PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG HARI JADI PROVINSI LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,
Menimbang
:
a.
bahwa sejarah merupakan jejak dari suatu proses aktualisasi ide-ide yang dilakukan oleh generasi terdahulu yang akan mewarnai/memberi corak pada nuansa situasional kehidupan generasi berikutnya, oleh karenanya sebagai bangsa yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah pada saat tertentu perlu lnengenang dan menghormati sej arah bangsanya agar tertanam rasa cinta pada tanah air) khususnya kepada Provinsi Lampung;
b.
bahwa salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menanamkan dan membangkitkan rasa cinta kepada tanah air khususnya kepada Provinsi Lampung adalah dengan Inemperingati had jadinya;
c.
bah\va sehubungan dengan maksud huruf adan b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Hari Jadi Provinsi Lampung dengan Peraturan Daerah;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penlbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
2S
Tahun
2000
tentang
Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nornor 54; Talnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 5.
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor l5 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 51 Seri 0 Nomor 31);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG dan GUBERNUR LAMPUNG
MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI PROVINSI LAMPUNG.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Menetapkan
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Provinsi Lampung.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3.
Gubernur adalah Gubernur Lalnpung.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5.
Hari Jadi adalah hari) tanggal- bulan dan tahun terbentuknya secara utuh Provinsi Lampung.
BAB II DASAR PENETAPAN
Pasal 2
(1) Daerah Latllpung berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 1964 tanggal 13 Pebruari 1964 ditetapkan sebagai Provinsi yang berdiri sendiri. (2) Tanggal 18 Maret 1964 merupakan tanggal, bulan dan tahun perayaan ulang tahun terbentuknya Provinsi Lampung BAB III PENETAPAN HARI JADI
Pasal 3
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka hari jadi Provinsi Lampung ditetapkan pada tanggal 18 Maret 1964.
BAB lV PERINGATAN HARI JADI
Pasal 4
(1) Setiap tanggal 18 Maret dilaksanakan Rapat Paripurna Istirnewa DPRD dalam rangka memperingati hari jadi dcngan memakai pakaian khas Daerah. (2) Peringatan hari jadi diselenggarakan secara aktif dan penuh khidmat. (3) Pelaksanaan peringatan hari jadi diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan melibatkan masyarakat secara luas.
Pasal 5
Dalam rangka memperingati hari jadi, setiap tahun dapat diadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat) daerah, bangsa dan negara.
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini) sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Gubernur.
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.
Ditetapkan di
Telukbetung
pada tanggal 27 Desember 2006
GUBERNUR LAMPUNG,
dto
SJACHROEDIN Z.P.
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG HARI JADI PROVINSI LAMPUNG
I. UMUM
Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950, ditetapkan bahwa Daerah Lampung berstatus sebagai keresidenan yang merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Bahwa status Daerah Lampung sebagai keresidenan dari Provinsi Sumatera Selatan
berlangsung
sampai
Tahun
1964,
namun
dalam
upaya
untuk
lebih
mengintensifkan dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan, sejak tahun 1950 telah dimulai usaha-usaha untuk memperjuangkan keresidenan Lampung menjadi daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan. Dilandasi semangat sebagaimana tersebut diatasI maka pada Tahun 1962, berkembang aspirasi masyarakat yang menginginkan agar keresidenan Lampung diubah statusnya menjadi Daerah Swatantra Tingkat I (Daswati I) Lampung yang terpisah dari Daswati I Sumatera Selatan. Memperhatikan kondisi dan aspirasi masyarakat pada waktu itu maka seluruh Bupati/Kepala
Daerah
Hmenyatakan
sikap"
untuk
memperjuangkan
perubahan
keresidenan Lampung menjadi Daswati I Lampung. Dan 9 (sembilan) Partai Politik yang ada pada waktu itu juga melakukan usaha-usaha dalam rangka mewujudkan maksud, usaha dan perjuangan tersebut diatas. Proses selanjutnya dalam rangka mewujudkan usaha-usaha dan perjuangan dimaksud, pada tanggal 5 Maret 1963 bertempat di Gedung BPR Tanjungkarang diseJenggarakan pertemuan yang dihadiri seluruh unsur Cabang Partai Politik dan WakilWakil Organisasi Masa dalam rangka membentuk kepanitiaan pembentukan Daswati I Lampung dan pada tanggal 7 Maret 1963 Panitia Pembentukan Provinsi Lampung berdiri secara resmi dengan susunan keanggotaan Ketua RADJA SYAH ALAMI M. HUSNI GANI, M. A. PANE, Sekretaris M. NASYIR RAHMANI M. SABDA PAN DJI NEGARA, BASJIR AMIN, Bendahara Mustafa Sengadji, FX. S. ADI WARSITO dan UBA PANDJAITAN, dan penasehat H. KAMARUDDIN dengan anggota terdiri dari ketua-ketua partai di Daerah Lampung dan menetapkan ACHMAD IBRAHIM sebagai Penghubung dengan Pemerintah Dati I Sumatera Selatan di Palembang dan Pemerintah Pusat di Jakarta.
Usaha-usaha dan perjuangan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan keresidenan menjadi Daerah Swatantra Tingkat I Lampung yang terpisah dari Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Selatan, membuahkan hasil yang sangat menggembirakan para pelaku sejarah yaitu dengan diterbitkannya SK Mendagri Nomor: BK2/103/5-472 tanggal 14 Desember 1963 A.17/1313-3 tentang persetujuan pembentukan Daswati I Lampung dalam waktu sesingkatsingkatnya. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, pada tanggal 7 Januari 1964 maka Gubernur/KDH Sumatera Selatan mengadakan rapat dinas yang dihadiri oleh unsur Muspida Provinsi Sumatera Selatan, para BupatiNValikotamadya, anggota-anggota DPRGR/BPH Tingkat I dan Ketua-ketua Front Nasional se- Keresidenan Lampung guna mempersiapkan pembentukan Daswati I Lampung dan dengan Surat Keputusan Gubernur/KDH Sumatera Selatan Nomor : L.5/1964 tanggal 8 Januari 1963 dibentuk Tim Asistensi dengan susunan keanggotaan Ketua: ANWAR GELAR DATUK MADJO BAHASA MAN KUNING, Pegawai Tinggi Ketataprajaan Tingkat I Departemen Dalam Negeri, Wakil Ketua: Hi. ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM (Residen Lampung), Sekretaris/Bendahara: R. JUNADA. SH Pembantu Utama Sekretaris Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Pembantu-pembantu : Hi. MURSJID ALAMSYAH CARAPEBOKA, Bupati Dpb Kantor Residen Lampung (Pembantu Sekretaris), Rdl ACHMAD, Sekretaris Keresidenan Lampung (Pembantu Bendaharawan), dengan tugas membantu Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Selatan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pemindahan hak, tugas kewajiban serta kewenangan urusan pemerintah dari Pemerintah Sumatera Selatan kepada Pemerintah Daerah Lampung. Setelah melalui perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan, keinginan masyarakat
Lampung
sebagaimana
tersebut
diatas
akhirnya
terwujud,
dimana
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 3 Tahun 1964 tanggal 13 Februari 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
dengan mengubah Undang-undang
Nomor
25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. Dengan terbitnya PERPPU tersebut diatas, maka Daerah lampung statusnya ditingkatkan dari keresidenan menjadi sebuah Provinsi yang berdiri sendiri terpisah dari provinsi induknya yaitu Provinsi Sumatera Selatan. Walaupun berdasarkan PERPPU dimaksud Daerah Lampung telah dinyatakan sebagai Daerah yang berdiri sendiri dan terpisah dari Sumatera Selatan, namun para pelaku sejarah menyadari bahwa mengingat PERPPU tersebut bersifat sementara dan waktunya terbatas, serta masih ada kemungkinan PERPPU dimaksud dicabut kembali apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolakl maka sambil menunggu penetapan PERPPU menjadi Undang-undang yang definitif, dilakukan persiapan-persiapan dalam rangka penyejenggaraan Pemerintah Provinsi Lampung yang otonomI dimana pada tanggal 16 Maret 1964 ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM selaku Residen Lampung mengadakan rapat pembentukan Panitia Peresmian Daswati I Lampung yang dihadiri oleh Catur Tunggal Keresidenan Lampung, para BupatiJMNalikotamadya, Kepala Dinas/Jawatan dan Panitia Besar Perjuangan Penuntutan Daswati Lampung.
Sejak terbitnya PE~RPPU sampai dengan tanggal 17 Maret 1964-1 Provinsi Lampung belum dapa't menyelenggarakan pemerintahan yang otonom dan masih menginduk kepada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, hal tersebut dikarenakan Provinsi Lampung belum memenuhi persyaratan sebagai suatu organisasi Pemerintahan, karena belum memiliki Kepala Daerah dan belum dilakukannya serah terima Pemerintahan dari Pemerjntah Provinsi Sumatera Selatan kepada Provinsi Lampung. Dengan dilandasi nuansa kebatinan pada saat itu dan kesepakatan para pelaku sejarah, dalam rapat disepakati bahwa peresmian Provinsi Lampung ditetapkan pada tanggal 18 Maret 1964 dan sekaligus pada tanggal tersebut dilaksanakan serah terima pemerintahan dari Gubernur/Ketua DPRGR Daerah Tingkat I Sumatera Selatan kepada KUSNO DHANUPOJO yang telah ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur/Ketua DPRGR Daerah Tingkat I Lampung. Pada
tanggal
18
Maret
1964,
Menteri
Dalam
Negeri
melantik
KUSNO DHANUPOJO sebagai Penjabat Gubernur Lampun (pelantikan dilaksanakan di Jakarta). Setelah pelantikan, penjabat Gubernur Lampung bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh ENY KARIM dan rombongan catur tunggal dari Sumatera Selatan menuju Provinsi Lampung, dan pada pukul 20.00 WIB tanggal 18 Mar,et 1964 terjadilah detik-detik bersejarah, dimana saat itu diselenggarakan upacara serah terima pemerintahan daerah dari Gubernur/Kepala Daerah/Ketua DPRGR Sumatera Selatan kepada Penjabat Gubernur/Kepala Daerah/Ketua DPRGR Daerah Tingkat I Lampung yang disaksikan oleh ENY KARIM yang mewakili Menteri Dalam Negeri. Adanya pemerintahan yang dilandasi dengan pelantikan dan peresmian Penjabat Gubernur Lampung KUSNO DHANUPOJO oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 18 Maret 1964 dan adanya pengakuan dari Pemerintah Pusat dan Daswati Induk (Provinsi Sumatera Selatan) bahwa Lampung merupakan salah satu Daswati I (Provinsi) yang berdiri sendiri terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan adalah sejak dilakukannya serah terima pemerintahan pada tanggal 18 Maret 1964. Dengan selesainya pelaksanaan kegiatan-kegiatan bersejarah pada tanggal 18 Maret 1964, maka sejak saat itu pelaksanaan kewenangan/kewajiban dan hak mengurus rumah tangga daerah (otonom) berada pada Pemerintah Provinsi Lampung. dan sejak tanggal tersebut secara resmi I de facto Pemerintahan Provinsi Lampung berjalan. Untuk
menghargai/menghormati
jasa-jasa
para
pelaku
sejarah
dalam
memperjuangkan berdirinya Provinsi Lampung dan menyepakati bahwa peresmian Provinsi Lampung ditetapkan pada tanggal 18 Maret 1964, maka peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung sejak Tahun 1965 sampai sekarang diselenggarakan pada setiap tanggal 18 Maret. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas dan mengingat sejarah terbentuknya Provinsi Lampung merupakan jejak sejarah dari suatu proses aktualisasi ide-ide yang dilakukan oleh generasi terdahulu, maka untuk mengenang, menghayati dan menghormati serta menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah, perlu menetapkan tangga! 18 Maret sebagai Hari Jadi Provinsi Lampung.
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Pengertian dan istilah-istilah yang dirumuskan datam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini! sehingga dapat menghindarkan dari adanya penafsiran yang berbeda-beda dan atau kesalahpahaman.
Pasal 2 Cukup jelas
Pasal 3 Tanggal 18 Maret merupakan tanggal yang dianggap paling tepat untuk ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi lampung, karena sejak tanggal 18 Maret 1964, Daerah Lampung telah memiliki secara utuh Pemerintahan yang Otonom dan terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan yang ditandai dengan pelantikan dan peresmian Pejabat Gubernur Lampung dan memiliki kedaulatan yaitu sejak dUakukannya peresmjan dan serah terima Pemerintahan dari Provinsi Sumatera Selatan kepada Provinsi Lampung. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud ayat ini agar pemahaman makna hari jadi dimiliki dan tertanam dalam diri masyarakat Lampungl sehingga perayaanI peringatan hari jadi mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat. Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal? Cuku p jelas
