KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR
:
KP 440 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL BAGIAN 175-02 (ADVISORY CIRCULAR PART
175-02) TENTANG PETUNJUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKU MANUAL OPERASI PENYELENGGARA PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2015 tentang Peraturan
Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 {Civil Aviation Safety Regulation Part 175) Tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Service) mengatur manual operasi penyelenggara pelayanan informasi aeronautika;
Mengingat
:
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 175-02 (Advisory Circular Part 175-02J tentang Petunjuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Manual Operasi Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Aeronautika dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
1.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.
Peraturan
Peraturan
Presiden
Nomor
24
Tahun
2010
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
4.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 68 Tahun 2013;
5.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 tahun 2011 tentang peraturan keselamatan penerbangan Sipil bagian
171 (Cwil Aviation Safety Regulation Part 171) Tentang penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan (aeronautical telecommunication service providers) sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 38 Tahun 2014; 6.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 1 Tahun
2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulation Part 69) tentang lisensi, rating, pelatihan dan kecakapan personel navigasi penerbangan;
7.
Peraturan
Menteri Perhubungan
Republik Indonesia
Nomor PM 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil Bagian 175 (Civil Aviation Safety Regulation Part 175) Tentang Pelayanan Aeronautika (Aeronautical Information Service);
Informasi
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL BAGIAN 175-02
(ADVISORY CIRCULAR PART 175-02J TENTANG PETUNJUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKU MANUAL OPERASI PENYELENGGARA PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA.
Pasal 1
Memberlakukan Pedoman Teknis Operasional Bagian 175-02 (Advisory Circular Part 175-02J tentang Petunjuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Manual Operasi Penyelenggara Pelayanan Informasi
aeronautika,
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran I Peraturan ini.
Pasal 2
Contoh buku manual operasi penyelenggraan pelayanan informasi aeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. Pasal 3
Direktur Navigasi Penerbangan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.
Pasal 4
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal : 15 JUNI 2015 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TTD
SUPRASETYO
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada: 1.
Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 4.
Para Kepala Otoritas Bandar Udara;
5. Para Kelapa Unit Penyelenggara Bandar Udara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero); 7. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero); 8.
Direktur Utama Perum LPPNPI.
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA-BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,
HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk. I / (IV/b) NIP. 19660508 199003 1 001
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR TANGGAL
: :
KP 440 TAHUN 2015 15JUNI2105
ADVISORY CIRCULAR AC 175 -.02
Petunjuk Dan Tata Cara Pembuatan Buku
Manual
Operasi
Penyelenggara
Informasi Aeronautika (PIA)
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - REPUBLIK INDONESIA
Pelayanan
CATATAN AMANDEMEN Nomor
Tanggal
Amandemen
Amandemen
Disisipkan oleh
Halaman
DAFTAR ISI
Catatan Amandemen
i
Daftar Isi
[[
Dasar Hukum
1
Defenisi
1
Tujuan
2
Penerapan
2
Ruang Lingkup
2
Kerangka Buku Manual Operasi Penyelenggara PIA
2
Susunan dan Isi dari Buku Manual Operasi Penyelenggara PIA
3
BAB I UMUM
1.
DASARHUKUM
Standar yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi aeronautika sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2.
DEFINISI
Dalam Buku Petunjuk ini yang dimaksud dengan:
7.1 Buku Manual Operasi Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika (PIA) adalah dokumen yang terdiri dari data dan informasi teknis
fasihtas penyelenggara PIA, Standard Operating Procedure (SOP)
Organisasi, Personel PIA pada unit PIA Bandar Udara, Kantor NOTAM
Internasional (NOTAM OFFICE/NOF), Penyelenggara Peta Penerbangan, Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan dan
Sistem Manajemen Keselamatan, termasuk informasi terkini terkait
Penyelenggaraan PIA.
7.2 Fasilitas penyelenggaraan PIA adalah fasilitas elektronika yang digunakan sebagai sarana penyelenggaraan PIA yang meliputi perangkat lunak pemprosesan data PIA, fungsi telekomunikasi, dan
fasihtas penunjang operasional penyelenggaraan PIA.
7.3 Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak pesawat udara dan satutitik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar
untuk menghindan bahaya dan/atau rintangan penerbangan.
7.4 Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan adalah penyelenggara pelayanan yang memberikan pelayanan navigasi penerbangan pesawat
udara di wilayah ruang udara Republik Indonesia.
7.5 Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika (PIA) adalah badan hukum yang diberi ijin oleh Direktur Jenderal untuk memberikan
pelayanan informasi aeronautika.
7.6 Personel pelayanan informasi aeronautika adalah personel yang
memihki sertifikat kompetensi PIA dan bekerja pada unit PIA Bandar Udara, Kantor NOTAM Internasional dan Penyelenggara Peta
Penerbangan.
7.7 Sertifikat Penyelenggara PIA adalah bukti terpenuhinya persyaratan keselamatan penerbangan dalam penyelenggaraan PIA yang terdiri yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara berdasarkan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian
7.8 Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 7.9 Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan
3.
TUJUAN
Petunjuk dan Tata Cara Standar Pembuatan Buku Manual Operasi
Penyelenggara PIA ini sebagai acuan bagi Penyelenggara PIA dalam membuat, melaksanakan, mengevaluasi dan menyempurnakan secara berkelanjutan Buku Manual Operasi Penyelenggara PIA. 4.
PENERAPAN
Petunjuk dan Tata Cara Standar Pembuatan Buku Manual Operasi Penyelenggara PIA merupakan panduan bagi Penyelenggara PIA dalam
membuat dan menyusun Buku Manual Operasi Penyelenggara PIA. 5.
RUANGLINGKUP
Tata cara pembuatan Buku Manual Operasi Penyelenggara PIA yang dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan ini adalah bersifat kondisi
minimum dan pihak Penyelenggara PIA wajib untuk menyempurnakannya sesuai dengan kondisi di lapangan.
6. KERANGKA BUKU MANUAL OPERASI PENYELENGGARA PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA (PIA)
Isi dari Buku Manual Operasi Penyelenggara PIA meliputi: 6.1 BAB I : Gambaran Umum Bagian 1.1 Dasar Hukum
Bagian 1.2 Profil Penyelenggara PIA
Subbagian 1.2.1 Maksud dan Tujuan Subbagian 1.2.2 Data Umum
Subbagian 1.2.3 Pelayanan yang Diberikan 6.2 BAB II : Struktur Organisasi
Bagian 2.1 Struktur Organisasi Penyelenggara PIA Bagian 2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bagian 2.3 Data Personel
6.3 BAB III : Standar Pelayanan Bagian 3.1 Standar Kinerja Pelayanan
Subbagian 3.1.1 Maksud dan Tujuan SOP Subbagian 3.1.2 Ruang Lingkup Subbagian 3.1.3 SOP Penyelenggaraan PIA Subbagian 3.1.4 SOP Fasilitas Subbagian 3.1.5 SOP Dokumentasi
Subbagian 3.1.6 SOP Pelaporan
Subbagian 3.1.7 SOP Keamanan Fasilitas Penyelenggara PIA
Subbagian 3.1.8 SOP Perubahan Pelayanan
Subbagian 3.1.9 SOP Penanganan Gangguan Pelayanan Subbagian 3.1.10 SOP Koordinasi
Bagian 3.2 Analisa Beban Kerja Personel Penyelenggara PIA Subbagian 3.2.1 Pertimbangan penghitungan kebutuhan personel penyelenggara PIA
Subbagian 3.2.2 Contoh Penghitungan Analisa Beban Kerja personel penyelenggara PIA
6.4 BAB IV : Sistem Manajemen Keselamatan Bagian 4.1 Umum
Bagian 4.2 Manajemen Keselamatan Penyelenggara Pelayanan Bagian 4.3 Pelaporan Data Keselamatan
Bagian 4.4 Mekanisme Monitoring Berkelanjutan Bagian 4.5 Investigasi Kejadian Keselamatan Bagian 4.6 Forum Keselamatan Bagian 4.7 Pelatihan Personel
6.5 BAB V: Data Peralatan Penyelenggara PIA Bagian 5.1 Data Peralatan Penyelenggara PIA Bagian 5.2 Data Nilai Kinerja Pelayanan 6.6 BAB VI : Penutup Singkatan Lampiran
7. SUSUNAN DAN ISI DARI BUKU MANUAL OPERASI PENYELENGGARA PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA (PIA)
7.1 Standar pembuatan Buku Manual Operasi Penyelenggara PIA bertujuan untuk menyeragamkan sistematika penyusunan dan isi
Buku Manual Operasi Penyelenggara PIA.
7.2 Pihak pemohon Sertifikat Penyelenggara PIA bertanggung jawab sepenuhnya atas akurasi informasi yang dituangkan dalam Buku Manual Operasi Penyelenggara PIA.
7.3 Buku Manual Operasi Penyelenggara PIA merupakan dokumen hidup
sehmgga harus dilakukan perubahan untuk menjaga agar informasi
yang tersedia tetap akurat.
7.4 Informasi yang tercakup di dalam Buku Manual Operasi Penyelenggara PIA sekurang-kurangnya memuat informasi tentang Penyelenggara PIA sesuai ketentuan yang telah diatur dalam PKPS 175, dengan urutan sebagai berikut meliputi :
7.4.1
Gambaran Umum
Berisi tentang:
7.4.1.1.
Profil Penyelenggara PIA.
7.4.1.1.1. Maksud dan Tujuan penyusunan buku Manual Operasi Penyelenggara PIA. 7.4.1.1.2.
Data umum:
1. Nama Penyelenggara Pelayanan; 2. Pengelola; 3. Alamat; 4. Jam Operasi; 5. Telepon; 6.
Fax;
7.
AFTN Address;
8. 9.
Website; E-mail; dan
10. NPWP.
7.4.1.1.3.
Pelayanan yang diberikan: A. Pelayanan Informasi Aeronautika di
Bandar Udara, yaitu: 1) Pelayanan aeroanautika
informasi
bandar
udara
adalah sebagai berikut : 1. pengajuan publikasi informasi aeronautika;
2. memberikan
pelayanan pre
flight information; dan
3. memberikan pelayanan post flight information.
2) ATS
Reporting
Office
(ARO)
adalah sebagai berikut:
1. memproses Filled Flight Plan (FPL);
2. memproses
Repetitive Flight
Plan (RPL);
3. memperbarui
berita
Flight
Plan;
4. memperbarui berita Repetitive Flight Plan; dan 5. Penanganan
berita-berita
penerbangan (ATSMessage). B. Pelayanan NOTAM, antara lain:
1) Penerbitan NOTAM/ASHTAM; 2) Penerimaan dan pendistribusian NOTAM/ ASHTAM/ SNOWTAM; 3)
Pertukaran Internasional; dan
NOTAM
4) Pelayanan lainnya.
C. Pelayanan Peta Penerbangan, antara lain:
1) Penyediaan Peta Penerbangan; dan
2) Pembuatan Peta Penerbangan.
7.4.1.2.
Dasar
Hukum
yang
digunakan
dalam
penyelenggaraan PIA.
7.4.2
Struktur Organisasi
7.4.2.1. Struktur Organisasi Penyelenggara PIA. 7.4.2.2. Tugas pokok dan fungsi: 1. Pimpinan Penyelenggara PIA;
2. Manajer/Kepala Divisi/Kepala Kelompok; 3. Manajer/Kepala Divisi/Kepala Kelompok Teknisi; bidangTeknik Telekomunikasi Penerbangan; 4. Kepala Dinas/Asisten Manajer/Pimpoksi Fasilitas bidang Pelayanan Informasi Aeronautika;
5. Penanggung jawab tugas operasi/koordinator pelaksana bidang;
6. Kelompok operator pelaksana bidang; 7. Kelompok teknisi pelaksana bidang pelayanan informasi aeronautika; dan
8. Personel lain yang terdapat di masing-masing unit yang terkait dengan pelayanan PIA. 7.4.2.3.
Data Personel:
1. Nama, pangkat, golongan, NIP; 2. Pendidikan dan Pelatihan (mencantumkan nama
lembaga diklat, dan jangka waktu diklat); 3. Posisi Kerja; 4. Sertifikat Kecakapan;
5. Waktu dan lama bertugas; dan 6. Tipe Rating.
7.4.3
Standar Pelayanan
7.4.3.1.
Standar Kinerja Pelayanan
Standar
kinerja
pelayanan
dituangkan
dalam
bentuk standard Operating Procedure (SOP). 7.4.3.2.
Standard Operating Procedure (SOP): A. Pelayanan Informasi Aeronautika Bandar Udara, terdiri dari:
1. SOP
Pengajuan
Publikasi
Informasi
Aeronautika
SOP ini berisi informasi tentang prosedur, format dan media yang digunakan dalam proses
penerimaan
raw
data
publikasi,
pengolahan raw data menjadi draf publikasi
dan pengajuan draf publikasi kepada Sub Direktorat
Manajemen
Informasi
Aeronautika, Direktorat Navigasi Penerbangan berupa draf paket publikasi informasi aeronautika terpadu yang terdiri dari draf AIP Amandemen, Draf AIP Supplement, draf AIC dan draf NOTAM.
2. SOP
Pemberian
Pelayanan
Pre
Flight
Information
SOP ini berisi informasi tentang prosedur, format dan media komunikasi yang digunakan dalam proses penerimaan, pengolahan materi untuk pembuatan preflight information bulletin (PIB), dan pendistribusian PIB.
3. SOP
Pemberian
Pelayanan
Post Flight
Information
SOP ini berisi informasi tentang prosedur,
format
dan
media
komunikasi
yang
digunakan dalam proses penerimaan, pengolahan materi post-flight information, dan pendistribusian pelayanan post-flight information.
4. SOP Pemrosesan Filled Flight Plan (FPL) SOP ini berisi informasi tentang prosedur,
format dan media komunikasi yang digunakan dalam proses penerimaan, pengolahan dan pendistribusian FPL.
5. SOP Pemrosesan Repetitive Flight Plan (RPL) SOP ini berisi informasi tentang prosedur,
format dan media komunikasi yang digunakan dalam proses penerimaan, pengolahan dan pendistribusian RPL.
6. SOP Pembaruan Berita Flight Plan
SOP ini berisi informasi tentang prosedur, format dan media komunikasi yang digunakan dalam proses penerimaan, pengolahan dan pendistribusian pembaruan FPL.
7. SOP Pembaruan Berita Repetitive Flight Plan (RPL)
SOP ini berisi informasi tentang prosedur,
format
dan
digunakan
media dalam
komunikasi proses
yang
penerimaan,
pengolahan dan pendistribusian pembaruan RPL.
8. SOP Penanganan Berita-Berita Penerbangan (ATS Message)
SOP ini berisi informasi tentang prosedur,
format
dan
media
komunikasi
yang
digunakan dalam proses penanganan beritaberita penerbangan.
9.
SOP Fasilitas PIA Bandar Udara a.
SOP Pengoperasian Peralatan
SOP ini berisi tentang prosedur pengoperasian peralatan, yang mengacu pada buku manual peralatan sesuai
dengan jenis dan tipe masing-masing peralatan.
Checklist
pengoperasian
peralatan
mencakup hal-hal mengenai:
1) cara menghidupkan peralatan; dan 2) cara mematikan peralatan. b.
SOP Pemeliharaan Peralatan
SOP
ini
berisi
tentang
prosedur
koordinasi yang harus dilakukan oleh
unit PIA dengan unit ATS Engineering dalam bentuk Operation Coordination Agrrement
(OCA)
untuk
melakukan
pemeliharaan rutin pada fasilitas PIA Bandar
Udara.
OCA
dimaksud
mencakup hal-hal sebagai berikut:
1) penyiapan
rencana
pemeliharaan
peralatan;
2) penyiapan
peralatan
penunjang
pemeliharaan;
3) pemeliharaan harian;
4) 5) 6) 7)
pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
mingguan; bulanan; triwulanan; semesteran; dan
8) pemeliharaan tahunan. c.
SOP Perbaikan Peralatan
SOP
ini
berisi
tentang
prosedur
koordinasi yang harus dilakukan unit
PIA dengan unit ATS Enginering dalam bentuk Operation Coordination Agrrement (OCA) untuk melakukan perbaikan fasilitas
dimaksud
PIA Bandar
memuat
Udara.
hal-hal
OCA
sebagai
berikut:
1) persiapan perbaikan; 2) koordinasi;
3) pelaksanaan perbaikan; 4) pelaporan dan dokumentasi perbaikan.
hasil
10. SOP Dokumentasi
SOP
ini
merupakan
dilaksanakan
prosedur
dalam
yang
melakukan
dokumentasi terhadap dokumen dan data-
data yang dimiliki sebagai penyelenggara, baik hardcopy maupun soft copy. Dokumen
dan
data
yang
harus
didokumentasikan adalah:
a. Peraturan-peraturan yang menjadi referensi standar hukum (peraturan nasional dan internasional); b. Dokumen Manual Operasi Penyelenggara Pelayanan PIA Bandar Udara;
c.
Standard Operating Procedure (SOP);
d.
Log Book personel Unit PIA Bandar Udara;
e. Data personel Unit PIA Bandar Udara;
f.
Dokumen dan data yang berhubungan dengan penyelenggara pelayanan.
Manajemen Dokumentasi:
Berisikan prosedur tata kelola dokumen sebagaimana tersebut diatas. 11. SOP Pelaporan
SOP ini mencakup prosedur pelaporan hasil kegiatan:
a.
pengajuan
publikasi
informasi
aeronautika;
b. pelayanan pre flight information; c. pelayanan post flight information;
d. pemrosesan Filled Flight Plan (FPL); e. pemrosesan Repetitive Flight Plan (RPL); f. pembaruan berita Flight Plan; g. pembaruan berita Repetitive Flight Plan;
h. Penanganan berita-berita penerbangan (ATS Message). Prosedur Pelaporan terdiri dari: a. Laporan berkala (laporan bulanan dan
tahunan)
merupakan
laporan
yang
bersifat rutin; dan
b. Laporan khusus merupakan laporan yang kondisi
berisikan abnormal
informasi atau
penting,
berdasarkan
permintaan pejabat yang berwenang.
12. SOP Keamanan Fasilitas PIA Bandar Udara
SOP ini mencakup prosedur pengamanan terhadap:
a.
b.
Pengamanan sarana dan prasarana: 1) bangunan sipil; dan 2) access road. Pengamanan teknis
1) pengamanan
perangkat
keras
perangkat
lunak
(hardware); dan
2) pengamanan (software). c.
Personel
13. SOP Manajemen Mutu
SOP ini berisi informasi tentang prosedur dan proses dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan PIA di Bandar Udara. 14. SOP Perubahan PIA di Bandar Udara
SOP perubahan pelayanan PIA di Bandar
Udara
ini
merupakan
prosedur
yang
dilakukan jika penyelenggara pelayanan PIA Bandar Udara akan melakukan:
a.
Perubahan jenis pelayanan;
b.
Perubahan fasilitas Udara; dan
c.
Penerapan jenis pelayanan dan /atau
Unit
PIA
Bandar
fasilitas baru.
SOP perubahan pelayanan PIA di Bandar Udara mencakup hal-hal mulai dari
melakukan safety assessment, persiapan draft amandemen, personel, fasilitas, pelaporan perubahan, pengiriman dokumen, penggabungan dokumen, sosialisasi sampai dengan penerapan perubahan pelayanan tersebut.
15. SOP Penanganan Gangguan Pelayanan
SOP ini berisi prosedur pelaksanaan apabila terjadi
tahapan gangguan
pelayanan PIA di bandar udara:
a. Prosedur
identifikasi
gangguan
penanganan
gangguan
pelayanan;
b. Prosedur
pelayanan: 1) penanganan internal; dan
2) pengalihan pelayanan PIA ke unit PIA di Bandara sekitar.
16. SOP Koordinasi
SOP ini berisi prosedur dalam melakukan
koordinasi terkait hal - hal sebagai berikut: a. Konfirmasi raw data draf paket publikasi informasi aeronautika terpadu; b. Pengajuan draf paket publikasi informasi aeronautika terpadu;
c. Konfirmasi raw data PIB, In-flight Information dan Post Flight Information; d. Kondisi Abnormal.
B. Pelayanan Kantor NOTAM Internasional (NOTAM Office/NOF)
1. SOP Penerbitan NOTAM/ASHTAM
SOP ini berisi informasi tentang prosedur penerimaan
data/informasi
bahan
penerbitan NOTAM/ASHTAM, proses pengolahan data/informasi NOTAM/ASHTAM, koordinasi dengan sumber data NOTAM/ASHTAM, penerbitan
dan
pengelolaan
NOTAM/ASHTAM yang
telah diterbitkan.
Dalam hal ini penebitan NOTAM terbagi atas:
a. Penerbitan NOTAM Self cancelled; b. Penerbitan NOTAM EST; dan c. Penerbitan NOTAM PERM.
2. SOP Pendistribusian NOTAM/ASHTAM
SOP ini berisi informasi tentang prosedur pendistribusian
NOTAM /ASHTAMbaik
nasional ataupun internasional, meliputi: a. Format pendistribusian; b. Pengalamatan; c. Jenis media yang digunakan; 3-
SOP NOTAM/ASHTAM/SNOWTAM
Penerimaan
SOP ini berisi informasi tentang prosedur penerimaan dan pengelolaan NOTAM/ASHTAM/SNOWTAM yang diterima dari sumber data.
4. SOP Pertukaran NOTAM/ASHTAM
SOP ini berisi informasi tentang prosedur pertukaran NOTAM/ASHTAM dengan NOF Negara lain.
10
5.
SOP Fasilitas NOF
a. SOP Pengoperasian Peralatan
SOP ini berisi tentang prosedur pengoperasian peralatan, yang mengacu pada buku manual peralatan sesuai
dengan jenis dan tipe masing-masing peralatan.
Checklist
pengoperasian
peralatan
mencakup hal-hal mengenai: 1) cara menghidupkan peralatan; dan 2) cara mematikan peralatan. b. SOP Pemeliharaan Peralatan
SOP ini berisi tentang prosedur koordinasi yang harus dilakukan oleh NOF dengan unit ATS Engineering dalam bentuk Operation Coordination Agrrement (OCA) untuk melakukan pemeliharaan rutin pada fasilitas NOF. OCA dimaksud
mencakup hal-hal sebagai berikut: 1) penyiapan rencana pemeliharaan peralatan;
2) penyiapan
peralatan
3)
pemeliharaan; pemeliharaan harian;
4) 5) 6) 7)
pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
8)
pemeliharaan tahunan.
penunjang
mingguan; bulanan; triwulanan; semesteran; dan
c. SOP Perbaikan Peralatan
SOP ini berisi tentang prosedur koordinasi yang harus dilakukan NOF
dengan unit ATS Enginering dalam bentuk Operation Coordination Agrrement (OCA) untuk melakukan perbaikan fasilitas NOF. OCA dimaksud memuat hal-hal sebagai berikut: 1) persiapan perbaikan; 2) koordinasi;
3) pelaksanaan perbaikan; dan 4) pelaporan
dan
dokumentasi
hasil
perbaikan. 6.
SOP Dokumentasi
SOP
ini
dilaksanakan
dokumentasi
merupakan dalam
terhadap
prosedur
yang
melakukan
data-data
yang
dimiliki sebagai penyelenggara, hardcopy maupun soft copy.
baik
11
Dokumen
dan
data
yang
harus
didokumentasikan adalah:
a.
Peraturan-peraturan yang menjadi referensi standar hukum (peraturan nasional dan internasional);
b. Dokumen
Manual
Operasi
Penyelenggara Pelayanan NOTAM;
c. Buku manual petunjuk penggunaan peralatan / fasilitas (pabrikan) personel NOF;
d. Standard Operating Procedure (SOP), e. f.
Sejarah peralatan / fasilitas ; Log Book personel NOF;
g.
Data personel NOF;
h. Dokumen dan berhubungandengan
data yang penyelenggara
pelayanan. Manajemen Dokumentasi:
Berisikan prosedur tata kelola dokumen sebagaimana tersebut diatas. 7.
SOP Pelaporan
SOP ini mencakup prosedur pelaporan hasil kegiatan:
a.
Pengoperasian, pemeliharaan data NOTAM / ASHTAM / SNOWTAM; dan
b. Pengoperasian,
pemeliharaan,
dan
perbaikan fasilitas NOF.
Prosedur Pelaporan terdiri dari:
a.
laporan berkala (laporan bulanan dan
tahunan)
merupakan
laporan
yang
bersifat rutin; dan
b. laporan khusus yang berisikan kondisi
abnormal
merupakan laporan informasi penting, atau
berdasarkan
permintaan pejabat yang berwenang. 8.
SOP Keamanan Fasilitas NOF
SOP ini mencakup prosedur pengamanan terhadap:
a. Pengamanan sarana dan prasarana: a. bangunan sipil b. access road
b.
Pengamanan teknis
a. Pengamanan
perangkat
keras
perangkat
lunak
(hardware)
b. Pengamanan (software) c.
Personel
12
9.
SOP Manajemen Mutu
SOP ini berisi informasi tentang prosedur dan proses dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan pelayanan NOTAM. 10. SOP Perubahan Pelayanan NOTAM
SOP
perubahan
pelayanan
NOTAM
ini
merupakan prosedur yang dilakukan jika penyelenggara
pelayanan
NOTAM
akan
melakukan:
a. b. c.
perubahan jenis pelayanan; perubahan fasilitas NOF; penerapan jenis pelayanan dan /atau fasilitas baru.
SOP
perubahan
pelayanan
NOTAM
mencakup hal-hal mulai dari melakukan
safety assesment persiapan draft amandemen, personel, fasilitas, pelaporan perubahan, pengiriman dokumen, penggabungan dokumen, sosialisasi sampai dengan penerapan perubahan pelayanan tersebut.
Safety Assessment dilakukan bila terjadi perubahan jenis pelayanan, prosedur, fasilitas, sistem dan organisasi NOF. 11. SOP Penanganan Gangguan Pelayanan
SOP ini berisi prosedur pelaksanaan apabila terjadi
tahapan gangguan
pelayanan NOTAM :
a. Prosedur
identifikasi
gangguan
penanganan
gangguan
pelayanan;
b. Prosedur
pelayanan; c. Penanganan internal; dan
d. Pengalihan pelayanan NOTAM ke Back up NOF. 12. SOP Koordinasi
SOP ini berisi prosedur dalam melakukan
koordinasi terkait hal - hal sebagai berikut: a. Konfirmasi validitas NOTAM EST; b. Penerbitan NOTAM PERM;
c. Penerbitan NOTAM penggunaan ruang udara;
d. Penerbitan NOTAM penggunaan ruang udara di wilayah yang berdampak terhadap FIR Negara tetangga; 13
e. Penerbitan NOTAM/ASHTAM terkait penutupan dan/atau pengalihan rute penerbangan dan ruang udara. C. Pelayanan Peta Penerbangan, terdiri dari: 1.
Peyedia Peta Penerbangan
a. SOP
pengumpulan
data
dan/atau
informasi
SOP ini tentang
berisi
prosedur dan
pengumpulan
proses
data/informasi,
koordinasi dengan sumber data yang di gunakan dalam penyelenggaraan pelayanan peta penerbangan. b. SOP penggambaran ulang SOP ini berisi prosedur dan proses tentang penggambaran kembali peta yang dipublikasikan di dalam AIP Indonesia ataupun yang dipublikasikan tersendiri
sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. c. SOP Reproduksi
SOP ini berisi prosedur dan proses tentang pencetakan atau penggandaan peta penerbangan. d. SOP penyimpanan SOP ini berisi prosedur dan proses tentang penyimpanan data dan/atau
informasi serta produk peta penerbangan e. SOP Pendistribusian
SOP ini tentang
berisi
prosedur dan
metode
pendistribusian
dan
proses
mekanisme
produk
peta
penerbangan
f. SOP Pengawasan
SOP
ini
tentang
berisi
prosedur dan
pengawasan
proses
terhadap
manajemen pelayanan peta penerbangan. g. SOP Evaluasi (umpan balik)
SOP ini berisi informasi tentang prosedur dan proses pengevaluasian terhadap pelayanan peta penerbangan terkait kepuasan pelanggan.
h. SOP Pelayanan Pelanggan SOP ini berisi informasi tentang prosedur dan tata cara pemesanan dan berlangganan produk peta penerbangan. 14
2.
Pembuat Peta Penerbangan a. SOP Pengumpulan, Pengukuran dan Survey Data dan/atau Informasi. SOP ini berisi prosedur dan proses tentang pengumpulan data dan/atau informasi bagi proses pendesainan, pengukuran dan survey bagi proses penciptaan peta penerbangan.
b. SOP Perancangan SOP ini berisi prosedur dan proses tentang perancangan dan pembuatan konsep peta penerbangan sebelum proses penggambaran.
c. SOP Penggambaran
SOP ini berisi prosedur dan proses tentang penggambaran sesuai peraturan perundang-undangan. d. SOP Reproduksi
SOP ini berisi prosedur dan proses tentang pencetakan atau penggandaan peta penerbangan.
e. SOP Penyimpanan
SOP ini berisi prosedur dan proses tentang penyimpanan data dan/atau informasi serta produk peta penerbangan f.
SOP Pendistribusian
SOP ini
berisi
prosedur dan
tentang
metode
pendistribusian
dan
proses
mekanisme
produk
peta
penerbangan g. SOP Pengawasan
SOP ini tentang
berisi
prosedur dan
pengawasan
proses
terhadap
manajemen pelayanan peta penerbangan. h. SOP Evaluasi (umpan balik) SOP ini berisi informasi tentang prosedur
dan proses pengevaluasian terhadap pelayanan peta penerbangan terkait kepuasan pelanggan.
i. SOP Pelayanan Pelanggan SOP ini berisi informasi tentang prosedur dan tata cara pemesanan dan berlangganan produk peta penerbangan.
15
j. SOP
Fasilitas
Pelayanan
Peta
Penerbangan 1) SOP Pengoperasian Peralatan
SOP ini berisi tentang prosedur pengoperasian peralatan, yang mengacu pada buku manual peralatan sesuai dengan jenis dan tipe masingmasing peralatan.
Checklist pengoperasian peralatan mencakup hal-hal mengenai : a) cara menghidupkan peralatan; dan b) cara mematikan peralatan. 2) SOP Pemeliharaan Peralatan
SOP ini berisi tentang prosedur yang harus
dilakukan
dalam
melakukan
pemeliharaan rutin pada fasilitas. Checklist SOP Pemeliharaan Peralatan
mencakup hal-hal mengenai: a) penyiapan rencana pemeliharaanperalatan;
b) penyiapan
peralatan
penunjang
pemeliharaan;
c) pemeliharaan harian;
d) pemeliharaan mingguan; e) f) g) h)
pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
bulanan; triwulanan; semesteran; dan tahunan.
3) SOP Perbaikan Peralatan
SOP ini berisi tentang prosedur yang harus
dilakukan
dalam
melakukan
perbaikan peralatan. Checklist SOP Perbaikan Peralatan mencakup hal-hal mulai dari:
a) b) c) d)
persiapan perbaikan; koordinasi; pelaksanaan perbaikan; pelaporan dan dokumentasi hasil perbaikan.
k. SOP Dokumentasi
SOP ini
merupakan
dilaksanakan
dalam
prosedur
yang
melakukan
dokumentasi terhadap data-data yang dimiliki sebagai penyelenggara, baik hardcopy maupun soft copy.
16
Dokumen
dan
data
yang
harus
didokumentasikan adalah :
1) Peraturan-peraturan yang menjadi referensi standar hukum (peraturan nasional dan internasional); 2) Dokumen manual operasi penyelenggara pelayanan peta penerbangan;
3) Buku manual petunjuk penggunaan peralatan / fasilitas (pabrikan); 4) Standard Operating Procedure (SOP), 5) Sejarah peralatan / fasilitas ;
6) Log Book personel penyelenggara pelayanan peta penerbangan; 7) Data personel Penyelenggara Pelayanan Peta Penerbangan; 8) Dokumen dan data yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan. Manajemen Dokumentasi: Berisikan prosedur tata kelola dokumen sebagaimana tersebut diatas.
1. SOP Pelaporan
SOP ini mencakup prosedur pelaporan hasil kegiatan :
1) Penyelenggaraan
pelayanan
peta
penerbangan; dan
2) Pengoperasian,
pemeliharaan,
dan
perbaikan peralatan penyelenggara pelayanan peta penerbangan. Prosedur Pelaporan terdiri dari
1) Laporan berkala (laporan bulanan
dan tahunan) merupakan laporan yang bersifat rutin; dan
2) Laporan khusus merupakan laporan yang berisikan informasi penting, kondisi abnormal atau berdasarkan
permintaan pejabat yang berwenang. m. SOP Manajemen Mutu
SOP ini berisi informasi tentang prosedur dan proses dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan pelayanan peta penerbangan peta penerbangan. n. SOP
Perubahan
Pelayanan
Peta
Penerbangan
SOP berisi tentang prosedur:
1) perubahan Penerbangan
pelayanan yang
Peta meliputi
perubahan:
17
a) jenis pelayanan; b)
fasilitas; dan
c)
penerapan jenis pelayanan dan /atau fasilitas baru;
SOP perubahan pelayanan peta penerbangan mencakup hal-hal mulai dari melakukan safety assesment persiapan draft amandemen, personel, fasilitas, pelaporan perubahan, pengiriman dokumen, penggabungan dokumen, sosialisasi sampai dengan penerapan perubahan pelayanan tersebut.
Safety
Assessment
dilakukan
bila
terjadi perubahan jenis pelayanan, prosedur,
fasilitas,
organisasi
sistim
penyelenggara
dan
peta
penerbangan.
Pelaksanaan
safety
assessment
meliputi: a) pelaksana kegiatan; b) waktu kegiatan;
c)
tahapan kegiatan, meliputi: penentuan konteks; identifikasi resiko; analisa resiko; evaluasi resiko; pengendalian resiko;
monitoring dan review; dan konsultasi dan komunikasi.
o. SOP Penanganan Gangguan Pelayanan SOP ini berisi prosedur tahapan pelaksanaan identifikasi dan penanganan apabila terjadi gangguan sistem basis data.
p. SOP Koordinasi
SOP ini berisi prosedur dalam melakukan koordinasi terkait akurasi dan validitas data dan/atau informasi.
7.4.3.3.
Analisa Beban Kerja Personel Penyelenggara PIA 7.4.3.2.1. Pertimbangan penghitungan kebutuhan Personel Penyelenggara PIA
7.4.3.2.2. Contoh Penghitungan Analisa Beban Kerja personel PIA
18
7.4.4
Sistem Manajemen Keselamatan 7.4.4.1.
Umum
7.4.4.2. Manajemen Keselamatan Penyelenggara PIA 1. Berisi tentang suatu unit khusus yang memiliki tanggungjawab dalam penanganan isu-isu keselamatan penyelenggaraan PIA; 2. Berisi struktur unit keselamatan yang terdiri dari nama dan jabatan dalam unit penyelenggara PIA;dan
3. Penjelasan tugas pokok dan fungsi pada struktur organisasi unit keselamatan tersebut. Pelaporan Data Keselamatan: Laporan data keselamatan yang berfungsi untuk menyediakan data mengenai isu-isu keselamatan kepada Pejabat penyelenggara PIA yang berwenang dan Manajer Keselamatan. Laporan tersebut terdiri dari hal-hal sebagai berikut: 1. Laporan Bahaya (Hazard); 2. Kejadian bahaya yang harus dilaporkan. (Format tercantum dalam contoh buku manual operasi) 7.4.4.3. Mekanisme Monitoring berkelanjutan Mekanisme monitoring berkelanjutan terdiri dari hal-hal sebagai berikut: 1. Rencana Monitoring Keselamatan 2. Form Pengecekan (Checklist) 3. Organisasi audit, dimana dalam melaksanakan audit, terdapat 3 (tiga) tingkatan, seperti berikut: a. Self auditing; b. Independent internal audit; dan c. Audited by regulator.
7AAA. Investigasi Kejadian Keselamatan Unit SMS akan melakukan insvestigasi kejadian yang dilaksanakan pada saat terjadi kecelakaan, dimana kecelakaan tersebut terkait dengan penyelenggaraan pelayanan PIA.
Penyelenggara PIA mendukung pelaksanaan kegiatan investigasi unit SMS dan KNKT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 7.4.4.5.
Forum Keselamatan
Penyelenggara PIA harus menyediakan forum yang bertujuan untuk memfasilitasi masalah keselamatan dengan pihak-pihak terkait.
19
7.4.4.6.
Pelatihan Personel
Terdiri dari hal-hal sebagai berikut: 1. Tujuan; 2. Kompetensi; dan
3. 7.4.5
Rencana pelatihan personel penyelenggara PIA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Data Fasilitas dan Sistim Otomatisasi Penyelenggaraan PIA
7.4.5.1.
Data Fasilitas
Tabel data yang berisikan: 1. nomor;
2. nama peralatan; 3. merek;
4. tipe; 5. tahun pengadaan;dan 6. daya. 7.4.5.2.
Data Sistim Otomatisasi
Tabel data yang berisikan: 1. nomor;
2. nama sistim; 3. merek; 4. versi;
5. tahun pengadaan; dan 6. keterangan. 7.4.6
Penutup DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TTD
SUPRASETYO
Salinan sesuai dengan aslinya LN HUKUM DAN HUMAS, ,'
v If
HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk. I / (IV/b) NIP. 19660508 199003 1 001
20
Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor
:
KP 440 TAHUN 2015
Tanggal
:
15JUNI2015
Sebagai PENYELENGGARA PELAYANAN XXXXXXXXXXXXXXXX
(PKPS 175)
LEMBAR PENGESAHAN
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penyelenggara Pelayanan menerbitkan Buku Manual Operasi sebagai pedoman teknis dalam menyelenggarakan Pelayanan
Disahkan di ..., ..., ..., ... Oleh
Kepala Penyelenggara Pelayanan xxx
Nama
Pangkat NIP.
Jakarta, ..., ..., ...
Mengetahui a.n. DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN
Kasubdit Manajemen Informasi Aeronautika
Nama
Pangkat NIP.
CATATAN PERUBAHAN
PERUBAHAN
No.
Tanggal
Catatan
Perubahan
Dicatat oleh
Keterangan
KATA PENGANTAR
tanggal,
,
,
KEPALA PENYELENGGARA PELAYANAN
Nama
Pangkat NIP.
DAFTAR ISI
Lembaran Pengesahan
j
Catatan Amandemen
n
Kata Pengantar
*u
Daftarlsi
1V
BAB I Gambaran Umum
!
Bagian 1.1 Dasar Hukum Bagian 1.2 Profil Penyelenggara Pelayanan Subbagian 1.2.1 Maksud dan Tujuan Subbagian 1.2.2 Data Umum Subbagian 1.2.3 Pelayanan Yang Diberikan
* 1 1 1 2
BAB II Struktur Organisasi
3
Bagian 2.1 Struktur Organisasi Bagian 2.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Bagian 2.3 Tabel Data Personel
3 3 3
BAB III Standar Pelayanan
4
Bagian 3.1 Standar Kinerja Pelayanan Subbagian 3.1.1 Maksud dan Tujuan SOP Subbagian 3.1.2 Ruang Lingkup
4 4 4
BAB IV Sistem Manajemen Keselamatan
Bagian 4.1 Umum Bagian 4.2 Manajemen Keselamatan Penyelenggara Pelayanan Bagian 4.3 Pelaporan Data Keselamatan Bagian 4.4 Mekanisme Monitoring Berkelanjutan Bagian 4.5 Investigasi Kejadian Keselamatan Bagian 4.6 Forum Keselamatan Bagian 4.7 Pelatihan Personel
5 5 5 7 8 8 9
BAB V Data Peralatan dan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Aeronautika
9
Bagian 5.1 Tabel Data Peralatan Bagian 5.2 Tabel Data Sistem
9 9
BAB VI Penutup
10
IV
BAB I
GAMBARAN UMUM
1.1.
DasarHukum
Standar yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi aeronautika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1.2. Profil Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika 1.2.1
Maksud dan Tujuan
Manual operasi ini disusun dengan maksud agar standar pelayanan dan pola kerja setiap personel yang bertanggung jawab dalam penyediaan pelayanan informasi aeronautika pada penyelenggara pelayanan atau jenis pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, selain itu juga menjadi acuan bagi para pelaksana dalam melaksanakan tugasnya agar memenuhi standar pelayanan yang berlaku.
Tujuan dari disusunnya Manual Operasi ini adalah sebagai berikut:
a. agar petugas dapat menjaga konsistensi dan tingkat kinerja dalam organisasi atau unit kerja;
b. agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi;
c. memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas terkait;
d. melindungi organisasi/unit kerja dan petugas dilapangan dari penyimpangan atau kesalahan administrasi lainnya; e. untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi. 1.2.2
Data Umum
Penyelenggara Pelayanan
(jenis
pelayanan) di lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha. Nama Penyelenggara Pelayanan: No.
Pengelola
;
UPT
Ditjen
Perhubungan
Udara/BUMN/BU 1.
Alamat
2.
Lokasi
3.
Propinsi
4.
ARP
5.
Pelayanan
6.
Ruang Udara Yang Dilayani
Yang
Diberikan •
ATZ/CTR/TMA/CTA/UTA/FIR
Bandar Udara Yang Dilayani: Jam Operasi Telepon Fax
AFTN Address E-mail 6.
1.2.3
NPWP
Pelayanan Yang Diberikan
TabelPelayanan Informasi Aeronautika
Penyelenggara Pelayanan (jenis pelayan) sebagai berikut: No.
2.
Penyelenggara
Pelayanan Yang
Pelayanan
Diberikan
Peralatan Yang Digunakan
BAB II
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB
Berdasarkan
Peraturan perundang-undangan yang
berlaku,
struktur
organisasi dan tugas pokok dan fungsi Penyelenggara Pelayanan (jenis pelayanan) sebagai berikut: 2.1.
Struktur Organisasi
(Bagan Struktur Organisasi) 2.2. Tugas, Pokok dan Fungsi 2.2.1. (deskripsi tugas)
2.2.2. (deskripsi fungsi)
2.2.3. (deskripsi tanggungjawab) 2.3.
Tabel Data Personel No.
Nama/ Pangkat/
Jabatan
Pendidikan
Sertifikat
Kecakapan
Gol/NIP Formal
Non
Formal 1.
2.
Jenis
Tahun
Berakhir
Rating
BAB III
STANDAR PELAYANAN
3.1
STANDAR KINERJA PELAYANAN
Dalam mencapai dan memenuhi standar kinerja pelayanan yang diberikan kami menuangkan dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3.1.1. Maksud dan Tujuan SOP
SOP ini dimaksudkan agar seluruh personel pelayanan PIA dan
pihak terkait lainnya menerapkan pola kerja yang baku dalam menyelenggarakan pelayanan informasi aeronautika, sehingga memenuhi
standar
pelayanan
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan. 3.1.2. Ruang Lingkup
SOP yang digunakan dalam menyelenggarakan pelayanan informasi aeronautika:
1. SOP Penyelenggaraan PIA,
disesuaikan
dengan jenis
pelayanan yang diberikan:
a. Pelayanan Informasi Aeronautika Bandar Udara; b. Pelayanan Kantor NOTAM Internasional; dan c.
Pelayanan Peta Penerbangan.
2. 3. 4.
SOP Fasilitas; SOP Dokumentasi; SOP Pelaporan;
5. 6.
SOP Keamanan Fasilitas Penyelenggara PIA; SOP Manajemen Mutu;
7.
SOP Perubahan Pelayanan;
8. SOP Penanganan Gangguan Pelayanan; dan 9.
SOP Koordinasi.
Susunan dan Isi SOP tersebut di atas terdiri dari: 1.
Umum;
2. 3.
Ruang lingkup; Struktur Organisasi; dan
4.
Proses Bisnis.
BAB IV
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN 4.1
Umum
Kebijakan keselamatan penyelenggaraan PIA, diperlukan oleh seluruh personel Penyelenggara PIA (jenis pelayanan) dimana keselamatan pelayanan navigasi penerbangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen keselamatan.
Untuk menerapkan hal tersebut maka Kepala Penyelenggara PIA (jenis pelayanan) memiliki komitmen dalam bentuk deklarasi pernyataan keselamatan dari Kepala Penyelenggara PIA (jenis pelayanan).
Tujuan kebijakan keselamatan dalam penyelenggaraan PIA adalah untuk menyediakan pelayanan informasi aeronautika yang selamat, efektif, dan efisien.
Untuk
mewujudkan
tujuan
tersebut
maka
di dalam
penyelenggaraan PIA kami menerapkan budaya keselamatan pada seluruh aspek pelayanan.
4.2 Manajemen Keselamatan Penyelenggaraan Pelayanan
Untuk mewujudkan penerapan sistem manajemen keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka dibentuk suatu unit khusus yang memiliki tanggung jawab dalam penanganan isu-isu keselamatan di dalam penyelenggaraan PIA. Struktur Unit Keselamatan
Tugas pokok dan fungsi pada struktur organisasi unit keselamatan tersebut sebagai berikut: 1.
...
2.
...
3.
...
4.3 Pelaporan Data Keselamatan
Laporan data keselamatan berfunsi untuk menyediakan data mengenai isu-isu keselamatan kepada manajer keselamatan dan personel terkait
lainnnya pada pihak Penyelenggara PIA (jenis pelayanan). Data isu-isu keselamatan yang dilaporkan mengenai bahaya, kejadian (incident), faktor dan solusi untuk mencegah bahaya yang sama.
1. Laporan Bahaya
Berikut adalah format laporan mengenai situasi atau keadaan yang
dapat menyebabkan kondisi berbahaya terhadap orang, pesawat udara, peralatan dan/atau peralatan pendukung lainnya walaupun kondisi tersebut belum menyebakan kecelakaan terhadap orang atau
peralatan yang ada. Laporan ini ditujukan kepada Manajer Keselamatan dan personel terkait, format laporan sebagai berikut:
Format Laporan Kondisi Bahaya: Kepada Yth
:
Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Jakarta
DATA UMUM
1.
a.
Tanggal Kejadian Nama Penyelenggara PIA Lokasi Kejadian Waktu Kejadian
Jenis Kejadian e. DATA FASILITAS/PERALATAN/SISTIM a.
Nama
b.
Fasilitas / Peralatan / Sistim Kerusakan pada Fasilitas / Peralatan / Sistim
c.
Nama Operator
DESKRIPSI
3.
a.
Kronologi Kejadian
Dampak Kejadian terhadap operasional pelayanan
Petugas Pelapor
Format Laporan Akhir: No
Solusi
Kejadian
Tanggal
Keterangan
1. 2. 3.
2.
Mekanisme Pelaporan a.
Setiap personel yang melihat kejadian bahaya dan/atau kerusakan peralatan dan/atau sistim wajib melaporkan kejadian tersebut pada format laporan yang telah ditentukan pada kurun waktu 1 x 24 jam;
Laporan tersebut disampaikan kepada Manajer Keselamatan yang ditunjuk oleh pihak Penyelenggara PIA;
c.
Manajer Keselamatan menganalisa kemungkinan tingkat bahaya
dan konsekuensi kejadian yang dilaporkan pada rapat internal unit teknis apabila bahaya yang ditimbulkan dapat
mengakibatkan
kecelakaan.
Manajer
Keselamatan
juga
menentukan metode atau solusi untuk menanggulangi atau
mengurangi bahaya yang ditimbulkan;
d. Manajer Keselamatan menyiapkan laporan akhir seluruh kejadian kepada Kepala Penyelenggara PIA;
e. Kepala Penyelenggara PIA menindaklanjuti laporan tersebut dan juga mendokumentasikan laporan tersebut sebagai bukti;
f. Apabila terdapat kejadian yang terkait dengan instansi lain maka
pihak Penyelenggara PIA menyampaikan informasi tersebut secara tertulis kepada instansi tersebut;
g. Dalam kurun waktu tertentu pihak Penyelenggara PIA melaporkan kegiatan keselamatan yang telah dilaksanakan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
h. Manajer Keselamatan akan menyiapakan draf NOTAM pada saat mengetahui terjadinya kondisi bahaya yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
i. Kepada Penyelenggara PIA segera menerbitkan NOTAM setelah
mendapatkan laporan mengenai terjadinya kondisi bahaya yang mengganggu keselamatan penerbangan.
3. Kejadian Bahaya Yang Harus Dilaporkan a. Kerusakan sistem;
b. Kerusakan peralatan;
c. Kerusakan peralatan penunjang; d. Gangguan hewan pada peralatan; e. Kebakaran fasilitas atau peralatan; f. Tindakan tidak sesuai SOP;
g. Kejadian lain yang menyebabkan kondisi bahaya. 4.4 Mekanisme Monitoring Berkelanjutan 1. Rencana Monitoring Keselamatan
Unit SMS akan selalu melaksanakan monitoring dalam bentuk audit, audit ini dilaksanakan untuk menemukan hal-hal yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan juga hal-hal yang membahayakan. Berdasarkan hasil audit dalam bentuk temuan makan akan dirumuskan rekomendasi terhadap permasalahan
tersebut sebagai laporan akhir. Manual Operasi PIA berisi detil mengenai pengaturan keselamatn sebagai dasar untuk pelaksanaan audit.
Kinerja akan diukur berdasarkan sistem manajemen yang
sudah tercantum dalam manual operasi. Audit secara independen akan dilaksanakan setiap tahun dan sebelum pembaruan Sertifikat Penyelenggara PIA (jenis pelayanan). 2. Form Pengecekan
3. Organisasi Audit
Dalam melaksanakan audit, terdapat 3 (tiga) tingkatan, sebagai berikut:
a.
SelfAuditing
Audit ini dilaksanakan oleh Manajer Keselamatan sesuai dengan
tanggung jawab di masing-masing bidangnya.
Setiap Manajer
harus
di
mengetahui
kelemahan
keselamatan
bidangnya,
melakukan audit untuk memastikan kelemahan tersebut sudah diminimalisasi sebelum menjadi masalah yang besar.
b. Independent Internal Audit
Audit ini dilaksanakan oleh pihak lain dalam organisasi
Penyelenggara PIA secara independen yang sudah berpengalaman. Keuntungan pelaksanaan independen internal audit ini adalah: 1) Memberi kepastian dan keyakinan pada setiap manajer bahwa semua persyaratan dan ketentuan keselamatan telah dipenuhi;
2) Adanya
tenggat
waktu
terhadap
masalah-masalah
keselamatan yang lama penanganannya;
3) Adanya standar keselamatan dalam organisasi Penyelenggara PIA terhadap ide-ide baru mengenai keselamatan; dan
4) Setiap
Manajer tidak kebal
terhadap
tindakan yang
mengancam keselamatan. c.
Auditing By Regulator
Audit ini dilaksankan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara sebagai regulator dan didampingi oleh unit SMS Penyelenggara PIA yang menangani masalah keselamatan penyelenggaraan pelayanan. 4. Pelaksanaan Audit
a. Unit SMS akan menentukan jadwal pelaksanaan audit dan mempublikasikan kepada pihak-pihak terkait; b. Pelaksanaan SelfAuditing akan dilaksanakan berkelanjutan;
c. Independent Internal Audit dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun; dan
d. Auditing by regulator dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh pihak Regulator.
4.5 Investigasi Kejadian Keselamatan
Unit SMS akan melakukakn investigasi kejadian yang dilaksanakan pada
saat terjadi kecelakaan, dimana kecelakaan tersebut terkait dengan penyelenggaraaan PIA.
Unit SMS juga akan berkoordinasi dan membantu KNKT dalam melaksanakan investigasi kejadian
serius dan membuat laporan
pelaksanaan investigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4.6
Forum Keselamatan
Unit SMS membentuk suatu forum yang bertujuan untuk memfasilitasi masalah keselamatan dengan pihak-pihak terkait lainnya misalnya
Personel Pelayanan Telekomunikasi Penerbanan, Pemandu Lalu-lintas Penerbangan, Personel Radio Komunikasi Penerbangan atau unit lain yang terkait.
-
4.7 Pelatihan Personel 1. Tujuan
Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan untuk mempertahankan
(recurrent) dan meningkatkan kompetensi personel PIA dengan tujuan
untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi kerja. 2. Kompetensi
Personel penyelenggara PIA harus memiliki Sertifikat Kecakapan
Personel PIA dan Rating sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya
yang selalu diperbarui apabila telah habis masa berlakunya. 3. Pelatihan Personel PIA
Pelatihan bagi personel penyelenggara PIA akan selalu dilaksanakan
secara berkelanjutan untuk menjamin keselamatan penerbangan serta Manajer dan personel yang tidak mematuhi sistem keselamatan akan dikenakan tindakan indisipliner. BAB V
DATA PERALATAN DAN SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA
5.1 Tabel Data Peralatan No.
Nama Peralatan
Merk
Tipe
Daya
Tahun
Pengadaan
5.2 Tabel Data Sistem No.
Nama Sistem
Merk
Versi
Tahun
Pengadaan
Keterangan
BAB VI PENUTUP
Manual Operasi Penyelenggara PIA ini disusun dengan tujuan untuk
memenuhi standar yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan untuk agar penyedian pelayanan informasi aeronautika sesuai dengan bOF sehingga kinerja pelayanan menjadi efektif dan efisien.
Manual Operasi ini disusun sesuai dengan kondisi pelayanan, peralatan dan sistem pada Penyelenggara PIA (jenis pelayanan) dan apabila terjadi perubahan maka akan dilakukan pembaruan terhadap manual operasi ini.
Manual Operasi ini mencerminkan kondisi dan kegiatan penyediaan pelayanan saat ini. Penyelenggara PIA (jenis pelayanan) secara berkesinambungan melakukan pembaruan sesuai kondisi existing untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan.
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TTD
SUPRASETYO
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS, A...
HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk. I / (IV/b) NIP. 19660508 199003 1 001
10
