PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI JASA PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TABANAN, Menimbang
: a. bahwa benih ikan, induk ikan, benih padi dan ternak merupakan faktor penting di dalam kegiatan pengembangan perikanan, pertanian tanaman pangan dan peternakan ; b. bahwa penjualan benih ikan, induk ikan, benih padi dan ternak yang dihasilkan oleh usaha daerah haruslah diutamakan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu perlu diadakan pengaturan komoditas tersebut ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah;
Mengingat
: 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ; 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ; 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ; 4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undan Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 6. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun 1987 Nomor 34 Seri D Nomor 30) ;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN dan BUPATI TABANAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Tabanan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan. 5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tabanan. 6. Balai Benih Ikan adalah unit teknis yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tabanan di bidang produksi, penyaluran benih ikan dan induk ikan serta kegiatan pembinaan kepada unit-unit perbenihan ikan rakyat di Kabupaten Tabanan. 7. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas. 8. Penggaduh adalah Petani yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara ternak pemerintah. 9. Produksi Usaha Daerah adalah produk daerah yang berupa benih ikan, induk ikan, benih padi dan hasil usaha penggemukan ternak. 10. Hasil Usaha Penggemukkan Ternak adalah hasil yang diperoleh dari sistem bagi hasil penggemukan ternak. 11. Benih Ikan adalah hasil pemijahan / perkawinan antara induk ikan jantan dan betina sampai ukuran tertentu yang siap dimanfaatkan untuk dibudidayakan dan atau ditebar di perairan umum. 12. Induk Ikan adalah ikan yang telah siap dipijahkan / dikawinkan untuk menghasilkan benih ikan. 13. Benih Padi adalah bakal tanaman untuk perbanyakan tanaman padi. 14. Benih Dasar adalah benih yang dihasilkan dari Balai Penelitian dengan berbagai varitas yang sudah disertivikasi yang diberikan dengan label warna putih. 15. Benih Pokok adalah hasil perbanyakan benih dasar yang dihasilkan Balai Benih Induk yang sudah disertivikasi dengan diberikan label warna ungu. 16. Benih Sebar adalah hasil perbanyakan benih sebar yang dihasilkan Balai Benih yang sudah disertivikasi dengan diberikan label warna biru untuk disebarkan ke petani. 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang. 18. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pembayaran pokok Retribusi besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
BAB II NAMA ,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi.
Pasal 3 Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas penjualan hasil produksi usaha daerah yang berupa benih ikan, induk ikan, benih padi dan hasil usaha penggemukan ternak.
Pasal 4 (1)
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah berupa benih ikan, induk ikan, benih padi dan hasil usaha penggemukan ternak dengan sistem bagi hasil.
(2)
Setiap orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah berupa benih ikan, induk ikan, benih padi dan hasil usaha penggemukan ternak dengan sistem bagi hasil wajib membayar retribusi.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 (1)
Retribusi Jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah termasuk golongan retribusi jasa usaha.
(2)
Retribusi Jasa Penjualan Produksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Retribusi penjualan benih ikan dan induk ikan ; b. Retribusi penjualan benih padi. c. Retribusi penjualan ternak hasil penggemukan dengan sistem bagi hasil.
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan biaya produksi usaha yang dikeluarkan dan biaya administrasi penggemukan usaha ternak dengan sistem bagi hasil.
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian biaya produksi yang meliputi pelayanan, pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian produksi usaha daerah serta biaya administrasi.
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 Setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan jasa penjualan produksi usaha daerah dikenakan retribusi sebagai berikut : a. Harga benih ikan : No 1 2 3 4 5 6 7
Jenis ikan
Ukuran dan harga benih per ekor (Rp) ( 1 – 3 cm ) ( 3 – 5 cm ) ( 5 – 8 cm ) (8 – 12 cm ) 10,100,250,400,10,100,250,400,10,100,200,300,150,400,750,1.000,50,150,250,500,100,200,600,1.000,750,1.500,3.000,4.000,-
Mas / karper Nila Tawes Gurami Lele Patin Cherak
b. Harga induk ikan : No 1 2 3 4 5 6 7 8
Jenis Induk Ikan Mas / karper Nila Tawes Gurami Lele Patin Cherak Udang Galah
Harga/kg (Rp) 80.000,30.000,30.000,100.000,35.000,50.000,312.500,100.000,-
c. Harga benih padi : Retribusi usaha benih padi untuk komoditas padi benih ditetapkan dengan harga sebagai berikut : 1. Benih dasar dengan berbagai varietas Rp. 5.000,00/kg. 2. Benih pokok dengan berbagai varietas Rp. 4.000,00/kg. 3. Benih sebar dengan berbagai varietas Rp. 3.000,00/kg.
sawah berdasarkan kelas dengan
harga
eceran
dengan harga eceran dengan
harga
eceran
d. Hasil usaha bagi hasil penggemukan ternak : Bagi hasil usaha penggemukan ternak ditentukan sebagai berikut : 1. Modal awal baik dalam bentuk uang maupun berat kembali kepada Daerah. 2. Nilai tambah yang diperoleh dari hasil penggemukan sebesar 25% dikembalikan kepada Daerah.
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RERIBUSI Pasal 9 Retribusi Jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut diwilayah Kabupaten Tabanan.
BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 10 (1)
Pemungutan Retribusi dilaksanakan pada saat pelayanan diberikan kepada subjek retribusi.
(2)
Retribusi dipungut dengan menggunakan tanda bukti setoran atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)
Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas Daerah.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran penerimaan retribusi ini diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 11 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
BAB X TATA CARA PENAGIHAN Pasal 12 (1)
Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
(2)
Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 13 (1)
Pengawasan dan pengendalian Retribusi Jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah dilakukan oleh Bupati.
(2)
Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk Pejabat Teknis terkait.
BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 14 (1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2)
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari,mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retibusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah. c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidangretribusi daerah. d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
lain
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah. g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dbawa sebagaimana pada huruf e. h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah. i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
j. menghentikan penyidikan. k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 15 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan. . Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 29 Oktober 2008 BUPATI TABANAN,
N. ADI WIRYATAMA Diundangkan di Tabanan pada tanggal 29 Oktober 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,
I NENGAH JUDIANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2008 NOMOR 7
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI JASA PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH KABUPATEN TABANAN I. UMUM Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, telah ditentukan golongan-golongan retribusi, yaitu : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Penjualan Produksi usaha Daerah merupaka salah satu jenis retribusi yang dipungut berdasarkan atas jasa usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memenuhi dan memupuk serta menggali potensi-potensi sumber-sumber pendapatan daerah. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian didaerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan sumber-sumber pendapatan asli didaerah dilakukan, antara lain dengan melakukan pemungutan terhadap jasa penjualan produksi usaha daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 6
