PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005-2025
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
I-
i
DAFTAR ISI BAB I
BAB II
PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG 1.2 PENGERTIAN 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.4 LANDASAN HUKUM 1.5 HUBUNGAN RPJPD PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA 1.6 TATA URUT KONDISI UMUM DAERAH 2.1 KONDISI PADA SAAT INI 2.2 TANTANGAN 2.3 MODAL DASAR
BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005-2025 BAB IV ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005-2025 4.1 SASARAN POKOK PEMBANGUNAN 4.1.1 TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA DAN MASYARAKAT JAWA TENGAH YANG BERKUALITAS, BERIMAN DAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, CERDAS, SEHAT, SERTA BERBUDAYA 4.1.2 TERWUJUDNYA PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERBASIS PADA POTENSI UNGGULAN DAERAH DENGAN DUKUNGAN REKAYASA TEKNOLOGI DAN BERORIENTASI PADA EKONOMI KERAKYATAN 4.1.3 TERWUJUDNYA KEHIDUPAN POLITIK DAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE), DEMOKRATIS, DAN BERTANGGUNG JAWAB, DIDUKUNG OLEH KOMPETENSI DAN PROFESIONALITAS APARATUR, BEBAS DARI PRAKTIK KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN) SERTA PENGEMBANGAN JEJARING 4.1.4 TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG OPTIMAL DENGAN TETAP MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI DALAM MENOPANG KEHIDUPAN 4.1.5 TERWUJUDNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA YANG MENUNJANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PENYEDIAAN PELAYANAN DASAR DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH 4.1.6 TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, AMAN, DAMAI DAN BERSATU DALAM WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) DIDUKUNG DENGAN KEPASTIAN HUKUM DAN PENEGAKAN HAM SERTA KESETARAAN GENDER
I-
1 1 2 2 2 3 4 5 5 29 34 36 40 40 40
40
41
41
42
42
ii
4.2 ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025 4.2.1 MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MASYARAKAT JAWA TENGAH YANG BERKUALITAS, BERIMAN DAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, CERDAS, SEHAT, SERTA BERBUDAYA 4.2.2 MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERBASIS PADA POTENSI UNGGULAN DAERAH DENGAN DUKUNGAN REKAYASA TEKNOLOGI DAN BERORIENTASI PADA EKONOMI KERAKYATAN 4.2.3 MEWUJUDKAN KEHIDUPAN POLITIK DAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE), DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG JAWAB, DIDUKUNG OLEH KOMPETENSI DAN PROFESIONALITAS APARATUR, BEBAS DARI PRAKTIK KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN) SERTA PENGEMBANGAN JEJARING 4.2.4 MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG OPTIMAL DENGAN TETAP MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI DALAM MENOPANG KEHIDUPAN 4.2.5 MEWUJUDKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA YANG MENUNJANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PENYEDIAAN PELAYANAN DASAR DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH 4.2.6 MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, AMAN, DAMAI DAN BERSATU DALAM WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) DIDUKUNG DENGAN KEPASTIAN HUKUM DAN PENEGAKAN HAM SERTA KESETARAAN GENDER 4.3 TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.3.1 RPJMD I (Tahun 2005 s/d Tahun 2009) 4.3.2 RPJMD II (Tahun 2010 s/d Tahun 2014) 4.3.3 RPJMD III (Tahun 2015 s/d Tahun 2019) 4.3.4 RPJMD IV (Tahun 2020 s/d Tahun 2024) BAB V
43
43
44
46
47
48
50 52 52 56 59 62 67
PENUTUP
I-
iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG 1.
Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 33 provinsi di Indonesia, berada di tengah Pulau Jawa antara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur serta terletak berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara. Luas wilayah 32.548 km² atau sekitar 1,7 persen dari luas Indonesia dan 25,04 persen dari luas Pulau Jawa termasuk Pulau Nusakambangan di sebelah selatan daratan utama dan Kepulauan Karimun Jawa di sebelah utara daratan utama.
2.
Dilihat dari sejarahnya Jawa Tengah sebagai provinsi telah ada sejak zaman Hindia Belanda. Namun secara resmi terbentuknya Provinsi Jawa Tengah sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, tanggal 15 Agustus 1950. Pada tahun 1965 dibentuk Kabupaten Batang berdasarkan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang. Provinsi ini meliputi 29 Kabupaten dan 6 Kotamadya. Dalam perkembangannya selain 29 Kabupaten dan 6 Kotamadya, Provinsi Jawa Tengah juga memiliki 3 Kota Administratif, yaitu Purwokerto, Cilacap, dan Klaten. Namun, sejak diberlakukannya otonomi daerah tahun 1999 Kota-kota Administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah Kabupaten. Dengan berlakunya otonomi daerah tersebut, 4 Kabupaten memindahkan pusat pemerintahan ke wilayahnya sendiri, yaitu Kabupaten Semarang ke Ungaran, Kabupaten Magelang dari Kota Magelang ke Kota Mungkid, Kabupaten Tegal dari Kota Tegal ke Slawi, serta Kabupaten Pekalongan dari Kota Pekalongan ke Kajen. Hingga tahun 2005, Provinsi Jawa Tengah masih terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota.
3.
Semenjak terbentuknya hingga saat ini penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi beserta segenap komponen masyarakat Jawa Tengah telah diupayakan guna peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya serta lingkungan hidup dalam kerangka NKRI. Selama ini telah dikenal beberapa rencana pembangunan yang disusun untuk memberikan arah pembangunan daerah. Rencana pembangunan ada yang berdimensi waktu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Semua rencana pembangunan tersebut telah disusun dan diaplikasikan hingga memberikan hasil yang cukup signifikan bagi perkembangan dan kemajuan daerah.
4.
Rencana pembangunan daerah sangat diperlukan untuk mengantisipasi pengaruh dinamika perubahan terhadap perkembangan pembangunan daerah. Krisis moneter yang berkembang menjadi krisis multidimensi pada tahun 1998 memberikan pengalaman tentang pentingnya langkahlangkah antisipatif yang tertuang dalam rencana pembangunan daerah.
5.
Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Provinsi Jawa Tengah 1
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun (2005-2025).
1.2 PENGERTIAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai tahun 2005 sampai tahun 2025.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang integral dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap komponen pelaku pembangunan akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Adapun tujuan penyusunan RPJPD ini adalah untuk memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Visi, Misi, Arah, dan Program Kepala Daerah terpilih.
1.4 LANDASAN HUKUM 1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Jawa Tengah;
2.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang;
4.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Sistem Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 2
Pembentukan Provinsi
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547); 8.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kabupaten Dati II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 007 Nomor 4737); 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109; 14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003); 15. Peraturan Daerah Provinsi Tata Cara Penyusunan Pelaksanaan Musyawarah Tengah (Lembaran Daerah Seri E Nomor E );
1.5 1.
Jawa Tengah Perencanaan Perencanaan Provinsi Jawa
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembangunan Daerah dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8
HUBUNGAN RPJPD PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah tidak terlepas dari hierarki perencanaan pembangunan nasional, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan tersebut, penyusunan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 mengacu pada arah pembangunan RPJP Nasional Tahun 2005-2025.
3
2.
RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Selain itu, RPJPD Provinsi Jawa Tengah juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah
3.
RPJPD Jawa Tengah merupakan perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi, arah, tantangan, dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah. Dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mempedomani Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
4.
Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003) berlaku sampai dengan bulan Agustus tahun 2008. Renstra tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan RKPD dan RAPBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2006, 2007, dan 2008, serta secara substansial menjadi bagian dari RPJPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025.
1.6 TATA URUT RPJPD sistematika Bab I Bab II Bab III
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 disusun dengan sebagai berikut. : Pendahuluan : Kondisi Umum : Visi dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 Bab IV : Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 Bab V : Penutup
4
BAB II KONDISI UMUM DAERAH 2.1 KONDISI PADA SAAT INI Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang telah dilaksanakan selama ini dalam kerangka pembangunan daerah dan nasional, telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), politik, keamanan dan ketertiban, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, maupun pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Untuk mengetahui kondisi kehidupan penduduk di Jawa Tengah dapat dilihat melalui perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sekaligus merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. IPM tersebut pada prinsipnya menggambarkan mengenai tingkat kesehatan penduduk yang dipresentasikan melalui Usia Harapan Hidup (UHH), perkembangan dan kemajuan sosial yang ditunjukkan melalui Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah, serta kemampuan ekonomi penduduk yang diukur dengan pengeluaran riil per kapita. IPM Jawa Tengah pada tahun 2001 sebesar 66,4 meningkat menjadi 69,8 pada tahun 2005. Lebih rinci capaian komponen pembentuk IPM tersebut adalah untuk UHH meningkat dari 68,6 (2001) menjadi 70,6 (2005), Angka Melek Huruf meningkat dari 83,3 % (2001) menjadi 87,4 % (2006), rata-rata lama sekolah dari 6,1 (2001) menjadi 6,6 (2005), dan Pengeluaran Riil Per Kapita tercatat sebesar Rp549.000,00 (2001) meningkat menjadi Rp621.400,00 (2005). Meningkatnya UHH di Jawa Tengah antara lain disebabkan oleh makin membaiknya pelayanan medis, terutama pertolongan kelahiran pertama, dan meningkatnya jumlah balita yang lama menyusuinya sampai 24 bulan lebih. Meningkatnya angka melek huruf berkat keberhasilan pelaksanaan programprogram pembangunan yang mendorong meningkatnya angka melek seperti penyediaan fasilitas belajar, guru dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengikuti wajib belajar sembilan tahun. Meskipun rata-rata lama sekolah di Jawa Tengah mengalami peningkatan, namun demikian kenaikan tersebut masih belum mampu mengantarkan Jawa Tengah pada tataran tingkat pendidikan yang lebih tinggi, mengingat mayoritas penduduk berpendidikan Sekolah Dasar. Pengeluaran riil per kapita meskipun meningkat tetapi pernah mengalami penurunan, yaitu dari Rp594.200,00 (2002) menjadi Rp593.000,00 (2003), sedangkan tahun-tahun berikutnya cenderung mengalami peningkatan. IPM Jawa Tengah pada tahun 2005 (69,8) jika dirujuk ke kategori tingkat nasional berada pada peringkat ke-17, sedangkan apabila dipersandingkan dengan provinsi yang berada di Pulau Jawa, posisi Jawa Tengah menempati urutan ke 3 yaitu setelah DKI (76,1) dan Jawa Barat (69,9). Di bawah Jawa Tengah adalah Provinsi Banten (69,1) dan Jawa Timur (68,4). 2.1.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 1.
Kependudukan dan Keluarga Berencana Penduduk merupakan subjek dan objek pembangunan, dengan demikian penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak dan sekaligus penikmat hasil-hasil pembangunan. 5
Jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2001 sebanyak 31.063.818 jiwa dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 32.908.850 jiwa yang terdiri dari perempuan sebanyak 16.540.126 jiwa (50,26 %) dan lakilaki sebanyak 16.368.724 jiwa (49,74 %) atau dengan rasio jenis kelamin 98,96. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,67 % per tahun atau mengalami penurunan dibanding periode 1990-2000 yang tercatat sebesar 0,84 %, sedangkan kepadatan penduduk rata-rata 1.011 jiwa/km2. Dilihat dari sebaran penduduk desa kota terlihat bahwa penduduk Jawa Tengah pada tahun 2002 yang berada di perdesaan sebanyak 13.477.112 orang (42,53 %) dan pada tahun 2005 menjadi 13.774.558 orang (41,86 %), sedangkan penduduk yang berada di perkotaan pada tahun 2002 sebanyak 18.214.754 orang (57,47 %) dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 19.134.292 orang (58,14 %). Dari data tersebut terlihat bahwa penduduk di perdesaan meskipun prosentasenya menurun tetapi secara absolut jumlahnya meningkat, sedangkan penduduk di perkotaan baik prosentase maupun absolutnya meningkat. Dilihat dari kelompok umur terlihat bahwa untuk kelompok umur usia produktif (15-64 tahun) sebesar 66,16 % dan non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) sebesar 33,84 %. Dengan demikian, angka beban tanggungan penduduk usia produktif (dependency ratio) sebesar 51,15 atau mengalami penurunan dibanding tahun 2000 yang tercatat sebesar 52,57. Total Fertility Rate (TFR) yaitu rata-rata anak-anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama usia produktif (15-49) pada tahun 2002-2003 sebanyak 2,1. Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif pada tahun 2001 tercatat sebanyak 4.447.887 dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 4.779.940 dengan rincian yang menggunakan metode nonhormonal sebanyak 940.927 (14,68 %) dan hormonal sebanyak 3.839.013 (80,32 %). Peserta KB Aktif Mandiri pada tahun 2001 sebanyak 2.338.351 meningkat menjadi 2.577.340 pada tahun 2005 atau mengalami peningkatan sebanyak 238.989 (10,22 %). Jumlah peserta KB pria relatif rendah yaitu sebanyak 120.742 peserta (2,53 %). Rendahnya peserta KB pria tersebut antara lain disebabkan oleh terbatasnya pilihan alat kontrasepsi, terbatasnya layanan KB Pria, dan masih berkembangnya anggapan dalam masyarakat bahwa masalah KB merupakan urusan wanita. Upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk telah dilakukan antara lain melalui pelayanan KB, peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB serta kesehatan reproduksi, peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, peningkatan keikutsertaan pria dalam ber-KB dan penguatan jaringan program. 2.
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Jumlah angkatan kerja pada tahun 2001 sebanyak 15.644.732 orang dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 16.634.255 orang atau mengalami peningkatan sebanyak 989.523 orang (6,32 %). Dari jumlah angkatan kerja tersebut yang berstatus bekerja sebanyak 15.655.303 (94,11 %) dan pencari kerja (penganggur) sebanyak 978.952 orang (5,89 %). Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah pencari kerja (penganggur) tersebut mengalami fluktuasi yaitu sebanyak 578.190 orang (2001), 984.234 orang (2002), 912.513 orang (2003), dan 1.044.573 orang (2004). Adapun untuk jumlah setengah penganggur, yaitu penduduk yang 6
bekerja di bawah 35 jam per minggu, cenderung mengalami penurunan, yaitu sebanyak 5.584.236 orang (37,06%) pada tahun 2001 turun menjadi 5.185.409 orang (33,12 %) pada tahun 2005, meskipun pada tahun 2004 sempat mengalami peningkatan dibanding tahun 2003. Tingkat pendidikan penduduk yang bekerja (data 15 tahun ke atas), pada tahun 2005 untuk SD ke bawah sebesar 62,47 %, SMP sebesar 18,66 %, SMA sebesar 14,55 %, dan Perguruan Tinggi sebesar 4,32 %. Selanjutnya, untuk pencari kerja yang berpendidikan SD sebesar 30,07 %, SMP sebesar 25,95 %, SMA sebesar 36,93 %, dan Perguruan Tinggi sebesar 7,05 %. Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian, yaitu sebanyak 5.875.292 orang (37,53 %) atau mengalami penurunan dibandingkan dengan keadaan tahun 2001 yang tercatat sebanyak 6.730.367 orang (44,67 %). Disusul kemudian sektor perdagangan (20,76 %), industri (16,59 %), dan jasa (11,17 %). Upaya perluasan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran telah dilakukan, antara lain melalui penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri penyelenggaraan bursa kerja, dan pengembangan informasi tenaga kerja. Adapun upaya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan kerja dan pemagangan. Upaya perluasan kesempatan kerja juga dilakukan melalui program transmigrasi. Banyaknya jumlah transmigran dari Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2001-2005 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2001 tercatat sebanyak 323 KK (1.199 jiwa) atau 57 % dari target (564 KK) dan pada tahun 2005 tercatat sebanyak 890 KK (3.247 jiwa) atau 79,96 % dari target (1.113 KK). Pelaksanaan program transmigrasi tidak sematamata ditekankan pada target pemindahan penduduk, tetapi pada pencapaian kesejahteraan transmigran dan perannya dalam rangka pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di daerah penempatan. 3.
Pendidikan Dalam kerangka pembangunan bangsa, pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu upaya strategis pembangunan di Jawa Tengah. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan di bidang pendidikan di Jawa Tengah yang selama ini telah diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia melalui pengembangan dan peningkatan relevansi pendidikan sesuai dengan tuntutan perkembangan Iptek dan kebutuhan pasar kerja. Pembangunan pendidikan di Jawa Tengah selain memerhatikan sistem pendidikan nasional yang berjalan juga memerhatikan sasaransasaran komitmen internasional di bidang pendidikan seperti Sasaran Millenium Development Goals (MDG’s) dan Kesepakatan Dakkar untuk Pendidikan Untuk Semua (PUS). Penyelenggaraan pendidikan di Jawa Tengah selain dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal juga dilaksanakan melalui jalur pendidikan non formal. Jalur pendidikan formal terdiri atas jenjang pendidikan dasar, menengah, sampai dengan pendidikan tinggi. Perkembangan pendidikan di Jawa Tengah, salah satunya dapat diukur melalui jumlah anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan. Angka 7
Partisipasi Kasar (APK) pada tahun ajaran 2005/2006, untuk SD/sederajat meningkat sebesar 0,80 % dari tahun ajaran sebelumnya, yaitu sebesar 105,67 %, sehingga telah melebihi standar ideal indikator pemerataan pendidikan. Tingkat SMP/sederajat sebesar 89,57 % atau meningkat sebesar 3,36 % dari tahun ajaran sebelumnya, yaitu sebesar 86,21 % dan SMA/sederajat tahun ajaran 2005/2006 sebesar 50,63 % terjadi peningkatan sebesar 1,83 % dari tahun ajaran sebelumnya sebesar 48,80 %. Untuk pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM), pada tahun ajaran 2005/2006 pada SD/sederajat sebesar 89,98 % meningkat sebesar 0,26 % dari tahun ajaran sebelumnya, sedangkan untuk SMP/sederajat sebesar 69,01 % atau meningkat sebesar 4,39 % dari tahun ajaran sebelumnya sebesar 64,62 % serta pada SMA/sederajat sebesar 39,56 % atau meningkat sebesar 4,73 % dari tahun ajaran sebelumnya. Indikator lain dari perkembangan pendidikan juga dapat dilihat dari Angka Putus Sekolah (DO). Angka DO SD pada tahun 2000/2001 tercatat sebanyak 10.978 siswa (0,30 %) turun menjadi 9.940 siswa (0,29 %). Pada kurun waktu yang sama, untuk SMP tercatat sebanyak 10.129 siswa (0,87 %) meningkat menjadi 11.764 siswa (1,03 %), sedangkan untuk SMA tercatat sebanyak 3.662 (0,92 %) turun menjadi 3.576 siswa (0,90 %). Pada tahun ajaran 2005/2006 Jawa Tengah memiliki 23.832 unit SD/MI dengan jumlah guru sebanyak 212.420 orang dan sebanyak 3.888.779 siswa. Untuk tingkat SMP/MTs/sederajat terdapat 4.101 unit sekolah, dengan guru sebanyak 97.071 orang dan jumlah siswa sebanyak 1.508.517 orang. Tingkat SLTA/SMK terdapat 2.155 unit sekolah dengan guru sebanyak 63.661 orang dengan murid sebanyak 878.245 orang. Untuk gedung sekolah pada tahun 2006, terdapat 89.755 ruang kelas sekolah jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK yang rusak. Jumlah ruang kelas yang rusak ringan mencapai 67.175 (34,49 %), rusak sedang mencapai 19.207 (9,86 %), dan rusak berat mencapai 14.231 (7,31 %) dari total ruang kelas sebesar 194.760. Jumlah Perguruan Tinggi terdapat 225 buah, dengan status perguruan tinggi negeri sebanyak 5 (lima) buah dan perguruan tinggi swasta sebanyak 218 buah, serta beberapa perguruan tinggi kedinasan, antara lain Akademi Militer (AKMIL) di Magelang dan Akademi Kepolisian (Akpol) di Semarang. Seperti halnya perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta pun sebagian besar hanya berada di ibukota kabupaten/kota. 4.
Perpustakaan Mencerdaskan kehidupan masyarakat juga dilakukan melalui penyediaan layanan kondisi perpustakaan dan peningkatan minat baca masyarakat. Kondisi perpustakaan umum dan daerah Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan meningkat dari sisi jumlah, koleksi, pengunjung, dan fasilitas layanan. Jumlah perpustakaan umum yang ada di Jawa Tengah pada tahun 2005 mencapai 35 unit; sedangkan perpustakaan khusus (universitas, sekolah, dan lainnya) mencapai 274 buah. Koleksi buku di Perpustakaan Daerah Jawa Tengah berjumlah 219.229 buah dengan pengunjung mencapai 135.420 orang. Layanan perpustakaan keliling mencapai 48 unit yang mampu menjangkau 30 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Sedangkan perpustakaan sekolah
8
tersedia di 23.948 Sekolah Dasar/MI 4.101 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/MTs dan 2.112 di Sekolah Menengah Atas/MA. 5.
Pemuda dan Olah Raga Pada tahun 2005 jumlah pemuda sebesar 9.331.747 jiwa atau sekitar 28,80 % dari keseluruhan jumlah penduduk. Jumlah pemuda yang sebesar ini merupakan aset sebagai kader pemimpin, pelopor, dan penggerak pembangunan, namun sekaligus membutuhkan keseriusan dalam hal pembinaan dan penyediaan lapangan kerja. Pembinaan kepemudaan, dilakukan melalui berbagai pendekatan institusional seperti Pramuka, KNPI dan Karang Taruna, serta organisasi kepemudaan lainnya. Jumlah organisasi kepemudaan di Jawa Tengah pada tahun 2005 tercatat 279 buah yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, yang masih perlu terus ditingkatkan semangat kepeloporannya dalam pembangunan di tengah terpaan globalisasi. Prestasi pembangunan bidang kepemudaan tahun 2005 adalah juara I dalam Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional Bidang Kewirausahaan (Mebelair), Kwartir Daerah 11 Jawa Tengah (Pramuka) meraih Juara I Kontingen Tergiat pada Perkemahan Saka Bayangkara Tingkat Nasional di Jakarta. Kondisi keolahragaan, baik olah raga prestasi maupun olah raga masyarakat, masih memerlukan perhatian berkelanjutan. Dalam hal prestasi, keinginan Jawa Tengah menjadi 3 besar nasional dalam penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) belum pernah tercapai, sekalipun dalam beberapa jenis olah raga mampu menjadi yang terbaik ditingkat nasional. Sarana dan prasarana olah raga yang ada di Jawa Tengah yang berstandar nasional dan internasional belum dimanfaatkan secara optimal dalam penyelenggaraan event tahunan olah raga nasional dan atau internasional kecuali untuk olah raga sepakbola. Sampai akhir tahun 2005, tercatat 56 rekor nasional (medali emas) atas nama atlet-atlet Jawa Tengah, sedangkan untuk rekor Asia Tenggara 8 medali emas SEA Games XXIII Tahun 2005 di Manila dan 1 untuk rekor internasional untuk cabang olah raga tinju profesional.
6.
Kesehatan Derajat kesehatan penduduk di Jawa Tengah dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator utama, yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Usia Harapan Hidup (UHH). Berdasarkan hasil Survey Kesehatan Daerah pada tahun 2005, AKI tercatat sebesar 252 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian ibu terbanyak adalah perdarahan, disusul kemudian eklamsi, perdarahan sebelum persalinan, dan infeksi. AKB sebesar 23,71 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan untuk UHH di Jawa Tengah tercatat dari 68,6 pada tahun 2001 meningkat menjadi 70,6 pada tahun 2005. Proporsi balita dengan gizi buruk di Jawa Tengah cenderung meningkat, yaitu dari 1,63% pada tahun 2001 menjadi 1,88% pada tahun 2004, sedangkan pada tahun 2005 turun menjadi 1,0%. Meningkatnya prevalensi balita gizi buruk antara lain disebabkan oleh semakin memburuknya keadaan ekonomi keluarga yang berdampak terhadap kecukupan pangan di tingkat keluarga dan sulitnya lapangan pekerjaan. Adapun penurunan gizi buruk antara lain dikarenakan penanganan kasus 9
gizi buruk yang lebih intensif melalui perawatan kasus di RS dan Puskesmas rawat inap. Di samping itu, pelacakan kasus gizi buruk senantiasa dilakukan dengan tujuan untuk melakukan analisis tentang faktor-faktor yang berkaitan dengan gizi buruk dan alternatif penanggulangannya. Selanjutnya, untuk gizi kurang pada kurun waktu yang sama tercatat sebesar 14,34% turun menjadi 9,78%, gizi baik dari 81,43% meningkat menjadi 87,26%, dan gizi lebih dari 2,59% turun menjadi 1,96%. Hasil survei kondisi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tahun 2004 menunjukkan bahwa strata PHBS tatanan rumah tangga baru mencapai 65,3 % yang berarti masih di bawah angka strata yang diharapkan, yaitu sebesar 75 %. Dalam hal penyakit menular, pada tahun 2005 kasus DBD di Jawa Tengah sebanyak 7.144 dengan Incidence Rate (IR) sebesar 2,17 per 10.000 penduduk yang tersebar di 874 desa endemis.Kondisi ini masih belum memenuhi target nasional yang diharapkan yaitu IR sebesar kurang dari 2 per 10.000 penduduk. Untuk kasus Malaria pada tahun 2005 terdapat 2.590 kasus yang tersebar di 28 desa endemis dengan Anual Parasit Index (API) 0,08 per 1000 penduduk dimana dengan angka tersebut Jawa Tengah sudah masuk dalam kategori daerah dengan insiden rendah atau Low Case Insidence (LCI) dengan API kurang dari 1 per 1000 penduduk. Jumlah kasus HIV/AIDS positif di Jawa Tengah pada tahun 2005 mencapai 185/58 kasus, diantaranya telah meninggal dunia dengan perubahan pola transmisi HIV dari sexual transmitted kearah intravenous drug user, di samping itu penularan HIV juga sudah merambah pada kelompok umum nonrisiko termasuk ibu rumah tangga. Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS telah dilakukan baik yang bersifat koordinasi melalui kelembagaan Komite Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) maupun melalui layanan untuk Voluntary Counselling Testing (VCT). Untuk kasus TBC paru, pada tahun 2005 jumlah penderita sebesar 17.524 dengan angka CDR (case detection rate) sebesar 50,92%, angka ini masih jauh dari target yang diharapkan yaitu 70%. Walau demikian angka kesembuhan penderita TBC paru sudah mencapai 86,1% yang berarti sudah sesuai dengan target nasional yaitu >85%. Target pelayanan kesehatan jiwa untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 adalah 3 % dari kunjungan kasus di sarana kesehatan. Sedangkan rata-rata pelayanan kesehatan jiwa tahun 2005 sebesar 0,44 %. Cakupan tertinggi tahun 2005 dicapai oleh Kota Magelang (3,07 %), terendah di Kota Tegal (0,03 %). Dibandingkan dengan target 2005 (3 %), hanya Kota Magelang saja yang mencapai target. Dalam hal ini permasalahan yang dihadapai adalah masyarakat merasa kesehatan jiwa belum menjadi alasan penting untuk datang berobat ke sarana kesehatan. Obat Asli Indonesia (OAI) merupakan salah satu potensi di Jawa Tengah yang perlu dikembangkan. Oleh sebab itu, dalam upaya peningkatan kualitas, pada tahun 2004 dan 2005 telah dibentuk 3 (tiga) Pusat Kajian Pengembangan OAI yang masih perlu dilanjutkan pada tahun berikutnya. Jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di unit kesehatan kabupaten/kota se-Jawa Tengah keadaan tahun 2005 sebanyak 39.709. Adapun rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk dibandingkan dengan target Indonesia Sehat 2010 terlihat untuk dokter ahli sebesar 10
3,15 (target 6), dokter umum sebesar 9,55 (target 40), dokter gigi sebesar 2,56 (target 11), tenaga kefarmasian sebesar 7,29 (target 10), tenaga gizi sebesar 3,62 (target 22), tenaga keperawatan 53,94 (target 117,5), tenaga bidan sebesar 26,71 (target 100), tenaga kesehatan masyarakat sebesar 2,73 (target 40), dan tenaga sanitasi 3,63 (target 40). Khusus untuk tenaga teknisi medis sebesar 7,23 dan apabila dibandingkan dengan rasio Provinsi Jawa Tengah masih terdapat 23 kabupaten/kota yang masih berada di bawah rasio Jawa Tengah. Jumlah Puskesmas dari tahun ke tahun ditingkatkan dengan tujuan agar pelayanan kesehatan dapat terjangkau oleh masyarakat dan merata sampai di daerah terpencil. Jumlah Puskesmas pada tahun 2005 sebanyak 846 unit. Keberadaan Puskesmas tersebut masih didukung dengan Puskesmas Pembantu yang jumlahnya tercatat sebanyak 1.824 unit. Di samping itu, sejak akhir tahun 2003 dikembangkan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) yang jumlahnya tercatat sebanyak 4.322 unit. PKD merupakan pengembangan Pondok Bersalin Desa (Polindes) dengan penambahan beberapa fungsi seperti tempat untuk memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan masyarakat, tempat untuk melakukan pembinaan kader/ pemberdayaan masyarakat dan forum komunikasi pembangunan kesehatan di desa, serta tempat pemberian pelayanan kesehatan dasar termasuk kefarmasian sederhana. Kegiatan lain yang dilakukan di PKD adalah deteksi dini dan penanggulangan pertama kasus gawat darurat. Di samping itu, layanan kesehatan juga dilakukan melalui Puskesmas Keliling yang jumlahnya mencapai 921. Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) di Jawa Tengah pada tahun 2005 sebanyak 155 unit yang terdiri atas RSU milik pemerintah sebanyak 42 unit (2 milik Departemen Kesehatan, 3 milik Pemerintah Provinsi, 37 milik Pemerintah Kabupaten/Kota), 10 milik TNI/Polri, dan 2 milik departemen lain, sedangkan RSU milik swasta sebanyak 101 unit. Adapun jumlah Rumah Sakit Khusus (RSK) milik pemerintah dan swasta sebanyak 62 unit, sebanyak 60 RSK (96,77 %) di antaranya telah memiliki kemampuan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat. Capaian %tase tersebut telah melebihi target Indonesia Sehat 2010 sebesar 90 %. Demikian pula untuk 5 Rumah Sakit Jiwa (RSJ), kesemuanya telah memiliki kemampuan gawat darurat, sehingga target Indonesia Sehat 2010 sebesar 90 % terlampaui. 7.
Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan masyarakat ditandai dengan fenomena permasalahan kesejahteraan sosial masih yang banyak ditemui di Jawa Tengah. Walaupun upaya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terus dilakukan tetapi belum berhasil mengurangi jumlah PMKS secara signifikan. Kondisi ini ditandai dengan masih banyaknya permasalahan sosial yang muncul dan berkembang seperti meningkatnya jumlah penduduk miskin (seperti gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan anak terlantar), tindak kekerasan, korban bencana alam, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Pada tahun 2005, terdapat Anak Balita Terlantar sebesar 32.149 orang , anak terlantar 185.721 orang, anak korban tindak kekerasan 2.229 orang, anak nakal 12.610, anak jalanan 10.196, anak cacat 50.978, wanita rawan sosial ekonomi 178.484 orang, Wanita Korban Tindak Kekerasan 3.728 orang, Lanjut Usia Terlantar 170.230 orang, 11
Penyandang Cacat 119.844 orang, Tuna Susila 4.919 orang, pengemis 3.964 orang, gelandangan 1.583 orang, Korban penyalahgunaan Napza 2.229 orang, Keluarga Fakir Miskin sejumlah 1.723.710 KK, Keluarga Berumah Tak Layak Huni sejumlah 254.800 KK, Keluarga Rentan sejumlah 24.756 KK, Komunitas Adat Terpencil (KAT) sejumlah 2.426 KK, Masyarakat Yang Tinggal Di Daerah Rawan Bencana 116.318 KK, Korban Bencana Alam sebesar 67.343 jiwa dan Korban Bencana Sosial sejumlah 9.508 jiwa. Sebagai upaya penanganan PMKS di Jawa Tengah, terdapat 52 panti milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 7 panti milik Pemerintah Kabupaten/Kota, 5 panti milik Departemen Sosial, dan 388 panti milik masyarakat. Pada tahun 2005, untuk mendukung upaya penanganan PMKS juga dilakukan melalui Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 37.087, Karang Taruna 8.567, Organiasai Sosial 1.113, Dunia Usaha 581. 8.
Kemiskinan Secara umum kondisi penduduk miskin ditandai oleh ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam hal: 1) memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan; 2) melakukan kegiatan usaha produktif; 3) menjangkau akses sumber daya sosial dan ekonomi; 4) menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif dan eksploitatif; dan 5) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami fluktuasi. Menurut SUSENAS pada tahun 1999 tercatat sebanyak 8,8 juta orang (28,46%), pada tahun 2002 turun menjadi 7,3 juta orang (23,06%) dan pada tahun 2005 turun menjadi 6,5 juta orang atau 20,49% dari total penduduk Jawa Tengah. Merujuk hasil SUPAS tahun 2005, garis kemiskinan total di daerah perkotaan sebesar Rp. 143.776,-, sedangkan garis kemiskinan total di pedesaan sebesar Rp. 120.115,-. Selanjutnya apabila dilihat dari tatanan kesejahteraan keluarga terlihat bahwa untuk keluarga katagori Prasejahtera pada tahun 2000 sebanyak 3.113.703 (39,53%) dan pada tahun 2004 meskipun dari prosentase menurun tetapi secara absolut meningkat, yaitu menjadi 3.171.918 (36,77%). Keadaan yang sama juga terjadi pada katagori Keluarga Sejahtera I (KS I) yaitu pada tahun 2001 sebanyak 1.611.643 (19,71%) dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 1.778.790 (20,71%). Penanggulangan kemiskinan telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan serta telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang panjang. Berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan baik yang bersifat langsung (program khusus) maupun yang tidak langsung telah diimplementasikan, namun demikian hasilnya belum optimal, salah satunya ditandai dengan masih banyaknya penduduk miskin di Jawa Tengah. Penanggulangan kemiskinan bukanlah hal yang mudah diatasi, mengingat kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensional. Di samping itu, kemiskinan juga merupakan masalah sosio-ekonomi yang memiliki kandungan lokalitas yang sangat bervariasi. Upaya riil yang telah ditempuh sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah adalah 1) pengurangan beban biaya bagi penduduk miskin dengan mengurangi pengeluaran kebutuhan dasar seperti akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang 12
mempermudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi, dan 2) meningkatkan pendapatan atau daya beli penduduk miskin melalui peningkatan produktivitas, dimana masyarakat miskin memiliki kemampuan pengelolaan, memperoleh peluang dan perlindungan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial budaya maupun politik. Bentuk riil tersebut dilaksanakan melalui program antara lain Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Program Pengembangan Kecamatan (PPK). 9.
Kebudayaan Jawa Tengah merupakan pusat budaya Jawa, karena mayoritas penduduknya adalah Suku Jawa. Sampai saat ini masih terdapat dua istana kerajaan di Jawa Tengah yang keduanya berada di Kota Surakarta. Budaya Jawa ini mewarnai hampir semua daerah kota atau kabupaten yang ada, namun tiap daerah memiliki budaya daerah setempat yang berbeda-beda. Budaya yang ada di masing-masing daerah, homogenitasnya sejak zaman Belanda telah terbagi dalam 5 (lima) wilayah (gewesten) yakni Semarang, Rembang, Kedu, Banyumas, dan Pekalongan; serta Surakarta sebagai daerah Swapraja (vorstenland) Kasunanan dan Mangkunegaran. Umumnya bahasa Jawa digunakan sebagai bahasa sehari-hari tetapi dengan dialek atau logat bahasa yang digunakan serumpun sesuai pembagian tersebut. Bahasa Jawa dialek Solo-Jogja dianggap sebagai bahasa Jawa standar. Terdapat sejumlah dialek bahasa Jawa, namun secara umum terdiri atas dua dialek, yaitu kulonan dan timuran. Kulonan dituturkan di bagian barat Jawa Tengah, terdiri atas dialek Banyumasan dan dialek Tegal. Dialek ini memiliki pengucapan yang cukup berbeda dengan bahasa Jawa standar. Adapun timuran dituturkan di bagian timur Jawa Tengah, di antaranya terdiri atas dialek Solo dan Semarang. Di antara perbatasan kedua dialek tersebut dituturkan bahasa Jawa campuran antara lain di Pekalongan dan Kedu. Budaya kesenian Jawa yang menonjol serta masih menunjukkan eksistensinya adalah kesenian karawitan tradisional, wayang kulit, wayang orang, ketoprak, seni tari Jawa dan keroncong/campursari. Upaya mempertahankan budaya di beberapa daerah sering dilakukan dengan pagelaran seni dan budaya secara rutin tahunan. Sementara itu, budaya gotongroyong, tolong menolong dirasakan mengalami pergeseran nilai akibat pengaruh budaya asing dan globalisasi. Aspek budaya Jawa Tengah ini merupakan modal dasar sekaligus kearifan lokal yang sangat penting dan potensial bagi Provinsi Jawa Tengah untuk mengembangkan diri dalam jangka panjang tanpa harus tercabut dari akar budayanya. Pembangunan yang berbasis pada budaya dan kearifan lokal memiliki daya tahan terhadap pengaruh negatif dari budaya asing dan globalisasi yang kontraproduktif dengan nilai-nilai budaya lokal.
10. Agama Kehidupan beragama di Jawa Tengah selama ini berlangsung dalam toleransi yang cukup tinggi, namun masih belum sepenuhnya menjadi perilaku dalam tata hubungan kemasyarakat. Hal itu disebabkan oleh rasa toleransi yang tinggi di antara pemeluk agama. Keharmonisan tersebut salah satunya dapat dilihat dari 13
banyaknya tempat ibadah yang ada di sekitar warga yang majemuk, seperti masjid, gereja, vihara, dan pura. Jumlah tempat ibadah pada tahun 2005 mencapai 139.000 buah yang terdiri atas 97,38 % masjid dan musholla, sebanyak 2,11 % gereja Kristen dan Katholik dan lainnya berupa pura dan vihara. Jumlah pondok pesantren tahun 2005 tercatat sebanyak 2.190 unit dengan 37.000 ustad, 2000 kiai, dan 442.860 santri. Jamaah haji Jawa Tengah pada tahun 2005 memenuhi kuota yaitu sebanyak 19.742 orang. 11. Perempuan dan anak Jumlah penduduk perempuan di Jawa Tengah lebih banyak dibanding laki-laki. Meskipun demikian, peran perempuan belum optimal, salah satunya karena masih adanya kesenjangan gender antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum dan HAM, lingkungan hidup, Media, kekerasan berbasis gender, mekanisme kemajuan perempuan, penanganan konflik dan bencana alam dan perosalan kemiskinan. Masih terjadinya kesenjangan gender berpengaruh pada capaian indikator gender. Gender related Development Index (GDI) Jawa Tengah belum menunjukkan peningkatan yang berarti dari indeks 57,4 pada tahun 1999 (ranking 10 secara nasional) dan tahun 2005 menjadi 60,8 (ranking 13). Sementara angka Gender Empowering Measure (GEM) pada tahun 1999 adalah 51,2 (ranking 9) dan tahun 2005 sebesar 56,9 (ranking 15). Untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) serta perlindungan anak dan remaja, yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan, seperti Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Remaja (TKP2AR), Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender, Forum Kajian Gender, dan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA). Sebagai upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dilaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat afirmatif. Selain hal tersebut ditempuh pula langkah strategis yaitu dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen-dokumen perencanaan. Kondisi anak dan remaja di Jawa Tengah masih perlu mendapat perhatian serius. Pada tahun 2005 masih terdapat 171.308 anak terlantar, 32.149 anak balita terlantar, 2.229 anak korban tindak kekerasan, 11.178 anak nakal, 10.025 anak jalanan, 54.572 anak cacat, dan 1.273 pekerja anak. 2.1.2 Ekonomi 1.
Kondisi dan Struktur Ekonomi Kondisi makro perekonomian Jawa Tengah semakin membaik. Hal ini ditandai dengan indikator-indikator ekonomi makro, antara lain pertumbuhan ekonomi tahun 2005 mencapai 5,35 %, sedangkan tahun 2001 sebesar 3,59 %; Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2005 atas dasar harga konstan tahun 2000 sebesar Rp143,051 trilyun dibanding tahun 2001 baru mencapai Rp118,816 trilyun yang berarti terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2001 inflasi tercatat sebesar 13,81 %, sedangkan pada tahun 2005 mencapai 15,97 % akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada bulan Oktober 2005. 14
Pada Tahun 2005, struktur perekonomian Jawa Tengah masih didominasi oleh 3 (tiga) sektor, yaitu industri pengolahan sebesar 32,23 %; perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 21,01 %; dan pertanian sebesar 20,92 %. Sektor lainnya yang mempunyai kontribusi dalam PDRB adalah pertambangan dan galian (1,02 %); listrik gas dan air bersih (0,82 %); bangunan (5,57 %); pengangkutan dan komunikasi (4,89 %); keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (3,54 %); dan jasa–jasa (10,01 %). Sedangkan dalam konteks tenaga kerja sektor pertanian masih mendominasi. 2.
Industri Industri merupakan salah satu sektor andalan Jawa Tengah dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Selama 5 tahun terakhir omzet sektor industri meningkat, yaitu dari Rp 21,67 trilyun pada tahun 2001 menjadi Rp 22,01 trilyun pada tahun 2005. Adapun jumlah investasi industri di Jawa Tengah mengalami peningkatan dari Rp 13,37 trilyun pada tahun 2001 menjadi Rp 13,81 trilyun pada tahun 2005. Sementara itu jumlah industri meningkat dari 644.196 unit pada tahun 2001 menjadi 644.701 pada tahun 2005 dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.215.649 orang pada tahun 2005. Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, kinerja sektor industri di Jawa Tengah relatif lebih bagus, dimana omzet sektor industri di Jawa Timur pada tahun 2005 hanya sebesar Rp. 12,1 trilliun, dengan nilai investasi sebesar Rp. 12,7 trilliun dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.464.565 orang. Sedangkan dengan Jawa Barat, kinerja industri Jawa Tengah masih cukup rendah, dimana omzet sektor industri di Jawa Barat pada tahun 2005 sebesar Rp. 51,68 trilliun, dengan nilai investasi sebesar Rp. 60,8 trilliun dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.831.334 orang.
3.
Koperasi dan UKM Jumlah koperasi di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2005 sebanyak 15.799 buah, yang berarti meningkat dibanding tahun 2001 yang tercatat hanya sebesar 13.290 buah. Jumlah UMKM diluar sektor pertanian pada tahun 2006 berjumlah 3,69 juta (Sensus Ekonomi-BPS, 2006), sedangkan jumlah UMKM disektor pertanian pada tahun 2003 berjumlah 4,1 juta (Sensus Ekonomi-BPS, 2003). Banyaknya tenaga kerja yang terserap disektor UMKM memperlihatkan bahwa sektor UMKM sangat berpotensi dalam penciptaan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengatasi kemiskinan. Pembangunan koperasi dan UKM dilakukan melalui kegiatan promosi dan misi dagang ke luar negeri, yang ternyata berdampak sangat signifikan terhadap pengembangan koperasi dan UKM di Jawa Tengah. Kegiatan promosi dan misi dagang tersebut telah memacu koperasi dan UKM untuk meningkatkan kualitas produknya sehingga mampu bersaing di pasar global. Besar modal dan aset koperasi pada tahun 2001 sebesar Rp 2,94 trilyun dan pada tahun 2005 menjadi Rp5,13 trilyun. Besar modal dan aset UKM pada tahun 2001 sebesar Rp2,68 trilyun dan pada tahun 2005 menjadi Rp 5,3 trilyun. Permasalahan mendasar yang terjadi adalah masih lemahnya akses UMKM terhadap pembiayaan untuk peningkatan modal usaha, khususnya akses pada perbankan/lembaga keuangan, selain itu masih terkendala di bidang pemasaran dan kualitas sumberdaya pengelola koperasi, dimana 15
mayoritas SDM karyawan dan pengurus koperasi di Jawa Tengah berpendidikan SMA dan hanya sebagian kecil berpendidikan Sarjana (S1). 4.
Investasi Investasi PMA Jawa Tengah dilihat dari jumlah proyek selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan dari 57 proyek pada tahun 2001 menjadi 47 proyek pada tahun 2005. Namun, apabila dilihat dari nilai investasi mengalami kenaikan, yaitu dari 96,68 juta US$ pada tahun 2001 menjadi 610,43 juta US$ pada tahun 2005. Jumlah proyek PMDN juga mengalami penurunan dari 26 proyek dengan nilai investasi Rp2,91 trilyun pada tahun 2001 menjadi 20 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp1.91 trilyun pada tahun 2005. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur maka nilai investasi PMDN di Jawa Tengah relatif lebih rendah. Pada Tahun 2005 investasi PMDN Jawa Barat mencapai 4,21 trilyun dan Jawa Timur mencapai 5,47 trilyun. Investasi PMA Jawa Barat mencapai 1.573,36 juta US$ relatif lebih tinggi dari Jawa Tengah. Sedangkan nilai investasi PMA Jawa Timur lebih rendah dari Jawa Tengah yaitu sebesar 553,38 juta US$. Untuk mendorong tercapainya pemenuhan kebutuhan investasi swasta dan berkembangnya sektor riil, diperlukan berbagai kebijakan pemerintah, meliputi penciptaan iklim kondusif bagi dunia usaha, peningkatan produktivitas tenaga kerja , serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Untuk itu Pemerintah Provinsi telah mendukung penciptaan kebijakan pemerintah yang pro investasi dan dapat mendorong berkembangnya sektor riil. Kebijakan tersebut adalah penciptaan iklim kondusif bagi investor dalam dan luar negeri dalam segala hal, seperti kepastian hukum, promosi terpadu, intermediasi perbankan, ketenagakerjaan, penyediaan infrastruktur yang memadai dan kebijakan tata ruang yang konsisten.
5.
Pertanian Jawa Tengah dalam 20 tahun terakhir merupakan penyangga pangan (utamanya beras) nasional. Produksi gabah pada tahun 2005 mencapai 8.424.096 ton (setara dengan 4.590.071 ton beras), sedangkan konsumsi beras mencapai 3.075.966 ton sehingga terdapat surplus 1.514.105 ton. Pada sektor peternakan, produksi daging Jawa Tengah 392.550 ton (kurang lebih 14 % dari produksi daging nasional) dengan kebutuhan 265.750 ton. Sementara untuk telur produksinya mencapai 170.860 ton dengan kebutuhan 166.580 ton atau surplus 4.280 ton. Produksi susu Jawa Tengah 70.689 kilo liter belum mampu mencukupi kebutuhan Jawa Tengah sendiri, yakni sebanyak 184.200 kilo liter. Ketahanan pangan di Jawa Tengah secara umum baik aspek produksi, distribusi, dan konsumsi masuk dalam kategori mantap, sedangkan permasalahan konversi/alih fungsi lahan pertanian pada tahun 2005 mencapai 361 Ha dengan kecenderungan makin meningkat pada 5 (lima) tahun terakhir. Sementara itu produktivitas lahan cenderung menurun sebagai akibat perubahan kejenuhan tanah, menurunnya tingkat kesuburan tanah, rendahnya penguasaan teknologi pertanian. Luas areal perkebunan dari tahun 2001 sampai tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 119.094 ha. Luas lahan perkebunan pada 16
tahun 2001 sebesar 719.374 ha dan pada tahun 2005 menjadi 608.184 ha. Penurunan luas areal disebabkan oleh adanya alih fungsi dari lahan perkebunan menjadi lahan nonperkebunan. Tetapi penurunan luas areal ternyata tidak berpengaruh terhadap besarnya produksi perkebunan, dimana jumlah produksi pada tahun 2001 sebesar 809.017 ton menjadi 901.847 ton pada tahun 2005. Meskipun produksi sektor pertanian di Jawa Tengah untuk sebagian besar komoditas meningkat, namun masih belum berdampak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan petani yang dapat dilihat dari nilai NTP Jawa Tengah pada Tahun 2005 sebesar 91,89. 6.
Kelautan dan Perikanan Pada bidang pembangunan kelautan dan perikanan terjadi tekanan yang sangat berat terhadap sumber daya laut pada wilayah pantai utara Jawa Tengah karena adanya usaha penangkapan ikan yang berlebihan. Produksi perikanan laut pada tahun 2001 mencapai 274.809 ton, tetapi menurun menjadi 192.587 ton pada tahun 2005. Produksi perikanan darat mengalami kenaikan yang signifikan dari 48.589 ton tahun 2001 menjadi 52.381 ton pada tahun 2005. Kenaikan produksi ikan berpengaruh pada jumlah eksport ikan yang terus meningkat, dari 12.203 ton tahun 2001 menjadi 16.743,4 ton tahun 2005. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Jawa Tengah pada tahun 2005 relatif sangat kecil yaitu sebesar 1,18 %. Kesejahteraan nelayan kecil juga masih belum meningkat sesuai yang diharapkan. Rendahnya penggunaan teknologi perikanan dan kurangnya sarana prasarana masih menjadi permasalahan bagi nelayan. Nelayan juga harus dihadapkan pada kondisi alam yang ekstrem selama 4 bulan (sekitar November – Februari) setiap tahunnya, menyebabkan tidak dapat melaut sedangkan mereka tidak mempunyai alternatif mata pencaharian lain sehingga berakibat turunnya penghasilan yang diperoleh dan berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga nelayan.
7.
Pertambangan Dalam bidang pertambangan dan energi, kewenangan pemerintah provinsi meliputi bidang geologi, pertambangan umum dan ABT, ketenagalistrikan dan migas. Dalam pelaksanaan kebijakan bidang geologi, sampai dengan tahun 2005 telah dilakukan pemetaan geologi tata lingkungan pada tiga wilayah pertumbuhan dan penggalian informasi geologi untuk pengembangan pariwisata dan pendidikan, seperti penyusunan profil sejarah geologi Borobudur dan pengembangan museum alam geologi Karangsambung. Sedangkan dalam rangka mitigasi bencana alam beraspek geologi dari hasil pemetaan di Jawa Tengah terdapat 97 lokasi rawan longsor yang tersebar di 27 kabupaten dan telah dilakukan pemasangan patok pemantauan sebanyak 32 buah di 8 lokasi/kabupaten sebagai tanda peringatan dini terhadap bahaya tanah longsor. Terkait dengan surat izin penambangan, sampai dengan tahun 2001 tercatat sebanyak 79 SIPD Provinsi dan pada tahun 2005 turun menjadi 51 SIPD Provinsi. Namun, menurunnya izin yang dikeluarkan tidak mengakibatkan menyempitnya luas lahan penambangan, bahkan sebaliknya terjadi peningkatan luas area penambangan dari 2.203,32 ha tahun 2000 menjadi 2.661,26 ha pada tahun 2005. Adapun Kuasa Pertambangan (KP) masih tercatat 15 buah terdiri atas KP eksploitasi emas 4 (empat) buah dan KP eksploitasi pasir besi 11 (sebelas) buah. Selain itu juga dikembangkan potensi bahan tambang unggulan di 17
Kabupaten Purworejo, Banjarnegara, Rembang, Wonogiri, Tegal, dan Grobogan antara lain pasir kuarsa, felspar, andesit, diorit, phospat, marmer, gamping, kaolin, ballclay dan trass. Menurut data tahun 2005 jumlah titik sumur Air Bawah Tanah (ABT) yang telah terdaftar sebanyak ± 3.946 titik dengan jumlah pengambilan selama tahun 2005 sebesar ± 174.862.233 m³. Sedangkan diperkirakan jumlah titik sumur ABT yang tidak terdaftar jumlahnya sama atau bahkan lebih banyak daripada yang terdaftar. 8.
Perdagangan Pembangunan perdagangan di Jawa Tengah selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Berbagai fasilitas pendukung pengembangan perdagangan di Jawa Tengah telah tersedia dengan memadai dan terus berkembang lebih baik. Hal ini mengindikasikan kegiatan usaha di Jawa Tengah cukup meningkat. Keberhasilan perdagangan di Jawa Tengah salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja ekspor dan impornya. Perkembangan ekspor Jawa Tengah selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat dari nilai US$ 1.782 juta pada tahun 2001 menjadi US$ 2.398 juta pada tahun 2005, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,91 % per tahun. Demikian juga dengan impor Jawa Tengah mengalami peningkatan dari US$ 776,77 juta pada tahun 2001, menjadi US$ 1.210,05 juta pada tahun 2005. Ekspor unggulan Jawa Tengah meliputi textile, handycraft, furniture, cor logam, kopi, kakao dan rempah-rempah. Bila dibandingkan dengan Jawa Timur, perkembangan ekspor Jawa Tengah relatif lebih rendah dan masih perlu ditingkatkan kinerjanya. Di Provinsi Jawa Timur, ekspor non migas meningkat dari US$ 5.307 juta pada tahun 2001 menjadi US$ 7.305 juta. Namun demikian, bila dibandingkan dengan Jawa Barat, ekspor Jawa Tengah relatif lebih bagus karena ekspor Jawa Barat mengalami penurunan dari US$ 832,1 juta pada tahun 2001 menjadi US$ 240,7 juta pada tahun 2005.
9.
Pariwisata Jawa Tengah merupakan salah satu daerah tujuan wisata (DTW) di Indonesia yang memiliki berbagai ragam objek wisata dengan fasilitas pendukung yang cukup memadai. Namun, kondisi objek wisata, baik alam maupun buatan tersebut belum dikelola dengan optimal, sehingga objek wisata yang ada kurang kompetitif dalam persaingan pasar regional maupun global. Hanya beberapa objek wisata yang sudah dikelola dengan baik. Jumlah objek wisata yang ada di Jawa Tengah pada tahun 2005 sebanyak 341 buah, terdiri atas 97 objek wisata alam dan 244 objek wisata buatan. Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2001 sebanyak 16.764.701 orang (wisnus 16.477.530 dan wisman 287.171 orang) dan tahun 2005 sebanyak 15.759.444 orang (wisnus 15.455.546 dan wisman 303.898). Jika dibandingkan dengan Jawa Timur dan Jawa Barat, jumlah kunjungan wisatawan di Jawa Tengah masih relatif rendah. Pada tahun 2005, jumlah kunjungan wisatawan di Jawa Timur sebanyak 24.854.748 orang meliputi 24.469.426 wisnus dan 385.322 wisman. Jumlah wisatawan di Jawa Barat pada tahun 2005 mencapai 17.098.251 orang terdiri dari 16.890.316 wisnus dan 207.935 wisman.
18
Dari sisi sumbangan pariwisata terhadap PAD meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2001 sebesar Rp34.245.152.218,00 meningkat pada tahun 2005 sebesar Rp46.902.593.308,00. Keberhasilan sektor pariwisata, selain dilihat dari peningkatan PAD, dapat dilihat pula dari multiplier effect serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat sebagai akibat perkembangan pariwisata. Persoalan yang dihadapi berkaitan dengan promosi dan penyediaan infrastruktur pendukung pariwisata serta persaingan antar daerah dari obyek wisata dan daerah tujuan wisata sejenis. 2.1.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) selama ini telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini didukung dengan ketersediaan telekomunikasi dan informatika yang mudah diakses oleh masyarakat. Pada tahun 2000 telah terbangun 113 unit SIMDA/website dan meningkat menjadi 128 unit pada tahun 2005. Bertambahnya unitunit SIMDA/website sangat membantu masyarakat dalam mengakses informasi. Sumber Daya Manusia (SDM) bidang teknologi informasi di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2000 sebanyak 225 orang dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 250 orang. Jumlah ini, belum mencerminkan kebutuhan yang sesungguhnya termasuk penyediaan e-goverment bagi birokrasi pemerintahan. Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu pendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai penelitian sudah dilaksanakan, baik oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi, maupun institusi lainnya. Kelemahan dalam penelitian yang dilaksanakan oleh berbagai elemen masyarakat adalah belum diintegrasikan dalam satu jaringan penelitian yang efektif, sehingga masih banyak terjadi duplikasi dari kegiatan penelitian yang serupa. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya pemborosan sumber daya dan hasilnya kurang memiliki nilai implementatif atau sulit menjadi dasar operasional dan belum sepenuhnya mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat. Hasil temuan teknologi tepat guna bagi masyarakat sangat bermanfaat dalam membantu kehidupan perekonomian, terutama bagi masyarakat pedesaan yang bergerak di bidang industri yang bahan bakunya menggunakan bahan lokal. Berbagai temuan teknologi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, ke depan tetap diupayakan peningkatan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dalam temuan teknologi tepat guna yang dapat diterapkan di masyarakat. 2.1.4 Sarana dan Prasarana Jawa Tengah yang terletak di tengah-tengah jalur distribusi Jawa– Sumatera, pada satu sisi memiliki nilai yang strategis, tetapi pada sisi lain memiliki beban yang cukup berat, karena harus mampu menjaga bahkan meningkatkan peran dan fungsinya sebagai penopang jalur distribusi perekonomian nasional maupun sebagai aksesibilitas internal yang berfungsi sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian daerah. Sarana dan prasarana wilayah (infrastruktur) terutama saranaprasarana perhubungan darat, khususnya jalan dan perkeretaapian kondisinya belum memadai. Jalur jalan Pantura masih belum seluruhnya menjadi empat lajur, sedangkan pada jalur jalan pantai selatan sampai saat ini belum terbangun, sehingga belum mampu menjadi penyeimbang pertumbuhan wilayah antara Pantura dan Pansel, serta belum mampu 19
menjadi penopang jalur distribusai nasional. Jalur rel kereta api kondisinya masih memprihatinkan ditambah sistem pengelolaan yang belum memadai, sehingga belum menjadi sarana transportasi massal yang menjadi pilihan utama masyarakat. Kondisi tersebut antara lain ditunjukkan oleh panjang jalan yang dilihat dari status pengelolaannya menunjukkan adanya panjang yang relatif tetap, baik untuk jalan nasional maupun jalan provinsi. Dilihat dari kondisinya, pada tahun 2005 panjang jalan nasional di Jawa Tengah sepanjang 1.297,63 km, dengan kondisi 669,58 km dalam keadaan baik, 613,39 km dalam keadaan sedang, dan 14,66 km masih dalam keadaan rusak. Panjang jalan provinsi pada tahun 2005 sepanjang 2.539,70 km, dengan kondisi baik sepanjang 2.063,50 km, kondisi sedang 458,42 km, dan dalam kondisi rusak sepanjang 17,78 km. Jembatan nasional di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 1.249 buah sepanjang 18.060 m dan jembatan provinsi berjumlah 2.068 buah dengan panjang 26.077 m. Kondisi jalur rel kereta api (KA) yang ada di jalur utara, selatan dan tengah (Semarang-Solo) dilayani oleh jalur tunggal dan digunakan dua arah lintasan untuk angkutan penumpang dan barang. Frekuensi perjalanan KA di jalur utara dan selatan sudah cukup padat, sedangkan pada jalur tengah frekuensi lintasan belum padat. Sarana dan prasarana perhubungan yang ada, selalu tertinggal dari tuntutan kebutuhan masyarakat yang tumbuh baik dalam artian jumlah maupun kualitas pelayanan yang dibutuhkan. 1.
Perhubungan Pembangunan perhubungan darat selama 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun kecuali jumlah terminal angkutan darat dan trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Jumlah terminal angkutan darat mengalami kenaikan, pada tahun 2001 terdapat 69 terminal dan pada tahun 2005 menjadi 76 terminal serta diprediksikan pada tahun 2025 menjadi 114 terminal. Jumlah armada bus pada tahun 2001 terdapat 16.040 buah dan menurun menjadi 13.468,0 buah pada tahun 2005. Jumlah trayek angkutan darat AKAP pada tahun 2001 sebanyak 701 buah meningkat menjadi 840 buah pada tahun 2005. Trayek AntarKota dalam Provinsi (AKDP) mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2001 berjumlah 410 trayek, pada tahun 2005 menjadi 367 trayek. Kondisi angkutan sungai dan danau yang tersebar di enam waduk dan dua sungai merupakan angkutan tradisional yang masih dibutuhkan oleh masyarakat setempat, sedangkan angkutan penyeberangan yang berada di dua lokasi (Cilacap-Majingklak dan Jepara-Karimunjawa) merupakan urat nadi transportasi yang dibutuhkan sebagai sarana angkutan bahan pokok. Angkutan penyeberangan ke Karimunjawa pada tahun 2001 hanya dilayani oleh kapal penyeberangan lintas JeparaKarimunjawa dengan jumlah 104 trip dan jumlah penumpang 6.257 orang. Pada tahun 2004 ditambah pelayanan kapal penyeberangan Kartini I untuk lintas Semarang– Karimunjawa-Jepara tahun 2005 sebanyak 185 trip dengan penumpang yang diangkut 9.250 orang. Kapal Motor Penumpang (KMP) Muria melayani rute Jepara–Karimunjawa sebanyak 93 trip dengan jumlah penumpang 5.580 orang. Untuk memperluas jangkauan jaringan angkutan penyeberangan di Kabupaten Kendal akan dibangun pelabuhan penyeberangan penumpang dan barang dengan kapal jenis RoRo (roll on roll off) yang direncanakan akan melayani rute Kendal-Kumai 20
Salah satu pintu gerbang Jawa Tengah, di bagian utara adalah Pelabuhan Tanjung Mas. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan utama sekunder yang mampu disandari kapal kontainer, namun pada saat ini kapasitas dermaga sudah cukup padat. Pelabuhan antarpulau di pantai utara meliputi pelabuhan Brebes, Tegal, Pekalongan, Batang, Jepara, Juwana, Karimunjawa, dan Rembang. Pelabuhan ini melayani kapal niaga dan kapal nelayan. Sebagai pintu gerbang Jawa Tengah di bagian selatan adalah Pelabuhan Tanjung Intan yang merupakan pelabuhan utama tersier yang mampu didarati oleh kapal kontainer dan sebagai alternatif keluar masuknya barang melalui laut selatan yang perkembangannya belum seperti Pelabuhan Tanjung Emas. Perhubungan udara saat ini ditandai dengan adanya empat bandara komersial yaitu Adisumarmo-Surakarta, Ahmad Yani-Semarang, Tunggul Wulung-Cilacap, dan Dewadaru-Karimunjawa. Kondisi yang sesuai dengan status, peran, dan fungsinya masing-masing belum memadai dalam mengantisipasi semakin meningkatnya lalu-lintas angkutan udara saat ini. Bandara Adi Sumarmo-Surakarta saat ini berfungsi sebagai bandara internasional dan pusat pelayanan haji untuk wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya, sedangkan bandara Ahmad Yani-Semarang melayani penerbangan domestik dan internasional. Bandara Tunggul Wulung-Cilacap dan Dewadaru-Karimunjawa lebih diarahkan sebagai pemandu lalu lintas udara dan pelayanan pendukung pariwisata. 2.
Perumahan dan Permukiman Perumahan dan permukiman kondisinya belum memadai sebagai sarana prasarana dasar yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dan kualitas kehidupan manusia. Ketersediaan sumber dayanya erat keterkaitannya dengan pertumbuhan penduduk, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan kemiskinan. Kondisi perumahan pada tahun 2004 terjadi kesenjangan kebutuhan rumah (back log) sebesar 968.041 unit rumah dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 81.290 unit rumah/tahun dan kemampuan penyediaan pengembang (developer) lebih kurang 8.000 unit rumah/tahun. Kondisi tersebut sangat rentan terhadap perkembangan perekonomian yang terjadi. Sampai dengan tahun 2005 terdapat 7,22 juta unit rumah terdiri atas tipe A sebanyak 2.131.049 unit, tipe B sebanyak 2.857.692 unit, dan tipe C sebanyak 2.232.471 unit. Masih banyak terdapat kawasan permukiman kumuh terutama di perkotaan, desa nelayan dan desa terisolir yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa maupun Milik (Rusunawa/mi) belum berjalan seperti yang diharapkan, sehingga belum dapat mengatasi kebutuhan perumahan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) pada kawasan kumuh perkotaan. Kawasan permukiman perlu dukungan pelayanan air bersih dan sanitasi. Cakupan pelayanan air bersih perkotaan lebih kurang 39,86 % dan perdesaan 12,6 %. Cakupan sanitasi lebih kurang 7,2 % dan persampahan lebih kurang 71 % sampah terangkut. Kondisi tersebut sebanding dengan rata-rata nasional dan target Milenium Development Goals (MDGs).
3.
Sumber Daya Air Prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi mempunyai nilai strategis dalam menunjang peningkatan produksi pertanian, pengendalian banjir, penyediaan air bersih, pengembangan permukiman, industri, pariwisata, kelistrikan, dan sebagainya. Jawa Tengah tahun 2005 memiliki 21
128 buah sungai induk dengan panjang 4.076 km, 39 buah waduk, dan 172 buah embung atau waduk lapangan. Kapasitas ketersediaan air permukaan sebesar 56,4 milyar m3 per tahun, yang berasal dari mata air 653 juta m3 per tahun, sungai utama 53,4 milyar m3 per tahun, danau dan embung 2,4 milyar m3 per tahun. Adapun kapasitas air bawah tanah sebesar 3,1 milyar m3 per tahun. Sebaran ketersediaan air pada musim penghujan 80 % (selama sekitar 5 bulan) dan 20 % tersedia pada musim kemarau (selama 7 bulan). Sawah yang dilayani jaringan irigasi teknis seluas 917.589 ha atau sebanyak 9.119 Daerah Irigasi (DI), terdiri atas 36 DI dengan luas 346.998 ha menjadi kewenangan pusat, 101 DI dengan luas 89.536 ha menjadi kewenangan provinsi, dan 8.982 DI dengan luas 481.055 ha adalah kewenangan kabupaten/kota. Namun dalam euphoria otonomi daerah masih terjadi pengelolaan sumber daya air yang belum sinkron/ sinergis dan terpadu dalam satu sistem pengelolaan antara kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota. Ketersediaan dan kualitas air di Jawa Tengah cenderung tidak menentu, hal ini dipengaruhi oleh perubahan iklim global maupun musim kemarau dan terjadinya degradasi Daerah Tangkapan Air (DTA) serta adanya perubahan tata guna lahan, yang memengaruhi ketersediaan air baku dalam menunjang aktivitas sosial maupun ekonomi. Adapun mutu kualitas air sangat dipengaruhi oleh berbagai limbah rumah tangga, baik berasal dari limbah permukiman maupun industri yang berpotensi sebagai pencemar kualitas air. Kondisi sungai secara fisik cenderung menurun dan belum seluruhnya dapat menampung debit air pada waktuwaktu tertentu. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan kapasitas/debit sungai sehingga menimbulkan potensi daerah-daerah rawan banjir. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air antara lain mengatur tentang pengembangan sistem irigasi baik wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Sedangkan wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2006. Dalam implementasi sistem pengelolaan yang terbagi dalam struktur pemerintahan yang tidak menggunakan pendekatan fungsi pelayanan, banyak mengalami kendala operasional di lapangan dimana pembagian kewenangan justru membatasi sinergitas sistem pengelolaan sumber daya air. 4.
Telekomunikasi Perkembangan bidang pos dan telekomunikasi saat ini sudah cukup pesat, utamanya jasa pos pengiriman paket, surat, dan barang cetakan. Pada tahun 2005 jumlah kiriman surat dalam negeri sebanyak 33,66 juta surat dan yang diterima sebanyak 36,30 juta buah, sedangkan keluar negeri mencapai 3,06 juta surat terkirim dan diterima sebanyak 2,08 juta, belum termasuk yang diselenggarakan pos swasta. Bidang telekomunikasi tingkat pelayanannya per 100 penduduk mencapai 1,81 dengan kapasitas terpasang mencapai 822.739 pada tahun 2005. Animo kebutuhan masyarakat dan dunia usaha akan sambungan telepon terus meningkat, sedangkan jumlah SST (Satuan Sambungan Telepon) terpasang masih jauh dari kebutuhan. Namun, maka dengan perkembangan teknologi di bidang telomunikasi sebagian dapat dipenuhi 22
oleh sambungan telepon seluler baik GSM maupun CDMA terutama di daerah perkotaan. Untuk daerah pedesaan dan pelosok telah dilakukan pembangunan telepon USO (Universal Service Obligation) atas prakarsa pemerintah pusat yang dibangun di tingkat kecamatan dan daerah terpencil yang tidak bisa dijangkau oleh telepon seluler dan telepon tetap. 5.
Energi Pada bidang ketenagalistrikan, pada tahun 2005 tercatat kapasitas terpasang pembangkit di Jawa Tengah sebesar 1.769,16 MW, beban puncak mencapai 2.254,7 MW dengan jumlah kurang lebih 5.229.000 pelanggan yang sebagian besar (96 %) pelanggan rumah tangga. Rasio desa berlistrik tahun 2005 baru mencapai 99,7 %, yang berarti sejumlah 8.522 desa dari 8.543 desa sudah berlistrik. Namun demikian, rasio elektrifikasi (jumlah KK berlistrik) tahun 2005 baru 60,24 %; dengan proposi 84,2 % menggunakan sumber energi fosil (BBM, gas, batubara), dan sisanya 15,8 % bersumber dari energi terbarukan (air, panas bumi, dan surya), sebagai bagian dari jaringan interkoneksi Jawa Bali. Pada daerah terpencil yang belum atau tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN tetapi memiliki potensi energi terbarukan, dikembangkan listrik pedesaan sebagai sumber energi alternatif untuk pembangkit skala kecil yang berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), sehingga rasio elektrifikasi dan jumlah desa berlistrik diharapkan dapat mencapai 100 %.
2.1.5 Politik dan Tata Pemerintahan Pembangunan politik di Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian integral dari pembangunan politik nasional. Stabilitas politik yang mantap telah menciptakan iklim kondusif bagi perkembangan aspek pembangunan yang lain. Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2005 telah berhasil melaksanakan pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota secara langsung di 23 kabupaten/kota. Tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih sebesar 72,95%. Partisipasi dan kesadaran politik masyarakat masih perlu mendapatkan perhatian terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik. Demikian pula terkait dengan pengetahuan dan kesadaran politik bagi masyarakat perdesaan, kaum perempuan dan pemilih pemula. Meskipun pengelolaan tata pemerintahan sudah diupayakan peningkatannya, namun masih dirasakan kualitas pelayanan publik belum optimal. 2.1.6 Keamanan dan Ketertiban Pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat telah dapat diwujudkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Keberhasilan pembangunan di bidang tersebut dirasakan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Rasa aman yang dirasakan masyarakat tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui berbagai sistem keamanan. Meskipun iklim keamanan dan ketertiban masyarakat dirasakan cukup kondusif, namun demikian masih terjadi beberapa gangguan keamanan dan ketertiban di beberapa daerah. Pada tahun 2005 tindak 23
kriminal. Crime Index dan Tindak Pidana Menonjol yang terlaporkan di masing-masing Polwil se Jawa Tengah sebanyak 13.199 kasus atau turun 2.505 kasus dibanding tahun 2003 yang tercatat sebanyak 15.074 kasus. 2.1.7 Hukum dan Aparatur 1.
Hukum Dalam rangka implementasi otonomi daerah, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) serta melakukan pengawasan represif terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati/Walikota. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap produk-produk hukum di kabupaten/kota berupa 276 Raperda dan 185 Perda. Perda-perda tersebut dievaluasi dan diklarifikasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, kepentingan masyarakat, dan pengembangan investasi di daerah. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pengawasan preventif maupun represif tersebut, produk-produk hukum dari kabupaten/kota harus sesuai dengan catatan-catatan hasil evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Untuk tahun 2005, telah di evaluasi 311 Perda Kabupaten/Kota, 5 Peraturan/Keputusan Bupati/Walikota dan 238 Keputusan DPRD Kabupaten/Kota. Dan sesuai dengan ketentuan, kewenangan pemprov hanya sebatas mengevaluasi dan mengklarifikasi dan tidak ada pembatalan. Tindak pidana hukum yang masuk di Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2005 sebanyak 297 atau mengalami penurunan sebanyak sebanyak 79 tindak pidana dibanding tahun 2001. Sementara untuk kasus perdata pada tahun 2005 sebanyak 292 kasus atau turun sebanyak 354 kasus dibanding tahun 2001 yang tercatat sebanyak 646 kasus.
2.
Aparatur Sehubungan dengan tuntutan perubahan dari sisi regulasi dan perkembangan pemerintahan dan kemasyarakatan, pemerintah provinsi melakukan langkah-langkah penyesuaian dan penataan terhadap urusan atau fungsi yang menjadi kewenangannya. Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi dan melakukan penataan terhadap organisasi perangkat daerah, disesuaikan dengan urusan dan fungsi yang sudah ditetapkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berusaha menyelenggarakan pemerintahan secara efektif dan efisien, melalui optimalisasi peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang sudah dan akan terus dilakukan antara lain terkait dengan peningkatan kapasitas kelembagaan; peningkatan pelayanan publik; pengelolaan keuangan daerah, profesionalisme aparatur pemerintah serta pengembangan partisipasi masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didukung oleh 449.993 PNS (2005) dengan kualifikasi menurut pendidikan yang ditamatkan berturut-turut adalah tamat/tidak tamat SD sebanyak (8%) SLTP (7,4%) SMU (39,06%) Diploma/ Sarjana Muda (14,98%) dan Sarjana/ Pasca Sarjana (30,56%) dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme
24
aparatur telah diselenggarakan pendidikan dan pelatihan, baik teknis maupun fungsional. 2.1.8 Wilayah, Tata Ruang dan Pertanahan Kerja sama sinergitas pengelolaan potensi merupakan tantangan pembangunan perwilayahan ke depan yang secara konsisten terus dilaksanakan. Hal tersebut mengingat semakin terbatasnya sumber daya alam dan adanya arus perdagangan bebas yang semakin kuat sehingga kawasan strategis perlu didorong dan diperkuat eksistensinya. Meningkatnya dinamika dan aktivitas penduduk sejalan dengan semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, pengaruh arus perdagangan bebas, dan penurunan kualitas sumber daya alam. Dalam kondisi seperti ini ruang akan menjadi komoditi yang sangat strategis. Untuk itu, pelaksanaan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan yang diimbangi dengan konsistensi dan komitmen dalam pengendalian serta penegakan hukum merupakan tantangan ke depan yang harus dihadapi dan dipersiapkan bersama dengan seluruh stakeholders. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan ruang, maka kebutuhan akan lahan juga meningkat pula, sehingga tantangan yang dihadapi pada bidang pertanahan adalah peningkatan pelayanan administrasi pertanahan yang berpihak pada kepentingan masyarakat yang telah mulai dirintis saat ini melalui sistem manajemen pertanahan berbasis masyarakat. 1.
Wilayah Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 29 Kabupaten dan 6 Kota. Wilayah tersebut terdiri dari 568 kecamatan dan 8.573 desa/ kelurahan. Jawa Tengah juga memiliki 3 kota Pusat Kegiatan Nasional (PKN), 17 kota Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan 57 kota Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang belum dapat optimal berperan seperti fungsi yang telah ditetapkan. Pertumbuhannya relatif lambat dibanding dengan kecepatan perkembangan dinamika kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, terutama permasalahan infrastruktur dan penyediaan lapangan pekerjaan. Wilayah perdesaan sementara ini masih lebih berperan sebagai daerah belakang (hinterland) perkotaan, dengan kondisi sosial ekonomi yang jauh lebih rendah dari perkotaan terutama pada wilayah perbatasan baik antar kabupaten atau kota maupun antar provinsi dan berpotensi sebagai kantung-kantung kemiskinan. Upaya pembangunan perdesaan mendasarkan kewenangan provinsi yang ada banyak dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam segala bidang terutama infrastruktur dan pendekatan pembangunan kawasan agropolitan yang telah mulai berjalan di lebih dari enam kawasan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi urbanisasi dan peningkatan sinergitas pembangunan desa-kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Upaya peningkatan daya jual, daya saing, dan daya dukung potensi wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam konteks wilayah dilakukan dengan pendekatan pembangunan kawasan strategis dengan operasionalnya melalui kerja sama pembangunan wilayah/kawasan antar kabupaten/kota dan antar provinsi mendasarkan pada kerjsama kawasan yang telah ditetapkan RTRW Provinsi Jawa Tengah Perda 21 Tahun 2003. Beberapa kawasan kerja sama strategis telah mulai terbentuk dan operasional antara lain Barlingmascakeb, Kedungsapur, Sapta Mitra Pantura, dan Subosukowonosraten, Kawasan perbatasan Provinsi (antara 25
lain Ratubangnegoro, Pancimas, Cibening), dan Kawasan Konservasi (Kawasan Dieng dan Segara Anakan). Pembangunan kawasan strategis belum berjalan dan ditangani secara optimal dan kerjasama antar daerah dalam proses-proses operasional awal, sehingga pembangunan antar daerah menjadi masih belum berimbang, pusat-pusat pertumbuhan wilayah kurang dan potensipotensi unggulan di daerah belu maksimal digali. hal ini terutama karena dukungan dari sistem sarana dan prasarana wilayah juga belum berjalan maksimal, antara lain jalan tol Semarang Solo dan Transjawa; peningkatan kualitas ruas jalan Cepu-Blora-Purwodadi-Semarang; peningkatan ruas jalan lintas tengah Pantura-Pansel; pembukaan kembali jalur kereta api komuter dan pariwisata; pengembangan prasarana pelabuhan penyeberangan lintas provinsi di Cilacap dan Kendal; pengembangan Pelabuhan Tanjungmas, Batang, dan Rembang; pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang dan Bandara Adi Sumarmo Solo; peningkatan sarana dan prasarana penunjang eksploitasi, dan pengolahan minyak dan gas bumi di Kabupaten Blora juga belum berjalan. 2.
Tata Ruang Tata Ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari tata ruang wilayah nasional merupakan satu kesatuan ruang wilayah NKRI, meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk di dalam bumi maupun sebagai sumber daya yang harus dikelola secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna secara berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial sesuai UUD’45. Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Tengah dengan rentang waktu rencana selama 15 tahun dimulai dari tahun 2003 sampai dengan 2018. Demikian pula 35 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah telah mempunyai dan menetapkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota (RTRWK) dengan rentang waktu rencana 10 tahun serta rencana tata ruang penjabarannya, meskipun disadari bersama bahwa pengelolaan penataan ruang belum dapat berjalan secara optimal. Kondisi tersebut terjadi terutama karena rencana tata ruang yang merupakan matra ruang dari pembangunan daerah belum optimal dapat saling bersinergi dengan rencana pembangunan lainnya, daya dukung/daya tampung lingkungan terutama dalam keterkaitan dengan kerentanan terhadap bencana belum mendapat perhatian yang cukup, aspek keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan masih belum diutamakan dibandingkan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek dan kepentingan sektoral, Hal tersebut ditambah dengan masih rendahnya peran serta dan pemahaman pelaku pembangunan dalam penataan ruang, perkembangan peraturan terkait serta tingginya dinamika perubahan pemanfaatan ruang yang berakibat pada alih fungsi lahan. Perubahan penggunaan tanah dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2005 terjadi cukup dinamis terutama pada penggunaan tanah untuk permukiman meningkat dari 17,22% menjadi 18,77% (bertambah 50.635 Ha), sawah menurun dari 30,71% menjadi 30,44 % (berkurang 8.997 Ha), perkebunan dari 3,12% menjadi 1,93 % (berkurang 39.064 Ha, tegalan (pertanian lahan semusim) dari 17,93% menjadi 19,14% (meningkat 39.656 Ha), hutan dari 19,44% menjadi 19,14 % ( berkurang 9.916 Ha), lain-lain (jalan, sungai saluran) dari 3,79% menjadi 4,13% (meningkat 11,290 Ha). Melihat perkembangan tersebut perlu menjadi perhatian kedepan terutama dengan berkurangnya tanah sawah dan 26
hutan yang kedepan berpotensi akan semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan pendudu, pembangunan infrastruktur dan degradasi lingkungan. Mendasarkan pada kondisi di atas sebagai titik tolak dasar kesinambungannya dan konsistensi terhadap pemanfaatan ruang kedepan, maka beberapa aspek penataan keruangan yang perlu mendapatkan perhatian untuk dua puluh tahun yang akan datang antara lain peningkatan dan pengembangan fungsi kawasan lindung, kawasan rawan bencana alam, kawasan budi daya, kawasan prioritas konservasi, kawasan pariwisata Solo-Selo-Borobudur dan Kepulauan Karimunjawa, kawasan kerja sama antardaerah dan perbatasan antar provinsi, kawasan selatan-selatan dan pengembangan infrastruktur. 3.
Pertanahan Dalam bidang pertanahan yang merupakan salah satu sumber daya alam yang harus dijaga dan ditata karena mempunyai nilai strategis dalam tatanan kehidupan manusia bersosial dan bernegara, terutama dalam kaitannya dengan fungsi pemanfaatannya, baik fungsi lindung maupun budi daya sesuai RTRW. Di Provinsi Jawa Tengah yang terbagi dalam 20.486.566 bidang tanah dan baru 7.332.815 bidang tanah atau 35,79 % yang telah bersertifikat sampai dengan tahun 2005, sehingga konflik pemanfaatan antara lain pemanfaatan fungsi lindung dengan fungsi budidaya (industri, perumahan, infrastruktur) sawah menjadi non sawah dan lain sebagainya, dan sengketa tanah baik antar masyarakat maupun antar daerah masih cukup banyak terjadi terutama pada daerah perkotaan dan perbatasan. Upaya land reform pada masyarakat rumah tangga miskin secara bertahap terus dilakukan. Sebagai komitmen terhadap hal ini telah didistribusikan seluas 95.200 ha dengan penerima sebanyak 169.378 KK. Di samping itu, upaya untuk pengaturan kepemilikan tanah baik Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan (HP) maupun tanah terlantar dan tanah timbul terus diselesaikan inventarisasinya secara bertahap sejalan dengan penertibannya demikian juga dengan batas daerah, baik antarkabupaten atau kota maupun antarprovinsi.
2.1.9 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Laju pembangunan pada lima tahun terakhir di samping berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat juga berdampak negatif terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup. Eksploitasi sumber daya alam baik di wilayah daratan maupun laut yang berlebihan dan tidak memperhatikan kelestarian serta kurangnya usaha konservasi sumber daya alam mengakibatkan menurunnya daya dukung lingkungan. Guna menjaga kualitas lingkungan suatu wilayah, salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pengembangan kawasan konservasi, seperti Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Hutan Lindung lainnya. Hingga tahun 2005 kawasan konservasi hutan di Jawa Tengah seluas 126.530 ha, lebih baik dibanding tahun 2001 yang hanya seluas 115.001,3 ha. Kawasan lindung di luar kawasan hutan lindung yang mempunyai fisiografi seperti hutan lindung seluas 222.759 ha. Di samping hal tersebut, seiring dengan alih fungsi lahan dan banyaknya arus ekspor impor flora dan fauna mengakibatkan terjadinya penurunan jenis dan populasi keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetika di Jawa Tengah. 27
Perubahan luas hutan di Jawa Tengah dapat ditunjukkan melalui proporsi luas hutan (hutan rakyat dan hutan produksi) terhadap luas wilayah, pada tahun 2001 proporsinya sebesar 26,97 %, namun pada tahun 2005 proporsi tersebut naik menjadi 29,50 %. Kenaikan proporsi tersebut berasal dari luas hutan rakyat yang mengalami kenaikan sebesar 135.516,37 ha pada satu sisi, dan penurunan luas hutan produksi dari 561.514,67 ha (2001) menjadi 362.360 ha (2005) pada sisi lain. Luas lahan kritis selama lima tahun terakhir menunjukkan penurunan, yaitu pada tahun 2001 seluas 962.337 ha dan pada tahun 2005 menjadi 760.771,3 ha. Upaya rehabilitasi di suatu kawasan berpacu dengan terjadinya kerusakan di kawasan lain. Rusaknya lahan akibat bencana alam menunjukkan kenaikan yang tinggi pada tahun 2001 seluas 119 ha, tetapi tahun 2005 menjadi 496,36 ha. Ini berarti ada penambahan kerusakan lahan seluas 377,36 ha. Kondisi lahan kering yang telah kritis menjadi sumber erosi tanah dan sedimennya diendapkan pada alur sungai maupun waduk. Kerusakan wilayah pesisir dan laut yang terjadi hampir di seluruh wilayah pantai kabupaten/kota di Jawa Tengah di antaranya adalah pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, abrasi, intrusi air laut ke daratan dan akresi karena adanya konversi wilayah pesisir untuk pertambakan, industri, dan permukiman. Keberadaan terumbu karang dan padang lamun juga sudah mulai terancam akibat peningkatan aktivitas budi daya yang tidak ramah lingkungan. Kerusakan hutan mangrove di wilayah pesisir mencapai 10.423 ha, kerusakan akibat abrasi seluas 5.582,37 ha, dan kerusakan pada terumbu karang mencapai 371.70 Ha. Terdapat 2.411 usaha yang diperkirakan menghasilkan limbah cair rata-rata sebesar 5 m3/hari atau mencapai 1.159.592.400 m3 per tahun. Volume timbunan sampah tahun 2005 yang dihasilkan masyarakat Provinsi Jawa Tengah diperkirakan mencapai 38.578 m3/hari, semuanya mempunyai andil terhadap pencemaran udara, tanah/perairan, menurunnya estetika lingkungan, serta menjadi habitat perkembangan vektor penyakit. Kegiatan industri di samping menghasilkan limbah cair dan padat juga menghasilkan emisi gas ke udara, dengan unsur pencemar CO, CO2, SO2, NO2, debu dan partikel. Beban pencemaran udara yang berasal dari sumber bergerak pada tahun 2006 (berasal dari kendaraan dengan plat nomor Jawa Tengah sebanyak 5.055.628 buah dan kendaraan luar daerah yang melintasi wilayah Jawa Tengah) kurang lebih mencapai 340.230 ton/tahun partikel debu, SO2 mencapai 374.093 ton/tahun, NO2 mencapai 1.762.686 ton/tahun, HC mencapai 2.395.670 ton/tahun, dan CO mencapai 103.546.075 ton/tahun. Jawa Tengah mempunyai kawasan-kawasan yang rentan terhadap ancaman terjadinya bencana alam yang tersebar relatif merata di seluruh wilayah, antara lain longsor, gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, dan gunung berapi. Kondisi tersebut disebabkan oleh kondisi geologi dan geomorfologi Jawa Tengah yang memiliki potensi terhadap terjadinya bencana. Kondisi tersebut telah mulai dikelola melalui upaya pengurangan resiko bencana secara bertahap dan berkelanjutan. Hasil pemetaan geologi menunjukkan terdapat 97 lokasi rawan longsor yang tersebar di 27 kabupaten dan telah dilakukan pemasangan patok pemantauan sebanyak 32 buah di 8 lokasi sebagai tanda peringatan dini terhadap bahaya tanah longsor.
28
Pada pengelolaan Air Bawah Tanah (ABT) dalam rangka konservasi, dari 19 Cekungan ABT (CABT) lintas kabupaten yang ada di Jawa Tengah, sebanyak 11 CABT telah diteliti potensi dan konfigurasi akuifernya. Adapun jumlah sumur ABT yang telah terdaftar sebanyak 3.888 buah. Untuk menanggulangi dampak kekeringan yang sering terjadi pada musim kemarau, dilakukan kegiatan survei hidrogeologi dan pembuatan sumur bor di daerah rawan kering. Jumlah sumur yang telah dibangun sebanyak 32 buah dengan cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi penduduk di daerah rawan kering sebanyak 600 KK. Sedangkan banyaknya sumur bor untuk pemenuhan kebutuhan industri justeru menjadi sebuah permasalahan, hal ini dikarenakan akan semakin mengurangi kandungan air tanah sehingga menimbulkan potensi intrusi air laut ke dalam tanah. 2.2 TANTANGAN Banyak kemajuan yang telah dicapai tetapi banyak pula tantangan atau masalah ke depan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Perlu upaya-upaya penanganan dalam pembangunan daerah 20 tahun ke depan, baik bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), politik, keamanan dan ketertiban, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. 2.2.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Pembangunan kependudukan dan sumber daya manusia dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang masih dihadapkan pada tingkat pertumbuhan, kualitas, dan mobilitas penduduk. Diprediksikan tahun 2025 jumlah penduduk di Jawa Tengah meningkat menjadi sekitar 40 juta jiwa. Untuk itu perlu pengelolaan yang benar tentang kependudukan yang mencakup pelayanan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pemerataan penyebaran penduduk yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Dalam bidang ketenagakerjaan tantangan yang dihadapi adalah menyeimbangkan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja dan ketersediaan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran. Penduduk atau sumber daya manusia merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan. Salah satu tantangan yang dihadapi Jawa Tengah adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga belum mampu mendukung pelaksanaan pembangunan secara optimal. Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas sumber daya antara lain mencakup ketersediaan aksesibilitas, pemerataan dan mutu pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan serta tingkat relevansi pendidikan yang saat ini kondisinya masih rendah. Ketersediaan tenaga pendidikan dan kesehatan juga masih menjadi tantangan dalam rangka meningkatkan layanan. Merebaknya berbagai penyakit menular termasuk HIV/AIDS, kasus kekurangan energi dan protein masih memerlukan penanganan yang lebih optimal. Tidak kalah pentingnya adalah penguatan sumber daya manusia di dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Budaya baca bagi sebagian besar masyarakat masih perlu ditingkatkan, sehingga mampu mengikuti perkembangan informasi dan tidak ketinggalan dari dinamika masyarakat global.
29
Pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan masih dihadapkan pada rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan serta tingkat prestasi olah raga yang mendukung supremasi olah raga baik tingkat nasional maupun internasional. Terkait dengan keberadaan penduduk miskin termasuk di dalamnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang saat ini jumlahnya masih relatif besar, tantangan yang dihadapi adalah mewujudkan pemenuhan hak-hak dasarnya dan pengentasan kemiskinan itu sendiri. Di bidang kebudayaan, tantangan ke depan yang dihadapi adalah menipisnya nilai moral, budaya, dan agama, sebagai akibat dampak negatif perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, serta ekses dari ketimpangan kondisi sosial ekonomi serta pengaruh globalisasi. Tantangan lain di bidang sosial budaya yang tak dapat dikesampingkan adalah terpeliharanya kearifan lokal dalam peradaban, harkat, dan martabat manusia, serta penguatan jati diri dan kepribadian masyarakat. Pembangunan pemberdayaan perempuan masih dihadapkan pada ketimpangan keadilan gender di berbagai bidang, utamanya pada akses di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan ekonomi. Pada sisi lain rendahnya indeks pembangunan gender meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, eksploitasi, perdagangan orang dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, serta kurang terpenuhinya hakhak dasar, kesejahteraan dan perlindungan anak ke depan juga masih menjadi tantangan. 2.2.2 Ekonomi Pembangunan ekonomi Jawa Tengah sampai saat ini telah menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan, namun masih belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan secara memadai. Oleh karena itu, tantangan pembangunan ekonomi pada dua puluh tahun ke depan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas yang mampu meningkatkan pendapatan perkapita serta pemerataan sehingga secara bertahap kesejahteraan masyarakat pada akhir periode pembangunan dapat mencapai tingkat kesejahteraan minimal setara dengan provinsi-provinsi maju Pulau Jawa. Pembangunan berbasis kewilayahan yang telah dilaksanakan selama ini telah dapat mendorong kerja sama pembangunan antardaerah secara sinergis, sehingga dapat mendorong daya saing wilayah. Tantangan pembangunan kewilayahan ke depan adalah meningkatnya kesenjangan pembangunan antardaerah akibat bervariasinya dan terbatasnya potensi sumber daya alam daerah, sehingga perlu diupayakan pengembangan berbagai potensi daerah termasuk pengembangan sumber energi alternatif. Selain itu, tantangan dalam bidang ekonomi adalah mengantisipasi terjadinya transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder (sektor industri/pengolahan), atau bahkan ke sektor tersier (sektor jasa). Pada sisi lain, makin intensifnya pasar bebas/globalisasi menuntut peningkatan kualitas produk barang dan jasa secara lebih kompetitif. Untuk itu, dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produkproduk lokal di pasar regional ataupun global, tantangan ke depan adalah meningkatkan kualitas dan produktivitas barang dan jasa secara bertahap dengan tetap mengacu pada Standar Mutu Nasional maupun Standar Mutu Internasional.
30
Meningkatnya jumlah penduduk, alih fungsi lahan, ekplorasi lahan secara berlebihan, dan terjadinya berbagai bencana alam dapat menganggu ketahanan pangan wilayah dan masyarakat. Tantangan ke depan adalah mengantisipasi, mengendalikan, dan mengurangi secara bertahap permasalahan-permasalahan di atas, serta terus berupaya meningkatkan produktivitas hasil-hasil pertanian secara berkelanjutan. Eksplorasi asing terhadap kehidupan ekonomi domestik perlu diperhatikan lebih jauh, seperti rencana eksplorasi minyak oleh Exxon Oil di daerah Cepu-Jawa Tengah. Di satu sisi kemampuan SDM, finansial dan peralatan lokal belum mampu untuk melakukan eksplorasi secara besarbesaran, maka peluang tersebut dimanfaatkan oleh pihak asing untuk melakukan eksplorasi tersebut. Disamping itu membanjirnya produk China yang murah juga memberikan pukulan terhadap pengusaha kecil/ menengah domestik karena kalah bersaing terhadap murahnya harga produk barang/ jasa yang dihasilkan. 2.2.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tantangan yang dihadapi dalam bidang iptek adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam penerapan dan pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta ketersediaan perangkat teknologi dalam menghadapi perkembangan global menuju ekonomi dan masyarakat yang berbasis pengetahuan serta tuntutan penyediaan egovernment bagi birokrasi pemerintahan. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kemampuan iptek daerah menuju masyarakat dan aparatur pemerintahan daerah yang maju, mandiri, sejahtera, dan lestari perlu membangun dan menciptakan keterpaduan dalam pengembangan iptek yang melibatkan secara intensif para pelaku penelitian, baik dari perguruan tinggi, perusahaan, maupun pemerintah daerah, terutama untuk menciptakan kontribusi iptek daerah dalam mengantisipasi globalisasi serta berbagai persoalan dasar dalam masyarakat. 2.2.4 Sarana dan Prasarana Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya di bidang sosial budaya dan perekonomian pada kurun waktu dua puluh tahun ke depan akan membawa konsekuensi terhadap ketersediaan sarana prasarana wilayah yang memadai. Apabila dilihat kondisi sarana prasarana saat ini, untuk dapat memenuhi cakupan layanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang berkualitas, maka hal tersebut menjadi tantangan yang cukup berat pada masa datang. Pembangunan di bidang perhubungan, seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat serta perkembangan perekonomian wilayah memiliki banyak tantangan. Tantangan pada tahap awal dalam kurun waktu dua puluh ke depan adalah memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana yang sudah direncanakan sebelumnya yang selanjutnya guna mengembangakan sistem transportasi wilayah yang efisien dan efektif, dapat menjangkau ke seluruh wilayah serta dapat menghubungkan antara daerah (sentra-sentra) produksi dan daerah pemasaran, serta menghubungkan antar dan intermoda angkutan. Pemerintah daerah sudah seharusnya memikirkan dan melakukan langkah konkrit untuk membuat sarana transportasi massal guna mengantisipasi kemacetan yang akan semakin parah khususnya pada kota-kota besar di Jawa Tengah. Pembangunan sarana prasarana perumahan dan permukiman pada kurun waktu dua puluh tahun ke depan ketersediaannya harus mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Memenuhi tuntutan kebutuhan hunian di perkotaan dan 31
perdesaan guna mewujudkan perkotaan dan perdesaan yang bersih dan nyaman sebagai tempat tinggal merupakan tantangan yang dihadapi dalam bidang perumahan. Selain hal tersebut, tantangan dalam penyediaan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan sesuai dengan komitmen Millenium Development Goal (MDG) pada tahun 2015 harus mampu memenuhi separo dari kebutuhan cakupan layanan. Tantangan yang berat juga dihadapi dalam pembangunan sarana prasarana sumber daya air dalam rangka menunjang ketahanan pangan dan memenuhi pasokan air baku yang semakin meningkat. Tantangan tersebut meliputi kemampuan menjaga kondisi mantap terhadap prasarana sumber daya air dan pengelolaan jaringan irigasi dengan melibatkan masyarakat, pelestarian, dan pengembangkan sumber-sumber air dan penampungan air, pengendalian daya rusak air, serta terwujudnya kemampuan kelembagaan pengelolaan sarana prasarana sumber daya air. Keterkaitan yang sangat erat antara pengelolaan irigasi dengan ketersediaan pangan merupakan hal yang tidak bias ditawar lagi. Untuk itu perlu dibangun system irigasi yang baik untuk mendukung struktur pertanian menuju kemandirian pangan di Jawa Tengah. Dalam pembangunan telekomunikasi tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan jaringan telekomunikasi guna memenuhi cakupan layanan telekomunikasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Selain itu, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang listrik dan energi adalah meningkatnya kebutuhan listrik dan energi bagi rumah tangga dan industri dengan pemanfaatan energi listrik alternatif. Langkah alternative yang harus dirintis dan dikembangkan adalah penyediaan sumber energi terbarukan untuk mengatasi krisis energi di Jawa Tengah pada masa mendatang. 2.2.5 Politik dan Tata Pemerintahan Perkembangan dalam bidang politik dan tata pemerintahan seiring dengan makin meningkatnya kesadaran politik dan implementasi kebijakan desentralisasi menjadi fokus perhatian bagi pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi dalam bidang politik dalam pelaksanaan desentralisasi di berbagai bidang adalah peningkatan kedewasaan politik bagi masyarakat dan pengembangan budaya politik, sehingga mampu mendorong demokratisasi yang lebih transparan dan lebih bertanggung jawab, non diskriminatif serta mampu menciptakan iklim kondusif yang didukung oleh tata pemerintahan yang baik. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan menguatnya pelaksanaan desentralisasi, tuntutan terhadap kinerja pelayanan publik yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat serta pelaksanaan asas dan norma tata pemerintahan yang baik, menjadi tantangan di masa depan guna memenuhi tingkat kepuasan masyarakat. Tantangan dalam pembangunan perdesaan dihadapkan pada tata pengelolaan pemerintahan desa yang partisipatif, sehingga memberikan akses bagi masyarakat perdesaan dalam proses pembangunan desa. 2.2.6 Keamanan dan Ketertiban Perubahan geopolitik internasional dan nasional akan sangat memengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban di daerah. Tantangan yang dihadapi dalam bidang keamanan dan ketertiban ke depan adalah mewujudkan komitmen bersama dalam meningkatkan kondusivitas wilayah dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan kehidupan 32
sosial budaya yang kondusif. Kesadaran masyarakat yang tanggap terhadap berbagai potensi ancaman dan gangguan kamtibmas perlu ditingkatkan bersama dengan peningkatan sistem pengelolaan keamanan dan ketertiban yang komprehensif dan partisipatif, khususnya dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat untuk mengelola keamanan dan ketertiban tanpa terlalu bergantung kepada peran pemerintah. 2.2.7 Hukum dan Aparatur Tantangan yang dihadapi dalam bidang hukum adalah penegakan hukum secara adil dan tidak diskriminatif. Di samping itu, peningkatan jaminan akan kepastian, rasa keadilan, dan perlindungan hukum, serta harmonisasi produk hukum daerah. Hal ini sejalan dengan semakin besarnya tuntutan untuk membentuk tata peraturan daerah yang baik disertai dengan peningkatan kinerja lembaga dan aparatur hukum serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan HAM. Tantangan dalam bidang aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat ke depan adalah terciptanya aparatur pemerintah yang mampu bekerja secara transparan, akuntabel, dan kualitas prima untuk memenuhi kinerja pelayanan publik, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang makin maju dan demokratis. 2.2.8 Wilayah dan Tata Ruang Meningkatnya dinamika dan aktivitas penduduk sejalan dengan semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, pengaruh arus perdagangan bebas, dan penurunan kualitas sumber daya alam. Dalam kondisi seperti ini ruang akan menjadi komoditi yang sangat strategis. Untuk itu, pelaksanaan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan merupakan tantangan ke depan yang harus dihadapi dan dipersiapkan bersama dengan seluruh stakeholders. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan ruang, maka kebutuhan akan lahan juga meningkat pula, sehingga tantangan yang dihadapi pada bidang pertanahan adalah peningkatan pelayanan administrasi pertanahan yang berpihak pada kepentingan masyarakat yang telah mulai dirintis saat ini melalui sistem manajemen pertanahan berbasis masyarakat. Kerja sama sinergitas pengelolaan potensi merupakan tantangan pembangunan perwilayahan ke depan yang secara konsisten terus dilaksanakan. Hal tersebut mengingat semakin terbatasnya sumber daya alam dan adanya arus perdagangan bebas yang semakin kuat sehingga kawasan strategis perlu didorong dan diperkuat eksistensinya. 2.2.9 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Laju pembangunan lima tahun terakhir selain berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan rakyat juga berdampak negatif terhadap fungsi lingkungan hidup. Eksploitasi sumber daya alam, baik di wilayah daratan maupun laut yang berlebihan dan tidak memerhatikan kelestarian serta kurangnya konservasi sumber daya alam, mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, meningkatnva pemanasan global serta meningkatnya potensi kejadian bencana longsor, banjir, dan kekeringan. Eksploitasi air bawah tanah secara besar-besaran dan penambangan golongan "C" yang tidak terkendali sampai saat ini masih sering terjadi. Kondisi kemiskinan dan terbatasnya pilihan lapangan kerja, berakibat pada tidak pedulinya sebagian masyarakat akan pentingnya kelestarian alam. Hal ini berdampak pada penurunan sumber daya dan semakin memperparah daerah
33
aliran sungai (DAS), sehingga berdampak terhadap ketersediaan sumber daya air. Luas kawasan hutan idealnya minimal sebesar 30 % dari luas wilayah DAS dengan sebaran proposional. Sementara luas kawasan hutan negara di Jawa Tengah hanya sebesar 20,2% sehingga upaya pencapaian luasan ideal dilakukan dengan pengembangan hutan rakyat. Namun, upaya perluasan hutan rakyat tersebut sangat bergantung kepada konsistensi pola pemanfaatannya. Pengeboran dan pemakaian air bawah tanah/ eksploitasi air tanah secara besar-besaran oleh industri dan hotel akan menyebabkan penurunan air tanah. Selain itu akibat paling nyata dari eksploitasi air tanah secara berlebihan adalah penurunan permukaan tanah (land subsidence). Sedangkan sisi lain penurunan air tanah juga memberi dampak perembesan (intrusi) air laut sampai jauh ke daratan, seperti yang terjadi di Kota Semarang dan sekitarnya yang telah mengalami penurunan permukaan tanah berkisar 3 – 9 cm per/tahun dan intrusi sejauh ±3.500 m dari pantai. Sehingga tantangannya adalah mewujudkan regulasi dan pengawasan dalam pengambilan air tanah. 2.3
MODAL DASAR
Modal dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang berskala lokal, regional, maupun nasional yang secara riil maupun potensial dimiliki dan dapat didayagunakan untuk pembangunan daerah Jawa Tengah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam kerangka NKRI. 1. Jawa Tengah secara geografis memiliki letak yang strategis, karena berada pada tengah-tengah jalur distribusi nasional dibagian barat Indonesia (KBI/Jalur Sumatera-Jawa-Bali). Oleh karena itu, Jawa Tengah memiliki peran yang strategis pula terhadap konstelasi pengembangan perekonomian nasional. 2. Jumlah penduduk Jawa Tengah yang besar merupakan potensi sumber daya manusia yang dapat menjadi modal dasar pembangunan bilamana kualitasnya dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, kualitas sumberdaya manusia harus terus ditingkatkan agar mampu berpartsipasi aktif dalam mewujudkan Jawa Tengah sebagai daerah yang maju dan berdaya saing. Wujud daerah tersebut, selain merupakan harapan, juga merupakan tantangan yang harus disikapi dengan semangat kuat dan kerja keras. 3. Kekayaan budaya Jawa Tengah antara lain seperti kelembagaan lokal, sistem nilai, norma, dan kepercayaan yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat Jawa Tengah sejak zaman prasejarah hingga saat ini merupakan modal dasar yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berbasis jati diri budaya lokal. Dengan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada budaya lokal akan meningkatkan ketahanan dan eksistensi masyarakat dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi, tanpa harus tercabut dari akar budayanya. 4. Kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati hingga saat ini masih menjadi modal pembangunan Provinsi Jawa Tengah, sehingga sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang dimiliki, termasuk plasma nutfah harus dapat dipergunakan dan dimanfaatkan secara wajar dan bertanggung jawab. Modal dasar sumber daya alam ini terdiri atas sektor-sektor yang memberikan kontribusi tinggi bagi kemakmuran masyarakat. Sumber daya alam seperti energi dan sumber daya mineral 34
serta sumberdaya alam lahan untuk pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan harus dapat dipelihara dan dilestarikan secara berkelanjutan. 5. Berlakunya otonomi daerah sebagai salah satu bentuk perwujudan tuntutan reformasi, telah membawa perubahan yang mendasar bagi demokratisasi di bidang politik, ekonomi, dan pemerintahan. Perubahan tersebut membawa dampak kondisi pembangunan politik di Jawa Tengah yang kondusif, dan menjadi salah satu modal dasar pembangunan;
35
BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005-2025
Berdasarkan kondisi Provinsi Jawa Tengah saat ini, tantangan yang dihadapi dalam dua puluh tahunan mendatang, juga dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Jawa Tengah dalam konstelasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dirumuskan visi pembangunan daerah tahun 2005–2025: “JAWA TENGAH YANG MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA, DAN LESTARI” Visi pembangunan daerah tahun 2005-2025 itu mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat Jawa Tengah. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan, dan kelestarian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya. Jawa Tengah. Jawa Tengah diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki. Mandiri. Artinya bahwa pembangunan daerah sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan merupakan upaya membangun kemandirian. Kemandirian bukan berarti situasi dan kondisi dalam keterisolasian. Kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat, baik dalam suatu negara maupun bangsa. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan memengaruhinya. Untuk membangun kemandirian mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui peningkatan daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Selain itu, secara prinsip kemandirian mencerminkan suatu sikap untuk mengenali potensi dan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang tersedia serta tantangan yang dihadapinya. Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluasluasnya. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif yang tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan daerahnya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan pembiayaan pembangunan daerah yang makin kokoh; serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya. Maju. Artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun nonfisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya 36
daerah yang mampu mengelola segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerja sama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antarwilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung kondusivitas daerah. Sejahtera. Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil). Dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, menurunnya jumlah penduduk miskin; terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif; meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai oleh terpenuhinya hak sosial masyarakat yang mencakupi akses pada pelayanan dasar, sehingga mampu meningkatkan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejateraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga, serta meningkatan kualitas kehidupan beragama; terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender pada seluruh bidang pembangunan, kesejahteraan dan perlindungan anak; tersedianya infrastruktur yang memadai; meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab yang mampu mendukung pembangunan daerah. Lestari. Artinya tetap seperti keadaannya semula, tidak berubah, bertahan, kekal. Dalam konteks visi Jawa Tengah kata lestari tidak dapat dipisahkan atau menjadi satu kesatuan kalimat mandiri, maju dan sejahtera. Artinya, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan yang telah dicapai minimal selalu dipertahankan bahkan harus selalu ditingkatkan secara berencana dan berkelanjutan. Lestari juga dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang menjamin kontinuitas pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam secara bertanggung jawab. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi lestari adalah terbangunnya sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap; terjaminnya hak-hak warga, keamanan, ketenteraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terpeliharanya kekayaan keseragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing daerah, dan modal pembangunan daerah; meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
37
Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut. 1.
Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia, meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, meningkatnya akses, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan, makin mantapnya kearifan budaya lokal; dan meningkatnya dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang tanpa diskriminasi, serta makin kuatnya karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang, dan dinamis.
2.
Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan provinsi-provinsi yang maju di Pulau Jawa; membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi daerah sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian; meningkatnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah; semakin meningkatnya kualitas pelayanan; semakin baiknya ketersediaan kebutuhan pokok yang didukung dengan swasembada pangan dan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat; dan semakin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah.
3.
Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring, yang ditandai dengan semakin meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, pengembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik, peningkatan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, penguatan kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, dan peningkatan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Selain itu dapat mewujudkan keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung oleh stakeholders dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum.
4.
Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup dan mengurangi laju pemanasan global; meningkatnya kualitas dan 38
pengelolaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah; meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi risiko bencana alam. 5.
Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu menyusun dan memantapkan jaringan infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru. Terpenuhinya kebutuhan perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh. Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
6.
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender, yang ditandai dengan semakin berkurangnya kuantitas dan kualitas penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak; meningkatnya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Jawa Tengah, terpeliharanya persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat Jawa Tengah, meningkatnya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat dari segala tindak kejahatan, berkurangnya kasus kekerasan dan diskriminasi; berkurangnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin; meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan mantapnya situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan gender.
39
BAB IV ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005-2025
4.1
SASARAN POKOK PEMBANGUNAN
Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025 adalah mewujudkan daerah dan masyarakat Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai ukuran tercapainya Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari pembangunan daerah dalam dua puluh tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut. 4.1.1 Terwujudnya sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut. 1. Meningkatnya kualitas SDM, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (GDI). 2. Meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. 3. Meningkatnya akses, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan. 4. Meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. 5. Meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin. 6. Memantapnya kearifan lokal yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian masyarakat. 7. Meningkat dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang. 8. Meningkatnya karakter masyarakat yang berbudaya yang mendasarkan pada kearifan lokal dan jati diri. 9. Meningkatnya karakter masyarakat bermoral berdasarkan Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4.1.2 Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut. 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan provinsi-provinsi yang maju di Indonesia. 2. Meningkatnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sektor pertanian, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata, didukung dengan sektor lain yang berdaya saing 40
tinggi menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian sekaligus mendorong peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan lebih bermutu. 3. Meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok dan dapat dipertahankan pada tingkat aman melalui swasembada pangan dan disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat. 4. Meningkatnya perkembangan perindustrian, perdagangan, pariwisata, agrobisnis dan industrialisasi perdesaan serta sektor usaha lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 5. Meningkatnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan daerah. 4.1.3 Terwujudnya kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta pengembangan jejaring, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut. 1. Meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik. 2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat. 4. Meningkatnya perkembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, dan masyarakat yang mandiri. 5. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah. 6. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah. 7. Meningkatnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. 4.1.4 Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut. 1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang. 2. Meningkatnya keterpeliharaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah. 41
3. Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara, dan tanah sesuai baku mutu dan terlindunginya kesehatan masyarakat dari dampak akibat pencemaran. 4. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam. 4.1.5 Terwujudnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut. 1. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru. 2. Meningkatnya perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh. 3. Meningkatnya keterpenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. 4.1.6 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta keadilan dan kesetaraan gender, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut. 1. Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta berkurangnya tindak kekerasan berbasis gender dan anak tanpa diskriminasi. 2. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin. 3. Meningkatnya upaya perlindungan HAM dan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 4. Meningkatnya kestabilan situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM dan terwujudnya kesetaraan gender. 5. Meningkatnya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Jawa Tengah; 6. Meningkatnya upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat Jawa Tengah; 7. Meningkatnya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat Jawa Tengah dari segala tindak kejahatan.
42
4.2
ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025
Untuk mencapai tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan, dan kelestarian yang diinginkan, arah pembangunan daerah jangka panjang selama kurun waktu dua puluh tahun mendatang adalah sebagai berikut. 4.2.1 MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MASYARAKAT JAWA TENGAH YANG BERKUALITAS, BERIMAN DAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, CERDAS, SEHAT, SERTA BERBUDAYA. 1.
Peningkatan, pemerataan dan pengurangan kesenjangan yang terjadi antar wilayah, kelompok usia dan jenis kelamin serta perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan; peningkatan relevansi daya saing dan peningkatan pencitraan tata kelola pendidikan. Peningkatan kemampuan akademis, profesionalisme, dan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, serta pemerataan distribusi guru.
2.
Peningkatan sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas sebagai upaya pemenuhan standar nasional pendidikan dan pencapaian sekolah standar nasional bertaraf internasional, melalui pembangunan/penyediaan dan peningkatan fasilitas pendidikan.
3.
Peningkatan dan pengembangan sekolah kejuruan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan menciptakan lapangan kerja mandiri.
4.
Pengembangan pendidikan nonformal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan pencari kerja sesuai perkembangan iptek.
5.
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses, pemerataan, dan mutu terhadap pelayanan kesehatan baik aspek promosi, pencegahan, dan penanggulangan berbagai penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta jaminan pemeliharaan jaminan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.
6.
Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penanganan masalah gizi, mutu tenaga kesehatan dan perbaikan manajemen kesehatan.
7.
Pengembangan sikap dan perilaku pemuda yang beriman dan bertakwa, mandiri, inovatif, dan kreatif, serta peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda sebagai subjek pembangunan, melalui pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan.
8.
Penciptaan dan Pengembangan budaya berolah raga bagi masyarakat, agar terwujud kehidupan yang sehat di samping mengembangkan secara simultan olah raga prestasi melalui pengembangan sarana prasarana olah raga yang memadai.
9.
Peningkatan ketakwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama serta meningkatkan pemahaman nilai-nilai ajaran agama dan mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling percaya dan menciptakan harmonisasi antarkelompok umat beragama yang penuh toleransi dan tenggang rasa.
43
4.2.2 MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERBASIS PADA POTENSI UNGGULAN DAERAH DENGAN DUKUNGAN REKAYASA TEKNOLOGI DAN BERORIENTASI PADA EKONOMI KERAKYATAN 1.
Pengembangan perekonomian daerah yang berorientasi dan berdaya saing global dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi lokal yang memerhatikan sumber daya alam secara berkelanjutan dan membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi yang kokoh.
2.
Pengembangan perekonomian daerah berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memerhatikan terjaminnya kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat, mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah, dan sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan dan pengurangan jumlah penduduk miskin.
3.
Pengembangan kelembagaan ekonomi melalui penciptaan regulasi dan perizinan yang efisien, efektif, dan nondiskriminatif; menjaga, mengembangkan, dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat, serta melindungi konsumen; mendorong pengembangan standarisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing; meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah, sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi dalam negeri.
4.
Pengembangan jasa infrastruktur dan keuangan di tingkat perdesaan dengan pengembangan keprofesian, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang mampu menyediakan sumber pendanaan di pedesaan dalam pengembangan kegiatan perekonomian dan pengentasan kemiskinan di perdesaan.
5.
Pengembangan sektor-sektor strategis yang didayagunakan untuk memperkuat perekonomian daerah. Sistem agribisnis dan agroindustri diperkuat sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.
6.
Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor pertanian agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi daerah. Hal ini merupakan faktor strategis karena berkenaan dengan pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan, dan penguatan ketahanan pangan.
7.
Perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, kesejahteraan dan perlindungan serta kemandirian tenaga kerja yang berwawasan wirausaha (enterpreneur) sehingga mampu bersaing di era global.
8.
Peningkatan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan tuntutan pasar kerja, serta pengembangan dan pemerataan balai-balai latihan kerja daerah.
9.
Penciptaan UKM berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, mandiri serta mampu menembus pasar global dengan mengembangkan kerja sama strategis dan sinergis antarpelaku usaha, mengembangkan rumpun industri, mempercepat alih teknologi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
10. Peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha perkoperasian. 44
11. Peningkatan investasi di daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi rakyat dan meningkatkan sumbersumber pembiayaan pembangunan daerah karena meningkatnya kapasitas dan aktivitas perekonomian daerah. Pengembangan investasi dilakukan dengan mengembangkan iklim usaha yang kondusif, menjamin kepastian berusaha, dan peningkatan kualitas sistem pelayanan investasi, serta pemenuhan sarana prasarana pendukung investasi. 12. Pengembangan lembaga keuangan di daerah untuk memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi investasi di daerah. Setiap jenis investasi akan memperoleh sumber pendanaan yang sesuai dengan karakteristik jasa keuangan. 13. Peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah dengan mengembangkan produktivitas pertanian dalam negeri, yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat terutama pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, maupun harga yang terjangkau. 14. Pengembangan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan untuk meningkatkan akses dan pelayanan listrik dan ketersediaan untuk kecukupan energi untuk industri bagi pertumbuhan ekonomi daerah. 15. Peningkatkan produksi perikanan yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani ikan dan nelayan, dengan tetap menjaga kelestarian habitat ikan melalui penghijauan hutan bakau, pelestarian terumbu karang, dan pelarangan menggunakan alat tangkap ikan yang merusak lingkungan, 16. Pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan produk-produk pertanian dan industri, dan menjaga distribusi dan ketersediaan barangbarang kebutuhan pokok di seluruh wilayah pedesaan, dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 17. Penguatan basis industri yang mempunyai daya saing baik di pasar lokal maupun internasional, melalui pendekatan klaster berdasarkan kompetensi inti daerah dengan fokus perhatian pada industri TPT dan meubel sebagai modal penggerak perekonomian daerah, serta meningkatkan peran sektor industri kecil dan menengah terhadap struktur industri, sehingga terjadi keseimbangan peran antara industri besar dengan industri kecil dan menengah. 18. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di daerah, serta untuk meningkatkan dan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dari berbagai keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, proses rekruitmen dan pelatihan keterampilan bagi calon transmigran menjadi prioritas untuk menciptakan transmigran yang tangguh, mampu menciptakan peluang usaha mandiri dengan jiwa wirausaha. 19. Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat lokal di bidang kepariwisataan untuk memperluas kesempatan kerja dan mendorong kegiatan ekonomi daerah serta mendorong timbulnya daya saing antar produk pariwisata. Pengembangan kepariwisataan juga dapat memasyarakatkan keragaman budaya, alam dan keunikan lokal daerah masing-masing. 45
4.2.3 MEWUJUDKAN KEHIDUPAN POLITIK DAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE), DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG JAWAB, DIDUKUNG OLEH KOMPETENSI DAN PROFESIONALITAS APARATUR, BEBAS DARI PRAKTIK KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN) SERTA PENGEMBANGAN JEJARING. 1.
Peningkatan pemahaman paradigma politik yang desentralisasi dan pendidikan politik sehingga tidak menimbulkan euforia politik sesaat.
2.
Identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka mencapai kinerja pelayanan publik yang prima berbasis partisipasi masyarakat. Dengan demikian, pelayanan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan yang merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Di samping itu, perlu adanya pemberdayaan dan perwujudan aparatur pemerintah yang mumpuni dan bersih, serta ditunjang oleh sarana dan prasarana pelayanan secara memadai dalam rangka menuju tata kepemerintahan yang baik
3.
Peningkatan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan, dalam rangka mewujudkan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga dapat meningkatkan volume perputaran keuangan di daerah dan terwujudnya optimalisasi fungsi lembaga pengelolaan keuangan daerah.
4.
Peningkatan penegakan hukum yang dilandasi prinsip-prinsip keadilan terutama dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas produk hukum daerah sesuai kewenangan yang dimiliki serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum yang dikeluarkan kabupaten atau kota, untuk menghindari lahirnya produk yang memberatkan masyarakat untuk mewujudkan peraturan perundangan daerah yang mampu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan.
5.
Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan HAM.
6.
Peningkatan kerja sama antardaerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah; menghilangkan ego pemerintah daerah yang berlebihan; serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik. Pembangunan kerja sama antardaerah melalui sistem jejaring antardaerah akan sangat bermanfaat sebagai sarana berbagi pengalaman, berbagi keuntungan dari kerja sama, maupun berbagi tanggung jawab pembiayaan secara proporsional, baik dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana maupun dalam pembangunan lainnya.
7.
Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan melalui penyiapan landasan berupa institusi masyarakat yang memperkuat perkembangan masyarakat di masa mendatang dan memberdayakan masyarakat yang berbasis komunitas desa untuk mengatasi masalah yang ada dengan melaksanakan kegiatan yang dikelola secara demokratis, transparan, dan akuntabel.
8.
Peningkatan pembangunan aparatur untuk mewujudkan sosok dan kinerja aparatur pemerintah yang profesional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mendorong pola pengembangan karir yang menuju pada pengembangan profesionalisme, pengembangan 46
standar kompetensi aparatur, dan peningkatan kesejahteraan aparatur termasuk perangkat desa. Di samping itu, secara bertahap juga dilakukan perubahan terhadap mental dan budaya birokrasi agar cepat dan tanggap dalam merespon tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. 9.
Pengembangan kebijakan pemerintah yang disusun berdasarkan pada kajian dan analisis yang mendalam disertai dengan dukungan data dan informasi yang mutakhir, valid, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, pembangunan statistik akan dimulai dengan menata kewenangan dan kelembagaan statistik daerah, diikuti dengan pengembangan pusat data statistik daerah yang terintegrasi dengan pusat, updating secara ketat setiap data dan informasi yang berada pada tingkat sektoral sehingga bermanfaat bagi perumusan indikator pembangunan daerah yang terimplementasi secara berkelanjutan.
10. Peningkatan Penataan kelembagaan kearsipan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah, pembangunan sistem kearsipan daerah, pengembangan prasarana dan sarana pendukung kearsipan daerah, dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kearsipan. 11. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah yang memadai melalui pembangunan dan pengembangan beberapa Sistem Informasi Manajemen di masing-masing Satuan Kerja yang nantinya akan diintegrasikan melalui jaringan intranet maupun internet. 12. Peningkatan usaha memelihara kondisi keamanan ketertiban yang cukup kondusif di daerah dengan melakukan antisipasi terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, dalam rangka mewujudkan sistem keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi keseluruhan warga masyarakat dari gangguan ketertiban dan keamanan. 4.2.4 MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG OPTIMAL DENGAN TETAP MENJAGA KELESTARIAN FUNGSINYA DALAM MENOPANG KEHIDUPAN 1.
Pengembangan sistem pembangunan sesuai dengan keseimbangan ekosistem, dalam artian tidak menimbulkan dampak yang merusak lingkungan. Pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan daya dukungnya dan memerhatikan daya regenerasinya khusus untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable).
2.
Peningkatan wawasan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang merupakan modal pembangunan daerah dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Dengan demikian, sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Karena itu, untuk mewujudkan visi Jawa Tengah, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah.
3.
Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan penerapan prinsipprinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang dan diikuti dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Untuk itu diperlukan tata ruang wilayah yang mantap disertai penegakan hukum sebagai pedoman pemanfaatan SDA yang optimal dan lestari. 47
4.
Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan dan peningkatan partisipasi masyarakat dunia usaha dan industri dalam memelihara lingkungan, melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup, dapat menciptakan SDM yang berkualitas, yaitu SDM yang peduli terhadap isu SDA dan lingkungan hidup, yang utamanya diarahkan pada generasi muda.
5.
Pengembangan sistem pembangunan kehutanan yang diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan, dan peningkatan daya dukung sumber daya hutan dalam pembangunan berkelanjutan serta peningkatan daerah resapan air dalam rangka konservasi air bawah tanah (ABT) dengan peningkatan rehabilitasi peran dan fungsi hutan melalui upaya konservasi.
4.2.5 MEWUJUDKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA YANG MENUNJANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PENYEDIAAN PELAYANAN DASAR DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH 1.
Pengembangan sistem pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat yang diarahkan pada penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan yang mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah yang dapat meningkatkan pelayanan mobilitas barang dan jasa dalam mendukung pembangunan sektoral dan regional serta pemerataan hasilhasil pembangunan, terutama pembangunan jalur jalan arteri primer tol dan nontol serta aksesibilitas jalan yang menghubungkan antara wilayah pantai selatan dan pantai utara. Di samping itu, dalam pembangunan sarana dan prasarana perhubungan juga dirahkan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas lintasan kereta api baik untuk barang maupun untuk penumpang yang bersifat massal terutama untuk kawasan pantai utara Jawa Tengah. Adapun untuk angkutan sungai dan penyeberangan diarahkan untuk optimalisasi pengembangan angkutan penyeberangan yang berada di tiga lokasi (Cilacap-Majingklak, Kendal-Kumai, dan JeparaKarimunjawa) yang merupakan urat nadi transportasi yang dibutuhkan sebagai sarana angkutan penumpang dan barang.
2.
Pengembangan sistem pembangunan perhubungan laut yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan yang mampu menjadi pintu gerbang utama Jawa Tengah yaitu Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di bagian utara dan Tanjung Intan Cilacap di bagian selatan Jawa Tengah. Di samping itu diarahkan juga untuk peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan di beberapa kota di Jawa Tengah yang mampu menjadi pelabuhan pengumpan bagi pelabuhan utama.
3.
Pengembangan sistem pembangunan sarana dan prasarana perhubungan udara yang diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi bandar udara Achmad Yani Semarang yang mampu melayani penerbangan domestik dan internasional (bertaraf internasional) dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Di samping itu, diarahkan juga untuk peningkatan sarana dan prasarana pada beberapa bandar udara yang berada di beberapa daerah di Jawa Tengah agar mampu melayani penerbangan domestik sehingga mampu menunjang pengembangan wilayah sekitarnya.
4.
Pengembangan sistem pembangunan sumber daya air yang diarahkan untuk mencapai keandalan ketersediaan air yang diwujudkan dengan 48
kegiatan membangun waduk, waduk lapangan (embung) bendungan, pompa, jaringan drainase, pengendalian mutu air, serta pemanfaatan kembali air drainase; ditunjang oleh keandalan pengelolaan jaringan air yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi; kesemuanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, melalui kegiatan pengembangan sistem irigasi partisipatif guna mendorong kegiatan intensifikasi, diversifikasi, ekstensifiksi, dan rehabilitasi pertanian dan modernisasi usaha tani. 5.
Pengembangan sistem pembangunan air minum yang diarahkan pada peningkatan akses masyarakat Jawa Tengah terhadap air minum perpipaan melalui peningkatan kapasitas pelayanan air minum, peningkatan kinerja pengelola air minum atau BUMD pengelola air minum, serta peningkatan kualitas SDM pengelola air minum melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk pemenuhan air minum diantisipasi tingkat kebocoran baik teknis maupun nonteknis hingga mencapai ambang batas normal.
6.
Pengembangan sistem pembangunan kelistrikan yang diarahkan pada pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik daerah dan peningkatan kemampuan pelayanannya. Peningkatan kemampuan kebutuhan listrik ini dapat dilakukan dengan mencari sumber-sumber baru di wilayah potensial untuk dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) termasuk penggunaan mikrohidro (pembangkit listrik mini) terutama di wilayah pedesaan. Di samping itu, pembangunan kelistrikan juga diarahkan dengan membangun jaringan distribusi listrik sampai pelosok pedesaan sehingga diharapkan terjadi peningkatan kemampuan jangkauan pelayanan kebutuhan listrik baik untuk kepentingan industri maupun untuk kepentingan rumah tangga dapat terwujud secara lebih merata.
7.
Pengembangan sistem pembangunan perumahan yang diarahkan pada peningkatan penyediaan perumahan dan lahan bagi masyarakat berpendapatan rendah, beserta peningkatan pemenuhan kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana sehat. Dalam mendukung pemenuhan lingkungan perumahan yang sehat diberikan fasilitasi pembiayaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan, terutama pada kawasan kumuh perkotaan.
8.
Pengembangan sistem penanganan persampahan dan drainase pada permukiman yang diarahkan pada peningkatan kesadaran seluruh pihak yang terlibat terhadap pentingnya peningkatan pengelolaan dan pelayanan persampahan dan drainase, serta memberikan ruang yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pelayanan persampahan, tidak hanya dalam bidang transportasinya, tetapi juga dalam bidang pengelolaan tempat pembuangan akhir TPA.
9.
Pengembangan sistem pembangunan penataan ruang yang diarahkan pada pembangunan wilayah yang terpadu, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan seimbang. Rencana pembangunan dijabarkan dan disinkronisasikan ke dalam rencana tata ruang yang konsisten, baik materi maupun jangka waktunya.
10. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah 49
tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih menekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi. 11. Pengembangan sistem pembangunan kota-kota besar, menengah, dan kecil dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional dengan tetap menjaga keseimbngan pertumbuhannya . Upaya itu diperlukan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali, serta untuk mengendalikan arus migrasi masuk langsung dari desa ke kota-kota besar, dengan cara menciptakan kesempatan kerja, termasuk peluang usaha, di kota-kota menengah dan kecil. 12. Peningkatan pemahaman rencana tata ruang yang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan dalam rangka mengurangi kesenjangan antarwilayah Pantai Utara (Pantura) dengan wilayah Pantai Selatan (Pansel) serta meningkatkan aksesibilitas antarpusat-pusat pertumbuhan pada wilayah tengah dan antara wilayah Pantura dan Pansel. 13. Pengembangan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam rangka mengoptimalkan struktur dan pola pemanfaatan ruang melalui peningkatan (a) kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang, (b) kualitas rencana tata ruang, dan (c) efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, an pengendalian pemanfaatan ruang. 4.2.6 MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, AMAN, DAMAI DAN BERSATU DALAM WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) DIDUKUNG DENGAN KEPASTIAN HUKUM DAN PENEGAKAN HAM SERTA KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER 1.
Pengembangan sistem pembangunan kependudukan yang diarahkan pada pengendalian laju pertumbuhan dan persebaran penduduk serta mewujudkan keluarga sejahtera, sehingga tercipta kondisi kependudukan yang terkendali dan kesejahteraan keluarga yang meningkat. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dilakukan melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, informatif, bermutu, aman dan efektif serta perlindungan hak-hak reproduksi secara bertanggung jawab, bebas dari diskriminasi, tanpa paksaan dan kekerasan menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas, baik karena keharmonisan maupun karena didukung oleh tertatanya administrasi kependudukan.
2.
Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilainilai kultural dan kemanusiaan. Kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, tetapi juga untuk menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa secara keseluruhan.
3.
Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui dua cara. Pertama, mengurangi beban pengeluaran konsumsi kelompok miskin. Kedua, meningkatkan produktivitas masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatannya. Kedua cara dimaksud pada dasarnya adalah memenuhi hak-hak masyarakat miskin selaras dengan Strategi Nasional Penanggulangan 50
Kemiskinan (SNPK) dan MDGs meliputi : a) Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin (pangan, sandang, perumahan, air bersih, pendidikan, kesehatan, kepemilikan); b) Peningkatan pendapatan; c) Peningkatan partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan; d) Perlindungan sosial dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, konflik, diskriminasi serta kerentanan lainnya seperti bencana; d) Perbaikan lingkungan hidup (sanitasi dan air bersih). 4.
Pengembangan sistem pembangunan sosial sesuai dengan komitmen global Millennium Development Goals sebagai langkah menuju upaya penghapusan kemiskinan, dengan target pengurangan setengah angka kemiskinan pada tahun 2015 yang telah dicanangkan PBB. Sistem pembangunan sosial diarahkan pada penanganan kemiskinan, baik kemiskinan struktural maupun kemiskinan kultural dan penanganan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Ini dilakukan melalui upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat dengan didukung oleh sistem perlindungan sosial, termasuk penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai, pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat sebagai wahana yang luas untuk pengembangan mekanisme pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dengan tidak merusak budaya daerah dan kearifan lokal.
5.
Pengembangan sistem pembangunan budaya daerah yang diarahkan pada pengembangan seni dan budaya melalui pelestarian nilai-nilai budaya yang mengakar dari warisan leluhur, dan ditujukan untuk membentuk nilai-nilai kepribadian masyarakat yang bermartabat. Pelestarian seni dan budaya diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kegiatan seni budaya daerah serta meningkatkan jumlah peminat seni budaya daerah.
6.
Pengembangan budaya inovatif yang berorientasi iptek dengan memerhatikan nilai-nilai kearifan lokal agar masyarakat menguasai iptek serta mampu bersaing di era persaingan global. Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek.
7.
Pengembangan sistem pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada memperkuat kelembagaan, pangarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan, sehingga keadilan gender terjamin dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik untuk memberikan lebih besar peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dan menurunkan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan.
8.
Pengembangan sistem keamanan dan ketertiban Jawa Tengah diwujudkan melalui keterpaduan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjaga kerukunan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi wilayah, kondisi penduduk, dan kondisi sosial masyarakat Jawa Tengah ;
9.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat sebagai upaya untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat;
51
4.3
TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Dalam rangka mengemban pencapaian visi pembangunan jangka panjang daerah, dirumuskanlah agenda pembangunan jangka panjang daerah yang disusun dengan berdasarkan atau mengacu pada substansi misi pembangunan jangka panjang daerah. Setiap agenda pembangunan jangka panjang daerah disertai dengan beberapa sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Substansi visi, misi, agenda, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 harus dapat diimplementasikan dalam empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu dua puluh tahun ke depan. Mengingat akan pentingnya hal di atas, maka perlu dirumuskan tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah untuk keempat tahapan pembangunan jangka menengah daerah. Tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, tetapi semua itu harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Setiap sasaran pokok dalam enam misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masingmasing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar itu, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut. 4.3.1 RPJMD I (TAHUN 2005 S/D TAHUN 2009) Pada RPJMD Pertama, pembangunan di Provinsi Jawa Tengah berorientasi pada kelanjutan pencapaian target pembangunan dalam Renstra Jawa Tengah tahun 2003-2008 yang diarahkan pada pemerataan akses pelayanan dasar, peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi rakyat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan sumber daya alam yang mencakup tahapan sebagai berikut. 4.3.1.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Dan Masyarakat Yang Berkualitas, Beriman Dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat, Serta Berbudaya, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut. 1. Peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dengan menitikberatkan pada pendidikan dasar dan peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dengan perkembangan Iptek yang didukung oleh sarana/prasarana yang memadai. 2. Pengembangan lembaga pelatihan dan kursus keterampilan dalam mendukung peningkatan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan bagi pemuda. 3. Pengembangan perpustakaan sebagai sarana penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, hasil penelitian, dan penemuan lainnya kepada masyarakat. 4. Peningkatan pemerataan, jangkauan, dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan yang didukung oleh persebaran sarana prasarana, tenaga kesehatan yang memadai dan berkualitas, serta mampu menjangkau masyarakat miskin. 52
5. Peningkatan pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui peningkatan fasilitasi program KB dan transmigrasi. 6. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan iptek yang berbasis pada peningkatan jejaring penelitian yang mampu mendorong berkembangnya teknologi tepat guna pada berbagai bidang. 7. Peningkatan kepedulian pada etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam rangka mewujudkan ketahanan dalam dinamika pergaulan nasional, regional, dan internasional. 8. Peningkatan kepedulian terhadap nilai-nilai budaya lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat Jawa Tengah. 9. Pengembangan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan melalui pemeliharaan kerukunan hubungan antarumat beragama. 4.3.1.2 Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut. 1. Peningkatan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing. 2. Peningkatan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor dan memiliki daya saing. 3. Peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, kelautan, dan kehutanan yang berorientasi pada sistem agribisnis guna mempertahankan swasembada pangan. 4. Peningkatan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan, dan saranaprasarana pendukung. 4.3.1.3 Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut. 1. Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Peningkatan kualitas aparatur melalui peningkatan kesadaran akan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik. 3. Pengembangan sistem pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai dengan kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar. 4. Pengembangan proses demokratisasi, politik, dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan partisipasi dan pendidikan politik rakyat serta profesionalisme aparat dan penegak hukum.
53
5. Pengembangan sistem perencanaan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 6. Pengembangan kerja sama dan kemitraan pembangunan daerah secara partisipatif.
strategis
antarpelaku
4.3.1.4 Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut. 1. Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan kritis secara terpadu berbasis ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) serta pengembalian fungsi kawasan lindung. 2. Peningkatan inventarisasi dan identifikasi keanekaragaman hayati dalam rangka penyusunan profil. 3. Pengembangan sistem pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. 4. Peningkatan sosialisasi dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana. 4.3.1.5 Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut. 1. Peningkatan penyediaan fasilitas umum berupa prasarana dan sarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan baru, pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan yang sudah ada, dan pelebaran jalan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah. 2. Pengembangan infrastruktur penunjang pelabuhan untuk mendorong kelancaran arus barang dan penumpang. 3. Pengembangan sarana dan prasarana bandara untuk peningkatan pelayanan penumpang dan barang melalui peningkatan fasilitas bandara agar bisa melayani penerbangan domestik maupun internasional. 4. Pemerataan ketersediaan rumah dan prasarana dasar permukimannya (air bersih, sanitasi, dan persampahan), terutama bagi masyarakat RTM di perkotaan maupun perdesaan. 5. Pengembangan fungsi prasarana dan sarana sumberdaya air dan irigasi guna mendukung aktivitas produksi, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan, melalui konservasi sumbersumber air, pendayagunaan irigasi, air baku, drainase, industri, serta pengendalian banjir dan kekeringan. 6. Pembangunan dan penerapan penatagunaan pertanahan mendasarkan pada RTRW dan peningkatan cakupan pelayanan administrasi pertanahan. 7. Pengembangan pembangunan penataan ruang melalui peningkatan efektivitas dan peran RTRWP Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten/Kota sebagai matra ruang pembangunan daerah; peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan ruang, dan pembangunan kelembagaan dan penerapan pengendalian pemanfaatan ruang. 8. Pengembangan sistem dan sarana-prasarana telekomunikasi yang mampu mendukung pertumbuhan perekonomian daerah melalui Peningkatan cakupan layanan dan kemudahan akses bagi masyarakat luas.
54
9.
Peningkatan rasio elektrifikasi melalui perluasan cakupan layanan energi listrik bagi masyarakat perdesaan, serta pemenuhan energi listrik untuk industri yang ada melalui perluasan jaringan distribusi. 10. Peningkatan pemerataan pembangunan wilayah yang mendasarkan karateristik potensi dan kesesuaian dengan RTRW melalui peningkatan kerja sama pembangunan kawasan strategis; peningkatan fungsi perkotaan; percepatan pembangunan perdesaan; dan percepatan pembangunan infrastruktur wilayah, terutama prime mover Jawa Tengah. 4.3.1.6 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta keadilan dan kesetaraan gender. dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut. 1. Peningkatan kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganan penduduk usia lanjut melalui peningkatan partisipasi sosial dan kesetiakawanan sosial masyarakat. 2. Pengembangan pemberdayaan perempuan melalui kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila. 3. Peningkatan investasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan. 4. Peningkatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan kepastian hukum. 5. Peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat untuk memahami prinsipprinsip dasar hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan hukum dan HAM. 6. Peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban Jawa Tengah yang diwujudkan melalui keterpaduan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjaga kerukunan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan dengan memerhatikan kondisi wilayah, penduduk, dan sosial masyarakat Jawa Tengah dengan tetap memperhatikan penegakan hukum dan HAM. 7. Pengembangan upaya untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat diantaranya melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat Jawa Tengah. 4.3.2 RPJMD II (TAHUN 2010 S/D TAHUN 2014) Pada RPJMD Kedua, berlandaskan pada pelaksanaan pencapaian RPJMD Pertama, pembangunan Jawa Tengah tahap selanjutnya diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi rakyat, peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif serta kualitas, dan pengelolaan sumber daya alam yang mencakup tahapan sebagai berikut 4.3.2.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Dan Masyarakat Jawa Tengah Yang Berkualitas, Beriman Dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat, Serta Berbudaya, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut. 55
1. Peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dengan menitik beratkan pada pendidikan menengah dan peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta pangsa pasar kerja dan didukung oleh sarana/prasarana yang memadai. 2. Peningkatan mutu lembaga pelatihan dan kursus keterampilan dalam mendukung pengembangan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan bagi pemuda. 3. Peningkatan pelayanan perpustakaan sebagai sarana penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, hasil penelitian, dan penemuan lainnya kepada masyarakat sampai ke pedesaan. 4. Peningkatan pemerataan, jangkauan, dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan, melalui pengembangan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan, serta terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. 5. Pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui peningkatan fasilitasi program KB dan transmigrasi. 6. Peningkatan dan penerapan hasil penelitian dan pengembangan iptek yang mampu mendorong berkembangnya teknologi madya di berbagai bidang. 7. Peningkatan kesadaran penerapan etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam rangka mewujudkan ketahanan dalam dinamika pergaulan nasional, regional, dan internasional. 8. Peningkatan kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai budaya lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat Jawa Tengah. 9. Peningkatan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/ kepercayaan melalui pemeliharaan kerukunan hubungan antarumat beragama. 4.3.2.2 Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut. 1. Pengembangan peran UMKM yang berorientasi ekspor melalui Pengembangan infrastruktur pendukung dan penguatan kelembagaan dalam mendorong daya saing UMKM. 2. Pengembangan struktur perekonomian daerah yang berbasis potensi dan produk unggulan melalui sinergi sektor hulu dan hilir. 3. Pengembangan produk pertanian, perikanan, kelautan, dan kehutanan yang bertumpu pada sistem agribisnis didukung sarana dan prasarana yang memadai guna menjamin swasembada pangan dan ketahanan pangan. 4. Pengembangan diversifikasi produk, peningkatan kinerja kelembagaan dan sarana-prasarana pendukung sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.
4.3.2.3 Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, 56
kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut. 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Peningkatan kualitas dan sistem budaya kerja aparatur yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik. 3. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi. 4. Peningkatan proses demokratisasi politik dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan kualitas kelembagaan politik serta akuntabilitas aparat dan penegak hukum. 5. Peningkatan kualitas dan implementasi sistem perencanaan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara sinergis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 6. Peningkatan kerja sama dan kemitraan strategis pada sektor-sektor unggulan daerah yang mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah. 4.3.2.4 Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut. 1. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui penguatan kelembagaan dalam rangka rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung. 2. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati yang berbasis masyarakat dalam rangka perlindungan sumber daya genetik. 3. Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan berbasis masyarakat dan penegakan hukum lingkungan. 4. Pengembangan dan penerapan pengurangan risiko bencana.
teknologi
sederhana
dalam
rangka
4.3.2.5 Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut. 1. Pengembangan jaringan transportasi melalui peningkatan keterpaduan sistem transportasi antarwilayah yang mengutamakan pelayanan transportasi yang terjangkau. 2. Peningkatan manajemen pelabuhan pada kawasan andalan dan strategis dalam rangka mendorong peningkatan arus barang dan penumpang pada tingkat regional dengan tidak mengesampingkan pelabuhan yang berada diluar kawasan andalan. 3. Peningkatan sarana dan prasarana bandara untuk meningkatkan pelayanan penumpang dan barang melalui peningkatan fasilitas penunjang 57
bandara dalam rangka peningkatan keselamatan penerbangan domestik maupun internasional.
dan
kenyamanan
4. Peningkatan ketersediaan rumah serta prasarana dasar permukimannya bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan secara merata, efisien, dan efektif. 5. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi guna mendukung aktivitas produksi yang berdaya saing, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan, didukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. 6. Pengembangan cakupan dan penerapan penatagunaan pertanahan yang mendasarkan pada RTRW dan peningkatan cakupan serta kualitas pelayanan administrasi pertanahan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal serta pemanfaatan dan pengendalian pertanahan secara merata dan berkeadilan. 7. Peningkatan kualitas penataan ruang melalui peningkatan penerapan RTRWP Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten/Kota dalam pembangunan daerah; peningkatan dan konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukungnya dan penerapan pengendalian pemanfaatan ruang, terutama pada kawasan lindung dan sawah lestari didukung kelembagaan serta peran serta masyarakat. 8. Peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan telekomunikasi melalui pengembangan kelembagaan maupun peraturan-peraturannya terkait dengan keamanan, kerahasiaan, privasi, dan integritas informasi, serta peningkatan peran penyelenggaraan telekomunikasi yang menunjang penyelenggaraan telematika melalui optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan prasarana pos dan telekomunikasi serta prasarana nontelekomunikasi. 9. Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat melalui perbaikan jaringan distribusi dan penelitian untuk pemanfaatan sumber listrik alternatif yang aman dan ramah lingkungan serta perluasan dan peningkatan ketersediaan energi listrik untuk perluasan industri melalui peningkatan pembangunan pusat–pusat pembangkit listrik baru 10. Peningkatan keserasian pembangunan antarwilayah Pantura-TengahPansela yang mendasarkan pada karateristik potensi dan kesesuaian dengan RTRW melalui peningkatan kualitas kerja sama pembangunan kawasan strategis; peningkatan peran dan fungsi perkotaan; peningkatan pembangunan perdesaan, dan peningkatan cakupan dan sistem infrastruktur wilayah. 4.3.2.6 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta keadilan dan kesetaraan gender. dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut. 1. Pengembangan profesionalitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelaksana. 2. Peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila.
58
3. Pengembangan investasi dan akses pasar untuk mendorong akselerasi kinerja ekonomi daerah dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan. 4. Pengembangan kapasitas kelembagaan hukum dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan dan kepastian hukum. 5. Pengembangan budaya masyarakat dalam memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan hukum dan HAM. 6. Peningkatan peran serta masyarakat untuk mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban Jawa Tengah melalui program/ kegiatan yang mengutamakan keterpaduan aparat dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menjaga kerukunan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan tetap memperhatikan penegakan hukum dan HAM. 7. Peningkatan kualitas upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat Jawa Tengah. 4.3.3 RPJMD III ( TAHUN 2015 S/D TAHUN 2019 ) Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, serta sebagai kelanjutan dari RPJMD Pertama dan RPJMD Kedua, RPJMD Ketiga diarahkan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang. Hasil ini terutama yang menekankan pada pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat Jawa Tengah yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas, infrastruktur wilayah yang makin berkualitas, dan kondusivitas wilayah yang makin mantap serta kemampuan ilmu dan teknologi yang makin meningkat. Hal-hal yang dilakukan mencakup upaya sebagai berikut. 4.3.3.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Dan Masyarakat Jawa Tengah Yang Berkualitas, Beriman Dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat, Serta Berbudaya, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut. 1. Peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu, didukung oleh tenaga pendidik yang berkompetensi, serta peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sesuai dengan perkembangan Iptek dan kebutuhan pasar kerja serta fasilitasi pendidikan tinggi. 2. Penguatan peranan pemuda dalam pembangunan yang didukung dengan peningkatan kreativitas, keterampilan, seni budaya, dan olah raga, serta kewirausahaan. 3. Peningkatan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi yang dapat berfungsi untuk mencerdaskan masyarakat. 4. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan /rujukan melalui penguatan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan, serta terwujudnya sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. 5. Penguatan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk pengaturan persebarannya melalui KB dan transmigrasi mandiri.
dan
6. Penguatan kualitas SDM dan lembaga riset yang mampu menghasilkan aplikasi iptek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas, termasuk industri. 59
7. Penguatan budaya masyarakat guna membentuk karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan nasional, regional, dan internasional. 8. Penguatan aktualisasi nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam rangka peningkatan kualitas jati diri yang berbasis modal sosial yang makin berkembang. 9. Penguatan penghayatan dan pengamalan ajaran agama /kepercayaan melalui pemeliharaan kerukunan hubungan antarumat beragama. 4.3.3.2 Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut. 1. Penguatan UMKM yang berorientasi ekspor melalui pengembangan akses pasar dalam mendorong daya saing UMKM. 2. Penguatan struktur perekonomian daerah yang berbasis produk unggulan yang komparatif dan kompetitif dalam rangka mendorong peningkatan kualitas produk melalui pemanfaatan kemajuan iptek. 3. Penguatan kelembagaan agribisnis guna menjamin petersediaan pangan dalam rangka Pemantapan swasembada pangan dan ekspor. 4. Penguatan sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata guna menghasilkan produk yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif. 4.3.3.3 Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut. 1. Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Penguatan sistem budaya kerja aparatur yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik. 3. Penguatan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pengangguran. 4. Penguatan sistem demokrasi, politik, dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan kesadaran politik serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip keadilan dan HAM. 5. Penguatan sistem perencanaan dan optimalisasi sumber daya pembangunan yang didukung oleh kemitraan dengan masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan daerah. 6. Penguatan kelembagaan lokal yang berbasis jati diri Jawa Tengah dalam rangka kerja sama dan kemitraan strategis pada sektor-sektor unggulan daerah yang mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah. 60
4.3.3.4 Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut. 1. Penguatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya 2. Pengembangan pemanfaatan kekayaan keanekaragaman hayati dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. Penguatan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan pemantapan penegakan hukum lingkungan. 4. Peningkatan fungsi kelembagaan dan sistem dalam rangka pengurangan risiko bencana. 4.3.3.5 Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut. 1. Peningkatan manajemen transportasi melalui peningkatan keterpaduan antar dan intermoda yang mendukung efisiensi penyelenggaraan transportasi. 2. Penguatan manajemen pelabuhan pada kawasan andalan dan strategis dalam rangka mendorong peningkatan arus barang dan penumpang pada tingkat nasional dengan tidak mengesampingkan pelabuhan yang berada diluar kawasan andalan. 3. Peningkatan manajemen bandara dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan kapasitas bandara untuk melayani penerbangan domestik maupun internasional. 4. Peningkatan kualitas rumah serta prasarana dasar permukimannya bagi masyarakat, serta pengembangannya untuk menunjang perekonomian daerah. 5. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pengelolaan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi yang handal, guna mendukung aktivitas produksi yang berdayasaing, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan. 6. Peningkatan penatagunaan pertanahan yang mendasarkan pada RTRW, pelayanan administrasi pertanahan berbasis desa, serta peningkatan pemanfaatan dan pengendalian pertanahan, untuk menunjang perekonomian daerah. 7. Peningkatan kualitas penataan ruang melalui pengembangan penerapan perencanaan tata ruang; percepatan dan pengembangan pemanfaatan ruang dan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menunjang perekonomian daerah dan lingkungan hidup yang didukung kelembagaan yang optimal serta peningkatan peran serta masyarakat. 8. Penguatan sistem penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri namun tetap menjaga keutuhan sistem yang ada melalui pemanfaatan konsep teknologi netral dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika yang mampu mendukung pengembangan industri konten dan aplikasinya sebagai penciptaan nilai tambah informasi.
61
9. Pemantapan sistem pelayanan secara konsisten melalui perbaikan dan sistem operasi dan pemeliharaan jaringan sistem distribusi yang sesuai dengan standar internasional. 10. Penguatan pemerataan dan keserasian pembangunan antarwilayah Pantura-Tengah-Pansela untuk menunjang perekonomian daerah melalui optimalisasi dan pengembangan kerja sama pembangunan kawasan strategis; pemantapan peran dan fungsi perkotan; peningkatan peran dan fungsi perdesaan, dan pemantapan cakupan dan sistem infrastruktur wilayah. 4.3.3.6 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta keadilan dan kesetaraan gender. dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut. 1. Penguatan sistem dan kelembagaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan kepekaan dan respon kelembagaan. 2. Penguatan pemberdayaan perempuan melalui kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila. 3. Penguatan akses pasar baik domestik maupun global untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang dinamis dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan. 4. Penguatan sistem penegakan hukum yang sinergis, adil, dan menjunjung tinggi supremasi hukum. 5. Penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM. 6. Penguatan peran serta masyarakat untuk mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban Jawa Tengah melalui program/ kegiatan yang mengutamakan keterpaduan aparat dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menjaga kerukunan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan tetap memperhatikan penegakan hukum dan HAM. 7. Penguatan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat Jawa Tengah. 4.3.4 RPJMD IV ( TAHUN 2020 S/D TAHUN 2024 ) Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, serta sebagai kelanjutan dari RPJMD Pertama, RPJMD Kedua dan RPJMD Ketiga yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Jawa Tengah yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yang mencakup tahapan sebagai berikut.
62
4.3.4.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Dan Masyarakat Jawa Tengah Yang Berkualitas, Beriman Dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat, Serta Berbudaya, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut. 1. Pemantapan pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan tenaga pendidik yang berkompetensi, serta kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sesuai dengan iptek, jenjang pendidikan lebih tinggi, dan pangsa pasar kerja. 2. Pemantapan peranan pemuda dalam pembangunan yang didukung oleh peningkatan kreativitas, keterampilan, seni budaya, dan olahraga, serta kewirausahaan yang berbasis pada penggunaan dan pemanfaatan teknologi. 3. Pemantapan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi yang dapat berfungsi untuk mencerdaskan masyarakat. 4. Pemantapan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan yang prima dengan mendayagunakan tenaga kesehatan yang profesional, serta didukung oleh sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang andal. 5. Pemantapan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui KB dan transmigrasi mandiri. 6. Pemantapan penguasaan iptek di berbagai bidang secara kompetitif dalam mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat. 7. Pemantapan karakter masyarakat yang mempunyai jati diri yang tangguh, bermoral, dan mampu bersaing dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan nasional, regional, dan internasional. 8. Pelestarian nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam rangka memperkuat jati diri dalam pergaulan nasional maupun internasional. 9. Pemantapan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama disertai pembinaan dan pemeliharaan kerukunan hubungan antarumat beragama. 4.3.4.2 Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut. 1. Pemantapan UMKM yang mempunyai keunggulan kompetitif komparatif di pasar global yang berbasis teknologi informasi.
dan
2. Pemantapan struktur perekonomian yang didukung oleh produk-produk unggulan yang mempunyai nilai ekonomi strategis, berkualitas, serta mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif di pasar global. 3. Pemantapan pembangunan pertanian, perikanan, kelautan, dan kehutanan yang diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis guna menjamin ketahanan dan swasembada pangan, serta peningkatan nilai tambah produk ekspor. 4. Pemantapan kualitas dan pemasaran produk pada perdagangan, dan pariwisata.
63
sektor perindustrian,
4.3.4.3 Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut. 1. Pemantapan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Pemantapan sistem budaya kerja aparatur yang berkualitas, profesional, bersih, beretika, dan berwibawa dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik. 3. Pemantapan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dan pengangguran. 4. Pemantapan sistem demokrasi, politik, dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan kedewasaan politik rakyat serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip transparansi, keadilan, dan HAM. 5. Pemantapan sistem perencanaan yang implementatif dan berkualitas yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara sinergis. 6. Pemantapan kerja sama dan kemitraan strategis pada seluruh sektor pembangunan dengan tetap berbasis jati diri budaya masyarakat Jawa Tengah dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi. 4.3.4.4 Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut. 1. Pemantapan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis kelembagaan masyarakat dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi dalam menopang kehidupan. 2. Pelestarian sumber daya genetis berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Pemantapan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas daya tampung dan daya dukung lingkungan. 4. Pemantapan fungsi kelembagaan dan sistem pengurangan risiko bencana. 4.3.4.5 Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut. 1. Pemantapan sistem transportasi yang berorientasi pada keamanan dan kenyamanan serta pemenuhan kebutuhan transportasi massal yang andal. 2. Pemantapan manajemen pelabuhan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan sistem transportasi laut yang mendukung aksesibilitas wilayah, pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. 3. Pemantapan manajemen bandara yang berfungsi untuk mendorong pemenuhan kebutuhan transportasi udara yang nyaman, aman, efisien dan andal. 64
4. Pemenuhan kebutuhan rumah dan permukimannya yang berkualitas dalam menunjang perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup 5. Pemantapan prasarana dan sarana sumberdaya air dan irigasi untuk mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing, dan terpenuhinya secara mantap kebutuhan prasarana dasar perdesaan dan perkotaan, dalam rangka peningkatan kemandirian, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat. 6. Pemantapan penatagunaan pertanahan, administrasi, dan hukum; pemanfaatan dan pengendalian pertanahan untuk menunjang perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. 7. Pemantapan sistem penataan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pemantapan penerapan perencanaan tata ruang; pemantapan dan pengembangan pemanfaatan ruang; dan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menunjang perekonomian daerah, pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat. 8. Pemantapan sistem manajemen penyelenggaraan telekomunikasi dan telematika yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang berstandar internasional baik dari aspek kelembagaan, organisasi, maupun regulasinya. 9. Pemantapan pasokan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat luas (rumah tangga dan industri) secara konsisten melalui peningkatan sistem dan pemantapan manajemen operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi secara terpadu. 10. Pemantapan pemerataan dan keserasian pembangunan wilayah di Jawa Tengah untuk meningkatkan daya saing dalam menunjang perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup melalui pemantapan pembangunan kawasan strategis, keserasian peran, dan fungsi perkotaan dan perdesaan, serta ketersediaan infrastruktur wilayah yang andal. 4.3.4.6 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta keadilan dan kesetaraan gender. dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut. 1. Pemantapan sistem dan kelembagaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. 2. Pemantapan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan normanorma agama dan falsafah Pancasila. 3. Pemantapan kondisi perekonomian daerah yang berkelanjutan dalam rangka memperluas kesempatan kerja, pengurangan dan pengentasan kemiskinan. 4. Pemantapan budaya penegakan hukum guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum. 5. Pemantapan sistem dan pelestarian tata pengelolaan kehidupan bermasyarakat yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM.
65
6. Pemantapan kondisi keamanan dan ketertiban Jawa Tengah melalui program/ kegiatan yang mengutamakan keterpaduan aparat dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menjaga kerukunan sosial dalam kehidupan masyarakat serta melibatkan masyarakat sebagai salah satu unsur utama dalam membangun pertahanan negara dengan tetap memperhatikan penegakan hukum dan HAM. 7. Pemantapan perlindungan terhadap masyarakat, penghargaan yang tinggi terhadap penegakan hukum dan peradilan untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban umum masyarakat Jawa Tengah sehingga masyarakat merasa terayomi.
66
BAB V PENUTUP
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang. RPJPD ini juga menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah dan menjadi pedoman bagi calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah yang berdimensi waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah yang berdimensi tahunan. Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan visi “Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera, dan Lestari ” perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Provinsi Jawa Tengah; serta (5) dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah.
67
