PERATURAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 1987 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEMETAAN DAN PENGUKURAN TANAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : a. bahwa Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 505 Thaun 1977 tanggal 5 Juli 1977; b. bahwa kebutuhan Peta dan Pengukuran Tanah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dirasakan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan diatas tanah; c. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada huruf b diatas, maka untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas dibidang pemetaan dan pengukuran serta dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977, Perlu
menetapkan
Pembentukan,Susunan
Organisasi
dan
Tatakerja Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah dengan Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-undang
Nomor
2
Pnps
Tahun
1964
tentang
Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya; 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta; 3. Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; 4. Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah; 6. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang
Susunan
Organisasi
dan
Tatakerja
Sekretariat
Wilayah/Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1982 Tentang Perubahan untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah /Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
MEMUTUSKAN : Menetapkan:
PERATURAN JAKARTA
DAERAH TENTANG
DAERAH
KHUSUS
PEMBENTUKAN,
IBUKOTA SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEMETAAN DAN
PENGUKURAN TANAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah ialah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; c. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; d. Dewan ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daearh Khusus Ibukota Jakarta; e. SekretariatWilayah/Daearah ialah Sekretariat Wilayah /Daerah Khusus Ibukota Jakarta; f. Walikota ialah Walikota di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; g. Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah ialah Dinas Pemetaan Dan Pengukuran Tanah Daearah Khusus Ibukota Jakarta; h. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; i. Suku Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah ialah Suku Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; j. Kepala Suku Dinas ialah Kepala Suku Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; k. Pemetaan ialah suatu kegiatan teknis dalam rangka menyajikan bentuk rupa bumi berupa garis-garis dan kode-kode diatas media cetak dengan sekala yang sudah ditentukan sehingga gambarnya berwujud peta; l. Pengukuran Tanah ialah kegiatan untuk memperoleh data jarak, sudut dan tinggi serta situasi permukaan tanah dalam rangka menghasilkan dimensi pada tanah tersebut.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Back to top
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 (1)
Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pemetaan dan pengukuran tanah.
(2)
Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah
dipimpin oleh Kepal Dinas yang
bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah. (3)
Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi administrasi Sekretariat Wilayah / Daerah.
Pasal 4 Tugas pokok Dinas Pemetan dan Pengukuran Tanah ialah menyelenggarakan pembuatan dan penyempurnaan peta dasar kota melalui sistim pengukuran teknis matra darat dan fotogrametris. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah mempunyai fungsi : a.
menyusun dan mengevaluasi program pemetaan, guna terwujudnya satu peta dasar kota yang terpadu untuk kemudian dikelola dan dikembangkan sesuai dengan kegunaannya;
b.
melaksanakan pemetaan guna mendapatkan peta dasar yang mengikuti intensitas pengembangan fisik wilayah;
c.
melakukan kegiatan evaluasi kerangka dasar peta melalui kerja sama dengan instansi lain yang bergerak pada keahlian trianggulasi/trilaterasi dalam rangka pembangunan titik koordinat peta;
d.
melakukan kegiatan evaluasi jaringan titik tinggi dan pengembangannya dalam rangka menunjang keselarasan peil pembangunan fisik kota;
e.
mengelola dan mengembangkan pemasangan dan penanaman titik tetap secara sistematis serta melakukan pengawasan dan pemeliharaannya;
f.
melakukan pemotretan udara untuk mengimbangi pertumbuhan wilayah kota guna penerbitan peta dasar yang lebih sempurna;
g.
melaksanakan pengukuran tanah dalam rangka pembuatan dan pengembangan peta dasar,
h.
menyusun sistim dan pedoman teknis pemaduan peta dasar baik hasil pengukuran teknis matara darat dan fotogrametris;
i.
melaksanakan kegiatan penafsiran foto udara dalam rangka penerbitan peta ikhtisar penggunaan lokasi;
j.
mengumpulkan dan mengolah data informasi geografis dari berbagai instansi menjadi informasi geografis terpadu serta menyajikannya. Back to top
BAB IV ORGANISASI Bagian pertama Susunan Organisasi Pasal 6 (1)
Susunan Organisasi Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Bagian Tata Usaha; c. Sub Dinas Bina Program; d. Sub Dinas Pengukuran Jaring Pemetaan; e Sub Dinas Kompilasi Foto Udara; f. Sub Dinas Pengadaan Peta Dasar g. Sub Dinas Pemaduan Informasi
h. Suku Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah. (2)
Bagian Susunan Organisasi Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 7
Kepala Dinas mempunyai tugas : a.
memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5;
b.
memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan staf dan Suku Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah. Back to top
Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha Pasal 8 (1)
Bagian Tata Usaha Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan.
(2)
Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 9 (1)
Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Sub Bagian Surat Menyurat; b. Sub Bagian Kepegawaian; c. Sub Bagian Keuangan; d. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
(2) Tiap Sub Bagian Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Bagian Tata Usaha. Back to top Pasal 10 (1)
Sub Bagian Surat Menyurat mempunyai tugas : a. mencatat surat masuk dan keluar dan menyampaikan kealamat tujuan; b. menyelenggarakan segala pekerjaan pengetikan naskah dinas; c. melaksanakan pengadaan surat, laporan dan lain-lain; d. menyiapkan, menyusun dan merawat arsip dan dokumen lainnya; e. melaksanakan kegiatan lain yang berhubungan dengan ketatausahaan. Back to top
(2)
Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas: a. mengurus
kegiatan
tata
usaha
kepegawaian
yang
meliputi
usul
pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pemberhentian, pensiun dan lain-lain; b. menjaga tata tertib dan disiplin pegawai; c. mengurus kesejahteraan pegawai serta keluarganya; d. menyusun dan memelihara serta merawat arsip kepegawaian; e. menerima dan mengerjakan laporan kepegawaian. (3)
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas: a. menyelenggarakan pengelolaan tata usaha keuangan ; b. mengerjakan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan; c. mengurus pencaiaran uang anggaran rutin maupun pembangunan; d. melaksanakan pengurusan gaji, tunjangan pegawai, uang lembur dan lainlain; e. membantu penyusunan rencana anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah.
(4)
Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas : a. mengurus dan menyediakan segala keperluan perlengkapan kantor serta mendistribusikannya; b. mengawasi dan memelihara kebersihan dan keindahan kantor; c. mengurus pemeliharaan dan penggunaan kendaraan dinas;
d. mengurus penyelenggaraan rapat dinas; e. menyusun inventaris perlengkapan kantor; f. melakukan kegiatan kerumahtanggaan lainnya. Back to top Bagian keempat Sub Dinas Bina Program Pasal 11 (1)
Sub Dinas Bina Program bertugas menyelenggarakan pendataan, penyusunan program kerja dan anggaran serta melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program.
(2)
Sub Dinas Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 12 (1)
Sub Dinas Bina Program terdiri dari : a. Seksi Pendataan; b. Seksi Penyusunan Program; c. Seksi Pengendalian dan Evaluasi.
(2)
Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Program. Back to top
Pasal 13 (1)
Seksi Pendataan mempunyai tugas : a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi serta menyajikannya untuk pengembangan kegiatan dinas; Back to top b. menghimpun peraturan yang berhubungan dengan kegiatan pemetaan dan pengukuran tanah. c. menyelenggarakan perpustakaan dinas.
(2)
Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas : a. menyusun program kerja menyeluruh;
b. menyusun rancangan prosedur pelayanan pemetaan dan pengukuran tanah; c. menyusun rancangan anggaran. (3)
Seksi Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas: a. mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan mekanisme kerja termasuk sistim pelayanan pemetaan dan pengukuran tanah; b. menyusun laporan atas pelaksanaan evaluasi yang telah dilakukan; c. memberikan saran atas prioritas perbaikan dan atau pengembangan pelaksanaan program, dan kelancaran serta ketertiban mekanisme kerja termasuk pelayanan masyarakat. Bagian Kelima Sub Dinas Pengukuran Jaring Pemetaan Pasal 14
(1)
Sub Dinas Pengukuran Jaring Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan perhitungan kerangka dasar peta, baik berupa titik koordinat maupun titik tinggi,mengevaluasi kekuatan kerangka peta dan menetapkan fisik titik tetap dilapangan.
(2)
Sub Dinas Pengukuran Jaring Pemetaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 15 (1)
Sub Dinas Pengukuran Jaring Pemetaan terdiri dari : a. Seksi Pengukuran Jaring Horizontal; b. Seksi Pengukuran Jaring Vertikal; c. Seksi Perhitungan Koordinat dan Tinggi; d. Seksi Pemeliharaan Pilar Ukur.
(2)
Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengukuran Jaring Pemetaan.
Pasal 16 (1)
Seksi Pengukuran Jaring Horizontal mempunyai tugas :
a. merencanakan jaringan titik koordinat dengan mengindentifikasikan fisik lapangan secara jelas dalam menunjang tingkat ketelitian peta; b. mengukur jaring titik horizontal dengan standar presisi sesuai dengan orde primer,sekunder dan tersier untuk pemetaan kota; c. menyimpan dan memelihara peralatan pengukuran horizontal dan kelengkapannya (2)
Seksi Pengukuran Jaring Vertikal mempunyai tugas: a. merencanakan rangkaian titik tinggi dengan mengindentifikasikan fisik lapangan untuk meningkatkan ketelitian penyebaran titik tinggi; b. mengukur rangkaian titik tinggi dengan standar presisi sesuai dengan orde primer, sekunder dan tersier; c. menyimpan
dan
memelihara
peralatan
pengukuran
vertikal
dan
kelengkapannya. (3)
Seksi Penghitungan Koordinat dan Tinggi mempunyai tugas : a. menghimpun data lapangan guna penghitungan koordinat dan tinggi; b. menyusun daftar dan pengelompokan titik tinggi setiap Kecamatan; c. mengembangkan metode penghitungan otomasi jasa komputer; d. memberi informasi harga koordinat dan tinggi.
(4)
Seksi Pemeliharaan Pilar Ukur mempunyai tugas : a. melaksanakan evaluasi penyebaran pilarukur dalam rangka eksistensinya dan perubahan yang timbul; b. membuat dokumentasi pilar ukur setiap Kecamatan; c. merawat pilar ukur. Back to top Bagian Keenam Sub Dinas Kompilasi Foto Udara Pasal 17
(1)
Sub Dinas Kompilasi Foto Udara mempunyai tugas menafsirkan foto udara,mengkompilasi merektifikasi dan mengindentifikasi keadaan lapangan.
(2)
Sub Dinas Kompilasi Foto Udara dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 18 (1)
Sub Dinas Kompilasi Foto Udara terdiri dari : a. Seksi Penafsiran Foto Udara; b. Seksi Produksi Fotogrametri; c. Seksi Indentifikasi Lapangan.
(2)
Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Kompilasi Foto Udara.
Pasal 19 (1)
Seksi Penafsiran Foto Udara mempunyai tugas : a. melakukan penafsiran foto udara; b. melakukan evaluasi dengan memanfaatkan foto udara untuk bidang studi tertentu; c. membantu melakukan analisa melalui hasil foto udara untuk pengembangan program pemetaan.
(2)
Seksi Produksi Fotogrametri mempunyai tugas : a. melaksanakan kegiatan triangulasi udara dalam rangka resitusi peta fotogrametris; b. melaksanakan reproduksi, rektifikasi, pembesaran foto, mosaik dan orthophoto; c. membuat manuskrip peta fotogrameteris; d. menyimpan dan memelihara peta manuskrip; e. mengendalikan penggunaan dan memelihara peralatan yang menunjang fotogrametri.
(3)
Seksi Indentifikasi Lapangan mempunyai tugas: a. melakukan pekerjaan survey lapangan untuk memberikan indentifikasi fotografi dalam rangka kelengkapan peta; b. menilai perubahan yang terjadi dilapangan dalam rangka kelengkapan manuskrip; c. menyimpan dan memelihara hasil pemotretan udara dan peta manuskrip.
Bagian Ketujuh Sub Dinas Pengadaan Peta Dasar Pasal 20 (1) Sub Dinas Pengadaan Peta Dasar mempunyai tugas melaksanakan penggambaran serta reproduksi peta dasar, pemetaan terestris, menyempurnakan kartografi peta, memantau dan memelihara kelestrarian peta dasar. (2) Sub Dians Pengadaan Peta Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 21 (1)
Sub Dinas Pengadaan Peta Dasar terdiri dari : a. Seksi Pemantauan dan Pemaduan Peta; b. Seksi Pemetan Matra Darat; c. Seksi Kartografi; d. Seksi Pemeliharaan Peta Dasar. Back to top
(2)
Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 22
(1)
Seksi Pemantauan dan Pemaduan Peta mempunyai tugas : a. melaksanakan kegiatan pemantauan hasil ukur situasi dan profil; b. membuat sarana teknis pemaduan peta termasuk fotogrametri dan penggambarannya; c. memberikan data masukan dalam rangka strategi oprasional lapangan maupun secara fotogrametris; d. membuat penilaian setiap lembaran peta dasaryang disahkan. Back to top
(2)
Seksi Pemetaan Matra Darat mempunyai tugas: a. menampung dan menyelesaikan permasalahan pemetaan secara oprasional; b. melaksanakan pemetaan terestris; c. mendokumentasikan hasil sketsa ukur kedalam bentuk micro film.
(3)
Seksi Kartografi mempunyai tugas:
a. menyusun pedoman yang berkaitan dengan multiguna peta dan peta dasar; b. melaksanakan penyempurnaan gambar peta dasar, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; c (4)
membuat peta ikhtisar sesuai dengan kebutuhan.
Seksi Pemeliharaan Peta Dasar mempunyai tugas : a. menyimpan dan merawat peta dasar yang telah disahkan; b. mereproduksi peta dasar sesuai dengan kebutuhan; c. menyimpan peta dasar asli. Back to top
Bagian Kedelapan Sub Dinas Pemaduan Informasi Pasal 23 (1) Sub Dinas Pemaduan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengkoordinasikan masukan dari berbagai instansi lain dan mengolah bahan masukan tersebut menjadi informasi geografis yang terpadu. (2)
Sub Dinas Pemaduan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 24 (1)
Sub Dinas Pemaduan informasi terdiri dari : a. Seksi Pengumpulan Informasi; b. Seksi Pengolahan Data; c. Seksi Dokumentasi.
(2)
Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pemaduan Informasi.
Pasal 25 (1)
Seksi Pengumpulan Informasi mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan menerima data masukan dari berbagai instansi; b. mengadakan evaluasi atas masukan dari berbagai instansi; c. menampung permasalahan yang terjadi diantara pemakai peta dalam rangka penyajian informasi peta yang terpadu.
(2)
Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas :
a. menyelenggarakan pengolahan data masukan menjadi informasi geografis terpadu; b. mengusahakan otomasi pemrosesan data dengan perangkat elektronik maupun perangkat lainnya. (3)
Seksi dokumentasi mempunyai tugas : a. menyimpan,menyusun dan memelihara dokumentasi peta; b. menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh instansi lain; c. mengembangkan sistim penyajian informasi geografis. Bagian Kesembilan Suku Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah Pasal 26
(1)
Di tiap wilayah kota dibentuk Suku Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah.
(2)
Tiap Suku Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas.
(3)
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Suku Dinas bertanggung jawab secara teknis administratif kepada Kepala Dinas dan secara taktis oprasional kepada Walikota yang bersangkutan.
Pasal 27 Suku Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah mempunyai tugas menyelenggarakan pengukuran untuk penyempurnaan peta dasar ynang berkesinabungan dan melaksanakan pelayanan teknis pemetaan di wilayahnya: Back to top Pasal 28 (1) Suku Dinas Pemetaaan dan Pengukuran Tanah terdiri dari: a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi Pengukuran; c. Seksi Penggambaran.
(2)
Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Back to top Pasal 29
(1)
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. menerima, mencatat dan menyimpan surat masuk dan surat keluar; b. melaksanakn pengetikan dan penggandaan naskah dinas; c. menyusun dan memelihara kebutuhan perlengkapan dinas dan barang; d. menyelenggarakan kegiatan tata usaha kepegawaian dan kesejahteraan pegawai; e. mengelola keuangan, termasuk pengurusan gaji, uang lembur dan tunjangan lain pegawai; f. mengurus kegiatan kerumah tanggaan; g. menyusun laporan kegiatan Suku Dinas Pemetaaan dan Pengukuran Tanah.
(2)
Seksi Pengukuran mempunyai tugas: a. memantau perkembangan lingkungan di wilayahnya dan mengusulkan program pengukuran; b. melaksanakan
pengukuran
lapangan
untuk
menyempurnakan
dan
pembaharuan peta dasar; c. menyelesaikan pengaduan tentang kegiatan teknis pengukuran. Back to top (3)
Seksi Penggambaran mempunyai tugas: a. mengolah data ukur dan gambar peta hasil ukur; b. menyiapkan dan memantau peta hasil ukur diatas lembaran peta dasar; c. mendokumentasikan tembusan peta yang disetujui oleh Kepala Dinas; d. menyimpan dan merawat keutuhan lembaran peta dasar; e. melaksanakan kegiatan pelayanan kebutuhan peta dasar dari berbagai pihak
BAB V TATA KERJA
Pasal 30 Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemetaaan menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi vertikal yang berkaitan. Pasal 31 (1)
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, baik dalam lingkungan Dinas Pemetaan dan pengukuran Tanah maupun dalam hubungannya dengan instansi lain.
(2)
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang diterapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
(3)
Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur staf dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah.
BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 32 Pegawai Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah diatur sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 33 Pembiayaan untuk kegiatan Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB IX PENUTUP Pasal 35 Hal-hal yang merupakan pelaksanan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. Pasal 36 (1)
Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah.
(2)
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Jakarta, 28 November 1987 GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd WIYOGO ATMODARMINTO
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KETUA, ttd SUPARNO WIRYOSUBROTO Diundangkan dalam lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tahun Seri Nomor Tanggal Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor Tanggal
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 1987 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMETAAN DAN PENGUKURAN TANAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA I. PENJELASAN UMUM: Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan ,Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah semula bernama Laboratorium Pemetaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor D.IV- 4992/C/7/1975 tanggal 5 Juni 1975. Adapun yang menjadi dasar dibentuknya lembaga ini semula adalah dalam rangka menyediakan kebutuhan peta-peta dasar untuk pembangunan fisik di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dirasakan kebutuhannya semakin meningkat. Kemudian untuk keseragaman dalam sebutan lembaga Pelaksanaan Pemerintah Daerah, dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 505 Tahun 1977 tanggal 5 Juli 1977 diadakan Perubahan sebutan Laboratorium Pemetaan Menjadi Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah. Untuk lebih memantapkan pelaksanaan tugas dalam usaha penyediaan peta dasar serta adanya kesatuan dan keterpaduan informasi yang menyangkut pengukuran tanah, maka dengan peraturan Daerah ini diatur segala hal yang berkaitan dengan informasi rekayasa peta ditangani oleh Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah.
Dengan demikian tugas Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah adalah menyelenggarakan pembuatan dan penyempurnaan peta dasar kota melalui sistim pengukuran matra darat maupun fotogrametris. Pengaturan pembentukan ,susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Thaun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah. Disamping itu pula pengaturan dengan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka pengukuhan status hukumnya. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL: Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas Pasal 3 ayat (1) dan (2) ayat (3)
: Cukup jelas : Yang dimaksud dengan koordinasi administratif ialah wewenang koordinasi untuk mewujudkan intergrasi dan sinkronisasi
dalam
pengolahan
dan
perumusan
kebijaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pasal 4
: Yang dimaksud dengan : ·
peta dasar kota ialah hasil proses pemetaan yang bersekala 1: 500,
1 : 1.000, 1 : 2.000 dan 1 : 5.000, dengan areal cakup
wilayah kota serta ·
menerapkan keabsahan berlakunya;
·
sistim pengukuran matra darat ialah implementasi ilmu geodesi untuk maksud pengukuran, dimana geodesi sendiri merupakan ilmu teknis pengukuran pada permukaan bumi;
·
sistim pengukuran fotogrametris ialah implementasi ilmu fotogrametris, dimana fotogrametri sendiri merupakan ilmu teknis pengukuran yang mengandalkan media foto udara sebagai obyeknya.
Pasal 5 huruf a dan b : Cukup jelas huruf c
: Yang dimaksud dengan :
·
triangulasi ialah model kerangka dasar peta yang berbentuk
rangkaian
segitiga
dengan
penekanan
pengukuran sudut-sudut yang dilakukan secara presisi; ·
trilaterasi ialah model kerangka dasar peta yang dibentuk rangkaian segitiga dengan penekanan pengukuran sisisisinya yang dilakukan secara presisi;
·
titik koordinat peta ialah yang tercantum/diprik karena titik tersebut diukur sehingga menghasilkan unsur x dan y, yaitu dua unsur bidang horizontal;
·
instansi lain ialah instansi Pemerintah yang mempunyai fungsi menyelenggarakan pengukuran dan pemetaan, antara lain
Badan Koordinasi Survey Dan Pemetaan
Nasional (Bakosurtanal), Jawatan Topografi Angkatan Darat, Pusat Survey dan Pemetaan ABRI. huruf d
: Yang dimaksud dengan : ·
Titik tinggi ialah titik yang tercantum diatas peta dan dicantumkan/diplot karena titik tersebut diukur dan menghasilkan unsur Z, yaitu unsur tinggi diatas permukaan atau yang terletak pada bidang vertikal;
·
peil ialah bidang referensi ketinggian yang biasanya disepakati untuk desain keselarasan pembangunan.
huruf e
: Cukup jelas.
huruf f
: Yang dimaksud dengan pemotretan udara ialah pengambilan gambar muka bumi dari pesawat terbang/ satelit untuk maksud pemetaan maupun analisa tataguna tanah .
huruf g dan h : Cukup jelas. huruf i
: Yang dimaksud dengan: ·
penafsiran
foto
udara
ialah
suatu
cabang
ilmu
fotogrametri yang tujuannya memperoleh data lebih luas dari foto udara untuk dikelola menjadi risalah; ·
peta ikhtisar ialah peta dengan sekala kecil yang menggambarkan cakupan luas yang mudah dikenali dari suatu wilayah tertentu.
huruf j
: Cukup jelas.
Pasal 6 ayat (1)
: Bentuk Organisasi Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah adalah bentuk garis dan staf. Sehubungan
dengan
itu,
unsur-unsur
yang
dapat
dikelompokan sebagai aparat garis adalah :
ayat (2)
·
Kepala Dinas;
·
Sub Dinas;
·
Suku Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah.
: Cukup jelas.
Pasal 7 s/d 13 : Cukup jelas. Pasal 14 ayat (1)
: Yang dimaksud dengan titik tetap ialah titik yang tergambar diatas peta dan kondisi fisik dilapangan berupa monumen ,paku besi atau bentuk permanen lainnya dimana titik tersebut diukur untuk mendapatkan koordinat dan atau tingginya
ayat (2) Pasal 15
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
Pasal 16 ayat (1)huruf a
: Cukup jelas.
huruf b
: Yang dimaksud dengan : ·
orde primer ialah tingkat ketelitian pengukuran maupun hasil ukur pada derajat yang paling teliti.
·
standar presisi ialah metode pendataan dan penghitungan untuk mencapai tingkat ketelitian maksimal.
huruf c
: Cukup jelas.
ayat (2)dan (3)
: Cukup jelas.
ayat (4)
: Yang dimaksud dengan pilar ukur ialah fisik monumen yang ada dilapangan dan berfungsi sebagai titik yang mempunyai koordinat dan atau tinggi.
Pasal 17 ayat (1) : Yang dimaksud dengan: ·
kompilasi foto udara ialah penanganan teknis terhadap foto udara melalui instrumen untuk menghasilkan peta.
·
merektifikasi ialah memproses pembesaran foto udara dengan mengindahkan ketepatan skalanya.
ayat (2) : Cukup jelas.
Pasal 18
: Cukup jelas.
Pasal 19 ayat (1) ayat (2)
: Cukup jelas. : Yang dimaksud dengan : ·
restitusi peta fotogrametris ialah proses pemantapan peta fotogrametris melalui penghitungan titik koordinat.
·
mosaik ialah hasil penggandengan lebih dari satu lembar foto udara sehingga meliputi areal yang diinginkan baik dikerjakan dengan ketelitian mirip peta ( control mosaik) maupun dengan cara asal detailnya tersambung baik (uncontrolled mosaik ).
·
orthophoto ialah proses pembuatan peta foto udara dengan memasukan asas proyeksi tegak.
·
manuskrip ialah lembaran yang memuat data grafis hasil kompilasi foto udara.
ayat (3)
: Cukup jelas.
Pasal 20 ayat (1) : Yang dimaksud dengan kartografi ialah ilmu penggambaran peta yang lebih menonjolkan keharmonisan hasil akhir,termasuk didalamnya standarisasi legenda (simbol)peta. ayat (2) : Cukupjelas. Pasal 21
: Cukup jelas.
Pasal 22 ayat (1)
: Yang dimaksud dengan pemantauan hasil ukur ialah kegiatan menerima data hasil ukur yanmg tujuannya mengendalikan dan mendeteksi secara dini kesalahan hasil ukur.
ayat (2) : Yang dimaksud dengan pemetaan terestris ialah kegiatan pembuatan peta yang data-data ukuran keseluruhannya diperoleh dari metode pengukuran di darat. ayat (3)dan (4) : Cukup jelas. Pasal 23 s/d 25 : Cukup jelas. Pasal 26 ayat (1)dan(2) : Cukup jelas. ayat (3)
: Kepala Suku Dinas dalam melaksanakan tugasnya yang berhubungan dengan kegiatan teknis pemetaan dan pengukuran tanah, adminstrasi pelaporan, keuangan,peralatan dan lain-lain berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Sedangkan hal-hal yang menyangkut taktis oprasional dan strategi pelayanan kegiatan pemetaan dan pengukuran tanah, Kepala Suku Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena kedudukan Walikota mempunyai kewenangan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Wilayah di Tingkat Wilayah Kota. Pasal 27 dan 28
: Cukup jelas.
Pasal 29 ayat (1)
: Cukup jelas.
ayat (2)
: Yang dimaksud dengan pengaduan tentang kegiatan pengukuran ialah pengaduan akibat timbulnya ketidak cocokan antara peta dasar terhadap penyajian hasil pengukuran.
ayat (3) Pasal 30 s/d 36
: Cukup jelas. : Cukup jelas.
