PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PUSAT PEMERINTAHAN, PENGEMBANGAN BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAN TAMAN KOTA KABUPATEN TABANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TABANAN, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa untuk memenuhi target pelayanan prima Tahun 2008 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tabanan 2006 – 2011, Pemerintah Kabupaten Tabanan berkewajiban untuk melakukan penataan kembali tentang Pusat Pemerintahan yang lebih representatif sehingga dapat memberikan pelayanan dengan biaya yang efisien, efektif dan komprehensif;
b.
bahwa untuk menjamin keberlangsungan pembangunan bidang prioritas Tabanan Sehat Tahun 2007, maka pelayanan di bidang kesehatan perlu ditingkatkan melalui pengembangan badan rumah sakit umum Kabupaten Tabanan;
c.
bahwa untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Tabanan akan kebutuhan ruang terbuka hijau didalam kota, maka dipandang perlu membentuk Taman Kota sehingga tercipta ruang publik yang representatif;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pusat Pemerintahan, Pengembangan Badan Rumah Sakit Umum dan Taman Kota Kabupaten Tabanan.
1.
Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.
Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4.
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5.
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6.
Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7.
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
9.
Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934); 13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN dan BUPATI TABANAN
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PUSAT PEMERINTAHAN, PENGEMBANGAN BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAN TAMAN KOTA KABUPATEN TABANAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Tabanan 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan. 5. Pusat Pemerintahan adalah Pusat Pemerintahan Kabupaten Tabanan di dalam satu kawasan terpadu. 6. Lingkungan Pusat Pemerintahan adalah lingkungan di sekitar Pusat Pemerintahan yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan Pusat Pemerintahan baik dari segi sosial, budaya maupun dari segi ekosistem. 7. Taman Kota adalah merupakan perwujudan sebuah seni dari imajinasi seseorang dalam mengaktualisasikan keinginannya yang melibatkan bahan tanaman, ornamenornamen dan bahan lain yang terintegrasi pada suatu tempat atau lokasi dalam kota. 8. Pengembangan Badan Rumah Sakit Umum adalah Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan Rumah Sakit Tabanan.
9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau seluruhnya di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus. 10. Bangunan Gedung Negara adalah Bangunan Gedung untuk keperluan Dinas yang menjadi / akan menjadi kekayaan milik Negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN dan atau APBD dan atau sumber pembiayaan lainnya, antara lain gedung kantor, gedung sekolah, gedung Rumah Sakit, gudang dan Rumah Negara. 11. Pembangunan adalah proses mendirikan bangunan, baik baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya maupan perluasan bangunan gedung yang belum selesai dan/atau perawatan (Rehabilitasi, Renovasi, Restorasi) yang terdiri dari tahap perencanaan konstruksi dan tahap pelaksanaan konstruksi.
BAB II ASAS Pasal 2 Pembangunan Pusat Pemerintahan, Pengembangan Badan Rumah Sakit Umum dan Taman Kota Kabupaten Tabanan dibangun dengan Asas : a. kemanfaatan; b. keselamatan; c. keseimbangan; d. keserasian; e. kenyamaan; f. pelayanan efisien dan efektif; g. keberlanjutan.
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 (1) Pembentukan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tabanan dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat. (2) Pengembangan Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan dimaksud untuk meningkatkan Kapasitas dan Kualitas penyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. (3) Pembentukan Taman Kota dimaksudkan untuk mengendalikan polusi udara dalam kota, serta menambah keindahan dan keasrian kota Kabupaten Tabanan. Pasal 4 (1) Pembentukan Pusat Pemerintahan bertujuan untuk: a. meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintahan; b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem manajerial dan sistem operasional instansi pemerintah selaku aparat Negara di Kabupaten Tabanan; c. meningkatkan kinerja aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat; (2) Pengembangan Badan Rumah Sakit Umum bertujuan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tabanan sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan secara prima bagi masyarakat Tabanan. (3) Pembentukan Taman Kota bertujuan untuk: a. menambah ruang terbuka hijau dalam kota; b. sebagai tempat hiburan dan rekreasi bagi masyarakat; c. mengendalikan polusi udara dalam kota; d. menambah keindahan dan keasrian kota; e. melestarikan tanaman-tanaman langka;
BAB IV FUNGSI Pasal 5 (1) Pembentukan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tabanan berfungsi sebagai : a. Pusat Pemerintahan Kabupaten Tabanan yang representatif dan berlandaskan falsafah dan karakteristik budaya lokal. b. Kemudahan dan kenyamanan pada masyarakat umum dalam memperoleh pelayanan pemerintahan secara terpadu (one stop service). c. Citra dan nuansa panutan terhadap perkembangan sistem perkotaan Tabanan (Image of the City) dan sekaligus menjadi pusat orientasi wilayah Kota Tabanan khususnya serta kabupaten Tabanan umumnya . (2) Pengembangan Badan Rumah Sakit Umum berfungsi sebagai: a. tempat pelayanan kesehatan; b. tempat pendidikan bagi tenaga kesehatan; c. tempat penelitian serta pengembangan riset dan teknologi kesehatan; (3) Pembentukan Taman Kota Kabupaten Tabanan berfungsi sebagai: a. paru-paru kota sebagai filter pencemaran udara; b. tempat hiburan dan rekreasi bagi masyarakat; c. keindahan perwajahan kota;
BAB V LETAK, LUAS DAN BATAS-BATAS LOKASI Pasal 6 (1) Letak Lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Tabanan di Jalan Pahlawan Tabanan, seluas 25.446,7 m2 , dengan batas-batas sebagai berikut : a. Utara
: Jalan Pahlawan
b. Selatan
: Jalan Arjuna
c. Barat
: Jalan Kresna
d. Timur
: Jalan Darmawangsa
(2) Letal Lokasi Pengembangan Badan Rumah Sakit Umum di Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan seluas 70.205 m2 dengan batas-batas sebagai berikut: a. Utara
: Tanah sawah milik I Nyoman Tinjing, dan Tanah sawah milik I Dewa Alit Arta
b. Selatan
: Sawah Mangku Sarji, KUD.
c. Barat
: Tukad/Sungai Yeh Dati
d. Timur
: Jalan Raya Nyitdah – Kediri
(3) Letak Lokasi Taman Kota di wilayah Kota Tabanan, seluas 18.000 m2, dengan batasbatas sebagai berikut: a. Utara
: Jalan Danau Buyan
b. Selatan
: Jalan Gunung Semeru
c. Barat
: Jalan Sri Gunting
d. Timur
: Jalan Danau Toba
BAB VI PERUBAHAN FUNGSI BANGUNAN Pasal 7 Perubahan fungsi dan lakosi bangunan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan dengan persetujuan DPRD. BAB VII PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Pasal 8 Pelaksanaan Pembangunan Pusat Pemerintahan, Pengembangan Badan Rumah Sakit Umum dan Taman Kota dilakukan dengan tahapan – tahapan sebagai berikut: 1. Menyusun dokumen perencanaan yang diperlukan untuk mengendalikan pembangunan Pusat Pemerintahan, Pengembangan Badan Rumah Sakit Umum dan Taman Kota. 2. Menyusun rencana pembiayaan pembangunan Pusat Pemerintahan, Pengembangan Badan Rumah Sakit Umum dan Taman Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau dengan kerjasama antar Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.
BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 9 Bupati mengkoordinasikan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Pusat Pemerintahan, Pengembangan Badan Rumah Sakit Umum dan Taman Kota Kabupaten Tabanan. BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 10 (1)
Masyarakat wajib ikut berperan serta dalam pelaksanaan perencanaan dan/atau pembangunan Pusat Pemerintahan , Taman Kota dan Pengembangan Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa dukungan materiil, dukungan serta sumbangan pikiran dan/atau kemudahan-kemudahan yang diperlukan terkait dengan proses pembangunan tersebut. Pasal 11 Bangunan-bangunan yang ada pada lokasi Taman Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diakui keberadaannya serta wajib mendukung pembangunan Taman Kota.
BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 12 Pembiayaan atas pelaksanaan program pembangunan Pusat Pemerintahan, Pengembangan Badan Rumah Sakit Umum dan Taman Kota dapat dilakukan melalui : 1. Penyediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 2. Melalui kerjasama antara Pemerintah, Swasta, dan masyarakat.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.
Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 20 Desember 2008 BUPATI TABANAN,
N. ADI WIRYATAMA Diundangkan di Tabanan pada tanggal 20 Desember 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,
I NENGAH JUDIANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2008 NOMOR 15
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PUSAT PEMERINTAHAN, PENGEMBANGAN BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAN TAMAN KOTA KABUPATEN TABANAN I. UMUM Pembangunan daerah sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan wujud upaya Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam rangka mengisi Otonomi Daerah berdasarkan potensi daerah dalam batas kewenangan yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan. Perkembangan pembangunan daerah di Kabupaten Tabanan yang telah dilaksanakan menunjukkan perkembangan yang positif, baik dari aspek fisik maupun meningkatnya kualitas SDM sebagai subyek dan obyek pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan tersebut didasarkan pada pengoptimalan pemanfaatan lahan dengan tujuan terciptanya efisiensi dan efektifitas Konsep pembangunan Kabupaten Tabanan yang berwawasan budaya dan lingkungan, pada intinya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka menciptakan kualitas pelayanan publik tersebut Pemerintah Kabupaten Tabanan memandang perlu menetapkan lokasi Pusat Pemerintahan (Civic Center), Taman Kota dan Pengembangan Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan. Terpusatnya Pemerintahan Kabupaten Tabanan, diharapakan akan dapat menyederhanakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya dibidang pelayanan publik, yang didukung oleh semakin sederhanan dan semakin cepatnya koordinasi antar SKPD jajaran Pemerintah Kabupaten Tabanan. Terbentuknya Taman Kota merupakan suatu kebutuhan mendasar, karena Kota Tabanan sebagai pusat pemerintahan yang aktifitas masyarakatnya cukup padat, sehingga dibutuhkan tempat hiburan dan rekreasi. Disamping itu taman kota sangat diperlukan untuk menfilter percemaran udara. Perkembangan taraf kehidupan masyarakat Kabupaten Tabanan telah menunjukan kearah yang lebih baik meskipun sebagian kecil masih terdapat masyarakat yang belum dapat memanfaatkan peluang yang disediakan dalam proses pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun sebagai daerah tujuan wisata yang membutuhkan pelayanan prima, konsep pembiayaan pelayanan yang komprihensip dan berstrata dengan tetap berpegang pada standard pelayanan minimal khususnya di bidang kesehatan sudah menjadi kebutuhan. Oleh karena itu perlu diciptakan pola pelayanan yang proporsional dalam arti yang layak disubsidi menjadi kewajiban pemerintah daerah, sedangkan masyarakat yang memiliki kemampuan dibebani kewajiban sesuai dengan kualitas pelayanan yang dapat disediakan dan yang dikehendaki. Dalam rangka menciptakan pelayanan yang prima tersebut dipandang perlu mengembangkan Rumah Sakit UmumTabanan.
II. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1
: Cukup Jelas
Pasal 2
: Yang dimaksud dengan : a. asas kemanfaatan adalah bahwa pembangunan Pusat Pemerintahan (Civic Center), Taman Kota dan Pengembangan Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya kepada masyarakat Kabupaten Tabanan ; b. asas keselamatan adalah bahwa pembangunan Pusat Pemerintahan (Civic Center), Taman Kota dan Pengembangan Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan, mempertimbangkan keselamatan jiwa manusia, alam serta pengendalian polusi udara.; c. asas keseimbangan adalah bahwa pembangunan Pusat Pemerintahan (Civic Center), Taman Kota dan Pengembangan Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan, merupakan pencerminan antara yang dilayani dengan yang memberikan pelayanan; d. asas keserasian.adalah bahwa pembangunan Pusat Pemerintahan (Civic Center), Taman Kota dan Pengembangan Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan, dapat menciptakan keserasian dan keselaraan bangunan dengan lingkungan disekitarnya. e. asas kenyamaan adalah bahwa pembangunan Pusat Pemerintahan (Civic Center), Taman Kota dan Pengembangan Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan, dapat memberikan kenyamanan dalam pemberian layanan yang prima; f. asas efisien dan efektif adalah bahwa pembangunan Pusat Pemerintahan (Civic Center), Taman Kota dan Pengembangan Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan, diharap dapat menciptakan pelayanan yang lebih efektif dan efisien; g. asas keberlanjutan adalah bahwa pembangunan Pusat Pemerintahan (Civic Center), Taman Kota dan Pengembangan Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Pasal 3
: Cukup Jelas
Pasal 4
: Cukup Jelas
Pasal 5
: Cukup Jelas
Pasal 6
: Penetapan luas dan batas untuk pembangunan Pusat Pemerintahan, Pengembangan RSU Tabanan dan Taman Kota adalah merupakan penetapan batas dan luas pengembangan kawasan yang akan ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dengan tetap memperhatikan kondisi fisik lapangan.
Pasal 7
: Cukup Jelas
Pasal 8
: Cukup Jelas
Pasal 9
: Cukup Jelas
Pasal 10
: Cukup Jelas
Pasal 11
: Cukup Jelas
Pasal 12
: Cukup Jelas
Pasal 13
: Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 14
