PERATURAN DESA KALIBEJI NOMOR 12 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN 2016
DESA
: KALIBEJI
KECAMATAN
: SEMPOR
KABUPATEN
: KEBUMEN
TAHUN
: 2016
KEPALA DESA KALIBEJI KEC SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN PERATURAN DESA KALIBEJI NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KALIBEJI
Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, maka Kepala Desaperlu menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b.
bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2016.
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2.
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 );
3.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
:
5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa; 13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007Nomor 4); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 6); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 12);
21. Peraturan Desa Kalibeji Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Kalibeji Tahun 2015 Nomor 11); 22. Peraturan Desa Kalibeji Nomor 09 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalibeji Periode 2016 – 2019 (Lembaran Desa Kalibeji Tahun 2015 Nomor 09); 23. Peraturan Desa Kalibeji Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalibeji Tahun 2016 (Lembaran Desa Kalibeji Tahun 2015 Nomor 10). Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan KEPALA DESA MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DESA KALIBEJI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen 3. Bupati adalah Bupati Kebumen 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen 5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen 6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia. 8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; 12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; 13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.
BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Pasal 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Desa
Rp. 1.638.820.000,-
2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Rp.
714.288.100,-
b. Bidang Pembangunan
Rp.
827.582.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp.
9.878.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp.
87.072.000,-
e. Bidang Tak Terduga
Rp.
0,-
Jumlah Belanja
Rp. 1.638.288.000,-
Surplus/Defisit
Rp. 0 = = = = = = = = = ===
3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan
Rp. 0
b. Pengeluaran Pembiayaan
Rp. 0
Selisih Pembiayaan ( a – b )
Rp. 0 = = = = = = = ====== Pasal 3
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 4 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 5 Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kalibeji
Telah di Evaluasi Bupati/walikota a.n. Camat .......
Ditetapkan di Desa Kalibeji pada tanggal, 31 Desember 2015 KEPALA DESA KALIBEJI,
ttd (........................................ Diundangkan di..... pada tanggal......... SEKRETARIS DESA KALIBEJI,
SUNARYO LEMBARAN DESA KALIBEJI TAHUN 2015 NOMOR 12
WALUYO
