan berkesinambungan. e. Hasil pelaksanaan pengawasan dipergunakan untuk bahan penyempunaan standar dan regulasi keselamatan bandar udara.
2.5. Personel dan Tim Pengawasan
a. Pelaksanaan
pengawasan
dilaksanakan
oleh
personel
pengawasan atau Tim Pengawasan alat bantu visual navigasi (airport lighting) yang khusus ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan airport lighting.
b. Personel Pengawasan alat bantu visual navigasi (airport lighting) merupakan Inspektur Bandar Udara atau pegawai Direktorat Bandar Udara dan Kepala Kantor Otoritas bandar
Udara atau personel lain yang telah mempunyai kompetensi tertentu dan/atau lisensi.
c. Tim Pengawasan alat bantu visual navigasi (airport lighting) terdiri atas Inspektur Bandar Udara atau pegawai Direktorat Bandar Udara atau Kantor Otoritas Bandar Udara atau
personel lain yang mempunyai kompetensi tertentu dan/atau lisensi, dan dibentuk/ditugaskan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
d. Susunan Tim Pengawasan terdiri atas ketua tim dan anggota tim, dengan seorang pengendali pengawasan. e. Pengendali pengawasan minimal Inspektur Bandar Udara level 2 atau pejabat Eselon IV Direktorat Bandar Udara atau Kantor Otoritas Bandar Udara.
f. Ketua Tim Pelaksana minimal inspektur level 1 dan merupakan inspektur dengan level tertinggi pada tim tersebut.
g. Anggota Tim Pelaksana minimal inspektur level 1 atau pegawai Direktorat Bandar Udara atau Kantor Otoritas Bandar Udara
yang mempunyai kompetensi di bidang teknis operasi bandar udara.
3.
TAHAPAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN 3.1. Perencanaan
a. Direktur dan Kepala Kantor wajib membuat rencana pengawasan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan (rencana pengawasan 5 tahunan) dan rencana tahunan.
b. Rencana 5 tahunan disusun sesuai periode Rencana Stratejik (RENSTRA)
dan rencana tahunan disusun
berdasarkan
rencana 5 tahunan dan ketersediaan anggaran (DIPA) tahun bersangkutan maupun sumber dana lain sesuai peraturan perundang-undangan.
c. Perencanaan pengawasan 5 tahunan mencakup rencana lokasi
bandar udara serta alokasi dana yang diperlukan, sedang untuk rencana tahunan harus mencakup pula rencana jadwal waktu pelaksanaan pengawasan dan rencana Tim Pengawasan yang akan melakukan pengawasan.
d. Hasil perencanaan pengawasan dituangkan dalam ketetapan tersendiri yang berupa program pengawasan terhadap alat bantu visual navigasi (airport lighting), dan merupakan satu kesatuan acuan dengan petunjuk pelaksanaan pengawasan ini.
3.2. Persiapan
a. Tim Pengawasan yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan harus melaksanakan persiapan pelaksanaan pengawasan dengan mengisi format-format seperti pada Formulir III.
b. Formulir III.l merupakan format perencanaan ruang lingkup pengawasan yang diisi berdasarkan data/catatan pengawasan sebelumnya, perubahan organisasi, informasi lain terkait
operasional Objek Pengawasan/OP bandar udara yang berasal dari airline atau pihak lain (laporan adanya alat bantu visual navigasi (airport lighting) yang tidak berfungsi atau tidak sesuai persyaratan, dll) maupun data laporan kejadian (accident/incident). Format Formulir III.l disusun oleh Tim
Pengawasan dan diketahui/disahkan oleh Pengendali Tim atau Ketua Tim. Hasil perencanaan ruang lingkup pengawasan tersebut dituangkan dalam Formulir HI.2 yang merupakan ruang lingkup dan jenis pengawasan yang akan dilakukan.
Tiap elemen dalam sistem ruang lingkup pengawasan dijabarkan dalam tiap lembar kerja seperti dalam Formulir III.3 dengan pengisian data diambil dari Formulir III.l (datadata terkait operasional alat bantu visual navigasi (airport
lighting), kejadian, dll) maupun dari checklist Formulir II yang dianggap penting untuk diperiksa pada Objek Pengawasan (OP).
c. Setelah Formulir III.l, III.2, dan III.3 diselesaikan, untuk
pelaksanaan audit, rencana kegiatan pengawasan terhadap alat bantu visual navigasi (airport lighting) tersebut harus
disampaikan dahulu secara tertulis kepada penyelenggara bandar udara Objek Pengawasan (OP), meliputi maksud, tujuan, lingkup, jenis pengawasan, beserta Tim Pengawasan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan
pengawasan.
Contoh
surat
pemberitahuan
pelaksanaan pengawasan seperti pada Formulir III.4 - III.6.
d. Direktur Jenderal melalui Direktur atau Kepala Kantor dapat memerintahkan dilaksanakannya pengawasan terhadap alat bantu visual navigasi (airport lighting) yang bersifat insidentil atau khusus.
3.3. Pelaksanaan
a. Pengawasan dilaksanakan oleh Tim Pengawasan yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas Direktur Jenderal dan disampaikan melalui surat pemberitahuan pengawasan terhadap alat bantu visual navigasi (airport
lighting) kepada bandar udara Objek Pengawasan (OP) seperti pada Formulir III.4 - III.6.
b. Jadwal pelaksanaan pengawasan terhadap alat bantu visual
navigasi (airport lighting) pada satu Objek Pengawasan (OP) tertentu harus diupayakan tidak tumpang tindih dengan jadwal pelaksanaan pengawasan bidang lainnya terkait pengoperasian Objek Pengawasan (OP).
c. Susunan/rangkaian kegiatan pelaksanaan pengawasan dapat dilihat pada Formulir IV yang secara prinsip, meliputi:
1) Rapat pembukaan, dengan menjelaskan dasar hukum pelaksanaan pengawasan, perkenalan Tim Pengawasan, penjelasan maksud, tujuan, lingkup, dan jangka waktu serta jenis pengawasan yang akan dilaksanakan, mengkaji
ulang (review) terhadap temuan pengawasan sebelumnya, penjelasan lingkup pelaksanaan pengawasan, diskusi isu terkait lingkup pengawasan jika ada, klarifikasi dokumen-
dokumen untuk pelaksanaan pengawasan serta penjelasan proses
laporan
hasil
pelaksanaan
pengawasan
dan
temuannya. Lihat Formulir IV. 1 Checklist Agenda Rapat Pembukaan.
2) Kegiatan pemeriksaan dokumentasi terhadap alat bantu visual navigasi (airport lighting) yang meliputi buku pedoman pengoperasian bandar udara (aerodrome manual], standard operating procedure (SOP) untuk pengoperasian dan pemeliharaan, logbook, dan catatan-catatan lain yang diperlukan.
3) Kegiatan pengecekan dan/atau pengujian terhadap sampel pelaksanaan pengawasan terhadap alat bantu visual
navigasi (airport lighting) yang meliputi proses pelaksanaan prosedur dan hasil (output)nya. Untuk pelaksanaan inspeksi, kegiatan pengecekan menggunakan checklist seperti yang tercantum dalam Formulir II.3.
4) Klarifikasi
dan/atau
konfirmasi
atas
draft
hasil
pemeriksaan, guna memberi kesempatan kepada penyelenggara Objek Pengawasan (OP) untuk menanggapi dan/atau menjelaskan setiap temuan yang dihasilkan. 5) Berita Acara Pengawasan seperti Formulir IV.4, merupakan draft laporan hasil pengawasan terhadap alat bantu visual navigasi (airport lighting) dan ringkasan temuan. Berita Acara Pengawasan
ditandatangani oleh seluruh Tim
Pengawasan dan pihak bandar udara Objek Pengawasan. 6) Rapat penutupan, dengan menjelaskan proses untuk merespon temuan pengawasan, pengisian Pemberitahuan
Tidak Terpenuhinya Peraturan/PTP (Non Compliance Notification/NCN) serta kapan hasil akhir laporan pengawasan akan dikirim. Lihat Formulir IV.2 Checklist Agenda Rapat Penutupan.
d. Hasil
pengawasan
berupa
temuan
dari
pelaksanaan
pengawasan bukan merupakan hasil opini tetapi harus didasarkan kepada fakta yang ada.
e. Temuan hasil inspeksi dikategorikan sebagai satisfactory (S) yang berarti memenuhi standar, dan unsatisfactory (U) untuk temuan yang tidak memenuhi standar.
f. Temuan hasil audit bandar udara dikategorikan menjadi Observasi, Pemberitahuan Tidak Terpenuhinya Peraturan/PTP (Non Compliance Notification/NCN), atau Safety Alerts (SA). 8
f.l Observasi merupakan temuan yang bersifat minor tetapi dapat berkontribusi ketentuan peraturan.
terhadap
tidak
terpenuhinya
Walaupun begitu, perhatian tetap diperlukan untuk
tindakan perbaikan dan menghindari terulang lagi di
kemudian hari. Penyelenggara bandar udara diminta untuk mengambil langkah peningkatan/ perbaikan sistem secara berkelanjutan. Tindakan tersebut dilaporkan kepada Kepala Kantor seperti pada Formulir V.4 Tindak Lanjut Temuan, dan menjadi perhatian dalam pelaksanaan pengawasan di kemudian hari.
f.2 Pemberitahuan Tidak Terpenuhinya Peraturan/PTP (Non
Compliance Notification/NCN) merupakan temuan tidak
dipenuhinya (non compliance)
ketentuan peraturan
(Formulir V.2). Formulir PTP tersebut disampaikan kepada penyelenggara bandar udara untuk dilengkapi dengan penjelasan tindakan perbaikan selengkap mungkin, seperti
berikut:
1) Tindakan pemulihan (remedial action), merupakan tindakan yang diambil untuk memulihkan keadaan
untuk terpenuhinya ketentuan peraturan sehingga
terwujud terpenuhinya persyaratan operasi alat bantu visual navigasi (airport lighting).
2) Langkah identifikasi (root causes identification),
merupakan tindakan investigasi untuk mengetahui
penyebab utama tidak terpenuhinya peraturan. Jika
penyelenggara bandar udara sudah menerapkan Safety
Management System (SMS), tindakan identifikasi ini merupakan bagian dari Safety Management System (SMS).
3) Tindakan perbaikan (corrective action) merupakan tindakan perbaikan yang diambil terhadap penyebab utama
tidak
terpenuhinya
peraturan
untuk
memastikan hal tersebut tidak terulang kembali. Corrective action merupakan suatu sistem untuk
menjamin personel memahami ketentuan peraturan dan
adanya
monitoring
pemenuhan
ketentuan
peraturan secara berkelanjutan.
Penyelenggara bandar udara harus mencatat tindakan
pemulihan (remedial action) maupun tindakan perbaikan (corrective action) dalam formulir tanggapan PTP dan
dikirim kembali ke Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor sebelum 28 hari kerja sejak Formulir PTP tersebut diterbitkan.
Kalau tindakan perbaikan (corrective action) tidak bisa diselesaikan pada waktu yang ditentukan, penyelenggara bandar udara harus mencantumkan tanggal dimana tindakan perbaikan (corrective action) diselesaikan. Misalnya jika tindakan perbaikan (corrective action) merupakan pelaksanaan pekerjaan dengan jangka waktu 9
tertentu yang mengikuti proses penganggaran, maka
tindakan perbaikan (corrective action)-nya merupakan adanya program penganggaran pada tahun berikutnya.
f.3 Safety Alerts (SA) merupakan tipe khusus dari PTP yang bersifat SEGERA. Penyelenggara bandar udara harus
mengambil tindakan pemulihan segera terhadap langkah butir f.2 1) di atas serta membuat kajian sementara terhadap langkah butir f.2 2) dan butir f.2 3) di atas
sebelum pengoperasian alat bantu visual navigasi (airport lighting) dilanjutkan. 3.4. Pelaporan
a. Ketua Tim Pengawasan yang ditugaskan wajib melaporkan secara tertulis hasil pengawasan kepada Direktur atau Kepala Kantor guna mendapat persetujuan atau pengesahan. Format laporan secara lengkap seperti pada Formulir V.l. Jika ada temuan yang termasuk kategori Safety Alerts atau PTP maka
Tim harus mengisi format PTP seperti pada lampiran V.2 diketahui/disahkan oleh Pengendali Tim. Seluruh temuan
hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti oleh penyelenggara bandar udara seperti pada Formulir V.4 Tindak Lanjut
Temuan. Laporan pengawasan, formulir Safety Alerts, PTP,
dan Tindak Lanjut Temuan, beserta bukti-bukti temuan
dikirim ke penyelenggara bandar udara Objek Pengawasan (OP) paling lambat 15 hari kerja setelah dilaksanakannya
kegiatan pengawasan dengan contoh surat pengantar seperti
pada Formulir V.3.
b. Hasil pengawasan yang telah mendapat persetujuan atau pengesahan Direktur atau Kepala Kantor dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
c. Setiap hasil pengawasan harus dicatat dan disimpan dalam suatu sistem database hasil pengawasan untuk monitoring keselamatan serta wajib dijaga kerahasiaannya baik oleh Direktorat Jenderal maupun oleh penyelenggara Objek Pengawasan, kecuali diperlukan sesuai dengan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.5. Monitoring
a. Direktur wajib melaksanakan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pengawasan terhadap alat bantu visual navigasi (airport lighting), termasuk pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan, apabila diperlukan.
b. Monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan harus berkesinambungan dan berkelanjutan. c. Hasil monitoring dan evaluasi harus menjadi acuan utama
dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan terhadap
alat bantu visual navigasi (airport lighting) selanjutnya. 10
4.
STANDAR UMUM PELAKSANAAN
4.1. Audit Kinerja Alat Bantu Visual Navigasi (Airport Lighting). a. Audit kinerja alat bantu visual navigasi (airport lighting) dilaksanakan oleh Direktur secara reguler setiap 1 (satu) tahun, kecuali diperintahkan lain oleh Direktur Jenderal berdasarkan tingkat kepatuhan penyelenggara bandar udara tersebut.
b. Audit kinerja alat bantu visual navigasi (airport lighting) diprioritaskan untuk dilaksanakan pada bandar udara
internasional dan bandar udara bersertifikat dengan hierarkhi sebagai bandar udara pengumpul.
c. Audit kinerja alat bantu visual navigasi (airport lighting) dilaksanakan terhadap manajemen pemeliharaan, pedoman pemeliharaan, catatan pemeliharaan, dan sejarah peralatan serta pelaksanaannya.
d. Audit dilakukan dengan metodologi sampling untuk memverifikasi efektifitas sistem yang sudah berjalan. Sampling dilakukan terhadap hal-hal krusial/penting dalam sistim, dan/atau defisiensi/kekurangan yang dideteksi merupakan problem sistemik yang memerlukan review sistem secara keseluruhan oleh penyelenggara bandar udara.
e. Tim Pengawasan untuk audit kinerja alat bantu visual navigasi (airport lighting) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) inspektur bandar udara.
f. Tim Pengawasan yang akan melaksanakan audit kinerja alat bantu visual navigasi (airport lighting) dapat melakukan persiapan audit dengan melengkapi format pada Formulir III (checklist audit dapat dilihat pada Formulir II), melaksanakan
audit seperti pada format Formulir IV, dan membuat laporan seperti pada Formulir V.
4.2. Inspeksi Kinerja Alat Bantu Visual Navigasi (Airport Lighting). a. Inspeksi dapat dilaksanakan secara acak atau rutin oleh
Kepala kantor berdasarkan perkembangan tingkat kepatuhan penyelenggara bandar udara dan/atau tingkat risiko yang ada pada setiap bandar udara, yang dihasilkan dari kegiatan pengamatan dan/atau pemantauan.
b. Pemeriksaan pada inspeksi dilaksanakan terhadap unsur tertentu pengawasan dan/atau pada output atau kondisi nyata yang ada terhadap standar dan ketentuan, termasuk pemeriksaan terhadap tindak lanjut hasil audit. c.
Inspeksi kinerja alat bantu visual navigasi (airport lighting)) secara rutin dilaksanakan oleh Kepala Kantor.
11
b. Inspeksi secara acak yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor disesuaikan dengan perkembangan isu keselamatan yang ada pada setiap bandar udara.
c. Inspeksi secara acak dilaksanakan dengan prioritas untuk
bandar udara yang mempunyai risiko keselamatan tinggi, serta untuk bandar udara yang telah dilakukan audit
keselamatan guna melihat perkembangan tindak lanjut hasil audit.
d. Tim Pengawasan untuk inspeksi kinerja terhadap alat bantu visual navigasi (airport lighting) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang Inspektur Bandar Udara.
e. Tim Pengawasan yang akan melaksanakan inspeksi kinerja terhadap alat bantu visual navigasi (airport lighting), melakukan persiapan inspeksi dengan melengkapi format pada Formulir III (checklist inspeksi seperti pada Formulir II), dan melaksanakan inspeksi seperti pada format Formulir IV, dan membuat laporan seperti pada Formulir V.l, V.3, V.4. 4.3. Pengamatan Keselamatan
a. Pengamatan kinerja terhadap alat bantu visual navigasi (airport lighting) dilakukan secara acak dan akan dilakukan
pemeriksaan apabila terdapat indikasi meningkatnya risiko keselamatan dan/atau berkurangnya tingkat kepatuhan penyelenggara bandar udara terhadap peraturan dan
ketentuan tentang pemeliharaan lampu penernagan, berdasarkan hasil pemantauan kinerja lampu penerangan dan/ atau laporan pilot.
b. Pemeriksaan pada pengamatan kinerja terhadap alat bantu visual navigasi (airport lighting) dilakukan terhadap unsur dan/atau output yang diindikasikan risiko kegagalan operasinya meningkat tinggi.
c. Tim Pengawasan untuk pengamatan kinerja terhadap alat bantu visual navigasi (airport lighting) terdiri dari 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang Inspektur Bandar Udara.
d. Tim Pengawasan yang akan melaksanakan pengamatan
kinerja terhadap alat bantu visual navigasi (airport lighting) dapat melakukan persiapan pengamatan kinerja dengan
melengkapi format pada Formulir III (checklist pengamatan kinerja dapat dilihat pada Formulir II), dan melaksanakan pengamatan kinerja seperti pada format Formulir IV, dan membuat laporan seperti pada Formulir V.l, V.3, V.4.
4.4. Pemantauan Kinerja Alat Bantu Visual Navigasi (Airport Lighting). a. Pemantauan kinerja terhadap alat bantu visual navigasi (airport lighting) dilakukan secara rutin melalui penyusunan dan pengembangan database keselamatan bandar udara oleh petugas yang ditunjuk pada Kantor Otoritas Bandar Udara. L2
b. Petugas
pemantauan
harus
secara aktif melakukan
pengumpulan data termasuk data hasil pengawasan (observasi atau PTP/NCN), dan/atau mengembangkan sistem pelaporan
kinerja terhadap alat bantu visual navigasi (airport lighting),
maupun sistem pelaporan kerusakan dan tidak berfungsinya terhadap alat bantu visual navigasi (airport lighting). c. Berdasarkan database keselamatan, petugas pemantauan wajib melakukan evaluasi dan analisa keselamatan, serta secara berkala paling lama setiap 6 (enam) bulan wajib memberikan laporan kinerja terhadap alat bantu visual
navigasi (airport lighting) pada bandar udara di wilayah
kerjanya kepada Kepala Kantor.
d. Kepala Kantor bertanggung jawab atas keberhasilan tugas pemantauan kinerja terhadap alat bantu visual navigasi
(airport lighting), melalui program pengembangan sumber daya
manusia, pemenuhan prasarana dan sarana pemantauan, serta melakukan sosialisasi dan kemudahan menyampaikan pelaporan.
4.5. Verifikasi Kinerja Alat Bantu Visual Navigasi (Airport Lighting). a. Verifikasi kinerja alat bantu visual navigasi (airport lighting) pada prinsipnya dilakukan atas permintaan penyelenggara bandar udara, dalam rangka akan dioperasikannya suatu
prasarana pokok bandar udara hasil pembangunan atau
pengembangan maupun akan dioperasikannya tipe pesawat yang lebih besar.
b. Program verifikasi kinerja alat bantu visual navigasi (airport lighting) disusun berdasarkan data rencana pengembangan dan/atau pembangunan prasarana bandar udara maupun rencana operasi badan usaha angkutan udara (airline). 5.
PEMBIAYAAN
5.1. Nilai manfaat skala ekonomi yang didapat dari terselenggaranya pengoperasian bandar udara yang menjamin
keselamatan
penerbangan jauh lebih besar daripada biaya rutin pengawasan yang dikeluarkan.
5.2. Pelaksanaan kegiatan pengawasan keselamatan bandar udara harus dilakukan secara berkelanjutan dan terprogram. 5.3. Direktorat Bandar Udara dan Kantor Otoritas bandar Udara menyusun
program
pengawasan
kinerja alat
bantu
visual
navigasi (airport lighting) yang merupakan kegiatan rutin dalam bentuk:
a. Program pengawasan tahunan;
b. Program kerja pengawasan 5 (lima) tahunan.
5.4. Sumber biaya pengawasan kinerja alat bantu visual navigasi
(airport lighting) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 13
dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan program dan kebutuhan tahunan.
5.5. Bila sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbatas, dapat dimungkinkan menggunakan sumber dana lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
6.1. Direktur Bandar Udara atau Kepala Kantor Otoritas Bandar
Udara secara berkala wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan kinerjaalat bantuvisual navigasi
(airporthghting), guna perbaikan pelaksanaan pengawasan.
6.2. Tindak lanjut hasil pengawasan kinerjaalat bantuvisual navigasi (airportlighting)harus
senantiasa dimonitor dan
dievaluasi
perkembangannya dalam rangka menjaga dan meningkatkan
kepatuhan penyelenggara bandar udara terhadap peraturan dan
ketentuan keselamatan bandar udara pada khususnya dan
penerbangan pada umumnya.
6.3. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil
pengawasan kinerjaalat bantuvisual navigasi (auportlightindjharus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
6.4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat memberikan sanksi administratif dan/atau dilaporkan kepada pihak atau unit kerja pembina penyelenggara bandar udara tersebut, jika penyelenggara bandar udara yang tidak dapat menindaklanjuti hasil pengawasan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. 7. PENUTUP
7.1.Penyempurnaan atas Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan kinerjaalat bantuvisual navigasi (airporthghting) akan ditampung dan dituangkan dalam penyempurnaan Pedoman Petunjuk ini dan/atau dalam dokumen tersendiri.
7.2. Petunjuk ini hanya sebagai acuan pelaksanaan pengawasan dan dapat ditambah maupun dikurangi sesuai kondisi Objek Pengawasan berdasarkan peraturan dan ketentuan keselamatan
penerbangan, khususnya keselamatan operasi bandar udara. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ttd
SUPRASETYO Sali
KEPAL
engan aslinya
VXM DAN HUMAS,
ARJQ
(IV/b) NIP.
99003 1 001 14
%*•*
Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor
: KP 609 TAHUN 2015
Tanggal
: 20 OKTOBER 2015
CONTOH DAN FORMULIR
PENGAWASAN KINERJA ALAT BANTU VISUAL NAVIGASI
(AIRPORT LIGHTING)
(STAFF INSTRUCTION 139-09)
15
DAFTAR ISI
FORMULIR I
FORMULIR II
: Kegiatan Pemeriksaan Terhadap Unsur Pengawasan dan Jenis Kegiatan Pengawasan Checklist Pelaksanaan Pengawasan
II. 1
Ruang Lingkup Pengawasan Kinerja Airport Lighting
II.2
Checklist Audit Kinerja Airport Lighting
II.3 : Checklist Inspeksi Kinerja Airport Lighting FORMULIR III
: Format Persiapan Pelaksanaan Pengawasan
111.1 : Format Perencanaan Ruang Lingkup Pengawasan 111.2 : Format Ruang Lingkup Pengawasan 111.3 : Format Lembar Kerja Pengawasan
111.4 : Contoh Surat Pemberitahuan Audit Kinerja Airport Lighting
111.5 : Contoh Surat Pemberitahuan Inspeksi Kinerja Airport Lighting
111.6 : Contoh Surat Pemberitahuan Pengamatan Kinerja Airport Lighting
FORMULIR IV
: Format Pelaksanaan Pengawasan
IV. 1 : Contoh Format Checklist Agenda Rapat Pembukaan Pengawasan
IV.2 : Contoh Format Checklist Agenda Rapat Penutupan Pengawasan
IV.3 : Contoh Daftar Hadir Rapat Pembukaan/Penutupan*Audit/ Inpeksi/ Pengamatan*
IV.4 : Contoh Format Berita Acara Audit/Inpeksi/Pengamatan* FORMULIR V
: Format Pelaporan Hasil Pengawasan
V.l : Format Laporan Audit/Inpeksi/Pengamatan*
V.2 : Format Pemberitahuan Tidak Terpenuhinya Peraturan/PTP (Non Compliance Notification/NCN) V.3 : Format Tindak Lanjut Audit/Inspeksi/Pengamatan* V.4 : Contoh Surat Tindak Lanjut Audit/Inpeksi/Pengamatan*
16
'•."•*
Formulir II. 3 : Checklist inspeksi Kinerja Airport Lighting A. DATA BANDAR UDARA 1.
Nama Bandar Udara
2.
Kota/Propinsi
3.
Pemilik
UPT Ditjen Hubud / UPTD / BUMN /BUMD/Badan Usaha
Bandar Udara (BUBU) 4.
Pemegang Sertifikat Bandar Udara
5.
Status
6.
Koordinat
7.
Jarak Terhadap Kota
8.
Elevasi
9.
Aerodrome Reference Temperatur
°C
10. Jenis Pelayanan Penerbangan
11. Dimensi Runway (panjang x lebar) 12. Dimensi Taxiway (panjang x lebar) 13. Dimensi Apron (panjang x lebar) 14. Klasifikasi Bandar Udara
1/2/3/4 (A/B/C/D/E/F)
15. Tipe Runway
16. Strength (PCN) and Surface of Runway 17. Pesawat terbesar yang beroperasi 18. Jam Operasi
23.00- 11.00 UTC / (..,...+ 7- ...... + 7) WIB
19. Sertifikat/Register Bandar Udara Nomor
17
B. CHECKLIST PENGAWASAN KINERJA AIRPORT LIGHTING No. 1
2
OBYEK
Runway
Lighting
REF. PERATURAN
(warna
dan
MOS 9.1.10
kondisi)
MOS 9.3
a. Runway edge lights
MOS9.11
b. Runway threshold lights c. Runway threshold identification lights (RT1L) d. Runway end lights
MOS 9.12
e. Runway turning area edge lights
MOS 9.14
f. g. h. i.
MOS 9.16 MOS 9.17
Runway Runway Runway Runway
enter line lights touchdown zone lights guard lights holding posisition lights
MOS 9.12.8.3 MOS 9.13
MOS 9.25 MOS 9.26
j. PALS k. PALS CAT II and CAT III
MOS 9.7.5
1. MALS
MOS 9.7.4
m. Sequence Flashing Lights Taway edge lights
MOS 9.7.2
MOS 9.7.6
A/Tf~\Q n o o o MUb y.2.2.2
b. Taxiway edge lights
MOS 9.23
c. Stopbar lights
MOS 9.24
d. Stopway lights
MOS 9.15
c
3
4
5
Knntrol Ismmi Hi taviwnv
i\/ioc o
on
UAQ O
Q 1
iviuo y . z y
Apron lighting Anron rripp licrht<s
mvjo y . o i
Apron floodlighting
MOS 9.32
PAPI/VASI Catu Daya
MOS 9.9.4
a. Constant current regulator
b. Uninterupted
power
supply
MOS 9.2.1.4
(UPS)
6
c. Generating set (Genset)
MOS 9.2.4.1 b.
d. Switch over time Wind Direction Indicator
MOS 9.2.5 MOS 9.6.2
Warna WDI
MOS 8.5.2.5
Docking
Visual docking guidance system
MOS 9.33
(VDGS)
Advance docking guidance system
MOS 9.34
(A-VDGS) 7
Rambu
Taxi guidance sign
MOS 8.14
8
Aerodrome beacon
MOS 9.4.1
9
Lingkungan
Ketinggian rumput lampu di sekitar lampu.
terhadap
18
N/A
S
U
CATATAN
FORMULIR III
FORMAT PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
III. 1 FORMAT PERENCANAAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN 111.2 FORMAT RUANG LINGKUP PENGAWASAN 111.3 FORMAT LEMBAR KERJA PENGAWASAN
111.4 CONTOH
SURAT
PEMBERITAHUAN
AUDIT
KINERJA
AIRPORT
LIGHTING
111.5 CONTOH
SURAT
PEMBERITAHUAN
INSPEKSI
KINERJA
AIRPORT
LIGHTING
111.6 CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PENGAMATAN KINERJA AIRPORT LIGHTING
19
Formulir III.l Format Perencanaan Ruang Lingkup Pengawasan
FORMAT PERENCANAAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN
1. Data Penyenggara Bandar Udara Nama
Ref. Surat
Penyelenggara
Pemberitahuan
Nama Bandara
Jenis
Jadwal (tanggal)
Pengawasan Tipe Anggota Tim
Ketua Tim
Audit/Inspeksi/ Pengamatan* Terjadwal/khusus* 1.
2. 3.
* = Coret yang tida <. perlu
2. Catatan Pengawasan (audit/inspeksi/ pengamatan) sebelumnya Tanggal Jenis Unsur/Elemen Catatam hal-hal penting pengawasan pengawasan sebelumnya
3. Catatan peruba lan organisasi penyelenggara bandar udara
Tipe perubahan
Efektif tanggal
Dampak operasional bandar udara
4. Informasi Terkait Kinerja Airport Lighting
Tanggal
Sumber data
Detail uraian
20
5. Lingkup audit No.
Unsur/Elemen
Hal-hal Penting yang Harus diperhatikan
•kota,
(Hari, bulan, tahun
Tim audit
1 2 3 4.
(ketua) (anggota) (anggota)
Mengetahui Pengendali Tim, .(ttd).. .(ttd)... .(ttd)...
dst.
L Pangkat/ Golongan NIP
21
Formulir III.2 Format Ruang Lingkup Pengawasan Kinerja Airport Lighting
I.
JENIS PENGAWASAN
1. Audit Kinerja Airport Lighting
•
2. Inspeksi Kinerja Airport Lighting
•
II. RUANG LINGKUP KINERJA AIRPORT LIGHTING A. Dokumentasi
1. Data peralatan
I—.
2. Single line diagram
\~j
3. As-built drawing 4. SOP pengoperasian 5. SOP pemeliharaan
• • •
6. Catatan pemeliharaan (Log book)
•
7. Sejarah peralatan •
B. Kontrol unjuk kerja 1. Daily running test
r—i
2. Simulasi cut-off main power supply
r—i
3. Swich over time
i—i
4. Test pembebanan
q
5. Pemeliharaan harian
r—i
6. Pemeliharaan mingguan
r—i
7. Pemeliharaan bulanan
•
8. Pemeliharaan semesteran • 9. Pemeliharaan tahunan
•
C. Lingkungan
1. Kebersihan ruangan catu daya 2. Kebersihan rungan kontrol
• •
3. Kebersihan rumput
•
D. Pelaporan
1. Penyampaian laporan unjuk kerja peralatan
[—]
2. Pelaporan kerusakan peralatan
r—i
22
Formulir III.3 Format Lembar Kerja Pengawasan Kinerja Airport Lighting
LEMBAR KERJA AUDIT/INSPEKSI/PENGAMATAN* (caret yang tidakperlu) Nama Anggota Tim Nama Penyelenggara Bandar Udara Nama Bandar Udara
Tanggal Referensi File
Unsur/Elemen No.
Aktivitas tujuan
Persyaratan
23
Ref. peraturan
Hasil Pemeriksaan
Formulir III.4 Contoh Surat Pemberitahuan Audit
Kinerja Airport Lighting KOP SURAT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA Nomor
Jakarta,
(tanggal bulan tahun)
Sifat
Lampiran
1 (satu) lembar
Perihal
Pemberitahuan Audit Kinerja Airport Lighting
Kepada Yth.
Kepala Bandar Udara di
1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan nomor: PM. 55 tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 139 Bandar
Udara (Civil Aviation Safety Regulations Part 139 Aerodromes), disampaikan bahwa dalam rangka pengawasan keselamatan penerbangan perlu dilakukan audit kinerja Airport Lighting untuk memverifikasi kesiapan peralatan/sistem yang ada, meliputi dokuem teknis, peralatan, pemeliharaan, prosedur.
2. Pelaksanaan audit kinerja Airport lighting sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas, dilakukan oleh Tim Pengawasan yang ditugaskan dengan Surat Perintah Direktur Jenderal Perhubungan Udara (terlampir) dan akan dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal bulan
tahun...., dengan lingkup audit sebagai berikut:
•
•
dst
3. Untuk kelancaran pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) di atas, mohon kerjasamanya untuk dapat menyiapkan data dan informasi terkait dengan personel, fasilitas /peralatan, SOP maupun buku pedoman pengoperasian/pemeliharaan airport lighting, serta ruangan untuk audit dan kontak personel yang akan mendampingi pelaksanaan audit.
4. Berita acara yang merupakan draft laporan hasil audit akan disampaikan pada saatrapat penutupan audit, sedangkan laporan akhir dan jika ada Pemberitahuan Tidak Terpenuhinya Peraturan (PTP) akan dikirim dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.
5. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Direktur Bandar Udara
(Pangkat/Golongan) NIP Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
24
KOP SURAT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
SURAT PER1NTAH TUGAS NOMOR: DASAR
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan nomor: PM. 55 tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 139 Bandar Udara (Civil Aviation Safety Regulations Part 139 Aerodromes);
3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP ....tahun 2015 tentang Standar Alat Bantu Visual Navigasi Bandar Udara (Airport Lighting) Peraturan Keselamatn
Penerbangan Sipil Bagian-139-9 (Civil Aviation Safety Regulation part 139-9);
4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP ....tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Bantu
Visual Navigasi Bandar Udara [Airport Lighting) Peraturan Keselamatn Penerbangan Sipil Bagian-139-9 (Civil Aviation Safety Regulation part 139-9); II
DIPERINTAHKAN KEPADA
1. Nama
Pangkat/Gol Jabatan 2. Nama
Pengendali Tim
Pangkat/Gol Jabatan
Ketua Tim
3. Nama
Pangkat/Gol Jabatan III
ISI PERINTAH
Melaksanakan
Anggota
audit
kinerja
Airport
lighting
dengan lingkup kegiatan audit sebagai berikut : a
b IV
LAIN-LAIN
.... (bila diperlukan)
V
PERINTAH SELESAI
Pelaksanaan tugas dimulai pada tanggal
Dikeluarkan di :
Pada tanggal
:
A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Direktur Bandar Udara
(Pangkat/Golongan) NIP.
25
Formulir III.5 Contoh
Surat
Pemberitahuan
Inspeksi Kinerja Airport Lighting KOP SURAT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA Nomor
Jakarta, .... (tanggal bulan tahun)
Sifat
Lampiran Perihal
1 (satu) lembar
Pemberitahuan Inspeksi
Kepada
Kinerja Airport Lighting
Yth.
Kepala Bandar Udara di
1.
Berdasarkan
Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2009
tentang
Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan nomor: PM. 55
tahun 2015 tentang Peraturan KeselamatanPenerbangan Sipil (PKPS) Bagian 139 Bandar Udara (Civil Aviation Safety Regulations Part 139
Aerodromes), disampaikan bahwa dalam rangka pengawasan keselamatan penerbangan perlu dilakukan inspeksi terhadap pemenuhan kinerja Airport Lighting.
2.
Pelaksanaan inspeksi kinerja Airport Lighting sebagaimana dimaksud
pada butir 1 (satu) di atas, dilakukan oleh Tim Pengawasan yang ditugaskan dengan Surat Perintah Direktur Jenderal Perhubungan Udara (terlampir) dan akan dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal
3.
bulan
tahun....
Untuk kelancaran pelaksanaan inspeksi sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) di atas, mohon kerjasamanya untuk dapat menyiapkan data dan informasi terkait, sertaruangan dan kontak personel yang akan mendampingi pelaksanaan inspeksi.
4.
Berita acara yang merupakan draft laporan hasil inspeksi akan disampaikan pada saat rapat penutupan inspeksi, sedangkan laporan akhir akan dikirim dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.
5.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
(Pangkat/ Golongan) NIP Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
26
KOP SURAT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
DASAR
Penerbangan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan nomor: PM. 55 tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 139 Bandar Udara [Civil Aviation Safety Regulations Part 39 Aerodromes);
3. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 41 tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Otoritas bandar Udara;
4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 22 tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 459 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan No. 41 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Otoritas bandar Udara;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP ....tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemeliharaan Alat
Bantu
Visual
Navigasi Bandar Udara (Airport Lighting) Peraturan Keselamatn Penerbangan Sipil Bagian139-9 (Civil Aviation Safety Regulation part 139_2i II
DIPERINTAHKAN KEPADA
1. Nama
Pangkat/Gol Pengendali Tim
Jabatan
2. Nama
Pangkat/Gol Jabatan 3. Nama
Ketua Tim
Pangkat/Gol Jabatan III
ISI PERINTAH
Anggota
Melaksanakan inspeksi kinerja Airport lighting dengan lingkup kegiatan inspeksi sebagai berikut : a
b IV
LAIN-LAIN
.... (bila diperlukan)
V
PERINTAH SELESAI
Pelaksanaan tugas dimulai pada tanggal Dikeluarkan di
Pada tanggal A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
(Pangkat / Golongan) NIP.
27
FORMULIR IV
FORMAT PELAKSANAAN PENGAWASAN
IV. 1 CONTOH FORMAT CHECKLIST AGENDA RAPAT PEMBUKAAN IV.2 CONTOH FORMAT CHECKLIST AGENDA RAPAT PENUTUPAN
IV.3 CONTOH DAFTAR HADIR RAPAT PEMBUKAAN/PENUTUPAN* AUDIT/INSPEKSI/PENGAMATAN*
IV.4 CONTOH FORMAT BERITA ACARA AUDIT/INSPEKSI/PENGAMATAN'
28
Formulir IV. 1 Contoh Format CheckList Agenda Rapat Pembukaan
CHECKLIST AGENDA RAPAT PEMBUKAAN Nama
Penyelenggara
Bandar
Udara
Nama Bandar Udara
Ruang Lingkup Tanggal Referensi Surat
(diisi sesuai dengan nomor surat pemberitahuan
Audit/inspeksi/pengamatan
audit/inspeksi/pengamatan*
terakhir
]Penjelasan dasar hukum pelaksanaan pengawasan kinerja Airport Liqhtina (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 219, PM. 55 Tahun 2015 PM 41
ShuS^OOs'd^ ^ t9hUn 2015' KP 459 th 2°15, KP tahU" 2015, ^KEP82 LJ Perkenalan dan pengisian daftar hadir.
• Pengkajian ulang (review) temuan-temuan pengawasan (audit/mspeksi/ pengamatan*) sebelumnya. K ' ]Penjelasan
lingkup pelaksanaan .pengawasan (audit/inspeks,/
pengamatan*) dan diskusi terkait isu yang terjadi dalam lingkup
pengawasan.
s
H
DMeminta konfirmasi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengawasan (audit/inspeksi/pengamatan*)
U Menjelaskan prosedur temuan dan proses pelaporan.
U Menjelaskan proses pelaksanaan audit/inspeksi/pengamatan* ]Menjelaskan gambaran tentang rapat penutupan serta proses klarifikasi terkait temuan yang ada.
KETERANGAN/CATATAN:
coret yang tidak perlu
29
Formulir IV.2 Contoh Format CheckList Agenda Rapat Penutupan Nama
Penyelenggara
Bandar
Udara
Nama Bandar Udara
Ruang Lingkup Tanggal Referensi Surat
(diisi sesuai dengan nomor surat pemberitahuan audit/inspeksi/pengamatan*
Audit/inspeksi/pengamatan" terakhir
I IPerkenalan dan pengisian daftar hadir.
|_| Ketua Tim Pengawasan menyampaikan gambaran hasil pengawasan (audit/ inspeksi/pengamatan*).
|_J Klarifikasi dan pembahasan mengenai cara untuk menanggapi temuan.
• Penjelasan mengenai hasil akhir pengawasan (audit/inspeksi/
pengamatan*) maupun alasan Tidak Terpenuhinya Peraturan (Non Compliance Notification/NCN).
II Penandatangan berita acara. KETERANGAN / CATATAN:
coret yang tidak perlu
30
Formulir IV.3 Contoh
Daftar
Rapat
Hadir
Pembukaan/
Penutupan
DAFTAR HADIR RAPAT
HARI, TANGGAL WAKTU TEMPAT ACARA
No.
NAMA
INSTANSI
31
TANDA TANGAN
Formulir IV.4
Contoh
Formal
Berita
Acara
Pengawasan Airport Lighting BERITA ACARA AUDIT/INSPEKSI/PENGAMATAN* KINERJA AIRPORT LIGHTING No. :
Mendasari Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor tanggal tentang Pemberitahuan
audit/inspeksi/pengamatan* kinerja Airport Lighting hari
ini
tanggal
, maka pada
bulan
tahun
, telah dilaksanakan audit/inspeksi/pengamatan* kinerja Airport Lighting Bandar Udara yang dikelola oleh
Dari hasil Audit/inspeksi/pengamatan* diperoleh temuan sebagai berikut: No.
UNSUR/ELEMEN
TEMUAN/TIPE EMUAN
(diisi dengan rincian hasil temuan, tipe SA atau TLT/NCN atau Obeservasi)
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan dalam pembuatan laporan akhir pelaksanaan pengawasan audit/inspeksi/pengamatan* kinerja Airport Lighting.
(Kota)
, ....(Tanggal Bulan Tahun)...
Tim Audit Keselamatan
Kepala/Manager Bandar Udara
1. ...(ketua).... 2. ..(anggota).. 3. ..(anggota)..
....(ttd). ....(ttd). ....(ttd).
(
dst.
Pangkat/ Golongan NIP.
coret yang tidak perlu
32
FORMULIR V FORMAT PELAPORAN HASIL PENGAWASAN
V.l FORMAT LAPORAN AUDIT/INSPEKSI/PENGAMATAN*
V.2 FORMAT PEMBERITAHUAN TIDAK TERPENUHINYA PERATURAN/PTP (NON COMPLIANCE NOTIFICATION/NCN)
V.3 CONTOH SURAT TINDAK LANJUT AUDIT/INSPEKSI/PENGAMATAN * V.4 FORMAT TINDAK LANJUT AUDIT/INSPEKSI/PENGAMATAN *
33
Formulir V.l Format Laporan Audit/ Inspeksi/ Pengamatan* Kinerja Airport Lighting KOP SURAT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Lampiran
Surat
Dirjen
Hubud Nomor
:
Tanggal : LAPORAN AUDIT/ INSPEKSI / PENGAMATAN* KINERJA AIRPORT LIGHTING*
I. INFORMASI PENYELENGGARA BANDAR UDARA
1. Nomor Audit/Inspeksi/Pengamatan'* 2. Nama Penyelenggara Bandar Udara 3. Nama Bandar Udara II. RINCIAN PENGAWASAN
1. Jenis Pengawasan 2. Tanggal Pelaksanaan Pengawasan 3. Ruang Lingkup (diisi unsur&elemen) UNSUR
No.
II
Audit/ Inspeksi/ Pengamatan*
ELEMEN
. TIM PENGAWASAN KI KERJA AIRPORT LIGHTING NAMA TIM
1 2 3
JABATAN
DASAR HUKUM
(ketua) (anggota) (anggota), dst
IV. INFORMASI TENTANG PENGAWASAN KINERJA AIRPORT LIGHTING
Kewenangan
untuk
melaksanakan
pengawasan
kinerja
Airport
Lighting.
Pengawasan keselamatan ini dilaksanakan dalam pemenuhan UndangUndang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan sebagai berikut : 1. Pasal 228 huruf b Otoritas Bandar Udara memastikan lerlaksana dan
terpenuhinya ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, kelancaran dan kenyamanan di bandar udara.
2. Pasal 312 ayat (3), bahwa Menteri Perhubungan cq. Direktur Jenderal
Perhubungan Udara cq. Direktur dan Kepala Kantor bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan keselamatan penerbangan nasional, khususnya kinerja fasilitas bandar udara.
Dalam pelaksanaan pengawasan kinerja airport lighting bandar udara, Direktur dan Kepala Kantor akan melakukan
audit/inspeksi/pengamatan* terhadap pemenuhan persyaratan dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor: PM. 55 tahun 2012 tentang
34
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 139 Bandar Udara (Civil Aviation Safety Regulations/CASR Part 139 Aerodromes) Kerahasiaan
Laporan audit/inspeksi/pengamatan* ini bersifat rahasia antara
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan penyelenggara bandar
udara. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau penyelenggara bandar udara tidak akan menyebarkan sebagian atau keseluruhan
laporan ini, kecuali atas persetujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan penyelenggara bandar udara terkait.
Metode Audit/Inspeksi/Pengamatan*
Audit adalah pemeriksaan yang terjadwal, sistematis, dan mendalam
terhadap prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi penyelenggara bandar udara untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Audit kinerja airport lighting
dilakukan dengan metodologi sampling untuk memverifikasi efektifitas sistem yang sudah berjalan. Sampling dilakukan terhadap hal-hal krusial
dalam sistem dan/atau defisiensi/kekurangan yang dideteksi merupakan problem sistemik yang memerlukan review sistem secara keseluruhan
oleh penyelenggara bandar udara.
Inspeksi adalah pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan standar
suatu produk akhir objek tertentu. Inspeksi kinerja airport lighting dilaksanakan terhadap unsur tertentu pengawasan dan/atau pada
output yang ada (kondisi nyata di lapangan) terhadap standar dan
ketentuan yang berlaku. Penyelenggara bandar udara wajib untuk
melakukan tindakan pemulihan dan tindakan perbaikan sehingga
temuan tidak terjadi lagi.
Pengamatan adalah kegiatan penelusuran yang mendalam atas bagian
tertentu dan prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi
penyedia jasa penerbangan dan pemangku kepentingan lainnya untuk
melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pengamatan kinerja airport lighting dilakukan terhadap unsur
dan/atau output yang diindikasikan risiko keselamatan semakin meningkat.
Catatan : hilangkan bagian yang tidak menjadi jenis pengawasan kinerja
airport lighting yang sedang dilaporkan Temuan Pengawasan Keselamatan
Temuan hasil pelaksanaan pengawasan diidentifikasi menjadi Observasi Pemberitahuan Tidak Terpenuhinya Peraturan/PTP (Non Compliance Notification/NCN), dan Safety Alerts/SA.
Observasi
Merupakan temuan yang bersifat minor yang dapat berkontribusi tidak
terpenuhinya ketentuan peraturan. Walaupun begitu, perhatian tetap
diperlukan untuk perbaikan dan menghindari terulang lagi di kemudian
hari. Penyelenggara bandar udara diminta untuk mengambil langkah
peningkatan/perbaikan sistem secara berkelanjutan. Tindakan tersebut
dilaporkan kepada Kantor Otoritas Bandar Udara dan menjadi perhatian dalam pelaksanaan pengawasan di kemudian hari. 35
Pemberitahuan Tidak Terpenuhinya Peraturan/PTP (Non Compliance
Notification/NCN)
Merupakan temuan tidak dipenuhinya (non compliance) terhadap ketentuan peraturan dan harus ditindaklanjuti. Penyelenggara bandar udara harus dengan jelas mengambil tindakan dalam upaya untuk pemenuhan peraturan dengan langkah-langkah:
1. Tindakan pemulihan (remedial action), merupakan tindakan yang diambil untuk memulihkan keadaan untuk terpenuhinya ketentuan peraturan sehingga terwujud keselamatan operasi bandar udara.
2. Langkah identifikasi (root causes identification), merupakan tindakan investigasi untuk mengetahui penyebab utama tidak terpenuhinya peraturan. Jika penyelenggara bandar udara sudah menerapkan
Safety Management System (SMS), tindakan identifikasi ini merupakan
bagian dari Safety Management System (SMS).
3. Tindakan perbaikan (corrective action) merupakan tindakan perbaikan
yang diambil terhadap penyebab utama tidak terpenuhinva peraturan
untuk memastikan hal tersebut tidak terulang kembali. Corrective action merupakan suatu sistem untuk menjamin personel memahami ketentuan peraturan dan adanya monitoring pemenuhan ketentuan
peraturan secara berkelanjutan.
Penyelenggara bandar udara (pemegang sertifikat bandar udara) harus
mencatat tindakan pemulihan (remedial action) maupun tindakan perbaikan (corrective action) dalam formulir tanggapan PTP dan dikirim kembali ke Direktorat Bandar Udara atau Kantor Otoritas Bandar Udara sebelum 28 hari kerja sejak Formulir PTP tersebut diterbitkan. Kalau
tindakan perbaikan (corrective action) tidak bisa diselesaikan pada waktu
yang ditentukan, penyelenggara bandar udara harus mencantumkan tanggal dimana tindakan perbaikan (corrective action) diselesaikan
Misalnya jika tindakan perbaikan (corrective action) merupakan
pelaksanaan sistem untuk training dengan jangka waktu tertentu maka
tindakan perbaikan (corrective action) - nya merupakan adanya program
training, lengkap dengan waktu dan pesertanya. Safety Alerts (SA)
Merupakan tipe khusus dari PTP yang bersifat SEGERA. Penyelenggara bandar udara harus mengambil tindakan pemulihan segera terhadap
angkah butir f.2 1) di atas serta membuat kajian sementara terhadap langkah butir f.2 2) dan butir f2. 3) di atas sebelum operasi di fasilitas terkait dilanjutkan.
V. RINGKASAN AUDIT/INSPEKSI/PENGAMATAN* 1. Latar Belakang
36
(diisi dengan penjelasan singkat mengenai gambaran umum
penyelenggara bandar udara, jenis pesawat yang beroperasT
aeradrome reference code number, serta data dan kondisi bandar 2. Ringkasan (Executive Summary)
(diisi dengan ringkasan bagaimana"' pelaksanaan "audit/inspeksi/ Sr ^ ^^ mendamPingi Pelaksanaan, hasil/jalannya elemen) S engamatan* ^^ tiaP masing"masing unsur dan pengamatan*, tanggal rapat pembukaan dan penutupan, personel
VI. INDEKS TEMUAN AUDIT/INSPEKSI/PENGAMATAN * No.
UNSUR
ELEMEN
TIPE TEMUAN
1.
NOMOR TEMUAN
2. 3.
VII. RINGKASAN HASIL AUDIT/INSPEKSI/PENGAMATAN*
(diisi dengan ringkasan hasil audit/inspeksi/pengamatan*) untuk tiaptiap elemen sesuai dengan kondisi di bandar udara tersebut, termasuk temuan yang menjadi Observasi atau Pemberitahuan T*dak Terpenuhinya Peraturan/PTP (Non Compliance Notification/ NCN) atau Safety Alerts (SA), beserta nomor tipe temuan dan alasannya). Jakarta/ NAMA TIM
1 2
(tanggal bulan tahun).... TANDA TANGAN
(ketua) (anggota)
3. dst
coret yang tidak perlu
37
Formulir V.2 :
Format
Pemberitahuan
Tidak
Terpenuhinya Peraturan PTP (N Compliance Notification /NCN)
on
KOP SURAT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA Lampiran Hubud Nomor
Surat
Dirjen
:
Tanggal :
PEMBERITAHUAN TIDAK TERPENUHINYA PERATURAN fPTPl NON COMPLIANCE NOTIFICA TION (NCN)
Nomor PTP
Nama Penyelenggara Bandar Udara Acuan Peraturan
Elemen Pengawasan
Peraturan Menteri Perhubungan No PM 55'
SJjSS PKPS 139{CONTOH\ Bandar Udara (PKPS ??nttentang 139 butir 139.071)
Tanggal diterbitkan
Tanggapan paling lambat tanggal
Tipe
Safety Alerts
CD Pemberitahuan Tidak Terpenuhinya Peraturan (PTP)
Temuan **<** Terpenuhinya Peraturan [detail ofdeficiency Catatan :
Bagian ini diisi dengan temuan tidak terpenuhinya terhadap peratu an yang ada.
•••(kota)...,...(tanggal/bulan/tahun).. Ketua Tim,
Mengetahui, Pengendali Tim
NAMA
NAMA
Pangkat:
Pangkat:
NIP. :
NIP.
Catatan: Forr^aTpTP ini terdiri darTJhalaman/bagla^That^
s=tsft5sreris -*=~-™*-
38
TANGGAPAN UNTUK
PEMBERITAHUAN TIDAK TERPENUHINYA PERATURAN (PTP) Nama Penyelenggara Bandar Udara
:
Nomor Tindak Lanjut Temuan Audit :
Tanggapan untuk PTP : bagian ini hams diisi oleh penyelenggara bandar udara selaku
operator dan diserahkan kembali ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara cTSirektemt
sZt uaZYtaU I"™*0'?°l!aS Bandar Udam ^ ^bawahi, seZLlaZsTak^u
ZZh%l%TZlZthalaman L(SUakan men9lsl sennci mun9Mn pada *&
Tindakan Pemulihan {Remedial Action)
temua^X ^ ^"^ ^ P^^ggara untuk memperbaiki temuan dan mln^ff^ mengurangi dampaknya terhadap keselamatan operasional bandar
Penyebab Utama (Root Causes Identified)
^ntt^TJ^^il °leh Penyelen§gara bandar udara terhadapP penyebab utama terjadmya :dentmkaSi temuan tersebut) Tindakan Perbaikan [Corrective Action)
(Diisi dengan rincian tindakan yang diambil oleh penyelenggara bandar udara
teSn^r^^ Ut3ma t6mUan UntUk memaStlkan ^ Srsebut dtk all9 Subdirektorat
Peralatan
dan
Utilitas
Bandar Udara, Direktorat Bandar Udara, atau Kepala Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Fasilitas bandar Udara Kantor Otoritas Bandar Udara. Ditjen Perhubungan Udara, diterima : Tanggal ; Oleh : Tanda Tangan : Hasil inspeksi/verifikasi PTP
Close •
Oleh
Open
Pangkat/Golongan NIP
•
:
Tanggal : Tanda tangan:
39
Formulir V.3
Contoh Surat Tindak Lanjut Audit/Inspeksi/Pengamatan*
KOP SURAT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA Nomor Sifat
Jakarta,
(tanggal bulan tahun)
Lampiran Perihal
Tindak Lanjut Audit/ Inspeksi/Pengamatan*
Kepada Yth. Kepala Bandar Udara di
1. Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor.... (perihal surat pemberitahuan audit/inspeksi/pengamatan*) bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit/inspeksi/pengamatan* dimaksud sebagaimana terlampir (Laporan Audit/ Inspeksi/Pengamatan* Kinerja Airport Lighting
).
2. Berdasarkan hasil temuan audit/inspeksi/pengamatan* pada laporan
tersebut, terdapat..(jumlah).. temuan dengan kategori Safety Alerts fSA),..(jumlah)..temuan dengan kategori Pemberitahuan Tidak Terpenuhinya Peraturan/PTP (Non Compliance Notification/NCN), dan ..(jumlah).. temuan
dengan kategori Observasi.
3. Dalam rangka peningkatan keselamatan operasi bandar udara (nama penyelenggara bandar udara ) diminta untuk menindaklanjuti hasil audit/mspeksi/pengmatan* tersebut, dengan melengkapi progress tindak lanjut seperti pada formulir Tindak Lanjut Temuan (TLT) dan mengisi
Tanggapan Untuk Pemberitahuan Tidak Terpenuhinya Peraturan (FTP) serta menginmkan sebelum tanggal
(28 hari kerja sejak surat diterbitkan atau
sama seperti yang tercantum dalam FTP)
4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima Kcisin,
A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Direktur Bandar Udara/ Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
(Pangkat/ Golongan) NIP Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Udara. * coret yang tidak perlu
40
Formulir V.4 Format Tindak Lanjut Audit/Inspeksi/Pengamatan*
Lampiran Surat Dirjen Hubud Nomor
:
Tanggal :
TINDAK LANJUT TEMUAN (TLT) Tipe Pengawasan
Audit/Inspeksi/Pengamatan'
Nama Penyelenggara Bandar Udara Nama Bandar Udara
Nomor Audit/Inspeksi/Pengamatan* Tanggal Audit/Inspeksi/Pengamatan* Referensi Audit/Inspeksi/Pengamatan No.
ELEMEN
12)
TEMUAN
NOMOR &
TIPE TEMUAN
PROGRES TINDAK LANJUT
KETERANGAN
(4)
J5L
M.
M.
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ttd
SUPRASETYO
41
DAFTAR ISI
FORMULIR I
: Kegiatan Pemeriksaan Terhadap Unsur Pengawasan dan Jenis Kegiatan Pengawasan
FORMULIR II
: Checklist Pelaksanaan Pengawasan
II. 1
: Ruang Lingkup Pengawasan Keselamatan Operasi Bandar
II.2
: Checklist Audit Keselamatan Operasi Bandar Udara
II.3
: Checklist Inspeksi Keselamatan Operasi Bandar Udara
FORMULIR III
: Format Persiapan Pelaksanaan Pengawasan
III.l
: Format Perencanaan Ruang Lingkup Pengawasan
III. 2
: Format Ruang Lingkup Pengawasan : Format Lembar Kerja Pengawasan
111.3 111.4
111.5
:BaTar uS Pemberita— Audit Kese.amatan Operasi
:B:nd°ahr5aaaraPemberitahUan "^^ K-,amatan Operas,
III.6
FORMULIR IV IV. 1
IV.2
IV.3
IV.4
FORMULIR V V.l V.2
: Format Pelaksanaan Pengawasan
1P^wasa'r" ***** « ^"asa'n0^1 ""*»« «
:S^Z^^' Pembukaan/Penutupan* Audit/ Contoh Format Berita Acara Audit/Inpeksi/Pengamatan* Format Pelaporan Hasil Pengawasan
Format Laporan Audit/Inpeksi/ Pengamatan*
Format Pemberitahuan Tidak Terpenuhinya Peraturan/PTP
(Non Compliance Notification/NCN) V.3 V.4
**« ^mbukaan «^« ^nutupan
Format Tindak Lanjut Audit/Inspeksi/Pengamatan* Contoh Surat Tindak Lanjut Audit/Inpeksi/Pengamatan*
42
FORMULIR I CONTOH
KEGIATAN PEMERIKSAAN TERHADAP UNSUR PENGAWASAN
43
Formulir I. 1
Contoh
Kegiatan
Pemeriksaan
Terhadap Unsur Pengawasan dan Jenis Kegiatan Pengawasan No.
UNSUR PENGAWASAN
Alat
Bantu
Visual
Navigasi (Airport Lighting)
JENIS KEGIATAN PENGAWASAN
1. Melakukan pemeriksaan dan review terhadap kesesuaian standar kebutuhan alat bantu
visual
navigasi
(airport
lighting)
dengan
kategori kelas bandar udara.
2. Melakukan pemeriksaan dan review terhadap kelaikan operasi alat bantu visual navigasi (airport
lighting)
melalui
pengujian
fisik
(running test) apakah telah sesuai dengan kebutuhan
operasi
pemeriksaan
bandar
terhadap
udara
jaminan
clan
kelaikan
(sertifikat kelaikan).
3. Melakukan
pemeriksaan
pelaksanaan
pemeliharaan dan pengoperasian alat bantu
visual navigasi (airport lighting) apakah telah sesuai
dengan
petunjuk
pelaksanaan
pemeliharaan alat bantu visual navigasi (airport lighting).
Teknisi
1. Melakukan pemeriksaan dan review terhadap listrik baik yang melakukan pengoperasian maupun yang melakukan pemeliharaan alat
bantu visual navigasi (airport lighting). 2. Melakukan pemeriksaan keabsahan masa
berlaku
lisensi
(Sertifikat
Kecakapan
Persoml/SKP dan rating) bagi personil bandar udara bidang elektronika dan listrik.
3. Melakukan
pemeriksaan
kewenangan/kecakapan
penyalahgunaan lisensi
(Sertifikat
Kecakapan Personil/SKP dan rating) bagi personil bandar udara bidang elektronika dan listrik.
4. Melakukan pemeriksaan dan review terhadap manajemen pemeliharaan alat bantu visual
Prosedur
1.
navigasi {airport lighting). Melakukan pemeriksaan
terhadap kelengkapan dokumen teknis, dan SOP yang
terdiri dari standar prosedur operasi dan standar prosedur pemeliharaan serta catatan pemeliharaan (log book) alat bantu visual navigasi {airport lighting).
2. Melakukan
pemeriksaan
peralatan pemeliharaan
kelengkapan
alat bantu visual
navigasi {airport lighting).
3. Melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran
data dan informasi terkait pemeliharaan alat
bantu visual navigasi {airport lighting^ 4. Melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan prosedur
dalam
pengoperasian
dan
pemeliharaan alat bantu visual navigasi
[airport lighting) dengan aerodrome manual. 44
FORMULIR II
CHEKLIST PELAKSANAAN PENGAWASAN
45
Formulir II. 1
Ruang Lingkup Audit Kinerja Airport Lighting
SISTIM DAN ELEMEN PENGAWASAN KINERJA VISUAL AIDS DAN CATU DAYA
No
1
SISTIM KESELAMATAN KERJA
ELEMEN
Penyebab umum kecelakaan Prosedur dan pedoman keselamatan Electrical hazard untuk rangkaian lampu yang dihubung seri Prosedur keselamatan kerja Papan prosedur keselmatan kerja
Safety checklist Peralatan keselamatan dalam kendaraan
Sengatan listrik Pelatihan keselamatan
Tanda keselamatan keselamatan/label bahaya Grounding dan bonding Ruang sempit (Manhole) Ancaman Petir Zat beracun
II
MANAJEMEN PEMELIHARAAN
Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Pertolongan pertama Filisofi pemeliharaan Jadwal pemeliharaan Catatan pemeliharaan
Program pemeliharaan preventif Catatan retensi
III
PERALATAN PENGUJIAN
IV
PEMELIHARAAN PREVENTIF
Referensi perpustakaan Penyediaan suku cadang Kesiapan peralatan pengujian Jenis peralatan dan penggunaannya Ruang Kontrol airport lighting
Micro/Constant Current Regulator Fixture lampu dan Taxiway Guidance Sign Rotating beacon Wind cone
Precision Aproach Path Indicator (PAPI) Viaual Approach Slope Indicator Runway End Identifier Light (REIL)
Medium Approach Lighting System (MALS, MALSF, MALSR) Hazard beacon dan obstruction lights
Airport Lighting Control and Monitoring System (ALCMS) Runway Status Lights (RWSL)
Stanby dan catu daya darurat (emergency power system) V
PROSEDUR TROUBLESHOOTING UNTUK LAMPU YANG DIRANKAI SERI
Ivestigasi gangguan awal Identifikasi ground faults
Identifikasi rangkaian hubung buka Kesalahan interkoneksi rangkaian Ground test
Ground output test untuk menentukan rankaian hubung buka Penggunaan sensor panas untuk menentukan ground faults Penggunaan cable fault locating equipment untuk menentukan ground faults
46
Formulir II. 2 : Checklist Audit Kinerja Airport Lighting
I. PEMERIKSAAN TERHADAP PELAKSANAAN PROSEDUR KESELAMATAN I. A PENYEBAB UMUM KECELAKAAN Acuan CASR
Aktivitas dan tujuan
No
Ststus
139-09
Apakah teknisi memiliki pengetahuan tentang
Butir
airport lighting, yang dibuktikan dengan lisensi dan b)
2.1
(a
dari instansi yang berwenang?
Apakah teknisi memahami resiko kesalahan
dalam mematuhi tindakan pencegahan keselamatan, yang dibuktikan dengan sertifikat
Butir 2.0
pelatihan tentang K3?
Apakah teknisi memahami cara mengatasi rasa kejenuhan dalam lingkungan kerja, yang ditunjukkan
dengan
bukti
sertifikat
Butir 2.0
telah
mengikuti Manajemen Stress? I. B. PROSEDUR DAN PEDOMAN KESELAMATAN
Apakah tersedia dokumen petunjuk pedoman keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan airport lighting, yang dibuktikan dengan Standard Operation Procedure (SOP) tentang
Butir 2.1
keselamatan?
Apakah tersedia Alat Pelindung Diri yang memenuhi yang laik pakai, Seperti : Rompi kerja sisi udara, helmet, goggle safety glasses, tameng wajah, masker, sarung tangan, pelindung telinga, baju lab, sepatu baja, harness, tali pengaman dan karabiner, bahan
Butir 2.2
isolasi karet?
Apakah dilakukan safety briefing setiap kali sebelum pelaksanaan pekerjaan, yang dibuktikan dengan catatan dalam log book kegiatan safetu briefing?
Butir 2.2
I.C. ELECTRICAL HAZARD UNTUK RANGKAIAN LAMPU TERHUBUNG SERI Apakah teknisi telah menggunakan peralatan Butir 2.4 (c) ukur tegangan yang tepat dan meyakini bahwa peralatan yang digunakan untuk menguji airport lighting dapat beroperasi dengan baik
dan telah terkalibrasi, yang dibuktikan dengan sertifikat kalibrasi?
Apakah teknisi telah memastikan aliran listrik
pada instalasi airport lighting terputus sebelum
Butir 2.3
melakukan pekerjaan pada jaringan, yang dibuktikan
dengan
tersedianya
SOP
pelaksanaan pekerjaan? Apakah teknisi selalu memastikan telah tidak
ada tegangan induksi pada instalasi airport lighting sebelum menangani konduktor rangkaian seri, yang dibuktikan dengan tersedianya SOP pelaksanaan pekerjaan? Apakah teknisi dalam melakukan penggantian pada instalasi airport lighting dengan rangkaian yang sudah tidak dialiri arus, terutama untuk
penggantian lampu dengan kontak langsung, yang dibuktikan dengan tersedianya SOP
pelaksanaan pekerjaan?
47
Butir 2.3
Butir 2.3
Komentar
Acuan CASR
Aktivitas Tujuan
No.
139-09
Apakah teknisi selalu memakai sarung tangan isolasi selama proses penggantian pada instalasi airport lighting, yang dibuktikan
Status
Komentar
Butir 2.2 Butir 2.3
dengan tersedianya SOP dan perlengkapan kerja?
Apakah teknisi telah melakukan pencegahan terhadap bahaya teraliri arus listrik pada instalasi airport lighting, dengan menambahkan kawat yang dijulurkan ke tanah melalui bagian bawah fixture lampu terhadap grounding di bagian bagian dalam fitting/dudukan, yang dibuktikan dengan tersedianya SOP pelaksanaan pekerjaan?
Butir 2.3
I.D. PROSEDUR KESELAMATAN KERJA I
Apakah teknisi telah memastikan bahwa para pekerja telah terlatih dan familiar dengan
Butir 2.4 (a)
pekerjaan kelistrikan, yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau ijazah? Apakah teknisi telah memaastikan
bahwa
peralatan uji komersial yang digunakan telah disetujui dan mendapatkan rating dari laboratorium yang berwenang yang dibuktikan
Butir 2.4 (c)
dengan sertifikat kalibrasi?
Apakah teknisi sebelum memulai pekerjaan
pemeliharaan pada airport lighting, berkoordinasi dengan petugas ATC, manajer fasilitas, atau udara, yang
Butir 2.4 (d)
personil operasional bandar dibuktikan dengan SOP
pelaksanaan pekerjaan airfield lighting?
Apakah teknisi telah memastikan rangkaian tidak
akan
dialiri
arus
listrik
selama
pemeliharaan dengan memperhatikan prosedur lock-out tag-out untuk peralatan dan
Butir 2 Butir
4(d) 2.4.1
(h)
mendapatkan otorisasi untuk kontrol lokal
apabila peralatan biasanya dioperasikan melalui remote control, yang dibuktikan dengan
SOP pelaksanaan pekerjaan airport lighting dan perlengkapan komunikasi?
Apakah semua teknisi sepenuhnya memiliki Butir 2.4 (d) pengetahuan mengenai air traffic control dan
prosedur penggunaan radio komunikasi, yang dibuktikan dengan tersedianya SOP dan telah mengikuti safety briefing?
Apakah teknisi sepenuhnya memahami layout runway dan taxiway untuk menghindari
Butir 2.4 (f)
kemungkinan terjadinya runway incursions, yang dibuktikan
dengan SOP
pelaksanaan
pekerjaan airport lighting (yang berisi lay out
bandara), dan perlengkapan komunikasi?
I.E. PAPAN PROSEDUR KESELAMATAN No
Acuan CASR
Aktivitas dan tujuan
Apakah tersedia dan terbaca dengan jelas penempatan peralatan penaganan keselamatan
yang mudah dijangkau oleh setiap orang pada saat yang diperlukan, yang dibuktikan posisi 48
139-09 Butir 2.5
Status
Komentar
tempat penempatan peralatan keselamatan? 2
Apakah telah dilakukan inspeksi secara berkala
Butir
2.4.1
terhadap peralatan keselamatan, yang (J) dibuktikan dengan bukti inspeksi peralatan keselamatan?
I.F. SAFETY CHECKLIST 1
Apakah teknisi telah memastikan bahwa lemari
keselamatan berisi semua peralatan yang dibutuhkan, yang dibutikan dengan bukti checklist pemeriksaan secara berkala? Apakah teknisi telah memastikan bahwa semua
peralatan
uji
dalam
kondisi
baik,
yang
Butir 2.5.6
Butir 2.5.6
dibuktikan dengan sertifikat laikoperasi? I.G. PERALATAN KESELAMATAN DALAM KENDARAAN 1
Apakah
kendaraan yang
digunakan
untuk
Butir 2.4 (f)
kegiatan pemeliharaan airport lighting dalam kondisi laik operasi, yang dibuktikan dengan sertifikat laik operasi? Apakah
kendaraan
yang
digunakan
untuk
Butir 2.7
kegiatan pemeliharaan airport lighting dilengkapi dengan radio komunikasi, yang dibuktikan dengan tersedianya radio komunikasi?
I.H. PELATIHAN KESELAMATAN
Apakah teknisi telah memahami program keselamatan kerja di sisi udara sebagaimana disyaratkan dalam KP 39 tahun 2015, yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen MOWP pelaksanaan kerja di sisi udara. Apakah teknisi telah memahami peraturan berkendara dalam melaksanakan pekerjaan
Butir 2.4
Butir 2.9
instalasi airport lighting sebagaimana disyaratkan dalam SKEP 140 tahun 1999, yang dibuktikan dengan kepemilikan Tanda Izin Mengemudi (TIM) kendaraan di sisi udara?
I. I. TANDA PERINGATAN KESELAMATAN/LABEL BAHAYA Apakah teknisi telah memastikan bahwa tanda
peringatan bahaya telah terpasang dengan baik, mudah dilihat oleh setiap orang dan melaksanakan prosedur log-out/ tag-out, yang dibuktikan dengan prosedur lock-out/tag-out
Butir 2.10
tertulis.
I.J. GROUNDING DAN BONDING No.
Acuan CASR
Aktivitas Tujuan
Apakah teknisi memahami prosedur kerja pada setiap bekerja pada peralatan listrik, yang dibuktikan dengan tersedianya SOP prosedur
kerja pada peralatan kelistrikan?
49
139-09 Butir 2.11
Status
Komentar
I.K. RUANGAN SEMPIT (MANHOLE)
Apakah teknisi memahami prosedur kerja pada ruangan yang terbatas {Manhole), yang dibuktikan dengan tersedianya SOP prosedur
Butir 2.12
kerja pada ruangan terbatas? I.L. ANCAMAN PETIR 1
Apakah teknisi memahami prosedur kerja ketika melaksanakan pekerjaan di area terbuka, yang dibuktikan dengan tersedianya
Butir 2.13
SOP pelaksanaan pekerjaan di area terbuka? I.M. ZAT BERACUN 1
Apakah
teknisi
telah
menggunakan
Butir 2.14
perlengkapan kerja yang sesuai untuk setiap kali melaksanakan pekerjaan di area yang mengandung bahan-bahan beracun, yang dibuktikan dengan tersedianya peralatan kerja yang sesuai? l.N. ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR) Apakah teknisi telah memastikan
bahwa
disekitar tempat melaksanakan pekerjaan terdapat atau melengkapi diri dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), yang dibuktikan dengan tersedianya APAR? Apakah teknisi telah memastikan bahwa APAR
yang
tersedia
dapat
digunakan,
yang
Butir 2.15
Butir 2.15
dibuktikan dengan sticker validasi? 1.0. PERTOLONGAN PERTAMA 1
Apakah teknisi telah mendapat pelatihan dalam penanganan
pertolongan
pertama
Butir
2.5.1
dalam
kecelakaan, yang dibutikan dengan sertifikat pelatihan K-3? II. MANAJEMEN PEMELIHARAAN II. A. FILOSOFI PEMELIHARAAN 1
Apakah teknisi memahami filosofi pemeliharaan instalasi airport lighting, yang dibuktikan
Butir 3
dengan sertifikat manajemen pemeliharaan?
Apakah teknisi telah memiliki program pemeliharaan instalasi airport lighting, yang dibuktikan
dengan
dokumen
Butir 3
program
pemeliharaan? II.B. JADWAL PEMELIHARAAN
Apakah teknisi telah memiliki kegiatan pemeliharaan yang teratur dan periodic peralatan
airport lighting, yang
Butir 3.1
dibuktikan
dengan tersedianya jadwal pemeliharaan? H.C. CATATAN PEMELIHARAAN
Acuan CASR
Aktivitas Tujuan
No.
Apakah teknisi telah melaksanakan manajemen pemeliharaan dengan selalu mencatat semua kegiatan pemeliharaan, pemeriksaan atau
inspeksi pada instalasi airport lighting, yang dibuktikan dengan buku sejarah atau catatan pemeliharaan?
50
139-09 Butir 3.2
Status
Komentar
II.D. PROGRAM PEMELIHARAAN PREVENTIF
Apakah teknisi telah memiliki program pemeliharaan secara preventive setiap jenis airport lighting, yang dibuktikan dengan buku
Butir 3.3
manual pemeliharaan secara preventive? Apakah teknisi telah memastikan bahwa Butir 3.3.2) personil yang melaksanakan pemeliharaan mempunyai pengalaman, yang dibuktikan dengan lisensi. Apakah teknisi telah memastikan bahwa Butir 3.3.3 peralatan yang dipergunakan untuk pemeliharaan airport lighting telah sesuai dan
baik, yang dibuktikan dengan tersedianya
peralatan khusus pemeliharaan dan peralatan pengujian yang telah terkalibrasi? II.E. CATATAN RETENSI
Apakah teknisi memberlakukan jangka waktu penyimpanan catatan pemeliharaan airport
Butir 3.4
lighting, dan telah merangkum semua catatan penting sebelum dibuang, yang dibuktikan dengan adanya catatan sejarah peralatan? H.F. REFERENSI PERPUSTAKAAN Apakah teknisi menyimpan
dengan
baik
manual teknis peralatan dari pabrikan, As built drawing, single line diagram serta selalu
mengikuti
perkembangan
teknologi,
Butir 3.5
yang
dibuktikan dengan tersimpannya dokumendokumen tersebut di dalam perpustakaan? Apakah teknisi telah memastikan bahwa salinan utama manual teknis, peraturan DGCA
terbaru dan As built drawing, single line diagram tetap berada di dalam perpustakaan, yang dibuktikan dengan tersedianya salinan di
Butir 3.5.1 3.5.2
3.5.3 3.5.4
perpustakaan?
II.G PENYEDIAAN SUKU CADANG
Apakah teknisi telah memahami operasi sebuah rangkaian airport lighting pada batas kerusakan
Butir 5.6
maksimum boleh beroperasi sesuai persyaratan Manual Of Standard (MOS) 139 tahun 2015,
yang dibuktikan tersedianya suku cadang yang cukup
untuk
mengantisipasi
kerusakan
tersebut?
Apakah teknisi telah tepat dalam pemilihan
jenis suku cadang airport lighting, yang dibuktikan dengan rekomendasi dan/atau catatan kerusakan.
Butir 3.6.1
pabrik
III.PERALATAN PENGUJIAN
IH.A. JENIS PERALATAN DAN PENGGUNAANYA No.
Acuan CASR
Aktivitas Tujuan
Apakah teknisi memahami penggunaan jenisjenis peralatan pengujian instalasi airport lighting, yang dibuktikan dengan liseni dan
139-09 Butir 4.0
rating?
Apakah
teknisi
memastikan
bahwa
semua
peralatan pengujian dapat bekerja dengan akurat, yang dibuktikan dengan sertifikat kalibrasi?
51
Butir 2.4 (c)
Status
Komentar
IV. PEMELIHARAAN PREVENTIF IV.A. UMUM 1
Apakah tersedia jadwal pemeliharaan airport lighting secara preventif, yang dibuktikan dengan SOP pemeliharaan yang ditanda tangani oleh airport manager?
Butir 5.0
IV.B. RUANG KONTROL AIRPORT LIGHTING
Apakah tersedia panduan pemeliharaan semua
kontrol airport lighting secara prevetif, yang
Butir 5.1
dibuktikan dengan tersedianya buku manual pemeliharaan secara preventif dan berkala?
Apakah telah dilakukan pemeliharaan secara
Butir 5.1.1
preventif terhadap fasilitas kontrol airport lighting baik untuk berkala harian, mingguan,
5.1.2
yang
5.1.3 5.1.4
dibuktikan dengan log book kegiatan harian,
5.1.5
bulanan,
semesteran
dan
tahunan,
mingguan, bulanan, semesteran dan tahunan? Apakah pemeliharaan semua fasilitas kontrol
Butir 5.1.6
airport lighting secara preventif telah mengikuti pedoman manual pemeliharaan preventif, yang dibuktikan kesesuaiannya dengan peraturan
petunjuk pemeriksaan preventif? Apakah
semua
item
dalam
checksheet
Tabel 5-2
pemeriksaan harian, mingguan, bulanan, semesteran dan tahunan telah mengikuti pedoman manual pemeliharaan preventif dari pabrikan, yang dapat dibuktikan kesesuaiannya? IV.C .
MICRO/CONSTANT CURRENT REGULATOR (MCR/CCR\ Apakah ada program pemeriksaan preventif Butir 5,2 MCR/CCR, yang dibuktikan dengan tersedianya
jadwal pemeliharaan MCR/CCR? Apakah
teknisi
pemeriksa
MCR/CCR Butir 2.4 (a)
berpengalaman dan berkopentensi dibidangnya, yang dibuktikan dengan lisensi?
Apakah prosedur pemeriksaan preventif MCR/CCR harian, mingguan, bulanan, semesteran dan tahunan sesuai dengan petunjuk pabrikan dan peraturan DGCA, yang dapat dibuktikan kesesuaiannya? Apakah checksheet MCR/CCR harian,
pemeriksaan mingguan,
preventif bulanan,
Butir 5.2.1 5.2.2
5.2.3 5.2.4
5.2.5 Tabel 5-5
semesteran dan tahunan menggunakan format seperti yang sarankan oleh pabrikan dan peraturan DGCA, yang dapat dibuktikan kesesuaiannya? IV.D FIXTURE LAMPU DAN PEMELIHARAAN DASAR No.
Acuan CASR
Aktivitas Tujuan
139-09
Apakah dilakukan pemeriksaan preventif Airport lighting fixture, yang dibuktikan dengan
Butir 5.3.1
laporan?
Apakah prosedur pemeriksaan preventif Airport lighting fixture harian, mingguan, bulanan, semesteran dan tahunan sesuai dengan petunjuk pabrikan dan peraturan DGCA, yang
dapat dibuktikan kesesuaiannya? 52
Butir 5.3.2.1
Status
Komentar
Apakah
Airport
checksheet
pemeriksaan
lighting fixture
harian,
bulanan, semesteran dan menggunakan format seperti yang
preventif
mingguan,
Table 5-6 Table 5-7
tahunan sarankan
oleh pabrikan dan peraturan DGCA, yang dapat dibuktikan kesesuaiannya?. IV.E. ILUMINATED RUNWAY DAN TAXIWAY GUIDANCE SIGN Apakah dilakukan pemeriksaan preventif Butir 5.4.1
terhadap Ruminated runway dan taxiway guidance sign, yang dibuktikan dengan laporan?
Apakah teknisi pemeriksa Ruminated runway
Butir 2.4 (a)
dan taxiway guidance sign berpengalaman dan berkopentensi dibidangnya, yang dibuktikan dengan lisensi?
Apakah prosedur pemeriksaan preventif Ruminated runway dan taxiway guidance sign
Butir 5.4.3
harian, mingguan, bulanan, semesteran dan
tahunan sesuai dengan petunjuk pabrikan dan peraturan DGCA, yang dapat dibuktikan kesesuaiannya?
Apakah
checksheet
pemeriksaan
preventif
Butir 5.4.4
Ruminated runway dan taxiway guidance sign harian, mingguan, bulanan, semesteran dan
tahunan menggunakan format yang disarankan
oleh pabrikan dan peraturan DGCA, yang dapat dibuktikan kesesuaiannya? IV.F. ROTATING BEACON 1
Apakah dilakukan pemeriksaan preventif terhadap rotating beacon, yang dibuktikan dengan laporan? Apakah prosedur pemeriksaan preventif rotating beacon harian, mingguan, bulanan, semesteran dan tahunan sesuai dengan
Butir 5.5.1
Butir 5.5.2
petunjuk pabrikan dan peraturan DGCA, yang dapat buktikan kesesuaiannya? Apakah
checksheet
pemeriksaan
preventif
rotating beacon harian, mingguan, bulanan,
Table 5-8
semesteran dan tahunan menggunakan format
seperti yang peraturan
disarankan oleh pabrikan dan
DGCA,
yang
dapat
dibuktikan
kesesuaiannya? IV.G. WIND CONE 1
Apakah dilakukan pemeriksaan preventif terhadap wind cone, yang dapat dibuktikan
Butir 5.6.1
dengan laporan?
Apakah prosedur pemeriksaan preventif wind
Butir 5.6.1.1
cone harian, mingguan, bulanan, semesteran
s.d.
dan tahunan sesuai dengan petunjuk pabrikan dan peraturan DGCA, yang dapat dibuktikan
Butir 5.6.1.6
kesesuaiannya?
Apakah checksheet pemeriksaan preventif wind cone harian, mingguan, bulanan, semesteran
dan tahunan menggunakan format seperti yang disarankan oleh pabrikan dan peraturan DGCA, yang dapat dibuktikan kesesuaiannya?
53
Table 5-9
IV. H.
PRECISION APPRACH PATH INDICATOR (PAPI) Acuan CASR
Aktivitas Tujuan
No.
139-09
Apakah dilakukan pemeriksaan preventif Butir 5.7.1 terhadap PAPI yang dibuktikan dengan laporan? ^ Apakah teknisi pemeriksa PAPI berpengalaman Butir 2.4 (a)
dan berkopentensi dibidangnya, yang dapat
dibuktikan dengan lisensi? Apakah prosedur pemeriksaan preventif PAPI Butir 5.7.1 harian, mingguan, bulanan, semesteran dan
tahunan sesuai dengan petunjuk pabrikan dan peraturan
DGCA,
yang
dapat
dibuktikan
kesesuaiannya?
Apakah checksheet pemeriksaan preventif PAPI
Table 5.10
harian, mingguan, bulanan, semesteran dan
tahunan menggunakan format seperti yang disarankan oleh pabrikan dan peraturan DGCA, yang dapat dibuktikan kesesuaiannya? IV.l.
VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR (VASI)
Apakah dilakukan pemeriksaan preventif terhadap VASI yang dibuktikan dengan
Butir 5.8
laporan?
Apakah teknisi pemeriksa VASI berpengalaman dan berkopentensi dibidangnya, yang dapat
Butir 5.8.1
dibuktikan dengan lisensi?
Apakah prosedur pemeriksaan preventif VASI
Butir 5.8.1
harian, mingguan, bulanan, semesteran dan
tahunan sesuai dengan petunjuk pabrikan dan peraturan DGCA, yang dapat dibuktikan kesesuaiannya?
Apakah checksheet pemeriksaan preventif VASI harian, mingguan, bulanan, semesteran dan
Table 5-11
tahunan menggunakan format seperti yang disarankan oleh pabrikan dan peraturan DGCA, yang dapat dibuktikan kesesuaiannya? IV.J.
RUNWA YEND IDENTIFIER LIGHTS (REIL) Apakah dilakukan pemeriksaan preventif terhadap REIL yang dibuktikan dengan
Butir 5.9.1
laporan?
Apakah teknisi pemeriksa REIL berpengalaman dan berkopentensi dibidangnya, yang dapat
Butir 5.9.1
dibuktikan dengan lisensi?
Apakah prosedur pemeriksaan preventif REIL harian, mingguan, bulanan, semesteran dan tahunan sesuai dengan petunjuk pabrikan dan peraturan
DGCA,
yang
dapat
Butir 5.9.1.1 s.d.
butir 5.9.1.4
dibuktikan
kesesuaiannya?
Apakah checksheet pemeriksaan preventif REIL harian, mingguan, bulanan, semesteran dan tahunan menggunakan format seperti yang disarankan oleh pabrikan dan peraturan DGCA, yang dapat buktikan kesesuaiannya?
Table 5.12
IV.K MEDIUM APPROACH LIGHTING SYSTEM (MALS, MALSF, MALSR) Apakah dilakukan pemeriksaan preventif Butir 5.10.1 terhadap MALS, MALSF, MALSR, yang dibuktikan dengan laporan?
54
Status
Komentar
Aktivitas Tujuan
Acuan CASR
Apakah teknisi pemeriksa MALS, MALSF, MALSR berpengalaman dan berkopentensi dibidangnya, yang dibuktikan dengan lisensi? Apakah prosedur pemeriksaan preventif MALS, MALSF, MALSR harian, mingguan, bulanan, semesteran dan tahunan sesuai dengan
Butir 2.4 (a)
No.
2
3
139-09
Status
Butir
5.10.1.1 s.d. 5.10.1.6
petunjuk pabrikan dan peraturan DGCA, yang dapat dibuktikan kesesuaiannya? 4
Apakah checksheet pemeriksaan preventif MALS, MALSF, MALSR harian, mingguan, bulanan,
semesteran
dan
Table 5-13
tahunan
menggunakan format seperti yang disarankan
oleh pabrikan dan peraturan DGCA, yang dapat buktikan kesesuaiannya? IV.L. HAZARD BEACON DAN OBSTRUCTION LIGHTS 1
Apakah dilakukan pemeriksaan preventif terhadap hazard beacon dan obstruction light,
2
Apakah prosedur pemeriksaan preventif hazard beacon dan obstruction light harian, mingguan,
Butir 5.11.2
bulanan,
butir 5.11.5
Butir 5.11.1
yang dibuktikan dengan laporan?
3
semesteran
dan
tahunan
sesuai
dengan petunjuk pabrikan dan peraturan DGCA, yang dapat dibuktikan kesesuaiannya? Apakah checksheet pemeriksaan preventif hazard beacon dan obstruction light harian,
s.d.
Table 5-14
mingguan, bulanan, semesteran dan tahunan menggunakan format seperti yang disarankan
oleh pabrikan dan DGCA, yang dapat buktikan kesesuaiannya?
IV.M AIRPORT LIGHTING CONTROL AND MONITORING SYSTEM (ALCMS) Apakah dilakukan pemeriksaan preventif terhadap ALCMS, yang dibuktikan dengan laporan?
5.12.1
Apakah teknisi pemeriksa preventif ALCMS Butir 2.4 (a)
berpengalaman dan berkopentensi dibidangnya,
yang dibuktikan dengan lisensi? Apakah
prosedur
pemeriksaan
preventif
ALCMS harian, mingguan, bulanan, semesteran
dan tahunan sesuai dengan petunjuk pabrikan dan peraturan DGCA, yang dapat dibuktikan
Butir 5.12.1 s.d.
butir 5.12.6
kesesuaiannva?
Apakah
checksheet
pemeriksaan
preventif
Butir 5.12.7
ALCMS harian, mingguan, bulanan, semesteran
dan tahunan menggunakan format seperti yang disarankan oleh pabrikan dan peraturan DGCA, yang dapat buktikan kesesuaiannya? IV. N.
RUNWA YSTATUS LIGHTS (RWSL) Apakah dilakukan pemeriksaan preventif terhadap RWSL, yang dibuktikan dengan
Butir 5.13.1
laporan? Apakah prosedur pemeriksaan preventif RWSL telah sesuai, yang dapat dibuktikan kesesuaiannya dengan petunjuk pemeriksaan
Butir 5.13.1
preventif RWSL dari pabrikan? Apakah
teknisi
memahami
prosedur
55
Butir 5.13.1
Komentar
pemeriksaan
RWSL,
yang dapat
dibuktikan
dengan tersedianya SOP?
IV.O STANDBY DAN CATU DAYA DARURAT (EMERGENCYPOWER SYSTEM)
1
2
Acuan CASR
Aktivitas Tujuan
No.
Apakah dilakukan pemeriksaan preventif terhadap emergency power system yang dibuktikan dengan laporan? Apakah teknisi pemeriksa emergency power system berpengalaman dan berkopentensi dibidangnya, yang dapat dibuktikan dengan
139-09 Butir 5.14.1
Status
s.d
Butir 5.14.9
Butir 2.4 (a)
lisensi? 3
Apakah prosedur pemeriksaan preventif emergency power system harian, mingguan,
Butir 5.14.1
bulanan,
Butir 5.14.9
semesteran
dan
tahunan
sesuai
s.d
dengan petunjuk dan peraturan DGCA, yang dapat dibuktikan kesesuaiannya? 4
Apakah checksheet pemeriksaan preventif emergency power system harian, mingguan, bulanan,
semesteran
dan
Table 5-15
tahunan
menggunakan format seperti yang sarankan oleh pabrikan dan peraturan DGCA, yang dapat buktikan kesesuaiannya? 5
6
7
Apakah telah dilakukan pemeriksaan terhadap battery performance, meliputi pemeriksaan kedua pol, elemen battery, kualitas air dan pengisian battery, yang dibuktikan dengan checklist hasil pemeriksaan battery? Apakahtelah dilakukan pemanasan genset setiap hari, atau sesuai dengan rekomendasi pabrikan atau peraturan DGCA? Apakah telah dilakukan simulasi terjadwal dan periodik kinerja genset dengan memutuskan sumber daya listrik utama, yang dibuktikan
Table 5-15
Table 5-15
Table 5-15
dengan catatan hasil simulasi? 8
Apakah durasi waktu koneksi {transfer time) genset
otomatis
pabrikan
atau
telah
peraturan
dibuktikan dengan simulasi/aktual? 9
memenuhi
catatan
Table 5-15
standar
DGCA,
yang
hasil
tes
Apakah durasi waktu sinkronisasi grup genset sesuai dengan standar pabrikan atau peraturan DGCA, yang dibuktikan dengan hasil tes
Table 5-15
simulasi/aktual.
V. PROSEDUR TROUBLESHOOTING UNTUK LAMPU YANG DIRANGKAI SERI Apakah dilakukan investigasi awal setiap kali Butir 6.0 (b) akan melaksanakan troubleshooting memiliki kemampuan dan kompetensi, yang dibuktikan
dengan lisensi? Apakah teknisi yang melaksanakan troubleshooting dapat mengetahui secara akurat tata letak jaringan airport lighting, yang dibuktikan dengan tersedianya Asbuilt
drawing? Apakah tersedia prosedur untuk investigasi awal terhadap gangguan pada jaringan airport lighting, yang dibuktikan dengan tersedianya
Butir 6.0 (a)
Butir 6.0 (a)
SOP?
Apakah tersedia prosedur untuk identifikasi ground fault pada jaringan airport lighting, yang
dibuktikan dengan tersedianya SOP?
56
Butir 6.1
Komentar
No.
Aktivitas Tujuan
Acuar CASR
Apakah tersedia prosedur untuk identifikasi
Butir 6.2
Apakah tersedia prosedur untuk identifikasi"
Butir 6.3
rangkaian hubung buka pada jaringan airport mtmg, yang dibuktikan dengan tersedianya
kesalahan
jaringan
interkoneksi
airport
rangkaian
lighting,
pada
Status
Komentar
139-09
yang dibuktikan
dengan tersedianya SOP?
Apakah tersedia prosedur investigasi awal
terhadap gangguan pada jaringan airport mting, yang dibuktikan dengan tersedianya
Butir 6.0 (a)
oOP?
Apakah teknisi telah melakukan pemeriksaan parameter troubleshooting, yang dibuktikan
dengan catatan hasil pemeriksaan indikator kmerja airport lighting?
Apakah Trip report yang berkaitan dengan
perfoma airport lighting dari pilot ditindak anjuti, yang dibuktikan dengan laporan tindak
Butir 6.4.1 s.d
Butir 6.4.10 Butir 7.1
lanjut?
VI.MONITOR1NG PELAPORAN 1 setiap Apakah setiap kegiatan
pemeliharaan
Butir 7.1
Apakah setiap kegiatan pemeliharaan airport
Butir 7.2
didokumentasikan dengan baik, yang dibuktikan dengan tersedianya airport maintenance data base?
lighting yang mempengaruhi operasional atau mempengaruhi performance rangkaian/system telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara, yang dibuktikan dengan bukti laporan monitoring?
Apakah format pelaporan telah mengikuti standar pelaporan yang dikeluarkan oleh
Butir 7-3
DGCA, yang dibuktikan dengan laporan yang
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ttd
SUPRASETYO
Salinansssuai dengan aslinya WKUM DAN HUMAS,
ARJQ
IV/b) 003 1 001
57
