PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA NOMOR : 14 TAHUN 2000 TENTANG PUNGUTAN MASUK PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL BUNAKEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI UTARA Menimbang : a. bahwa kawasan Taman Nasional Bunaken sebagai asset Daerah dan asset Nasional, memiliki keanekaragaman hayati dan keindahan yang tinggi, oleh karenanya banyak pengunjung untuk menikmatinya; b. bahwa kawasan Taman Nasional Bunaken saat ini terus mengalami perubahan yang memperlihatkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan sebagai akibat pencemaran lingkungan, pengambilan terumbu karang, penebangan hutan bakau dan erosi; c. bahwa untuk mendukung kegiatan pengelolaan Taman Nasional Bunaken agar dapat lestari dan memberikan manfaat secara berkelanjutan, maka diperlukan sumber pendanaan yaitu melalui pungutan masuk bagi para pengunjung pada Taman Nasional Bunaken tersebut; d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara tentang Pungutan Masuk pada Kawasan Taman Nasional Bunaken Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687) ; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ; 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA Memutuskan : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA TENTANG PUNGUTAN MASUK PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL BUNAKEN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Utara; b. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara; c. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara; d. Pengunjung adalah setiap orang yang memasuki Kawasan Taman Nasional Bunaken;
e. Kendaraan adalah semua jenis Kendaraan diatas air yang memasuki Kawasan Taman Nasional Bunaken; f. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata dan rekreasi.
BAB II OBJEK DAN SUBJEK Pasal 2 (1) Objek pungutan adalah Kawasan Taman Nasional Bunaken yang terbentang dari wilayah laut sekitar pulau Bunaken, Manado Tua, Nain, Siladen, Mantehage, serta wilayah pesisir desa Molas, Meras, Tongkaina dan Tiwoho, Poopoh, Teling, Kumu, Pinasungkulan, Raprap, Sondaken, Wawontulap, dan Popareng ; (2) Subjek pungutan adalah setiap orang dan atau kendaraan yang masuk ke kawasan Taman Nasional Bunaken sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini. (3) Penduduk desa yang berada di dalam Taman Nasional Bunaken, yaitu meliputi daerah seperti yang tercantum dalam ayat (1), tidak termasuk. Pasal 3 (1) Pengunjung Taman Nasional Bunaken berdasarkan asalnya dibedakan antara pengunjung Mancanegara dan pengunjung Nusantara; (2) Pengunjung Taman Nasional Bunaken berdasarkan tujuannya dibedakan atas pengunjung untuk tujuan rekreasi, olahraga, penelitian, ataupun untuk pengambilan film; (3) Khusus pengunjung untuk penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, sebelum melakukan kegiatan penelitian harus mendapat izin terlebih dahulu dari Gubernur. BAB III PUNGUTAN MASUK Pasal 4 (1) Setiap pengunjung dan atau kendaraan yang masuk ke Kawasan Taman Nasional Bunaken diwajibkan untuk membayar pungutan masuk ; (2) Besarnya tarif pungutan masuk tersebut ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut : a. Pengunjung : 1. Mancanegara Rp. 75.000/orang/Tahun 2. Nusantara Rp. 2.500/orang/kunjungan b. Peneliti : 1. Mancanegara : a. 1 s/d 7 hari Rp. 100.000/orang b. 8 s/d 30 hari Rp. 200.000/orang c. 1 s/d 6 bulan Rp. 400.000/orang d. 0,5 s/d 1 tahun Rp. 600.000/orang e. Diatas 1 tahun Rp. 800.000/orang 2. Nusantara : a. 1 s/d 7 hari Rp. 45.000/orang b. 8 s/d 30 hari Rp. 75.000/orang c. 1 s/d 6 bulan Rp. 125.000/orang d. 0,5 s/d 1 tahun Rp. 200.000/orang e. Diatas 1 tahun Rp. 250.000/orang c. Kendaraan Air : a. kapal motor s/d 40 pk Rp. 100.000/buah/tahun b. kapal motor 41 s/d 80 pk Rp. 150.000/buah/tahun c. kapal motor diatas 80 pk Rp. 200.000/buah/tahun d. Pengambilan/Snapshoot : 1. Mancanegara : a. Film komersial b. Video komesial 2. Nusantara : a. Film komersial
Rp 3.000.000/sekali Rp. 1.000.000/sekali Rp 2.000.000/sekali
b. Video komesial
Rp.
500.000/sekali
BAB IV PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL BUNAKEN Pasal 5 Pengelolaan atas kawasan Taman Nasional Bunaken dilakukan oleh Balai Taman Nasional Bunaken/Instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengelola kawasan dimaksud. Pasal 6 (1) Untuk membantu tugas-tugas Balai Taman Nasional Bunaken dalam melestarikan Taman Nasional Bunaken, dibentuk Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken yang susunan keanggotaan dan tugasnya ditetapkan oleh Gubernur ; (2) Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan forum bersama antara instansi Pemerintah terkait, LSM, sektor bisnis dan akademisi untuk bekerjasama memperkuat pengelolaan Taman Nasional Bunaken sehingga dapat memberikan manfaat secara berlanjut, baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang. BAB V PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA PUNGUTAN Pasal 7 (1) Penanggungjawab atas pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini adalah Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken dan bertanggung jawab serta memberikan laporan secara berkala kepada Gubernur; (2) Pelaksanaan Pemungutan atas pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Gubernur. Pasal 8 (1) Semua hasil penerimaan pungutan tersebut dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah ; (2) Tata cara pemungutan dan penyetoran pungutan dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubenur. Pasal 9 (1) Hasil penerimaan pungutan dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dibagi antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, dan Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken, dengan perimbangan sebagai berikut : a. 5 % (lima perseratus) untuk Pemerintah Pusat ; b. 15 % (lima belas perseratus) untuk Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota ; c. 80 % (delapan puluh perseratus) untuk Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken. (2) Penerimaan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini, dibagi dengan perimbangan sebagai berikut : a. 50 % (lima puluh perseratus) untuk Pemerintah Propinsi; b. 50 % (lima puluh perseratus) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Pasal 10 (1) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini, diperuntukan bagi pelestarian, pemeliharaan, kebersihan dan keamanan Taman Nasional Bunaken; (2) Tata cara penggunaan dana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11 Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Instani terkait yang ditunjuk oleh Gubernur.
BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 12 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana.
BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 13 Selain oleh pejabat penyidik umum, penyelidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) silingkungan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur. Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara. Disahkan di Manado Pada tanggal 12 Desember 2000 GUBERNUR SULAWESI UTARA
ADOLF JOUKE SONDAKH Diundangkan di Manado Pada tanggal 14 Desember 2000 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI, SULAWESI UTARA J.F. MAILANGKAY LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2000 NOMOR 16.
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA NOMOR : 14 TAHUN 2000 TENTANG PUNGUTAN MASUK PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL BUNAKEN
I.
UMUM Bahwa Kawasan Taman Nasional Bunaken sebagai Asset Daerah dan Asset Nasional memiliki keanekaragaman hayati dan keindahan yang tinggi. Sejak ditetapkan sebagai Taman Nasional Bunaken pada Tahun 1991 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 730/Kpts-II/91 Tahun 1991, Taman Nasional Bunaken tidak luput dari berbagai ancaman-ancaman seperti antara lain penangkapan ikan dengan menggunakan bom, kegiatan pengambilan karang, penebangan hutan bakau, erosi dan sedimentasi dan pencemaran dari sampah plastik. Selanjutnya mengingat Taman Nasional Bunaken telah menjadi tujuan wisata utama di Propinsi Sulawesi Utara, maka upaya pelestarian Taman Nasional Bunaken sangatlah penting agar dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan. Sehubungan dengan itu untuk mendukung kegiatan pengelolaan Taman Nasional Bunaken agar tetap lestari, diperlukan sumber-sumber pendanaan yaitu melalui penetapan pungutan masuk bagi para pengujung pada Taman Nasional Bunaken tersebut. Untuk memberi landasan hukum atas pungutan tersebut maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d 15 : Cukup jelas
