KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 546 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERSONEL PENANGANAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, Menimbang
: a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara diatur mengenai program pendidikan dan pelatihan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya; b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pengaturan tentang program pendidikan dan pelatihan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014; 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8); 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
1
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara; 6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 26 Tahun 2014 tentang Lisensi Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya; 7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 412 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 593 Tahun 2014 tentang Petunjuk dan Tata Cara Pemberian Sertifikasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya; MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERSONEL PENANGANAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA.
Pasal 1 (1)
Memberlakukan program pendidikan dan pelatihan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya.
(2)
Program pendidikan dan pelatihan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.
Pasal 2 Direktur yang membidangi penanganan pengangkutan barang berbahaya dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.
2
Lampiran I Nomor Tanggal
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara : KP 546 Tahun 2015 : 8 September 2015
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERSONEL PENANGANAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA
1
BAB I KETENTUAN UMUM
1. Tujuan dan Sasaran Program Pendidikan dan Pelatihan 1.1
Tujuan program pendidikan dan pelatihan ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan seleksi, pendidikan dan pelatihan personel yang terlibat dalam penanganan pengangkutan barang berbahaya agar pelaksanaannya lebih terarah, terkoordinasi, efektif dan terintegrasi dalam rangka peningkatan kemampuan dan pengembangan wawasan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya sesuai standar keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara.
1.2
program pendidikan dan pelatihan mempunyai sasaran untuk menciptakan keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara dalam rangka pemenuhan standar keamanan dan keselamatan penerbangan di Indonesia.
2. Kebijakan Program 2.1
Pendidikan dan pelatihan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya harus disesuaikan dengan bidang dan tanggung jawab personel penanganan pengangkutan barang berbahaya.
2.2
Pendidikan dan pelatihan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya sekurang – kurangnya harus mencakup materi yang meliputi: 2.2.1 pengenalan umum (general familiarization), untuk memberikan pemahaman filosofi barang berbahaya dan peraturan terkait penanganan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara; 2.2.2 spesifik sesuai fungsinya (function specific training), meliputi materi teknis khusus yang diberikan kepada personel sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya; dan 2.2.3 latihan keselamatan (safety training), meliputi bahaya yang ditimbulkan barang berbahaya, keselamatan penanganan dan prosedur keadaan darurat.
2.3
Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud butir 2.1 harus diberikan materi kepedulian keamanan barang berbahaya (dangerous goods security awareness) kepada selain personel keamanan penerbangan,
2.4
Materi kepedulian keamanan barang berbahaya (dangerous goods security awareness) sebagaimana dimaksud pada butir 2.3 memuat materi antara lain : 2.4.1. resiko keamanan; 2.4.2. metode pengenalan resiko keamanan; 2.4.3. tindakan yang harus diambil dalam hal terjadi pelanggaran keamanan;dan
2
2.4.4. rencana keamanan (security plan) yang memuat kepedulian keamanan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masingmasing personel. 2.5
Pendidikan dan pelatihan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya wajib diikuti oleh personel yang bertugas dalam penanganan pengangkutan barang berbahaya pada: 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5
Badan Usaha Angkutan Udara; Badan Usaha Bandar Udara; Unit Penyelenggara Bandar Udara; Perusahaan Angkutan Udara Asing; Badan Usaha Pelayanan di Darat Untuk Penumpang dan Kargo (Ground Handling); 2.5.6 Pengelola Gudang (Warehousing); 2.5.7 Regulated Agent; 2.5.8 Ekspedisi Muatan Pesawat Udara; 2.5.9 Agen Kargo; 2.5.10 Pengirim (shipper); 2.5.11 PT Pos Indonesia; 2.5.12 Pengirim Pabrikan (Known Shipper); dan 2.5.13 Badan Usaha Lain yang terkait pengiriman barang berbahaya. 2.6
Pendidikan dan pelatihan inspektur penanganan pengangkutan barang berbahaya wajib diikuti oleh personel yang bertugas dalam pengawasan penanganan pengangkutan barang berbahaya pada: 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; Kantor Otoritas Bandar Udara; Unit Penyelenggara Bandar Udara; Badan Usaha Bandar Udara; Badan Usaha Angkutan Udara; dan Perusahaan Angkutan Udara Asing.
3
BAB II DEFINISI Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Barang berbahaya (Dangerous Goods) adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan. 2. Personel penanganan pengangkutan barang berbahaya adalah personel yang mempunyai kompetensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang penanganan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara. 3. Pendidikan dan pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku personel penanganan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara. 4. Lembaga pendidikan dan pelatihan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya diantaranya lembaga dari unsur pemerintahan atau badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang mendapat izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 5. Buku pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Training Procedure Manual) adalah dokumen yang terdiri dari data dan informasi tentang struktur organisasi, manajemen dan personel, kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan, tenaga pengajar (instruktur), fasilitas pendidikan dan pelatihan teori dan praktek, buku-buku kerja pendukung, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya. 6. Sertifikat kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya. 7. Kurikulum adalah jenis dan jumlah mata pelajaran yang harus diberikan dalam proses belajar mengajar untuk mendukung satu bidang atau jenis kegiatan pendidikan dan pelatihan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya. 8. Silabus adalah pokok bahasan dari tiap-tiap mata pelajaran yang ada di dalam kurikulum suatu pendidikan dan pelatihan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya. 9. Sertifikat penyelenggaraan adalah tanda bukti yang diberikan oleh Direktur Jenderal kepada lembaga pendidikan dan pelatihan sebagai pengakuan atau akreditasi terpenuhinya persyaratan guna menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya.
4
10. Instruktur pendidikan dan pelatihan adalah orang yang memiliki kompetensi bertugas dan bertanggung jawab untuk mengajar serta memberikan pelatihan dan bimbingan di bidang penanganan pengangkutan barang berbahaya. 11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 12. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 13. Direktur adalah Direktur yang membidangi penanganan pengangkutan barang berbahaya. 14. Direktorat adalah Direktorat yang membidangi penanganan pengangkutan barang berbahaya.
5
BAB III TANGGUNG JAWAB
3.1 Direktur Jenderal Direktur Jenderal bertanggung jawab: 3.1.1 Menetapkan, melaksanakan dan mengembangakan program pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya; 3.1.2 mempertahankan efektifitas program pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya; 3.1.3 menetapkan standar dan persyaratan untuk mendapatkan persetujuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya; 3.1.4 menerbitkan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya; 3.1.5 mengesahkan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Training Procedure Manual/TPM) 3.1.6 melakukan pengawasan, tindakan korektif dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya. 3.2 Direktur Direktur bertanggung jawab: 3.2.1 menjamin terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya; 3.2.2 mengevaluasi permohonan sertifikat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya; 3.2.3 mengesahkan perubahan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Training Procedure Manual/TPM); 3.2.4 melakukan pengawasan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya; dan 3.2.5 menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan sistem catatan/rekaman pendidikan dan pelatihan inspektur. 3.2.6 menyimpan catatan/rekaman pendidikan dan pelatihan (training record) dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun 3.3 Kepala Kantor Kepala Kantor bertanggung jawab: 3.3.1 menjamin terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya; 3.3.2 melakukan pengawasan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya; dan 3.3.3 menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan sistem catatan/rekaman pendidikan dan pelatihan inspektur penanganan pengangkutan barang berbahaya. 3.3.4 menyimpan catatan/rekaman pendidikan dan pelatihan (training record) dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun
6
3.4 Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bertanggung jawab: 3.4.1 menyusun, melaksanakan, mempertahankan dan mengevaluasi pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Training Procedure Manual/TPM) sesuai dengan program pendidikan dan pelatihan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya; 3.4.2 melakukan seleksi calon peserta diklat; 3.4.3 menyiapkan instruktur yang berkompetensi dan berkualifikasi sesuai bidang ajarnya; 3.4.4 menyiapkan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung sesuai persyaratan; 3.4.5 melaksanakan pengawasan internal; dan 3.4.6 mendokumentasikan dan melaporkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 3.4.7 menyimpan catatan/rekaman pendidikan dan pelatihan (training record) dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun 3.5 Organisasi berbahaya
yang
terlibat
dalam
penanganan
pengangkutan
barang
Organisasi yang terlibat dalam penanganan pengangkutan barang berbahaya bertanggung jawab: 3.5.1 menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya (manual training); 3.5.2 memastikan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya mengikuti program pendidikan dan pelatihan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya; 3.5.3 menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan sistem catatan/rekaman pendidikan dan pelatihan. 3.5.4 menyimpan catatan/rekaman pendidikan dan pelatihan (training record) dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun.
7
BAB IV LINGKUP PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
4.1 Jenis dan Bidang Pendidikan dan Pelatihan. 4.1.1
Jenis pendidikan dan pelatihan terdiri dari: a. pendidikan dan pelatihan awal (initial course); b. pendidikan dan pelatihan penyegaran (refreshing course).
4.1.2
Bidang pendidikan dan pelatihan terdiri dari: a. pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan kompetensi dan lisensi; b. pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan kompetensi; c. pendidikan dan pelatihan khusus.
4.1.3
Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada butir 4.1.2 huruf a terdiri dari: a. program pendidikan dan pelatihan tipe A untuk: 1. pengirim dan pengemas (shippers and packers); 2. personel penerimaan kargo (cargo acceptance staff); 3. personel penanganan kargo (cargo handling staff); 4. personel peneriamaan barang pos (postal acceptance staff); 5. personel penanganan barang pos (postal handling staff). b. program pendidikan dan pelatihan tipe B untuk: 1. personel penyimpanan kargo (warehouse staff); 2. pengawas bongkar muat kargo yang diangkut pesawat udara (loading/unloading supervisor).
4.1.4
Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada butir 4.1.2 huruf b terdiri dari: a. program pendidikan dan pelatihan tipe C yang merupakan materi wajib yang bersifat kelas program yang rutin (dangerous goods routine class programme) untuk: 1. penerbang; 2. personel kabin; 3. personel operasi pesawat udara (flight operation officer/FOO). b. program pendidikan dan pelatihan tipe D yang merupakan bagian dari pelatihan kompetensinya, untuk: 1. personel keamanan penerbangan (aviation security personnel); 2. personel pertolongan kecelakaan penerbangan – pemadam kebakaran/ PKP-PK (aerodrome rescue and fire figthing services personnel). c. program pendidikan dan pelatihan tipe E yang bersifat peningkatan kepedulian (dangerous goods awareness) untuk: 1. petugas pasasi (passenger handling staff); 2. personel bongkar muat kargo yang diangkut pesawat udara (cargo loading/unloading staff); 8
3. personel penyimpanan suku cadang pesawat udara (aircraft material store staff). d. program pendidikan dan pelatihan tipe F untuk inspektur pengangkutan barang berbahaya (Dangerous Goods Inspector). 4.1.5
Pendidikan dan pelatihan khusus sebagaimana dimaksud pada butir 4.1.2 huruf c merupakan pendidikan dan pelatihan tambahan yang bersifat pendalaman materi, antara lain: a. material radioaktif (radioactive material); b. zat terinfeksi (infectious substances).
4.2 Standar Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan 4.2.1
Progam pendidikan dan pelatihan (Dangerous Goods Training Programme) untuk mendapatkan lisensi terdiri dari: a. program pendidikan dan pelatihan tipe "A" (Dangerous Goods Training Programme Type "A") untuk mendapatkan lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya tipe "A". b. program pendidikan dan pelatihan tipe "B" (Dangerous Goods Training Programme Type "B") untuk mendapatkan lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya tipe "B".
4.2.2
Standar kompetensi pendidikan dan pelatihan tipe "A" sebagaimana dimaksud butir 4.2.1 huruf a, sebagai berikut: a. memahami filosofi umum pengangkutan barang berbahaya (general philosophy of dangerous goods); b. memahami pembatasan pengangkutan barang berbahaya (limitations of dangerous goods); c. memahami persyaratan umum bagi pengirim barang berbahaya (general requirements for shippers of dangerous goods); d. memahami klasifikasi barang berbahaya (classification of dangerous goods); e. memahami daftar barang berbahaya (list of dangerous goods); f. memahami ketentuan umum pengemasan (general packing requirements of dangerous goods); g. memahami petunjuk pengemasan (packing instructions of dangerous goods); h. memahami pelabelan dan penandaan pengangkutan barang berbahaya (labelling and marking of dangerous goods); i. memahami dokumentasi pengangkutan barang berbahaya (dangerous goods transport documentation and other relevant documentation); j. memahami prosedur penerimaan barang berbahaya (acceptance procedure of dangerous goods); k. memahami pengenalan barang berbahaya yang tidak dilaporkan (recognition of undeclared dangerous goods); l. memahami persyaratan untuk penumpang dan awak pesawat udara terkait barang berbahaya (provisions for passengers and crew related to dangerous goods); m. memahami prosedur penyimpanan dan pemuatan barang berbahaya (storage and loading procedure of dangerous goods);
9
n. memahami pemberitahuan informasi kepada pilot terkait barang berbahaya (notification to captain related dangerous goods); o. memahami keamanan barang berbahaya (dangerous goods security); p. memahami prosedur darurat terkait pengangkutan barang berbahaya (emergency procedures related to dangerous goods); q. memahami prosedur pelaporan terkait kejadian (insiden dan eksiden) yang melibatkan barang berbahaya (dangerous goods occurrence report procedure); dan r. memahami peraturan nasional terkait pengangkutan barang berbahaya (national regulation related dangerous goods transport). 4.2.3
Standar kompetensi pendidikan dan pelatihan tipe "B" sebagaimana dimaksud butir 4.2.1 huruf b, sebagai berikut: a. memahami filosofi umum pengangkutan barang berbahaya (general philosophy of dangerous goods); b. memahami pembatasan pengangkutan barang berbahaya (limitations of dangerous goods); c. memahami klasifikasi barang berbahaya (classification of dangerous goods); d. memahami daftar barang berbahaya (list of dangerous goods); e. memahami pelabelan dan penandaan pengangkutan barang berbahaya (labelling and marking of dangerous goods); f. memahami pengenalan barang berbahaya yang tidak dilaporkan (recognition of undeclared dangerous goods); g. memahami persyaratan untuk penumpang dan awak pesawat udara terkait barang berbahaya (provisions for passengers and crew related to dangerous goods); h. memahami prosedur penyimpanan dan pemuatan barang berbahaya (storage and loading procedure of dangerous goods); i. memahami pemberitahuan kepada pilot terkait barang berbahaya (notification to captain related dangerous goods); j. memahami keamanan barang berbahaya (dangerous goods security); k. memahami prosedur darurat terkait pengangkutan barang berbahaya (emergency procedures related to dangerous goods); l. memahami prosedur pelaporan terkait kejadian (insiden dan eksiden) yang melibatkan barang berbahaya (dangerous goods occurrence report procedure); dan m. memahami peraturan nasional terkait pengangkutan barang berbahaya (national regulation related dangerous goods transport).
4.2.4
Progam pendidikan dan pelatihan (Dangerous Goods Training Programme) untuk mendapatkan kompetensi terdiri dari: a. program pendidikan dan pelatihan tipe “C” yang bersifat kelas program yang rutin (routine class programme). b. program pendidikan dan pelatihan tipe "D" yang merupakan bagian dari pelatihan kompetensinya. c. program pendidikan dan pelatihan tipe “E” yang bersifat peningkatan kepedulian (dangerous goods awareness).
10
d. program pendidikan dan pelatihan tipe “F” untuk inspektur pengangkutan barang berbahaya (Dangerous Goods Training Programme for Inspector) 4.2.5
Standar kompetensi pendidikan dan pelatihan tipe "C" sebagaimana dimaksud butir 4.2.4 huruf a, sebagai berikut: a. memahami filosofi umum pengangkutan barang berbahaya (general philosophy of dangerous goods); b. memahami pembatasan pengangkutan barang berbahaya (limitations of dangerous goods); c. memahami daftar barang berbahaya (list of dangerous goods); d. memahami pelabelan dan penandaan pengangkutan barang berbahaya (labelling and marking of dangerous goods); e. memahami pengenalan barang berbahaya yang tidak dilaporkan (recognition of undeclared dangerous goods); f. memahami persyaratan untuk penumpang dan awak pesawat udara terkait barang berbahaya (provisions for passengers and crew related dangerous goods); dan g. memahami prosedur penyimpanan dan pemuatan barang berbahaya (storage and loading procedure of dangerous goods)*; h. memahami pemberitahuan kepada pilot terkait barang berbahaya (notification to captain related dangerous goods); i. memahami keamanan barang berbahaya (dangerous goods security); j. memahami prosedur darurat pengangkutan barang berbahaya (emergency procedures related dangerous goods); k. memahami prosedur pelaporan terkait kejadian (insiden dan eksiden) yang melibatkan barang berbahaya (dangerous goods occurrence report procedure); dan l. memahami peraturan nasional terkait pengangkutan barang berbahaya (national regulation related dangerous goods transport).
4.2.6
Standar kompetensi pendidikan dan pelatihan tipe "D" sebagaimana dimaksud butir 4.2.4 huruf b, untuk personel keamanan penerbangan (aviation security personnel), sebagai berikut: a. memahami filosofi umum pengangkutan barang berbahaya (general philosophy of dangerous goods); b. memahami pembatasan pengangkutan barang berbahaya (limitations of dangerous goods); c. memahami klasifikasi barang berbahaya (classification of dangerous goods); d. memahami pelabelan dan penandaan pengangkutan barang berbahaya (labelling and marking of dangerous goods); e. memahami pengenalan barang berbahaya yang tidak dilaporkan (recognition of undeclared dangerous goods); f. memahami persyaratan untuk penumpang dan awak pesawat udara terkait barang berbahaya (provisions for passengers and crew related to dangerous goods); g. memahami prosedur darurat terkait pengangkutan barang berbahaya (emergency procedures related to dangerous goods); dan
11
h. memahami peraturan nasional terkait pengangkutan barang berbahaya (national regulation related dangerous goods transport). 4.2.7
Standar kompetensi pendidikan dan pelatihan tipe "D" sebagaimana dimaksud butir 4.2.4 huruf b, untuk Personel PKPPK (aerodrome rescue and fire figthing services personnel), sebagai berikut: a. memahami filosofi umum pengangkutan barang berbahaya (general philosophy of dangerous goods); b. memahami pembatasan pengangkutan barang berbahaya (limitations of dangerous goods); c. memahami klasifikasi barang berbahaya (classification of dangerous goods); d. memahami pelabelan dan penandaan pengangkutan barang berbahaya (labelling and marking of dangerous goods); e. memahami keamanan barang berbahaya (dangerous goods security); f. memahami prosedur darurat terkait pengangkutan barang berbahaya (emergency procedures related to dangerous goods); dan g. memahami peraturan nasional terkait pengangkutan barang berbahaya (national regulation related dangerous goods transport).
4.2.8
Standar kompetensi pendidikan dan pelatihan tipe "E" sebagaimana dimaksud butir 4.2.4 huruf c, sebagai berikut: a. memahami filosofi umum pengangkutan barang berbahaya (general philosophy of dangerous goods); b. memahami pembatasan pengangkutan barang berbahaya (limitations of dangerous goods); c. memahami pelabelan dan penandaan pengangkutan barang berbahaya (labelling and marking of dangerous goods); d. memahami pengenalan barang berbahaya yang tidak dilaporkan (recognition of undeclared dangerous goods); e. memahami persyaratan untuk penumpang dan awak pesawat udara terkait barang berbahaya (provisions for passengers and crew related dangerous goods); f. memahami keamanan barang berbahaya (dangerous goods security); g. memahami prosedur darurat terkait pengangkutan barang berbahaya (emergency procedures related dangerous goods); dan h. memahami peraturan nasional terkait pengangkutan barang berbahaya (national regulation related dangerous goods transport).
4.2.9
Standar kompetensi pendidikan dan pelatihan tipe "F" sebagaimana dimaksud butir 4.2.4 huruf d, sebagai berikut: a. memahami regulasi terkait keamanan dan keselamatan penerbangan (regulation related to aviation security and safety) b. memahami regulasi nasional terkait pengangkutan barang berbahaya (national regulation related to dangerous goods); c. memahami regulasi terkait program pendidikan dan pelatihan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya
12
d. e. f. g.
h.
i.
j. k. l.
(regulation related to dangerous goods personnel training programme); memahami sistem manajemen keselamatan (safety management system/sms); memahami prosedur pengangkutan barang berbahaya IATA; memiliki kompetensi pendidikan dan pelatihan tipe “A”; memahami prosedur inspeksi dan audit penanganan pengangkutan barang berbahaya (dangerous goods inspection and audit procedure); memahami prosedur investigasi kejadian (incident and accident) yang melibatkan barang berbahaya (dangerous goods occurrence investigation procedure); memahami prosedur investigasi kejadian (incident and accident) yang melibatkan barang berbahaya (dangerous goods occurence investigation procedure); memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik (communication skills); memahami prosedur penegakan peraturan penerbangan (aviation enforcement); memahami prosedur keselamatan kerja (kesehatan dan keselamatan) (safe working procedure (health and safety)).
4.3 Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan. 4.3.1 Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan harus melakukan seleksi terhadap calon peserta pendidikan dan pelatihan. 4.3.2 Seleksi calon peserta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada butir 4.3.1 dimaksudkan untuk memastikan: a. latar belakang (background check); b. pemenuhan persyaratan administrasi; c. asal instansi/unit kerja. 4.3.3 Persyaratan calon peserta pendidikan dan pelatihan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya meliputi: a. usia minimal 18 (delapan belas) tahun; b. pendidikan formal minimal SMA atau sederajat; c. sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna; dan d. menguasai bahasa inggris minimal pasif. 4.3.4 Persyaratan calon peserta pendidikan dan pelatihan inspektur penanganan pengangkutan barang berbahaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4.3.5 Persyaratan khusus calon peserta pendidikan dan pelatihan inspektur penanganan pengangkutan barang berbahaya sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang inspektur penerbangan. 4.4 Pendidikan dan Pelatihan Inspektur penanganan pengangkutan barang berbahaya 4.4.1
Untuk menjadi inspektur penanganan pengangkutan barang berbahaya harus mengikuti ketentuan Inspector Training System (ITS) yang meliputi: a. diklat initial; b. on the job training (OJT). 13
4.4.2
Pendidikan dan pelatihan initial sebagaimana dimaksud butir 4.4.1 huruf a, bertujuan untuk mencapai kompetensi sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.9.
4.4.3
On the job training (OJT) sebagaimana dimaksud butir 4.4.1 huruf b, merupakan program pengembangan keterampilan dimana calon inspektur dalam melakukan pekerjaan melalui pengalaman langsung.
4.4.4
Tata cara pelaksanaan On the job training (OJT) dengan mengikuti ketentuan dalam Inspector Training System (ITS).
4.5 Pendidikan dan Pelatihan Penyegaran (Refreshing Course) 4.5.1
Pendidikan dan pelatihan penyegaran (refreshing course) terdiri dari: a. pendidikan dan pelatihan penyegaran (refreshing course) untuk personel penanganan penangangkutan barang berbahaya; b. pendidikan dan pelatihan penyegaran (refreshing course) untuk inspektur penangangkutan barang berbahaya.
4.5.2
Pendidikan dan pelatihan penyegaran (refreshing course) sebagaimana dimaksud pada butir 4.5.1 huruf a, wajib diikuti oleh personel penanganan pengangkutan barang berbahaya sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk: a. Program pendidikan dan pelatihan penyegaran (refreshing course) Tipe A; b. Program pendidikan dan pelatihan penyegaran (refreshing course) Tipe B; c. Program pendidikan dan pelatihan penyegaran (refreshing course) Tipe C; dan d. Program pendidikan dan pelatihan penyegaran (refreshing course) Tipe E.
4.5.3
Pendidikan dan pelatihan penyegaran (refreshing course) sebagaimana dimaksud pada butir 4.5.1 huruf b, wajib diikuti oleh inspektur pengangkutan barang berbahaya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
4.5.4
Pendidikan dan pelatihan penyegaran (refreshing course) sebagaimana dimaksud pada butir 4.5.1 huruf b untuk program pendidikan dan pelatihan Tipe D yang merupakan bagian dari pelatihan kompetensinya, dilaksanakan sesuai pendidikan dan pelatihan penyegaran (refreshing course) kompetensinya.
4.5.5
Setiap peserta yang telah dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan penyegaran (refreshing course) sebagaimana dimaksud pada butir 4.5.1 berhak mendapatkan tanda bukti kelulusan berupa sertifikat kompetensi.
4.5.6
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penyegaran (refreshing course) harus sesuai dengan kurikulum dan silabus.
14
BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.1 Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan
5.2
5.1.1
Pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya dapat diselenggarakan oleh: a. lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan; b. instansi tempat bekerja (in-house training).
5.1.2
Pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan, sebagaimana dimaksud butir 5.1.1 huruf a yaitu: a. program pendidikan dan pelatihan tipe A; b. program pendidikan dan pelatihan tipe B; c. program pendidikan dan pelatihan tipe C; d. program pendidikan dan pelatihan tipe D; dan e. program pendidikan dan pelatihan tipe F.
5.1.3
Pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan dan instansi tempat bekerja (in-house training) sebagaimana dimaksud butir 5.1.1 yaitu program pendidikan dan pelatihan tipe E.
5.1.4
Program pendidikan dan pelatihan tipe E yang dilakukan oleh instansi tempat bekerja (in-house training) sebagaimana dimaksud butir 5.1.3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. instruktur harus: 1) memiliki lisensi personel penganganan pengangkutan barang berbahaya tipe A; 2) memiliki pengalaman penanganan pengangkutan barang berbahaya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; b. materi sesuai dengan kurikulum dan silabus program pendidikan dan pelatihan personel penganganan pengangkutan barang berbahaya; c. mengeluarkan bukti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
Materi Ajar 5.2.1
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya harus mengacu pada materi ajar sesuai dengan tipe program pendidikan dan pelatihan.
5.2.2
Materi program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud butir 5.2.1 yaitu:
15
a. Pendidikan dan pelatihan awal (initial) No. Materi Pengangkutan Barang Tipe Berbahaya dengan Pesawat A Udara T
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
General philosophy National regulation related to Dangerous Goods Limitations General requirements for shipper Classification List of Dangerous Goods Packing requirements Packing Instructions Labelling and marking Dangerous Goods transport document and other relevant documentation Acceptance procedure Recognition of undeclared Dangerous Goods Storage and loading procedures Pilot's notification Provisions for passengers and crew Emergency procedures Dangerous Goods occurence report procedure Dangerous Goods Security Performance simulation Ujian kompetensi (local examination)
P
Tipe B T
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓
Ket.
P
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓
✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓
✓ ✓
✓
✓
✓
✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓
b. Pendidikan dan pelatihan ulangan (refreshing) No. Materi Pengangkutan Barang Tipe Berbahaya dengan Pesawat A Udara T
1.
2.
a. b. c. d.
Review of the government policies on the transport of dangerous goods by air Review on how to use technical instruction for dangerous goods transport by air in determining: Limitations Classification Packing requirements and Instruction Labelling and marking
P
Tipe B T
✓
✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓
✓
✓
Ket.
P
16
No. Materi Pengangkutan Barang Tipe Berbahaya dengan Pesawat A Udara T
e.
f. g. h. i. j. 3. 4. 5.
5.2.3
Dangerous Goods transport document and other relevant documentation Acceptance procedure Recognition of undeclared Dangerous Goods Storage and loading procedures Provisions for passengers and crew Emergency procedures Dangerous Goods Security Performance simulation Ujian kompetensi (local examination)
P
Tipe B T
Ket.
P
✓
✓ ✓
✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓
Pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan kompetensi a. Pendidikan dan pelatihan awal (initial) No. Materi Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara 1. General philosophy 2. National regulation related to Dangerous Goods 3. Limitations 4. General requirements for shipper 5. Classification 6. List of Dangerous Goods 7. Packing requirements 8. Packing Instructions 9. Labelling and marking 10. Recognition of undeclared Dangerous Goods 11. Storage and loading procedures 12. Pilot's notification 13. Provisions for
Tipe C
Tipe D1
Tipe D2
Tipe E
T
T
T
T
P
✓ ✓
✓ ✓
✓
✓
P
✓ ✓
P
Ket.
P
✓ ✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓ *)
✓ ✓
17
No. Materi Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara passengers and crew 14. Emergency procedures 15. Dangerous Goods occurence report procedure 16. Dangerous Goods Security 17. Ujian kompetensi (local examination) *)
Tipe C
Tipe D1
Tipe D2
Tipe E
T
T
T
T
P
✓
P
✓
P
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Ket.
P
✓
✓ ✓
✓ ✓
materi tambahan khusus pendidikan dan pelatihan tipe C untuk personel operasi pesawat udara (load planner/FOO).
b. Pendidikan dan pelatihan ulangan (refreshing) No. Materi Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara 1. Review of the government policies on the transport of dangerous goods by air 2. Recent changes in regulation related to the safe transport of dangerous goods by air 3. Review on how to use technical instruction for dangerous goods transport by air in determining: a. Limitations b. Classification c. Packing requirements and instruction d. Labelling and marking e. Recognition of undeclared
Tipe C (Jam)
Tipe D1
Tipe D2
Tipe E
T
T
T
T
✓
P
✓
P
✓
P
Ket.
P
✓
✓
✓
✓ ✓
✓ ✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓ ✓
18
No. Materi Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara Dangerous Goods f. Storage and loading procedures g. Provisions for passengers and crew h. Emergency procedures i. Dangerous Goods occurence report procedure 4. Dangerous Goods Security 5. Ujian kompetensi (local examination) *)
5.2.4
Tipe C (Jam)
Tipe D1
Tipe D2
Tipe E
T
T
T
T
P
P
P
Ket.
P
✓ *)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓ ✓
✓ ✓
khusus pendidikan dan pelatihan tipe C untuk personel operasi pesawat udara (load planner/FOO).
Pendidikan dan pelatihan untuk inspektur terdiri dari: a. Pendidikan dan pelatihan awal (initial) No. Materi Pengangkutan Barang Tipe F Berbahaya dengan Pesawat Udara T
1.
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. 2. 3. 4.
Review on how to use technical instruction for dangerous goods transport by air in determining: Limitations Classification Packing requirements and instruction Labelling and marking Dangerous Goods transport document and other relevant documentation Acceptance procedure Recognition of undeclared Dangerous Goods Storage and loading procedures Provisions for passengers and crew Emergency procedures Dangerous Goods occurence report procedure Dangerous Goods Security IATA Dangerous Goods Procedure National regulation related to Dangerous Goods
Ket.
P
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
19
No. Materi Pengangkutan Barang Tipe F Berbahaya dengan Pesawat Udara T
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Safety Mangement System (SMS) Regulation related to aviation security and safety Regulation related to Dangerous Goods Personnel Training Programme Dangerous Goods Inspection and Audit Procedure Dangerous Goods Occurrence Investigation Procedure Communication skills Aviation Enforcement Safe working procedure (health and safety) On the Job Training (OJT) Ujian kompetensi (local examination)
Ket.
P
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓
✓ ✓
b. Pendidikan dan pelatihan ulangan (refreshing) No. Materi Pengangkutan Barang Tipe F Berbahaya dengan Pesawat Udara T
1.
2.
3.
4. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Review of the government policies on the transport of dangerous goods by air Recent changes in regulation related to the safe transport of dangerous goods by air Review on how to use technical instruction for dangerous goods transport by air in determining: Limitations Classification Packing requirements and instruction Labelling and marking Dangerous Goods transport document and other relevant documentation Acceptance procedure Recognition of undeclared Dangerous Goods Storage and loading procedures Provisions for passengers and crew Emergency procedures Dangerous Goods occurence report procedure Dangerous Goods Security Dangerous Goods Inspection and Audit Procedure Dangerous Goods Occurrence
Ket.
P
✓
✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
20
No. Materi Pengangkutan Barang Tipe F Berbahaya dengan Pesawat Udara T
17. 18. 19. 20.
Investigation Procedure Communication skills Aviation Enforcement Safe working procedure (health and safety) Ujian kompetensi (local examination)
Ket.
P
✓ ✓ ✓ ✓
✓
Keterangan : Tipe A : Tipe B : Tipe C :
Tipe D1:
Tipe D2:
Tipe E :
Tipe F :
5.3
program pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan lisensi tipe A. program pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan lisensi tipe B. program pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan kompetensi yang bersifat kelas program yang rutin (routine class programme). program pendidikan dan pelatihan yang merupakan bagian dari pelatihan kompetensinya untuk personel keamanan penerbangan (aviation security personnel). program pendidikan dan pelatihan yang merupakan bagian dari pelatihan kompetensinya untuk Personel Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran/PKP-PK (aerodrome rescue and fire figthing services personnel). program pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan kompetensi yang bersifat peningkatan kepedulian (dangerous goods awareness). program pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan kompetensi bagi inspektur pengangkutan barang berbahaya (Dangerous Goods Training Programme for Inspector).
Instruktur 5.3.1 Instruktur pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan berbahaya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. pendidikan formal minimal Diploma III dan memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang penanganan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara atau Pendidikan formal minimal SMA dan memiliki pengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun di bidang penanganan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara; b. memiliki sertifikat kompetensi program pendidikan dan pelatihan tipe A; c. memiliki sertifikat kompetensi program pendidikan dan pelatihan tipe F (khusus instruktur program pendidikan dan pelatihan tipe F);
21
d. memiliki sertifikat kompetensi instruktur minimal pendidikan dan pelatihan instruktur umum (general instructor course); dan e. menguasai bahasa inggris (aktif). 5.3.2
Instruktur sebagaimana dimaksud butir 5.3.1 mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya.
wajib
5.3.3
Dalam mempertahankan dan meningkatkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada butir 5.3.2 dapat diperoleh dengan cara: a. mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus sebagaimana dimaksud butir 4.1.5; dan/atau b. mengikuti pendidikan dan pelatihan penyegaran (refreshing course) antara lain: program kelas penyegaran (refreshing class programme), lokakarya (workshop), seminar, forum diskusi ahli (expert forum discussion) dan diskusi panel (panel discussion).
5.3.4
Dalam Mempertahankan dan meningkatkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada butir 5.3.3 harus diikuti oleh instruktur pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
5.3.5
Instruktur yang tidak melakukan kegiatan pengajaran minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya ulang sesuai bidang ajarnya.
5.4 Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan 5.4.1
Penyelenggara pendidikan dan pelatihan harus memiliki dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
5.4.2
Penyelenggara pendidikan dan pelatihan harus memiliki modul pengajaran dan alat peraga sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan.
5.4.3
Penyelenggara pendidikan dan pelatihan harus memiliki buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan (Training Procedure Manual).
5.4.4
Panduan penyusunan buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Training Procedure Manual) sesuai Lampiran II.
22
BAB VI PENGAWASAN INTERNAL 6.1 Penyelenggara pendidikan dan pelatihan harus menyusun, menetapkan dan melaksanakan sistem pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 6.2 Pengawasan internal sebagaimana terhadap, antara lain: a. Instruktur; b. Prasarana dan sarana; c. Modul/materi; dan d. Hasil proses belajar mengajar.
dimaksud
butir
6.1
dilakukan
6.3 Laporan pengawasan internal sebagaimana dimaksud butir 6.2 harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
23
BAB VII PELAPORAN DAN DOKUMENTASI 7.1 Pelaporan 7.1.1
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan wajib melaporkan rencana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan, kepada: a. Direktur; dan b. Kepala Kantor.
7.1.2
Laporan rencana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya yang disampaikan kepada Direktur sebagaimana dimaksud butir 7.1.1 huruf a , antara lain: a. program pendidikan dan pelatihan tipe A (initial); b. program pendidikan dan pelatihan tipe B (initial); c. program pendidikan dan pelatihan tipe C (initial); d. program pendidikan dan pelatihan tipe F (initial).
7.1.3
Laporan rencana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya yang disampaikan kepada Direktur dan Kepala Kantor sebagaimana dimaksud butir 7.1.1 yaitu: a. program pendidikan dan pelatihan tipe A (refreshing); b. program pendidikan dan pelatihan tipe B (refreshing); c. program pendidikan dan pelatihan tipe C (refreshing); d. program pendidikan dan pelatihan tipe F (refreshing); e. program pendidikan dan pelatihan tipe E (initial dan refreshing).
7.1.4
Laporan rencana penyelenggaraan pendidikan dan sebagaimana dimaksud butir 7.1.1 berisi: a. jumlah, nama dan instansi peserta; b. jadwal pelaksanaan; c. nama instruktur; d. jadwal pengujian kompetensi; e. jadwal pengujian lisensi (khusus tipe A dan tipe B).
pelatihan
7.2 Dokumentasi 7.2.1
Penyelenggara pendidikan dan pelatihan harus melakukan pencatatan (dokumentasi) setiap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
7.2.2
Pencatatan (dokumentasi) sebagaimana dimaksud butir 7.2.1 harus memuat antara lain: a. jenis pendidikan dan pelatihan dan waktu penyelenggaraan. b. daftar hadir peserta ; c. daftar hadir instruktur ; d. hasil ujian kompetensi; e. salinan (copy) sertifikat kompetensi.
24
Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 546 Tahun 2015 Tentang : 8 September 2015
PANDUAN PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERSONEL PENANGANAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DENGAN PESAWAT UDARA (TRAINING PROCEDURE MANUAL OF DANGEROUS GOODS PERSONNEL) UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERSONEL PENANGANAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA
1
BUKU PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERSONEL PENANGANAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (Nama Lembaga Diklat)
Rev. (Nomor Revisi) Tahun ..................
2
LEMBAR PENGESAHAN
---Pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Training Procedure Manual/TPM) untuk bidang disusun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara serta Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : ...... tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya, pemberian akreditasi Lembaga pendidikan dan pelatihan Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya. Direktur Keamanan Penerbangan atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara telah menyetujui pedoman pendidikan dan pelatihan (Training Procedure Manual/TPM) ini untuk dipergunakan oleh sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang (nama bidang diklat). wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pedoman pendidikan dan pelatihan (Training Procedure Manual/TPM) yang telah disetujui ini dan melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan serta melakukan pemutakhiran terhadap modul pendidikan dan pelatihan sejalan dengan perkembangan peraturan, ketentuan dan teknologi yang berlaku guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan serta kompetensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya. wajib melaporkan setiap adanya perubahan pada pedoman pendidikan dan pelatihan (Training Procedure Manual/TPM) ini kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara Cq. Direktur Keamanan Penerbangan.
Jakarta, .............................................................. A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Direktur Keamanan Penerbangan
.................................... <Pangkat/Gol.> NIP. ..............................
3
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................. DAFTAR ISI .................................................................................................... KATA PENGANTAR ......................................................................................... PERSETUJUAN MANUAL................................................................................. KOMITMEN PIMPINAN .................................................................................... BAB I Pendahuluan .................................................................................................. A. Maksud dan Tujuan ................................................................................. B. Administrasi dan Pengontrolan Buku Pedoman ........................................ C. Catatan Perubahan …………………………………………………………………….. D. Daftar Pemegang Buku Pedoman …………………………………………………… E. Daftar Halaman Efektif ………………………………………………………………… F. Kebijakan Dasar Perusahaan ………………………………………………………… G. Definisi …………………………………………………………………………………….. BAB II Dasar Hukum ................................................................................................ A. Nasional ................................................................................................... B. Internasional ............................................................................................ BAB III Ruang Lingkup Persetujuan ........................................................................... A. Batasan Kewenangan Penyelenggara pendidikan dan pelatihan ................ B. Program pendidikan dan pelatihan yang disetujui ...................................... BAB IV Organisasi, prasarana dan sarana .................................................................. A. Organisasi Lembaga pendidikan dan pelatihan ......................................... B. Fungsi Perencanaan dan Keuangan .......................................................... C. Fungsi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan ......................................... D. Fungsi Evaluasi dan Pengawasan ............................................................. E. Prasarana dan Sarana Penyelenggara pendidikan dan pelatihan ............... F. Instruktur ................................................................................................. BAB V Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan .................................................... A. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan .............................................. B. Kurikulum dan Silabus ............................................................................. C. Garis-garis Besar Acara Belajar ................................................................ D. Materi Pelatihan/Modul ............................................................................ E. Jadwal (time table) .................................................................................... F. Prosedur Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan ................................... G. Prosedur Pengujian dan Standar Kelulusan .............................................. H. Pelaporan ................................................................................................. BAB VI Instruktur ...................................................................................................... A. Persyaratan Instruktur dan Penguji Kompetensi ....................................... B. Daftar Instruktur ...................................................................................... 4
BAB VII Pengendalian Mutu ........................................................................................ A. Skema Pengendalian Mutu ........................................................................ B. Sistem Pengendalian Mutu ........................................................................ C. Catatan/rekaman Penyelenggaraan .......................................................... BAB VIII Sertifikat Kompetensi ..................................................................................... A. Prosedur Penerbitan Sertifikat Kompetensi ............................................... B. Persyaratan Permohonan Penerbitan atau Perpanjangan Lisensi ............... LAMPIRAN Lampiran I, Course Objective (Curriculum) and Course Outline (Syllabus) ....... Lampiran II, Daftar Nama Pejabat Lembaga .................................................... Lampiran III, Daftar Prasarana dan Sarana .................................................... Lampiran IV, Daftar Buku Materi (handout) .................................................... Lampiran V, Data Kualifikasi Instruktur ......................................................... Lampiran VI, Sasaran dan Rangkuman Pendidikan dan Pelatihan ................... Lampiran VII, Tata Tertib Pendidikan dan Pelatihan ....................................... Lampiran VIII, Format Laporan Rutin Pendidikan dan pelatihan ....................
5
KATA PENGANTAR
Pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya ini merupakan prosedur dan panduan bagi dalam penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya. Prosedur dan ketentuan dalam pedoman ini dibuat sebagai persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor : PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: ........... tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya. Sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki tugas utama mengembangkan dan melatih Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara, memiliki komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan dengan fasilitas dan tenaga pengajar yang profesional untuk mendukung tercapainya keselamatan penerbangan. memiliki visi yaitu dan memiliki misi yaitu <misi Lembaga Diklat>. Pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini harus senantiasa diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan peraturan, personel, dan perkembangan teknologi saat ini.
, ttd.
6
PERSETUJUAN MANUAL (diisi oleh lembaga penyelenggara sesuai dengan format masing – masing lembaga)
7
PAKTA INTEGRITAS adalah lembaga pendidikan dan pelatihan yang berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dan professional di bidang penerbangan, khususnya bidang penanganan pengangkutan barang berbahaya. Program pendidikan dan pelatihan yang tertuang dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan (Training Prosedure Manual/TPM) ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan di bidang penanganan pengangkutan barang berbahaya yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Dengan memiliki Sertifikat, akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang penanganan pengangkutan barang berbahaya sesuai ketentuan yang berlaku guna menciptakan Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya yang handal, bertanggung jawab dan memiliki kemampuan dalam penanganan pengangkutan barang berbahaya terhadap operasional penerbangan. bertanggung jawab mengimplementasikan prosedur dan instruksi yang tertuang dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan (Training Prosedure Manual/TPM) ini dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya. Maka dengan ini manajemen menyatakan komitmennya untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan (Training Prosedure Manual/TPM)ini.
ttd.
8
BAB I PENDAHULUAN
A. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 1. Menjabarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang berkaitan dengan sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan bagi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya yakni sertifikat kompetensi baik yang dipersyaratkan untuk mendapatkan lisensi atau tidak. 2. Sebagai pedoman operasional dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam memberikan kompetensi kepada personel penanganan pengangkutan barang berbahaya. 3. Sebagai pedoman operasional dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon pemegang lisensi <sesuai bidang diklat>. 4. Sebagai standarisasi dan prosedur penerbitan sertifikat kompetensi bagi peserta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang pendidikan dan pelatihan . 5. Sebagai standarisasi dan prosedur penerbitan atau perpanjangan lisensi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya. 6. Memberikan dasar kebijakan, batasan kewenangan dan tanggung jawab pendidikan dan pelatihan kompetensi bidang . 7. Sebagai prosedur dan panduan kepada penyelenggara dan pelaksana pendidikan dan pelatihan dalam rangka terpenuhinya standar kompetensi yang telah ditetapkan. B. Administrasi dan Pengontrolan Buku Kondisi berikut ini hendaknya diperhatikan secara seksama oleh pemegang buku pedoman pendidikan dan pelatihan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya, kondisi dimaksud antara lain: 1. Buku pedoman ini adalah milik . 2. Perorangan (individu) atau lembaga yang ditetapkan sebagai pemegang diberikan salinan (copy) pedoman ini sebagai pinjaman yang sewaktuwaktu dapat ditarik kembali karena alasan tertentu. 3. Perubahan nama pemegang karena adanya perubahan organisasi atau alasan lain harus diinformasikan kepada . 4. Tidak diperkenankan menyalin (meng-copy) sebagian atau seluruh isi pedoman ini tanpa izin tertulis dari . 5. Isi dari pedoman tidak boleh dihilangkan, ditambah atau diganti dengan cara apapun tanpa persetujuan dari . 6. bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa salinan (copy) pedoman berada pada kondisi mutakhir dengan revisi atau amandemen terakhir dan layak dibaca. 7. Semua salinan (copy) pedoman ini hendaknya didaftarkan dan didistribusikan melalui . 8. bertanggungjawab untuk menysuun revisi dan/atau amandemen bila dianggap perlu dan isinya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 9
9. Semua revisi, perubahan, dan/atau amandemen harus diketahui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara Cq. Direktur Keamanan Penerbangan. C. Catatan Perubahan Nomor
Tanggal
Catatan
Dicatat oleh
Tanda Tangan
Keterangan
D. Daftar Pemegang Buku Pedoman No.
No. Referensi Dokumen
1. 2. Dst.
Jabatan
Institusi
......................
.............
E. Daftar Halaman Efektif BAB
Sub. Bab
HALAMAN
REVISI / TANGGAL.
I
A
1
-
B
1
-
HALAMAN PERUBAHAN
II
Dst
A
4
-
B
4
-
-
-
-
10
F. Kebijakan Dasar Perusahaan mempunyai kebijakan dasar yang harus ditaati dan dilaksanakan antara lain : a. Ketentuan terkait disiplin pegawai: 1. Pegawai tidak boleh merokok di dalam ruang kerja; 2. Pegawai harus datang dan pulang sesuai dengan ketentuan jam kerja; 3. Pegawai harus berpakaian rapi dan sopan; 4. Setiap pegawai wajib mendapatkan pemahaman terhadap TPM; 5. Setiap pegawai dilarang terlibat Narkoba; 6. Dll. b. Ketentuan terkait pelaksanaan Diklat: 1. Peserta didik harus datang tepat waktu sesuai dengan jadwal diklat; 2. Instruktur harus datang tepat waktu dan mengajar sesuai dengan materi dan jadwal pelatihan; 3. Tidak diperbolehkan merokok di ruang kelas; 4. Peserta didik harus berpakaian sesuai dengan ketentuan; 5. Instruktur dan Peserta didik dilarang terlibat narkoba; 6. Alat Komunikasi / Handphone agar tidak digunakan; 7. Dll. c. Ketentuan terkait pelaksanaan Ujian: 1) Peserta didik tidak boleh bekerja sama; 2) Peserta didik tidak diperbolehkan membuat gaduh; 3) Peserta didik tidak diperbolehkan melihat buku / catatan; 4) Alat Komunikasi / Handphone agar tidak digunakan; 5) Dll. d. Dan lain lain G. Definisi 1. Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya adalah personel yang mempunyai kompetensi yang diberi tugas dan tanggung jawab dibidang penanganan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara. 2. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu. 3. Pendidikan dan/atau Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap perilaku personel keamanan penerbangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan keamanan penerbangan di bandar udara. 4. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan/atau Pelatihan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi personel keamanan penerbangan dan/atau personel fasilitas keamanan penerbangan diantaranya lembaga dari unsur pemerintahan atau badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.
11
5. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pelatihan (Training Procedure Manual) adalah dokumen yang terdiri dari data dan informasi tentang Struktur Organisasi, manajemen dan personel, Kurikulum dan Silabus pendidikan dan/atau pelatihan, tenaga pengajar (instruktur), fasilitas pendidikan dan/atau pelatihan teori dan praktek, buku-buku kerja pendukung, dan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan 6. Sertifikat Kompetensi adalah adalah memenuhi persyaratan pengetahuan, bidangnya.
tanda bukti seseorang telah keahlian, dan kualifikasi di
7. Sertifikat Penyelenggaraan adalah tanda bukti yang diberikan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan/atau Pelatihan sebagai pengakuan atau akreditasi terpenuhinya persyaratan guna menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara
12
BAB II DASAR HUKUM A. Nasional 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. 2. Dst. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan 4. Dst. 5. Peraturan Menteri Nomor PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara. 6. Dst. 7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 26 Tahun 2014 tentang Lisensi Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya. 8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 412 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara. 9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 593 Tahun 2014 tentang Petunjuk dan Tata Cara Pemberian Sertifikasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya. 10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor .... Tahun ...... tentang Program Nasional Pendidikan dan Pelatihan Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya. 11. Dst. B. Internasional 1. ICAO Annex 18 tentang The Safe Transport Of Dangerous Goods by Air. 2. ICAO Doc. 9284 AN/905 tentang Technical Instructionsfor The Safe Transport Of Dangerous Goods by Air. 3. ICAO Doc. 9375 AN/913 tentang Dangerous Goods Training Manual. 4. ICAO Doc. 9481 AN/928 tentang Emergency Response Guidance for Aircraft Incidents Involving Dangerous Goods. 5. .......
13
BAB III RUANG LINGKUP PERSETUJUAN
A. Batas Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Setiap personel penanganan pengangkutan barang berbahaya wajib memiliki kompetensi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan lisensi sesuai dengan ketentuan dan sebagai bukti pemenuhan kompetensi adalah sertifikat kompetensi yang diperolah melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang tersertifikasi. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 593 Tahun 2014 tentang Petunjuk Dan Tata Cara Pemberian Sertifikasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan Dan Pelatihan Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya, disebutkan bahwa kewenangan suatu lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi adalah menerbitkan sertifikat kompetensi di bidangnya setelah peserta pendidikan dan pelatihan dinyatakan lulus. merupakan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi personil penanganan pengangkutan barang berbahaya yang terkait dengan aspek keselamatan penerbangan dan dapat menerbitkan sertifikat kompetensi sebagai tanda bukti telah terselenggaranya pendidikan dan pelatihan. melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di …………. , dan untuk praktek dilakukan di ……… (apabila praktek dilaksanakan di luar lokasi). B. Program Pendidikan dan pelatihan Dokumen ini disusun dalam rangka memberikan informasi dan segala hal yang wajib diketahui oleh pihak yang memiliki kepentingan terhadap sertifikat lembaga pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 593 Tahun 2014 tentang Petunjuk Dan Tata Cara Pemberian Sertifikasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan Dan Pelatihan Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya untuk bidang: 1. <jenis diklat> 2. <jenis diklat> 3. Dst.
14
BAB IV ORGANISASI, SARANA DAN PRASARANA
A. Organisasi Lembaga pendidikan dan pelatihan dipimpin oleh dengan dibantu oleh tenaga profesional yang bertanggung jawab di bidang berikut ini: 1. 2. 3. 4. 5.
Bagian Penyelenggaraan Diklat; Bagian Sarana dan Prasarana; Bagian Kendali Mutu (Quality Control); Bagian Administrasi; Tenaga Instruktur tetap dan tidak tetap;
Struktur organisasi yang dilengkapi nama dan jabatan sabagaimana diagram berikut:
Tugas pokok dan Fungsi Struktur organisasi
15
B. Fungsi Penyelenggaraan Diklat <Jabatan Penanggung jawab> Fungsi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan antara lain sebagai berikut: 1. Merealisasikan dan memonitor keseluruhan pelaksanaan pelatihan dengan mengacu kepada kalender diklat; 2. Melakukan kegiatan penyelenggaraan dan administrasi pelaksanaan pelatihan untuk setiap program pelatihan, termasuk pertanggungjawaban biaya pelatihan yang dikeluarkan; 3. Merancang dan menetapkan standar silabus diklat dan materi serta metode pengajaran yang akan dipergunakan pada setiap pelatihan sehingga seluruh materi pelatihan di semua cabang menjadi terstandarisasi dengan baik; 4. Melakukan perbaikan silabus dan materi diklat secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat mempertimbangkan rekomendasi hasil evaluasi pelatihan dari fungsi evaluasi dan pengawasan; 5. Memastikan kualitas pelatihan baik silabus, materi, sampai dengan kualitas pengajar; 6. Membuat, mengembangkan dan mengevaluasi modul pendidikan dan pelatihan; 7. Mengelola administrasi keuangan ringan terbatas pada pengambilan uang muka untuk keperluan biaya pelatihan, Antara lain pembayaran honorarium instruktur dan biaya ATK/perlengkapan belajar mengajar; 8. Mempersiapkan tempat pelatihan, termasuk akomodasi dan transportasi bagi peserta pelatihan; 9. Melakukan rekapitulasi nilai hasil belajar para peserta dan mengeluarkan sertifikat pelatihan; 10. Membuat laporan pelaksanaan pelatihan; 11. Dst C. Fungsi Administrasi <Jabatan Penanggung jawab> Fungsi administrasi antara lain sebagai berikut : 1. Membuat kalender diklat tahunan yang akan menjadi pedoman pelaksanaan diklat selama 1(Satu) tahun; 2. Merencanakan anggaran pelatihan tahunan untuk seluruh pelatihan yang akan dilaksanakan dengan berpedoman pada kalender diklat yang telah dibuat; 3. Melakukan koordinasi dengan fungsi penyelenggara diklat untuk pelaksanaan diklat; 4. Mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan anggaran diklat, serta membuat laporan realisasi program diklat; 5. Dst
16
D. Fungsi Pengawasan <Jabatan Penanggung jawab> Fungsi Evaluasi dan pengawasan antara lain sebagai berikut: 1. Melakukan evaluasi terhadap peserta untuk mengukur pemahaman setiap materi pelajaran yang diberikan; 2. Melakukan evaluasi terhadap instruktur untuk setiap materi yang telah diberikan, serta memonitor pelaksanaannya sejak awal sampai dengan akhir pelajaran; 3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap tenaga pendukung penyelenggara pelatihan; 4. Melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penggandaan bahan/materi pelajaran; 5. Melakukan evaluasi terhadap metode pengajaran terhadap suatu materi pelajaran yang diberikan oleh instruktur; 6. Melakukan evaluasi terhadap kuriulum dan materi pelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pelatihan; 7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap fasilitas pendidikan yang digunakan untuk penyelenggaraan pelatihan; 8. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap media pembelajaran yang digunakan untuk pelatihan; 9. Melakukan evaluasi secara keseluruhan suatu program diklat yang telah dilaksanakan dengan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan; 10. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan/penggunaan anggaran dari suatu program diklat yang dilakukan; 11. Mendistribusikan hasil evaluasi secara keseluruhan kepada unit – unit yang berkepentingan; 12. dst E. Sarana dan Prasarana Pendidikan dan pelatihan Dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya, maka lembaga pendidikan dan pelatihan melengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut: 1. Prasarana Diklat No
fasilitas
Jumlah
Status Milik / sewa
Kelas dan Pendukung Akademik Ruang Kelas dengan 1 kapasitasdiisi maksimal untuk 20 peserta didik 2 Meja dan Kursi 3 Lampu Penerangan 4 Pendingin Ruangan (AC) Dst Administrasi 1 Ruang Kerja 2 Ruang Instruktur 3 Ruang Meeting 4 Ruang Administrasi Dst 17
Pendukung Lainnya 1 Perpustakaan 2 Kamar Kecil 3 Mushola Dst 2. Sarana Diklat
No
Fasilitas
Jumlah
Status Milik / sewa
Jenis diklat yang menggunakan
Alat Bantu Mengajar Teori 1 Multimedia Projector 2 White Board dengan kelengakapannya 3 Personel Komputer/Laptop 4 TV & Video 5 Modul / Materi 6 Dst . Alat Bantu Mengajar Praktek 1 CBT (Computer Base Training) 2 Peralatan penanganan pengangkutan barang berbahaya 3 peralatan penanganan darurat pengangkutan barang berbahaya 4 kemasan barang berbahaya standar UN (kode: 1, 2, 3, 4, 5, dan 6) 5 marka dan label barang berbahaya (set lengkap dan asli) 6 placard barang berbahaya (set lengkap dan asli) 7 poster – poster dan alat peraga lain terkait pengangkutan barang berbahaya 8. dokumen DGR terbaru untuk materi pendidikan dan pelatihan (minimal sejumlah siswa dalam 1 (satu) kelas)
18
F. Instruktur Tugas dan Tanggung jawab Instruktur : 1. Mempersiapkan bahan ajar sesuai dengan materi yang akan diajarkan; 2. Melaksanakan program pengajaran sesuai dengan silabus yang telah ditetapkan baik teori maupun praktek; 3. menyelesaikan, menunda, ataumenghentikan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan untuk tercapainya objektifitas pelatihan; 4. Melakukan pengembangan dan updating materi dan media pelatihan; 5. Menyiapkan materi soal ujian kompetensi, mengevaluasi dan melaporkan hasil evaluasi pelatihan; 6. Dst
19
BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
A. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya ini merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh meliputi jenis pendidikan dan pelatihan sebagai berikut: 1. <jenis diklat> 2. <jenis diklat> 3. Dst. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilakukan sesuai dengan kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan sebagaimana diatur dalam buku pedoman ini. B. Kurikulum dan Silabus 1. Kurikulumdan silabus pendidikan dan pelatihan <jenis diklat> a. Kurikulum pendidikan dan pelatihan <jenis diklat> No.
Mata Pelajaran
1 2 Dst. Total
Jam Pelajaran Teori Praktek .... menit .... menit
Keterangan
.....menit ...... menit
b. Silabus pendidikan dan pelatihan <jenis diklat> No. 1 2 Dst.
Materi
Obyektif Materi
Keterangan
2. Kurikulumdan silabus pendidikan dan pelatihan <jenis diklat> a. Kurikulum pendidikan dan pelatihan <jenis diklat> No.
Mata Pelajaran
1 2 Dst. Total
Jam Pelajaran Teori Praktek .... menit .... menit
Keterangan
.....menit ...... menit
20
b. Silabus pendidikan dan pelatihan <jenis diklat> No. 1 2 Dst.
Materi
Obyektif Materi
Keterangan
C. Garis-garis Besar Acara Belajar 1. Garis-garis besar Acara Belajar <jenis diklat> No.
Mata Pelajaran
Standar Kompetensi
1.
Pokok Bahasan Materi Ajar a. b. c. a. b. c. a. b. c.
2.
3.
Refferensi Materi Ajar
Ket
................... ................... dst. ................... ................... dst. ................... ................... dst.
dst 2. Garis-garis besar Acara Belajar <jenis diklat> No.
Mata Pelajar an
Standar Kompetensi
1.
2.
3.
Pokok Bahasan Materi Ajar a. b. c. a. b. c. a. b. c.
Refferensi Materi Ajar
Ket
................... ................... dst. ................... ................... dst. ................... ................... dst.
dst 3. dst. D. Modul Pendidikan dan Pelatihan Modul pelatihan diberikan kepada para siswa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam bentuk buku (hardcopy) dan file (softcopy) pada saat dimulainya kegiatan pendidikan dan pelatihan. Modul berisi materi teknis sesuai dengan pokok bahasan mata pelajaran yang mengacu kepada kurikulum dan silabus
21
Daftar Modul pelatihan adalah sebagai berikut : Jenis Diklat DG type A DG type B dst
No. Nama Buku Materi Dokumen 01/… Modul DG type A 02/….. Modul DG type B dst dst
Keterangan
Dokumen modul pendidikan dan pelatihan sebagaimana terlampir dalam TPM ini. E. Jadwal (Time Table) 1. Jadwal pendidikan dan pelatihan <jenis diklat> Hari ke ......... No. 1. 2. Dst.
Kegiatan
Waktu
2. Jadwal pendidikan dan pelatihan <jenis diklat> Hari ke ......... No. 1. 2. Dst.
Kegiatan
Waktu
3. dst. F. Prosedur Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan 1. Calon peserta yang akan mengikuti program pendidikan dan pelatihan harus dilakukan seleksi untuk memastikan: a. latar belakang calon peserta; b. kemampuan dasar calon peserta pendidikan dan pelatihan; dan c. asal unit kerja. 2. Persyaratan umum calon peserta pendidikan dan pelatihan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya meliputi: a. Pria atau wanita; b. Usia minimal 18 (delapan belas) tahun; c. Pendidikan formal minimal SMA atau sederajat; d. Sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna; e. Menguasai bahasa inggris minimal pasif. 3. Persyaratan umum calon peserta pendidikan dan pelatihan inspektur pengangkutan barang berbahaya meliputi: a. Pria atau wanita; b. Usia minimal 22 (dua puluh dua) tahun; c. Pendidikan formal: 1) SMA/sederajat dengan pengalaman kerja terkait bidang pengangkutan barang berbahaya minimal 12 (dua belas) tahun; 22
2) Diploma I dengan pengalaman kerja terkait bidang pengangkutan barang berbahaya minimal 9 (sembilan) tahun; 3) Diploma II dengan pengalaman kerja terkait bidang pengangkutan barang berbahaya minimal 7 (tujuh) tahun; 4) Diploma III dengan pengalaman kerja terkait bidang pengangkutan barang berbahaya minimal 5 (lima) tahun; 5) Diploma IV/Strata 1 dengan pengalaman kerja terkait bidang pengangkutan barang berbahaya minimal 3 (tiga) tahun. d. Sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna; e. Memiliki sertifikat kompetensi program pendidikan dan pelatihan tipe A; f. Menguasai bahasa inggris minimal pasif. G. Prosedur Pengujian dan Standar Kelulusan 1.
diklat>melaksanakan pengujian komptensi pada setiap pendidikan dan pelatihan untuk mengukur kompetensi pendidikan dan pelatihan sesuai dengan standar telah ditetapkan.
2. Setiap peserta pendidikan dan pelatihan yang dinytakan lulus akan diberikan sertifikat kompetensi sebagai tanda bukti kelulusan dan pengakuan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. 3. Standar nilai kelulusan kompetensi pendidikan dan pelatihan untuk masing-masing ujian teori dan praktek minimal 80 (delapan puluh). 4. Peserta program pendidikan dan pelatihan tipe A dan Tipe B yang dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat kompetensi, dapat digunakan sebagai persyaratan permohonan penerbitan atau perpanjangan lisensi. H. Pelaporan Lembaga pendidikan dan/atau pelatihan harus melaporkan kegiatan penyelenggaraan diklat dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Melaporkan rencana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada Direktur paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 2. Melaporkan kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan paling sedikit 6(enam) bulan sekali, termasuk laporan data peserta diklat yang telah lulus; 3. Lingkup laporan sekurang – kurangnya mencangkup : a. jenis pelatihan; b. pelaksanaan pelatihan; c. hasil pelatihan; d. jumlah peserta yang lulus dan copy sertifikat kompetensi e. jumlah peserta yang mendapatkan lisensi 4. Data pelatihan yang terkait dengan penerbitan sertifikat kompetensi harus tersimpan sekurang – kurangnya 2 tahun. Penyimpanan data dalam bentuk hard copy minimal 2 tahun dan dalam bentuk file soft copy minimal 10 tahun.
23
BAB VI INSTRUKTUR A. Persyaratan Instruktur: 1. Pendidikan formal minimal Diploma III; 2. Memiliki sertifikat kompetensi program pendidikan dan pelatihan tipe A; 3. Memiliki sertifikat kompetensi program pendidikan dan pelatihan tipe F (khusus instruktur program pendidikan dan pelatihan tipe F); 4. Memiliki sertifikat kompetensi instruktur minimal pendidikan dan pelatihan instruktur umum (general instructor course); 5. Berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang penanganan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara; 6. Memiliki surat penetapan sebagai instruktur dari . B. Daftar Nama Instruktur No.
Nama
Pendidikan Formal Terakhir
Diklat Kompetensi Pendukung
Status Dosen / Instruktur (Tetap / Tidak Tetap)
Materi yang Diajarkan
Instansi Tempat Bekerja
24
BAB VII PENGENDALIAN MUTU
A. Skema Pengendalian Mutu (diisi dengan skema alur pengawasan sampai dengan temuan dinyatakan close) B. Sistem Pengendalian Mutu 1. Pengendalian Mutu dilakukan untuk Pendidikan dan Pelatihan maupun memenuhi Standar kompetensi yang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan
menjamin agar Proses Pelaksanaan Produk Pendidikan dan Pelatihan telah ditetapkan dan sesuai dengan dan Pelatihan.
2. bertanggung jawab terhadap pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan. 3. Pengendalian Mutu (Quality Control) dilaksanakan oleh unit yang ditunjuk menangani pengawasan dan mempunyai kewenangan antara lain : a. Melakukan pengontrolan terhadap aktifitas pelatihan yang diselenggarakan; b. Melakukan internal audit minimal 1 tahun sekali dan melaporkan ke pimpinan; c. Mengusulkan penghentian penyelenggaraa diklat yang tidak sesuai dengan TPM; d. Memberikan langkah – langkah perbaikan terhadap hasil audit dan melakukan evaluasi guna perbaikan penyelenggaraan diklat; e. Menyusun Standar Operasi Prosedur (SOP) pengawasan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; f. Dst . 4. Personel Pengendalian Mutu (Quality Control) No. 1. 2. Dst.
Nama
Jabatan
No. Kontak
5. Ruang lingkup pengendalian mutu Untuk menjamin standar kompetensi dan standar mutu yang diharapkan, unit kendali mutu harus: a. mengontrol pengembangan pendidikan dan pelatihan, termasuk materi ajar, kurikulum, dan silabus: b. mengontrol perkembangan metode pengujian peserta pendidikan dan pelatihan: c. menguji, mengukur, dan menilai kompetensi staf instruktur: d. memonitor bahan materi ajar agar sesuai dengan tujuan pendidikan dan pelatihan (training objective): e. mengumpulkan dan menganalisa masukan (feedback) terhadap pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan: f. menentukan langkah perbaikan apabila diperlukan: g. memonitor hasil dari perbaikan yang telah dilaksanakan: 25
h. menjamin kesesuaian kurikulum/silabus dengan standar kompetensi yang ditetapkan: i. menjamin kesesuaian materi dan peralatan pendidikan dan pelatihan; j. menjamin tersedianya fasilitas penunjang pendidikan dan pelatihan: k. mengevaluasi instruktur/pengajar/penguji pendidikan dan pelatihan terhadap pemenuhan kualifikasi yang ditetapkan dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi instruktur sesuai dengan bidang ajarnya dari instansi yang telah memiliki akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan: l. mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan instruktur sesuai dengan bidang ajarnya dengan cara mengikuti seminar, workshop, dan/atau pendidikan dan pelatihan penyegaran (refresher training) minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. 6. Sistem Pelaporan Pengendalian Mutu Pimpinan Lembaga Diklat wajib melaporkan hasil pengawasan internal kepada Direktur Jenderal sekurang – kurangnya 1 (satu) tahun sekali. 7. Catatan/rekaman Penyelenggaraan Data hasil pengawasan internal harus tersimpan sekurang – kurangnya 6 tahun. Penyimpanan data dalam bentuk hard copy minimal 6 tahun dan dalam bentuk file soft copy minimal 10 tahun
26
BAB VIII SERTIFIKAT KOMPETENSI A. Prosedur Penerbitan Sertifikat Kompetensi melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menghasilkan produk berupa sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi untuk pendidikan dan pelatihan tipe tertentu dapat dipergunakan oleh peserta pendidikan dan pelatihan sebagai salah satu persyratan penerbitan atau perpanjangan Lisensi Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini: Bidang Jenis Diklat Sertifikat Pendidikan dan Kompetensi yang pelatihan diterbitkan
Lisensi yang bisa diperoleh
Sertifikat kompetensi pendidikan dan pelatihan dapat diterbitkan oleh dengan prosedur sebagai berikut: (dibuat alur penerbitan sertifikat kompetensi) B. Persyaratan Permohonan Penerbitan atau Perpanjangan Lisensi Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 26 Tahun 2014 tentang Lisensi Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya berikut ini disampaikan persyaratan penerbitan dan perpanjangan Lisensi Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya. 1. Persyaratan Permohonan Penerbitan Lisensi: a. Surat permohonan penerbitan lisensi Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya sebagaimana contoh format surat permohonan pada Lampiran… b. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku; c. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna dari dokter rumah sakit pemerintah; d. Fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir minimal SMA atau sederajat; e. Fotokopi sertifikat kompetensi sesuai lisensi yang dimohon; f. Pas foto berwarna berlatar belakang merah ukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 3cm x 4cm sebanyak 1 (satu) lembar; g. Daftar riwayat hidup. 2. Persyaratan Permohonan Perpanjangan Lisensi: a. Surat permohonan perpanjangan lisensi Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya sebagaimana contoh format surat permohonan pada Lampiran .... b. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku; c. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna dari dokter rumah sakit pemerintah; d. Fotokopi lisensi yang dimohonkan untuk diperpanjang; e. Bukti telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penyegaran penanganan pengangkutan barang berbahaya. 27
LAMPIRAN I Course Outline (Curriculum) and Course Objective (Syllabus)
28
LAMPIRAN II Daftar Nama Pejabat Lembaga
No.
Nama
Jabatan
Kontak
Ket.
1. 2. Dst.
29
LAMPIRAN III Daftar Prasarana dan Sarana
30
LAMPIRAN IV Daftar Buku Materi (Handout)
DAFTAR BUKU MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN No.
Judul Buku
Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Jenis Pendidikan dan Pelatihan
Refferensi Keterangan Materi
1. 2. Dst.
31
LAMPIRAN V Data Kualifikasi Instruktur Ringkasan Kualifikasi Instruktur No.
Nama
Status Instruktu r
Pendidikan Formal
Bidang Pengajaran
Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi
Pengala man Kerja
Ket.
1. 2. Dst .
(data dukung kualifikasi dilampirkan)
32
LAMPIRAN VI Sasaran dan Rangkuman Pendidikan dan Pelatihan
SASARAN DAN RANGKUMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN No.
Nama Diklat
Tujuan Diklat
Target Peserta Diklat
Waktu Pelaksanaan Lama Diklat
Tempat Diklat
Jumlah Jam
Materi Pelajaran
Nama Instruktur Tetap Tidak Tetap
1. 2. Ds t.
33
LAMPIRAN VII Tata Tertib Pendidikan dan Pelatihan
Para peserta pendidikan dan pelatihan wajib mentaati tata tertib selama mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang berlaku, sebagai berikut: 1.
..............................................................................................................
2.
..............................................................................................................
3.
..............................................................................................................
4.
dst.
ttd.
34