PERATURANDAERAHKOTA PEKANBARU NOMOR 02 TAHUN2OO6 TENTANG PAJAKREKLAME DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAPEKANBARU,
bahwa denganberlakunyaUndang-undangNomor 34 Tahun 2000 18 Tahun t997lentartg tentarg perubatranatasUndang-undang.Nomor Nomor65 Permerintah paiakbaerahdanRetribusiDaerahdanPeraturan dimana Nqansa baru memberikan telah Daerah" Pajak tahun2001tentang
Menimbang
yangluas,nyata 0tonomiDaerah untukmewujudk0n salahsatuupaya
dan bertanggung jawab, maka Pembiayaan untuk Penyelenggaraan pemerintahil dan PembangunanDaerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Reklame perlu dilakukan Intensifikasi; b. bahwa dalam rangka meningkatkan lntensifikasi Pajak Reklame sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka Peraturan Daerah Kotaftadya Tingkat II PekanbaruNomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame perlu ditiqiau dan disempumakankembali' bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, dipandang perlu menetapkanPeraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pajak Reklame yang baru. Mengingat :
1. undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonoi, fota recit dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (LembaranNegaraTahun 1956Nomor i6), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ClembaranNegaraTahun 1981Nomor 76); 5.
undang-undangNomor 17 Tahun 1997 tenlang Badan Penyelesaian SengketaPajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan LembaranNegaraNomor 3684);
Undang-undangNomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LembaranNegara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)' sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomoi 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 tarbahan Lembaran Negara Nomor 4048);
Undang-undangNomor 19 Tahun 1997tentangPenagihanPilak Dengan Surat Faksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan LembaranNegaraNomor 3686);
6. Undang-undangNomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilanlajak dengan Surat Faksa (pmbaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, tanrbahan LembaranNegaraNomor 4 189);
7. Undang-undangNomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambalan LembaranNegaraNomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraNomor M37);
9. Undang-undangNomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun2004Nomor 126,TambahanLembaranNegaraNomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tafun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembarari Negara Nomor 3258);
ll.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentalig Kewenangan Propinsi sebagaiDaerah Otonom (LembaranNegara Tahun 2000 Nomor 54, TambahanLembaranNegaraNomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2-001 tentang Pajak Daerah (I-embaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4138);
13. Keputusaan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang PedomanTata CaraPemungutanPajak Daerah; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tala Cara Pemeriksaandibidang Pajak Daerah; 15.KeputusartMenteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentangSistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaanPendapatanLain-lain;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang PedomanAlokasi Biaya pemungutanPajak Daerah;
17-Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang PedomanPengurusan,PertanggungJawabandan PengawasanKeuangan Daerah serhaTata Cara PenyusunanAnggaran Pendapatandan Belanja Daeratr, Pelaksanaan Tata Cara Usaha Daerah dan Penyusunan PerhitunganAnggaran PendapatanBelanja Daerah; 18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
19.Perahran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang PerubahanPeraturanDaerah Kota PekanbaruNomor 4 Tahun 2001 tentang PembentukanSusunanOrganisasidan Tata Kerja Ditras-dinas di LingkunganKota Pekanbaru;
Dengan PersetujuanBersama DEWAN PERWAKILAI{
RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
WALIKOTAPEKANBARU MEMUTUSKAN: MENETAPKAN:PERATURAN REKLAME
DAERAH
KOTA
PEKANBARU
TENTANG
PAJAK
BAB I KETENTUANUMUM Pasal I Dalam PeraturanDaerah ini yang dimaksuddengan 1.
Daerah adalahKota Pekanbaru;
2.
PemerintahDaerah adalahPemerintahKota Pekanbaru;
3.
Walikota adalahWalikota Pekanbaru;
4.
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Pekanbaru;
5. -'" Dinas PendapatanadalahDinas PendapatanDaerahKota Pekanbaru; 6.
Kepala Dinas PendapatanadalahKepala Dinas PendapatanKota Pekanbaru;
7.
Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai yang berlaku; denganPeraturanPerundang-undangan
8.
Badan adalah salah satu bentuk badanusahayang meliputi perseroat terbatas,perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firm4 Kongsi, Koperasi, Yayasan Ketua Organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badanusahalainnya;
g.
Kas Daerah adalahKas Daerah Kota Pekanbaru;
10. ReHame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnyauntuk tujuan komersial, dipergunakanuntuk memperkenalkan,menganjurkan, atau memujikan suatu barang,jasa atau orang, ataupununtuk menarik perhatian umum kepada suatu barang. Jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dib,apa;dan/ataudidengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah; I l.
Objek Pajak Rektame adalahsemuapenyelenggamanreklame;
12. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang .melakukan atau melakukanpemesan:ulreklame; rnenyelengga.rakan
13. Wajib Pajak ReHame adalahorangpribadi atau badanyang menyelenggarakanreklame; 14. Masa Pajak Reklame adalahjangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim; Pajak Reklameyang selanjutryadisebutPajak adalahpajak atas reklame;
16. Pembayaranadalahjumlah yang diterimaatauseharusnya diterima sebagaiimbalanatas penyelenggaraanreklame yang dibayarkankepadaPemerintahKota;
17. Panggung Reklame adalah saranaatau tempat pemasangansatu atau beberapa btdang reklame yang diatur denganbaik dalam suatu komposisi yang estetis,baikdari seel kepentingan penyelenggara,masyarakat yang melihat maupun keserasiannyaa"ng* pemanfaatanruang kota besertalingkungan sekitamya; 18. Lokasi Reklame adalahtempat pemasangansatuatau beberapabuah reklame, 19. PenyelenggaraanReklame adalahsuatukegiatanyang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakanreklame baik untuk dan atas nama sendjri atau untuk dan atapnama pihak lain yang meqiadi tanggrurgarurya;
20. KawasailZone Reklame adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai denean * pemarfaatan wilayah tersebutyang dapat digunakanuntuk pemasanganreklame; '
21. Nilai Jual Objek Pajak ReHame yang disingkat NJOPR adalah merupal5ankeseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggarareklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/hargabeli bahan reklame, kontruftsi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancararl peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya s.d bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atauterpasangditempat yang telah diizinkan; 22. Nilai Strategis PemasanganReklame yang disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria tepajatai ," ' pemanfaatantata ruang kota unhrk berbagaiaspekkegiatan; 23. Nilai Sewa ReHame yang disingkat (NSR) adalahHasil PenjumlahanNilai Jual Objek Pajak Reklame denganNilai StrategispemasanganReklame, 24. .
surat P€mberitahull Talda Pajak Daerah,yang disingkat sprpD, adalah surar yang digunaken oleh wajib pajak untuk melaporkanperhitungandan pembayaranrpajakyang terutang menurut p€raturanperundang-undangan perpajakandaerah;
25.
Sural SetoranPajakDaerah. yang disingkat SSPD,adalah surat yang dipergunakanoleh wajib pajak untuk melakukan pembayaranatau penyetoranpajak ying terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkanoleh Kepala Oaeiah;
26.
surat Ketetapan Pajak Daerah, yang disingkat sKpD, adalah surat keputusan yang menenfukanbesamyajumlah pajak yang terutang;
27. surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang disingkat sKpDKB, adalah surat yang menentukanbesamyajumlah pajak yang terutang,jumlah kredit pajak, l<epltusan jumlah kekuranganpembayaranpokok pajak, besamyasanksi administrasi, dan jumlah yang harus dibayar;
28.
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, ywtg disingkat lg3l_ {$qpu" sKPDKBT,adalah surat keputusanyang menentukantamtahan atasjumtatr pajak iang telah ditetapka4
29. surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang disingkat sKpDlB,adalah surat keputusan yang menentukanjumlah kelebihan pembayaranpajak karenajumlah kredit pajak lebih besardari pajak yang terutzng atautidak seharusnyaterutang; -
JU
surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang disingkat sKpDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumtah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajalg atau pajak tidak terutang dan tidak ada kedit pajak;
31.
Surat Tagihan Pajak daerah, yang disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan taglhan pajak danlatausanksiadministrasiberupabungadarlatau denda;
32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalaban hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang.undanganperpajakandaeralt yang terdapat dalam Surat KetetapanPajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Kstetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat KetetapanPajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat TagihanPajak Daerah;
33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daera[ Surat KetetapanPajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan" Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayaq Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotonganatau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;
34. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Paja-k atas banding terhadag Surat KeputusanKeberatanyang diajukan oleh wajib pajak;
35. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur rurtuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaanharta, kewajiban atau utang, modal, penghasilandan biaya sertajumlah hargaperolehandan penyerahanbarang atau jasa, yang ditutup denganmenyusun laporan keuanganberupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiapTahun Pajak beralhir;
36. Pemeriksaanadalah serangkaiankegiatanrurtuk mencari, mengumpulkan,dan mengolah '" datn dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkanperaturan perundang-undanganperpajakan daerah,
37. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang PerpajakanDaerahadalah serangkaiantindakan yang dilakukan oleh Penyidik PegawaiNegeri Sipil, yang selanjuttya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkanbukti yang denganbukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakandaerahyang terjadi sertamenemukantersangkanya;
BAB II NAMA" OBJEK" SI.]BJEKDAN WAJIB PAJAK Pasal2 (1). Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak kepadaPemilik, Pengusahaatas PenyelenggaraanReklame;
(2). Objek Pajak ReHame sebagaimanadimaksudpadaayat (1) dalam Pasalini meliputi: Reklame papan/billboardividiotron/megatron; b. Reklamekain; Reklame melekat (stiker); d. Rekl-ameselebaraq e. Reklame be{alan, termasukpadakenderaan; f. Reklame udara; g Reklame suara; h. Reklame filrr/slide Reklame Wragaan: A
(3). Tidak teimasuk sebagai Objek Pajak Reklame sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) pasalini.adalah:
a. PenyelenggaraanReklame oleh PemerintahPusat-danPemerintahDaerah; jangka b. penyelenggaraan Reklame semata-matauntuk kepentingan umum dalam walitu yang ditentukan dan diizinkan oleh Walikota; c. penyellnggaraan Reklame oleh Perwakilan Diplomatilq_-Perwakilan Konsulat, perwakilan Persatuan BangBa-bangsaserta badan-badan,khususnya badan-badan atau lembaga-lembagaorganisasiintemasionalpadalokasi badan-badandimaksud; d. penyelenggaraanoleh OrganisasiPolitik atau OrganisasiSosial Politik yang sematamatamengenai Politik; e. penyelsnggaraan Reklarne melalui intemet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya; (4). Subjek pajak ReHame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakanatau melakukan pemesananreklame; (5). Wajib Pajak Reklame adalahorang pribadi ataubadanyang menyelenggarakanreklame;
,
BAB III DASAR PENGENAANDAN TARIF PAJAK Pasal3
ReklameadalahNilai sewaReklame (NSR); (1). DasarPengenaanPajak (2). NSR sebagaimanadimaksud ayat (i) didasarkanatas : a. NJOPR danlatau, " b. NSPR; ': (3). NJOPR dan NSPR sebagaimanadimaksudayat (2) ditetapkandenganPeraturan Walikota; (4). NJOPR sebagaimanadimaksud ayat(Z) huruf a ditentukan oleh faktor-faktor : a. BiayaPembuatan; b. Biaya PemeliharaanReklame; Reklame; c. Biayg Pemasangan d- Jenis ReHame yang diPasang; (5). NSpR sebagaimanadimaksud ayat(2) huruf b ditentukan berdasarkankategori kawasan dan kelasjalan; (6). Tarif Pajak Reklame ditetapkansebesar20% (dua puluh persen);
BAB IV TATA CARA PEMI]NGUTAN,WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK,CARA PERHITUNGANPAJAK Pasal4 (1). PemungutanPajak tidak dapat diborongkan; (2). Pajak Relclameyang terutang dipungut dalam wilayah Kota Pekanbaru:,.
*
(3). Masa Pajak Reklame adalahjangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim atau Jangkawaktu lain yang ditetapkan denganPeraturanWalikota;
(4). Besarnya Pokok Pajak Reklame yang teruang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagairnanadimaksud dalam ayat (6) dengan Dasar PengenaanPajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) pasal 3 PeraturanDaerahini;
.BAB V DAN TATA CARA PENETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK PEMBERITAHUAN SI.]RAT Pasal5 (1). Setiap ,,PemiliklPenyelenggara ReHameAVajib Pajak, wajib PemberitahuanTanda Pajak Daerah(SPTPD);
mengisi
surat
pasal ini, harus diisi denganjelas, benar t2). SPTPD sebagaimanadimalsud pada ayat (1) dan lengkap serta ditanda tungant oleh Pemilik/Penyelenggara/Wajib Pajak atau Kuasanya;
(3). SPTPD sebagaimanadimaksud pada ayat (l) harus disampaikan kepada Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk selambatlambatnya 15 (Lima belas) hari setelahberakhirnya masaPajak;
(4). Bentuk fonnulir, isi dan tata cam pengisian SPT?D ditetapkan dqpan Peraturan Walikota; Pasal6 (1)
Berdasarkan SPTPD sebagaimanadimaksud purut f, Walikota menetapkan Pajak terutang.denganmenerbitkan SKPD;
(2). Apabila SKPD sebagaimanadimatsud ayat (i) tidak ataukurang dibayar setelahlewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi -" administasi berupa bunga sebesar2% {dtn persen) per bulan dan ditagih dengan menerbitkanSTPD;
(3). SPTPD sebagaimanadimaksud pasal 6 digunakanunhrk menghitung, memp-erhitungkan dan menehapkanPajak sendiri yang terutangterhadapWajib Pajak;
(4). Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sesudahsaat terutangnya Pajak, Walikota dapat menerbilkan: , a. SKPDKB b. SKPDKBT c. SKPDN (5). SKfDKB sebagaimanadimaksud ayat(4) huruf a diterbitkan :
a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksmn atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar27o (dua persen)per bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling larna 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnyaPajak;
b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waklu yang ditentukan dan telah ditegur secaratertulis, dikenalan sanksi administrasi berupa bunga sebesar2% (drla persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling larna 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangrya Pajak;
c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara Jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar25Vo (dualpuluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar2% (iln persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlapbat dibayar unhrk jangka waktu paling lartn 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saatterutangnyaPajak;
(6). SKpDKBT sebagaimanadimaksud ayat(4) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data
jumlah baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkanpenambahan 10070 kenaikan sebesar berupa pajak yang terutang-,akan dikenakansanlsi administrasi tersebut; Pajak (seratuspersen)darijumiah kekurangan
jurnlah Pajak yang (7). SKpDN sebagaimanadimaksud ayat (4) huruf c diterbitkan aqabill terutang dan tidak tidak Pajak jumlah atau Kredit Pajak dengan terutang ,u*ib"tu-ya adaKredit Pajak; (8) Apabila kewajiban membayar Pajak terutang_dalam SKPDKB dan sI(PDI(BT jangka sebagaimanadiuluttua ayat (4) tidak atau tidak sepenuhnyadibayar dalam Sanksi dengan ditambah STPD menerbitkan t"lutt ditentukan, ditagih dengan *"tir (dua Persen); 2% bunga administrasiberupa (5) tidak Pajak yang terutang sebagaimana.dimaksud 19{a -aVattindakandilalnrkan sebelum sendiri melaporkan dikenakan apabila Wajib Pajak ! tindakan pemeriksaan;
(e). penambahanjumlah
l' !
REKLAME ,"*or.nr,rc3ffiffI.r PasalT
Reklamedalam Wilayah Kota Pekanbaruyang dilakukan.oleh (1). Setiappenyelenggaraan pemiiiUeenyelenggara atau Kuasanya,wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang drt,unjuk(2). Lin seblguiru* dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk dengan mengisi formulir dan melengkapi Persyaratanyarrgditetapkan denganPeraturanWalikota' (3)
diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang dituniuk, Sebelum izin pemilik/penyelenggara atau Kuasanya diwajibkan membayar dan melunasi Pajak Bongkar ke Kas Daerah atautempat Ia n yang ditunjuk ReHamd O* U*glurinan
(4), Uang Jaminan Bongkar PemasanganReklame ditetapkan sebesar10% (sepuluh persen) dari jumlah ketetaPanPajak. BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal8 (1)
pembay4ran dilakukan oleh wajib pajak di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dANSTPD;
(2). Apabila,Pembayaran Pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaanPajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnyaI (satu) kali 24 (dua Walikota atau Pejabat yang irutot .iirput) jam atau dalam waktu yang ditenhrkan oleh ditunjuk;
(3). PembayriranPajak sebagairuma dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan mempergunakanSurat Setoran Pajak Daerah
(ssPD);
(4). Walikota dapat memberikan persetujuankepada Wajib Pajak untuk mengangsurpajak terutang dalam kurun wriktu tertentu, setelahmemenuhipersyaratanyang ditentukan;
(5) Angsuran pembayaran pajak sebagaimanadimaksud dalam ayat (4) pasal ini, harus dilalrukan secarateratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar2% (drn persen)per bulan darijumlah pajak yang belum ataukurang dibayar;
(6). Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk menunda pembayaranpajak sampai batas wahu yang ditentukan setelahmemenuhi persyaratan yang ditenhrkan dengandikenakan bwga 2To(dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kwang bayar,
l/ ) . Persyaratan unfuk dapat mengangsu dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaranangsuransebagaimanadimalsud pada ayat (4) dan ayat (6) pasal ini, diatur denganPeraturanWalikota; Pasal9
(1). SetiapPembayaranPajak sebagaimanadimaksuddalarii Pasal9 PeraturanDaerah inj, diberika,nTanda Bukti Pembayarandan dicatat dalam Buku Penerimaan;
(2) Bentulg..jenis, isi, ukuran Buku Penerimaandan Tanda Bukti PdihbayaranPajak '' sebagaiiiianadimaksud ayat (l) Pasalini, diaftr denganPeratwan Walikota;
.
BAB VIII TATA CARA PENAGI}IAN PAJAK Pasall0
(1)r Surat Teguran atau Surat Peringatanatau surat lain yang sejenis sebagaiawal tindakan pelaksa4aan penagrhan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran; @.
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelahtanggal Swat Teguran atau Surat Peringatan atau sural lain yang sejenis,Wajib Pajak harusmelunasipajak yang terutang;
(3) "
Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimanadimaksud pada ayat(2) pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atauPejabatlain yang ditunjuk;
i.
(4). Pajak yang terutang berdasarkanKetetapanPajak Daerah, SuratKetetapanPajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan,Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding'yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih denganSurat Paksa; (5)
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkanperaturan perundangundanganyang berlaku;
(6). Pejabatyang ditunjuk menerbitkan Surat Paksasegerasetelahlewat 2l (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Tegwan atau surat peringatanatausurat lain yang sejenis; Pasal11
Apabila Pajakyangharus dibayar tidak dilunasi dalamjangka waktu 2 (dua) x 24-(dua puluh empaQ jam sesudatr tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Swat Perintah MelaksanakanPenvitaan; Pasal12 Setelah dilahrkan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaanSurat Perintah Melaksanakan Penyitaan,
Pejabat yang ditunjuk mengajukanpermintaan penetapantanggal pelelangankepada Kantor Lelang Negara; Pasal13 SetelahKantor klang Negara menetapkanhari, tzrirggal,jzundan tempat pelaksanaanlelang, Juru Sita memberitahukandengansegerasecaratertulis kepadaWajib Pajak;
Pasal14
(t). Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkaa jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menfmpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, denganmemperhatikan
(2).
Xffi:-*tJ,|,:Tr,*,
pajakyangmasih jurnrah harus atas dibayar o',*'*'
oleh Pejabat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus;
(3). Terhadafi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Surat Ferintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimanadimaksud pada ayat (2) pasal ini, untuk segeradilakukan tindakan penagihanpajak deuganSurat Paksa, Swat Pbrintah Membayar Pajak dan permintaan penetapan tanggal serta tempat pelelangan,tanpa memperhatikantenggangwaktu yang telah telah ditetapkan;
BAB IX TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal15 (l ). Walikota berdasarkan Perrnohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringapn dan pembebasanPajak.
(2) Tata caia Pemberian, pengurangan,keringanan dan pembebasanPajak sebagaimana dimaks'd ayat (1) Pasal ini ditetapkandenganPeraturanWalikota.
l
:
B AB X TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATA]-AN,PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGIIAPUSAN ATAU PENGTIRANGAN SANKSI ADMIMSTRASI Pasal16 (1). Walikota karenajabatan atau ataspermohonanWajib Pajak dapat : a Membetulkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayx, alau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak Daerah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan undangarperpajakan daerah; ^e b. mengurangkan atau menghapuskansanksi administrasi berupa bunga, dbnda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undanganperpajakan daenh, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya; c. mengwangkan atau membatalkanketetapanpajak yang tidak benar.
10
(2)
Permohonan pembetulan" pembatalan,pengwangan ketetapan dan penghapusanatau pengurungan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimanadimaksudayat (1) Pasalini harus drsampaikansecaratertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota selambatJambatnya30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD denganmemberikanalasanjelas.
(3). Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimanadimaksud ayat (2) {iterima, sudahharusmemberikankeputusan. (4). Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimanadimaksud ayat (3) Walikota tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan daa penghapusanatau penguangan sanksi administasi maka permohonan dianggapdikabulkan BAB )il KEBERATANDANBANDING ,,
*asal 17
(1). Wajib Rajak dapat mengajukankeberatanhanyakepadaWalikota atassuatu : a. SKPD. b. SKPDKB c. SKPDKBT, d. SKPDLB. SKPDN.
(2). Permohonan keberatan sebagaimanadimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejaktanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwajangka waktu itu tidak dapatdipenuhi karenakeadaandiluar kekuasaannya. (3). Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat PermohonanKeberatan sebagaimanadimaksud ayat Q) pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan. ".. (4). Pengajrgn keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membaYarPajak' Pasallg 'l
(1). Wajib Pajak dapat mengajukanbanding kepadaBadan PenyelesaianSengketaPajak dalamjangka waktu 3 (tiga) bulan setelahditerimanya keputusankeberatan. (2). Pengajururbanding sebagaimanadimaksud ayat (1) pasal ini tirtak menunda kewajiban membaYarPajak' Pasal19 Apabila pengajuan keberatan sebagaimanadimatsud Pasal 18 atau banding sebagaimana dimaksud Pasal 19 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan,dengan ditambah imbalan bunga sebesar2% (dtn persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan; BAB XII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ,
i
Pasal20
.i
(1). Wajib Pajakdapatmengajukan pennohonan pengembalian kelebihanpembayaran Pajak kepadaWalikotasecaratQrhrlisdenganmenyebutkan sekurang-kurangnya : a. NamadanalamatWajibPajak.
b. Masa Pajak. c. BesarnyakelebihanMasaPajak. d. Alasan yang jelas.
(2). Walikota dalam jangka waktu paling lana l2 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohrinanpengembaliankelebihan pembayaranPajak sebagaimanadimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
(3). Apabila jangka wakfu sebagaimanadimaksud ayar(2) dilampaui, Walikota memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama I (satu) bulan. (4).
Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak atau lainnya, kelebihan pernbayaran pajak sebagaimanadimaksud ayat (2) langsungdiperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak lainnya.
(5). Pengembaliankelebihan pembayaranPajak dilakukan dalam waktu ppling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). (6). Apabil4pengembalian pembayaranPajak dilalcukan setelah lewat wakfu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen),perbulan atasketerlambatanPembayaranKelebihan Pajak Pasal21
Apabila kelgtihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utaag Pajak lainnya, sebagaimana dimalsud Pasal 21 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan aara Pemindahbukuandan bukti Pemindahbukuanjugaberlaku sebagaibukti Pembayaran. BAB )ilTI KEDALUWARSA PENAGIIIAN Pasal22 (1). Hak untuk melakukan penaghan pajal
IZ
ff f,,
kepadawajib dimaksudayat (1) harusdisampaikan (2). Penetapanperalatansebagaimana yang biaya ditimbulkan sebaga yang dan seluruF cukup pajak,dalamtenggangwaktu pemerintah daerah; kewajiban menjadi peralatan tersebut akibatditempatkannya personildanatauperalatandimaksudpadaaya penempatan (3). Tata caradanpelaksanaan (1) ditetapkandenganPeraturanWalikota denganmemperlihatkanasaskepatutan akuntabilitassertatransparasi. I
P asal7:l
Pengawasansebagaimanadimaksud pasd,25, adalahpengawasandalam rangka penataandan peralatanpoteirsi wajib pajak riil dan tidak bersifat investigasi/ penyelidikan. BAB XV. KETENTUAN PEMERIKSAAN DAN SANKSI Pasal26
(1). Walikota danltzu Pejabat lain yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan sewalrtdiwaktu dan membongkar atau menurunkan terhadap Reklame terpasang dan/ataumenghentikanPemasanganReklame yang sedangberlangsung,apabila : a. tida\ membayarPajak Reklame sesuaidenganketentuanyang berlaku; b. tidali memiliki izin dari Walikota atauPejabatyang ditunjuk; c. bertdrrtangandengankepentinganrmlum. (2). Hasil Pemeriksaaa dan Pembongkarandidalam Penurunanserta PenghentianReklame menjadi milik PemerintahKota. BABXVI BIAYAPEMI]NGUTAN Pasal2T
(1). Dalam rangka kegiatan pemungutanpajak reklame diberikan biaya pemungutan yang diatur dan ditetapkanberdasarkanPeraturanWalikota; {2). Biaya Pemungutan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) pasal ini, digunakan rurtuk membiayai kegiatan penghinipunan data objek dan subjek pajak, penagrhan dan pengawasan; (3). Biaya p$mungutanditetapkan sebesar5 % (Limapersen) dari realisasi penerimaanpajak reklaml; BABXVII PENYIDIKAN Pasal28
(1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkurgan PemerintahKota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimanadimaksud di dalam Undang-undangNomor 8 Tahun 198 I tentang Hukum Acara Pidana; @
WewenangPenldik sebagaimanadimaksud padr-ayat(l) pasal ini adalah : a. menerimq mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangm at4g laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agaf keterangan atau laporan tersebutmenjadi lengkap danjelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan mengenai 91angpribadi atau badan tentang kebenaranperbuatan yang dilalcukan sehubungandengan tindak pidana perpajakan daerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengantindak pidana perpajakandaerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan,dan dokumendokumen lain berkenaan dengantindak pidana perpajakandaerah; e. melakukan penggeledahanuntuk mendapatkanbahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokurnenlain, sertamelakukanpenyitaanterhadapbahanbukti tersebut; f.
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaantugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakandaerah;
g. menyuruh berhenti atau melarang seseorangmeninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawa sebagaimanadimaksudpadahuruf e ayatQ) pasal ini; h. memotret seseorangdengankaitan tindak pidana perpajakandaerah; i.
memanggil orang untuk didengar keterangannyadan diperiksa sdUagaitersangka atari saksi;
j.
meii.ghentikanpenyidikan;
k. melakukantindakan lain yang perlu untuk kelancaranpenyidikantindak pidana di bidf1g nefnajakandaerahmenurut hukum yang dapatdipertanggungjawabka4 (3). Penyrdifun sebagaimanadimalaud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukandimulainya '" penfldi[an dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui PenyidiklPejabat Kepolisian Negara Republik lndonesia sesuaidengan ketentuan yang diatur dplam Undang-undangNomor 8 Tahun 1981tentangHukum Acara Pidana;
.
BAB XWII KETENTUANPIDANA
PasaIZ9 : ; (1). Wajib Pajak yangkarenakealpaannyatidak menyampaikanSuratPemberitahuanPajak Daerah; atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengar4,pidanakurungan paling lama I (satu) tahrn danlatau denda paling banyak 2 (dua) !41i junlah pajak yang terutang; (2). Wajib fajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberit4huan Pajak Daerahi atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau lnelampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paiing lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang; Pasal30 Tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam pasal 30 Peraturan Daerah ini, tidak dituntut setelah melainpaui jangku waktu l0 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya-pajak atau berakhimya Masa Pajak atau berakhimya bagian tahun pajak yang bersangkutan;
BABXIX PENUTUP KETENTUAN Pasal32| teknis menyangkut Daerahini, sepanjang Hal-halyang belumdiaturdalamPeraturan Walikota; lebihlanjutdalamPeraturan akandiaturdanditetapkan pelakganaannya Pasal QA't' Tk ll Daerah Daerah Kotamadya ini,makaPeraturan Daerah Peraturan berlakunya Dengan (Lembaran Tkll Daerah Kotamadya Reklame Pajak tentang tahun 1998, 04 Nomoi Pekinbaru tidakberlaku; dinyatakan tahun1998), Nomor3 Pekanbaru 341 Pasal
agar setiaporang Daerahini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan, Peraturan penempatannya ini dengan Daerah pengundangan Peraturan memerintahkan mengetahuinya, Pekanbaru; Kota Daerah Lembaran dalam di Pekanbaru tanggal l1 April
.
..-+-_-iE,
SgKRETAii::4Ti.
HOMOR c2 KOTA PEKANABARUTAHUN2006
tF
PENJELASAN ATAS RANCANGANPERATURANDAERAHKOTA PEKANBARU NOMOR ; 02 TAHUN2006 TENTANG PAJAKREKLAME I.UMUM
Dengan diberlalrukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka dalam melaksanakanOtonomi.paerah yang nyeta, luas dan bertanggung jawab diharapkan Daemh dapat meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerahyang bersumberdari Pajak Daerahdan Refibusi Daerah.
Pada dasamya Pendapatan Asli Daerah dipergunakan unfuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataankesejahteraanmasyarakat. Dengan demikian Daerah diharapkan mampu dalam membiayai dan mengatursertamengurusrumah tangganyasendiri. Pajak Reklame adalah merupakan Sumber PendapatanAsli Daerah yang cukup potensial sebagaiPungutan Daerah yang dipungut dari masyarakatIanpa mendapat imbalan secaralangsung.
Peratwan PemerintahNomor 65 Tahun 2001 tentangPajak Daerah yang merupakan petunjuk pelaksanaandari Undang-undangNomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daefah, maka PeraturanDaerahKotamadyaDaerah Tingkat II PekanbaruNomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame perlu disesuaikandan disempumakan kembali dengan dan PeraturanPemerintahyang berlaku. mengacukepadaPeraturanPerundang-undangan Sehubungandengan hal tersebut, sebagai Landasan Hukum dan Pedoman dalam . pemungutan Pajak Daerah maka ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekaabaru Nomor Tahun 2005 tentang Pajak Reklame.
tr
PASALpqMIPASAL. Pasal1
: Cukupjelas
Pasal2 Ayat(i)
Cukupjelas
Ayx,Q) Huruf a
ReHame papan/bilboard/megatronadalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, plastilq fibre glass,mika, plastik kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakanberdiri sendiri atau dqngan cara digantungkanatau ditempelkan.
Huruf b
Reklame kain adalah reklame yang diselenggamkan dengan menggunakanbahan kain, dan/atas bahan lain yang sejenisdenganitu.
Hurufc
: Reklame melekat/stiker/poster adalah reklame yang berbenhrk lembaran lepas, diselenggarakandengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang fiada suatu bendamilik pribadi atau prasaranaumum.
Huruf d
Reklame selebaran adalah reklame yang berbenhrk lembaraa lepas diselenggarakandengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatubendalain.
Huruf e
Reklame be{alan adalah reklame yang berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain dengansuaraatautidak dengan suara. Reklame kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraanyangdigerakkan oleh tenaga mekanik, tenaga lain yang perusahaan danJatau perwakilannyaberdomisili di Wilayah Daerah-
Huruff
Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakangas, pesawat atau alat lain yang sejenis.
Huruf g
Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan denganmenggunakankata-kata yang diucapkan dengan atau suara yang ditimbulkan dari atau oleh penggunaan alat ataupesawatapapun.
H!
Hurufh
yang film/slide adalah reklame Reklame diselenggarakandengancara menggunakanklise berupa kaca atmrufilm atau bahan-bahan lain yang sejenis sebagaialat untuk diproyeksikan, dipancarkan danJatau diperagakanpadalayar ataubendalain.
'. tj
HurufI
Reklame peragaanadaiahreklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakansuatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
Ayat (3) s.dayat(5)
Cukupjelas
Pasal3
Cukupjelas
Fit
ffi fr Fi, El;r i5l i
Pasal4 Ayat(1)
Ayat(2) s.dayat(4)
{ang dimalaud dengantidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutanpajak tidak diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya ke{asama dengan pihak ketiga dalam rangka prosespemungutanpajak, antaralain; Percetakanformulir perpajakarLpengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau perhimpunan data obyek dan subyekpajak. Kegiatan yang tidak dapdt dike{asamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besamya pajak yang 1erutang, pengawasanpenyetoran pajak dan penagihanpajak. Cukupjelas
ri
E >i
Ayat (1) s.daYat(4)
Cukupjelas
Pasal6 Ayat (1)
Cukupjelas
AyatQ)
Ayat ini mengatur tentang Pensen2tn Pa.lak ia::: ditetapkanoleh Walikota atau Pejabatlain lang ci:-::-'-s atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajali
Ayat (3)
Cukupjelas
Ayat (4)
Dalam Ayat ini mengatur tentang penerbitan Sura: KetetapanPajak yang dibayar seteiahjangta *'akru -< tahun saat terhutangnya pajak oleh Wahliota arau PejabatyangditunJuk,' Penerbitan Surat Ketetapan Pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh tidak kebenarandalam pengisian Surat PemberitahuanPajak Daerah atau karena ditemukannyadata fiskal yang tidak dilaporkanoleh Wajib Pajak.
Ayat (5) hurufa dan b
Cukupjelas
Ayat (5) hurufc
Yang dimaksud denganPenetapanPajak secaraJabatan adalah Penetapan besarnya Pajak yang terutang dilak-ukan oleh Walikota atau Pejabat Lain yang ditunjuk berdasarkanData yang ada aleuketgranganlain yang dimiliki, dengan mengenakan sanksi administrasi berupa kenaikan penetapan pajak dan penambahan bunga.
Ayat (6)
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakaruryasebagaimanadimaksud dalam Ayat iru yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau semula belum terungkap yang berasal dari pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah keterangan pajak sanksi administrasi ini tidak dikenakan pajak apabila Wajib Pajak melaporkannyasebelum diadakan tindakan Pemeriksaan.
Bti E
sa .PB Ilii HJ BI Hl: liil
{;li {1f u+
Ell: E:i l ti h::
ti'?
Flri . !!jj t' a
$
,,
Ayat (7) s.d ayat(9)
Cukupjelas
Pasal7 Ayat (1) s.d ayat (4)
Cukupjelas.
Pasal8 Ayat (1) s.d ayat(4)
Cukupjelas
Ayat (5)
Mengatur pengenaan bunga. atas angsuran pa-rak tenitang.
Ayat (6) s.dayat(7)
Cukupjelas
Pasal9 A1'at(1) s.dayat(2)
Cu\up jeia: \
Pasal10 (3) -{i..ariii s.da'vat Alat i4J s.da1al(6)
Cukupjelas Dasarhukum pelaksanaanpenagihanpajak de4an S-u-a Paksa berdasarkankepada Undang-tmda-og\omor 19 Tahun 1997 Tentang faagihan Pajak dengan Surar Paksa (i.embaran Negara Tahun 1997' Tambalar LembaranNegaraNomor 3686).
Pasal11 s.dPasal13
C\rkupjelas
Pasal 14 Ayat (1) s.daYat(3)
Cukupjelas
Pasal15 Ayat (1) dan Ayat (2)
Cukupjelas
Pasal16 Ayat (l) hurufa
Cukupjelas
Ayat (1) huruf b dan c
l
Ayat (2) s.d ayat (4) PasallJ Ayat (1)
Walikota karena jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan KetetapanPajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidat memenuhi p€rsyaratan formal meskipun persyaratan material terpenuhi (Wajib pajak dalam mengajukan SuratKeberatantidak pada waktunya) Cukupjelas Apabila Wajib Pajak berpendapatbahwa jumlal pajak Surat Ketetapan Pajak dan Pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan kepada Walikota atau Pejabat Lain yang ditunjuk dalam menerbitkal Surat Ketetapan Pajak tersebut.Keberatanyang diajukan adalahterhadap materi atau isi dari ketetapan pajak dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitunganWaj ib Pajak.
Ayat (2) s.d ayat (4)
Cukupjelas
Pasal18 Ayat (1) dan Ayat (2)
Cukupjelas
Pasal19
Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasans.d PajakDaerahlebihbayar. diterbitkanSuat Ketetapan
Pasal 20 Ayat (1) s.d ayat (6)
Cukupjelas
Pasal21
Cukupjelas
Pasal22 Ayat (1)
Pajakini ditetapkanuntut SuratKedaluwarsaPenagihan memberikan kepastian hukum kapan utang pajal tersebuttidak daPatditagfi lagi.
-{rat (2) hwuf a
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat PaksaKedaluwarsa Penagihan dihitung sejali tangeal penyampaianSuratPaksatersebut.
A1,'ar(2) huruf b
Yang dimaksud denganPengakuanUtang Pa.;aksecara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannra masih mempunyai utang pajak dan !6lup mshmesinla padaPemerintahKota. Yang dimaksud Pengakuan Utang Pajak secara tid"k langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung mengatakanbahwa ia mengakui mempunyai utangpajak kepadaPemerintahKota.
Pasal23
Cukupjelas
Pasal24 Ayat (1) s.d ayat (2)
uuKupJelas
Pasal25 Ayat (1) s.d ayat (3)
Cukupjelas
i
I t
E gts
F
F
Pasal26 Ayat (1)
AyatQ),s.dayat(3) Pasal2T Ayat(i)
-1_r ctr l.Z/
l"sii
lt
Penyidik dibidang perpajakan daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai denganperaturanperundang-undanganyang berlaku. Penyidikan tindak pidana bidang perpajakan daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undangNomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun1981. Cukupjelas Dengan adanya Sanksi Pidana, diharapkan timbulnya kesadaranWajib Pajak untuk memenuhiKewajibannya. Yang dimaksud kealpaan,tidak sengaja,Ialai, tidak hatihati atau kurang mengindahkankewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian Keuangan Daerah. Perbuatanatau tindakan sebagaimanadimaksud ayat ini yang dilalcukan dengan sengaja,dikenakan sanksi yang lebih berat dan pada alpa, mengingat pentingnya penerimaanpajak bagi daerah. Ketentuan iru dimaksudkanguna memberikan kepastian hukum bagi WajibPajak, PenuntutUmum danHakim.
:e,ia-:9
Cukupjelas.
-rgsal -10
Cukupjelas.
?:sa.3I
Cukupjelas.
Pesd-rl
Cukupjelas
?:sal 1,1
Cukupjelas
20
