1
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO Menimbang :
Mengingat
a. bahwa Pemerintah Kota Mojokerto berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk Kota Mojokerto yang berada di dalam dan/atau di luar Wilayah Kota Mojokerto; b.
bahwa perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu diatur dalam administrasi kependudukan;
c.
bahwa sebgai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , perlu adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Mojokerto;
d.
bahwa Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kependudukan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika penduduk serta perundangundangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;
e.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
: 1. UndangUndang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan KotaKota Besar dan KotaKota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2.
UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 3.
UndangUndang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4.
UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
5.
UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7.
UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9.
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050). 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi
3
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan/SIAK (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 119); 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional; 20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35a Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ; 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Menteri Dalam Negeri; 23. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2003 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Daam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4
25. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01 HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia; 26. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga; 27. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto; 28. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto; 29. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinasdinas Kota Mojokerto Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Dinasdinas Kota Mojokerto ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO dan WALIKOTA MOJOKERTO MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
PENYELENGGARAAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kota Mojokerto.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto
3.
Kepala Daerah adalah adalah Walikota Mojokerto
4.
Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto
5.
Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundanganundangan yang berlaku.
6.
Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain.
5
7.
Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kota Mojokerto.
8.
Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
9.
Warga Negara Indonesia adalah orangorang bangsa Indonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing adalah bukan Warga Negara Indonesia. 11. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota
Mojokerto. 12. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Mojokerto di
bawah Kecamatan. 13. Rukun Tetangga dan Rukun Warga selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga
yang dibentuk oleh masyarakat diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilainilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. 14. Dokumen
Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh InstansiPelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang
terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas
pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. 17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus
dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA) dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 18. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir
mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. 19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan (NIK) adalah nomor
identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 20. KTP berbais NIK secara Nasional yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah
KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh
6
Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Mojokerto. 21. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak jari tangan penduduk yang terdiri atas
kumpulan alur garisgaris halus dengan pola tertentu yang sengaja diambil dan dicapkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh petugas untuk kepentingan kelengkapan data penduduk dalam database kependudukan. 22. Personalisasi adalah pencetakan dokumen KTP Elektronik dengan memasukan
biodata, pas photo, sidik jari telunjuk kirikanan, dan tanda tangan penduduk. 23. Iris adalah selaput bola mata yang ada dibelakang kornea mata, membentuk batas
pupil yang memberikan warna khusus. 24. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas
keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga,serta identitas anggota keluarga. 25. Kepala Keluarga adalah : a.
Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik memepunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
b.
Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
c.
Kepala kesatria, asrama, rumah yatim piatu dan lainlain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersamasama. Yang namanya dalam KK sebagai Kepala Keluarga.
26. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi
penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 27. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk
bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundangundangan. 28. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk
bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan. 29. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat
keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu. 30. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung
jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan dan Kecamatan. 31. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan
SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. 32.
Pengelolaan informasi administrasi kependudukan adalah perekam, pengumpulan,
7
pengelolaan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data pendudukan dalam rangka menunjang pelayanan public,serta penyajian informasi kependudukan perumusan kebijakan dan pembangunan. 33. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga
kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. 34. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan
informasi data sesuai dengan bidangnya. 35. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk
Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar. 36. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri,
informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran. 37. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap
karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru. 38. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah
tidak menunjukkan tandatanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu. 39. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang
merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak. 40. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari AktaAkta Pencatatan Sipil yang
diberikan kepada penduduk atau penduduk asing. 41. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil
sebagai akibat pada perubahan data. 42. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan AktaAkta Pencatatan Sipil
kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang. 43. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan
Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon. 44. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap
anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. 45. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari
lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 46. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar
8
ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri. 47. Pencatatan Sipil adalah Kegiatan Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh
seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. 48. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa
Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya didasarkan pada peraturan perundangundangan. 49. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan
adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam. 50. Petugas ahasia Khusus adalah reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas
khusus diluar daerah domisilinya. 51. Dokumen Identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh
Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan Identitas penduduk, selain dokumen kependudukan. 52. Penduduk Pelintas Batas adalah penduduk yang bertempat tinggal secara turun
temurun di wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga yang melakukan lintas batas antar Negara karena kegiatan ekonomi, sosial dan budaya. 53. Daerah Perbatasan adalah batas wilayah Indonesia dan daerah batas wilayah
Negara tetangga yang disepakati bersama berdasarkan perjanjian lintas batas (crossing border agreement) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara tetangga, sesuai engan peraturan perundangundangan. 54. Database adalah kumpuan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan
secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. 55. Data Center adalah tempat/ruang penyimapanan perangkat database pada
penyelenggara Kabupaten/Kota yang menghimpun data kependudukan dinas. 56. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada
Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan. 57. Hari adalah hari kerja.
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Penduduk Pasal 2 Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi : a. Dokumen kependudukan; b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
9
c. Perlindungan atas data pribadi; d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas
dirinya dan/atau keluarganya; f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran
penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana. Pasal 3 (1)
Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2)
Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dilaporkan meliputi : a. Peristiwa kependudukan terdiri dari : 1. Biodata penduduk 2. KK 3. KTP b. Peristiwa penting terdiri dari : 1.
Kelahiran
2.
Kematian
3.
Lahir mati
4.
Perkawinan
5.
Perceraian
6.
Pengakuan anak
7.
Pengesahan anak
8.
Pengangkatan anak
9.
Perubahan nama
10.
Perubahan status kewarganegaraan dan
11.
Peristiwa penting lainya. BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu Walikota Pasal 4
10
Walikota berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi : a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang bertugas melaksanakan Administrasi
Kependudukan; c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan
peraturan perundangundangan; d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan; f.
Penugasan kepada Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
g. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Daerah; h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. i.
Koordinasi perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan. Bagian Kedua Dinas Pasal 5
Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Kependudukan yang meliputi :
Administrasi
a. Melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk,
Pendatang dan Tamu atas pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; c. Menerbitkan Dokumen Kependudukan; d. Menerbitkan Surat Keterangan Pendatang ; e. Menjamin kerahasian data dan keamanan data atas pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil; f.
Melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh penduduk, pendatang dan Tamu dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
g. Melakukan pengkajian dan mengembangkan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) sesuai dengan peraturan perundangundangan; h. Melakukan pengkajian penyelenggaraan administrasi kependudukan; i.
Mengelola dan menyajikan data statistik kependudukan;
j.
Melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
k. Melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi
dan penyerasian kebijikan kependudukan; l.
Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk
11
pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan sesuai dengan peraturan perundangundangan; m. Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk
pencatatan perceraian bagi penduduk beragama islam, dilaksanakan di Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundangundangan; Pasal 6 Dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan Dinas mempunyai kewenangan, meliputi : a.
Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
b.
Memperoleh data tentang perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, naturalisasi, peristiwa penting lainnya dan pembatalan akta pencatatan sipil yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
c.
Memperoleh data pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi pemeluk agama islam dari KUA Kecamatan;
d.
Memperoleh data perubahan status kewarganegaraan dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia;
e.
Mengajukan klarifikasi atas putusan/penetapan pengadian yang tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa penting;
f.
Menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang pengajuannya tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan; Bagian Ketiga Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi Paragraf 1 Pejabat Pencatatan Sipil Pasal 7
(1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri dari :
a. Kepala Dinas; b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil; (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b
diangkat dan diberhentikan oleh Walikota; (3) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas : a.
Verikasi dan validasi data atas pelaporan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
b.
Atas nama jabatan melakukan pembuktian atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
c.
Melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk
12
pada register akta pencatatan sipil; d.
Menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil;
e.
Membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil;
f.
Melakukan pembetulan atas akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
g.
Melakukan pencatatan kembali atas Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak;
(4) Sebelum melaksanakan tugasnya Pejabat Pencatatan Sipil diambil sumpahnya oleh
Walikota; (5) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap peristiwa penting yang dialami oleh
Pejabat Pencatatan Sipil sendiri atau keluarga dalam garis lurus ke atas serta ke bawah, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil lainnya; (6) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
belum diangkat atau belum ada, penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Walikota; (7) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berhalangan melaksanakan tugas dan Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c belum diangkat atau belum ada maka penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Walikota; (8) Untuk memperlancar pelaksanaan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) Walikota menunjuk Asisten Sekretaris daerah bidang Pemerintahan; (9) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; Paragraf 2 Petugas Registrasi Pasal 8 (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala
Dinas; (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a.
Membantu Kepala Kelurahan dan Dinas dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
b.
Verifikasi dan validasi data atas peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh Penduduk Warga Negara Indonesia;
c.
Verifikasi dan validasi data atas peristiwa penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia.
d.
Pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan peristiwa Kependudukan, Buku induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;
13
e.
Pemrosesanpenerbitan Dokumen Kependudukan ;
f.
Penyerahan Dokumen Kependudukan kepada penduduk;
g.
Membantu Kepala Kelurahan dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kelurahan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pengangkatan dalam
pemberhentian petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan pedoman yang diatur dalam peraturan perundangundangan; BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan Pasal 9 (1)
Setiap penduduk wajib memiliki NIK;
(2)
NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata;
(3)
NIK berlaku seumur hidup dan selamanya;
(4)
NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili;
(5)
NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya ; Bagian Kedua Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Surat Keterangan Tempat Tinggal Paragraf 1 Pencatatan dan penerbitan Biodata Penduduk Pasal 10
(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing wajib melapor kepada Dinas untuk
dicatatkan biodatanya; (2) Setiap terjadi perubahan biodata penduduk wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal perubahan biodata tersebut. (3) Penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Terbatas
dan Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap yang datang dari luar Daerah atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah, wajib melapor kepada
14
Dinas untuk dicatatkan biodatanya. (4) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan
sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan. (5) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan
Biodata Penduduk. Paragraf 2 Penerbitan Kartu Keluarga Pasal 11 (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan camat sebagai dasar untuk penerbitan KK. (2) Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas, sebagai dasar untuk penerbitan KK. (3) Kartu Keluarga diterbitkan dan ditandatangani oleh Instansi Pelaksana. Paragraf 3 Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasal 12 (1) Pemerintah menerbitkan KTP Elektronik untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP
untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional. (2) Penerbitan KTP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melputi : a. Penerbitan KTP Elektronik secara massal. b. Penerbitan KTP Elektronik secara reguler. c. Penerbitan KTP Elektronik bagi penduduk yang tidak mampu datang/melapor ke tempat
pelayanan KTP Elektronik. Paragraf 4 Perekaman Biodata Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasal 13 (1)
Perekaman sidik jari penduduk dalam penerbitan KTP Elektronik dilkukan di tempat pelayanan KTP Elektronik secara massal dan tempat pelayanan KTP Elektronik secara reguler.
(2)
Perekaman sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Operator.
(3)
Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekam seluruh sidik jari tangan penduduk dengan urutan perekaman tangan kanan mulai ibu jari, jar telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking dan tangan kiri mulai ibu jari, jari telunjuk, jari
15
(4)
tengah, jari manis dan jari kelingking. Hasil perekaman sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan ke dalam database kependudukan di tempat pelayanan.
(5)
Hasil perekaman sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk juga direkam kedalam chip KTP Elektronik.
(6)
Dalam hal sidik jari telunjuk tangan kanan dan/atau tangan kiri tidak dapat direkam ke dalam chip KTP Elektronik, dilakukan perekaman sidik jari yang lainnya dengan urutan jari tengah, jari manis atau ibu jari.
(7)
Penduduk yang cacat fisik sehingga tidak bisa dilakukan perekaman sidik jari tangan, tidak dilakukan perekaman sidik jari tangan melainkan perekaman pas photo wajah, kedua tangan dan iris penduduk yang bersangkutan ke dalam database kependudukan.
Pembetulan dan Pembatalan KK dan KTP Paragraf 1 Pembetulan KK dan KTP Pasal 14 (1)
Pembetulan KK dan KTP dilakukan untuk KK dan KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas yang menerbitkan KK dan KTP, baik atas inisiatif Kepala Dinas atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon;
(2)
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas membuat KK dan KTP baru untuk menggantikan KK dan KTP dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut KK dan KTP lama dari pemohon;
(3)
Persyaratan dan tata cara pembetulan KK dan KTP dilampiri :
Mengisi Formulir perubahan yang ditandatangani oleh Lurah dan Camat; Menyerahkan KK dan KTP asli; Buktibukti perubahan yang menyebabkan KK dan KTP perlu pembetulan; Paragraf 2 Pembatalan KK dan KTP Pasal 15 (1)
Pembatalan KK dan KTP dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan KK dan KTP paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
(2)
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menarik dan mencabut KK dan KTP;
(3)
Persyaratan dan tata cara pembatalan KK dan KTP sebagaimana dimaksud
16
dilampiri FC Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Paragraf 3 Legalisasi KK dan KTP Pasal 16 (1)
Dinas hanya melegalisasi fotocopy KK dan KTP yang diterbitkan di daerah;
(2)
Legalisasi KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas;
(3)
Persyaratan dan tata cara legalisasi Foto Copy KK dan KTP harus membawa KK dan KTP asli
Bagian Ketiga Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Paragraf 1 Perubahan Alamat Pasal 17 (1)
Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggung jawab Dinas;
(2)
Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya: a. Pemekaran wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, Rukun
Tetangga atau Rukun Warga; b. Penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, Rukun Tetangga atau Rukun Warga; c. Perubahan nama lingkungan /Jalan / Desa / kelurahan / Kecamatan / Kabupaten / Kota; Pasal 18 Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), berupa : a. KK dan KTP untuk Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Tetap; b. SKTT untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
Pasal 19 (1). Penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 dilakukan dengan membentuk Tim Pendataan yang diketuai oleh Kepala Dinas yang beranggotakan unsur Instansi Terkait; (2). Persyaratan dan tata cara perubahan alamat pada dokumen pendaftaran penduduk :
17
a. Mengisi Formulir permohonan KK yang ditandatangani Lurah dan Camat; b.
KK dan KTP lama. Paragraf 2 Pendaftaran Pindah Datang Dalam Daerah Pasal 20
(1)
Setiap perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia dalam Daerah dilaporkan kepada Desa/Kelurahan untuk perpindahan dalam satu desa/kelurahan atau perpindahan antar desa/kelurahan dalam satu Kecamatan dan kepada Camat untuk perpindahan antar kecamatan;
(2)
Perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/Kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah; Pasal 21
(1)
Setiap perpindahan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam Daerah melapor kepada Dinas;
(2)
Perpindahan penduduk orang asing dalam satu Desa/Kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah; Pasal 22
(1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan
dalam Daerah dilaporkan kepada Desa/Kelurahan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah; (2) Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Dinas selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah; Pasal 23 Kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru; Paragraf 3 Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dari dan Ke Luar Daerah Pasal 24 (1) Penduduk WNI yang akan pindah ke luar daerah wajib melapor kepada Instansi
Pelaksana guna diterbitkan Surat Keterangan Pindah, dengan persyaratan sebagai berikut : a.
Foto Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian berlaku bagi orang sipil (dengan menunjukkan aslinya) atau Surat Keterangan dari Instansi bagi anggota
18
TNI b.
KK asli
c.
KTP asli
d.
Surat Keterangan Pindah dari Kelurahan.
e.
Pas photo 4x6, sebanyak 5 (lima) lembar.
f.
Jika pindah mengikuti Suami/Istri disertai foto copy Akte Nikah/Perkawinan
(2) Penduduk WNI yang akan pindah datang dari luar daerah wajib melapor kepada
Instansi Pelaksana guna diterbitkan Surat Keterangan Pindah datang, dengan persyaratan sebagai berikut : a.
Membawa Surat Keterangan pindah dari daerah asal.
b.
Membawa surat keterangan pekerjaan
c.
Membawa surat bukti tempat tinggal.
d.
Foto Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (dengan menunjukkan aslinya) atau Surat Keterangan dari Instansi bagi anggota TNI;
(3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar
Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah; (4)
Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah;
(5)
Keterlambatan melaporkan kedatangannya kepada Dinas akan dikembalikan ke daerah asal; Pasal 25
Pendaftaran Pindah Datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru; Pasal 26 (1)
Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Dinas;
(2)
Penduduk Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya kepada Dinas;
(3)
Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Dinas dan KTP yang bersangkutan dicabut; Pasal 27
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.
19
BAB V PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Asas Pencatatan Pasal 28 Setiap peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas peristiwa. Bagian kedua
Pencatatan Kelahiran Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran di Daerah Pasal 29 (1)
Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke dinas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran;
(2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan : a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia; b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia; c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing; d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing; e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya. (3)
Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan;
(4)
Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orangtuanya;
(5)
Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.
(6)
Persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut : a. Mengisi formulir permohonan akta kelahiran; b. Membawa surat keterangan kelahiran dari dokter / bidan / Petugas penolong
kelahiran asli.
20
c. Membawa surat keterangan kelahiran dari kelurahan sesuai dengan domisili
ibunya; d. Membawa fc. Kutipan Buku Nikah/akte perkawinan yang dilegalisir oleh instansi
terkait ; e. Fc. KK yang telah mencantumkan anak tersebut dan telah mendapat NIK yang
dilegalisir. f.
Fc. KTP orang tua yang dilegalisir atau menunjukkan aslinya
g. Fc. KTP 2 orang saksi; (7)
(8)
(9)
Persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut : a.
Mengisi formulir permohonan akte kelahiran
b.
Membawa surat keterangan kelahiran dari dokter / bidan / Penolong kelahiran asli.
c.
Membawa fc. Kutipan akta perkawinan yang dilegalisir atau menunjukkan aslinya;
d.
Fc. KTP orang tua yang dilegalisir atau menunjukkan aslinya;
e.
Fc. KTP 2 orang saksi;
Persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah sebagai berikut : a.
Sama dengan persyaratan pada ayat (2) huruf a;
b.
FC. Paspor dan izin tinggal tetap dan menunjukkan aslinya;
Persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah sebagai berikut : a.
Sama dengan persyaratan pada ayat (2) huruf b;
b.
FC. Paspor dan izin tinggal tetap dan menunjukkan aslinya;
(10) Persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf e, adalah sebagai berikut : a.
Sama dengan persyaratan pada ayat (2) b;
b.
FC. Paspor dan menunjukkan aslinya;
(11) Persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf f, adalah sebagai berikut : a.
Surat keterangan dari Dinas Kesehatan/ Puskesmas;
b.
Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian; Paragraf 2 Pelaporan Kelahiran Penduduk di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia
21
Pasal 30 (1)
Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundangundangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah;
(2)
Pejabat Pencatatan Sipil pada pada Dinas, mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Paragraf 3 Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia yang terjadi di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang Pasal 31
(1)
Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di atas kapal laut atau Kapal Terbang yang singgah di daerah dapat dilaporkan oleh orang tua ke Dinas;
(2)
Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Nakhoda atau Pilot;
(3)
Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan pencatatan kelahiran diluar domisili ibunya. Paragraf 4 Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Pasal 32
(1)
Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas;
(2)
Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri;
(3)
Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan persyaratan pencatatan kelahiran pada pasal 28 ayat (6). Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati Warga Negara Indonesia dan Orang Asing di Daerah Pasal 33
(1)
Setiap lahir mati Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati ;
(2)
Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi di daerah wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati;
(3)
Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Kepala Desa/Lurah bagi Penduduk Warga
22
Negara Indonesia dan oleh Kepala Dinas bagi Orang Asing; (4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) : a. FC. KK dan KTP orang tua dengan menunjukkan aslinya; b. Surat keterangan lahir mati dari bidan/ dokter/ petugas penolong kelahiran; c. FC. Surat Nikah Orang tua; d. Surat keterangan kematian dari Kelurahan domisili orang tua;
(5)
Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati tidak dipungut biaya; Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan di Daerah Pasal 34
(1)
Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas , paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
(2)
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta perkawinan;
(3)
Kutipan Akta Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masingmasing diberikan kepada suami istri;
(4)
Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud :
(5)
a.
FC KTP dan KK calon pasangan;
b.
FC KTP dan KK Orang tua calon pasangan;
c.
Surat Penetapan Perkawinan dari gereja
d.
FC Akta Kelahiran calon pasangan;
e.
FC KTP 2 orang saksi;
f.
Pas Foto berpasangan warna sebanyak 5 lembar;
Keterlambatan pelaporan perkawinan dikenakan denda sanksi administrasi sebesar Rp. 150.000; Paragraf 2 Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan
(1)
Pasal 35 Pencatatan Perkawinan yang dilaporkan kepada Dinas, termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri meliputi : a.
Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;
b.
Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan ;
23
(2)
Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan, pencatatannya berdasarkan penetapan pengadilan negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama;
(3)
Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pencatatan Perkawinan pada pasal 33 ayat (4) dan dilampiri Surat Penetapan Pengadilan Negeri Paragraf 3 Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Pasal 36
(1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat
Kepercayaan. (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan
ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan. (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar
pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 37 Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan: a. surat perkawinan Penghayat Kepercayaan; b. fotokopi KTP; c. pas foto suami dan istri; d. akta kelahiran; dan e. paspor suami dan/atau istri bagi orang asing.
Pasal 38 (1) Pejabat Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat perkawinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan tata cara: a. menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri; b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan c. mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan. (2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masingmasing suami dan istri.
24
Paragraf 4 Pencatatan Perkawinan antar Warga Negara Asing Pasal 39
Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan antar Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah. Paragraf 5 Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 40 (1)
Setiap perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundangundangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah;
(2)
Pejabat pencatatan sipil pada Dinas, mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
(3)
Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pencatatan Perkawinan pada pasal 33 ayat (4) dan dilampiri Surat Penetapan Pengadilan Negeri;
(4)
Keterlambatan pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan Pasal 41
(1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas,
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas, mencabut kutipan akta perkawinan dan
memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan. (3) Dinas Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan
pencatatan pembatalan perkawinan kepada Dinas Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan. (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) :
(5)
a.
Surat Keputusan Pengadilan pembatalan Akta perkawinan;
b.
FC. KK dan KTP
c.
Kutipan Akta Perkawinan Asli
Negeri
tentang
Keterlambatan Pelapor Pembatalan Akta perkawinan dikenakan denda administrasi Rp. 200.000;
25
Bagian Kelima Pencatatan Perceraian Paragraf 1 Pencatatan Perceraian di daerah Pasal 42 (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas
Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan
Sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan
perceraian kepada Dinas tempat pencatatan peristiwa perkawinan. (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) : a.
Keputusan Perceraian dari Pengadilan Negeri;
b.
FC. KTP dan KK pasangan suami Istri;
c.
Kutipan Akta Perkawinan asli;
d.
Pas Foto suami istri warna 5 lembar
(5) Keterlambatan Pelaporan perceraian dikenakan denda administrasi sebesar Rp.
100.000 (seratus ribu rupiah); Paragraf 2 Pelaporan Perceraian Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 43 (1) Setiap perceraian Penduduk Warga Negera Indonesia yang terjadi di luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah; (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada pada Dinas, mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti
Pelaporan Perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a.
FC. KTP dan KK
b.
FC. Kutipan Akta perceraian dan Asli;
(4) Keterlambatan pelaporan perceraian dikenakan denda administrasi sebesar Rp.
200.000 (dua ratus ribu rupiah). Bagian Keenam
26
Pencatatan Pembatalan Perceraian Pasal 44 (1) Setiap pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada
Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap; (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas memberikan catatan pinggir pada register akta perceraian dan mencabut kutipan akta perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; (3) Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) berkewajiban memberitahukan hasil
pencatatan pembatalan perceraian kepada Dinas, tempat pencatatan peristiwa perceraian; (4) Persyaratan dan tata cara pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1); a.
Surat Keputusan Pengadilan Negeri tentang pembatalan akta perceraian;
b.
FC. KTP dan KK
c.
Kutipan Akta Perceraian
(5) Keterlambatan pelaporan pembatalan perceraian dikenakan denda administrasi
sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
Bagian Ketujuh Pencatatan Kematian Paragraf 1 Pencatatan Kematian di Daerah Pasal 45 (1)
Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
(2)
Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara : a.
Penduduk daerah;
b.
Penduduk di luar daerah;
(3)
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
(4)
Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) :
Surat Keterangan Kematian dari kelurahan/ pihak yang berwenang; FC. KTP dan KK; FC. KTP 2 orang saksi; (5)
Penerbitan Kutipan Akta Kematian tidak dipungut biaya. Paragraf 2
27
Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya Pasal 46 (1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan
jenazahnya dicatat pada Dinas, di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan pengadilan tentang kematian dimaksud; (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilampiri surat Keputusan Pengadilan Negeri; Paragraf 3 Pencatatan Kematian yang Ditemukan Jenazahnya Tetapi Tidak Diketahui Identitasnya Pasal 47 (1) Pencatatan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui
identitasnya dilaksanakan oleh Dinas, di tempat diketemukan jenazahnya berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menerbitkan Surat Keterangan Kematian; (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilampiri surat Keterangan Catatan Kepolisian; (4) Penerbitan Kutipan Akta Kematian tidak dipungut biaya.
Paragraf 4 Pelaporan Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 48 (1)
Setiap kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundangundangan, wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga ke Dinas , paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian penduduk;
(2)
Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri;
(3)
Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri tanda bukti Pelaporan Kematian di Luar Negeri; Bagian Kedelapan Pencatatan Pengangkatan anak Paragraf 1
28
Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah Pasal 49 (1) Setiap pengangkatan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya
kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan Pengadilan diterima oleh penduduk. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan
Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran. (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh dinas di luar Daerah, pencatatan
pengangkatan anak dilakukan di Dinas yang menerbitkan akta kelahiran. (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) : a.
FC Kutipan Akta Kelahiran dan Aslinya;
b.
FC KTP dan KK Orang tua kandung dan angkat;
c.
Surat Penetapan Pengadilan Negeri; Paragraf 2 Pelaporan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 50 (1) Setiap pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan, wajib dilaporkan ke Dinas , paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah. (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan
Anak. (3) Persyaratan dan Tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) : a. FC Kutipan Akta Kelahiran; b. Surat Keterangan Pengangkatan anak dari Negara setempat; c. Pelapor dari Perwakilan Negara RI; d. FC KTP dan KK Orang tua angkat;
Bagian Kesembilan Pencatatan Pengakuan Anak Pasal 51 (1) Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencatat dalam
29
Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran. (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh dinas di luar Daerah, pencatatan
pengakuan anak dilakukan oleh Dinas yang menerbitkan akta kelahiran. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang
agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah. (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1); a. FC Kutipan Akta Kelahiran dan Aslinya jika sudah memiliki; b. FC KTP dan KK orang tua; c. Surat pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ayah dan ibu anak yang
bersangkutan; d. Surat perkawinan dari gereja;
Bagian Kesepuluh Pencatatan Pengesahan Anak Pasal 52 (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas tempat tinggal
pemohon pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua. (2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan
orang tua dicatat pada Register Akta Perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta perkawinan. (3) Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas
membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang
agamanya tidak membenarkan pengesahan perkawinan yang sah.
anak yang lahir di luar hubungan
(5) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) : a. FC kutipan Akta Kelahiran dan Aslinya; b. Surat penetapan pengadilan; c. FC KTP dan KK;
Bagian Kesebelas Pencatatan Perubahan Nama Pasal 53 (1) Setiap Perubahan Nama wajib dilaporkan yang bersangkutan ke Dinas, yang
30
menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan nama. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas, membuat
catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) : a. FC kutipan Akta Kelahiran dan Aslinya; b. FC KTP dan KK orang tua/ yang bersangkutan jika usia sudah mencapai 17
tahun; c. Surat penetapan pengadilan; (4) Keterlambatan pelaporan perubahan nama dikenai denda administrasi sebesar Rp.
10.000 (sepuluh ribu rupiah). Bagian keduabelas Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Peragraf 1 Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah Pasal 54 (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia, wajib
dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil
membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) : a. FC KTP dan KK; b. SK dari Kementrian Hukum dan HAM; c. FC Kutipan Akta Kelahiran dan aslinya;
(4) Keterlambatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dikenai denda administrasi sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Paragraf 2 Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi Pemegang Kewarganegaraan Ganda Pasal 55 (1) Bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu
31
kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke Dinas yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang undangan untuk memilih kewarganegaraan berakhir. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil
membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : a. FC KTP dan KK; b. Surat Keterangan pelepasan kewarganegaraan dari Instansi terkait perwakilan negara
setempat; c. FC Kutipan Akta Kelahiran dan aslinya;
(4) Keterlambatan pelaporan pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dikenai denda administrasi sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Bagian Ketigabelas Pencatatan Peristiwa Penting lainnya Pasal 56 (1) Setiap pencatatan Peristiwa Penting Lainnya wajib dilaporkan Penduduk ke Dinas di
tempat terjadinya peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil
membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Bagian keempat belas Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Paragraf 1 Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil Pasal 57 (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis
redaksional pada Dinas yang menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil
membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil
32
lama dari pemohon. (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
Surat Permohonan Pembetulan dan perubahan Akta Catatan Sipil; Paragraf 2 Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Pasal 58 (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan
Sipil pada Dinas yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil
membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menarik dan mencabut akta pencatatan sipil. (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan Surat Keputusan Pengadilan setempat;
Paragraf 3 Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru Pasal 59 (1) Setiap kutipan akta pencatatan sipil yang hilang, rusak, tidak terbaca atau dalam
penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan baru. (2) Untuk kutipan akta pencatatan sipil yang hilang, dan/atau dalam penguasaan salah
satu pihak dalam sengketa dengan dilampiri laporan dari kepolisian. Paragraf 4 Legalisasi Akta Pencatatan Sipil Pasal 60 (1) Dinas hanya melegalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di
daerah. (2) Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan syarat : a.
tidak terdapat coretan;
b.
tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang tidak sah. (3) Persyaratan dan tata cara legalisasi Fotocopy kutipan Akta Catatan Sipil dengan menunjukkan aslinya; BAB VI PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
33
PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN SENDIRI Bagian Pertama Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Pasal 61 (1)
Dinas melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
(2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi : a. penduduk korban bencana alam; b. penduduk korban bencana sosial; c. orang terlantar; d. komunitas terpencil. (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar
penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. (4) Persyaratan dan tata cara pendataan penduduk rentan administrasi Kependudukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lewat Pendataan Penduduk rentan; Bagian Kedua Pendataan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri Pasal 62 (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibantu oleh Dinas atau dapat meminta bantuan kepada orang lain. (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental. (3) Bantuan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu. (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa. (5) Persyaratan dan tata cara pendataan penduduk yang tidak mampu mendaftarkan
sendiri dalam Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim Pendataan Penduduk Rentan; BAB VII DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu Data Kependudukan Pasal 63
(1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
34
(2) Data perorangan meliputi : a.
Nomor KK;
b.
NIK;
c.
Nama lengkap;
d.
Jenis kelamin;
e.
Tempat lahir;
f.
Tanggal/bulan/tahun lahir;
g.
Golongan darah;
h.
Agama/kepercayaan;
i.
Status perkawinan;
j.
Status hubungan dalam keluarga;
k.
Cacat fisik dan atau mental;
l.
Pendidikan terakhir;
m. Jenis pekerjaan; n.
NIK Ibu kandung;
o.
Nama ibu kandung;
p.
NIK ayah;
q.
Nama ayah;
r.
Alamat sebelumnya;
s.
Alamat sekarang;
t.
Kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
u.
Nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
v.
Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
w. Nomor akta perkawinan/buku nikah; x.
Tanggal perkawinan;
y.
Kepemilikan akta perceraian;
z.
Nomor akta perceraian/surat cerai;
aa. Tanggal perceraian. (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan
data kualitatif. Bagian Kedua Dokumen Kependudukan Pasal 64 (1) Dokumen kependudukan meliputi :
35
a. Biodata Penduduk; b. KK; c. KTP; d. Surat Keterangan Kependudukan; e. Akta Pencatatan Sipil.
(2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. Surat Keterangan Pindah: b. Surat Keterangan Pindah Datang: c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; e. Surat Keterangan Tempat Tinggal: f.
Surat Keterangan Kelahiran;
g. Surat Keterangan Lahir Mati. h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; i.
Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
j.
Surat Keterangan Kematian;
k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak; l.
Surat Keterangan
Pelepasan
Kewarganegaraan Indonesia;
m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil. (3)
Biodata penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah Penduduk keluar Daerah, Surat Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Pindah Ke Luar Negeri, Surat keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Akte Kelahiran untuk orang asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk orang asing, Surat Akte Kematian untuk orang asing, Surat Keterangan Pembatalan Akte Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Akte Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
(4)
Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
(5)
Surat Keterangan Pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan, surat keterangan pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia anta desa/kelurahan dalam satu kecamatan, surat keterangan kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, surat keterangan lahir mati untuk Warga Negara Indonesia, surat keterangan kematian untuk Warga Negara Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/kelurahan atas nama dinas.
(6)
Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
36
Pasal 65 Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami. Pasal 66 (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala dan
anggota keluarga, NIK, Jenis Kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua. (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi
penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/diluar agama yang diakui oleh peraturan perundangundangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan. (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali
terjadi perubahan Kepala Keluarga. (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada penduduk Warga Negara Indonesia
dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap. (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
Pasal 67 (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK. (2) Perubahan
susunan keluarga dalam KK dilaporkan kepada Dinas selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftar dan
menerbitkan KK. Pasal 68 (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP. (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan
sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP. (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional. (4) Penduduk melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas apabila
masa berlakunya telah berakhir. (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian. (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan
memiliki 1 (satu) KTP. Pasal 69 (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta wilayah Negara
37
Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, lakilaki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya. (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk
yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan atau bagi Penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat
kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting. (4) KTP berlaku 5 (lima) tahun bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan disesuaikan
dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing. Pasal 70 (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 60 (enam puluh) tahun
diberikan KTP yang berlaku seumur hidup. (2) KTP yang berlaku seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
tanpa dipungut biaya. Pasal 71 Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, Jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami seseorang. Pasal 72 Akta Pencatatan Sipil terdiri atas : a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
Pasal 73 (1)
Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas : a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; dan e. pengakuan anak.
(2)
Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut : a. Warga Negara Indonesia dan Orang Asing; b. Waktu Pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.
(3)
Register Akta Pencatatan Sipil, memuat :
38
a. Jenis Peristiwa Penting; b. NIK dan status kewarganegaraan; c. Nama Orang yang mengalami Peristiwa Penting; d. Nama dan identitas pelapor; e. Tempat dan tanggal Peristiwa; f.
Nama dan identitas saksi;
g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang. (4)
Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Dinas dan UPTD Instansi Pelaksana.
(5)
Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya. Pasal 74 (1) Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali ke dalam
Register baru, setelah pejabat pencatatan sipil membuktikan kebenaran materiil berdasarkan : a.
Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan bukti lainnya; atau
b.
Penetapan Pengadilan Negeri.
(2) Pembuktian kebenaran secara materil terhadap data pada Register Akta Pencatatan
Sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tanggung jawab Dinas. Pasal 75 (1)
Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
a.
kelahiran;
b.
kematian;
c.
perkawinan;
d.
perceraian;
e.
pengakuan anak. (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat : a. Jenis Peristiwa Penting; b. NIK dan status kewarganegaraan; c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting; d. Tempat dan tanggal peristiwa; e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; f.
Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam
Register Akta Pencatatan Sipil.
39
Pasal 76 (1) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib
menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut : a. KK dan KTP paling lambat 5 (lima) hari kerja; b. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 5 (lima) hari kerja; c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 5 (lima) hari kerja; d. Surat Keterangan Tempat Tinggal Untuk Orang Asing yang memiliki ijin tinggal
terbatas paling lambat 10 sepuluh) hari kerja; e. Surat Akte Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja; f. g. h. i.
Surat Akte Kematian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja; Surat Pembatalan Akte Perceraian paling lambat 14(empat belas) hari kerja; Surat Pembatalan Akte Perkawinan paling lambat14(empat belas) hari kerja; Kutipan ke II Akta Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari kerja;
(2) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib
menyelesaikan legalisasi fotocopy dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut : a.
KK dan KTP paling lambat 2 (dua) hari kerja;
b.
Kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 3 (tiga) hari kerja. Bagian Kedua Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan Pasal 77 (1)
Data dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Dinas. (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam ruang
data center Dinas. (3) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam
ruang dokumen Dinas. (4) Data dan dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan
back up atau cadangan. BAB VIII PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA Pasal 78 Apabila Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut peraturan perundangundangan maka penyelenggaraan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan. Pasal 79 (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas
40
melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam. (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas
menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil. (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil
digunakan sebagai tanda bukti untuk proses penerbitan Dokumen Kependudukan. BAB IX SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pasal 80 (1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di daerah dilakukan oleh Dinas. (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). (3) Dinas melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan
perundangundangan. Pasal 81 (1) Dinas wajib memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil. (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk
kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan Daerah. Bagian Kedua Pembiayaan SIAK Pasal 82 Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB X PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK Pasal 83 (1)
Data Pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Dinas.
(2)
Data Pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Nomor KK; b. NIK; c.
Tanggal bulan dan tahun lahir;
d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
administrasi
41
e. NIK ibu kandung; f.
NIK ayah kandung;
g. Catatan peristiwaperistiwa penting. Pasal 84 (1) Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Dinas dan kecamatan
diberikan hak akses. (2) Petugas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Supervisor
perijinan, Operator Pendaftaran Penduduk, Operator Pencatatan Sipil dan Operator layanan Data dan Informasi. (3) Petugas pada kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
Operator Pendaftran penduduk Warga Negara Indonesia dan Operator Layanan data dan Informasi. (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memasukkan, menyimpan,
membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data Pribadi. Pasal 85 Data Pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan. BAB XI PELAPORAN Pasal 86 (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaporkan oleh Dinas
kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri. (2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. BAB XII Kependudukan Dalam Keadaan Force Majeure Pasal 87
(1) (2)
(3)
Dalam hal terjadi keadaan force majeure, maka Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk. Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan. BAB XII SANKSI ADMINISTRASI
42
Pasal 88 (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal: a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang
Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); b. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3); c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1): e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2): atau h. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) ; (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk
Warga Negara Indonesia paling banyak Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Pasal 89 (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal: a.
kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (4) atau Pasal 30 ayat (6) atau Pasal 32 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (1):
b.
perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau Pasal 37 ayat (4):
c.
pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
d.
perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) atau Pasal 41 ayat (4);
e.
pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
f.
kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) atau Pasal 45 ayat (1);
g.
pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) atau Pasal 48 ayat (4):
43
h.
pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1):
i.
pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);
j.
perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2);
k.
perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2); atau
l.
Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).
(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Pasal 90 (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) yang berpergian
tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) hutuf b yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Pasal 91 (1) Penerbitan KTP karena hilang bagi penduduk warga negara Indonesia dikenai denda
administratif sebesar Rp. 10.000,00 dan bagi orang asing dikenai denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 ; (2) Permohonan penerbitan KTP terlambat lebih dari 90 (sembilan puluh) hari pada usia
17 (tujuh belas) tahun, sudah menikah, atau batas waktu dikenai denda administratif sebesar : a. Rp. 50.000,00 bagi penduduk warga negara Indonesia ; b. Rp. 75.000,oo bagi penduduk orang asing yang memiliki ijin tinggal tetap.
Pasal 92 (1) Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja
melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam UndangUndang ini dikenakan sanksi berupa Benda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (2) Ketentuan lebih lanjut rnengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden. BAB XIII
44
KETENTUAN PIDANA Pasal 93 Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Penting atau Peristiwa Kependudukan dipidana sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku . Pasal 94 Setiap penduduk WNI yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam melaporkan Peristiwa Penting atau Peristiwa Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pasal 95 Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pasal 96 Setiap orang yang tanpa hak mengakses data base kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pasal 97 Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah). Pasal 98 Dalam hal pejabat atau petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, melakukan dan membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90 dan Pasal 91 pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga). BAB XIV PENYIDIKAN Pasal 99 Selain oleh penyidik dari Kepolisian, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah. Pasal 100
45
Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 berwenang : a.
Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah;
b.
Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
c.
Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.
Melakukan penyitaan benda atau surat;
e.
Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f.
Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g.
Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h.
Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
i.
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 101
(1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan yang berisi alamat, nama dan
nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP atau telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini ; (2) Alamat, Nama, dan Nomor Induk Pegawai pejabat dan penandatanganan oleh
pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dihapus/tidak berlaku setelah database kependudukan nasional terwujud ; (3) Halhal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP
46
Pasal 102 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka : 1.
Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
2.
semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. Pasal 103
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto Ditetapkan di Kota Mojokerto pada tanggal 2012 WALIKOTA MOJOKERTO
ABDUL GANI SOEHARTONO
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 2012
47
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PENJELASAN UMUM Pemerintah Kota melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Kota Mojokerto yang berada di dalam dan di luar Kota Mojokerto. Berbagai hukum positif yang mengatur tentang hak asasi manusia, perkawinan, keimigrasian, kewarganegaraan, perlindungan anak dan administrasi kependudukan dengan tegas menjamin hak setiap Penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di Daerah. Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undangundang. Dalam pemenuhan hak publik dan sipil Penduduk di bidang administrasi kependudukan, Pemerintah Kota Mojokerto perlu menyelenggarakan administrasi kependudukan sebagai satu kesatuan sistem yang meliputi 6 (enam) komponen dasar meliputi landasan hukum, kelembagaan, mekanisme pelayanan, sumber daya aparatur, pengelolaan data kependudukan dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sistem tersebut menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Peraturan Daerah ini memuat materi yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan, kondisi khusus daerah di bidang administrasi kependudukan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundangundangan yang lebih tinggi di bidang administrasi kependudukan. Selain itu Peraturan Daerah ini mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di desa/kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan. Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi
48
Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya. Prinsipprinsip domisili dan peristiwa menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dikehendaki oleh Peraturan Derah ini yang dimaksudkan untuk : 1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala daerah yang terpadu dan tertib; 2. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan; 3. terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan 4. tersedianya data dan informasi daerah mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada tingkat kelurahan,kecamatan dan kota secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan daerah pada umumnya. Secara keseluruhan, ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini meliputi Hak dan Kewajiban Penduduk, Kewenangan Penyelenggara Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan sipil, Pendataan Administrasi kependudukan Rentan administrasi Kependudukan dan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri, Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas rahasia Khusus, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa, Sistem informasi Administrasi Kepndudukan, Perlindungan Data Pribadi Penduduk, Pelaporan. Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana. PENJELASAN PASAL PER PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas.
Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dapat memperoleh pelayanan artinya tidak wajib melaporkan pencatatan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas. Pasal 4 Huruf f
49
Yang dimaksud dengan asas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau kelurahan dari pemerintah provinsi kepada kota dan/atau kelurahan serta dari pemerintah kota kepada kelurahan untuk melaksanakan tugas tertentu. Pasal 5 Huruf f Verifikasi data adalah pencocokan identitas pribadi dengan data yang tertulis dalam formulir dan dokumen kependudukan. Validasi data adalah pencocokan data pribadi dengan persyaratan yang wajib dipenuhi dalam proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Huruf i Statistik kependudukan adalah data penduduk yang diperoleh dari proses pendaftaran penduduk. Statistik vital adalah data penduduk yang diperoleh dari proses pencatatan sipil. Pasal 6 Huruf e Yang dimaksud dengan klarifikasi adalah hak untuk mempertanyakan kebenaran materiil atas putusan/penetapan pengadilan. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang) oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Ayat (4) Yang dimaksud dengan sumpah adalah sumpah pejabat publik di bidang pencatatan sipil yang berbeda dengan sumpah pejabat struktural. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
50
Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Ditunjuk Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan dengan pertimbangan pencatatan sipil merupakan bagian dari sistem tata pemerintahan. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf d Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di kelurahan, kecamatan atau kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Penduduk Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran. Yang dimaksud dengan jati diri meliputi Nomor KK, jenis kelamin, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat, status perkawinan, kedudukan/hubungan keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, Nomor akta/Surat Kenal lahir, nomor akta perkawinan/Buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta cerai dan
51
tanggal perceraian. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Pembatalan KK dan KTP dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek KK dan KTP, dengan alasan KK dan KTP cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas.
52
Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Ayat (1) Yang dimaksud pindah ke luar daerah adalah penduduk yang tinggal menetap di luar daerah untuk jangka waktu lebih 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 27 Yang dimaksud Asas peristiwa adalah pencatatan peristiwa penting yang terjadi di daerah yang dilakukan pada Dinas. Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)
53
Yang dimaksud dengan anak seorang perempuan adalah anak yang lahir di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu dan dalam akta kelahiran ditulis anak seorang perempuan. Ayat (4) Yang dimaksud dengan tanpa menuliskan nama orang tua adalah penulisan kolom nama orang tua dalam akta kelahiran dengan tanda Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Tanda Bukti Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah NKRI bukan merupakan akta kelahiran. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Kelahiran dapat dilaporkan oleh orang tua ke Dinas karena Daerah sebagai tempat singgah atau kelahiran dapat dilaporkan ke daerah tujuan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 31 Ayat (1) Persetujuan dari Kepala Dinas diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau halhal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
54
Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Ayat (1) huruf b termasuk didalamnya penganut aliran kepercayaan Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan di Luar Wilayah NKRI bukan merupakan akta perkawinan. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di Luar Wilayah NKRI bukan merupakan akta perceraian. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas.
55
Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri bukan merupakan akta kematian. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 45 Ayat (1) Norma ini berlaku bagi pencatatan pengangkatan anak untuk anak yang akta kelahirannya diterbitkan di Daerah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Norma ini berdasarkan pada Pasal 87 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang intinya mengatur pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada dinas yang menerbitkan akta kelahiran. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Ayat (1) Norma ini berlaku bagi pencatatan pengakuan anak untuk anak yang akta kelahirannya diterbitkan di Daerah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Norma ini berdasarkan pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang intinya mengatur pelaporan pengakuan anak dilakukan pada dinas yang menerbitkan akta kelahiran. Ayat (4)
56
Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya yang intinya mengatur bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan yang antara lain menyangkut putusan tentang sah tidaknya seorang anak . Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila putusan Peradilan Agama menyatakan sahnya seorang anak maka dapat dilakukan pencatatan pengesahan anak oleh Dinas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.
Pasal 53 Ayat (1) Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka. Ayat (2) Cukup jelas.
57
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 54 Ayat (1) Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 55 Yang dimaksud dengan kutipan baru adalah kutipan kedua, ketiga dan seterusnya. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang beranggotakan dari instansi terkait. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan orang terlantar” adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial. Ciricirinya : 1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan; 2) tempat tinggal tidak tetap/gelandangan; 3) tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap; 4) miskin. Huruf d Yang dimaksud dengan komunitas terpencil adalah kelompok sosial budaya yang
58
bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik. Ciricirinya : 1) berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen; 2) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan; 3) pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau; 4) peralatan teknologi sederhana; 5) terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 58 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud lokasi tertentu misalnya rumah sakit atau pantipanti jompo. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga adalah : a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga; b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
59
c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lainlain tempat beberapa orang tinggal bersamasama. Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Huruf a Yang dimaksud dengan register akta pencatatan sipil adalah akta autentik yang memuat Peristiwa Penting yang dialami seseorang. Huruf b Yang dimaksud dengan kutipan akta pencatatan sipil adalah kutipan dari akta autentik yang memuat Peristiwa Penting yang diberikan kepada subyek akta. Pasal 69 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pengelompokkan Register Akta Pencatatan Sipil dimaksudkan untuk mempermudah dalam pelayanan, penataan dokumen dan pengolahan data. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup Jelas
60
Pasal 73 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Back up atau cadangan data dan dokumen kependudukan dapat berupa catatan kertas, mikro film, cakram optik, file komputer atu kombinasi dari semuanya. Pasal 74 Yang dimaksud dengan Daerah atau sebagian dari Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya adalah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangundangan. Pasal 75 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagai pengganti sementara KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ketika Daerah atau sebagian Daerah dalam keadaan luar biasa. Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Pencatatan Sipil adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagai pengganti sementara kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, dan kutipan akta pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ketika Daerah atau sebagian Daerah dalam keadaan luar biasa. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas.
61
Pasal 80 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Hak akses dipergunakan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 Ayat (1) Yang dimaksud dengan force majure adalah Hakhak di luar kemampuan manusia yang mengakibatkan hilang dan musnahnya Dokumen Kependudukan, meliputi : gempa bumi, banjir, kebakaran, sabotase, huru hara, kerusuhan dan peperangan. Pasal 84 Cukup jelas. Pasal 85 Cukup jelas. Pasal 86 Cukup jelas Pasal 87 Cukup jelas Pasal 88 Cukup jelas Pasal 89 Cukup jelas Pasal 90 Cukup jelas Pasal 91
62
Cukup jelas Pasal 92 Cukup jelas Pasal 93 Cukup jelas Pasal 94 Cukup jelas
Pasal 95 Cukup jelas Pasal 96 Cukup jelas Pasal 97 Cukup jelas Pasal 98 Cukup jelas Pasal 99 Cukup jelas