SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
a. bahwa peranan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam mendukung perekonomian Provinsi DKI Jakarta begitu besar dan sangat signifikan, namun pada saat ini masih menghadapi kendala dari segi permodalan, kendala-kendala pemasaran, manajemen/sumber daya manusia dan teknologi; b. bahwa Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi membutuhkan dukungan penjaminan dari perusahaan penjaminan kredit di daerah dalam upaya mendapatkan akses permodalan melalui sumber-sumber pembiayaan, baik dari lembaga keuangan bank, maupun non bank; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah Jakarta;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5); 20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA dan GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAKARTA.
4
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan Mitra BUMD sebagai bagian dari BUMD yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan kredit. 6. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit.
atas
7. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 8. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan. 10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. 11. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan aset milik Pemerintah Daerah dari kekayaan Pemerintah Daerah untuk disertakan dalam BUMD. 12. Mitra BUMD adalah BUMD yang merupakan pendiri dan pemegang saham Perseroan selain Pemerintah Daerah. 13. Mitra Kerja Perseroan adalah pihak yang memiliki ikatan kerjasama dengan PT Penjamin Kredit Jakarta untuk mendukung pelaksanaan penjaminan kredit dalam upaya mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi di daerah.
5
14. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 15. Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan atau diluar Lembaga Keuangan yang telah memberikan kredit dan/atau Pembiayaan kepada Terjamin. 16. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau Pembiayaan dari Lembaga keuangan atau di luar Lembaga keuangan yang dijamin oleh Penjamin baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) serta kelompok usaha pertanian.
Pasal 2 (1) Pembentukan Perseroan dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dunia usaha dalam memperkuat kapasitas dan memperluas akses permodalan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. (2) Tujuan pembentukan Perseroan sebagai penjaminan kredit daerah sebagai berikut :
perusahaan
a. memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi; b. meningkatkan kegiatan ekonomi daerah; dan c. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.
BAB II PEMBENTUKAN PERSEROAN MILIK DAERAH Pasal 3 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan yang diberi nama PT Jamkrida Jakarta. (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah sekaligus sebagai salah satu pendiri Perseroan yang menjadi pemegang saham mayoritas di Perseroan. (3) Pelaksanaan pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6
Pasal 4 (1) Gubernur mengatur dan menetapkan kebijakan pembiayaan bagi Perseroan agar dapat beroperasi secara berkelanjutan. (2) Kebijakan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan kondisi rasio likuiditas, gearing ratio, cadangan umum, cadangan klaim, dan target pencapaian jumlah terjamin dan nilai penjaminan yang dikelola oleh Perseroan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kebijakan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur. BAB III KEGIATAN USAHA Pasal 5 (1) Kegiatan Usaha Penjaminan Kredit dilakukan oleh Perseroan dengan memberikan jasa penjaminan dalam bentuk penjaminan kredit. (2) Pemberian jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Perseroan sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah yang menanggung pembayaran atas kewajiban komersial dari Terjamin kepada Penerima Jaminan apabila Terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 6 (1) Untuk mendukung kegiatan usaha penjaminan kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan bagi perusahaan penjaminan kredit daerah. (2) Dalam menjaga likuiditas perusahaan sesuai dengan rasio yang ditetapkan, Perseroan dapat melakukan investasi dalam berbagai bentuk investasi yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.
7
BAB IV MODAL DAN SAHAM Pasal 7 (1) Dengan Peraturan Daerah ini, untuk pertama kali ditetapkan jumlah Modal Dasar Perseroan sebesar Rp 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) yang terbagi atas 400.000 (empat ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar saham. (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal yang ditempatkan dan modal yang disetor pada saat pembentukan Perseroan sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang terbagi atas 100.000 (seratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar saham. (3) Dari modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyetorkan Rp.95.000.000.000,00 (Sembilan puluh lima miliar rupiah) yang setara dengan 95.000 (Sembilan puluh lima ribu) lembar saham atau mempunyai saham sebesar 95% (sembilan puluh lima persen). (4) Dari modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD Pasar Jaya selaku Mitra BUMD menyetorkan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang setara dengan 5.000 (lima ribu) lembar saham atau mempunyai saham 5% (lima persen). (5) Dari modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan menempatkan modal Rp. 25.000.000.000,00 (Dua puluh lima miliar rupiah) berupa setoran modal minimum dalam bentuk deposito berjangka atas nama badan hukum Perseroan untuk diajukan dalam pengurusan izin usaha. (6) Jenis dan nilai nominal saham diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. (7) Modal Perseroan yang disetor tunai oleh para pendiri dan pemegang saham, merupakan modal kerja awal Perseroan. (8) Setiap perubahan modal dasar dan/atau modal disetor ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. BAB V PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 8 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah dalam upaya mengembangkan Perseroan sesuai dengan kebijakan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
8
(2) Kewajiban untuk melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (3) Penambahan modal Pemerintah Daerah terhadap Perseroan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD. (4) Apabila modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) telah terpenuhi dan pemegang saham akan melakukan penambahan modal dasar, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 9 Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan investasi permanen dalam bentuk tunai dan aset. BAB VI ORGAN PERSEROAN Pasal 10 Organ Perseroan terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi.
Pasal 11 (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai wewenang yang tidak diberikan pada Direksi atau Dewan Komisaris. (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Pasal 12 (1) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan member nasehat kepada Direksi. (2) Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. (3) Calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syaratsyarat :
9
a. mampu melaksanakan perbuatan hukum; b. memliki integritas, loyalitas dan dedikasi; c. memahami manajemen perusahaan; d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan; e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; f. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; g. syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan h. direkomendasikan layak dan patut oleh konsultan yang ahli dan independen berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Pasal 13 (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Peseroan. (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. (3) Calon direksi Perseroan harus memenuhi syarat-syarat : a. mampu melaksanakan perbuatan hukum; b. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi; c. tidak tercatat perbankan;
dalam
daftar
kredit
macet
di
sektor
d. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan; e. tidak pernah dinyatatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroaan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadulan yang mempunya kekuatan hukum tetap; f. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan yang memadai dalam bidang usaha Perseroan, khususnya pada bidang Penjaminan atau perbankan atau lembaga keuangan lainnya sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun; g. memiliki kompentensi manajemen perusahaan; h. tidak menjabat jabatan struktural dan fungsional pada instansi/ lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah dan/atau Direksi BUMD lainnya; dan i. syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10
j. direkomendasikan layak dan patut oleh konsultan yang ahli dan independen berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Pasal 14 (1) Pengangkatan Dewan Komisaris dan ditetapkan melalui keputusan RUPS.
Direksi
Perseroan
(2) Sebelum memangku jabatannya, Dewan Komisaris dan Direksi terlebih dahulu melakukan kontrak manajemen dihadapan RUPS.
Pasal 15 (1) Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi sebelum masa jabatan berakhir atau pada masa jabatannya, sewaktu waktu dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan keputusan RUPS. (2) Pemberhentian Dewan Komisaris dan/atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada pertimbangan obyektif, antara lain : a. tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan berdasarkan alasan yang obyektif; dan/atau b. dipidana penjara karena bukti melakukan perbuatan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau c. tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (3). (3) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan/atau Direksi tidak dilakukan dalam waktu bersamaan. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 16 (1) Biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan Perseroan ditanggung bersama oleh para pendiri selaku pemegang saham, yaitu Pemerintah Daerah dan Mitra BUMD sesuai dengan perbandingan kepemilikan saham. (2) Biaya pendirian Perseroan.
Perseroan
menjadi
tanggung
jawab
11
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2013 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2013 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd. WIRIYATMOKO LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 108
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd. SRI RAHAYU NIP 195712281985032003
12
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN PENJAMINAN I.
UMUM Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan perekonomian Kota Jakarta dipengaruhi dan ditopang oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Di saat krisis, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) terbukti memiliki ketahanan ekonomi untuk tetap bertahan dan memberikan kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian ditengah persaingan global ini, UMKMK membutuhkan perhatian lebih dari semua pihak, tanpa terkecuali dari pemerintah daerah. Kesulitan UMKMK dalam mengakses sumber permodalan untuk pengembangan usahanya menjadi salah satu persoalan yang perlu untuk diberi perhatian Pemerintah. Banyak pelaku usaha UMKM ini yang secara bisnis fisibel dan sangat prospektif namun tidak bankable dalam memperoleh akses permodalan atau masih sulit untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh kredit dari pihak bank atau lembaga keuangan. Karena itu dibutuhkan keberadaan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah yang dapat membantu pelaku usaha UMKMK dan sekaligus pihak Perbankan atau Lembaga Keuangan dalam upaya membantu menekan resiko penyaluran modal dan memperkuat akses serta struktur permodalan bagi pengembangan usaha UMKMK ini. Atas dasar pemikiran tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk membentuk perusahaan penjaminan kredit daerah Provinsi DKI Jakarta, yaitu PT. Jamkrida Jakarta. Diharapkan melalui pendirian BUMD Perseroan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membantu usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi untuk memperoleh akses permodalan melalui sumber-sumber pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan non-bank, sehingga salah satu kendala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dapat diatasi. Diharapkan dengan upaya untuk mengatasi persoalan jaminan permodalan ini, ekonomi Kota Jakarta dapat makin berkembang secara lebih cepat, dan mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan secara signifikan, serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan mendorong tumbuhnya kalangan entrepreneurship/wiraswasta di Provinsi DKI Jakarta.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas.
13
Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup Jelas. Pasal 4 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kebijakan pembiayaan” adalah kebijakan yang dibuat Gubernur bagi Perseroan untuk meningkatkan jumlah pihak yang dijaminkan beserta nilai penjaminannya sebagai upaya untuk mendorong perluasan dan penguatan akses permodalan bagi UMKM di Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam manajemen resiko pelaksanaan penyaluran kredit permodalan bagi pengembangan usaha UMKM dan Koperasi. Pendirian Perseroan memiliki 2 (dua) peran strategis yang harus dilakukan yaitu pertama memperkuat struktur makro ekonomi daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas UKM sebagai penopang sekaligus pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah; dan kedua sebagai jangkar pengaman program pemerintah daerah, dimana melalui keberadaan Perseroan ini diharapkan dapat membantu menekan resiko penyaluran modal dari program pemerintah, pemerintah daerah maupun perbankan dalam upaya memperkuat akses dan struktur permodalam UMKM dan Koperasi agar berjalan dan tersalurkan dengan baik. Diharapkan dengan peran strategis ini, keberadaan Perseroan dapat membantu UMKM dan Koperasi yang fisibel secara bisnis namun tidak bankable dalam memperoleh akses permodalan. Karena itu dalam menjalankan misi Pemerintah Daerah ini, Gubernur mengatur dan menetapkan kebijakan pembiayaan termasuk kebijakan untuk menambah kapasitas modal dari Perseroan melalui Penyertaan Modal Daerah agar Perseroan dapat beroperasi secara sehat dan berkelanjutan dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan target kinerja perusahaan yang ditetapkan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan rasio likuiditas ialah rasio yang dihitung dengan menggunakan current ratio yaitu perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar. Gearing ratio ialah batasan yang ditetapkan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam melakukan kegiatan Penjaminan. Cadangan Umum merupakan dana cadangan yang dimiliki Perseroan dari laba bersih pada tiap akhir periode laporan tahunan. Cadangan klaim adalah dana cadangan yang dimiliki Perseroan dari total nilai Penjaminan yang ditanggung Perseroan untuk memenuhi klaim yang dimiliki. Sedangkan target pencapaian jumlah terjamin dan nilai penjaminan adalah target yang dimiliki Perseroan dalam memperluas kegiatan penjaminan dengan melihat pada jumlah pihak yang dijamin dan nilai penjaminan yang dilakukan. Ayat (3) Cukup Jelas.
14
Pasal 5 Ayat (1) Pemberian jasa penjaminan dalam bentuk penjaminan kredit ini dilakukan dalam skema: Perseroan menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari Terjamin kepada Penerima Jaminan apabila Terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Bentuk-bentuk kegiatan usaha lain yang diperbolehkan dilakukan oleh Perseroan antara lain: a.
Penjaminan anggotanya;
pinjaman
yang
disalurkan
koperasi
kepada
b.
Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL);
c.
Penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia;
d.
Penjaminan atas surat utang;
e.
Penjaminan transaksi dagang;
f.
Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond);
g.
Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
h.
Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN);
i.
Penjaminan letter of credit (L/C);
j.
Penjaminan kepabeanan (custom bond);
k.
Jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan;
l.
Penyediaan informasi/database Terjamin terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan/atau
Ayat (2) Rasio likuiditas yang ditetapkan paling sedikit 150%, yang dihitung dengan menggunakan current ratio yaitu perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar. Besarnya rasio likuiditas ini dapat berubah sesuai dengan penetapan dalam pengaturan perundangundangan. Dalam menjaga likuiditas ini, Perseroan dapat melakukan investasi dalam bentuk: a. deposito pada bank umum; b. surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara;
15
c. surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; d. obligasi korporasi dan/atau sukuk peringkat investasi (investment grade);
korporasi
yang
masuk
e. saham yang tercatat di bursa efek Indonesia; f.
reksadana dan/atau reksadana syariah; dan/atau
g. penyertaan langsung pada Perusahaan Penjamin Ulang. Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal 10 Cukup Jelas. Pasal 11 Cukup Jelas. Pasal 12 Cukup Jelas. Pasal 13 Cukup Jelas. Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15 Cukup Jelas. Pasal 16 Cukup Jelas. Pasal 17 Cukup Jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1005
